“SEKARANG WAKTUNYA MEMBANGUN ORANG PAPUA AGAR MEREKA HIDUP UNTUK HIDUP” “SUMBANGAN PIKIRAN UNTUK MENGATASI DISKRIMINASI DAN INTOLERANSI INDONESIAN MENUJU INDONESIA YANG BERBHINEKA TUNGGAL IKA” OLEH :
LIEN MALOALI, SEKRETARIS EKSEKUTIF FOKER LSM PAPUA
PADA
KONFERENSI INFID “RE-DEMOKRATISASI EKONOMI, SOSIAL,DAN POLITIK UNTUK PEMBANGUNAN INKLUSIF.” HOTEL ROYAL KUNINGAN, RABU, 14 – 16 OKTOBER 2014, JAKARTA
312 Suku Total Penduduk OAP 1.460.846 (BPS 2005)
PEMEKARAN PROVINSI 1. PROVINSI PAPUA: 28 Kabupaten , 1 Kota • Wilayah Tanah Tabi: 5 Kabupaten 1 Kota • Wilayah Sairesi: 4 Kabupaten • Wilayah Ha Anim: 4 Kabupaten • Wilayah La Pago: 9 kabupaten • Wilayah Me Pago: 6 Kabupaten 2. PROVINSI PAPUA BARAT: 13 Kab, 1 Kota • Wilayah Doberay: 10 Kabupaten, 1 Kota • Wilayah Bomberay: 3 Kabupaten
WILAYAH KERJA FOKER: 5 REGIO
REGIO PANTAI UTARA: 26 PARTISIPANT REGIO TELUK CENDERAWASIH: 30 PARTISIPANT REGIO KEPALA BURUNG: 29 PARTISIPANT REGIO SELATAN: 14 PARTISIPANT REGIO PEG. TENGAH & TIMIKA: 14 PARTISIPANT
TIPOLOGI PELAKU PEMBANGUNAN DI PAPUA MENURUT MASYRARAKAT KAMPUNG
PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG PEMBANGUNAN
WACANA KEGAGALAN PEMBANGUNAN MENURUT MASYARAKAT KAMPUNG • • • • • • • • • • • • • • • • • •
“LUKA YANG MENDALAM” “PENJARAHAN DAN PRAKTEK PERAMPASAN TANAH” “PRAKTEK KKN (KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME)” “KEBUTUHAN YANG TERABAIKAN”, “PRESPEKTIF PEMBANGUNAN YANG TERABAIKAN” “BERDASARKAN ISU, BUKAN KEBUTUHAN” “PEMBERDAYAAN DI PERSIMPANGAN JALAN (ANTARA PRESPETIF ETIK DAN PRESPEKTIF EMIK)” “MASYARAKAT HANYA JADI PENONTON” “PRAKTEK PILIH KASIH DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN” “MASYARKAT CAPEK DENGAN MUSRENBANG” “JANJI-JANJI PEJABAT PUBLIK TINGGAL JANJI” “TIDAK TUNTASNYA PENANGANAN BENCANA ALAM” “UPAYA PENYELAMATAN YANG SIA-SIA ” “KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS YANG TIDAK JELAS” “PENGABDIAN YANG FENOMENAL; GURU, MANTRI, BIDAN, TENAGA PENYULUHAN, PENDAMPING” “TIDAK TEPAT SASARAN” “BUKAN KEMANDIRIAN YANG TERBANGUN TETAPI KETERGANTUNGAN” “OTSUS GAGAL”
REKOMENDASI KAJIAN PEMBANGUAN •
OTONOMI KAMPUNG; YANG DIDUKUNG DENGAN TERFASILITASINYA PRUMUSAN RPJMK (RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KAMPUNG DAN APBK (ANGGARAN PEMDAPATAN BELANJA KAMPUNG, INTEGRASI BERBAGAI BERBAGAI PROGRAM YANG MASUK KE KAMPUNG, MEMBERIKAN KEPERCAYAAN TEERHADAP MASYARAKAT KAMPUNG SEBAGAI SUBYEK PEMBANGUNAN, SEDANGKAN PARA PELAKU PEMBANGUNAN LAINNYA SEPERTI SKPD, NGO HARUS BERPERAN SEBAGAI ‘PELINDUNG’ (MONITORING DAN EVALUATOR) DAN ‘PEMBINA’ (FASILITATOR, ASISTENSI DAN KONSULTAN DI DALAM PEMBANGUNAN).
•
PEMBENTUKAN FORUM KEPALA PEMERINTAHAN KAMPUNG.
•
WALAU ADA BERBAGAI AGENDA POLITIK YANG AKAN DISELENGGARAKAN DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI PAPUA, TETAPI PROSES PEMBANGUAN KE ARAH YANG LEBIH BAIK HARUS TETAP DIUPAYAKAN OLEH BERBAGAI PELAKU PEMBANGUNAN DI PAPUA.
•
ISU PENYELEMATAN MANUSIA PAPUA, TIDAK HANYA DILIHAT DARI PADA ISU HUTAN SAJA TETAPI JUGA PADA ISU LAINNYA, TERUTAMA YANG BERPOTENSI TERHADAP ISU YANG SECARA LANGSUNG ATAU PUN TIDAK LANGSUNG KE ARAH PEMUSNANAN ETNIS.
KAMPUNG,
UNTUK
PENGUATAN
1. 1.
2.
PERTAMA: MASALAH EKONOMI DALAM PEMBANGUNAN DI PAPUA
MAKRO EKONOMI; INVESTASI BERSKALA BESAR MELALUI: KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI BERSKALA BESAR • KONSEP PERENCANAAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN EKONOMI (MP3EI) TANPA MEMPERSIAPKAN MASYARAKAT UNTUK DAPAT MENENTUKAN SIKAP KETERLIBATANNYA • KASUS-KASUS EKSPANSI PERKEBUNAN SAWIT YANG BERDAMPAK PADA PERAMPASAN TANAH DAN HILANGNYA SUMBER PENGHIDUPAN MASYARAKAT ADAT PAPUA, SEPERTI MIFEE DI MERAUKE DAN RENCANA AGROPOLITAN DI FAKFAK (BOMBERAY) DAN RENCANA PERKEBUNAN SAWIT DIBERBAGAI TEMPAT LAINYA DI PAPUA. • PERTAMBANGAN MIGAS, CONTOH: GENTING OIL DI BOMBERAY DAN RENCANA 6 BLOK SAMAY; FAKFAK – KAIMANA) • PERTAMBANGAN NON MIGAS, CONTOH: EMAS DI DEGEUWO, BATU BARA DI YAHUKIMO DAN LAINYA. KONSEP PENGEMBANGAN EKONOMI KERAKYATAN DALAM KEBIJAKAN OTSUS • BELUM NAMPAK SUATU KONSEP EKONOMI KERAKYATAN YANG DISEPAKATI BERSAMA BAIK OLEH PEMERINTAH, DPR, MRP YANG BERJANGKA PANJANG DENGAN TUJUAN TERWUJUDKNYA SUATU KEMANDIRIAN MASYARAKAT DENGAN MEMANFAATKAN POTENSI SUMBER PENGHIDUPAN MEREKA SECARA BERKELANJUTAN. • BANYAKNYA KONSEP EKONOMI KERAKYATAN YANG DIKEMBANGKAN, NAMUN TIDAK BERPIHAK KEPADA PENGUATAN DAYA SAING • PEMBERDAYAAN BAGI ORANG ASLI PAPUA; BAIK DARI TINGKAT KAMPUNG HINGGA ASOSIASI-NYA DI KOTA (PENGUSAHA ASLI PAPUA), TIDAK PERNAH TERREALISASI, KARENA SARAT DENGAN BERBAGAI KEPENTINGAN
MIFEE DALAM PERENCANAAN TATA RUANG KABUPATEN MERAUKE
PENAMBANGAN EMAS DEGEUWO
PENAMBANGAN EMAS DI DEGEUWO, KABUPATEN PANIAI
MOBILITAS, AKTIFITAS PENAMBANGAN DAN CONTOH EMAS DEGEUWO
EMAS DEGEUWO
RATAPAN DARI DEGEUWO “KAMI HANYA PENONTON SETIA” ELIA ANOKA, WARGA DUSUN TAYAGA (KAMPUNG NOMOUWODIDE, DEGEUWO, SABTU, 17/9/2013)
TUHAN MEMBERI KAMI KEKAYAAN ALAM YANG BERLIMPAH, SATU DIANTARANYA ADALAH EMAS. TAPI SELAMA INI EMAS MENJADI MILIK ORANG LUAR. KAMI HANYA PENONTON SETIA, KALAU KAMI MAU DULANG, DORANG LARANG KAMI. POLISI DAN TENTARA YANG DIPASANG OLEH PIHAK PENGUSAHA DAN PERUSAHAAN DI SEKITAR LOKASI PENDULANGAN, BIASA USIR PAKSA KAMi … KAMI HANYA DAN HARUS MENONTON EMAS DARI TANAH KAMI PERGI”
KABUPATEN FAK-FAK AKAN MENJADI MIFEE KEDUA SAWIT DAN HTI DI LUAR MEGA PROYEK AGRO POLITAN MEMANFAATKAN KAWASAN HUTAN PRODUKSI, SEDANGKAN PROYEK AGRO POLITAN MENGGUNAKAN KAWASAN HUTAN KOSERVASI • •
• •
PT. RIMBUN SAWIT PAPUA; BOMBERAY GROUP RAJA GARUDA MAS (PULP DI RIAU) DENGAN 3 ANAK PERUSAHAANYA UNTUK AREA KONSESI (BEKASNYA) HPH PRABU ALASKA, INDSTRI HTI350.000 HEKTAR; 1) FAKFAK ANUGERAH ABADI UPPHHK 2) KREASI PERMATA HIJAU (2 TAHAP SIDANG PEMBAHASAN AMDAL UNTUK HTI PULP (AKASIA MANGIUM), SEPERTI DI RIAU 3) KESATUAN MAS ABADI BPKH (SUDAH ADA REKOMENDASI DARI PROVINSI) SALIM GROUP; PT MAYORA JAGUNG (TROPICANA SLIM) MEDEA GROUP BERMAINYA APA? BELUM JELAS, INTINYA IKUT DALAM AGROPOLITAN-
PENGEMBANGAN MIGAS : MIGAS (6 BLOCK), PERUSAHAAN YANG AKAN MENGELOLA, DIANTARANYA: 1) BP TANGGU 2) EMI ARGUNI 3) PT. HESS; 2 BLOK 4) MURHY; 2 BLOCK DARI SAMAI 2 – 4 5) CEVRON (AMERIKA); 2 BLOK 6) PT. SWASARANA; DARI DEKAT BINTUNI – BOMBERAY DAN KARAS
KEDUA: MASALAH POLITIK DALAM PEMBANGUNAN DI PAPUA 1. BERBAGAI KASUS PELANGGARAN HAM DAN TUNTUTAN PENYELESAIAN. 2. SEKITAR KEBIJAKAN OTSUS DI PAPUA • PERDASUS/PERDASI YANG BELUM MAKSIMAL DITERAPKAN • PENGANGKATAN 14 KURSI DAN PARTAI POLITIK LOKAL DI PAPUA, YANG SAAT INI PERDASUSNYA MENJADI POLEMIK DI PAPUA. • DIKOTOMI KEBIJAKAN OTSUS DAN OTSUS PLUS. 3. PEMEKARAN DAERAH DAN BERBAGAI DAMPAKNYA; MASALAH/KONFLIK SOSIAL, KONFLIK TAPAL BATAS, KORUPSI. • RENCANA PEMEKARAN KABUPATEN YANG BELUM TERLAKSANA; KABUPATEN GRIME NAWA (JAYAPURA); KABUPATEN NUMFOR (BIAK NUMFOR), DAN LAINYA • DENGAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG PERDESAAN NO. 6 TAHUN 2014 (SETIAP KAMPUNG AKAN MENDAPAT DANA MINIMAL 1 MILYAR), KECENDERUNGANYA AKAN TERJADI PEMEKARAN KAMPUNG YANG NANTINYA AKAN LEBIH MENDUKUNG PEMEKARAN DISTRIK, KABUPATEN DAN SKENARIO PEMEKARAN PROVINSI. • ADA SKENARIO PEMEKARAN PROVINSI; PAPUA TENGAH, PROVINSI PAPUA BARAT DAYA, PROVINSI PAPUA SELATAN, PROVINSI PAPUA TELUK CENDERAWASIH, PROVINSI NEW GENOVA, PROVINSI TABI/PAPUA.
4. MASIH KUATNYA STIKMA OPM BAGI MASYARAKAT. 5. PENEMPATAN MILITER DI KAMPUNG-KAMPUNG, ATAU PUSAT KEGIATAN INVESTASI. 6. BELUM BERANINYA PEMERINTAH MENGAKUI SECARA LEGAL HAK MILIK ORANG PAPUA. 7. DUALISME KEPEMIMPINAN DI TINGKAT KAMPUNG (kepala adat/ondofolo dgn kepala kampung) HAL INI MENGHAMBAT BERBAGAI PENGAMBILAN KEPUTUSAN PADA TK KAMPUNG. 8. PENGELOLAAN SDA (INVESTASI) JARANG SEKALI TERJADI MUSYAWARAH DENGAN PIHAK ADAT. 9. MARAKNYA KONFLIK PASKAH PILKADA LEGISLATIF (APRIL 2014) BERBAGAI KASUS PENEMBAKAN; ANTARA GERAKAN PERLAWANAN (PAPUA MERDEKA) DAN TNI/POLRI DIBERBAGAI TEMPAT DI PAPUA DAN DAMPAKNYA; STIGMATISASI, PENYISIRAN APARAT DAN KORBAN MASYARAKAT LAINYA. • POLEMIK PEMUNGUTAN SUARA DENGAN MENGGUNAKAN NOKEN SEBAGAI PENGGANTI KOTAK SUARA DI DAERAH PEGUNUNGAN TENGAH PAPUA • PLENO PERHITUNGAN SUARA, ADA PIHAK YANG MERASA DIRUGIKAN • BANYAK KASUS YANG DIAJUKAN KE MK, TETAPI TIDAK CUKUP BUKTI DAN SAKSI. • AKSI DEMO RATUSAN MASSA DI KANTOR GUBERNUR PROVINSI PAPUA (FORUM PEDULI DEMOKRASI PEMILU LEGISLATIF) SE-PEGUNUNGAN TENGAH MENUNTUT GUBERNUR PAPUA, LUKAS ENEMBE, SIP, MH, AGAR TIDAK MNGELUARKAN SURAT KEPUTUSAN PELATIKAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SE PEGUNUNGAN TENGAH. INFORMASI TERKINI (BINTANG PAPUA, JUMAT, 10 OKTOBER 2014);
10. MARAKNYA BERBAGAI KASUS KORUPSI DI KALANGAN BIROKRAT YANG MASIH BERNUANSA POLITIS. • BUPATI • PIMPINAN SKPD • PENGUSAHA • DAN LAINYA 11. RATUSAN RIBU, BAHKAN LEBIH DARI 1 JUTA HEKTAR TANAH DAN HUTAN SEBAGAI SUMBER PANGAN, TEMPAT OBAT-OBATAN, TEMPAT SAKRAL YANG DIKOMERSILKAN KEPADA INVESTOR MELALUI RT/RW (RENCANA TATA RUANG WILAYAH) OLEH PEMERINTAH DAERAH, TANPA SEPENGETAHUAN MASYARAKAT ADAT SEBAGAI PEMILIKNYA. • SEPERTI SAAT INI YANG SEDANG DIADVOKASI OLEH PARTISIPAN DAN MITRA DI PROVINSI PAPUA BARAT; 1.836.327 HEKTAR
KETIGA: MASALAH SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DI PAPUA 1. MASALAH LINGKUNGAN HIDUP • PENGRUSAKAN HUTAN DAN SUMBER-SUMBER PENGHIDUPAN MASYARAKAT ADAT PAPUA DALAM SISTEM DAN TATA RUANG DAERAH MELALUI INVESTASI BERSKALA BESAR YANG BERDAMPAK PADA KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN PERUSAHAAN, KONFLIK ANTARA MASYARAKAT DENGAN APARAT KEAMANAN (PELANGGARAN HAM), KONFLIK HORIZONTAL ANTARA MASYARAKAT, MUNCULNYA LOKALISASI PROSITUTUSI, PEREDARAN MIRAS, HIV/AIDS, KDRT, HINGGA KASUS GIZI BURUK ANAK, BAHKAN MASYARAKAT DIINTIMIDASI UNTUK MELAKUKAN PENOLAKAN TERHADAP LSM. • PUNAHNYA FLORA/FAUNA BERNILAI BUDAYA BAGI MAP • KESADARAN MEMPERTAHANKAN HUTAN ALAM SEBAGAI SUMBER PENGHIDUPAN BELUM MENJADI DASAR PEMBANGUNAN DAERAH. • PERUBAHAN IKLIM LOKAL MEMICU CUACA EXTRIM BERSAMPAK PADA TERJADINYA BANJIR YANG SERING TERJADI DIBEBERAPA DAERAH PERKOTAAN DI PAPUA (DI JAYAPURA) DAN PENANGANAN MASALAH SAMPAH. • MOBILISASI SPESIS GENETIKA FLORA DARI SATU DAERAH, PULAU BAHKAN BENUA KE PAPUA ADALAH SUATU PENGRUSAKAN SISTEM SPECIS GENETIKA FLORA DAN FAUNA PAPUA • MASYARKAT ADAT PAPUA TIDAK DIARAHKAN UNTUK MEMBERDAYAKAN POTENSI SUMBER-SUMBER PENGHIDUPAN ASLI DALAM PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN 2. ..
LANJUTAN MASALAH SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DI PAPUA….. 2. KONFLIK ANTARA MASYARAKAT • PERANG SUKU DALAM KOMUNITAS MASYARAKAT PAPUA • KONFLIK ANTAR MASYARAKAT (PAPUA DAN NON PAPUA). 3. TINGGINYA KASUS HIV DAN AIDS • PREVALENSI PENYEBARANYA YANG LEBIH TINGI TERJADI DI MASYARAKAT PAPUA • PENANGGULANGANYA; LSM-LSM LOKAL YANG MENANGANI ISU TERSEBUT SAAT INI, SULIT MENGKASES DANA UNTUK MELANJUTKAN PROGRAMNYA.. 4. KEPENDUDUKAN • PERTAMBAHAN PENDUDUK; ARUS MIGRASI YANG TIDAK TERKENDALI • PERTUMBUHAN; PENDUDUK ASLI ORANG PAPUA (KELAHIRAN), BELUM DIKETAUHI, TERKAIT DENGAN HAL ITU ADA VAIASI DATA, KARENA METODE DAN KEPENTINGAN YANG BERBEDA, ADA DUGAAN KUAT TELAH TERJADI DEPOPULASI DI TANAH PAPUA. • BPS PROVINSI PAPUA PERNAH MELAKUKAN PENDATAAN DI TAHUN 2010 , TETAPI HANYA DIPUBLIKASIKAN SELAMA 3 HARI, KARENA ADA PIHAK YANG MERASA TERGANGGU DENGAN DATA TERSEBUT, HAL INI TELAH DILAKUKAN JUGA DI PROVINSI PAPUA BARAT. (HASIL DISKUSI DENGAN PARTISIPAN DAN MITRA), SANGAT DISAYANGKAN BAHWA, DATANYA TIDAK DIPUBLIKASI (UNTUK KEPENTINGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENERAPAN AFIRMATIC ACTION) • MASIH TINGGINYA TINGKAT KEMATIAN IBU HAMIL/MELAHIRKAN DAN ANAK BALITA SERTA TINGINYA KASUS KDRT
LANJUTAN MASALAH SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DI PAPUA….. 5. PEREDARAN MIRAS DAN KEBIJAKANYA (REGULASI) YANG MASIH TARIK ULUR MEMBERI KONTRIBUSI PADA PAD (PENDAPATAN ASLI DAERAH) PELARANGAN ATAU PEMBATASAN (PENGATURANYA) 6. KECENDERUNGAN DONOR DAN ATAU MELALUI LSM NASIONAL UNTUK BEKERJA LANGSUNG KE PAPUA 7. BELUM TERAKOMODIRNYA MASYARAKAT SIPIL SEBAGAI MITRA PEMBANGUNAN: PADAHAL YANG MELAKUKAN PENDAMPINGAN SAMPAI KE KAMPUNG-KAMPUNG BAHKAN DAERAH YANG TERPENCIL SELAMA INI ADALAH LSM. 8. KESEHATAN: KONDISI KESEHATAN MASYARAKAT DARI ASPEK GIZI DAN LINGKUNGAN MASIH MEMPRIHATINKAN; 9. PENDIDIKAN: KONDISI PENDIDIKAN MASYARAKAT TERUTAMA PENDIDIKAN DASAR DAN LANJUTAN MASIH MEMPRIHATINKAN. HAMPIR DI SETIAP KAMPUNG ADA ANAK USIA SEKOLAH YANG PUTUS SEKOLAH , TERUTAMA ANAK PEREMPUAN, DENGAN LATARBELAKANG EKONOMI KELUARGA, PERGAULAN BEBAS, SEHINGGA HARUS KAWIN DIUSIA DINI. DI LAIN TEMPAT ADA CERITA MENARIK YAITU ANAKANAK YANG PUTUS SEKOLAH BERINISIATIF UNTUK MENGAJAR MEMBACA DAN MENULIS KEPADA ADIK-ADIK DAN ANAK-ANAK MEREKA, KARENA MINIMNYA GURU, AKIBAT MARAKNYA PEMEKARAN BERIMBAS KEPADA GURU-HRU YANG DIPROMOSI MENJADI PEJABAT DIBERBAGAI SKPD WILAYAH PEMEKARAN.
KASUS KEMATIAN IBU HAMIL DI PROVINSI PAPUA TAHUN 2013 NO.
KABUPATEN/KOTA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
KAB. MERAUKE KAB.JAYAWIJAYA KAB. JAYAPURA KAB. NABIRE KAB.YAPEN KAB. BIAK NUMFOR KAB.PANIAI KAB .PUNCAK JAYA KAB. MIMIKA KAB .BOVEN DIGOEL KAB. MAPPI KAB. ASMAT KAB. YAHUKIMO KAB. PENG.BINTANG KAB. TOLIKARA KAB. SARMI KAB. KEEROM KAB.WAROPEN KAB. SUPIORI KAB. MAMBERAMO RAYA KAB. NDUGA KAB. LANNY JAYA KAB . MAMBERAMO TENGAH KAB. YALIMO KAB. PANCAK KAB. DOGIYAI KAB. INTAN JAYA KAB. DEIYAI KOTA JAYAPURA PAPUA
JUMLAH KEMATIAN IBU PERDARAHAN
10 7 4 21 0 0 3 0 5 0 12 3 0 5 0 1 3 2 0 1 0 0 0 3 0 8 0 0 8 96
4 2 0 1 0 0 2 0 3 0 6 2 0 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 5 38
JUMLAH KEMATIAN IBU SEBAB KEMATIAN HYPERTENSI DALAM KEHAMILAN
INFEKSI
ABORTUS
PARTUS LAMA
LAINLAIN
3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 7
3 1 3 19 0 0 0 0 1 0 2 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 39
0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
KASUS HIV DAN AIDS DI PROVINSI PAPUA PER 31 DESEMBER 2013 KABUPATEN/KOTA BIAK BOVEN DIGOEL DEIYAI DOGIYAI INTAN JAYA JAYAPURA JAYAWIJAYA KEEROM KEP.YAPEN KOTA JAYAPURA MAPPI MERAUKE MIMIKA NABIRE PANIAI PUNCAK JAYA SUPPIORI TOLIKARA YAHUKIMO ASMAT PENG.BINTANG SARMI MAM. RAYA WAROPEN PUNCAK LANI JAYA MAMBERAMO TENGAH NDUGA YALIMO TOTAL
HIV 60 20 33 0 0 631 248 4 91 379 10 909 2071 1596 101 2 14 1 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6188
AIDS 528 25 30 35 2 824 1232 32 224 2900 89 730 1592 1427 95 17 14 62 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9862
∑ 588 45 63 35 2 1455 1480 36 315 3279 99 1639 3663 3023 196 19 28 63 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16050
MATI 135 12 12 0 0 196 160 5 102 172 20 124 159 84 31 4 2 3 4 0 O 0 0 0 0 0 0 0 0 1225
LANJUTAN MASALAH SOSIAL DALAM PEMBANGUNAN DI PAPUA….. 10. KETRAMPILAN MASYARAKAT UNTUK MENGELOLA SDA PUN MASIH SANGAT RENDAH. DALAM PENGEMBANGAN SDM MASIH ADA DISKRIMINASI ANTARA ANAK M.A DAN ANAK-ANAK PEJABAT PEMERINTAH. 11. ADANYA USAHA SECARA TERUS MENERUS UNTUK MENGHANCURKAN SISTEM SOSIAL-BUDAYA MASYARAKAT ADAT DI PAPUA; ( komunal individual). 12. KURANGNYA DUKUNGAN PEMERINTAH UNTUK MENGEMBANGKAN BUDAYA LOKAL . 13 DI BEBERAPA TEMPAT TERJADI TEKANAN UNTUK TIDAK MENGGUNAKAN BAHASA LOKAL. (curiga), 14 MAS KAWIN: PEMBAYARAN MASKAWIN TINGGI YANG DIPANDANG SEBAGAI NILAI EKONOMI.
STRATEGI AVOKASI FOKER (FORUM KERJASAMA) LSM PAPUA
“SEBAGAI STRATEGI & SOLUSI”
PERAN ADVOKASI FOKER LSM PAPUA ‘STRATEGI DAN SOLUSI’ DENGAN KERANGKA ADVOKASI SEBAGAI BERIKUT: 1. IDENTIVIKASI ISSU STRATEGIS (PENDEKATAN ISU DAN KASUS) 2. MENETAPKAN TARGET ADVOKASI 3. IDENTIFIKASI AKTOR (NASIONAL, PAPUA (WILAYAH) DAN INTERNASIONAL) 4. ANALISIS / RISET 5. PEMBENTUKAN TIM INTI DAN PARA AHLI. 6. PEMBENTUKAN ALIANSI STRATEGIS DAN TAKTIS 7. PEMBAGIAN PERAN (PENGORGANISASIAN MASYARAKAT, MEMPERLUAS DUKUNGAN PUBLIK, MEMPENGARUHI AKTOR-AKTOR PENGAMBIL KEBIJAKAN) 8. MEKANISME KERJA (STRUKTUR, KOORDINASI, CARA KOMUNIKASI DALAM GERAKAN) 9. STRATEGI ADVOKASI; – MEMPENGARUHI PARA PIHAK UNTUK MEMPEROLEH DUKUNGAN (AKTOR, METODE, ALAT, WAKTU) – MEMPERLUAS DAN MEMPEROLEH DUKUNGAN PUBLIK (KEMASAN ISSU, METODE, ALAT, WAKTU) – MEDIA ADVOKASI (JUBI, WBESITE, SMS, DIALOG INTERAKTIVE DI RADIO, TELEVISI), – KAMPANYE DAN SOSIALISASI 10. PENGORGANISASIAN MASYARAKAT (AKTOR, METODE, ALAT, WAKTU) DLL. 11. ANALISIS SWOT SECARA RUTIN 12. KONSEP TANDING/ALTERNATIF: 13. MONITORING DAN EVALUASI TERHADAP TARGET ADVOKASI;
PEMIKIRAN PEMBANGUNAN YANG INKLUSIF BUKAN HANYA UNTUK KEPENTINGAN SISTEM DEMOKRASINYA SAJA 1. DI BIDANG EKONOMI • DALAM KONTEKS MAKRO EKONOMI; PERLU DIGAGAS MODEL INVESTASI DI PAPUA YANG TIDAK MERUGIKAN MASYARAKAT ADAT SEBAGAI PEMILIK TANAH (YANG SELAMA INI TERJADI DI PAPUA ADALAH PEMISKINAN AKUT; YANG TIDAK TERSEMBUHKAN). • DALAM KONTEKS MIKRO EKONOMI, KEMANDIRIAN; KONSEP PEMBERDAYAAN DENGAN PENDEKATAN TOKOH; PETANI YANG CERDAS, NELAYAN YANG KUAT, PEDAGANG YANG ULET. PENGUSAHA YANG BIJAK, SPEKULAN YANG ‘OPORTUNI’/MEMUTAR UANGNYA DALAM KEGIATAN EKONOMI YANG RESIKO RUGINYA KECIL/MAMPU KENDALIKAN. 2. DI BIDANG POLITIK • MENDORONG UPAYA-UPAYA PENYELESAIAN MASALAH PAPUA YANG BERMARTABAT DAN ATAU DALAM BENTUK ADVOKASI LAINYA YANG TIDAK MEMBUAT MASALAH BARU. • PEMBERLAKUAN KEBIJAKAN OTSUS YANG PRO RAKYAT DAN KEBIJAKAN LAINYA YANG MENEMPATKAN BERBAGAI ASET YANG DIMILIKI SEBAGAI MODAL UNTUK POLITIK MENSEJAHTERAHKAN DAN MEMAKMURKAN RAKYAT, BUKAN UNTUK POLITIK YANG JUSTRU MENCIDERAI (KORUPSI, PERAMPASAN TANAH DAN MEMBUNUH) RAKYAT.
3. DI BIDANG SOSIAL • PENDEKATAN STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH/ KONFLIK/ KASUS MENSINERGIKAN KEPENTINGAN DAN KEBUTUHAN MASY. ASAL PAPUA DAN PELUANG KERJASAMA DENGAN MASY. BUKAN ASAL PAPUA, YANG MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASY. ASLI PAPUA. • MENGANGKAT KEMBALI SISTEM OTONOMI KAMPUNG; OTONOMI KAMPUNG YANG DITANDAI DENGAN KAMPUNG MEMILIKI: 1) RT/RWK (RENCANA TATA RUANG WILAYAH KAMPUNG). 2) RPJMK (RENCANA PEMBANGUNAN JARAK MENENGAH KAMPUNG). 3) PERKAM (PERATURAN KAMPUNG).
4. KHUSUSNYA SISTEM PEMERINTAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA YANG SARAT DENGAN PRAKTEK KORUPSI
•
• • •
REALITANYA WALAUPUN ADA REGULASINYA BELUM MENJADI EFEK JERAH, TETAPI KASUS KORUPSI SEMAKIN MARAK PADA SEMUA LINI, BAHKAN URUSAN AGAMA DAN DIKALANGAN PENEGAK HUKUM YANG SEHARUSNYA MENJADI TELADAN BISA TERLIBAT DALAM KEJAHATAN TERSEBUT. BISA JADI INI KARENA SISTEMNYA SANGAT MEMUNGKINKAN PEJABAT PUBLIK UNTUK MELAKUKAN KORUPSI. TIDAK BERLEBIHAN JIKA ADA UNGKAPAN; KORUPSI TELAH MENJADI BUDAYA DALAM MENJALANKAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN. JIKA PEMBERANTASANYA MELALUI HUKUM DAN AGAMA SUDAH TIDAK LAGI MEMPAN, UNTUK MENGHILANGKAN BUDAYA KORUPSI TERSEBUT; MELALUI PENDEKATAN SOSIAL; ATAU REKAYA SOSIAL MAKA PEMBERSIHANNYA HARUSLAH MELALUI ORANG BARU YANG BERSIH DAN BUKAN PEMAIN LAMA, SEHINGGA TIDA MEMPUNYAI BEBAN UNTUK MEMBASMI KORUPSI DALAM SISTEM.
SUMBANGAN PEMIKIRAN JAYAPURA, 05 JUNi 2014
SEJAK BERINTEGRASI DENGAN REPUBLIK INDONESIA HINGGA KINI, BERBAGAI KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMERINTAH TELAH DILAKSANAKAN DI TANAH PAPUA. PENERAPAN TERSEBUT TELAH MEMARJINALISASI ORANG ASLI PAPUA DENGAN TERJADINYA DEGRADASI SUMBER-SUMBER DAYA ALAM KHSUSUNYA SUMBERSUMBER PENGHIDUPAN DAN PELANGGARAN HAM BERAT. PENANGANAN MASALAH-MASALAH TERSEBUT SAMPAI KINI BELUM MEMBERIKAN RASA KEADILAN BAGI MASYARAKAT ASLI PAPUA. OLEH KAREN ITU, KAMI ORGANISASI MASYARAKAT SIPIL YANG BEKERJA UNTUK PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT PAPUA DAN SUMBER-SUMBER PENGHIDUPANNYA, DENGAN INI MENYAMPAIKAN SUMBANGAN PEMIKIRAN UNTUK MENJADI PERHATIAN CALON PRESIDEN REPUBIK INDONESIA PERIODE 2014–2019, SEHUBUNGAN DENGAN KEBIJAKAN DAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI PAPUA DAN PROVINSI PAPUA BARAT, ANTARA LAIN: •
• • • •
MELAKSANAAN UNDANG-UNDANG OTONOMI KHUSUS YANG MURNI DAN KONSEKWEN MENUNTASKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN HAM BERAT DI TANAH PAPUA MEMBERI RUANG DIALOG PAPUA - JAKARTA MELAKUKAN PEMBERANTASAN PRAKTEK-PRAKTEK KORUPSI MULAI DARI PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH, KABUPATEN SAMPAI PADA TINGKAT DISTRIK. MELINDUNGI HUTAN MASYARAKAT ADAT DI INDONESIA, KHUSUSNYA HUTAN MASYARAKAT ADAT PAPUA YANG MENJADI PARU-PARU DUNIA.
DEMIKIAN LEMBAR SUMBANGAN PEMIKIRAN INI KAMI BUAT UNTUK MENJADI MASUKKAN BAGI CALON PRESIDEN RI.
TERIMA KASIH…!
