REALISASI DANA ASPIRASI; UNTUK PERTAHANAN KEAMANAN ATAU DISELEWENGKAN? Karya Ilmiah Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
oleh : Adinda Aurellya Aulia Madina F KH Evira Candra Devy Fitri Nurjanah Khaerun Setya O. Nadia Khairunisa Agustin Prada Ari Pangestu XI IPA 6
(03) (08) (12) (14) (17) (22) (28)
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PATI Jalan Panglima Sudirman 24 Pati – Kode Pos 59163 Telp : (0295) 381454 Faksimile : (0295) 381491 Web : http://smansapati.sch.id
2015
REALISASI DANA ASPIRASI; UNTUK PERTAHANAN KEAMANAN ATAU DISELEWENGKAN? Karya Ilmiah Disusun Untuk Memenuhi Tugas Mata Pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan
oleh : Adinda Aurellya Aulia Madina F KH Evira Candra Devy Fitri Nurjanah Khaerun Setya O. Nadia Khairunisa Agustin Prada Ari Pangestu XI IPA 6
(03) (08) (12) (14) (17) (22) (28)
SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI 1 PATI Jalan Panglima Sudirman 24 Pati – Kode Pos 59163 Telp : (0295) 381454 Faksimile : (0295) 381491 Web : http://smansapati.sch.id
2015
i
LEMBAR PENGESAHAN
Makalah hasil penelitian dengan judul “Realisasi Dana Aspirasi; untuk Pertahanan Keamanan atau Diselewengkan?” telah disahkan dan disetujui pada : Hari
:
Tanggal
:
Disetujui oleh :
Kepala Sekolah
Pembimbing
Drs. Sumaryo, M.Pd.
Nurwijayanti, S.Pd.,M.Pd.
NIP. 196303121992031006
NIP. 196308271987032004
ii
MOTTO
“Gantungkan cita-cita mu setinggi langit. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh diantara bintang-bintang.”─Ir. Soekarno “Janganlah melihat ke masa depan dengan mata buta. Masa yang lampau sangat berguna sebagai kaca benggala daripada masa yang akan datang.”─Ir. Soekarno “Apapun yang terjadi hari ini, jagalah harapanmu tetap tinggi, karena disanalah Tuhan akan menemuimu. Bersabarlah, jangan menyerah. Pertolongan Tuhan selalu dekat.”─Mario Teguh “Kebodohan yang yakin akan selalu mengalahkan kepandaian yang raguragu.”─Mario Teguh “Perbedaan antara apa yang kita lakukan dan apa yang mampu kita lakukan sudah cukup untuk menyelesaikan kebanyakan persoalan yang ada di dunia ini”─Mahatma Gandhi
iii
PERSEMBAHAN
Karya tulis ilmiah ini dipersembahkan penulis kepada : 1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan nikmat sehat jasmani dan rohani, 2. Ayah dan ibu tercinta yang selalu mendukung dan mengarahkan yang terbaik untuk kami, 3. Ibu Nurwijayanti, S.Pd.,M.Pd. selaku guru bidang studi yang selalu sabar membimbing kami, 4. Teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasinya, 5. Kepada SMA Negeri 1 Pati dan para guru yang telah mengamalkan ilmuilmunya kepada kami, 6. Para responden yang bersedia mengisi angket kami, 7. Dan para pembaca yang budiman.
iv
KATA PENGANTAR
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan anugerah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Makalah ini dengan baik dan lancar. Makalah yang berjudul “Realisasi Dana Aspirasi; untuk Pertahanan Keamanan atau Diselewengkan?” ini disusun dalam rangka memenuhi
tugas
mata
pelajaran
Pendidikan
Kewarganegaraan.
Penulis
menyampaikan banyak terimakasih terhadap semua pihak yang telah membantu terselesaikannya Makalah ini, yaitu: 1.
Bapak Drs. Sumaryo, M.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 1 Pati.
2.
Ibu Nurwijayanti, S.Pd.,M.Pd. yang telah membimbing penulis dalam menyusun Karya Ilmiah ini.
3.
Pihak–pihak lain yang telah membantu dalam menyelesaikan Makalah ini. Penulis berharap semoga Makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.
Penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk menyusun Makalah ini, tetapi penulis menyadari bahwa Makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis berharap pembaca bersedia menyampaikan kritik dan sarannya, demi penyempurnaan laporan ini.
Pati, 19 November 2015
Penulis
v
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL................................................................................... i LEMBAR PENGESAHAN ........................................................................ ii MOTTO ...................................................................................................... iii PERSEMBAHAN ....................................................................................... iv KATA PENGANTAR ............................................................................... v DAFTAR ISI ............................................................................................... vi DAFTAR GRAFIK ..................................................................................... viii DAFTAR TABEL ....................................................................................... ix BAB I PENDAHULUAN ........................................................................... 1 1.1 Latar Belakang............................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ...................................................................... 2 1.3 Batasan Istilah ............................................................................ 2 1.4 Tujuan Masalah .......................................................................... 3 1.5 Manfaat Penelitian ...................................................................... 3 BAB II LANDASAN TEORI ..................................................................... 4 2.1 Pengertian Dana Aspirasi ........................................................... 4 2.2 Korelasi Dana Aspirasi dan Pertahanan Keamanan Daerah ....... 4 BAB III METODOLOGI PENELITIAN.................................................... 6 3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian ................................................. 6 3.2 Subyek Penelitian ...................................................................... 6 3.3 Jenis dan Sumber Data ............................................................... 7 3.4 Teknik Pengumpulan Data ......................................................... 7 3.5 Teknik Analisa Data ................................................................... 8 BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .................................................... 9 4.1 Reaksi Masyarakat Mengenai Dana Aspirasi ............................. 9 4.2 Dampak Ketidakmerataan Dana Aspirasi................................... 13 4.3 Alokasi Dana Aspirasi pada Pertahanan Keamana..................... 13 BAB V PENUTUP ...................................................................................... 15 5.1 Kesimpulan ................................................................................. 15 5.2 Kritik........................................................................................... 15
vi
5.3 Saran ........................................................................................... 15 DAFTAR PUSTAKA ................................................................................. 17 LAMPIRAN
vii
DAFTAR GRAFIK
Grafik 4.1-1 ................................................................................................. 9 Grafik 4.1-2 ................................................................................................. 9 Grafik 4.1-3 ................................................................................................. 10 Grafik 4.1-4 ................................................................................................. 12 Grafik 4.1-5 ................................................................................................. 12 Grafik 4.1-6 ................................................................................................. 13
viii
DAFTAR TABEL
Tabel 4.1-1 .................................................................................................. 9
ix
BAB 1 PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Bencana kabut asap yang terjadi di Riau menjadi fenomena paling memprihatinkan di Indonesia saat ini. Kabut asap tahun ini disebut sebagai terburuk di sepanjang sejarah. Berbagai dampaknya meluas kemana-mana. Berbagai aktivitas terganggu akibat asap yang mengahalangi jarak pandang. Sekolah-sekolah diliburkan, ribuan penerbangan dibatalkan, kesehatan masyarakat mulai menurun, bahkan kabut asap mulai mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat. Akibat yang paling buruk, bencana kabut asap ini dapat mengancam keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bencana kabut asap di Riau ini menjadi ujian bagi pemerintah, salah satunya di bidang usaha pertahanan dan keamanan. Pemerintah harus bekerja ekstra untuk menangani masalah ini dari berbagai segi. Tidak selalu pemerintah yang harus dibebankan, sekarang masyarakat Indonesia turut serta berpartisipasi dalam memberikan bantuan sosial untuk masyarakat di Riau. Sudah seharusnya, pemerintah dan rakyat bergabung bersama untuk menyelesaikan bencana ini. Di bidang usaha pertahanan dan keamanan, pemerintah tentu segera menata kembali pembangunan dari berbagai segi di Riau. APBN yang telah dipersiapkan untuk mengatasi belanja tidak terduga diperkirakan tidak cukup. Pendapatan negara juga bukan hanya digunakan untuk bencana kabut asap ini. Berbagai daerah juga memerlukan dana untuk membangun daerahnya masing-masing. Ditambah lagi, pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun ini mengalami penurunan. Oleh karena itu diperlukan dana khusus untuk menunjang pembangunan di daerah. Ditetapkannya peraturan mengenai dana aspirasi DPR diharapkan mampu menjawab segala tantangan yang hingga kini belum terselesaikan oleh pemerintah. Tujuan awal disahkannya dana ini yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan pemerataan pembangunan. Harapan yang selama ini dijanjikan seolah menemukan titik terang dengan adanya
1
kucuran dana ke daerah sejumlah 11,2 triliun setiap tahunnya. Hal ini merupakan awal yang tepat dan bermanfaat, sebab dengan adanya dana aspirasi, rakyat dituntut untuk menyempurnakan serta memperbaiki kondisi daerah yang dianggap memprihatinkan dan meminimalkan terjadinya kerusakan-kerusakan pada fasilitas umum di daerah di masa mendatang. Mulai dari perbaikan infrastruktur daerah seperti jembatan, jalan, tempat ibadah, sekolah dan fasilitas-fasilitas lainya. Dengan demikian, penggunaan dan pemanfaatan dana tersebut harus tepat sasaran dan tepat guna. Perbaikan dan penyempurnaan infrastruktur di suatu daerah dapat meningkatkan pertahanan dan keamanan di daerah tersebut. Jika suatu daerah fasilitasnya telah cukup memadai, kemiskinan dan pengangguran berkurang drastis, maka keamanan di wilayah tersebut akan terjaga. Sebaliknya, jika di suatu daerah tersebut fasilitasnya memprihatinkan, rakyatnya hidup dalam kemiskinan dan menganggur, pastinya menimbulkan keadaan tidak nyaman karena angka pengangguran yang tinggi juga mampu meninggikan angka kriminalitas di daerah.
1.2 Rumusan Masalah Sejalan dengan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. 1.2.1 Bagaimana reaksi masyarakat umum mengenai adanya dana aspirasi yang diajukan oleh DPR ? 1.2.2 Bagaimana dampak ketidakmerataan yang terjadi pada alokasi dana aspirasi? 1.2.3 Bagaimana pemanfaatan dana aspirasi DPR dalam usaha pertahanan keamanan?
1.3 Batasan Istilah Agar penulisan makalah ini tidak menyimpang dan mengambang dari tujuan yang semula direncanakan sehingga mempermudah mendapatkan data dan informasi yang diperlukan, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut:
2
1.3.1 Dana
aspirasi
merupakan
dana
yang
diusulkan
DPR
untuk
memfasilitasi pembangunan daerah pemilihannya sebesar 11,2 trilliun per tahun. 1.3.2 Alokasi dana adalah penentuan banyaknya uang (biaya) yang disediakan untuk suatu keperluan atau bisa juga diartikan pembagian biaya pembangunan yang dilakukan pemerintah berdasarkan prinsip "prioritas" bagi bidang pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah dl jangka waktu tertentu 1.3.3 Transparansi seperti yang digunakan dalam istilah politik berarti keterbukaan dan pertanggungjawaban.
1.4 Tujuan Masalah Sejalan dengan rumusan masalah di atas, makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui: 1.4.1 Menggali reaksi masyarakat umum mengenai adanya dana aspirasi yang diajukan oleh DPR. 1.4.2 Menelaah dampak ketidakmerataan realisasi dana aspirasi di daerah 1.4.3 Menganalisis pemanfaatan dana aspirasi DPR dalam usaha pertahanan keamanan.
1.5 Manfaat Penelitian Manfaat dari penulisan makalah “Transparansi Dana Aspirasi” antara lain : 1.5.1 Memberikan pengalaman kepada penulis untuk menerapkan dan memperluas wawasan mengenai keadaan konstitusi di Indonesia khususnya di tubuh DPR sehingga dapat membantu memperluas wawasan penulis serta masyarakat umum. 1.5.2 Penelitian yang kami lakukan dapat membantu masyarakat memahami dana aspirasi yang diajukan oleh dewan rakyat sehingga mereka akan mengetahui kinerja pemerintah secara transparan.
3
BAB II LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Dana Aspirasi Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) atau dikenal sebagai dana aspirasi. Dana aspirasi merupakan dana yang akan disalurkan masyarakat dengan tujuan untuk mewujudkan aspirasi rakyat. Melalui anggota dewan dana aspirasi ini deberikan dan diteruskan kepada pemerintah daerah, yang selanjutnya direalisasikan ke daerah-daerah untuk meningkatkan pembangunan dan kesejahteraan di daerah tersebut.
2.2 Korelasi Dana Aspirasi dan Pertahanan Keamanan Daerah Kedaulatan wilayah dan kewibawaan suatu negara tidak terlepas dari usaha pertahanan dan keamanan. Sudah semestinya pemerintah selalu meninjau strategi pertahanan dan keamanan negara. Adapun wilayah-wilayah seperti di perbatasan, menjadi salah satu unsur utama dalam pertahanan dan keamanan suatu negara. Wilayah perbatasan merupakan wilayah yang sangat penting karena menjadi pintu gerbang bagi negara Indonesia terhadap asing. Peran wilayah perbatasan akan sangat krusial di dalam taktik dan strategi pertahanan negara. Selain dalam bentuk militer, pertahanan dan keamanan dapat dilakukan dalam bentuk nonmiliter pula. Meskipun, dalam UUD 1945 pasal 30 ayat 1 disebutkan bahwasannya setiap warga negara di Indonesia dituntut supaya bisa ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kemudian, dilanjutkan dalam pasal 30 ayat 2 yang menjelaskan bahwa sistem pertahanan dan keamanan di Indonesia menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta. Dimana dalam sistem ini terdiri dari TNI yang berfungsi sebagai kekuatan utama sistem pertahanan, POLRI sebagai kekuatan utama sistem keamanan, serta rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tentunya dalam pertahanan dan keamanan negara ini, pemerintah turut memiliki peranan penting sebagai fasilitator. Namun, juga tidak salah apabila pemerintah dan segala instansi yang ada baik negeri ataupun swasta
4
bekerja sama untuk mempertahankan kedaulatan wilayah negara. Salah satu hal yang akan ditonjolkan disini adalah di daerah perbatasan. Tindakan nonmiliter yang dapat dilakukan pemerintah untuk mempertahankan daerah adalah dengan pembangunan dari berbagai segi dan aspek di suatu daerah. Baru-baru ini menurut Marwan Jafar, pembangunan kawasan transmigrasi di perbatasan desa yang akan dilakukan diharapkan mampu menjadi pos-pos terdepan dalam sistem pertahanan dan keamanan. Pembangunan ini dapat dimanfaatkan sebagai pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga di daerah perbatasan. Sehingga dapat memunculkan peluang
kesempatan
kerja
dan
kesempatan
untuk
menyejahterakan
masyarakat. Dari segi pembangunan infrastruktur pun tidak kalah penting. Karena pembangunan menjadi tonggak dasar terciptanya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Apalagi di daerah perbatasan yang tentunya masih sangat membutuhkan pembangunan tersebut. Fasilitas-fasilitas umum seperti, jalan raya, jembatan, rumah sakit, sekolah merupakan contoh-contoh pembangunan yang harus pemerintah tekankan lagi. Jadi, dapat dikatakan pembangunan ini menjadi unsur penting dalam pertahanan dan keamanan suatu daerah. Untuk mewujudkan usaha-usaha tersebut, sudah barang tentu pemerintah membutuhkan suatu dana. Disinilah DPR mengambil peranannya. Sebagai
wakil
rakyat
sudah
pasti
anggota
DPR
mendengar,
mempertimbangkan serta mewujudkan aspirasi-aspirasi rakyat. Sebagaimana dalam UU No 17 tahun 2014 tentang MD3 bahwa anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program daerah pemilihan. Hal inilah yang menjadi acuan DPR untuk mengusulkan diadakannya dana aspirasi sebesar 20 Milyar tiap anggota. Melalui dana ini, akan difasilitasi berbagai program pembangunan di daerah. Tentunya kembali ke permasalahan awal, pembangunan ini diharapkan sebagai tonggak dalam pertahanan dan keamanan daerah.
5
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
bagaimana reaksi
masyarakat umum mengenai adanya dana aspirasi yang diajukan oleh DPR. Memahami bagaimana pemanfaatan dana aspirasi DPR dalam kehidupan bermasyarakat. Sedang jenis penelitian yang dipakai oleh peneliti adalah jenis deskriptif kualitatif yang mempelajari masalah-masalah yang ada serta tata cara kerja yang berlaku. 1
Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk mendeskripsikan
apa-apa yang saat ini berlaku. Di dalamnya ada upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada. 2
Bahwasanya
penelitian
deskriptif
kualitatif
dirancang
untuk
mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang yang sementara berlangsung.
3.2 Subyek Penelitian Penelitian ini dilaksanakan di Desa Ngablak, Kedungmulyo, Klecoregonang, Puri, Jepura, Plangitan, Gabus dan SMA N 1 Pati. Kesemuanya barada dalam lingkup wilayah Kabupaten Pati yang terletak di daerah Pantai Utara Jawa. Alasan penulis memilih beberapa desa secara acak karena ingin mengambil sampel dari beberapa desa tempat tinggal penulis, dan SMA N 1 PATI sebagai tempat penulis bersekolah. Wilayah Kabupaten Pati dipilih sebab belum ada yang mengadakan penelitian sejenis di daerah ini. Domisili penulis yang berada di Pati juga memudahkan jalannya penelitian. 1
Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, (Jakarta : Bumi Aksara, 1999), 26 Convelo G. Cevilla, dkk., Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta : Universitas Indonesia, 1993), 71
2
6
3.3 Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang digunakan adalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang tidak berupa angka-angka, 3
melainkan diuraikan dalam bentuk kalimat4. Adapun data kualitatif meliputi: 1. Data tentang gambaran umum mengenai objek penelitian 2. Data lain yang tidak berupa angka Adapun jenis-jenis dengan sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini dibagi menjadi dua macam, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari informan yaitu orang yang berpengaruh dalam proses perolehan data atau bisa disebut key member, yaitu warga Desa Ngablak, Kedungmulyo, Klecoregonang, Puri, Jepura, Plangitan, Gabus dan guru SMA N 1 Pati. Penetapan responden ini dengan mengambil orang yang telah terpilih betul oleh peneliti menurut ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel atau memilih yang sesuai dengan tujuan penelitian. Hal tersebut dinamakan teknik purposive sampling yaitu sampel yang dipilih dengan cermat hingga relevan dengan design penelitian. Penulis akan berusaha agar dalam sampel itu terdapat wakil-wakil dari segala lapisan populasi sehingga dapat dianggap cukup representatif.5
3.4 Teknik Pengumpulan Data Pada tahap penelitian ini agar diperoleh data yang valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka data diperoleh melalui angket. Angket atau kuesioner merupakan suatu teknik pengumpulan data secara tidak langsung (peneliti tidak langsung bertanya jawab dengan responden). Instrumen atau alat pengumpulan data yang juga disebut angket berisi sejumlah pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab atau direspon oleh
3
Sutrisno Hadi, Metedologi Researc, (Yogyakarta : Fakultas Psikologi UGM, 1987), 66 Burhan Bungin, Metedologi Penelitian Sosial : Format-format Kualitatif dan Kuantitatif, 124 5 S. Nasution, Metode Research, (Jakarta : Bumi Aksara 1996), 99 4
7
responden6. Responden mempunyai kebebasan untuk memberikan jawaban atau respon sesuai dengan persepsinya. Dalam penelitian ini, penulis menyusun angket sebagai berikut: Angket Reaksi Masyarakat mengenai Usulan Dana Aspirasi Kami mengadakan survey dalam rangka menuyusun penelitian ilmiah berjudul “Menunggu Janji Wakil Rakyat; Transparansi Dana Aspirasi” sebagai tugas mata pelajaran PKn. Dengan disahkannya revisi UU No. 30 tahun 2002 mengenai KPK dan Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); serta disahkannya UndangUndang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, anggota DPR berhak mengusulkan dan memperjuangkan program pembangunan daerah pemilihan. Berdasarkan latar belakang ini, DPR mengusulkan Dana Aspirasi sebesar 20 miliar per anggota dalam satu tahun. 1. Setujukah anda dengan adanya dana aspirasi? a. Ya
b. Tidak
2. Sebutkan alasan anda. 3. Menurut anda bagaimana cara terbaik mempergunakan dana aspirasi tersebut?
3.5 Teknik Analisa Data Tahap menganalisa data adalah tahap yang paling penting dan menentukan dalam suatu penelitian. Data yang diperoleh selanjutnya dianalisa dengan tujuan menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Selain itu data diterjunkan dan dimanfaatkan agar dapat dipakai untuk menjawab masalah yang diajukan dalam penelitian.
6
(Sutopo, 2006 : 82)
8
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
4.1 Reaksi Masyarakat Mengenai Dana Aspirasi Dari 100 angket yang kami sebarkan, kami mendapatkan hasil yang disajikan dalam tabel berikut : Tabel 4.1-1. Setuju
38
Tidak Setuju
62
Grafik 4.1-1
Setuju Tidak Setuju
Grafik 4.1-2 70 60 50 40 30 20 10 0 Setuju
Tidak Setuju
9
Grafik 4.1-3 70 60 50 40 30 20 10 0 Setuju
Tidak Setuju
Sebanyak 38 responden (38%) menyatakan setuju dengan adanya usulan dana aspirasi. Sedangkan 62 responden (62%) menyatakan tidak setuju dengan usulan dana aspirasi. Responden yang setuju akan usulan ini berasumsi bahwa DPR benarbenar akan mempergunakan dana ini dengan penuh tanggung jawab kepada daerah pemilihannya. Hal ini dapat dilihat banyaknya harapan akan peningkatan pembangunan daerah dari reponden yang menyatakan setuju. Berdasarkan analisis latar belakang responden, sebagian responden yang menyatakan setuju telah memiliki pengertian yang baik mengenai usulan ini. Meski begitu, mereka menghendaki penyaluran dana langsung ke desa-desa agar realisasinya lebih transparan dan akuntabel. Adapun presentase penolakan dana aspirasi yang besar disebabkan karena tingkat kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap anggota DPR. Menurut survey Lembaga Survei Indonesia (LSI) dan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) sejak 2004, secara konsisten ditemukan fakta bahwa masyarakat cenderung berpandangan negatif terhadap institusi parpol dan para politisi. Karena para politisilah yang mengisi lembaga DPR, persepsi terhadap DPR pun secara konsisten cenderung negatif. Menurut LSI, di awal tahun ini, tingkat kepercayaan masyarakat kepada parpol dan DPR berada di kisaran 50 persen. (Djayadi Hanan, 2015). Selain itu, faktor lingkungan juga berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Lingkungan yang berpikiran
10
cenderung negatif akan menolak dana aspirasi. Pemberitaan media yang gencar juga mempengaruhi stigma masyarakat akan dana aspirasi. Alasan yang dikemukakan tiap responden bermacam-macam. 14 responden menyatakan bahwa dana sebaiknya dialokasikan ke daerah yang lebih membutuhkan. 28 responden menyatakan potensi korupsi dana besar. 14 responden berpendapatn besaran dana terlalu besar sehingga akan menjadikan pemborosan APBN. 12 responden menyatakan setuju jika ada pengawasan. Kemudian ada 10 respoden yang menyatakan alasan yang berbeda, diantaranya tidak pro rakyat, bahkan ada yang belum tahu mengenai adanya kebijakan ini. Divergenitas yang mucul dalam mengemukakan masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah perbedaan status sosial dan tingkat pendidikan. Sebagian responden yang menyatakan persetujuan sudah memiliki persepsi awal berdasarkan berita yang beredar di media. Dengan pengertian yang benar, masyarakat terbukti dapat mengerti dan setuju. Perbedaan alasan dapat dimengerti dengan lokasi pengambilan sampel yang beragam. Hampir separuh dari respoden yang setuju menyampaikan bahwa perlu ada pengawasan dalam penyelenggaraan dana. Ini memang diperlukan untuk menjaga kinerja dan mencegah penyalahgunaan. Responden yang menyatakan potensi korupsi dana tersebut amat besar didukung oleh fakta bahwa banyak sekali penyelenggara pemerintahan yang menyelewengkan dana. Meskipun belum ada data statistik yang menunjukkan tingkat korupsi anggota DPR yang tinggi, persepsi masyarakat mengenai politik sangat buruk seiring dengan pemberitaan yang gencar di media (Indra Akuntono, 2014). Sedangkan responden yang menyatakan dana sebesar itu akan menyebabkan pemborosan juga beralasan. Pasalnya, melihat keadaan ekonomi Indonesia pada 2015, inflasi mencapai 7,6% pada bulan Juli (Bank Indonesia) dan pertumbuhan hanya 4,67% pada bulan Juli (Badan Pusat Statistik). Hal ini menimbulkan melambatnya perekonomian dan terjadi krisis mata uang rupiah terhadap dollar.
11
Responden yang berpendapat dana lebih baik disalurkan ke daerah melihat pada keadaan daerah-daerah di ujung Indonesia yang masih tertinggal. Pembangunan seolah hanya terpusat di Jawa sedangkan daerah lain terutama perbatasan seringkali tertinggal. Berikut kami sajikan grafik proporsi alasan masayarakat menolak atau menerima dana aspirasi. Grafik 4.1-4
Daerah Lebih Membutuhkan Korupsi Pemborosan Ada Pengawasan Lainnya
Grafik 4.1-5 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Daerah Lebih Membutuhkan
Korupsi
Pemborosan
Ada Pengawasan
12
Grafik 4.1-6 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Daerah Lebih Membutuhkan
Korupsi
Pemborosan
Ada Pengawasan
4.2 Dampak Ketidakmerataan Dana Aspirasi Seperti yang sudah kita ketahui bahwa jumlah anggota DPR pada tiap provinsi berbeda-beda. Hal ini menimbulkan problematika baru bahwa daerah satu menerima dana lebih banyak daripada daerah yang lain. Sebagai contoh, DKI Jakarta yang memiliki angka kemiskinan terendah yakni 3,62% akan memperoleh dana aspirasi Rp. 315 Milyar, sementara Maluku yang angka kemiskinannya 28,3% hanya mendapat dana aspirasi Rp. 90 Milyar. Akibatnya, jurang kesenjangan antar daerah di Indonesia semakin lebar. Daerah yang sudah berkecukupan akan semakin kaya, sedangkan daerah yang masih kekurangan tidak akan lebih maju. Hal ini tidak sesuai dengan logika pemerataan bahwa daerah dengan angka kemiskinan tinggi harus mendapat kucuran dana lebih besar.
4.3 Alokasi Dana Aspirasi pada Pertahanan Keamanan Seperti yang sudah dipaparkan pada bagian latar belakang, dana aspirasi dapat dialokasikan pada fenomena yang sedang aktual saat ini. Bencana yang sedang mendapat perhatian penuh saat ini adalah kabut asap di Riau. Sangat dibutuhkan real action untuk mengatasi krisis lingkungan ini.
13
Dampak kabut asap sangat merugikan berbagai pihak dari berbagai aspek. Mengutip selasar.com, setidaknya ada lima dampak yang ditimbulkan bencana ini. Pertama, infeksi paru-paru dan saluran napas. Asap mengandung zat kimia seperti karbon monoksida yang dapat menyebabkan sesak napas. Kedua, kabut asap mengancam keberadaan satwa liar yang dilindungi. Seperti yang sudah kita ketahui, Pulau Sumatera menjadi rumah bagi berbagai spesies endemik yang dilindungi. Ketiga, kabut asap mengancam lingkungan laut. Belum banyak yang mengeksplorasi dampak kabut asap terhadap biota laut. Padahal konsetrasi zat kimia terlarut di air sangat dipengaruh oleh konsentrasi zat kimia di udara. Keempat, angka kemiskinan bertambah. Dampak kabut asap teradap perekonomian sangat besar terutama pada kekeringan wilayah persawahan dan perkebunan yang merupakan lahan nafkah sebagian besar masyarakat Riau. Terakhir, dampak budaya juga dihasilkan dari bencana ini. Sejauh ini sudah dua bulan anak-anak di Riau tidak mendapat pendidikan yang layak. Sekolah-sekolah diliburkan oleh pemerintah. Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa salah satu daerah di Indonesia, Provinsi Riau, sedang darurat bantuan. Alokasi dana aspirasi dapat digunakan untuk menangulangi bencana ini. Bencana ini tidak kalah penting dari proyek-proyek pembangunan. Sebab pembangunan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila keadaan negara sedang kisruh dan tertimpa bencana. Maka dapat dilihat dengan jelas peran dana aspirasi dalam konteks pertahanan keamanan. Negara perlu meningkatkan kemanan negara dalam kondisi apapun, menstabilkan perekonomian, mengatasi bencana, dan menutup kesenjangan. Dengan kondisi keamanan negara yang lebih baik, hasil akhir yang diharapkkan tentu saja adalah pembangunan yang lebih nyata dan terlaksana untuk Indonesia sejahtera.
14
BAB V PENUTUP
5.1 Kesimpulan Sebanyak 38% masyarakat menyatakan setuju dengan adanya dana aspirasi Sedangkan sebanyak 62% masyarakat menyatakan tidak setuju dengan adanya dana aspirasi. Alasan yang dikemukakan masyarakat dalam menolak dan menyetujui dana aspirasi beragam. Proporsi paling besar ditempati kekhawatiran masyarakat mengenai korupsi. Selanjutnya, jika bisa dialihkan masyarakat paling banyak memilih agar dana aspirasi digunakan untuk pembangunan. Pembangunan hanya dapat dilakukan saat keadaan negara aman . Maka dari itu, alokasi dana aspirasi di bidang pertahanan dan kemanan sungguh diperlukan. Lebih lanjut, kasus paling riil yang dapat diatasi dengan adanya dan aspirasi adalah kabut asap di Riau. Perlu diperhatikan pula bahwa aliran dana perlu mendapat pengawasan yang ketat.
5.2 Kritik Tidak adanya sosialisasi UU. No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD terhadap masyarakat di daerah menyebabkan penolakan keras usulan dana aspirasi dari DPR. Kemudian pemberitaan negatif mengenai aparat pemerintahan di media memperburuk citra pemerintah dan menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Selain itu, lambatnya respons pemerintah pusat terhadap bencana nasional ini juga memicu kemarahan rakyat. Sehingga kebijakan apapun yang diusulkan oleh DPR, terutama menyangkut alokasi dana, mayoritas akan ditentang oleh rakyat.
5.3 Saran Dana aspirasi hendaknya disalurkan ke daerah melaui APBD sesuai alokasinya. Selanjutnya proyek yang nantinya mendapat alokasi dari dana aspirasi hendaknya dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Adapun Badan Pengawas Keuangan mengawal aliran dana aspirasi ke APBD.
15
Disamping itu, perlu diadakan sosialisasi mengenai dana ini agar masyarakat mengerti mekanisme penyaluran dana ini dan peruntukannya.
16
DAFTAR PUSTAKA
_________ . “The Headlines: Heboh Dana Aspirasi DPR #1”. 1 September 2015. Error! Hyperlink reference not valid.. _________ . “The Headlines: Heboh Dana Aspirasi DPR #2”. 1 September 2015. https: //www.youtube.com/watch?v=hbAImU6eM94. _________ . “The Headlines: Heboh Dana Aspirasi DPR #3”. 1 September 2015. https: //www.youtube.com/watch?v=j7s8b3iBh9A. _________ . “The Headlines: Heboh Dana Aspirasi DPR #4”. 1 September 2015. https: //www.youtube.com/watch?v=j7s8b3iBh9A. _________ . 2014. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMA/MA Kelas XI Semester 1. Jakarta: Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. _________ . 2014. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Farhan, Yuna. “10 Alasan Menolak 8,4 Trilyun Dana Aspirasi: Suburkan Calo Anggaran dan Kesenjangan Daerah”. 12 Agustus 2015. http://seknas fitra.org/pressrelease/
10-alasan-menolak-84-trilyun-dana-aspirasi-
suburkan-calo-anggaran-dan-kesenjangan-daerah/. Wahyuni, Tri. “Dana Aspirasi Bakal Perlebar Kesenjangan Jawa – Luar Jawa”. 12 Agustus 2015. http://www.cnnindonesia.com/politik /201506151 63928-32-60117/dana-aspirasi-
bakal-perlebar-kesenjangan-jawa--
luar-jawa/. Wirawan, Jerome. “Walau Dikecam, DPR Sahkan Dana Aspirasi”. 12 Agustus 2015. http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/ 2015/06 /15 0623_indonesia_dpr_aspirasi.
17
NO
YA 1 n 2 n 3 n 4 5 6 7 8 9 n
TIDAK NO.2 penyaluran ke daerah meningkatkan kualitas daerah masyarakat memakmurkan daerah pemilihan belum tahu program ini n jangan berlebihan n terlalu pemborosan n menguras uang negara n jika tidak ada pengawasan rentan korupsi n karena sangat penting untuk modal rakyat
NO.3 diturunkan ke desa-desa pembangunan daerah, fasilitas pembangunan infrastruktur daerah tertinggal dan daerah perbatasan untuk membangun rakyat, dan tidak diselewengkan buktikan kerjanya dulu digunakan untuk kemakmuran rakyat secara tepat sasaran direalisasikan dengan pembangunan di Indonesia digunakan untuk rakyat, dan diawasi oleh pemerintah pembangunan fasilitas umum, seperti jalan
n n n
membantu peran anggota dewan dalam pemilihan jika diawasi dan DPR bertanggung jawab karena pembangunan daerah membutuhkan dana takut diselewengkan, dana terlalu besar uangnya dikorupsi peluang korupsi
disalurkan di tiap daerah, dan setiap daerah berhak atas dana aspirasi membuka lapangan pekerjaan disalurkan secara transparan untuk pembangunan disalurkan ke daerah secara langsung disalurkan secara langsung ke daerah langsung diberikan ke rakyat
16
n
kurang efektif
dialokasikan lewat program yang dikelola secara langsung oleh masyarakat
17
n
beresiko terhadap penyalahgunaan dana
sebaiknya diberikan ke lembaga tertentu dan diawasi penggunaannya
18 19 20 21 22 23
n n n n n n
karena DPR tidak bisa menjamin tersalurkannya dana tersebut pemborosan uang negara terlalu tinggi untuk tingkat keilmuan normal terlalu banyak, rawan korupsi menghambur-hamburkan uang negara berpotensi dikorupsi rakyat memerlukan dana tersebut, dengan catatan diguanakan sesuai alokasi
diberikan secara langsung kepada rakyat yang membutuhkan sebaiknya tidak ada dana aspirasi dialihkan untuk biaya kesehatan dan pendidikan diberikan langsung ke rakyat digunakan sesuai kebutuhan masyarakat Indonesia saat ini diberikan langsung ke rakyat mengembangkan pertanian, sarana prasarana, pekerjaan, dan pembinaan kepada remaja
n
belum tentu dana tersebut benar-benar disalurkan ke daerah banyak pembangunan daerah yang masih tertinggal rentan penyalahgunaan
dana tersebut disalurkan terutama ke daerah terpencil. digunakan untuk kepentingan masyarakat di semua bidang membentuk Badan Pengawas Dana Aspirasi
10 n 11 n 12 n 13 14 15
24 n 25 26 n 27
n
28 n 29 30 31
n n n
32 33
n n
34 35 n
n
36 37 38
n n n
39 40
n n
41 n 42 43 44 n
n n
45 46 47 n 48
n n
49 50 51 n 52 n 53
n n
n
n
membantu pembangunan daerah pedesaan dana terlalu banyak. Peran anggota DPR diragukan dana tidak tepat sasaran menguras uang negara sebab akan terjadi ketidakmerataan pembagian anggaran anara kota besar dan kota kecil karena bisa saja dikorupsi DPR sudah punya banyak uang. Sebaiknya dana langsung diberikan ke masyarakat untuk membangun daerah saya setuju
adanya pengawasan yang tepat disalurkan langsung ke rakyat disalurkan langsung tanpa melalui anggota dewan ditiadakan saja sebaiknya dana dibagi rata ke semua daerah untuk pembanguna jalan dan fasilitas umum langsung disalurkan kepada rakyat
rawan dikorupsi terlalu besar untuk setiap anggota masyarakat bisa disalahgunakan untuk kepentingan anggota karena secara faktual, anggota DPR banyak yang tidak jujur. Sebenarnya saya setuju jika penggunaan dana tersebut tepat sasaran rawan korupsi berhak pada DPR dengan catatan harus digunakan untuk kepentingan rakyat belum tahu apa nanti benar-benar disalurkan ke daerah untuk mensejahterakan rakyat karena sejalan dengan pemerintah sebab rawan penyalahgunaan. Dan proporsi tiap daerah tidak merata hanya untuk kepentingan partai dialurkan sesuai alokasi dana dana terpotong sampai bawah
digunakan untuk subsidi rakyat dalam arti pembangunan secara langsung penggunaan disesuaikan dengan APBN supaya tidak terjadi defisit langsung diberikan kepada rakyat
dana diselewengkan alokasi dananya tidak efektif karena dana untuk kebutuhan rakyat hanya untuk kepentingan partai banyak dana yang diselewengkan
pembangunan sarana dan prasarana di daerah pemilihan memperbaiki jalan, membantu orang tidak mampu
? dana tersebut harus diawasi KPK dpr mendata kekurangan di daerah pemilihannya dan mempergunakan dana tersebut secara bijaksana disalurkan ke daerah untuk pembangunan secara nyata dibagi rata sesuai porsinya untuk membangun daerah dibagikan ke desa secara langsung mensupply perekoomian, menstabilkan harga langsung diberikan ke desa beasiswa pendidikan untuk pembangunan, menciptakan lapangan pekerjaan, memperbaiki jalan, membangun desa untuk membangun sarana dan prasarana membangun infrastruktur di daerah terpencil untuk pembangunan, denagn pengawasan yang ketat langsung disalurkan ke lembaga daerah
54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
n n n n n n n n n n n n n n n
69
n
70 n 71 n
72 n 73 n 74
n
75 n 76 77 78
n n n
rawan korupsi dana tidak tepat sasaran karena untuk memajukan daerah pemilihan rawan penyelewengan dapat membantu rakyat miskin kurang tepat banyak terjadi pemangkasan dana memboroskan anggaran negara penggunaan dana tidak transparan pemborosan anggaran potensi korupsi bangsa indonesia masih terpuruk perekonmiannya hak anggota DPR sebab jika tidak ada dana, pembangunan tidak berjalan dana itu penting menambah kesempatan anggota DPR untuk korupsi
tunjangan rakyat miskin disalurkan ke usaha-usaha kecil yang berpotensi untuk pembangunan dan kebaikan daerah pemilihan membuat program selain dana aspirasi mendorong kepemilikan usaha diperuntukkan rakyat di daerah tertinggal dan perbatasan langsung disalurkan ke desa dana disalurkan ke instansi langsung dibagikan ke daerah secara langsung ? disalurkan langsung ke desa langsung disalurkan ke desa untuk menunjang kinerja anggota DPR dengan jujur, berani, tekun, ulet, dan tanggung jawab dengan bijak dan tanggung jawab sebaiknya disalurkan lewat dana alokasi umum sehingga pengawasannya lebih mudah dan pemakainnya lebih terencana
dana aspirasi sangat diperlukan untuk membantu perekonomian untuk kepentingan rakyat
diharapkan pihak yang mengelola dana aspirasi dapat mempergunakan dana dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab dibagikan langsung ke rakyat
sebab memang dana tersebut sangat diperlukan untuk menunjang digunakan sesuai alokasi, tidak ada niat menyelewengkan, dan ada kesejahteraan masyarakat, asal tidak diselewengkan pengawasan jalannya dana oleh KPK tidak disalahgunakan, digunakan untuk kepentingan masyarakat, seperti perlu ada dana aspirasi untuk memperbaiki kehidupan masyarakat pembangunan jalan di daerah terpencil berpotensi penyalahgunaan mengawasi penggunaan dana yang diperantarai DPR dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan saran dan prasarana digunakan dengan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan masyarakat sebab sudah terlalu banyak penyelewengan yang dilakukan oleh digunakan untuk membangun jalan yang rusak. Dan hendaknya ada anggota DPR pengawasan langsung dari KPK dapat menimbulkan kisruh antara DPR dan masyarakat digunakan untuk kepentingan masyarakat sebab merugikan negara dan berpotensi diselewengkan digunakan untuk kepentingan masyarakat
81 n
sebab Indonesia memang memerlukan dana tersebut. Pada realisasinya mohon ada pengawasan dana aspirasi memang sangat diperlukan untuk membantu pertumbuhan ekonomi daerah memajukan daerah tertinggal, mengatasi kemiskinan, dan kesejahteraan rakyat daerah
82 n
setuju bila administrasinya transparan
79 n 80 n
83
n
84
n
85 n 86 n 87
n
88 n 89
n
90 n 91 n 92 n 93 94 n 95 n 96 97 98
n
n n n
menghabiskan dana pemerintah pusat karena bnyak rakyat yang masih kesusahan dan anggota DPR sudah mapan hidupnya untuk membangun desa untuk pengadaan pompa air agar tidak terjadi kelangkaan air bersih terutama saat musim kemarau dana aspirasi ini hanya akla-akalan anggota DPR. Ujung-ujungnya pasti dibuat korupsi untuk pembangunan daerah agar daerah lebih maju dan lebih sejahtera tidak setuju sebab gaji DPR sudah banyak sebab banyak daerah tertinggal sulit untuk dibenahi karena infrastruktur belum memadai dan agar memajukan pemasaran hasil ekonomi di daerah untuk menyejahterakan rakyat kecil tanpa pandang bulu bisa menjembatani wilayah desa belum tentu DPR benar-benar menyalurkannya pada rakyat membantu APBD meningkatkan peran anggota dewan di daerah pemilihan tidak pro rakyat pemborosan uang negara kurang adil dalam pemilihan anggota DPR yang ada
digunakan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat. DPR tidak berhak atas satu rupiah-pun perlu adanya pengawasan dari anggota KPK harus diawasi penggunannya agar tidak terjadi pengeluaran dan yang sia-sia sebaiknya dana disesuaikan dengan kebutuhan rakyat terutama sektor bahan pangan gunakan untuk kepentingan rakyat dan untuk pembangunan Indonesia kedepannya pembangunan perumahan murah, membangun jalan di daerah terpencil, mengaliri listrik di pulau-pulau terluar Indonesia disalurkan untuk membangun desa, membantu siswa berprestasi, dan perumahan murah untuk rakyat miskin dana tersebut harus tepat sasaran pengajuan proyek melalui pengajuan proposal diketahui bupati untuk rakyat, utuk pembangunan rumah, selokan, sekolah, dan kebutuhan rakyat lainnya untuk daerah-daerah yang pendidikannya kurang, membanguan sekolah, buku, memperbaiki jalan pembuatan PDAM di daerah terpencil, saluran air agar tidak terjadi banjir, dan hendaknya ada pengawasan aliran dana membenahi dan membangun fasilitas negara meningkatkan perekonomian diberikan kepada rakyat yang memang membutuhkan digunakan untuk kepentingan daerah menggunakan tepat sasaran dan tidak pilih kasih membuat program yang terencana alokasi ke pembangunan fasilitas umum perbaikan infrastruktur desa
karena dana aspirasi untuk mengembalikan modal DPR negara masih membutuhkan untuk masyarakat banyak
n n
99 100 38
62
membangun infrastruktur di daerah terpencil 0
100
