SEMANGAT DESENTRALISASI DALAM PUSARAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR :18 TAHUN 2016 Oleh :
Ridwan Rajab Pusat Kajian Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Disampaikan pada DIALOG PUBLIK
“ Merespons Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah “ Yang Diselenggarakan Oleh : Kedeputian Bidang Inovasi Administrasi Negara Lembaga Administrasi Negara Jakarta, 21 Juli 2016
KEBIJAKAN DESENTRALISASI UU. 23 Tahun 2014 Efektivitas Pemerintahan UU 32 Tahun 2004 Mencari Keseimbangan UU 22 Tahun 1999 Dominan Desentralisasi UU 5 Tahun 1974 Dominan Sentralisasi
BigBang Desentralisasi
UU 18 Tahun 1965 Dominan Desentralisasi Penetapan Presiden 6/1959 Dominan Sentralisasi
UU. 22/1948 dan UU. 1/1957 Dominan Desentralisasi Desent Wet 1903 dan UU 1/1945 Dominan Sentralisasi
Sumber: Ditjen Otda Kemendagri, 2014.
Desentralisasi…? Penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada Daerah Otonom Berdasarkan Azas Otonomi
Tujuannya : (1) Politik: untuk menciptakan Suprastruktur dan Infrastruktur yang demokratis berbasis pada kedaulatan rakyat di daerah. (2) Administrasi: agar Pemerintah Daerah (Kepala Daerah dan DPRD) dapat menjalankan fungsinya dengan baik untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat daerah. (3) Sosial Ekonomi: untuk mewujudkan pendayagunaan modal social, modal intelektual, dan modal finansial masyarakat agar tercipta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh dan berkeadilan (Kemitraan, 2010).
URUSAN PEMERINTAHAN Absolut (6)
Konkuren (32)
Pilihan
Wajib Pelayanan Dasar (6) Bukan Pelayanan Dasar (18) Politik Luar Negeri Pertahanan Keamanan Agama Yustisi Moneter / Fiskal
Pemerintahan Umum (7)
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
Kelautan dan Perikanan Pariwisata Pertanian Kehutanan Energi dan Sumber daya Mineral Perdagangan Perindustrian Transmigrasi
Undang-Undang 23 Tahun 2014
ISSU-ISSU AKTUAL UNDANG-UNDANG No. 23 Tahun 2014
RE-SENTRALISASI
URUSAN PENDIDIKAN MENENGAH URUSAN KEHUTANAN URUSAN BIDANG ESDM URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN PENYUSUNAN NOMENKLATUR BERPEDOMAN PADA KEMENTERIAN LEMBAGA
PERANGKAT DAERAH DALAM UNDANG UNDANG PEMERINTAHAN DAERAH Pasal. 209 PERANGKAT DAERAH PROVINSI a. Sekretariat Daerah b. Sekretariat DPRD c. Inspektorat d. Dinas dan e. Badan
Pasal. 209 PERANGKAT DAERAH KABUPATEN/KOTA a. Sekretariat Daerah; b. Sekretariat DPRD; c. Inspektorat; d. Dinas; e. Badan; dan f. Kecamatan
Bagaimana Respons PP. 18 Tahun 2016
PERANGKAT DAERAH Unsur Pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah
Kriteria Pembentukan Perangkat Daerah mempertimbangkan faktor luas wilayah, jumlah penduduk, kemampuan keuangan Daerah serta besaran beban tugas sesuai dengan 222 yang diserahkan Urusan Pemerintahan kepada Daerah sebagai mandat yang wajib dilaksanakan oleh setiap Daerah melalui Perangkat Daerah.
Variabel Umum dan Teknis
Pembentukan Perangkat Daerah Berdasarkan Azas : Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah Intensitas Pemerintahan dan Potensi Daerah Efisiensi dan Efektivitas Pembagian Habis Tugas Rentang Kendali Tata Kerja Yang Jelas Fleksibilitas.
PUSARAN KRITIS PP No. 18 TAHUN 2016 1. Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan PERDA (psl. 1 ayat.3) 2. Perda sebagaimana dimaksud, berlaku setelah mendapatkan persetujuan dari Mendagri dan dari Gubernur sebagai WPP untuk perangkat Daerah Kab/Kota (psl. 3 ayat.2) 3. Pembentukan Tipe Perangkat Daerah dengan Variabel Umum 20% dan Teknis. 80%
Pusaran 1 : Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (PD) • PD di level pemerintah provinsi mengalami penambahan struktur (Cabang Dinas Provinsi untuk keempat urusan pemerintahan yang “ ditarik ” dari kab/kota). • Gubernur dalam menyelenggarakan tugas belum dapat membedakan sebagai aparat Pusat (WPP) atau sebagai aparat otonom (Kepala Daerah) koordinasi, fasilitasi, dan supervisi (?)
Pusaran 2 : Persetujuan dari Mendagri dan dari Gubernur sebagai WPP untuk perangkat Daerah Provinsi dan Kab/Kota
• Time frame Jangka waktu hanya 15 hari bagi Mendagri dan Gubernur untuk memberikan jawaban persetujuan Perda PD yang diajukan oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota, apakah memadai? • Capacity Kapasitas Mendagri/Gubernur dalam memverifikasi OPD usulan Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Pusaran 3 : Tipelogi Perangkat Daerah • Kesulitan dalam menentukan dan menghitung beban kerja urusan pemerintahan, karena mispersepsi dalam menerjemahkan panduan yang disusun oleh Kemendagri. Atau bisa jadi, pemerintah daerah memiliki pandangan sendiri mengenai skor urusan pemerintahan yang dinilai secara mandiri (subjektivitas atau tidak kemengertian) Simulasi pemetaan urusan pemerintahan dan tipelogi penataan perangkat daerah di http//:fasilitasi.otda.kemendagri.go.id • Penggabungan bidang ke dalam PD baru akan menuai masalah, karena terdapat perbedaan kapasitas, budaya organisasi, dan seterusnya.
Pusaran 4 : Turbulance Pelayanan Publik di Daerah. Dengan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 18/2016 akan mengakibatkan terganggunya Pelayanan Publik akibat Turbulance Perangkat Daerah, yang Antara Lain : 1. Penyempurnaan Sistem dari adanya Perumpunan; 2. Perubahan Budaya Kerja Organisasi Pemerintahan Daerah; 3. Redistribusi Penganggaran Perangkat Daerah; 4. Redistribusi ASN; 5. Pengembangan Kapasitas Aparatur di Daerah sesuai kebutuhan Kompetensi.
Perumpunan Urusan Pemerintahan…(?)
