SEMINAR NASIONAL FISIP UNSOED

Tyas Retno Wulan

Disampaikan dalam SEMINAR NASIONAL FISIP UNSOED 30 Nopember 2015

POTRET BURUH MIGRAN INDONESIA

2014: 6,5 Juta di 132 Negara Remitansi yg dihasilkan: 2014 sebesar USD 8.345.070.344 atau setara Rp 105.982.393.368.800 dengan asumsi nilai tukar Rp 12.700 per 1 USD

PRA PENEMPATAN

PENEMPATAN

KETIDAKADILAN

PURNA

1

No.

DAERAH ASAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

LOMBOK TIMUR INDRAMAYU LOMBOK TENGAH CIREBON (KAB) CILACAP KENDAL SUBANG CIANJUR LAMPUNG TIMUR LOMBOK BARAT PONOROGO BREBES BANYUWANGI BLITAR KARAWANG TULUNGAGUNG SUMBAWA SUKABUMI (KAB) BANYUMAS MALANG MAJALENGKA PATI MADIUN GROBOGAN TEGAL LAINNYA TOTAL

25 KAB/KOTA TERBESAR PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI INDONESIA

S.D 30 April 2015

8,392 6,769 3,991 3,925 3,818 2,498 2,404 2,328 2,312 2,300 2,053 1,923 1,845 1,735 1,673 1,605 1,458 1,428 1,247 1,241 1,197 1,149 1,031 1,025 869 35,677 95,893

8,392

8,000

7,000

6,769

6,000

5,000 3,991 3,925

4,000

3,818

3,000 2,498

2,404

2,328 2,312 2,300 2,053

2,000

1,923 1,845

1,735 1,673

1,605 1,458 1,428 1,247 1,241 1,197

1,149 1,031 1,025 869

1,000

0

Sumber data: Subbid Pengolahan Data , Bidang Pengolahan dan Penyajian Data (PUSLITFO BNP2TKI)

5

400,000 350,000 300,000 250,000 Saudi Arabia Malaysia

200,000

Taiwan Singapore

150,000

UEA Hongkong

100,000 50,000 L

P 2006

L

P 2007

L

P 2008

L

P 2009

L

P 2010

L

P 2011

L

P 2012

PENEMPATAN BMI BERDASARKAN JENIS KELAMIN

2

300,000

250,000

200,000 Saudi Arabia Malaysia 150,000

Taiwan Singapore UEA

100,000

Hongkong

50,000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

PENEMPATAN BMI BERDASARKAN NEGARA

No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

Jenis Kasus Pekerjaan tidak sesuai PK Tidak mampu bekerja Gaji tidak dibayar Dokumen tidak lengkap Penganiayaan Pelecehan seksual Majikan bermasalah Komunikasi tidak lancar Kecelakaan Kerja Sakit Akibat Kerja Sakit bawaan Majikan meninggal TKI Hamil Membawa anak PHK Sepihak Lain-lain JUMLAH

Asia Pasifik 331 195 166 268 379 118 474 191 66 1.274 193 273 33 13 4.692 673 9.339

Timur Tengah 546 490 2.382 1405 3456 2382 2658 205 655 9867 1248 275 345 114 14.331 1.379 41.736

Total 877 685 2.548 1673 3835 2500 3130 396 721 11.141 1441 548 378 127 19.023 2.052 51.075

3

TOTAL KASUS

JENIS KASUS

KASUS SELESAI

KASUS ON GOING

Ketenagakerjaan (Gaji, kecelakaan kerja, 1.785 753 1.032 beban kerja terlalu berat, PHK, dll) Keimigrasian (Overstay, penyalahgunaan izin 6.610 6.191 419 tinggal, dll) Kasus Perdata (Perceraian, perebutan hak asuh 23 9 14 anak, dll) Pelanggaran Hukum Pidana (Narkoba, 816 243 573 pembunuhan, perampokan, TPPO, dll) Lain-lain (Hilang kontak, meninggal dunia, 2.273 1.619 654 sakit, bencana alam & kerusuhan politik, dll) TOTAL 11.507 8.815 2.692 Sumber: http://www.bnp2tki.go.id/read/9295/Kementerian-Luar-Negeri-LakukanPerbaikan-Layanan-Hukum-Terhadap-TKI-Bermasalah-.html

P E R S OA L A N B M I D I I N D O N E S I A ( B E R BAG A I H A S I L P E N E L I T I A N ) • Tyas Retno Wulan dkk (2010; 211;2014)Terabaikannya hak dasar anak (children left behind ); Rentannya ketahanan keluarga BMI  perceraian; Lemahnya kemampuan pengelolaan remiten ekonomi  Penelitian ECOSOC (2007) & Wulan (2010) menunjukkan 80% sumber permasalahan diawali di dalam negeri; Wulan dkk (2011-13)Kepala Desa tidak berdaya menghadapi calo dan tidk punya pengetahuan tentang migrasi aman

4

UNICEF mendefinisikan Children Left Behind sebagai kondisi-kondisi yang harus dihadapi anak-anak berkaitan dengan kesenjangan kesejahteraan materi, pendidikan dan kesehatan saat mereka ditinggalkan orang tua mereka bermigrasi ke luar negeri Undang-Undang No 23 tahun 2002  Undang-Undang No 35 tahun 2014 tentang Perubahan UU No 23 Tahun 2002 Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi

POTRET CLB DI INDONESIA? Data BNP2TKI: saat ini ada sekitar 6, 5 Juta Buruh migran Indonesia (BMI) yang bekerja di 142 negara di seluruh dunia, dan 80 persen diantaranya adalah perempuan. Pada tahun 2013 misalnya dari 512.168 BMI yang diberangkatkan, 60,42 berstatus sudah menikah, 8,57 berstatus cerai dan 31,02 persen yang berstatus belum menikahKartilah Creating New Destiny For My Family.flv Persoalankurang perhatian, keterlambatan pendidikan ,kenakalan dll

5

2. Rentannya ketahanan keluarga BMI perceraian Mengapa rentan? Ekonomi; Komunikasi yang “macet”; Kebutuhan biologis dll Data dari berbagai Kabupaten di Indonesia, antara lain Fauzi (2014) di Pulau Kangean kabupaten Sumenep; Blitar (www.blitarkab.go.id/2013/10/9225.html), Indramayu menunjukkan bahwa keluarga BMI mendominasi kasus perceraian di daerah-daerah tersebut

Ecosoc Right (2007) : hanya 17,1 persen mantan BMI yang mengalokasikan hasil kerjanya untuk modal usaha. Wulan dkk 2010) : bentuk-bentuk dan pola pemanfaatan remiten Buruh migran perempuan (BMP) di Kabupaten Wonosobo dan Banyumas; pola pemanfaatan remiten ekonomi digunakan untuk hal yang konsumtif , investasi (tabungan hari tua), membayar hutang dan hanya sedikit untuk hal yang produktif. Perlu pendampingan pengelolaan ekonomi utk BMI dan keluarganya..

6

BAGAIMANA PERANGKAT HUKUM DAN KEBIJAKAN BAGI BMI? UU No 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKIperan swasta masih dominan  Belum ada sinergi antara 13 Lembaga yang terkait dalam migrasi kerja (UU No 39 Tahun 2004) Depnakertrans; BNP2TKI; Presiden; Deplu; Depsos; Kementrian Koordinator Ekonomi dan Industri; Depkes; Departemen Perhubungan; Depdagri; Imigrasi; Kepolisian; Masyarakat “Ego Sektoral”; Visi Misi untuk Melindungi BMI belum jelas  Kantor Perwakilan RI di Luar Negeri belum memiliki visi misi dan Rencana Strategi yang jelas dan terencana untuk melindungi TKI 

• KONVENSI INTERNASIONAL TENTANG PERLINDUNGAN HAK SEMUA BURUH MIGRAN DAN ANGGOTA KELUARGANYA (disahkan PBB thn 1990), Indonesia meratifikasi pada 1 MEI 2012 UU No 6 tahun 2012 • IMPLEMENTASINYA???

7

Hukum Ketenagakerjaan di Negara Tujuan Perbandingan karakteristik lima negara tujuan TKI Karakteristik 1. Gaji

2. Hukum yang mengatur hak dan kewajiban TKI

Malaysia 400-500 RM/bulan (Rp 1,2-1,5 juta ) Sempat ada moratorium; Kebijakan terbaru, paspor boleh dibawa dan libur seminggu sekali

4.Peran Kantor Perwakilan dlm perlindungan TKI

Ada, akan merintis seperti HK

5.Organisasi

Ada

Singapura 300-350 $ S (Rp 2,1-2,5 juta)

Negara Tujuan Arab Hong Kong 600-800 Real 3580 $ HK (Rp 1,6-2,2 Juta) (Rp 4,9 Juta)

Taiwan 15.400 NTD (Rp 4,9 Juta)

UU ketenagakerja an (employment Act) tdk menyertakan PRT ”necessary evil” Ada pelatihan

Dekrit Kerajaan No M/51 27 Sept 2005 mengecualikan PRT -Sistem kafala

Employment Ordinary Chapter 57

Meskipun tidak ada hubungan diplomatik, MOU diperbaharaui setiap tahun melalui joint working group

Ada, tapi cenderung kuratif

Welcoming Program, During Stay, Exit Program

Ada

Tidak ada

Banyak, dinamis

Welcoming Program, During Stay, Exit Program mulai dilaksanakan setelah ada Atase Tenaga Kerja meskipun kantor perwakilan hanya KDEI Ada

Sumber: Wulan (2010)

Perbandingan Manajemen Migrasi Buruh Migran Filipina dan Indonesia Perbandingan Manajemen Migrasi Buruh Migran Filipina dan Indonesia Selama Bekerja dan Berada di Luar Negeri Filipina Indonesia Penempatan atase tenaga kerja yang aktif dan ahli Jumlah atase tenaga kerja masih sangat di semua kota tujuan utama sedikit dibandingkan negara-negara tujuan sasaran Penyediaan berbagai layanan perlindungan dan Telah mulai diselenggarakan, terutama pemberdayaan oleh kedutaan/konsulat administrasi, namun proporsinya masih tak sebanding dengan jumlah pekerja migran yang ada Pengurangan perlakuan diskriminasi terhadap Banyak pekerja migran tak berdokumen para migran tak berdokumen justru ditolak ketika mencoba mengurus dokumen-dokumennya Akses ke sistem penyelesaian konflik formal Belum ada. Masih dalam taraf “wacana (pengadilan tenaga kerja) untuk para migran diplomasi budaya”, bantuan mediasi bagi dengan dan tanpa dokumen yang bermasalah

Sumber: The Institute for Ecosoc Rights/Migrant Care

8

 Welcoming Program  During Stay  Exit Program

CATATAN KRITIS ATAS HONG KONG Meskipun cukup inovatif,terencana dan sistematis masih harus mengedepankan beberapa hal, antara lain: 1. Penjaminan mutusanksi bagi agen yg tdk mengikutsertakan TKI-nya,silabus/materi yang dan melibatkan semua konsul tdk hanya

sinergis

tenaga kerja

2. Konsolidasi internalsense of belonging dan “being a part of “ program pelayanan berbasis perlindungan.

9

STRATEGI INTEGRATIF PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN BMI  Penguatan

kebijakan perlindungan BMI pada level nasional dan lokal,  Strategi integratif dan kolaboratif untuk melindungi dan memberdayakan BMIPenguatan kelembagaan yg terlibat migrasi, memperkuat remitansi sosialRemiten sosial.pptx melibatkan perguruan tinggi

Catatan Penutup 1.

2.

Karena 80% persoalan di Negara tujuan diawali di Negara asal, maka diperlukan sinergi dan revitalisasi lembaga-lembaga yang berkaitan dengan migrasi internasional inovasi dalam model perlindungan untuk para BMKI Pemerintah juga harus lebih tegas menekan Negara tujuan BMI untuk melakukan MOU dan menyusun kebijakan ketenagakerjaan yang mengatur hak dan kewajiban para BMI (khususnya di sektor informal)

10

3.

Konsekuensi dari Feminisasi MigrasiLembaga yg berkaitan dengan Migrasi harus memiliki Sensitifitas Gender yang tercermin dalam Pemikiran atau Pengetahuan, Sikap dan Tindakan, Kultur

Lanjutan… 4. Merancang model pemberdayaan bagi BMKI dengan cara merubah mind set dalam memandang BMI. Kajian Wulan (2008, 2009, 2010) menunjukkan bahwa BMI yang pulang (return migration) bisa menjadi agen pemberdayaan dan pembangunan bagi mereka dan lingkungannya. Selain remiten ekonomi yang dihasilkan, BMKI juga menghasilkan remiten sosial Kantor Perwakilan sebagai Centre of Knowledge

11

6. HARUS ADA INOVASI UTK PERLINDUNGAN BMI DAN KELUARGANYA Penguatan-penguatan Basis Komunitas berbasis pedesaandisesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan desa Perda No 2 tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas.Perda ini secara jelas dan eksplisit menyampaikan kewajiban pemerintah desa untuk memberikan perlindungan bagi warganya yang akan ke luar negeri.Bab IX, Pasal 44 Perda Perlindungan TKI tentang Peranan Pemerintah Desa menjelaskan bahwa:Dalam memberikan perlindungan terhadap TKI pemerintah desa berperan: 1.Melakukan pendataan.; 2.Melakukan penyuluhan; 3.Melakukan koordinasi. UU Desa No 6 tahun 2014menganggarkan utk Basis komunitas Memikirkan juga fase PENCEGAHAN dan Pasca Penanganan REINTEGRASI Contoh: Kampung Buruh Migran di desa Tracap Kaliwiro Wonosobomemberdayakan BMI korban Trafiking dan keluarganya

DESA PEDULI BURUH MIGRAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI BASIS MIGRASI AMAN DAN MENCEGAH TRAFIKING DI PEDESAAN (UJI COBA DI KECAMATAN CILONGOK)

12

PENGADUAN KASUS BURUH MIGRAN ONLINE:WWW.SERUNI.OR.ID

13

PUSAT PENELITIAN GENDER, ANAK DAN PELAYANAN MASYARAKAT LPPM UNSOED Penelitian Pendampingan Pengabdian Masyarakat

14

Peningkatan Kapasitas Mantan Buruh Migran Melalui Pelatihan Pemasaran Produk Olahan Bebek

PELATIHAN PEMBERDAYAAN KEPALA DESA UNTUK MEWUJUDKAN MIGRASI AMAN TAHUN 2011

15

16

Training for Trainer bagi Anggota Paguyuban Mantan BMI Seruni untuk Pendampingan Bagi Remaja Anak Buruh Migran

KKN Tematik: Mengatasi Persoalan Buruh Migran Perempuan Melalui Peningkatan Peran Masyarakat dalam Menciptakan Migrasi Buruh Perempuan yang Aman

17

TERIMA KASIH…. PERLINDUNGAN DAN SINERGI LEMBAGA KUAT, BMI SELAMAT,NEGARA BERMARTABAT

18