SEKOLAH RAMAH ANAK MENUJU PENDIDIKAN RAMAH ANAK
1. Tanpa Kekerasan. 2. Tanpa Diskriminasi.
SEKOLAH RAMAH ANAK MENUJU
3. Kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk tumbuh
PENDIDIKAN RAMAH ANAK
dan kembang. 4. Penghargaan terhadap pendapat anak.
Pendidikan adalah hak dasar anak yang harus dipenuhi. Hak pendidikan
tersebut
tidak
hanya
sekedar
Bidang Implementasi meliputi :
pemenuhan
1. Relasi sehari-hari.
pengajaran semata, dan hanya berorientasi pada tujuan. Akan
2. Manajemen dan peraturan sekolah.
tetapi prosesnya harus menjamin tumbuh kembang anak
3. Sarana, prasarana dan lingkungan.
seiring dengan fitrah kemanusiaannya. Untuk itu, penting untuk
mengarus
utamakan
sistem
pendidikan
4. Kurikulum.
yang
5. Kebijakan.
berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak, salah
Berikut ini gambar secara untuk rincian dari prinsip-prinsip
satunya dengan mendesain sekolah Ramah anak. Secara konseptual, sekolah Ramah anak bertujuan untuk mengwujudkan sekolah yang dapat mendidik dan melindungi anak Indonesia untuk mencapai tujuan pendidikan Nasional sesuai dengan UUD 45, UU SISDIKNAS, dan prinsip-prinsip perlindungan anak. Dalam memastikan terlaksananya Sekolah Rumah Anak, maka sekolah harus memiliki prinsip-prinsip yang
dapat
diIntegrasikan
kedalam
bidang-bidang
Implementasi. Prinsip-prinsip Sekolah Ramah Anak dan bidang-bidang Implementasi meliputi :
Sekolah Ramah Anak : I.
Prinsip “ Tanpa Kekerasan ‘’ 1. Relasi sehari-hari antara guru / pengelola sekolah perserta didik dan antar sama peserta didik a. Tidak ada kekerasan, senioritas, perpeloncoan dalam Mos. b. Tidak ada hukuman yang mengandung kekerasan baik fisik, psikis, maupun seksual yang dilakukan oleh guru sekalipun untuk tujuan pendisiplinan.
c. Terwujudnya sensitivitas dikalangan peserta didik, guru, pengelola sekolah sehingga tercipta budaya saling mengingatkan jika ada yang berkata atau berbuat yang mengandung kekerasan. d. Tidak
adanya
pola
pikir
yang
menganggap
e. Ada tenaga khusus yang bertugas memonitor,
di dalam maupun di luar lingkungan sekolah. f. Ada mekanisme dan upaya khusus dari sekolah untuk memastikan tidak adanya geng kekerasan yang
2. Manajemen dan peraturan sekolah a. Ada penanaman nilai anti kekerasan yang dilakukan secara kontinyu dan sistematis oleh manajemen sekolah, yang diikuti oleh keteladanan para guru.
edukatif dan menjerakan. h. Ada pembekalan bagi para guru tentang kekerasan dan
menggunakan cara kekerasan, dan memastikan hal itu
dampaknya bagi anak, serta bentuk sanksi dan
dilakukan oleh para guru.
pendesiplinan yang edukatif, efektif tanpa kekerasan.
pemahaman
bersama
yang
maupun di luar sekolah.
tidak
c. Ada
pelanggaran
melibatkan peserta didik baik di lingkungan sekolah
g. Ada sanksi bagi pelaku kekerasan yang bersifat
b. Sekolah memiliki aturan yang jelas tentang bentukkonsekuensi
setiap pengaduan.
mencegah, dan menangani kekerasan baik yang terjadi
kekerasan sebagai yang lumrah.
bentuk
dan pelapor kekerasan, dan adanya respon cepat atas
yang diikat
dengan
kesepakatan bersama diantara seluruh keluarga besar sekolah, termasuk orang tua untuk tidak melakukan kekerasan dalam bentuk apapun.
konvensonal
(seperti
kekerasan, baik anak sebagai korban maupun pelaku. j. Sekolah tidak menutup mata atau melepaskan tanggung
d. Ada sarana pengaduan baik langsung, menggunakan sarana
i. Sekolah prokaktif memberitahu orang tua jika terjadi
kotak
pengaduan),
maupun alat telekomunikasi yang melindungi korban
jawab
jika
terjadi
kekerasan
yang
melibatkan peserta didiknya di luar lingkungan sekolah. k. Menjadikan perilaku antikekerasan sebagai ukuran penilaian dalam rapor peserta didik.
l. Komite
sekolah
memahami
prinsip-prinsip
dan
a. Memastikan tidak adanya buku pelajaran yang
implementasi pendidikan tanpa kekerasan baik di
memuat
sekolah maupun di rumah dan berfungsi sebagai
kekerasan.
media komunikasi yang efektif antara anak dan pihak sekolah. 3. Sarana, Prasarana dan Lingkungan a. Kelas, lingkungan sekolah, penataan kursi belajar memberikan ruang gerak yang cukup sehingga mengurangi potensi gesekan fisik.
nilai-nilai
yang
permisif
terhadap
b. Ada nilai-nilai luhur agama dan budi pekerti yang diajarkan secara khusu dalam mata-mata pelajaran di setiap tingkatan kelas. c. Menjadikan karakter anti-kekerasan sebagai salah satu aspek penilaian. 5. Kebijakan
b. Ada tulisan-tulisan yang mudah diingat dan masuk
a. Adanya kebijakan nasional, kebijakan di tingkat
ke alam bawah sadar yang ditempel di tempat-
provinsi dan daerah dan kebijakan sekolah yang
tempat yang srategis.
jelas, rinci dan implementatif yang tidak member
c. Ada kerja sama yang baik antara pihak sekolah dengan lingkungan sekitar, termasuk dengan para
ruang bagi kekerasan. b. Adanya sruktur dan aparatur khusus yang bertugas
penjual jajanan, untuk ikut mendukung perilaku
menyosialisasikan,mencegah
anti kekerasan dan menolak setiap upaya pelibatan
kekerasan di dunia pendidikan.
mereka dalam kekerasan. d. Lingkungan sekitar dijadikan mitra yang ikut
dan
c. Adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi sekolah yang
tidak
melakukan
pencegahan
mencegah, mengawasi dan melaporkan jika terjadi
penanganan
kekerasan
secara
tindakan kekerasan.
melakukan
pembiaran
terhadap
4. Kurikulum
menangani
kekerasan.
serius
dan atau
terjadinya
d. Ada atau tidaknya kekerasam di sekolah menjdi
c. Adanya budaya saling mengingatkan secara spontan
salah satu ukuran penentuan status dan akreditasi
jika terjadi perkataan atau tindakan yang mengandung
sekolah.
diskriminasi. d. Adanya
II.
PRINSIP ‘’TANPA DISKRIMINASI’’
1. Relasi Sehari-hari antara guru / pengelola sekolah peserta didik dan antar sesama peserta
kesadaran
untuk
tidak
menganggap
diskriminasi sebagai hal yang lumrah, termasuk dalam bentuk joke sekalipun. 2. Manajemen dan peraturan sekolah
a. Tidak ada diskriminasi pelayanan pendidikan terhadap
a. Tidak ada diskriminasi dalam penerimaan siswa baru
peserta didik karena alas an keadaan orang tua
berdasarkan keadaan orang tua maupun keadaan anak
maupun anak dalam bentuk apapun, seperti alas an
dalam berbagai bentuknya.
agama, pandangan dan sikap politik, suku, warna
b. Pelayanan pendidikan dan aturan sekolah menjamin
kulit, status ekonomi, status sosial dan status
kesetaraan
perlakuan,
kesetaraan
akses
dan
kesehatan orng tua, atau keadaan fisik dan kecerdasan
pemerataan manfaat terhadap semua peserta didik
akademi anak.
dalam semua proses pendidikan.
b. Terwujudnya sensetivitas di kalangan peserta didik,
c. Sekolah memiliki aturan dan mekanisme pencegahan
guru, pengelola sekolah sehingga tercipta budaya
dan penanganan yang cepat atas setiap tindakan
toleransi dan saling menghormati terhadap adanya
diskriminatif, baik yang sudah terjadi maupun yang
perbedaan, dan kesadaran untuk tidak berkata dan
berpotensi terjadi.
bertindak diskriminatif, sekalupun hanya berupa joke dan canda.
d. Sekolah tidak melakukan dan melarang setiap kegiatan, termasuk atas nama peningkatan prestasi, seperti les, yang berpotensi menimbulkan sikap tidak obyektif guru kepada peserta didik.
e. Komite sekolah tidak berubah fungsi menjadi sarana
a. Adanya kebijakan nasional, kebijakan di tingkat
eksploitasi orang tua murid atas nama sumbangan
provinsi dan daerah dan kebijakan sekolah yang jelas,
pendidikan atau perhatian kepada guru, yang berakibat
rinci dan implementatif yang tidak member ruang bagi
adanya perlakuan tidak fair terhadap peserta didik
diskriminasi.
yang orang tuanya tidak bias memberikan sesuatu
b. Adanya sruktur dan aparatur khusus yang bertugas
sebagaimana orang tua peserta didik yang lain.
menyosialisasikan,
dan
menangani
diskriminasi dalam berbagai bentuk diskriminasi.
3. Sarana, Prasarana dan Lingkungan a. Tidak ada perbedaan fasilitas sarana dan prasarana
c. Adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi sekolah yang
dalam setiap kelas.
terbukti melakukan praktek-praktek diskriminatif.
b. Sarana dan prasarana yang ada bias diaskes dan dimamfaatkan semua peserta didik secara adil dan
III.
PRINSIP “ KEPENTINGAN YANG TERBAIK BAGI ANAK‘’ DAN
‘’HAK UNTUK TUMBUH DAN BERKEMBANG’’
merata. 4. Kurikulum
1. Relasi sehari-hari antara guru / pengelola sekolah
a. Memastikan tidak adanya buku pelajaran yang memuat
mencegah
nilai-nilai
yang
permisif
terhadap
diskriminasi atas dasr apapun; SARA, gender, serta status sosial, ekonomi dan kesehatan. b. Ada kurikulum dan metode yang secara kuat mampu
pesrta didik dan antar sesama peserta didik a. Guru,
kepala
sekolah
dan
pengelola
sekolah
memberikan perhatian kepada anak secara personal. b. Guru,
kepala
melakukan
sekolah
dan
pengelola
sekolah
langkah-langkah
proaktif
begitu
menumbuhkan jiwa toleransi, penghargaan atas
menangkap adanya gejala tidak wajar atau penurunan
keragaman dan empati terhadap kelompok yang
partisipasi dalam proses pendidikan yang ditunjukkan
mendapatkan perlakuan diskriminasi.
anak.
5. Kebijakan
2. Manajemen dan peraturan sekolah
a. Sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman dan melindungi
anak
dari
berbagai
tindakan
yang
merugikan anak dan masa depannya. b. Proses
pendidikan
dan
pula orang tua berfungsi sebagai pendidik anak di rumah. i. Masalah dan pelanggaran yang dilakukan anak segera
pengajaran
menyenangkan dan bisa membuat
berjalan
ditangani berdasarkan prinsip kepentingan terbaik bagi
akan untuk
anak, dan bukan dari kepentingan orang dewasa, atau
mengembangkan potensinya secara maksimal.
demi pencitraan sekolah.
c. Guru dan pengelola sekolah memahami prinsip-
j. Adanya mekanisme pengawasan dari pihak sekolah
prinsip perlindungan anak dalam dunia pendidikan.
dengan melibatkan orang tua dan pihak terkait dari
d. Peraturan dan tindakan sekolah dibuat dan dilakukan
kemungkinan penyalahgunaan setiap unit kegiatan
demi kepentingan terbaik anak, buka semata-mata
sekolah,
karena kemauan orang dewasa atau demi citra sekolah.
kelompok, untuk menjadi wahana yang merugikan
e. Kegiatan kurikuler, ko-kurikuler dan ekstra kurikuler
anak atau menjadi wahana pembentukan karakter dan
harus tetap memberikan hak anak untuk menikmati
pribadi yang negatif, seperti penyemaian radikalisme,
rekreasi dan waktu luang serta hak-hak anak lainnya
hedonisme, permisifisme seksual, pornografi, jaringan
secara proporsional.
narkoba,
f. Tidak ada sanksi pelanggaran yang menimbulkan kerugian moral dan material bagi anak, serta terganggunya fungsi fisik, sosial dan psikologis anak. g. Tidak ada sanksi pelanggaran yang menghilangkan hak anak untuk mendapatkan pendidikan. h. Guru,
selain
berfungsi
sebagai
pendidik,
khusunya
trafiking,
OSIS
dan
kegiatan
ekslpoitasi
seksual,
belajar
dan
sebagainya. k. Komite sekolah menjadi wahana diseminasi dan pertukaran informasi tentang parenting skill yang berbasis perkembangan usia anak dengan segala permasalahannya dan menjadi media komunikasi yang
juga
berfungsi sebagai orang tua anak di sekolah, demikian
efektif antara pihak sekolah dan orng tua murid. 3. Sarana, Prasarana dan Lingkungan
a. Bangunan sekolah terbuat dari bahan yang aman dan selalu dijaga dalam kondisi yang tidak bebahaya bagi anak.
4. Kurikulum a. Kurikulum disusun dengan berbasis kecerdasan majemuk anak, dan tidak terkuras habis untuk
b. Sarana dan prasarana pendidikan, seperti meja, kursi,
mengasah kecerdasan akademik saja.
dan papan tulis disesuaikan dengan keadaan fisik
b. Kurikulum disusun untuk mengarahkan anak untuk “
anak, sehingga setiap anak bias mengikuti proses
menjadi manusia‘’ dengan ilmu yang dipelajari, bukan
pendidikan dan pengajaran dengan nyaman.
sekedar
c. Sekolah menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan yang mengakomodir beragam minat, bakat, dan potensi
anak
yang
beragam
sesuai
tingkat
pertumbuhannya. d. Ada pengamanan khusus yang melindungi dan mencegah anak dari kecelakaan dan kejadian yang tidak diinginkan. e. Jajanan yang dijual untuk anak-anak tidak berbahaya bagi kesehatan anak. f. Tidak ada sarana dan prasarana yang berpotensi membuat anak bisa mengakses informasi yang merusak dan merugikan dirinya. g. Lingkungan sekolah dilibatkan secara aktif untuk memantau dan mengawasi anak saat sebelum masuk dan setelah keluar dari sekolah.
‘’menguasai’’
materi
pelajaran
dengan
kecerdasan akademiknya. c. Proses pendidikan lebih berorientasi pada prosese dan pelayanan maksimal pendidikan, dan bukan sematamata tertumpu pada hasil. d. Evaluasi pendidikan tidak menyamaratakan anak. e. Kurikulum memberikan pembekalan khusus kepada anak agar mampu memilih teman, lingkungan pergaulan, dan informasi yang baik, sehat dan tidak merugikan dirinya dan masa depannya. 5. Kebijakan a. Sekolah Ramah Anak menjadi kebijakan nasional yang didukung oleh program, sruktur, aparatur dan dana yang berkesinambungan.
b. Anak sebagai subyek pendidikan harus menjadi
b. Guru,
kepala
sekolah
dan
pengelola
sekolah
paradigm para pengambil kebijakan dan sekolah
membangun pola komunikasi yang cair dan tidak kaku
dalam menetapkan kebijakan pendidikan.
tanpa mengabaikan nilai-nilai sopan santun, sehingga
c. Kebijakan pendidikan baik di tingkat nasional, di tingkat provinsi dan kabupaten / kota, maupun di tingkat sekolah tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perlindungan
anak,
di
samping
prinsip-prinsip
pendidikan.
anak memiliki ‘’orang tua’’ dan ‘’teman curhat’’ orang dewasa di sekolah. c. Tidak ada sikap dari pendidik dan peserta didik yang melecehkan anak atas pertanyaan, pendapat ataupun hasil karyanya.
d. Adanya struktur dan aparatur khusus yang bertugas
2. Manajemen dan peraturan sekolah
mencegah, mengawasi dan menangani eksploitasi
a. Peraturan sekolah disusun dengan melibatkan anak.
anak dan orang tua dalam beragam bentuknya atas
b. Proses pendidikan dan pengajaran member ruang
nama pendidikan.
kepada anak untuk bebas dan berani bertanya, berpikir
e. Adanya sanksi yang tegas dan jelas bagi sekolah yang melakukan eksploitasi terhadap anak dan orang tua. IV. PRINSIP
‘’MENGHARGAI
PENDAPAT
ANAK’’ 1. Relasi sehari-hari antara guru / pengelola sekolah peserta didik dan antar sesama peserta didik a. Guru, kepala sekolah dan pengelola sekolah tidak menganggap remeh atau mengabaikan pendapat, masukan dan saran dari anak.
kritis, dan memberikan pendapat yang lain. c. Sanksi atas pelanggaran diberikan dengan mendengar suara anak. d. Penempatan guru mempertimbangkan pendapat anak dan daya serap anak menerima materi pelajaran yang disampaikan. 3. Sarana, Prasarana dan Lingkungan a. Penataan ruang dibuat dengan mendengar pendapat anak.
b. Hasil karya anak dipasang di tempat yang relevan sebagai bentuk apresiasi terhadap anak. 4. Kurikulum a. Metode pendidikan dan pembelajaran tidak satu arah, melainkan menjadikan anak terlibat aktif dalam semua proses. b. Anak
diminta
pendapatnya
tentang
apa
yang
dipahami, apa yang tidak dipahami, dan apa yang akan dilakukan dan tidak dilakukan setelah menerima materi pelajaran. 5. Kebijakan a. Pendapat anak dan pemahaman anak dalam materi yang diajarkan menjadi bagian dari hal yang dijadikan penilaian dalam sertifikasi dan uji kompetensi guru. b. Para pemegang otoritas pendidikan perlu mendengar pendapat dari anak sebelum mengambil kebijakan pendidikan
dan
mendengar
keluhan
anak
atas
kebijakan dan implementasinya di lapangan. ( Sumber : Warta KPAI Edisi III Tahun 2013 )
By : Hj. Forisni Aprilista, SH Ketua LSM Perlindungan Perempuan dan Anak
“ LENTERA KARTINI”
