PERSPEKTIF MALAYSIA TENTANG SENGKETA AMBALAT Oleh : Indro Dwi Haryono
Pendahuluan : Kasus Ambalat merupakan permasalahan yang sangat krusial bagi kedua belah pihak baik bagi Indonesia maupun bagi Malaysia karena masalah Ambalat merupakan masalah kedaulatan dan konsitusi suatu negara, berarti jika suatu wilayah di rampas (diambil) oleh negara lain maka pemerintah yang bersangkutan akan mempertahanakan kedaulatan wilayahnya dengan cara apapun baik secara kekerasan (militer) maupun deplomasi untuk mempertahanakan kedaulatannya. Apalagi ditambah dengan adanya kandungan sumber daya alam yang sangat melimpah di wilayah perairan Ambalat yaitu yang berupa minyak dan gas bumi. Kandungan minyak dan gas bumi di dua lempengan East Ambalat dan Blok East Ambalat jika dieksploitasi memberi potensi keuangan sebesar Rp 4.200 triliun, jauh lebih besari dari utang Indonesia yang Rp 1.400 triliun.1 Sejak tahun 1979, Malaysia telah mengklaim Blok Ambalat yang terletak di perairan Laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan itu sebagai miliknya, lalu memasukkannya ke dalam peta wilayah negaranya. Dengan klaim tersebut, melalui Petronas, Malaysia kemudian memberikan konsesi minyak (production sharing contracts) di Blok Ambalat kepada Shell, perusahaan minyak Inggris-Belanda. Sebelumnya, kegiatan penambangan migas di lokasi yang disengketakan itu dibagi oleh pemerintah Indonesia menjadi Blok Ambalat dan Blok East Ambalat. Blok Ambalat dikelola kontraktor migas ENI asal Italia sejak tahun 1999, sementara Blok East Ambalat dikelola Unocal Indonesia Ventures Ltd. asal Amerika sejak Desember 2004. Pemerintah Malaysia menyebut Blok Ambalat sebagai ND 6 atau Blok Y, sedangkan blio East Ambalat sebagai ND 7 atau Balok Z.2 Pemberian konsesi minyak di perairan tersebut memang lebih dulu dilakukan Indonesia kepada berbagai perusahaan minyak dunia, termasuk Shell, sejak tahun 1960-an; antara lain 1. www.tempointeraktif.com, Downlod tanggal 10 Maret 2006. 2. http://www.dataphone.se/~ahmad.com, Downlod tanggal 15 Maret 2006.
1
kepada Total Indonesie untuk Blok Bunyu sejak 1967 yang dilanjutkan dengan konsesi kepada Hadson Bunyu BV pada 1985. Konsesi lainnya diberikan kepada Beyond Petroleum (BP) untuk Blok North East Kalimantan Offshore dan ENI Bukat Ltd. Italia untuk Blok Bukat pada 1988.3 Rumusan Masalah : Adapun permasalahan yang ingin kami angkat dalam makalah ini yaitu apa yang menjadi penyebab utama dari sengketa Blok perairan Ambalat itu dan apakah ada pengarunya bagi perekonomian negara yang bersangkutan baik domestik maupun non domestik jika wilayah ambalat mejadi wilayah kedaulatan mereka? Kerangka Pemikiran atau Kerangka Teori : Untuk menganalisa suatu permasalahan
dalam ilmu hubungan internasional
membutuhkan teori, yang merupakan penjelasan paling umum mengapa sesuatu itu terjadi dan kapan peristiwa tersebut akan terjadi lagi. Dengan kata lain, teori dapat dipergunakan sebagai alat eksplanasi dan alat prediksi.4 Atau lebih jelasnya dipaparkan bahwa teori berfungsi untuk memahami, memberikan kerangka hipotesis secara logis, disamping menjelaskan maksud terhadap berbagai fenomena-fenomena yang ada. Tanpa menggunakan teori, maka fenomenafenomena serta data-data yang ada akan sulit dimengerti. Dan disisi lain teori juga dapat berupa sebuah bentuk pernyataan yang menghubungkan beberapa konsep secara logis dan sistematis.5 Teori yang kami pakai untuk menjelaskan dan menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah yaitu teori Realisme dan teori kepentingan nasional. Teory Realisme : Asumsi dasar teory realisme yaitu (1) pandangan pesimis atas sifat manausia (state actor); (2) keyakinan bahwa hubungan internasional pada dasarnya konfliktual dan bahwa konflik internasional pada akhirnya diselaesaikan melalui perang (hubungan internasional bersifat anarcy); (3) menjunjung tinggi nilai-nilai keamanan nasional dan kelangsungan hidup negara (national interest and survive); (4) Skeptisme dasar bahwa terdapat kemajuan dalam politik internasional seperti yang terjadi di dalam kehidupan politik domestik.6 3. http://www.dataphone.se/~ahmad.com, Downlod tanggal 15 Maret 2006. 4 . Mas’oed Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi Dictionary, LP3ES, Jakarta, 1990, hal.217. 5 . Jack C. Plano and Roy Olton. The International Relation Dictionary, Sanata Barbara, California Press, 1992, hal.7. 6 . Jackson Robet and Sorensen Georg, Pengantar studi hubungan Internasional, pustaka pelajar,
2
Dasar normative realisme adalah keamanan nasional kelangsungan hidup negara, ini merupakan nilai-nilai yang menggerakan dokrin kaum realis dan kebijakan luar negeri kaum realis, negara dipandang esensial bagi kehidupan warga negaranya : tampa negara yang menjamaian alat-alat dan kondisi-kondisi keamanan dan yang memajukan kesejahteraan. Fakta bahwa negara harus mengejar kepentingan nasionalnya sendiri bearti bahwa negara dan pemerintahan lainnya tidak akan pernah diharapkan sepenuhnya. Seluruh kesepakatan internasional bersifat sementara dan kondisional atas dasar keinginan negara-negara untuk mematuhinya.7 Teory Kepentingan Nasional: Dalam teori ini menjelasakan bahwa untuk kelangsungan hidup suatu negara maka negara harus memenuhi kebutuhan negaranya dengan kata lain yaitu mencapui kepentingan nasionalnya. Dengan tercapainya kepentingan nasional maka negara akan bejalan dengan stabil, baik dari segi politi, ekonomi, sosial, maupun pertahanan keamanan dengan kata lain jika kepentingan nasional terpenuhi maka negara akan tetap survive. Kepentingan nasional merupakan tujuan mendasar dan faktor paling menentukan yang memadu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri. Kepentingan nasional merupakan konsep yang sangat umum, tetapi merupakan unsur yang menjadi kebutuhan sangat vital bagi negara. Unsur tersebut menyangkut kelangsungan hidup bangsa dan negara, kemerdekaan, keutuhan wilayah, keamanan bangsa dan negara, kemerdekaan, keamanan militer dan kesejahteraan ekonomi. Karena tidak ada kepentingan secara tunggal mendominasi fungsi pembuatan keputusan pemerintah, maka konsep ini lebih menjadi akurat jika dianggap sebagai national iterest. Manakala sebuah negara mendasarkan politik luar negeri sepenuhnya pada kepentingna nasional secara kukuh dengan sedikit atau tidak menghiraukan prinsip-prinsip moral universal, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang menjalankan kebijakan realistik, berlawanan dengan kebijakan idealis yang memperlihatkan prinsip moral internasional.8 Teory Merkantilisme : Asumsi Merkantilisme yaitu : a. Sistem internasional bersifat anarki b. Negara adalah aktor dominan dalam ekonomi-politik internasional Yogyakarta, 2005, hal. 88. 7. Ibid 8. Ibid.
3
c. Negara selalu berusaha memaksimalkan kekuasaan dengan cara apapun juga termasuk cara kekerasan dan paksaan. d. Negara merupakan aktor rasional yang bertindak atas kalkulasi untung-rugi.9 Pembahasan : A. Faktor-Faktor penyebaba sengketa Ambalat Adapun faktor-faktor penyebaba timbulnya persengketaan blok perairan ambalat antara Indonesia dengan Malaysia yaitu : 1. Masing-masing negara baik Indonesia maupun Malaysia mengklaim bahwa blok perairan ambalat adalah wilayah toritorial kedaulatan negaranya. 2. Tidak adanya batas negara yang jelas dikawasan perairan ambalat 3. Tidak adanya kesepakatana antar kedua negara atas batas negara 4. Adanya sumber daya alam yang melimpah ruah yang terkandung dalam perut bumi di kawasan perairan amabalat yaitu minyak dan gas bumi. B. Perspektif Malaysia mengklaim Blok Ambalat Malaysia beragumentasi, “tiap pulau berhak mempunyai laut toritorial, zona ekonomi eksklusif (ZEE), dan landasan kontinenya sendiri”, maka pasal 121 UNCLOS (The United Nations Convention on the Law of the Sea) 1982 dapat dibenarkan.10 Kebijakan politik luar negeri Malaysia mengklaim Ambalat (blok minyak XYZ) di dasarkan pada pengunaan peta laut yang di produksi pada tahun 1979, selain itu Malaysaia juga menggunakan pasal 121 UNCLOS 1982 untuk memperkuat keinginan mereka untuk menguasai Ambalat. Menurut Prescott (2004), peta tersebut memuat Batas Continental Shelf di mana klaim tersebut secara keseluruhan melewati media line, deviasi maksimum pada dua sekor sekitar 5 mil laut.11 Dengan berdasarkan pasal 121 UNCLOS 1982 dan peta laut tahun 1979, jelas bahwa kawasan perairan Ambalat adalah wilayah toritorial mereka jika penarkan garis lurus dari lintang 4° 10 kearah timur yang memotong pulau sebatik karena wilayah perairan tersebut terletak sebelah timur titik akhir garis yang dimaksud yang didasarkan pada konvensi 1891 kesepakatan Inggris dan Belanda membagi wilayah kekuasaan kolonialnya. 9. Hotline matakuliah Hubungan Internasional Asia Tenggara, Ilien H. 10. www.media-indonesia.com Downlod tanggal 14 Maret 2006. 11. www.media-indonesia.com Downlod tanggal 14 Maret 2006.
4
Dengan landasan tersebut maka Malaysia mempunyai hak mutlak untuk memiliki Ambalat dan mengelola sumber daya alam yang terkandung didalamnya. Malaysia beryakinan bahwa Ambalat merupakan wilayah mereka dengan demikian kebijakan pemerintah Malayasia menjual minyak dan gas alam yang terkandung didalamnya kepada perusahaan Shell untuk mengeksploitasi minyak dan gas di kawasan perairan Ambalat. C. Keuntungan Malaysia mengklaim dan memiliki kawasan Ambalat 1. Ditinjau dari segi politik Keuntungan yang didapat Malaysia dari segi politik yaitu berupa meluasnya wilayah negaranya, untuk mencapai keinginannya Malaysia harus mempunyai kemampuan militer yang kuat dan persenjataan yang canggih untuk mempertahankan negara (state defence) dari serangan musuh dengan kata lain adanya deterrence. disamping itu harga diri malaysia sebagai sebuah bangsa dan negara berdaulat akan meningkat. Seperti yang telah kita ketahui bahwa sistem hubungan internasional bersifat anarki alias tanpa aturan, siapa yang mempunyai power (kekuatan) yang lebih besar ,maka dialah yang lebih berperluang memperoleh keuntungan politik, dan tidak ada yang bisa mencegah suatu negara untuk mencapai kepentingannya baik itu organisasi internasional (PBB) ataupun hukum internasional (bagi negara mempunyai power yang sangat besar), karena kepentingan nasional adalah segala-galanya bagi negara tidak ada kepentinan lain selain mencapai kepentingan nasionalnya. 2. Ditinjau dari segi ekonomi Suatu negara mengklaim suatu wilayah menjadi wilayahnya tiada lain adanya kepentingan nasional yang inggin di capai, keinggina Malaysia memiliki kawasan perairan ambalat yaitu bahwa di kawasan perairan amabalat terdapat sumber daya alam yang sangat melimpah yaitu minyak dan gas bumi, apabila Malaysia dapat mengeksploitasi sumber daya alam di kawasan ambalat maka akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar dari eksploitasi tersebut, dengan keuntungan tersebut maka Malaysia dapat mensejahterakan rakyatnya dan meningkatkan ekonomi domestiknya misalnya dengan pengolahan minyak dan gas alam dapat menunjang proses produksi dan meningkatkan peroduktifitas industrialisasi di Malaysia. Pengelolaan eksploitasi minyak dan gas alam di 5
wilayah perairan amabalat maka pemerintah Malaysia dapat menggunakan minyak dan gas sebagai bahan bakar industri dan pemerintah Malaysia dapat menjual minyak dan gas alam ke perusahaan asing (Shell) yang dapat menguntungkan bagi Malaysia. Dengan meningkatnya produktifitas industrialisasi dan meningkatnya produksi maka penghasilan atau devisa negara akan meningkat. D. Kasus Ambalat hubungannya dengan ekonomi politik Internasional Perekonomian internasional lebih merupakan arena konflik antara kepentingan nasioanal yang bertentangan dari pada sebagai wilayah kerjasama yang saling menguntungkan. Persaingan ekonomi antar negara adalah permainan Zero-sum dimana keuntungan suatu negara merupakan kerugian bagi negara lain. Negara-negara harus khawatir mengenai keuntungan ekonomi relatif sebab kekayaan material yang di kumpulkan oleh suatu negara dapat menjadi basis bagi kekuatan politik –militer yang dapat di gunakan untuk melawan negara lain.12 Dengan sengketa Ambalat maka berdampak pada hubungan antar kedua negara, hubungan antar negara yang selama ini sudah terjalin dengan erat sekarang mulai mengendor dan mulai ada keretakan, dengan hubungan yang mengalami keretakan maka berdampak pada hubungan kerjasama antar kedua negara khususnya dalam bidang ekonomi dan perdagangan. Kebijakan pemerintah Malaysia dalam pemulangan tenaga kerja asing khususnya dari Indonesia merupakan salah satu dampak dari keretakan hubungan antar kedua negara. Meskipun kebijakan pemerintah Malaysia memulangkan tenaga kerja asing khususnya dari Indonesia secara besar-besaran, pihak Malayisia pun merasa di rugikan kenapa sebab pembangunan infrasetuktur dan pembangunan lainnya di Malayasia itu tergantung pada tenaga kerja asing khususnya dari Indonesia meskipun sebagian besar tenaga kerja Indonesia adalah berprofesi sebagai buruh. Dengan kembalinya tenaga kerja asing ke negara asalnya maka pemerintah Malaysia tidak dapat melanjutkan program pembangunan secara maksimal karena tenaga kerja yang di perlukan untuk menjalankan peogram pembangunan sudah kembali ke negara asalnya, apalagi di tambah upah tenaga kerja asing khususnya dari Indonesia itu relatif murah dibanding dengan tenaga kerja asing lainnya. Dengan demikian 12. Jackson Robet and Sorensen Georg, Pengantar studi hubungan Internasional, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2005, hal. 231.
6
perekonomian Malaysia mendapat hambatan baik dari segi perdagangan, kerjasama maupun dari pembangunan infrastuktur. Begitu pula bagi Indonesia, dengan di keluarkannya kebijakan pemerintah Malaysia memulangkan tenaga kerja Indonesia secara besar-besaran memunculkan masalah baru bagi pemerintah Indonesia yaitu semangkin bertambahnya penganguran di Indonesia, sehingga pemerintah Indonesia sangat kewalahan dalam menyediakan lapangan kerja yang berdampak pada ketidak stabilan perekonomi Indonesia.
7
Daftar Pustaka
------------, Mas’oed Mohtar, Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi Dictionary, LP3ES, Jakarta, 1990. ------------, Jackson Robet and Sorensen Georg, Pengantar studi hubungan Internasional, pustaka pelajar, Yogyakarta, 2005. ------------, Jack C. Plano and Roy Olton. The International Relation Dictionary, Sanata Barbara, California Press, 1992 ------------, www.tempointeraktif.com, Downlod tanggal 10 Maret 2006. ------------, www.media-indonesia.com Downlod tanggal 14 Maret 2006.
8
