SENGKETA INTERNASIONAL BATAS WILAYAH (AMBALAT) ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA TUGAS AKHIR

SENGKETA INTERNASIONAL BATAS WILAYAH (AMBALAT) ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

DOSEN PENGAMPU: MOHAMMAD IDRIS .P, DRS, MM

TUGAS AKHIR

disusun oleh

Regent Zakaryya Satriandhana

11.12.5609

Kelompok

NUSA

JURUSAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011

SENGKETA INTERNASIONAL BATAS WILAYAH (AMBALAT) ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA

TUGAS AKHIR untuk memenuhi dan melengkapi tugas-tugas yang telah diberikan

disusun oleh

Regent Zakaryya Satriandhana

11.12.5609

Kelompok

NUSA

JURUSAN SISTEM INFORMASI SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER AMIKOM YOGYAKARTA 2011

KATA PENGANTAR Syukur Alhamdulilah kepada Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan hidayahNya. Terimakasih kepada Bapak Drs.Mohammad Idris .P,MM yang telah memberikan ilmunya sehingga tugas akhir “Sengketa Internasional Batas wilayah (Ambalat) Antara Indonesia dengan Malaysia” dapat terselesaikan dengan baik sebagai tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan.

Semoga makalah ini bisa bermanfaat bagi yang membaca. Terimakasih

Penulis

PENDIDIKAN PANCASILA

Page 2

ABSTRAK Bila kita berbicara tentang kedaulatan (sovereignty) atas laut maka tataran berpikir kita adalah mengenai kedaulatan dari suatu negara atas wilayah perairan tertentu suatu negara. Namun oleh karena karakteristik laut berbeda dengan daratan, maka agak sedikit sulit membuat batas wilayah air dari suatu negara. Kasus Ambalat dan Karang Unarang sebenarnya merupakan kelanjutan dari kasus Pulau Sipadan-Ligitan yang sebenarnya merupakan sengketa masa lalu yang terus tidak menemukan titik penyelesaian. Perbedaan konsep berpikir tentang batasan pemahaman negara pantai dan negara kepulauan dengan segala konsekuensi yang melekat padanya turut memperkeruh dan memperlambat proses penentuan status pemilikan wilayah ini. BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang TAK dapat disangkal, salah satu persoalan yang dapat memicu persengketaan antar negara adalah masalah perbatasan. Indonesia juga menghadapi masalah ini, terutama mengenai garis perbatasan di wilayah perairan laut dengan negara-negara tetangga. Bila dicermati, banyak negara-negara di Asia Pasific juga menghadapi masalah yang sama. Anggapan bahwa situasi regional sekitar Indonesia dalam tiga dekade ke depan tetap aman dan damai, mungkin ada benarnya, namun di balik itu sebenarnya bertaburan benih konflik, yang dapat berkembang menjadi persengketaan terbuka. Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau


Page 3

Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius. Dalam tugas ini penulis ingin membahas masalah “Sengketa Internasional Batas Wilayah (Ambalat) Antara Indonesia dengan Malaysia”


Page 4

BAB II PERMASALAHAN Indonesia tentu patut mewaspadai perkembangan yang terjadi di sekitarnya terutama di ka-wasan Asia Pasific. Sebab konsekuensi letak geo-grafis Indonesia dipersilangan jalur lalulintas internasional, maka setiap pergolakan berapa pun kadar intensitas pasti berpengaruh terhadap Indonesia. Apalagi jalur suplai kebutuhan dasar terutama minyak beberapa negara melewati perairan Indonesia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain. Pasukan Beladiri Jepang secara berkala dan teratur mengadakan latihan operasi jarak jauh untuk mengamankan area yang mereka sebut sebagai "life line," yakni, radius sejauh 1000 mil laut hingga menjangkau perairan Asia Tenggara. Hal yang sama juga dilakukan Cina, Australia, India, termasuk mengantisipasi kemungkinan terjadi penutupan jalur-jalur vital tersebut oleh negara-negara di sekitarnya (termasuk Indonesia.) Keberadaan Indonesia dipersilangan jalur pelayaran strategis, memang selain membawa keberuntungan juga mengandung ancaman. Sebab pasti dilirik banyak negara. Karena itu sangat beralasan bila beberapa negara memperhatikan dengan cermat setiap perkembangan yang terjadi di Indonesia. Australia misalnya, sangat kuatir bila Indonesia mengembangkan kekuatan angkatan laut, yang pada gilirannya dapat memperketat pengendalian efektif semua jalur pelayaran di perairan nusantara. Patut diingat, penetapan sepihak selat Sunda dan selat Lombok sebagai perairan internasional oleh Indonesia secara bersama-sama ditolak oleh Ameri-ka Serikat, Australia, Canada, Jerman, Jepang, Ing-gris dan Selandia Baru. Tentu apabila dua selat ini menjadi perairan teritorial Indonesia, maka semua negara yang melintas di wilayah perairan ini harus tunduk kepada hukum nasional Indonesia, tanpa mengabaikan kepentingan internasional. Hal yang patut dicermati adalah kenyataan bahwa wilayah Indonesia yang saat ini terbelit konflik sosial berkepanjangan (manifes maupun latent) umumnya adalah daerah yang berada dijalur pelayaran internasional, seperti, Bali, Lombok, Maluku, Maluku Utara,


Page 5

Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Riau, Aceh, Papua dan lain-lain. Kenyataan ini patut diwaspadai karena tak tertutup kemungkinan adanya pihak luar yang bermain di dalam konflik yang terjadi di beberapa daerah ini. Selain itu sebab jika Indonesia gagal mengatasinya, dan konflik yang terjadi berkembang menjadi ancaman bagi keselamatan pelayaran internasional, maka berdasarkan keten-tuan internasional, negara asing diperbolehkan menu-runkan satuan militernya di wilayah itu demi menjaga kepentingan dunia. Dalam rangka pengamanan jalur-jalur strategis tersebut, sejumlah negara maju secara bersama-sama telah membentuk satuan reaksi cepat yang disebut "Stand By High Readness Brigade" (SHIRBRIG) berkekuatan 4000 personil yang selalu siap digerakkan ke suatu target sebagai "muscular peace keeping force." Dari uraian diatas, permasalahan yang ingin penulis bahas adalah: 1.

Apa Latar belakang munculnya konflik internasional?

2.

Mengapa Ambalat jadi rebutan?

3.

Bagaimana upaya pemerintah mempertahankan kedaulatan NKRI?

Pendekatan a.Historis Hari-hari ketegangan antara Indonesia-Malaysia kembali menyeruak dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Tiga orang anggota DKP Tanjung Balai Karimun Indonesia telah ditangkap Marine Polisi Malaysia, karena upaya pencegahan penjarahan ikan yang dilakukan kapal berbendera Malaysia di wilayah perairan Indonesia. Akan tetapi yang terjadi malah sebaliknya ketiga petugas perairan laut tersebut malah ditangkap polisi perairan Malaysia di wilayah Indonesia. Babak baru ketegangan di wilayah kawasan Asia Tenggara. Panasnya hubungan kedua negara yang telah terjadi selama berpuluh-puluh tahun tersebut tak kunjung usai, bahkan pemerintah Malaysia seakan tidak bergeming saat menghadapi gelombang protes dari Indonesia. Beberapa kejadian konflik yang berkepanjangan tersebut, menjadi catatan sejarah perjalanan kedua bangsa yang memiliki akar suku bangsa melayu tersebut. Penulis hanya berusaha menggambarkan beberapa babagan penting dalam sejarah konflik kedua negara. Babagan konflik kesejarahan yang terbaru adalah meningkatnya gelombang nasionalisme di wilayah Indonesia dikarenakan keblingeran pemerintah Malaysia dalam melakukan tindakan-tindakan provokatif dalam beberapa hal terkait dengan hubungan kedua


Page 6

negara. -1961 Wilayah Kalimantan, di wilayah selatan menjadi bagian dari Provinsi Indonesia, di utara terdapat kerajaan Brunei, dan dua koloni Inggris yaitu Sarawak dan Borneo Utara (yang kemudian dinamakan Sabah). Dalam tahapan selanjutnya pada tahun yang sama ini Inggris mencoba menggabungkan koloninya di semenanjung Malaya dengan yang di pulau kalimantan dengan nama Federasi Malaya. Rencana ini secara tegas ditolak oleh Presiden RI Soekarno, karena hanya akan menambah kontrol Inggris di kawasan tersebut dan secara jangka panjang akan mengancam kedaulatan NKRI. Pada saat yang hampir bersamaan dengan Soekarno, Filipina pun membuat klaim atas Sabah dengan alasan faktor kesejarahan dengan Kesultanan Sulu yang memiliki kedekatan sejarah dengan Filipina. -8Desember1962 Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) melakukan pemberontakan dengan mencoba menangkap Sultan Brunei, ladang minyak dan sandera orang-orang eropa, Sultan Lolos dan meminta bantuan Imperialis Inggris. Sultan Brunei pada akhirnya didukung oleh pasukan Gurkha dari Singapura. Hal ini sepenuhnya dibawah kendali Komando Timur Jauh Inggris (British Far Eastern Command). -20 Januari 1963 Menteri Luar Negeri Indonesia, Soebandrio telah mengambil sikap tegas menentang pendirian Koloni Imperialisme Inggris di tanah Melayu -12 April 1963 Sukarelawan Indonesia telah memasuki wilayah Kalimantan Utara, Sabah dan Sarawak untuk melancarkan aksi propaganda dan aksi penyerangan berupa sabotase terhadap beberapa fasilitas-fasilitas administratif yang dikuasai oleh imperialis Inggris. -27 Juli 1963 Bung Karno mencanangkan gerakan Ganyang Malaysia melalui pidatonya yang berjudul yang sama. Isi Pidato tersebut antara lain: Kalau kita lapar itu biasa, Kalau kita malu juga biasa, Namun kalo kita lapar dan malu itu karena Malaysia, itu Kurangajar!, Kerahkan pasukan ke Kalimantan hajar cecunguk malayang itu!, Pukul dan sikat jangan sampai tanah dan udara kita diinjak-injak oleh Malaysian keparat itu, Doakan aku, aku akan berangkat ke medan juang sebagai patriot bangsa, sebagai martir bangsa, dan sebagai peluru bangsa yang tak mau diinjak-injak harga dirinya. Serukan, serukan ke seluruh pelosok negeri bahwa kita akan bersatu melawan


Page 7

kehinaan ini, kita akan membalas perlakuan ini dan kita tunjukan bahwa kita masih memiliki Gigi yang kuat dan kita juga masih memiliki martabat. Yoo, Ayoo, Kita Ganyang Ganyang Malaysia. Bulatkan tekad, Semangat kita badja, Peluru kita banjak, Nyawa kita banjak, Bila perloe satoe-satoe! -31 Agustus 1963 Kemerdekaan Malaysia Yang mana kemerdekaan Malaysia didukung oleh Inggris, hal ini dibuktikan dengan pendirian persemakmuran Inggris Raya (Common Wealth) , pada wilayah Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura bersama-sama dengan Persekutuan Tanah Malaya. -16 September 1963 Federasi Malaysia resmi terbentuk dengan minus Brunei yang menolak bergabung dan Singapura keluar dari federasi tersebut di kemudian hari. -Pertengahan 1964 Australia melancarkan operasi Claret, keterlibatan dalam pembebasan kalimantan utara dari Indonesia dengan membawa 3 Resimen Kerajaan Australia dan Resimen Australian Special Air Service, hal ini diakui pemerintahannya pada pembukaan dokumen Claret pada 1996. Pada bulan mei tahun yang sama dibentuk Komando Siaga oleh pemerintah Indonesia yang bertugas mengkoordinir kegiatan perang terhadap malaysia dengan sandi Operasi Dwikora. Pada perjalanannya berubah menjadi Komando Mandala Siaga (Kolaga). Komando dipimpin oleh Laksdya Udara Omar Dhani sebagai Pangkolaga. -20 Januari 1965 Ketika PBB menerima keanggotaan tidak tetap Malaysia, Sukarno menarik diri dari PBB dan menyatakan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (Conference of New Emerging ForcesConefo) -Pertengahan 1965 Indonesia dengan pasukan resminya menyeberangi perbatasan masuk melalui pintu timur dikawasan Pulau Sebatik dekat Tawau Malaysia, Sabah dan berhadapan langsung dengan Resimen Askar Melayu Diraja dan Kepolisian North Borneo Armed Constabulary. -28 Mei 1966 Setelah tampuk kekuasaan berpindah dari tangan Soekarno ke Soeharto, secara resmi pemerintahan kedua negara menyetujui berakhirnya konflik. -27 oktober 1969 Perjanjian tapal batas kontinental Indonesia-Malaysia Kedua negara melakukan ratifikasi pada 7 November 1969, akan tetapi pada akhir tahun 1969 Malaysia memasukkan Pulau sipadan, Pulau Ligitan dan Batu Puteh dalam peta wilayahnya.


Page 8

Akan tetapi Pemerintahan Indonesia waktu itu menolak secara tegas peta wilayah tersebut. Pada tahun yang sama terjadi kerusuhan etnis besar-besaran diwilayah Kesultanan Brunei karena sentimen ras melayu kalimantan tentang penguasaan Federasi Malaya, hal ini dapat diberantas oleh pasukan imperialis Inggris. -17 Maret 1970 Persetujuan Tapal Batas Laut Indonesia dan Malaysia Akan tetapi pada tahun 1979 Malaysia kembali melakukan pengingkaran terhadap perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam wilayahnya dengan memajukan koordinat 4 derajat 10 menit arah utara melewati Pulau Sebatik. Hal ini tentu menyebabkan pemerintahan Indonesia pada waktu itu menolak peta baru Malaysia tersebut. Melalui kedua peristiwa tersebut Malaysia, secara langsung melakukan aksi sepihak dengan melancarkan aksi yang menyebabkan ketegangan yang tinggi dengan Indonesia. Penangkapan Nelayan Indonesia pada wilayah-wilayah yang diakui oleh Malaysia tersebut. Pemerintah Indonesia pun tak henti-hentinya melakukan upaya diplomasi kepada Mahkamah Internasional, akan tetapi tak pernah didapat kesepakatan yang menguntungkan pihak Indonesia. Puncaknya adalah 17 Desember 2002, Mahkamah Internasional yang berkedudukan di Den Haag, Belanda memutuskan dalam perkara Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan, Indonesia dinyatakan kalah dengan Malaysia. Dalam beberapa hal, Mahkamah Internasional menerima argumentasi Indonesia bahwa Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan tidak pernah masuk dalam Kesultanan Sulu seperti yang diklaim Malaysia, akan tetapi Mahkamah Internasional juga mengakui klaim-klaim Malaysia bahwa telah melakukan administrasi serta pengelolaan konservasi alam di kedua pulau tersebut. Pasca pemilihan presiden langsung yang pertama pada 2004, pengiriman TKI ke Malaysia secara besar-besaran tak terbendung. Berbagai perlakuan kasar Warga Malaysia terhadap para TKI telah memunculkan gelombang aksi dipelosok Indonesia. Pada awal tahun 2005, Indonesia diguncang isu perebutan kawasan ambalat oleh Malaysia, konflik ambalat yang tak kunjung selesai sampai dengan hari ini telah membawa dampak ketegangan yang cukup tinggi. Pada pertengahan 2009 lalu, kembali isu ketegangan antara kedua negara terjadi dikarenakan tari pendet yang asli dari pulau dewata bali dijadikan salah satu ikon Malaysia dalam iklan resmi pariwisata nasional Bangsa tersebut. Lagi-lagi Malaysia memancing kemarahan warga Indonesia yang pada waktu itu beberapa seniman di bali hingga salah satu pelestari tari pendet menyatakan menolak klaim Malaysia tersebut. Ketegangan sejak akhir 2006 hingga awal 2010, terkait dengan seni dan budaya Indonesia yang diklaim oleh Malaysia. Menurut


Page 9

catatan penulis ada beberapa bahkan terkait dengan kesejarahan nasional Indonesia. Naskah Kuno dari Riau, Sumatera Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara yang diklaim bahkan sudah berada di museum-museum Malaysia. Lalu beberapa lagu daerah asli dari Indonesia seperti Lagu Rasa Sayang-sayange dari Maluku, Lagu Soleram dari Riau, Lagu Injit-injit Semut, Lagu Kakak Tua dari Maluku, Lagu anak kambing saya dari Nusa Tenggara Barat yang diklaim menjadi Lagu Daerah dari Malaysia. Dan masih banyak jenis seni dan budaya yang diklaim oleh Malaysia. Pada puncak ketegangan yang tinggi pada akhir-akhir ini disebabkan pemerintahan Malaysia juga mulai melakukan serangan yang menciptakan situasi tidak kondusif pada isu keamanan yaitu travel advisory yang dikeluarkan oleh pemerintah Malaysia untuk mencegah bagi warganya untuk melakukan perjalanan ke Indonesia. Demikianlah babagan baru dari konflik panjang Indonesia-Malaysia yang tak pernah tuntas. (dari berbagai sumber) b. Sosiologis Berbagai elemen masyarakat jangan reaktif tetapi pemerintah diminta aktif menjelaskan kepada rakyat tentang perkembangan perundingan sengketa perbatasan dengan Malaysia guna menghindari kesalahfahaman publik. "Kalau ada masalah seperti sengketa perbatasan di daerah Kalimantan Barat, semua pihak, baik di Indonesia maupun Malaysia, harus menahan diri," kata Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah Saleh P Daulay di Jakarta, Rabu (12/10), menanggapi isu batas wilayah kedua negara. Sikap menahan diri dan kemauan mencari tahu duduk masalah yang sebenarnya di tingkat rakyat itu harus diimbangi dengan klarifikasi dan penjelasan pemerintah tentang proses perundingan sehingga publik menerima informasi yang lengkap. Penjelasan pemerintah itu, menurut Daulay, juga akan membantu publik terhindar dari memberikan penafsirannya sendiri terhadap masalah perbatasan karena berbagai pihak di Malaysia pun tidak ingin berkonflik dengan Indonesia. Daulay mengatakan, kalangan tertentu yang menggelar aksi demonstrasi menanggapi laporan media tentang pemindahan patok perbatasan di daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, sebaiknya juga mencari informasi yang akurat tentang masalah ini. "Dengan begitu, hubungan kedua bangsa bertetangga yang memiliki ikatan sejarah, sosial dan budaya yang dekat ini tidak terancam setiap kali ada masalah terkait dengan sengketa wilayah," katanya.


Page 10

Berbagai masalah yang muncul dalam perjalanan hubungan bilateral Indonesia dan Malaysia sedapat mungkin diselesaikan melalui jalan damai dan dialog atas dasar persahabatan panjang kedua bangsa. Hubungan RI-Malaysia kembali diuji setelah media massa di Tanah Air menyoroti apa yang disebut klaim Malaysia atas wilayah di Camar Bulan seluas 1.449 hektar dan Tanjung Datu seluas 8.000 meter persegi. Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin meminta Pemerintah RI bersikap tegas atas sengketa perbatasan dengan Malaysia itu. "Pemerintah Indonesia harus mempertahankan wilayahnya, jangan sampai dicaplok Malaysia walaupun hanya satu meter persegi," kata Hasanuddin Senin (10/10). Puluhan mahasiswa Universitas Tanjungpura dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pontianak berunjuk rasa, Selasa (11/10), mendesak Pemerintah RI segera menyelesaikan masalah batas wilayah dengan Malaysia. Isu pemindahan patok perbatasan di daerah Camar Bulan dan Tanjung Datu, Kalimantan Barat, ini ditanggapi Menteri Luar Negeri Malaysia Dato Sri Anifah. Menlu Anifah seperti dikutip kantor berita Malaysia, Bernama, mengatakan, persoalan patok perbatasan itu "bukan isu pokoknya karena koordinat batas tanah sudah disepakati sebelumnya oleh kedua negara." "Itu bukan isu yang perlu dikhawatirkan. Hal seperti itu bisa terjadi, di mana tapal batas dipindahkan oleh individu yang tak bertanggung jawab. Jika itu memang terjadi, kita bisa mengatasi persoalannya dengan cara bersahabat," katanya. Menlu RI Marty Natalegawa di sela rapat kerjanya dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Selasa, juga telah mengklarifikasi wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Barat itu. (Joko S/Ant/Feber S) c. yuridis Pengaturan tentang kedaulatan dan yurisdiksi negara di laut secara komprehensif mulai dilakukan oleh empat konvensi Jenewa tahun 1958 yang mengatur tentang laut teritorial dan zona tambahan, perikanan dan konservasi sumberdaya hayati di laut lepas, landas kontinen dan laut lepas. Namun demikian pada kisaran tahun 1970-an konvensi tersebut mulai dianggap tidak lagi memadai dan muncul tuntutan untuk meninjau kembali isi konvensi tersbut. Setelah melalui perundingan yang cukup panjang, akhirnya negara-negara peserta Konferensi Hukum Laut PBB ke-3 menyepakati hasil konfrensi berupa Konvensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 19823 (United Nations Convention Law of the Sea/UNCLOS) yang terdiri dari 320 pasal dan 9 Annex4 dan mulai berlaku tahun 1994 sesuai ketentuan Pasal 308 Konvensi, yaitu 12 bulan setelah tanggal deposit dari instrumen ratifiksi


Page 11

ke-60 atas konvensi tersebut dan dalam hal ini baik Indonesia maupun Malaysia adalah negara yang ikut meratifikasi Konvensi tersebut. Dalam Konvensi 1982 ini konsep negara kepulauan mendapatkan pengakuan dengan dicantumkannya pengaturan mengenai hal ini dalam Bab 4 Konvensi tentang Negara Kepulauan5, dimana hal tersebut tidak terdapat dalam konvensi–konvensi Geneva tentang hukum laut tahun 1958. Pengertian yang diberikan konvensi ini tentang negara kepulauan adalah sebagai negara-negara yang terdiri seluruhnya dari satu atau lebih kepulauan. Sedangkan yang dimaksud dengan kepulauan adalah sekumpulan pulau-pulau, perairan yang saling bersambung (interconnecting waters) dan karakteristik alamiah lainnya dalam pertalian yang demikian eratnya sehingga membentuk suatu kesatuan intrinsik geografis, ekonomis dan politis atau secara historis memang dipandang sebagai demikian.6 Dalam UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pada Pasal 2 menyatakan bahwa Negara RI adalah negara kepulauan yang berarti segala perairan di sekitar, diantara dan yang menghubungkan pulaupulau atau bagian pulau-pulau yang termasuk daratan RI dengan tidak memperhitungkan luas atau lebarnya merupakan bagian integral dari wilayah RI sehingga merupakan bagian dari perairan Indonesia yang berada di bawah kedaulatan Negara RI7. Dengan batasan yang diberikan Konvensi Hukum Laut 1982 mengenai negara kepulauan, maka Indonesia secara khusus dengan ini telah mendapatkan pengakuan yang sah sebagai negara yang terdiri dari banyak pulau sebagai suatu kesatuan negara. Oleh karena itu Indonesia kemudian meratifikasi Konvensi Hukum Laut 1982 ini dengan mengundangkannya dalam Undang-undang No.17 Tahun 1985 dan selanjutnya mengeluarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang menggantikan Undang-Undang Prp No. 4 Tahun 1960. Negara kepulauan yang merupakan negara yang tidak seluruh wilayahnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan termasuk pulau-pulau lain yang erat hubungannya satu sama lainya, memiliki kedaulatan di perairan kepulauan yaitu perairan yang terletak di sisi dalam dari garis-garis pangkal lurus kepulauan. Garis-garis pangkal lurus kepulauan menghubungkan titik terluar dari pulau-pulau dan karang kering terluar dari negara kepulauan tersebut8. Jadi jika dilihat dari batasan ini maka Malaysia yang terletak di semenanjung Malaka (continental state) tidak termasuk dalam kategori negara kepulauan tapi hanya sebagai negara pantai (coastal state) biasa dan hal ini akan membedakan keduannya dalam hal penghitungan luas wilayah perairan negara . Perbedaan mendasar negara kepulauan dan negara pantai biasa adalah dalam penetapan titik dasar untuk penarikan batas perairan teritorial, zona ekonomi eksklusif dan landas


Page 12

kontinen. Indonesia sebagai negara kepulauan dibolehkan menarik titik dasar dari ujung pulau terluar hingga 200 mil, sementara Malaysia hanya 12 mil dari daratan (Wilayah Malaysia yang dimaksud daratan adalah Sabah yang berada di Pulau Kalimantan) dan bukan pulau terluar (Sipadan-Ligitan). Oleh karena itu dalam penarikan batas wilayah laut Malaysia dalam hal ini garis pangkal dan titik dasar dapat didasarkan pada pasal–pasal Konvensi 1982 antara lain: (a) Pasal 5 (garis pangkal biasa), (b) Pasal 6 (karang), (c) Pasal 7 (garis pangkal lurus), (d) Pasal 8 (mulut sungai), (e) Pasal 10 (teluk), (f) Pasal 11 (pelabuhan) dan Pasal 13 (elevasi surut). Dengan demikian penarikan garis pangkal harus memperhatikan konfigurasi umum pantai dan tidak boleh terlalu panjang (dari Sipadan ke Sebatik) dan dalam hal ini Sipadan dan Ligitan harus diberlakukan sebagai special circumstances. Satu hal yang perlu diketahui bahwa selama ini Malaysia tidak pernah mengeluarkan posisi titik dasar dan garis pangkalnya dan hanya mengklaim landas kontinen saja. Pengaturan klaim terhadap landas kontinen sendiri berdasarkan Konvensi Hukum Laut 1982 didasarkan pada beberapa pasal antara lain: 1. Pasal 77 (1)9 yang memberi pengertian Malaysia sebagai negara pantai (coastal state) mempunyai hak berdaulat di landas kontinen untuk tujuan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya

alam. 10

2. Pasal 77 ayat (3)

yang memberikan pemahaman bahwa hak negara pantai atas landas

kontinennya tidak tergantung pada pendudukan atau proklamasi . 3. Pasal 83 ayat (1)11 yang menyatakan bahwa penetapan batas landas kontinen antar negara harus dilakukan dengan persetujuan berdasar hukum internasional. 4. Pasal 83 ayat (2)12 yang menyatakan apabila tidak ada persetujuan, negara menyelesaikannya dengan prosedur sengketa secara damai sesuai Bab XV. 5. Pasal 83 ayat (3)13 mengatur bahwa Negara dapat membuat provisional arrangement untuk mengelola daerah sengketa. 6. Pasal 78 ayat (1)14 mengatur bahwa pemanfaatan landas kontinen tidak mempengaruhi status hukum perairan dan ruang udara di atasnya Sedangkan Indonesia sebagai negara kepulauan (archipelagic state) berhak menarik garis pangkal dan titik dasar berdasar pada pasal-pasal Konvensi 1982 antara lain : (a) Pasal 5 tentang garis pangkal biasa, (b) Pasal 7 tentang garis pangkal lurus, (c) Pasal 6 tentang karang, (d) Pasal 8 tentang mulut sungai, (e) Pasal 10 tentang teluk, (f) Pasal 11 tentang Pelabuhan, (g) Pasal 13 tentang Low Tide Elevation dan Pasal 47 tentang garis pangkal lurus kepulauan. Dan Indonesia telah menetapkan titik dasar dan garis pangkal tersebut dalam


Page 13

Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia. Menurut pasal 5 ayat (3) Undang-undang No. 6 Tahun 1996 yang dimaksud garis pangkal lurus kepulauan adalah garis-garis lurus yang menghubungkan titik-titik terluar pada garis air rendah pulau-pulau dan karang-karang yang terluar dari kepulauan Indonesia. Dasar hukum penghitungan garis pangkal perairan Indonesia dapat didasarkan pada UU No. 6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal : 1. Pasal 6 ayat (1): garis pangkal kepulauan Indonesia yang ditarik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dicantumkan dalam peta dengan skala atau skala-skala yang memadai untuk menegaskan posisinya atau dapat pula dibuat daftar titik-titik koordinat geografis yang secara jelas memerinci datum geodetik. 2. Pasal 6 ayat (2): Peta dengan skala atau skala-skala yang memadai yang menggambarkan wilayah perairan Indonesia atau daftar titik-titik koordinat geografis dari garis-garis pangkal kepulauan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. 3. Pasal 6 ayat (3): Pemerintah mengumumkan sebagaimana mestinya peta dengan skala atau skala-skala yang memadai atau daftar titik-titik koordinat geografis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) serta mendepositkan salinan daftar titik-titik koordinat geografis tersebut pada Sekretariat Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa. Peraturan Pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) UU No. 6 Tahun 1996 mengenai daftar titik-titik koordinat geografis telah disahkan dalam Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonsia. Berkenaan dengan pendataan koordinat geografis ini dalam PP No. 38 Tahun 2002 diatur lebih jauh dalam Pasal 10: Apabila pada bagian perairan Indonesia data koordinat geografis titik-titik terluar belum termasuk dalam lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) atau apabila karena perubahan alam koordinat geografis titik-titik terluar tersebut dianggap tidak berada pada posisi seperti yang tercantum dalam lampiran tersebut, maka koordinat geografis titik-titik terluar yang dipergunakan adalah koordinat geografis titik-titik terluar yang sesuai dengan kenyataan di lapangan. Jika selama ini yang dijadikan dasar klaim Malaysia atas Ambalat adalah putusan Mahkamah Internasional atas status Sipadan-Ligitan hal ini pun sebenarnya kurang tepat jika dicermati lebih jauh. Hal ini dilatabelakangi bahwa putusan Mahkamah Internasional atas


Page 14

kasus Sipadan-Ligitan adalah keputusan yang menyangkut kedaulatan Sipadan-Ligitan semata. Hakim Mahkamah Internasional juga menyatakan bahwa kedaulatan atas kedua pulau tersebut dan batas landas kontinen adalah merupakan dua hal yang sangat berbeda. Hakim Mahkamah Internasional berpendapat masalah delimitasi (garis batas) landas kontinen harus dipandang dengan sudut pandang berbeda, yaitu berdasar Konvensi Hukum Laut 1982. Dalam Konvensi Hukum Laut sendiri yang dimaksud landas kontinen (continental shelf) adalah area miring di bawah laut yang mengelilingi suatu kontinen pada kedalaman 200 meter. Pada ujung lereng area itu, lereng kontinen menukik ke bawah secara tajam hingga dasar laut. Dengan demikian kesimpulan atas kedaulatan Sipadan-Ligitan tidak mempunyai direct barring terhadap delimitasi landas kontinen. Oleh karenanya tidak secara otomatis jika Sipadan-Ligitan dinyatakan sebagai milik Malaysia dapat dijadikan dasar klaim dan mempengaruhi jangkauan atas wilayah perairannya pula dalam hal adalah perairan Ambalat. Dengan demikian jika Malaysia mengklaim perairan Ambalat dan Karang Unarang dengan dasar argumentasi bahwa tiap pulau berhak mempuyai landas kontinen, laut territorial dan zona ekonomi eksklusif yang didasarkan pada Pasal 121 UNCLOS 1982, hal ini mungkin dapat diterima namun dalam hal penetapan landas kontinen mempunyai ketentuan khusus (specific rule) yaitu adanya pembuktian adanya keberadaan pulau-pulau yang relatively small, socially and economically insignificant tidak akan dianggap sebagai special circumstances dalam penentuan garis batas landas kontinen. Doktrin ini sejalan dengan prinsip proporsionalitas yang dikenal sebagai salah satu cara perundingan batas maritim. Dan hal ini telah dibuktikan dalam beberapa yurisprudensi hukum internasioal.


Page 15

BAB III PEMBAHASAN

A. LATAR BELAKANG TERJADINYA SENGKETA INTENASIONAL Persengketaan bisa terjadi karena: 1.

Kesalahpahaman tentang suatu hal.

2. Salah satu pihak sengaja melanggar hak / kepentingan negara lain. 3. Dua negara berselisih pendirian tentang suatu hal. 4. Pelanggaran hukum / perjanjian internasional. Sebab timbulnya sengketa internasional yang sangat potensial terjadinya perang terbuka : 1.

Segi Politis (adanya pakta pertahanan / pakta perdamaian). Pasca Perang Dunia II (1945) muncul dua kekuatan besar yaitu Blok Barat (NATO

pimpinan AS) dan Blok Timur (PAKTA WARSAWA pimpinan Uni Soviet). Mereka bersaing berebut pengaruh di bidang Ideologi, Ekonomi, dan Persenjataan. Akibatnya sering terjadi konflik di berbagai negara, missalnya Krisis Kuba, Perang Korea (Korea Utara didukung Blok Timur dan Korea Selatan didukung Blok Barat), Perang Vietnam dll. 2.

Batas Wilayah. Suatu Negara berbatasan dengan wilayah Negara lain. Kadang antar Negara terjadi

ketidak sepakatan tentang batas wilayah masing – masing. Misalnya Indonesia dengan Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan (Kalimantan). Sengketa ini diserahkan kepada Mahkamah Internasional dan pada tahun 2003 sengketa itu dimenangkan oleh Malaysia. Dengan runtuhnya Blok Timur dengan ditandai runtuhnya Tembok Berlin tahun 1989 maka AS muncul sebagai kekuatan besar (Negara Adikuasa). Sehingga cenderung membawa dunia dalam tatanan yang bersifat UNIPOLAR artinya AS bertindak sebagai satu – satunya kekuatan yang mengendalikan sebagian besar persoalan di dunia. Akibatnya cenderung muncul sengketa di dunia internasional. Selain terkait dengan kepentingan internasional (baca: negara-negara maju), Indonesia sebenarnya menghadapi beberapa persoalan latent dengan sesama negara


Page 16

anggota Asean. Penyebabnya selain karena perbedaan kepentingan masing negara yang tak dapat dipertemukan, juga karena berbagai sebab lain yang muncul sebagai akibat dinamika sosial politik dimasing-masing negara. Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina, mungkin saja bisa bekerjasama dalam mengatasi persoalan aksi terorisme di kawa-san ini. Namun, sikap masing-masing negara tentu akan berbeda dalam soal tenaga kerja illegal, illegal loging, pelanggaran batas wilayah dalam penangkapan ikan, dan sebagainya. Hal yang sama juga bisa terjadi dengan Singa-pura dalam soal pemberantasan korupsi, penyelundupan dan pencucian uang. Sedangkan dengan Ti-mor Leste masalah pelanggaran hak asasi manusia dimasa lampau dan lalulintas perbatasan kerap masih jadi ganjalan bagi harmonisasi hubungan kedua negara. Mengenai pengendalian pelayaran di kawasan Asia Tenggara, hingga kini Singapura tetap keras menolak usulan Indonesia untuk mengalihkan seba-gian lalu lintas pelayaran kapal berukuran besar dari Selat Malaka ke Selat Lombok/Selat Makasar. Padahal jalur pelayaran di selat ini tidak hanya diper-gunakan untuk armada niaga tetapi juga bagi kapal perang. Dan Indonesia tentu ikut terganggu bila ka-pal-kapal perang dari dua negara yang sedang bertikai berpapasan di perairan Indonesia. Dalam satu dekade terakhir tampak adanya upaya beberapa negara Asean telah melipatgandakan kekuatan militernya. Terutama Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Dari beberapa data tampak bahwa dalam aspek persenjataan, Thailand menunjukkan peningkatan yang signifikan diantara negara-negara di Asia Teng-gara. Untuk memperkuat angkatan laut, misalnya negara gajah putih ini telah memiliki kapal perang canggih, dan siap beroperasi hingga sejauh di atas 200-300 mil demi mengamankan kepentingan negaranya. Tentu, termasuk menjaga keselamatan nelayan Thailand yang banyak beroperasi di perairan teritorial Indonesia. Malaysia juga tak ketinggalan menambah armada perangnya. Angkatan Tentara Laut Diraja Malaysia, setidaknya dengan memiliki beberapa freegat dan korvet baru. Dengan penambahan kekuatan, kedua negara tersebut sangat berpeluang jadi mitra negara-negara maju demi mengimbangi Indonesia dalam soal pengamanan kawasan Asia Tenggara.


Page 17

Dengan berbagai perkembangan itu, maka tantangan Indonesia dalam aspek pertahanan dan

keamanan

negara jadi berat.

Indonesia

selain dituntut

mampu

mempertahankan keamanan dalam negerinya, juga mesti dapat memainkan peran yang berarti demi terpeliharanya keamanan regional di Kawasan Asia Pasific. Padahal disisi lain, kekuatan elemen pertahanan dan keamanan Indonesia tidak dalam kondisi prima. Baik dari aspek kemampuan sumber daya manusianya maupun dari segi kesiapan materil dan dukungan finansial. Inilah kondisi dilematis yang dihadapi Indonesia dewasa ini yang patut segera dicari jalan keluarnya. B. MENGAPA AMBALAT JADI REBUTAN?

ENTAH dari mana kata awal Ambalat. Sebab tiba-tiba muncul menjadi berita di media massa nasional dan internasional. Ibarat artis dadakan, kawasan di perbatasan Indonesia – Malaysia tersebut langsung populer. Bahkan sinarnya melebihi kesohoran induknya Kabupaten Nunukan. Ada yang memahami Ambalat adalah singkatan dari Ambang Batas Laut. Tapi ternyata dalam wikipedia bahasa Indonesia tidak disebutkan demikian. Itu berarti Ambalat adalah kata tunggal. Lagi pula ada banyak perbatasan laut Indonesia dengan negeri tetangga selain dengan Malaysia seperti Singapura, Thailand, Vietnam dan Filipina. Tapi perbatasan laut itu tidak pernah disebut dengan kata Ambalat. Di Malaysia, rakyat, pemerintah federal dan pihak kerajaan juga memakai kata Ambalat. Malah sering dibumbui dengan kalimat daerah kontroversi yang kaya minyak. Seolah-olah Malaysia ingin mengklaim bahwa negeri itu sudah diterima masuk dalam ’kawasan sengketa’.

Yang tidak kita ketahui; apakah kata Ambalat itu sudah didaftarkan sebagai hak paten bahasa atau nama kawasan negeri Jiran? Sehingga suatu saat kelak - kalau sengketa batas negara ini muncul di pengadilan internasional - kita akan ’gelagapan’ lagi seperti pada sidang Pulau Sipadan dan Ligitan. Barangkali ada yang meremehkan ’apa arti sebuah nama’. Tapi dalam sebuah sengketa hukum, urusan nama – bahkan kesalahan satu huruf saja – sudah bisa menjadi kesalahan besar yang menentukan kalah dan menang sebuah gugatan. Dalam perkembangannya, Ambalat malah semakin bias seolah-olah nama itu adalah sebuah daerah yang berpenduduk dan bermasyarakat. Ada tokoh masyarakat memberikan komentar di pemberitaan media dengan menyebut kalimat ’masyarakat Ambalat’, padahal sebenarnya kawasan tersebut merupakan perairan lautan Selat Makassar atau laut Sulawesi alias sebelah Utara Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan. Hamparan air 15.235 kilometer persegi. Tapi di sinilah dua negeri jiran ini kerap adu nyali. Saling ngotot, saling gertak, saling klaim. Ambalat, perairan yang terjepit antara Sulawesi dan Kalimantan itu adalah titik paling didih dalam hubungan Indonesia dengan Malaysia beberapa tahun terakhir. Malaysia sudah mengincarnya sejak 1979. Ketika negeri jiran itu menerbitkan peta yang memasukkan Sipadan dan Ligitan sebagai basis untuk mengukur zona ekonomi eksklusif mereka. Di dalam peta mereka, Ambalat masuk Malaysia. Terang saja pemerintah Indonesia menepis klaim Malaysia. Soalnya, dari riwayata sejarahnya saja Ambalat masuk wilayah Kesultanan Bulungan (Kalimantan Timur)

yang

kini

menjadi

bagian

dari

Indonesia.

Membuka lembaran hukum laut internasional atau konvensi hukum laut PBB yang telah dituangkan dalam UU No.17 tahun 1984, ternyata Ambalat juga diakui dunia Internasional sebagai wilayah Indonesia. Anehnya, Malaysia tetap ngotot. Mereka mengirim kapal perangnya untuk patroli di perairan ini. Ada nelayan Indonesia melaut ditangkap dan dipukul, juga diusir. Sesungguhnya yang mereka incar bukan hanya keinginan memperluas batas wilayah negara, di sini ada kekayaan alam yang berlimpah di sini. Bahkan menurut


Page 19

Departemen Energi dan Sumber Daya Manusia di Ambalat ada tambahan kandungan minyak dengan produksi 30.000 - 40.000 barel per hari. Masyarakat kawasan perbatasan sendiri seperti Nunukan, Tarakan dan Bulungan, baru mengetahui ada Ambalat di dekat rumah mereka. Selama ini yang mereka ketahui adalah Karang Unarang, sebuah kawasan prairan yang sering dimasuki kapal militer Malaysia. Para nelayan di utara Kalimantan Timur sudah hafal mana kawasan lintasan untuk perahu motor mereka, yakni kawasan yang lebih dalam. Di sana banyak terdapat ’gusung’ alias gundukan pasir yang ketika air surut akan membuat kandas perahu atau kapal yang terjebak di situ. Ketika ada kapal berbendera Malaysia dan kapal perang militer negeri Jiran itu terlihat memasuki perairan Indonesia di Karang Unarang tersebut, para nelayan umumnya memaklumi karena kemungkinan kapal tersebut menghindari ’gusung’ dan terpaksa meliuk memasuki perairan Indonesia. Nah, pada posisi itulah kemudian muncul ketegangan di Indonesia. Seolaholah terjadi pelanggaran yang disengaja oleh Tentara Diraja Malaysia. Pemberitaan media massa sering pula meningkatkan tensi kemarahan, sehingga melontarkan katakata ’perang’. Dalam setiap perundingan, Malaysia tetap berkeras bahwa Blok Ambalat merupakan bagian dari teritorinya. Bahkan mereka mengirimkan salinan nota diplomatik yang intinya memprotes kehadiran kekuatan TNI di Blok Ambalat. Mengapa Ambalat jadi rebutan? Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Bagi masyarakat perbatasan, Ambalat adalah asset berharga karena di sana diketahui memiliki deposit minyak dan gas yang cukup besar. Kelak, jika tiba waktunya minyak dan gas tersebut bisa dieksploitasi, rakyat di sana juga yang mendapatkan dampaknya.


Page 20

Ambalat memang menjadi wilayah yang disengketakan oleh Malaysia dan Indonesia. Bahkan, pada 2005 sempat terjadi ketegangan di wilayah itu karena Angkatan Laut Indonesia dan Malaysia sama-sama dalam keadaan siap tempur. Ahli geologi memperkirakan minyak dan gas yang terkandung di Ambalat ini mencapai Rp 4.200 triliun. Pemerintah melihat potensi ini. Dua perusahaan perminyakan raksasa diizinkan beroperasi di perairan Ambalat yang terbagi dalam tiga blok, yaitu East Ambalat, Ambalat, dan Bougainvillea, itu. Yaitu Eni Sp. A dan Chevron Pacific Indonesia. Pada 1999 Eni, perusahaan multinasional terbesar di Italia yang berdiri sejak 1953, masuk ke Ambalat (Blok Aster dan Bukat). Di level Eropa, Eni perusahaan penyulingan nomor tiga terbesar. Nama Eni itu semula adalah akronim dari Ente Nazionale Indrocarburi, belakangan kepanjangan itu tak pernah digunakan lagi. Jadi tinggal bernama Eni saja. Bergerak di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas bumi, perusahaan Eni memiliki 76 ribu karyawan dan beroperasi di 70 negara. Sahamnya pun di perdagangkan di Milan Stock Exchange dan juga New York Stock Exchange. Adapun Chevron Pacific Indonesia (CPI) mendapatkan izin mengeksplorasi Ambalat Timur pada 2004. Ini juga bukan sembarang perusahaan. CPI adalah anak Chevron Corporation NYSE, salah satu perusahaan energi terbesar dunia. Chevron berkantor pusat di San Ramon, California, AS dan beroperasi di 180 negara. Chevron didirikan pada 1879 di Pico Canyon, California, dengan nama awal Standard Oil Company of California atau Socal. Di Indonesia, Chevron memang tak asing lagi. Beroperasi sejak 1924 dengan nama NV. Nederlansche Pacific Petroleum Maatshappij, ini perusahaan patungan Socal dan Texas Oil Company (Texaco). Perusahaan inilah yang pertamakali menemukan sumur minyak terbesar di Asia Tenggara di Minas, Sumatera. Perusahaan ini belakangan berganti nama menjadi Caltex Pacific Oil Company, wilayah eksplorasinya banyak di Sumatera. Setelah Socal dan Texaco


Page 21

membentuk Chevron pada 2001, empat tahun berselang Caltex pun menjadi CPI. Belakangan CPI mengelola salah satu blok Ambalat. Rupanya Malaysia juga tergiur dengan isi perut Ambalat. Dua blok penghasil minyak di Ambalat itu mereka beri nama Blok Y dan Z. Belakangan Malaysia menyebutnya dengan Blok ND6 dan ND7. Negara yang berupaya mengklaim Ambalat masuk ke wilayahnya ini pun belakangan meminta Petronas Carigali Sdn Bhd, perusahaan minyak dan gas lokal Malaysia, masuk Ambalat, pada 2002. Dua tahun berselang Malaysia menggandeng Shell, perusahaan yang bernama lengkap Royal Dutch Shell plc., masuk Ambalat. Bermarkas di Den Haag, Belanda, dan London, Inggris, ini telah ada sejak 1928. Perusahaan berada pada peringkat empat swasta minyak dan gas di dunia. Di Indonesia Shell sudah hadir sejak 2005. Namun dua perusahaan itu belum berani masuk secara terang-terangan ke Ambalat. Apalagi, Indonesia memang sudah lebih dulu beroperasi di sini. Kapal-kapal perang Indonesia juga secara nyata melindungi dua perusahaan yang beroperasi di sini dengan izin Pemerintah Indonesia. Cara lain yang dilakukan Malaysia dengan upaya pendekatan ke pemerintah Indonesia. Malaysia meminta agar Ambalat dijadikan wilayah operasi bersama. "Kita tolak," Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain. Hal tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus untuk memperluas wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan selalu digeser oleh Malaysia. Wilayah kita semakin sempit sementara wilayah Malaysia semakin luas. Ambisi teritorial Malaysia tidak hanya dilakukan terhadap Indonesia. Kita tentu ingat Sipadan dan Ligitan yang lepas dari Indonesia hanya karena Malaysia membangun kedua pulau tersebut sedangkan Indonesia yang menjunjung kejujuran dengan tidak membangun wilayah yang dipersengketakan dikalahkan oleh hakimhakim Mahkamah Internasional. Bukan hanya Sipadan dan Ligitan yang dibangun oleh Malaysia. Kepulauan Spratley yang menjadi sengketa banyak negara (a.l.


Page 22

Malaysia, China, Vietnam, Philipina) juga dibangun oleh Malaysia. Mungkin Malaysia ingin mengulang kisah suksesnya dalam menganeksasi Sipadan dan Ligitan. C. UPAYA PEMERINTAH MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN NKRI Di mata Pemerintah Indonesia, Ambalat bukan wilayah sengketa, dan juga tak ada tumpang tindih wilayah. Jika Malaysia masuk, itu artinya upaya perampasan wilayah kedaulatan. Akan tetapi masyarakat perbatasan membutuhkan jawaban dan kepastian. Jangan biarkan mereka hidup dalam kebimbangan. Lantaran itu TNI bersama dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan masyarakat sudah bertekad untuk menjaga Ambalat dan Karang Unarang sebagai wilayah teritorial Indonesia. Mereka menancapkan bendera Merah Putih di perairan tersebut, sekaligus juga membiarkan nelayan mendirikan bagang lebih banyak lagi. Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI AL mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia. Betapa istimewanya Ambalat, blok laut seluas 15.235 kilometer persegi yang terletak di laut Sulawesi atau Selat Makassar itu, hingga menjadi titik konflik antara dua negara bertetangga ini. Wilayah Ambalat merupakan wilayah yang memiliki potensi ekonomi cukup besar karena memiliki kekayaan alam, berupa sumber daya minyak. Oleh karena itu, wajar jika muncul berbagai kepentingan yang mendasari munculnya masalah persengketaan ini. Bukan saja kepentingan ekonomi, melainkan juga adanya faktor kepentingan politik di antara dua negara. Bagi Malaysia, secara internasional akan merasa "menang" terhadap Indonesia, jika berhasil mengklaim blok Ambalat. Beda lagi bagi Indonesia yang secara politik ingin mempertahankan blok Ambalat, karena dianggap sama dengan mempertahankan kedaulatan bangsa. Diketahui, pada 25 Mei lalu kapal perang milik angkatan laut Malaysia yakni KD Yu-3508 ditemukan oleh kapal Indonesia KRI Untung Suropati berada di wilayah Ambalat. KD Yu mengatakan bahwa tujuannya ke Tawau, namun begitu KRI Untung Suropati berhasil mengusirnya.


Page 23

Lalu pada 29 Mei belasan kapal berbendera Malaysia, berhasil terdeteksi pesawat pengintai TNI Angkatan Udara di perairan batas terluar blok Ambalat. Salah satu diantaranya adalah kapal perang patroli Jerong milik Tentara Diraja Malaysia. Ci vis pacem para bellum -yang berarti jika ingin damai, bersiaplah untuk berperang- adalah ungkapan klasik untuk menggambarkan suasana hati sebagian rakyat Indonesia dalam melihat sengketa wilayah Ambalat, Kalimantan Timur. Seakan-akan, tidak ada pilihan lain kecuali berperang untuk mempertahankan Blok Ambalat. Sementara itu, diplomasi menjadi pilihan yang tidak populer. Hal itu terbukti

dengan

maraknya

pendirian

posko-posko

sukarelawan

di

seluruh

wilayah tanah air dengan memanfaatkan retorika Bung Karno pada 1960-an ketika menginginkan konfrontasi dengan negeri jiran, "ganyang Malaysia". Sementara, pemimpin kedua negara masih berusaha mengedepankan dialog dan perundingan dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dan pemilikan wilayah Ambalat tersebut. Hal itu bisa dilihat dari statemen kedua pemimpin, baik dari Malaysia maupun Indonesia, tentang perlunya menyelesaikan kasus tersebut dengan cara-cara damai. Pertanyaannya sekarang, di antara dua pilihan tersebut, mana yang lebih tepat dilakukan oleh kedua negara? Penyelesaian melalui jalur diplomasi, tampaknya, akan lebih elegan dalam masa sekarang ini dibandingkan dengan melaui jalur konfrontasi bersenjata. Mengingat zaman telah berubah dan hubungan antarbangsa telah berkembang menuju hubungan yang lebih mengedepankan penghargaan pada martabat kemanusiaan. Oleh karena itu, perang yang ganas dan keji tidak lagi menjadi pilihan populer sebagai resolusi konflik antarbangsa. Penyelesaian sengketa wilayah Ambalat melalui konfrontasi bersenjata akan merugikan kedua belah pihak, yang tidak saja secara politik sebagai akibat langsung konfrontasi, tetapi juga di bidang ekonomi dan sosial. Secara politik, citra kedua negara akan

tercoreng,

paling

tidak,

di

antara

negara-negara anggota ASEAN. Kedua negara termasuk pelopor berdirinya ASEAN, di


Page 24

mana ASEAN didirikan sebagai sarana resolusi konflik, maka cara-cara penyelesaian konflik yang konfrontatif dapat menjatuhkan citra mereka di ASEAN. Dalam bidang ekonomi, kedua negara akan mengalami kerugian. Kedua belah pihak akan meningkatkan anggarannya untuk biaya berperang, sedangkan biaya itu bisa dialihkan kepada sektor lain. Belum lagi masalah TKI, yang kedua belah pihak sangat berkepentingan. Indonesia,

Bagi

TKI

adalah

remittance

yang

menjadi

sumber

devisa,

sementara

ekonomi Malaysia juga bergantung kepada keberadaan TKI. Perputaran ekonomi masyarakat

di

wilayah

perbatasan

yang

saling

bergantung

juga

perlu

dipertimbangkan. Aspek sosialnya juga tidak sedikit. Pengalaman berkonfrontasi dengan Malaysia

pada

sebagian

warga

konfrontasi

tahun

'60-an

Indonesia.

tersebut.

telah

memberikan

Berapa

Tidak

banyak

adanya

pengalaman

keluarga

kompensasi

traumatis

yang

dari

terpisah

akibat

bagi akibat

konfrontasi,

terutama pada masyarakat di perbatasan. Tetapi, keinginan untuk menyelesaikan sengketa itu melalui jalur konfrontasi masih bisa dipahami, paling tidak dalam tiga hal. Pertama, masyarakat Indonesia mengalami pengalaman yang traumatis terhadap gagalnya upaya diplomasi atas perebutan Sipadan dan Ligitan dengan Malaysia pada 2002. Kedua, lepasnya wilayah Timor Timur dari wilayah NKRI cukup menjadikan pengalaman yang pahit bagi Indonesia untuk tidak terulang lagi. Ketiga, penyelesaian kasus

TKI

menyakitkan

oleh

mendorong Perang

ilegal

terbuka diplomasi.

sebagian

rasa

bukanlah lebar

oleh

pemerintah

masyarakat

anti-Malaysia satu-satunya

peluang

Penyelesain

cara

Malaysia

Indonesia.

dan

memenangkan

sengketa

perbatasan

Ketiga

keinginan

menyelesaikan

untuk

yang

sengketa

laut

itu

untuk

sengketa di

hal

dirasa

Ambalat.

itu

sendiri

yang perang. Masih

melalui

jalur

sudah

diatur

melalui Konvensi Hukum Laut PBB Tahun 1982 (UN Convention on the Law of the Sea/ UNCLOS 1982). Pada prinsipnya, UNCLOS menyarankan bahwa penyelesaian sengketa perbatasan di laut harus dilakukan dengan mengedepankan prinsip equitable solution (solusi patut).


Page 25

Apalagi secara yuridis, Indonesia diuntungkan oleh adanya pasal 47 UNCLOS bahwa sebagai negara kepulauan, Indonesia dapat menarik garis di pulau-pulau terluarnya sebagai patokan untuk garis batas wilayah kedaulatannya. Paling tidak, ada empat langkah yang dapat diambil untuk menyelesaikan sengketa wilayah Ambalat tersebut. Pertama, melalui perundingan bilateral, yaitu memberi kesempatan kedua belah pihak untuk menyampaikan argumentasinya tentang wilayah yang disengketakan dalam forum bilateral. Indonesia dan Malaysia harus secara jelas menyampaikan mana batas wilayah yang diklaim dan apa landasan yuridisnya. Dalam hal ini, Malaysia tampaknya akan menggunakan peta 1979 yang kontroversial itu. Sementara Indonesia mendasarkan klaimnya pada UNCLOS 1982. Jika gagal, maka perlu dilakukan cooling down dan selanjutnya masuk langkah kedua dengan menetapkan wilayah sengketa sebagai status quo dalam kurun waktu tertentu. Pada tahap ini, bisa saja dilakukan eksplorasi di Blok Ambalat sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa saling percaya kedua belah pihak (confidence building measures).

Pola

ini

pernah

dijalankan

Indonesia-Australia dalam mengelola Celah Timor. Langkah ketiga bisa memanfaatkan organisasi regional sebagai sarana resolusi konflik, misalnya, melalui ASEAN dengan memanfaatkan High Council seperti termaktub dalam Treaty of Amity and Cooperation yang pernah digagas dalam Deklarasi Bali 1976. Malaysia akan enggan menggunakan jalur ini karena takut dikeroyok negara-negara ASEAN lainnya. Sebab, mereka memiliki persoalan perbatasan dengan Malaysia akibat ditetapkannya klaim unilateral Malaysia berdasarkan peta 1979, seperti Filipina, Thailand, dan Singapura. Di samping itu, kedua negara juga bisa memanfaatkan jasa baik (good office) negara yang menjadi ketua ARF (ASEAN Regional Forum) untuk menengahi sengketa ini. Jika langkah ketiga tersebut tidak juga berjalan, masih ada cara lain. Membawa

kasus

itu

ke

Mahkamah

Internasional

(MI)

sebagai

langkah

nonpolitical legal solution. Mungkin, ada keengganan Indonesia untuk membawa kasus


Page 26

tersebut ke MI karena pengalaman pahit atas lepasnya Sipadan dan Ligitan. Tetapi, jika Indonesia mampu menunjukkan bukti yuridis dan fakta-fakta lain yang kuat, peluang untuk memenangkan sengketa itu cukup besar. Pasal-pasal yang ada pada UNCLOS 1982 cukup menguntungkan Indonesia, bukti ilmiah posisi Ambalat yang merupakan kepanjangan alamiah wilayah Kalimantan Timur, bukti sejarah bahwa wilayah itu merupakan bagian dari Kerajaan Bulungan, dan penempatan kapal-kapal patroli TNI-AL adalah modal bangsa Indonesia untuk memenangkan sengketa tersebut. Republik Indonesia adalah Negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Indonesia memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat Pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga. Berdasarkan hasil survei Base Point atau Titik Dasar yang telah dilakukan DISHIDROS TNI AL, untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dari 92 pulau terluar ini ada 12 pulau yang harus mendapatkan perhatian serius. Dalam Amandemen UUD 1945 Bab IX A tentang Wilayah Negara, Pasal 25A tercantum Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Di sini jelas disebutkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kepulauan berwawasan nusantara, sehingga batas wilayah di laut harus mengacu pada UNCLOS (United Nations Convension on the Law of the Sea) 82/ HUKLA (Hukum laut) 82 yang kemudian diratifikasi dengan UU No. 17 Tahun 1985. Dampak dari ratifikasi Unclos ini adalah keharusan Indonesia untuk menetapkan Batas Laut Teritorial (Batas Laut Wilayah), Batas Zone Ekonomi Ekslusif (ZEE) dan Batas Landas

Kontinen.

Indonesia Adalah negara kepulauan yang memiliki sekitar 17.506 buah pulau dan 2/3 wilayahnya berupa lautan. Dari 17.506 pulau tersebut terdapat pulau-pulau terluar yang menjadi batas langsung Indonesia dengan negara tetangga.


Page 27

Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara. Kompleksitas permasalah di laut akan semakin memanas akibat semakin maraknya kegiatan di laut, seperti kegiatan pengiriman barang antar negara yang 90%nya dilakukan dari laut, ditambah lagi dengan isu-isu perbatasan, keamanan, kegiatan ekonomi dan sebagainya. Dapat dibayangkan bahwa penentuan batas laut menjadi sangat penting bagi Indonesia, karena sebagian besar wilayahnya berbatasan langsung dengan negara tetangga di wilayah laut. Batas laut teritorial diukur berdasarkan garis pangkal yang menghubungkan titik-titik dasar yang terletak di pantai terluar dari pulau-pulau terluar wilayah NKRI. Berdasarkan hasil survei Base Point atau titik dasar untuk menetapkan batas wilayah dengan negara tetangga, terdapat 183 titik dasar yang terletak di 92 pulau terluar, sisanya ada di tanjung tanjung terluar dan di wilayah pantai. Dalam menyikapi gerak langkah Malaysia dalam memperluas wilayahnya Indonesia harus tegas. Kita tidak boleh lagi kehilangan sejengkal pun wilayah kita, apa pun ongkosnya. Terjaganya luas wilayah Indonesia merupakan wujud dari kedaulatan kita sehingga kita harus mempertahankan dengan cara apa pun. Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk menyelesaikan sengketa perbatasan melalui perundingan. Penyelesaian melalui perundingan tetap dapat dilakukan. Akan tetapi, kita tidak boleh percaya kepada Malaysia. Negara tetangga kita itu pandai mengkomunikasikan pesan damai ke dunia internasional. Padahal, di tataran teknis mereka berbeda sama sekali. Patok-patok perbatasan di Kalimantan selalu digeser. Kayu di hutan kita pun dicurinya. Sayangnya, para pemimpin kita seakan-akan tidak peduli dengan hal-hal tersebut. Upaya untuk mempertahankan wilayah Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua. Selama ini kita mungkin memandang bahwa penanggung jawab upaya mempertahankan kedaulatan wilayah RI adalah TNI. Hal tersebut tidak tepat. Kita semua bertanggung jawab untuk membantu negara dalam mempertahankan kedaulatan wilayah RI. Kerja sama dan sinergi antar instansi pemerintah, pemerintah pusat dengan


Page 28

pemerintah daerah, pemerintah dengan swasta, dan pemerintah dengan masyarakat harus diperkuat. Guna menginsentifkan pengamanan di perbatasan antara dua negara yakni disekitar Blok Ambalat, yang merupakan perbatasan antara Negara Indonesia dan Malaysia, saat ini TNI Angkatan Darat secara umum telah menurunkan dua batalion untuk ikut mengamankan wilayah tersebut yakni, Batalion 613 /Awang Long dan Batalion 643 /wanara Sakti. Agar tidak terjadi konflik berkepanjangan hendaknya pemerintah melalukan : 1.

pemetaan kembali titik-titik perbatasan Indonesia Pemetaan kembali titik-titik perbatasan wilayah Indonesia harus dilakukan. Hasil pemetaan baru tersebut harus dibandingkan dengan pemetaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Koordinat titik-titik perbatasan sangat penting untuk kita inventarisir dan dimasukkan dalam sebuah undang-undang mengenai perbatasan wilayah Indonesia. Apabila perlu, daripada konstitusi diubah-ubanh hanya untuk keperluan rebutan kekuasaan, masukkan klausul mengenai titik-titik perbatasan tersebut dalam UUD. 2. Bangun jalan di sepanjang perbatasan darat. Pandangan kita mengenai perbatasan sebagai wilayah terpencil harus kita ubah. Mulai saat ini kita harus memandang perbatasan sebagai wilayah strategis. Strategis untuk mempertahankan wilayah kita. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah yang memiliki wilayah perbatasan darat dengan negara tetangga seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Timur dan Papua harus memprioritaskan pembangunan prasarana jalan di sepanjang perbatasan. Jalan tersebut dihubungkan ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat. Tujuan pembangunan jalan tersebut adalah untuk merangsang pembangunan kota atau pemukiman baru di dekat perbatasan. 3. Bangun wilayah baru di dekat perbatasan. Setelah di sepanjang perbatasan dibangun jalan yang terhubung ke pusat kota atau pusat pemukiman terdekat, pemerintah daerah diharuskan membangun wilayah baru di dekat perbatasan. Pembangunan untuk perluasan kota yang sudah mapan harus dihambat dan masyarakat dirangsang untuk mengembangkan wilayah baru. Untuk melakukan hal tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus menyusun konsep pengembangan wilayah perbatasan secara


Page 29

komprehensif agar wilayah baru yang dibentuk dapat hidup baik secara ekonomi maupun sosial.Selain itu, wilayah baru yang dibangun sebaiknya diarahkan untuk memiliki spesialsisasi. Misalnya, ada blok khusus jeruk Pontianak, blok khusus kebun aren, blok khusus sawah padi, dll. untuk merangsang masuknya investasi bisnis pendukung di sana. 4.

Pembangunan pangkalan militer di dekat perbatasan. Saat ini kita melihat gelaran pasukan TNI kita kurang memadai untuk melakukan upaya menjaga perbatasan negara. Gelaran pasukan justru diletakkan di wilayah-wilayah padat penduduk yang sudah terbangun. Gelaran pasukan seperti ini harus diubah. Batalyon-batalyon yang berada di wilayah “aman” dari gangguan luar sepantasnya direlokasi ke wilayah perbatasan. Apalagi, urusan keamanan dan ketertiban saat ini sudah menjadi tanggung jawab kepolisian.

5.

Galakkan kembali transmigrasi. Program transmigrasi yang dulu gencar dilaksanakan pada era Orde Baru harus digalakkan kembali. Transmigran diarahkan untuk mendiami wilayah-wilayah baru yang dibentuk di dekat perbatasan. Saya yakin, apabila infrastruktur transportasi dan komunikasi disiapkan, banyak penduduk dari wilayahwilayah padat yang bersedia bertransmigrasi.

6.

Pilih pemimpin yang kuat dan tegas. Pemimpin yang kuat dan tegas sangat penting. Terlepas dari segala kekurangan yang dituduhkan, kita pernah memiliki dua sosok pemimpin yang tegas sehingga dihormati kawan dan disegani lawan. Kedua pemimpin yang kuat dan tegas itu adalah Soekarno dan Soeharto. Pada saat kedua orang itu memimpin, tidak ada yang berani melecehkan negara kita. Akan tetapi, setelah berganti pemimpin, negara kita menjadi bulan-bulanan pelecehan terutama oleh Malaysia dan kadang-kadang Singapura.


Page 30

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN Indonesia, sebagai negara ASEAN yang memiliki wilayah paling luas tidak memiliki ambisi teritorial untuk mencaplok wilayah negara lain. Hal tersebut sangat berbeda dengan Malaysia yang rakus untuk memperluas wilayahnya. Kita semua sudah tahu bahwa titik-titik perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan selalu digeser oleh Malaysia. Wilayah kita semakin sempit sementara wilayah Malaysia semakin luas. Indonesia mempunyai perbatasan darat dengan tiga negara tetangga, yaitu Malaysia, Papua Nugini dan Timor Leste. Sementara perbatasan laut dengan sepuluh negara tetangga, diantaranya Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Papua Nugini, Timor Leste, India, Thailand, Australia, dan Palau. Hal ini tentunya sangat erat kaitannya dengan masalah penegakan kedaulatan dan hukum di laut, pengelolaan sumber daya alam serta pengembangan ekonomi kelautan suatu negara. Sengketa blok Ambalat antara Indonesia-Malaysia tercatat telah sering terjadi. Terhitung sejak Januari hingga April 2009 saja, TNI AL mencatat kapal Malaysia telah sembilan kali masuk ke wilayah Indonesia. Blok Ambalat dengan luas 15.235 kilometer persegi, ditengarai mengandung kandungan minyak dan gas yang dapat dimanfaatkan hingga 30 tahun. Bagi masyarakat perbatasan, Ambalat adalah asset berharga karena di sana diketahui memiliki deposit minyak dan gas yang cukup besar. Kelak, jika tiba waktunya minyak dan gas tersebut bisa dieksploitasi, rakyat di sana juga yang mendapatkan dampaknya.


Page 31

B. SARAN Sebagai negara kepulauan yang berwawasan nusantara, maka Indonesia harus menjaga keutuhan wilayahnya. Pulau-pulau terluar biasanya adalah daerah terpencil, miskin bahkan tidak berpenduduk dan jauh dari perhatian Pemerintah. Keberadaan pulau-pulau ini secara geografis sangatlah strategis, karena berdasarkan pulau inilah batas negara kita ditentukan. Pulau-pulau ini seharusnya mendapatkan perhatian dan pengawasan serius agar tidak menimbulkan permasalahan yang dapat menggangu keutuhan wilayah Indonesia, khususnya pulau yang terletak di wilayah perbatasan dengan negara negara yang tidak/ belum memiliki perjanjian (agreement) dengan Indonesia. Dari 92 pulau terluar yang dimiliki Indonesia terdapat 12 pulau yang harus mendapat perhatian khusus, Pulau-pulau tersebut adalah Pulau Rondo, Berhala, Nipa, Sekatung, Marore, Miangas, Fani, Fanildo, Dana, Batek, Marampit dan Pulau Bras. Jangan takut bersikap tegas, kalau memang harus perang, rakyat Indonesia pasti mendukung demi keutuhan NKRI. Karena NKRI adalah harga mati.


Page 32

DAFTAR PUSTAKA Kahar, Jounil, 2004. Penyelesaian Batas Maritim NKRI . Pikiran Rakyat 3 Januari 2004 Tim Redaksi, 2004. Pulau-pulau terluar Indonesia. Buletin DISHIDROS TNI AL edisi 1/ III tahun 2004

http://static.rnw.nl/migratie/www.ranesi.nl/arsipaktua/ekonomi/shell_ambalat050316redirected http://www.scribd.com/doc/4407559/KONFLIK-RIMALAYSIA http://geopolitikenergi.wordpress.com/2007/05/09/konflik-ambalat-hanyamenguntungkan-penjajah http://video.vivanews.com/read/5006konflik_ambalat_mencuat_sejak_1967 www.tempo interaktif.com


Page 33

SENGKETA INTERNASIONAL BATAS WILAYAH (AMBALAT) ANTARA INDONESIA DENGAN MALAYSIA TUGAS AKHIR

Recommend Documents