Notulensi
Seminar Nasional Melihat Kesiapan Indonesia dalam Penerapan Lisensi FLEGT Akmani Hotel Jakarta | 4 Agustus 2016 Pembukaan Pengantar oleh Ibu Mariana lubis, perwakilan Dirjen PHPL Indonesia akan memasuki penerapan flegt license, sebuah capaian tertinggi indonesia dengan EU. Indonesia Negara pertama yg mendapat license. Perjanjian ini bukan sekedar perdagangan. Konteksnya lebih kepada governence mengelola sumberdaya secara keberlanjutan. Sesi I: Perkembangan FLEGT VPA dan EUTR Agus Sarsito Lead Negosiator FLEGT Indonesia-EU Judul: Perkembangan terbaru FLEGT-VPA -
Negosiasi flegt : 2007; 2011 conclude negosiasi; 2013 penanda tanganan flegt-vpa 30-9-13 di brussels; ratifikasi indonesia maret 2014, eu – april 2014; Indonesia satu2nya negara yg sudah memiliki license, dan susah ditiru negara lain. Karena indonesia memiliki keunikan yg tidak dimiliki negara lain. Flegt-vpa RI-EU pernyataan presiden dengan presiden EU: akan diterapkan tahun ini. 9 juni 16 : adopsi amandemen “comission delegated regulation” EU 9 agus 16 : batas waktu “no objection” oleh parlemen dan council ue. Diumumkan tgl 15 agustus 16 (selasa minggu depan) 15 sept 16 : JIC ke 5, memutuskan kepastian tanggal Indonesia menerbitkan flegt license 15 nopember 16 : indonesia menerbitkan flegt license!!!! Vietnam dan china : memproses kayu dari eropa Indo menuntut eu untuk mengimpor kayu yg memiliki license Furniture dianggap “low risk” terhadap illegal loggig Eu melakukan pengamatan dan pelaksanaan eutr Perkembangan : 13 negara telah mengadopsi dan merevisi UU nya, 11 negara menggunakan UU yg ada untuk pengenaan sanksi atas pelanggaran terhadap eutr
Arbi Valentinus European Forest Institute Judul: Implementasi EUTR -
EUTR dibangun tahun 2007, bersamaan dengan dimulainya negosiasi flegt antara indonesia dan eu
Notulensi
-
-
-
EUTR dlm perjalanan implementasinya secara bertahap di improve, di evaluasi dll, sehingga akhir2 ini dirasakan oleh indonesia semakin mempersulit ekspor. Otoritas kompeten eutr berbeda dengan otoritas flegt. Otoritas flegt : bea cukai; oto eutr :produsen., hanya spanyol yg belum memiliki otoritas uetr. Inggris dan belanda, otoritas eutr nya sudah menetapkan service provider untuk mngimplementasikan eutr. Dalam waktu 60 hari, 9 juni – 9 agustus.. tidak ada keberatan dari member manapun. Berkaitan dengan penegakan hukum, bagaimana indonesia menegakkan hukum terhadap ketidakpatuhan terdap svlk (response sistem) Vpa antara eu dengan negara lain (selain indonesia) Implementasi (cameroon, afrika tengah, ghana, liberia, indonesia, congo) Liberia : PE (independent audit) dimulai awal 2007, next jic in september RoCongo : data2 sistem manajemen kehutanan on track, launching certification recognition Vietnam : negara mitra vpa yang produk utamanya furniture, sudh tahap ke 7 negosiasi. Negara importir kayu, namun belum bisa memastikan kayu yg dimaksut adalah kayu legal Thailand : membangun “svlk” mereka
Tanya jawab: 1. Liana (APKI) : apakah ada standard yg harus dipatuhi oleh negara anggota? Anggota eu ada 28, baru ada 24 yang dipaparkan, yg 4 negara lagi kemana?? Bagaimana mekanisme v-legal kita yg harus dipatuhi anggotanya? 2. Andri (JPIK Jateng-diy) : svlk milik indonesia, sistem milik indonesia. Klarifikasi dan tindak lanjut: 1). Kami belum mendapatkan respon apapun selama 5 bulan, perdirjen buk, terkait lampiran 21 tentang prinsip no 4. 2). Bahwa kami tidak menerima progres/update tim tindak lanjut (perdirjen phpl terbaru) “berbunyi diselesaikan 20 hari”. 3) dalam perdirjen phpl terbaru, “bahwa pemantau independen harus mendaftarkan diri sbgai pemantau indpenden” sudah lewat batas waktu dan tdk ada progresnya 3. Pak agus sarsito: sudah sama.. tinggal memakai form baru. Setelah 15 september/ pengesahan flegt. 4. Agus sarsito (pak sigit bisa jawab secara personal) 5. Arbi (harus bedakan otoritas flegt dan otoritas eutr) per juli 2016, satu2 nya negara anggota yang belum selesai yaitu spanyol, satu2nya negara yg prosedur dan penalti nya belum selesai yaitu romania. 6. Mariana (phpl) sebagai pemegang v-legal, otomatis sistem akan mencantumkan flegt license setelah pengesahan 15 nopember 2016. Sesi II: Kesiapan Para Pihak dalam mengimplementasikan Lisensi FLEGT Mariana Lubis Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Judul: Capaian Indonesia Terhadap Pemenuhan Action Plan FLEGT VPA (Pengolahan data, sistem informasi dan keterbukaan informasi, penegakan hukum dan penanganan non-compliance) -
Perjalanan perjanjian FLEGT-VPA Indonesia-EU : negosiasi 2007 – tandatangan 2013 – ratifikasi indonesia (Perpres) 2014 – menuju FLEGT license – FLEGT license nopember 2016
Notulensi
-
-
-
Menuju FLEGT License: Kesiapan indonesia menerbitkan lisensi FLEGT, terus melaksanakan kredibilitas SVLK, melaksanakan FLEGT VPA (berlaku selama 5th). Kesiapan uni eropa menerima FLEGT license, melaksanakan EUTR, melaksanakan FELGT-VPA Action plan: 1) bagaimana kesiapan IKM 2) bagaimana persiapanmonitoring 3) bagaimana penegakan hukum diimplementasikan 4) bagaimana sistem perdaran kayu dibangun? Pelaku furniture kebanyakan IKM, makanya Indonesia ready SVLK untuk IKM Impact monitoring yg membuat design adalah PT. Hatfield. Sudah diselesai dalam 3 buku laporan, 1) proses SVLK 2) sistem monitoring dan dampak 3)Buku panduan pelaksanaan Perodik evaluation satu bulan sekali, pelaksanaan PE pertama oleh PT sucofindo KLHK dan JPIK sepakat untuk penyediaan data : 1) KLHK komitmen melaksanakan putusan KIP, 2) KLHK komit akan memberikan data sesuai keperluan pemantauan pelaksanaan SVLK yg diatur dalam permen dan perdirjen Tata usaha kayu dan pengelolaan data produk kayu (SI-PHPL) mengakses data dan informasi melalui SI PHPL diatur dalam perdirjen Penerbitan dok v-legal bisa dilihat di website KLHK. Nilai ekspor ke uni eropa dari tahun ke tahun bertambah (lihat di slide) Jenis produk paper meningkat tajam dr 2013-2015. Panel ada penurunan di 2015. Yang spektakuler adalah furniture, tahun 2015 menjadi 1 jt. Peraturan SVLK terbaru: PermenLHK 30/2016, Permendag 25/2016.
Suaib Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Judul: Peran dan dukungan terhadap pelaksanaan SVLK -
-
-
Posisi terakhir dengan adanya kunjungan pemerintah ke Uni-eropa tidak menghasilkan materi baru. SVLK merupakan karpet merah untuk produk-produk Indonesia ke Uni eropa. Perlu kesiapan bagaimana kesiapan lisensi FLEGT. Perlu kontribusi dari JPIK, bagaimana memantau pelaksanaan agar berjalan cepat dan sesuai harapan. Produk ekspor diharapkan meningkat dengan ini. Permendag 25/2016 sudah terbit di April, yg sebelumnya ada permendag 97/2015 tentang impor. Masih banyak keluhan-keluhan di IKM terhadap SVLK. Dari Bali misalnya, masalah soal biaya. Bukan SVLKnya yang dipertanyakan tapi pembiayaannya. Maka dari kami (Kemendag) memandang perlu minimalisasi biaya SVLK. Ketentuan Permendag 25/2016 yang sempat jadi perbincangan 15 produk sudah wajib SVLK (IUI, SIUP, TDP) Hal penting yg kami harapkan dari pertemuan ini adalah bersama-sama mempercepat penerapan lisensi FLEGT. SVLK bukan punya siapa-siapa, karena namanya multistakeholder, maka harus di dorong bersama.
Citra Rapati Direktorat Industri Hasil Hutan dan Perkebunan Kementerian Perindustrian Judul: Kesiapan sistem pengendalian perdagangan kayu dengan kementerian terkait (informasi terpadu, pengawasan perdagangan kayu dan penegakan hukum)
Notulensi
-
-
-
SVLK ini berawal dari isu lingkungan, isu global warming. Kemenperin menangkap ini. Green market maka green product. SVLK adalah kebijakan multistakeholder. Kami dari kemendag harus memperhatikan kondisi nasional, jadi kebijakan tidak perlu “saklek”, agar ekonomi tidak mati. Implementasi SVLK kami mengharapkan peranan JPIK. Ketika produk indonesia sudah punya dok V Legal, kita dapat jaminan bahwa produk sudah ramah lingkungan. Namun di lapangan kita menemukan oknum-oknum yang nakal. Kendala implementasi SVLK kesulitan industri memenuhi pemenuhan verifier perizinan (perolehan perizinan, biaya sertifikasi oleh pelaku usaha, biaya dok V Legal) Kebijakan pengembangan industri UU No 3/2014 Industri pulp, industri kertas industri-industri yang dikenakan SVLK Pelayanan industri yang ramah lingkungan, menganggarkan untuk pendampingan produk furniture (IKM) Program Dit HHP program pendampingan dan monitring aplikasi SVLK dan dok V Legal kepada industri furniture dan kayu (ada 1 perusahaan yg tidak lulus karena tidak memiliki dokumen UKL-UPL), program monitoring dan evaluasi implementasi SVLK. Implementasi dari pasal 13 ayat (1) Permendag 89/2015 perlu diperhatikan Kami sudah menganggarakan dalam APBN untuk mendampingi industri. Kami berharap SVLK bisa full implementasi.
Muhamad Kosar Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Judul: pandangan dan posisi pementau independen menuju penerapan lisensi FLEGT -
-
-
-
-
Kami menyepakati aspek utama dalam SVLK adalah multipihak. Ini untuk menjawab aspek kredibilitas SVLK. Kami PI menanggung beban berat dalam sistem ini dalam menjaga kredibilitas SVLK. Kami melihat di SVLK perlu pembenahan soal keterbukaan informasi, pemastian penelusuran dan keterlacakan kayu dan produk kayu (harapan kami ada hal detil tentang lacak balak kayu), SVLK ini berlandasan kepastian hak kelola/tenurial maka kepatuhan terhadap aspek lingkungan/ekologi dan sosial erat kaitannya dengan keberlanjutan dan kelestarian (bagaimana FPIC berjalan, dll), elemen lembaga penilai kesesuaian (lembaga audit/LP&VI) dan PI (CSO) untuk pemastian kredibilitas dan penerapan sistem. SVLK ini lengkap. VPA sebagai pijakan dari kerjasama Indonesia dengan uni eropa. Saat ini tren pelaksanaan FLEGT-VPA dalam keterbukaan informasi mulai membaik. Catatan dalam action plan: penyempurnaannya akan terus dilakukan. Ini adalah capaian yg patut kita apresiasi bersama. Peluang dan tantangan pemberlakuan FLEGT License: 1. Monitoring dan penguatan impelementasi SVLK pendampingan dan fasilitasi IKM yg banyak belum melaksanakan SVLK, penguatan pemantauan untuk memperkuat kredibilitas & mengidentifikasi celah tertentu, bagaimana SVLK ini inline dengan peraturan di Indonesia (bagaimana perizinan, konflik sosial di address dalam peraturan), kebijakan ekspor yg harus dipastikan tidak ada lagi pencucian kayu (kaitannya dengan penelusuran kayu) 2. Monitoring pelaksanaan EU-TR Memastikan uni eropa hanya menerima kayu yg bersertifikat Rekomendasi untuk Pemerintah Indonesia:
Notulensi
1. Melakukan penguatan kredibitas SVLK melalui penegakan hukum 2. Memastikan penerapan SVLK dalam pasar domestik 3. Melakukan pembenahan kebijakan atas hak dan akses masyarakat sekitar hutan seb salah satu pemangku kepentingan, serta perbaikan kebijakan untuk mengatasi deforestasi dan kerusakan LH 4. Mendorong penguatan pelaksanaan IMM serta penguatan implementasi EUTR
Tanya-jawab: Q Ruslan (LSM YPS)
:
A Mariana A Suep A Kosar A Arbi Q Andri (JPIK Jateng)
:
A Mariani
:
: : : :
A Suep
:
Q Rizal (TNC)
:
Mungkin bisa ditambahkan untuk seminar yg akan datang menambahkan bea cukai, uni eropa, sucofindo. Agar kita dapat masukan kritik dan saran dari mereka Banyak devisa yg masuk dari ekspor kayu ini. Tapi banyak juga uang yg diparkir di luar negeri sampai presiden mengeluarkan tax amnesty. Maka saya saran sistem ini mengakomodir devisa. Terimakasih masukannya Perlu ada duduk bersama dan itu sudah sering kami lakukan dengan bea cukai, uni eropa dan sucofindo. Pelibatan pihak lain: kami mengupayakan mengundang pihak EU, hanya saja pihak EU tidak hadir namun digantikan Pak Arbi dari EFI. Masukan untuk panitia sucofindo karena dia yg akan mengaudit 1. Kementerian perdagangan saya dapat informasi dari teman2 LS menyampaikan di pelabuhan tanjung perak, bea cukai tidak melihat kelengkapan dok V Legal sebagai syarat ekpor. Padahal melalui permendag 25, 15 produk ekspor diwajibkan melampirkan dok V Legal. Implementasi Permendag belum begitu running dan itu menjadi temuan kami 2. Panitia daftar list undangan tidak disebutkan perum perhutani sebagai 5 kunci SVLK. Perum Perhutani ini regulator sekaligus operator, dua wajah mewakili pemerintah dan pelaksana. Agar kedepan dimasukan kedalam daftar undangan Kita ini memang multistakeholder. Sejak keluarnya kemenkeu 244 tahun 2015, beacukai hanya bisa eksekusi. Ini butuh proses, kita melakukan pertemuan bertiga. Untuk permenkeu KMK 1432/KM.4/2016 tanggal 3 Agustus 2016 begitu ini keluar sudah bisa dieksekusi Pada saat april permendag di rilis ketar ketir karena libur ramadhan. Di beacukai ada PMK 244 yang mengharuskan bahwa setiap aturan/kebijakan harus dievaluasi dahulu. KMKnya sudah keluar, semoga dapat diimplementasikan. 1. Masalah keterbukaan informasi harus diketahui uni eropa. 2. Untuk 3 kementerian ada satu keyword yg penting soal biaya khusus untuk IKM. Ada era di KLHK (zaman Pak Dwi) biaya digelontorkan untuk itu. Ada gak di industri dan perdagangan melakukan hal yang sama dengan KLHK? Atau pernah
Notulensi
A Mariana
A Suep
:
:
kehutanan, industri dan perdagangan merembugkan bertiga soal biayaitu? IKM meskipun jumlahnya banyak tidak semua eksportir. Ini menjadi sebuah data dinamis, tahun ini dia ekspor bisa jadi tahun depan tidak. Diantara kita dengan kemenperin ada kordinasi soal itu, jadi data tidak akan overlapping. Yang paling terbuka untuk bantuan SVLK adalah pendanaan IKM. Kementerian komit untuk itu Di kemendag tidak menganggarkan soal biaya pendampingan. Sudah ada di KLHK. Data ekspor ini dinamis, dulu ada epic. Setelah ada kebijakan (paket ekonomi 1) bahwa dalam rangka penyederhanaan perizinan tidak perlu adanya hambatan-hambatan dan epic jadinya tidak ada lagi. Padahal epic ini untuk memantau brp pelaku usaha, brp pelaku ekspor. Sekarang data ini kami sudah tidak memiliki lagi. Jadi sekrang pakai SIUP.
A Citra
:
Data ada di NISW. Biaya tidak hanya terkait biaya sertifikasi. Ternyata dalam pemenuhan prinsip-prinsip, banyak biayanya. Bagi daerah yang aware ini akan membantu. Tapi kalau daerah yang negatif, pasti akan menghambat. Tapi ini adalah proses. Kita ada 33 provinsi dengan kebijakan otonomi yag berbeda-beda. Furniture masuk SVLK di 1 januari 2014. Kami sudah menganggarkan di tahun 2013 memang tidak secara khusus di IKM untuk pendampingan. Waktu itu kami memfasilitasi perusahaanperusahaan.
Q Wanchino (JPIK Kalteng)
A Mariana
:
:
Untuk penganggaran kami mengalokasikan biaya sertifikasi yang resmi dari LS kayu untuk single company. Persiapan para pihak untuk menjadi koreksi perbaikan tata kelola hutan. (1) Keterbukaan informasi publik: Faktanya di tingkat daerah UU KIP tidak berlaku. (2) Penegakan Hukum: industri bermain di korupsi. Ada tumpang tindih izin di lapangan, tapi data yg ada berbeda. Ini ada kendala sistem data online dan offline, waktu itu langsung ke ganis. Keterbukaan informasi dan penegakan hukum masih hal yang baru. Masih melihat ini sebagai proses. Namun KLHK saat ini sudah banyak memberikan perubahan. Pemerintahan kita desentralisasi. Ini masih perlu pembenahan.
Q
:
Keterbukaan informasi kami menyediakan di SILK, semua yang berkaitan dengan SVLK ada di website itu. Sistem ini masih rencana karena butuh penganggaran. Untuk Ibu Ana : bagaimana progres revisi perdirjen tentang PI?
Notulensi
Ichwan (JPIK Jatim)
Untuk kemendag: apakah setelah permendag 25 sistem langsung bisa diterapkan? Kami cek dilokasi sistemnya masih pakai pemendag 89 Di jatim banyak kayu bulat masuk dari papua tanpa ada V Legal. Ini siapa yg mengawasinya? Juli 2016.
A Suep
A Mariana
A Sigit
:
:
:
Di peraturan sifatnya masih karet antara dokumen dan kayu. Di Jatim masih banyak ditenggarai kayu yg tidak bisa ditelusuri. Banyak kayu glondongan tanpa penyematan Keluarnya permendag 25 bahwa semua produk di kelompok A wajib V Legal. Teman-teman beacukai itu berdasarkan PMK, PKM itu baru keluar baru kemarin. Kemarin-kemarin baru ada jeda-jeda libur. Kemenkeu mempertanyakan hal tsb, maka hal itu harus diaudiensikan kembali. Tapi PMK sudah keluar. Update perdirjen PI akan dibantu oleh pak sigit untuk menjelaskannya. Ketika bapak menemukan sesuatu yg tidak benar, sudah ada ruang untuk menyampaikannya. Update dan proses revisi Perdirjen PI Kita sudah duduk bersama dengan kawan-kawan PI, yg pada intinya bahwa para pihak sepakat butir2 yg disampaikan oleh JPIK bisa diakomodir dan disepakati untuk masuk ke Perdirjen. Kami sudah sampaikan ke Pak Dirjen untuk penetapan dan arahannya. Proses ini delay karena ada satu statement kawan2 forum VLVK akan ada masukan usulan perubahan. Secara formal belum kami terima masukan mereka. Saat ini kami masih menunggu arahan dari Pak Dirjen. Ini adalah masalah teknis di internal KLHK. Dalam kerangka kesepakatan untuk action plan dalam penegakan hukum, kita punya satu tamplet untuk monitor sampai dengan noncompliance. Ini sedang kami siapkan. Karena ini open public, kami harus sangat hati-hati karena menyangkut nama baik. Dalam FLEGT-VPA kita sepakat untuk saling tukar-menukar informasi antara indonesia dengan uni eropa.
Q Minang (JPIK dan EIA)
:
Di internal KLHK kami berproses untuk memberikan masukan rancangan PP terkait instrumen lingkungan hidup, dalam pengadaan barang dan jasa. Ini diharapkan bisa diakomodir, jadi LKPP bisa menjadikan PP tsb untuk payung hukum kayu bersertifikat. Untuk Kemendag: tindak lanjut laporan JPIK yang mengaku sebagai IKM menggunakan deklarasi ekspor. Hasil pemantauan, ternyata perusahaan tsb bukan IKM. Mereka juga bukan industri, tidak ditemukan kegiatan pengolahan. Kami melaporkan kepada Kemendag, bagaimana perusahaan2 ini bahkan diantaranya tidak terdaftar. Ini sudah ada bukti, sudah ada nama, tindak kejahatan ada, lalu bagaimana tindak lanjutnya? Selama ini tindakan penegakan hukum di KLHK, tapi ini produk di hilir. Sayangnya ini belum ada tidak lanjut
Notulensi
perusahaan2 ini mau diapain? Kalau perusahaan2 yg ini tidak ditindak, tidak ada contoh bahwa sistem ini bekerja.
A Suep
:
Apakah surat-surat yg dikirim ke kemedag itu diapakan? Dicuekin saja atau bagaimana? Dulu di KLHK itu ada respon. Surat itu sudah kami terima dan kami juga sampaikan ke KLHK. Saat itu kami pantau lewat SILK. Cuma surat itu kan saat DE. Kewenangan kami untuk menindak belum sejauh itu. Menurut informasi yang kami dapat, untuk perusahaan yg melakukan DE itu dikejar untuk banyak pajak. Itu adalah balasan untuk mereka. Terimakasih untuk masukkannya.
Sesi III: Tantangan Pelaksanaan SVLK Menuju Penerapan Lisensi FLEGT Wahyu Bappeda Kabupaten Klaten Judul : Peran dan tantangan Pemda dalam pelaksanaan SVLK -
Melakukan kerjasama dengan mitra, pelatihan dan pembinaan Inisiatif membentuk perbup untuk mempercepat implementasi SVLK (IMB, SPPL) Memberikan insentif 25% bagi pelaku Dibentuk Pokja SVLK, 156an pelaku UM memliki SVLK 3200 total pelaku usaha kayu Apa yang akan dilakukan setelah SVLK? Tidak hanya untuk ekspor namun industri legal bagi pemerintah Ada permintaan 2 kontainer ke luar negeri Apa yang akan dilakukan pemda? Ada perbup pengadaan barang dan jasa di lingkup daerah yang memiliki SVLK, seperti pengadaan barang kantor. Semua SKPD sudah melampirkan dokumen penawaran dalam pengadaan barang sertifiatSVLK Sudah ada pusat informasi SVLK Oktober fungsi Dishut ditarik ke provinsi Layanan perijinan yang lebih transparan Regulasi yag lebih terintegrasi Pasca SVLK tetap akan mendorong meningkatkan dan mengembangkan dari 3200 pelaku setidaknya 50%- 70% ber-SVLK Meningkatkan peran dan fungsi Pusat Inofrmasi SVLK
Liana Bratasida Asosiasi Pulp dan Kertas Indonesia Judul: Pandangan dan Kesiapan UM terhadap penerapan Lisensi FLEGT -
Industri strategis yang ditetapkan oleh pemerintah melalui persetujuan Uni Eropa Asia nomor 3, Asean nomor 1 Permendag 25 pasal 17 yang dikecualikan hanya waste papper. Industri kertas yang menggunakan waste papper apakah ada jaminan diterima oleh EU
Notulensi
-
Permendag tidak mengakomodir penggunaan waste papper untuk SVLK sehingga berkaitan dengan Flegt Lemahnya low emforcement dan HTI, konversi hutan alam menjadi hutan tanaman industri. HTI tidak melemahkan FLEGT License Negara EU belum siap FLEGT License secara kompetensi. Perlu memantau kinerja EU, seperti SOP kerja, agar sama dengan peraturan Indonesia. Keterbukaan Informasi: masih ada pabrik yang yang sudah tidak ekspor namun memiliki SVLK karena tekanan LSM. Keberterimaan: ada konsumen tidak mengerti soal SVLK, namun mengenal FSC. Saran untuk kedubes untuk mensosialisasikan SVLK Hulu, tengah, hilir industri mewajibkan sertifikasi SVLK, ISO, Proper, Ecolabel Persyaratan lebih baik disingkronkan mulai dari hulu, intermediate, dan produk
Purwadi Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia Judul: Pandangan dan Kesiapan UM terhadap penerapan Lisensi FLEGT -
Proses mandatory maih memerlukan kebutuhan voluntary, artinya FSC masih banyak dibutuhkan PEFC menjadi pilihan orientasi eksport. Masih terkendala sertifikasi Ada tren produksi penaikan HPH dari 2011 sampai 2015, paling progresif pasokan kayu dari hutan tanaman LC HTI dan IPK menurun, bukan karena larangan pemerintah. Tetapi komitmen perusahaan terhadap stop ekslpliotasi hutan alam Hutan rakyat meningkat Prakondisi harus dihadapi oleh sektor hulu. Segmen pasar HPH tetap, tidak berpengaruh pada perindustrian permintaan dalam negeri. Pasokan bahan baku dari HPH sangat kecil. Kayu dari HTI yang dimanfaatkan oleh industri, meningkatn tapi tidak signifikan. Pasokan kayu dari HR meningkat. Mungkin menggunakan dan tidak besar, pasokan kayu dari HPH. Umlah HPH enurun namun jumlah HTI meningkat Jumlah HPH dan HTIrelatif stagnan Produksi kayu HPH mengalami peningkatkan Hampir seluruh produksi HTI digunakan oleh pulp 30 jta hektar tidak memasukan kayu ke indutri pulp, menyebabkan progretfitas HTI terhadap SVLK tidak signifikan Sertifikasi bukan pada mahalnya biaya Kemantapan kondisi pemungkin, kepastian areal kerja. Ada sekitar 500an HTI dan HPH tidak pasti areal. Mekanisme insentif dan disinsentif
Pietsau Jaringan Pemantau Independen Kehutanan Papua Barat Judul: Realitas pelaksanaan SVLK berdasarkan hasil pemantauan -
Sejak 2009-2016, dengan kondisi sulit secara akses kami menguatkan masyarakat sekitar konsesi
Notulensi
-
Papua Barat banyak konflik dengan masyarakat sekitar. Auditor tidak melihat kondisi konflik sosial di wilayah konsesi. Kayu dari Fakfak dan singgah di Bintuni. Pada kayu tidak ada barcode V legal, indikasi SVLK. Kondisi pemantau dipertanyakan oleh perusahaan. Banyak konflik di sekitar masyakat, yang terjadi pada pra dan pasca sertifkasi. JPIK harus bisa memediasi permasalahan pada masyarakat Kayu dari Sorong dari HGU, bukan dari HPH. Pemilik konsesi menyerahkan pada Sub Kontraktor, tidak ada aturan bagi SubKon. Kasus di Teluk Bintuni, Sub Kon menebang kayu tanpa regulasi. Metode pemantauan terbuka dan tertutup. Yang terbuka dengan pemantau adalah IKM. 5 kabupaten yang terbuka dengan pemantau Ada perbaikan Industri kecil di Jatim 100% up 6000 mempertanyakan pemantau Mendalami kayu dari Kalteng dan papua Terjadi pemalsuan sertifikat kayu agar masuk ke perusahaan berlaku hampir 1 tahun Tidak ada tindak lanjut dari KLHK setelah dilaporkan Kabupaten Pasuruan terbuka terhadap pemantau Tantangan: sumber daya manusia pemantau terlalu sedikit, untuk memantau ribuan perusahaan Tidak maksimal pemantauan implementasi SVLK di Jatim Sumber bahan baku kayu yang tidak jelas dengan memberikan barcode dn diputar ke setiap perusahaan2 untuk mengelabui pemantauan.
Wibi IKM Romansa Judul: Pandangan dan kesiapan IKM dalam lisensi FLEGT -
Ud romansa sudah ber-SLK sejak 2014 Dengan SVLK produk dari IKM lebih dipandang Saat pameran ikm yang ber-SLK dipandang lebih siap di pandang ekspor SLVK mempermudah proses ekspor dan perizinan terkait IKM secara umum siap dengan implementasi SVLK
Tanya jawab: 1. Minang: di beberapa tempat pemda yang progresif thd SVLK, bisakah pemda yang yang progresif tsb menjadi contoh di pemda yang tidak? Bagaimana tindak lanjut dari pemerintah untuk melakukan pemerataan bagi semua pemda? 2. Andrianto: apakah ada sumbangan yang signifikan thd peningkatan pendapatan daerah terkait kebijakan SVLK? 3. Umi: di jambi ada 18 izin HTI, setelah 6 tahun kebijakan SVLK baru 2 perusahaan yang PHPL dan 4 perusahaan SLK. Apakah APHI punya SOP untuk memberi sanksi utk mendorong anggota APHI mendapat SVLK? Jawaban 1. Pemda klaten:
Notulensi
a. Minang ada asosiasi di masing-masing daerah untuk mendukung kebijakan SVLK dan percepatan kebijakan b. Andri ada kontrubusi bagi pendapatan daerah melalui proses perizinan satu atap di masing-masing daerah 2. APHI: a. Umi akan dicek pencapaian masing-masing izin konsesi di jambi. 3. Mariana Lubis: a. Perlu ada roadmap bagi setiap daerah agar ada peningkatan yang berlanjut terhadap kebijakan SVLK. b. SVLK mempermudah perizinan akan meningkatkan penjualan produk yang berakibat pada meningkatnya pendapatan daerah. c. Dasar pemberlakuan FLEGT Licence ada pada annex 3 dan 4 yang menjadi panduan utk mendisukusikan kebijakan ini. d. SVLK tidak menjamin pengusaha bebas dari sertifikat lain, SVLK yang mandatori bertujuan awal untuk produk SVLK bebas dari pengecekan. Kesimpulan: Pertanyaan besarnya: Apakah Indonesia sudah siap menerapkan lisensi FLETG? Dan apa yang harus dipersiapkan? Kesimpulan dari beberapa sesi adalah sbb: Sesi I: Dari berbagai mitra VPA yang ada, Indonesia adalah mitra yang paling siap mengimplementasikan lisensi FLEGT. Indonesia sudah cukup baik menerapkan lisensi FLEGT. Penerapan lisensi FLEGT adalah momentum dari perjalanan panjang Indonesia menerapkan SVLK. Sesi II: Kita punya tiga kementerian (KLHK, Kemenperin, Kemendag) untuk melihat kesiapan penerapan lisensi FLEGT. Ada sandungan besar dan lompatan besar. Saat ini regulasi sudah diperbaiki. Tantangan nya bagaimana menerapkan keterbukaan informasi di daerah khususnya. Sesi III: Pengalaman Pemda, pelaku usaha, dan JPIK. Ada cerita baik yang dibagikan dari Pemda dan pelaku usaha. SVLK ini mendorong perbaikan Pemda sekaligus perbaikan usaha bagi IKM. Di lapangan, ternyata SVLK yang “dianggap penghambat” tidak terbukti. Pengalaman pemda dan pelaku usaha di Klaten dengan menjalankan SVLK justru menguntungkan. Ada banyak hal sepertinya kecil, tapi justru ini perhatian kita semua. Jangan sampai regulasi-regulasi kecil menghambat penerapan FLEGT License. Kemudian bagaimana kepatuhan kebijakan di daerah dan perizinannya. Kalau tidak dipatuhi, ini akan banyak sekali pelaku usaha yang jalan ditempat. Jangan sampai SVLK dengan momentum lisensi FLEGT hanya bunyi di forum ekspor saja. Di daerah banyak kayu setengah illegal. Ada kayu yang tidak berbarcode. Ini dua informasi lepasan yang perlu dicermati. Kerusakan kecil ini kalau tidak diantisipasi bisa merusak seluruh sistem.
Notulensi
Penutup: Christian Purba Sebentar lagi kita akan menerapkan FLEGT license, mau tidak mau kita harus bersiap-siap. Memang sistem ini belum sempurna, tapi ini adalah perbaikan bagi tata kelola hutan. Ini adalah awal menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Kami mengucapkan terimakasih banyak. Semoga apa yang kita diskusikan berguna untuk kita dan bersiap memperbaiki tata kelola hutan kedepan.
***
