SEKAPUR SIRIH Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita diberikan kesehatan dan keselamatan serta selalu dalam lindungan-Nya. Sejak awal kelahirannya pada tanggal 17 Juni 1956, penerbangan Angkatan Laut telah menunjukkan dharma bakti bagi Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berbagai operasi militer untuk perang (OMP) maupun operasi militer selain perang (OMSP) telah mewarnai pengabdian penerbangan Angkatan Laut, antara lain Operasi Trikora, Dwikora, Jayawijaya, Penumpasan PGRS/Paraku, Seroja, Surya Bhaskara Jaya, bantuan kemanusiaan Tsunami dan gempa bumi di Nangroe Aceh Darussalam/Nias, pencarian dan evakuasi korban pesawat Air Asia QZ 8501 serta penugasan operasi lainnya. “Jangan sekali-kali melupakan sejarah”, adalah sebuah ungkapan yang mengajak kita untuk mengingat kembali masa kejayaan yang telah diukir oleh para pendahulu penerbangan Angkatan Laut, untuk selanjutnya agar dapat kita jadikan sebagai cerminan, pelajaran dan pedoman di dalam membulatkan tekad membangun kekuatan Penerbangan Angkatan Laut yang berkelas dunia dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim. Semoga Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita dalam mengemban tugas pengabdian kepada bangsa dan Negara tercinta, amin. Sekian dan terima kasih Dharma Jalakaca Putra Jalesveva Jayamahe Komandan Puspenerbal,
Sigit Setiyanta Laksamana Pertama TNI
1
SEJARAH SINGKAT PENERBANGAN ANGKATAN LAUT
Armada Angkatan Laut Amerika di Pearl Harbour, Hawai, porak poranda setelah diserang oleh pesawat terbang AL Jepang, yang diluncurkan dari kapal induk, 7 Desember 1941 Pada awalnya pembentukan Penerbangan Angkatan Laut termotivasi oleh hadirnya unsur-unsur udara Angkatan Laut di dunia dan adanya kepentingan strategis yang sejalan dengan kondisi geografis nusantara yang dituangkan oleh para tokoh Badan Keamanan Rakyat (BKR) Laut untuk perjuangan mempertahankan kemerdekaan RI. Oleh karenanya pada tanggal 4 Februari 1950 dibentuk Staf Penerbangan Angkatan Laut. Kemudian Pembentukan Penerbangan Angkatan Laut diawali dengan masa persiapan dari tahun 1950 hingga tahun 1956 dengan merekrut para pemuda Indonesia untuk dijadikan Penerbang. Pada 1950, ALRIS mengirim 33 orang taruna ke KIM dan 3 orang diantaranya A.H.K. Hamami, Soedarsono dan R.E.B.O. Tjokroadirejo yang ditunjuk untuk mengikuti pendidikan Penerbang di Koninklijk Instituut Voor de Marine (KIM) Belanda. Setelah mereka kembali ke tanah air, barulah dimulainya pembangunan Penerbangan Angkatan Laut. Namun, untuk dapat membangunnya diperlukan suatu cita-cita dasar, suatu filosofi dasar tentang Penerbangan Angkatan Laut yang dibangun. Para perintis Penerbangan Angkatan Laut yang waktu itu masih muda
usianya telah berhasil meletakkan filosofi yang diangkat dari pemahaman akan fungsi universal Penerbangan Angkatan Laut, yang disesuaikan dengan kondisi nyata bangsa dan Negara Indonesia, yaitu: Pertama-tama: Penerbangan Angkatan Laut yang akan dibangun harus dipahami sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Armada RI, sebagai kekuatan tempur Angkatan Laut Republik Indonesia dalam menyelenggarakan berbagai jenis operasi lautnya untuk menegakkan kedaulatan dan menegakkan hukum di laut. Kedua: Penerbangan Angkatan Laut perlu berpartisipasi dalam berbagai tugas operasi yang dilakukan Korps Marinir Angkatan Laut. Ketiga: Penerbangan Angkatan Laut menyediakan fasilitas angkutan taktis logistik dan personel bagi sistem pangkalan laut dan udara. Atas dasar filosofi itulah kemudian Penerbangan Angkatan Laut dibangun, dibina dan digunakan yang meliputi unsur pesawat terbang sebagai Alat Utama Sistem Senjata (Alut Sista), sumber daya manusia untuk awak pesawat, latihan terbang, perawatan, perbaikan, persenjataan, pergudangan, kesehatan maupun sistem pangkalannya.
2
ORGANISASI PENERBANGAN ANGKATAN LAUT 1.
PUSPENERBAL Pada tahun 1955, beberapa perwira muda yang memiliki pendidikan di bidang Penerbangan dan bertugas di kapal menyiapkan suatu organisasi untuk Penerbangan ALRI. Pada tanggal 17 Juni 1956 dengan surat keputusan KSAL No. 1.29.1.24 wadah itu terbentuk dengan nama Biro Penerbangan Angkatan Laut yang kedudukannya dibawah Staf Umum ALRI di Jakarta. Sebagai badan baru, Biro itu memperoleh satu ruang kantor kecil di Markas Besar Angkatan Laut di Jalan Gunung Sahari, Jakarta. Kapten Moedjono Poerbonegoro, perwira penerbang paling senior, mendapat kehormatan untuk memimpin Biro Penerbangan. Di tempat itulah para perwira perintis penerbangan ditampung dan disitulah mereka merancang masa depan Penerbangan Angkatan Laut. Hasil diskusi para perwira muda yang dimotori oleh R.E.B.O Tjokroadiredjo dan A.H.K. Hamami melahirkan program yang komprehensif untuk mewujudkan Penerbangan Angkatan Laut secara bertahap, dengan visi yang menjangkau jauh kedepan. Program itu secara garis besar meliputi : Ÿ Perekrutan personel penerbangan Ÿ Pengadaan pesawat terbang Ÿ Pembenahan Pangkalan Udara Morokrembangan, Surabaya sebagai pangkalan udara pertama dan sementara. Ÿ Pembangunan lapangan udara baru yang bertaraf internasional. Sejalan dengan penyempurnaan pokok-pokok organisasi dan prosedur ALRI, Biro penerbangan ALRI berubah menjadi Komando Penerbangan Angkatan Laut (Konerbal) pada tahun 1964. Pada tingkat organisasi Armada RI, Komando Jenis Udara (Kojenud) berubah menjadi Komando Udara Armada (Kudarma) pada 29 Maret 1966. Pada tahun 1970, Konerbal dirubah menjadi Staf Umum Angkatan Laut7/Udara (SUAL-7 Udara).
Tiga tahun kemudian istilah ini diganti lagi menjadi Staf Khusus Kasal bidang Penerbangan TNI AL (Susnerbal). Melalui reorganisasi TNI AL tahun 1976 Susnerbal diganti lagi menjadi Dinas Penerbangan TNI AL (Disnerbal). Akhirnya pada tanggal 13 Juni 2006 dalam rangka alih bina teknis seluruh komponen Penerbangan TNI Angkatan Laut maka Dinas Penerbangan Angkatan Laut (Disnerbal) berubah menjadi Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut (Puspenerbal) berdasarkan Keputusan Kasal Nomor Kep/6/VI/2006 tanggal 13 Juni 2006 yang berkedudukan di Juanda Surabaya.
Dhuaja Komando Penerbangan Angkatan Laut
3
Puspenerbal merupakan Badan Pelaksana Pusat (Balakpus) Mabesal yang mempunyai tugas pokok membina kekuatan penerbangan angkatan laut yang meliputi; Pengintaian Udara Taktis, Anti Kapal Permukaan, Anti Kapal Selam, Pendaratan Pasrat Lintas Helikopter, Dukungan Logistik Cepat dan Pengamatan Laut serta menyelenggarakan fungsi dukungan pesawat udara, pembinaan materiil, dan personel penerbangan TNI Angkatan Laut sebagai subsistem Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) dalam rangka penegakan kedaulatan dan hukum di laut.
2.
Helikopter latih EC-120 Colibri
a. Skuadron Udara 200 (Pesawat Latih) Flight markas adalah embrio skuadron 200 dibentuk pada tahun 1965 dengan kapten Slamet Winatapura sebagai komandannya. Pada waktu itu, Skuadron 200 diberi tugas khusus menerbangkan tamu VIP dengan menggunakan pesawat Grand Commander 689 F yang dibeli dari Amerika Serikat. Pada tanggal 3 Juni 1969 Skuadron Udara 200 diresmikan dengan tugas pokok memberikan pelatihan terbang bagi para penerbang agar selalu siap untuk melaksanakan tugas.
WING UDARA
Wing Udara sebagai Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut mempunyai tugas pokok membina kekuatan dan kemampuan tempur pesawat udara organik dalam rangka operasi laut sehari-hari dan operasi tempur laut, sehingga penugasan pesawat udara TNI AL dituntut untuk dapat melaksanakan patroli maritim, take off/ landing di KRI dan melaksanakan Search and Rescue (SAR) di laut guna mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut dalam rangka pertahanan negara di laut dalam Operasi Militer untuk Perang (OMP) dan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Saat ini Puspenerbal membawahi dua Wing Udara, yaitu: Ÿ Wing Udara 1 berkedudukan di Surabaya. Ÿ Wing Udara 2 berkedudukan di Tanjungpinang.
Helikopter NBO-105 sedang mendarat di KRI
4
b. Skuadron Udara 400 (Anti Kapal Selam). Berdasarkan surat keputusan Menpangal No. 540.20 pada tanggal 8 September 1965 di PUAL Djuanda, Skuadron Udara 400 resmi berdiri yang memiliki tugas pokok sebagai Skuadron Anti Kapal Selam (AKS) dan Angkut Ringan. Pada awal berdirinya Skuadron 400 diperkuat dengan helikopter MI 4 dengan nomor lambung ALV 415 Salon (angkut VIP) yang tiba dari Uni Sovyet pada akhir tahun 1963. Kemudian dalam tahun 1964 secara berturut-turut tiba 14 helikopter lainnya, terdiri dari 9 helikopter versi Anti Kapal Selam dan 5 buah Angkut Serbaguna. MI 4 versi AKS dilengkapi dengan sonobuoy dan bom laut (dept charge), sedangkan versi angkut serbaguna mampu membawa satu regu pasukan beserta perlengkapannya seberat 1000 kg dan dipersenjatai dengan senapan mesin kaliber 12,7 mm di gondolanya. Walaupun helikopter MI 4 dirancang mendarat di darat, namun pada November tahun 1965 Letnan Djoko Pramono dan Letnan Dhotarso berhasil mendaratkannya di atas geladak KRI Teluk Langsa yang ditambatkan di dermaga dalam rangka persiapan menuju ke daerah operasi konfrontasi dengan Malaysia di perbatasan Kaltim.
Pesud latih Bonanza G-36
Dalam perkembangannya skuadron 200 memiliki empat flight, yaitu : a. Flight I untuk melaksanakan ground training (pelatihan di darat) meliputi latihan dalam tugas (inservice training), baik untuk penerbang maupun awak darat (ground crew) b. Flight II bertugas menyelenggarakan pembinaan perorangan untuk awak pesawat fixed wing. c. Flight III bertugas menyelenggarakan pembinaan perorangan untuk awak pesawat rotary wing. d. Flight IV bertugas menyelenggarakan pembinaan kekuatan tempur skuadron udara 200.
Pesud latih King Air C 90 GTX Helikopter NBell-412 sedang mendarat di KRI
5
Helikopter Panther AS 565 MBe
Pesud Casa NC 212
Dari pemerintah Perancis, TNI AL menerima 3 buah pesawat helikopter Alloutte II yang diperbantukan pada Resimen Tjakrabirawa untuk tugas kawal udara/pengawalan (escort flight) Presiden, bukan untuk mengangkut presiden. Diantara tugas yang pernah dilakukan dan patut dicatat dalam sejarah adalah bahwa pada tanggal 11 Maret 1966 mereka menerbangkan para perwira tinggi, pemeran penting dalam peristiwa kelahiran Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) dari Jakarta ke Bogor.
perubahan politik yang terjadi pada 1965 menyebabkan kontrak itu batal. Sebagai gantinya didatangkan enam pesawat Dakota C 47, dua diantaranya dibeli dari KLM, satu dari Australia dan tiga dari US Air Force. Kemudian berturut-turut sejumlah 14 pesawat terbang Casa NC-212 dari IPTN dan dua pesawat buffalo DHC 5 D Emirat Arab memperkuat skuadron ini sejak 1984. Tugas pokok skuadron ini adalah memberikan dukungan logistik cepat, untuk penerjunan tempur pasukan, dan penerjunan cepat barang langsung ke medan tempur.
c. Skuadron Udara 600 (Angkut Taktis) Skuadron ini dibentuk pada 8 September 1965, setelah pemerintah menandatangani kontrak dengan Uni Sovyet untuk pembelian pesawat Ilyushin 14 sebanyak 12 pesawat yang diharapkan menjadi kekuatan pokok skuadron. Namun
Pesud Casa NC 212 sedang melaksanakan dukungan logistik cepat
d. Skuadron Udara 800 (Patroli Maritim) Skuadron ini dibentuk pada tanggal 28 Juli 1976 dilengkapi dengan pesawat patrol maritim. Pada awal berdirinya skuadron 800 ditandai dengan hadirnya empat pesawat Nomad type N-22 Search
Pesud CN-235 MPA
6
3.
Master buatan Government Aircraft Factory (GAF) Australia yang terbang ferry dari Australia. Mulai 1977 berturut-turut di fery dari Avalon, Australia 8 pesawat Nomad type N-22B, P-805 sampai P-812, kemudian disusul dengan 6 Nomad type Search Master L bernomor lambung P-813 sampai P-818 yang memiliki kelebihan lingkup radar 360 derajat, dibanding dengan type search master B yang hanya memiliki lingkup radar 180 derajat. Kemudian disusul empat pesawat lagi type N-22 search master B. pada dasa warsa 90-an, kekuatan Nomad ditambah lagi dengan kedatangan 20 Nomad Type N22 dan N- 24 yang berdaya angkut lebih besar. Penerbangan TNI AL bahkan boleh dikata, dijadikan bagian research and development Nomad produksi G.A.F. Pada sisi lain ada kebanggaan skuadron 800 yang patut dicatat. Pada tanggal 30 Juni 1978, di Lanudal Juanda, KSAL Australia menyerahkan piagam penghargaan atas nama pabrik pesawat Nomad, Government Aircraft Factory Australia, kepada salah seorang penerbang AL, Kapten Akip Masri M, penerbang pertama di seluruh dunia yang telah mencapai 1.000 jam terbang pada tipe pesawat Nomad. Saat ini skuadron 800 di perkuat oleh pesawat patroli maritim terbaru yaitu pesawat CN 235 MPA sebanyak 3 pesud.
FASHARKAN PESUD
Fasharkan Pesud sebagai Satuan Kerja (Satker) Pelaksana Pusat Penerbangan TNI Angkatan Laut mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pemeliharaan & perbaikan pesud serta material pendukungnya. Pemeliharaan tersebut meliputi pemeliharaan tingkat organik, tingkat menengah dan tingkat depo, Fasharkan Pesud berkedudukan di Surabaya. Fasharkan Pesud membawahi tiga bengkel yang dipimpin oleh Kepala Bengkel (Kabeng), yang terdiri dari: Bengkel Harpesud, Bengkel Harmat dan Bengkel Avionik.
Pemeliharaan fixed wing
Pemeliharaan rotary wing
Pesud CN-235 MPA
7
4.
surat keputusan KASAL No. 19/1/II tanggal 2 April 1960 dibentuklah Pangkalan Udara Angkatan Laut Morokrembangan (PUALAM) yang pertama. PUALAM diresmikan oleh pejabat Presiden RI / Perdana Menteri Ir. H. Djuanda pada tanggal 4 April 1960. Untuk mempersiapkan fasilitas pangkalan yang dapat mendukung pesawat militer ukuran besar dalam rangka perjuangan pembebasan Irian Barat (Papua) maka menetapkan Waru sebagai lokasi Pangkalan Udara untuk menggantikan PUALAM. Persiapan pembangunan berlangsung selama empat tahun, yaitu dari 1956 sampai 1960. Biro Penerbangan Angkatan Laut memutuskan untuk menangani sendiri pembangunan Pangkalan Udara itu sehingga pada tanggal 20 Febuari 1960 dibentuk tim Pengawas Proyek Waru (TPPW) yang terdiri dari lulusan ITB, Ir. Marseno, Ir. Sulaeman Supardi, dan Ir. Sujartin, diperkuat oleh Ir. Hardjawana (lulusan Belanda) dan Ir. Sartono Sarsito (lulusan Kanada). Sebagai kontraktor pelaksana proyek pilihan akhir jatuh pada perusahaan Perancis, yaitu : Societe de Construction de Batignolles (disingkat Batignolles) dan pada tanggal 28 Juni 1960, Kasal, Laksamana Muda R.E. Martadinata menandatangani kontrak dengan pimpinan
PANGKALAN UDARA ANGKATAN LAUT
Dalam rencana kerja Biro Penerbangan Angkatan Laut disebutkan niat untuk membenahi Pangkalan Udara Morokrembangan Surabaya, sebagai Pangkalan Udara Angkatan Laut pertama. Dalam pemikirannya adalah di Surabaya sudah ada lapangan terbang Tanjung Perak, bekas Pangkalan Udara Angkatan Laut Belanda yang disebut Marine Vlieg Kamp Morokrembangan. Setelah penyerahan kedaulatan, lapangan terbang tersebut digunakan oleh AURI dan penerbangan sipil. Sejak itu lapangan terbang ini dikenal sebagai lapangan terbang Tanjung Perak. Alasan lain adalah bahwa di komplek Morokrembangan yang semula menyatu dengan lapangan terbang Tanjung Perak, terdapat sejumlah hangar Ex Marine Luchtvaart Dienst (MLD) yang rusak terbengkalai dan tidak dimanfaatkan oleh Angkatan Laut. Area hanggar dan sekitarnya dapat digunakan oleh Penerbangan Angkatan Laut untuk menampung pesawat Gannet yang pengadaannya sedang dalam proses. Pada tahun 1959 Mayor Hamami ditunjuk menjadi Komandan Kesatuan Penerbangan di Morokrembangan. Pada awal 1960, Pangkalan Udara Morokrembangan siap digunakan melalui
Upacara Peresmian Pangkalan Udara Angkatan Laut Morokrembangan oleh Pejabat Presiden / Perdana Menteri Ir. H. Djuanda
8
Penandatanganan Kontrak Pembangunan Proyek PUALWA oleh pimpinan perusahaan Perancis Batignolles dan Kasal R.E. Martadinata, 28 Juni 1960
hektar. Selain itu juga dibutuhkan pasir dan batu dalam jumlah besar. Pasirnya digali dari kali Porong dan batunya diambil dari salah satu bukit Pandaan yang kemudian diangkut dengan ratusan truk proyek menuju Waru. Jumlahpasir dan batu yang diperlukan sekitar 1.120.000 meter kubik atau 1.800.000 ton. Dengan kegiatan proyek yang berlangsung siang-malam dan dukungan kerjasama dari berbagai pihak ( Pemkot Surabaya, Komando Militer Surabaya, Otoritas Pelabuhan, dan masyarakat pada umumnya), akhirnya proyek tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Pada tanggal 22 September 1963, berarti tujuh bulan lebih cepat, landasan tersebut sudah siap digunakan. Sehari kemudian satu flight yang terdiri dari empat pesawat Gannet, dibawah pimpinan Mayor Laut Kunto Wibisono melakukan pendaratan pertama kali di Pangkalan Udara TNI AL Waru. Ditengah-tengah kesibukan pembangunan Pangkalan Udara Waru itu terjadi krisis masalah keuangan sehingga pihak Batignolles mengancam akan angkat kaki dan Biro Penerbangan Angkatan Laut harus membayar kembali harga semua peralatan yang dibawa dari Perancis dan yang digunakan dalam pembangunan proyek itu. Maka Kasal Laksamana R.E. Martadinata, Kolonel Ali Sadikin, dan Letnan Kolonel Poerbonegoro bersamasama menghadap Perdana Menteri Ir. Djuanda. Ternyata Ir.Djuanda pun memberi
Pekerjaan Pemerataan urukan untuk Pembuatan Run Way
Batignolles, yang ditentukan bahwa pembangunan proyek harus selesai dalam waktu empat tahun. Dalam pembangunan Pangkalan Udara Angkatan Laut melibatkan tiga pihak, yaitu ; pertama; Biro Penerbangan Angkatan Laut sebagai Pemilik, kedua ; Batignolles selaku kontraktor atau Pemborong, Compagnie D'Ingenieurs Et Techniciens (CITE) sebagai Konsultan dan ketiga ; Tim Pengawas Proyek Waru (TPPW) yang mewakili Angkatan Laut sebagai Pengawas. Pembangunan Pangkalan Udara Angkatan Laut meliputi runway, taxiway, apron, tower dan perkantoran. Ketika itu Biro Penerbangan Angkatan Laut masih dipimpin oleh Mayor Poerbonegoro yang didampingi oleh R.E.B.O. Tjokroadiredjo, sedang yang khusus menangani 'proyek waru' adalah Kapten Soedarsono. Sebelumnya, untuk membangun Pangkalan Udara dengan landasan pacu yang besar dengan panjang 3000 meter dan lebar 45 meter, Biro Penerbangan Angkatan Laut membentuk tim pembebasan tanah, yang mulai bekerja sejak 1958. Tim ini terdiri dari Letnan Jasin Prawirakusumah, Letnan Hardiman Sumardanus dan Ajudan Sudjatma. Mereka melakukan pengamatan, pemeriksaan dan penentuan tanah yang akan dibeli di Kecamatan Sedati terdiri dari Desa/kampung, sawah dan rawa-rawa dengan luas seluruhnya kira-kira 2400
Pekerjaan Pemerataan tanah di area Gedung Tower
9
isyarat bahwa masalah itu harus langsung ditangani Presiden. Akhirnya KSAL Laksamana R.E. Martadinata, Kolonel Ali Sadikin, dan Kapten Ir. Marseno menghadap Presiden Soekarno di Bogor dan Presiden memutuskan bahwa proyek itu harus dituntaskan betapapun mahalnya, 'proyek Waru' adalah suatu keharusan politik dalam rangka pembebasan Irian Barat. Presiden Soekarno melihat urgensi proyek itu terutama dari sudut politik, mengenai soal keuangannya diserahkan sepenuhnya kepada Perdana Menteri Ir. Djuanda. Setelah itu proyek pembangunan Pangkalan Udara Waru dilanjutkan sampai dengan selesai dan pada tanggal 15 Oktober 1963 pesawat jet bermesin empat jenis Convair 990 mendarat di 'Pangkalan Udara AL Waru' membawa Ir. Djuanda untuk menerima laporan kemajuan pelaksanaan proyek dari Ir. Marseno. Tidak lama setelah itu tepatnya pada tanggal 7 November 1963 Ir. Djuanda wafat.
Untuk mengenang jasa-jasa Perdana Menteri, Ir. Djuanda dalam penyelesaian pembangunan yang sempat terhenti karena krisis keuangan, akhirnya tanggal 14 Agustus 1964 dilangsungkan upacara peresmian dengan nama “Pangkalan Udara Angkatan Laut Djuanda” dengan inspektur upacara Presiden Soekarno. Sejak diresmikannya aktifitas Pangkalan Udara Angkatan Laut Djuanda mengalami perkembangan pesat, baik oleh pesawatpesawat militer khususnya TNI AL maupun pesawat-pesawat sipil/komersial. Dalam perkembangannya muncul masalah, yaitu keinginan Garuda untuk mengalihkan operasi pesawatnya (Convair 240, Convair 340 dan Convair 440) dari Lapangan Terbang Tanjung Perak yang kurang memadai ke Lanudal Djuanda. Namun, karena dalam pembangunannya tidak direncanakan untuk penerbangan sipil, Lanudal Djuanda tidak memiliki fasilitas untuk menampung penerbangan sipil. Karena kebutuhan Garuda semakin
Patung dada Ir. H. Djuanda di gedung VIP TNI AL Lanudal Juanda Perdana Menteri Ir. H. Djuanda sesaat setelah mendarat di PUALWA
10
Presiden Soekarno didampingi Kasal R.E. Martadinata serta Danup May. Kunto Wibisono Pada Upacara Peresmian Pangkalan Udara Angkatan Laut Djuanda, 14 Agustus 1964
Laporan Kasal R.E. Martadinata kepada Presiden Soekarno pada saat Peresmian Pangkalan Udara Angkatan Laut Djuanda, 14 Agustus 1964
mendesak, kemudian otoritas saat itu berinisiatif merenovasi gudang bekas Batignolles untuk dijadikan terminal sementara. Dan jadilah Bandara Tanjung Perak Surabaya pindah ke Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda. Seiring waktu berjalan, frekwensi penerbangan sipil disanapun bertambah, hingga akhirnya dibangun terminal untuk melayani penerbangan sipil. Terminal itulah yang kelak menjadi Bandara Internasional Juanda yang dikelola oleh PT Angkasa Pura I. Dari penggunaan penerbangan sipil itu, Lanudal Djuanda mendapatkan dana tambahan, baik dari airport fee maupun penggunaan landasan pacu yang digunakan untuk menutupi biaya operasional dan pengembangan bandara. Kemudian pada tanggal 20 Mei 1964
dibuat surat keputusan bersama (SKB) antara TNI AL dengan Dephubud tentang penggunaan bersama Lanudal Juanda untuk penerbangan sipil dimana pengawasan dan pengoperasian peralatannya dilakukan oleh TNI AL. Selanjutnya pada tanggal 26 Oktober 1981 dibuat SKB tiga menteri (Menhankam/Pangab, Menhub dan Menkeu) tentang pengalihan pengelolaan penerbangan sipil di Lanudal Djuanda dari Dephankam kepada Dephubud. Namun status kepemilikan run way, taxi way, apron, terminal 1 dan terminal 2 Bandara Internasional Juanda yang berdiri di atas sertifikat hak pakai TNI AL, tetap menjadi milik TNI Angkatan Laut/ Lanudal Juanda untuk mendukung tugas pokok Penerbangan Angkatan Laut.
LANUDAL SABANG LANUDAL MATAK LANUDAL MANADO LANUDAL BIAK WING UDARA 2 LANUDAL TG. PINANG LANUDAL JAKARTA LANUDAL ARU PUSPENERBAL WING UDARA 1 LANUDAL JUANDA FASHARKAN PESUD
11
LANUDAL KUPANG
Keberadaan PT Angkasa Pura I (Persero) hanya sebagai operator Bandara Internasional Juanda berdasarkan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Pemanfaatan Nomor SP.51/HK.04.01/2014/PD dan PKS/8/II/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang pemanfaatan tanah milik TNI Angkatan Laut. Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda adalah satu-satunya pangkalan udara yang dirancang dan dibangun oleh Bangsa Indonesia sendiri untuk kepentingan militer pada saat itu, walaupun pada akhirnya menjadi suatu Bandar Udara Internasional seperti saat ini. Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda menempati lahan seluas 932,329 hektar yang berasal dari pembebasan tanah penduduk dan terdiri dari 22 Sertifikat Hak Pakai An. Departemen Pertahanan Cq TNI Angkatan Laut sebagai pengganti Pangkalan Udara Angkatan Laut Morokrembangan. Jadi sejak awal berdirinya Lanudal Juanda mapun pembebasan tanahnya dianggarkan untuk mendukung kepentingan pertahanan dan merupakan bagian dari Sistem Senjata Armada Terpadu (SSAT) yang terdiri dari Kapal Perang RI, Pesawat Udara, Pangkalan dan Marinir. Selain Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda, Penerbangan Angkatan Laut juga telah membangun Stasion-stasion udara TNI AL (Sionudal). Seiring dengan berubahnya organisasi, Sionudal dirubah menjadi Pangkalan Udara TNI AL (Lanudal) dengan pembagian tingkatan yang disesuaikan dengan kemampuan dukungan logistik terhadap unsur-unsur udara operasional milik TNI Angkatan Laut maupun TNI. yaitu : Lanudal Sabang, Lanudal Tanjung Pinang, Lanudal Matak, Lanudal Jakarta, Lanudal Juanda, Lanudal Manado, Lanudal Kupang, Lanudal Biak dan Lanudal Aru. Keberadaan Lanudal-Lanudal memiliki kedudukan strategis untuk mendukung unsur-unsur udara penerbangan Angkatan Laut yang sedang melaksanakan pemantauan dan pengawasan bekerja
sama dengan unsur-unsur kapal perang dalam rangka penegakkan kedaulatan dan penegakkan hukum di laut maupun kepentingan pertahanan.
PENYEDIAAN AWAK PENERBANGAN Untuk menyediakan sumber daya manusia awak pesawat, pada tahun 1957 ALRI mengirimkan 12 orang perwira muda lulusan IAL (Institut Angkatan Laut) untuk dididik menjadi calon penerbang Angkatan Laut ke Royal Air Force (RAF) Inggris yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah Letnan Muda A.H.K. Hamami dan Letnan Muda R.E.B.O. Tjokroadiredjo. Pada tanggal 2 Februari 1956 Letnan Muda A.H.K. Hamami dan Letnan Muda R.E.B.O. Tjokroadiredjo berhasil menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh brevet Penerbang dari RAF. Dengan demikian, mereka berdua adalah Penerbang jet Indonesia yang pertama. Kelompok kedua terdiri dari 14 orang perwira muda, yaitu Soedarsono, Soedjarno Sentot, Eddy Tumengkol, Sunardi Hamid, Saleh Adikusumah, Kunto
Lmd. R.E.B.0. Tjokroadiredjo yang mendapat giliran pertama memperoleh Wings pada wisuda di RAF Station Middleton St. George, Yorkshire, Inggris, 2 Februari 1956
12
Flying Training School RAF Station Ternhil , Inggris. Berdiri dari kiri : Soetoto, Sabreur Lubis, Boediarto, Kunto Wibisono, Soendoro Syamsuri, O. Amin Singgih, Hardiman. Duduk dari kiri : Barata, S. Hamid, Soedjarno Sentot, Soedarsono, Eddy Tumengkol, Soebadi, Saleh Adikusumah
Wibisono, Ontowiryo Amin Singgih, Soendoro Syamsuri, Sabreur Lubis, Ahmad Budiarto, Barata, Subadi, A. Soetoto dan Hardiman. Namun pada kelompok dua, 5 orang diantaranya gagal mejadi Penerbang, yaitu Saleh Adikusumah, Sunardi Hamid, A. Soetoto, Hardiman dan Soedjarno Sentot. Seluruh perwira muda dipulangkan ke Indonesia, kecuali A. Soetoto dialihkan untuk mengikuti pendidikan Air Traffic Controller (ATC) di RAF. Untuk menyediakan sumber daya manusia awak pesawat, pada tahun 1957 ALRI mengirimkan 12 orang perwira muda lulusan IAL (Institut Angkatan Laut) untuk dididik menjadi calon penerbang Angkatan Laut ke Royal Air Force (RAF) Inggris yang dibagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama adalah Letnan Muda A.H.K. Hamami dan Letnan Muda R.E.B.O. Tjokroadiredjo. Pada tanggal 2 Februari 1956 Letnan Muda A.H.K. Hamami dan Letnan Muda R.E.B.O. Tjokroadiredjo berhasil menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh brevet Penerbang dari RAF. Dengan demikian, mereka berdua adalah Penerbang jet Indonesia yang pertama. Kelompok kedua terdiri dari 14 orang perwira muda, yaitu Soedarsono, Soedjarno Sentot, Eddy Tumengkol, Sunardi Hamid, Saleh Adikusumah, Kunto Wibisono, Ontowiryo Amin Singgih,
Soendoro Syamsuri, Sabreur Lubis, Ahmad Budiarto, Barata, Subadi, A. Soetoto dan Hardiman. Namun pada kelompok dua, 5 orang diantaranya gagal mejadi Penerbang, yaitu Saleh Adikusumah, Sunardi Hamid, A. Soetoto, Hardiman dan Soedjarno Sentot. Seluruh perwira muda dipulangkan ke Indonesia, kecuali A. Soetoto dialihkan untuk mengikuti pendidikan Air Traffic Controller (ATC) di RAF. Kelompok ketiga direkrut dari 16 taruna dari Ikatan Dinas Pendek (IDP). Mereka adalah Sudibyo Rahardjo, Budi Sumantri, T.D.V. Situmeang, M.K. Jusuf, Ginandjar Bratawinangun, A.D.D. Leimena, Abdul Hakim, Dodot Sitarmo, Hamdani, Arief Budiman, Adang Djumhana, M.Idrus, Suhendro Suwarno, Didi Sugandha, Mulyadi dan Iwan Munaf. Pada kelompok ketiga sebanyak 7 orang berhasil mendapatkan brevet Penerbang RAF, sedangkan 8 orang lainnya mendapatkan brevet navigator. Satu orang tidak dapat menyelesaikan pendidikan, yaitu Iwan Munaf dan dipulangkan ke Indonesia, kemudian bergabung dengan Penerbangan Angkatan Darat dan gugur dalam penugasan di Timor-Timur. Untuk memenuhi kebutuhan perwira tehnik dikirim 6 perwira ke Royal Air Force Tehnical Colleges di Henlow Bedfordshire. Mereka adalah Letnan Widjono, Letnan Abu Bakar, Letnan Kusnandar, Letnan
Foto bersama Rektor Perguruan Tinggi Angkatan Udara Uni Sovyet, Let. Kol. Jend. Maksimov, 17 Agustus 1965 di Kiev. Dari kiri : Lmd. R. Suwignyo, R. Mulya, S. Sudjono, Dekan Fakultas, Rektor Maksimov, May. Hamid, Staf Rektor, May. Barata dan Sodjarno Sentot, Lmd. Phynondang Hutabarat, R. Soebiyoto dan Aydi.
13
Partojo, Letnan A.Sutanto dan Letnan Hans Kawulusan. Adapula yang dilatih sebagai perwira ahli persenjataan, yaitu Letnan M. Junus, dan Letnan E. Mambo. Sedangkan untuk perwira elektro dikirim 3 perwira, yaitu Letnan Moeljadi, Letnan Soendoro, dan Letnan Tjahjo Rahardjo. Sedangkan sejumlah bintara yang dikirim ke India sebelum melanjutkan ke Inggris untuk menjadi ground crew yang tergabung dalam kelompok pertama adalah Aydi, R. Sudjono, A. Somad, A. Halim, R. Subiyoto, R. Suwignyo dan Djoko Suhendro. Kelompok kedua langsung dikirim ke Inggris, yaitu : Phynondang Hutabarat, R. Mulya, Adhi Suparno dan Mukti Subagyo. Kelompok ketiga merupakan 2 bintara elektro yang dikirim ke India dan kemudian ke Inggris, yaitu Sumindro dan B. Sorongan. Untuk keahlian radio radar dikirim 2 bintara, yaitu M. Noor dan Syamsudin. Untuk keahlian persenjataan dikirim 3 bintara, yaitu D.Paais, J. Seleky dan Kahar Dwarsopratomo. Sedangkan untuk keahlian operator telegrafis dikirim 3 bintara, yaitu Verstraeten, A. Wungkana dan Jartolo Warso. Disamping mengirim perwira penerbang ke Inggris, Biro Penerbangan AL juga mengirim calon Penerbang dan Navigator ke Amerika Serikat. Calon penerbang dan Navigator sebelum diberangkatkan ke Amerika Serikat dalam rangka IMET dikirim ke Subic Bay untuk
Pesawat Gannet T 5 dan dua Gannet AS 4 terbang formasi tempur
medical check up dan selanjutnya dikirim ke Washington D.C untuk mengikuti pelatihan bahasa Inggris di US Naval Intelegence School Washington D.C. Kemudian, semua calon penerbang dan navigator memperoleh pelatihan persiapan (Preflight) di Naval Air Basic Training Command di USNAS Pensacola Florida. Setelah mendapat pelatihan terbang dasar, dilanjutkan ke USNAS Whiting Field untuk berlatih terbang dengan pesawat latih lanjut, Trojan T28, dilanjutkan spesifikasi anti kapal selam dengan pesawat Tracker S2F. Setelah mendapat brevet para Penerbang dan Navigator kembali ke Indonesia dan bertugas di Pangkalan Udara Angkatan Laut Juanda (PUAL JUANDA). Selain mengirim calon Penerbang dan Navigator, Penerbangan Angkatan Laut juga mengirim para perwira dan bintara ke Amerika Serikat untuk dilatih sebagai teknisi berbagai bidang profesi penerbangan seperti elektro, avionic, telegrafi, mesin dan rangka pesawat terbang, pergudangan dan persenjataan. Dalam waktu yang bersamaan Penerbangan Angkatan Laut juga mengirim perwira muda, taruna, bintara dan tamtama yang dikirim untuk mendapatkan pelatihan di Uni Sovyet sebagai calon penerbang dan teknisi Helikopter MI 4 dan calon Penerbang dan Navigator pesawat Ilyushin 28.
Pesawat Trojan T 28 untuk pendidikan lanjutan penerbang US Navy
14
Setelah menyelesaikan pendidikan penerbang di Uni Sovyet, mereka kembali ke Indonesia pada bulan Juli 1965, dan langsung ditempatkan di skuadron 400 helikopter. Beberapa Penerbang dan Navigator hasil pelatihan di Inggris dan Amerika Serikat ditugaskan lagi untuk mengikuti pelatihan konversi ke pesawat pembom Ilyushin 28 di Uni Sovyet. Setelah kembali ke Indonesia mereka ditempatkan di skuadron 500.
ALUT SISTA PENERBANGAN ANGKATAN LAUT Diawal pendiriannya, Biro Penerbangan Angkatan Laut merencanakan dan memilih pesawat patroli maritime jarak jauh Neptune buatan Amerika Serikat, pesawat ASW Briguette Atlantic buatan perancis, namun ditolak dan penandatanganan kontrak dibatalkan dengan alasan karena pesawat tersebut standar NATO. Akhirnya pilihan berikutnya adalah pesawat Gannet produksi Fairey Aviation Company-Inggris. Sehingga pada tanggal 26 Januari 1959 dilakukan tandatangan kontrak pembelian 18 buah pesawat Gannet terdiri 16 buah tipe MK 4 Anti Kapal Selam dan 2 buah tipe T5 Trainer untuk jenis pesawat latihnya. Pesawat Gannet yang dipesan tiba seluruhnya pada bulan Mei 1960 dan pesawat-pesawat inilah yang merupakan modal pertama Penerbangan Angkatan Laut. Selanjutnya pada tanggal 2 September 1960 Penerbangan Angkatan Laut juga menerima 2 pesawat Amphibi Albatros UF 2 melalui Defence Lialison Group USA. Diawal era tahun 1960-an Presiden Soekarno menegaskan agar perjuangan pengembalian Irian Barat tidak hanya dilakukan secara diplomat, tetapi juga secara fisik. Oleh karena itu diputuskan untuk meningkatkan kekuatan
Formasi pesawat Gannet
Angkatan Perang Republik Indonesia, yang berarti terdapat penambahan jumlah dan jenis kapal perang, kendaraan tempur amfibi serta pesawat terbang. Hasilnya Indonesia dapat membeli sejumlah peralatan perang, diantaranya penerbangan Angkatan Laut memperoleh sejumlah helikopter MI 4 (versi anti kapal selam dan versi angkut serba guna) dan pesawat terbang pembom torpedo Ilyushin 28. Dalam proses perjalanannya Penerbangan Angkatan Laut mengalami beberapa periode pengembangan kekuatan dan pengadaan pesawat terutama berasal dari Uni Sovyet. Hal ini karena sejak Pemerintah RI menyiapkan diri untuk pembebasan Irian Barat, condong memihak Blok Timur (Uni Sovyet dan RRC) karena Negara Barat seperti Inggris dan Amerika tidak bersedia menjual peralatan perang kepada Pemerintah RI. Munculnya orde baru (1968) telah mengubah orientasi politik RI yang menyebabkan renggangnya hubungan RI dengan Uni Sovyet. Akhirnya sejak awal
15
1970-an, kebanyakan pesawat-pesawat Uni Sovyet tidak dapat diterbangkan karena tidak ada suku cadangnya. Ketika itu jumlah dan kemampuan tempur pesawat udara Penerbangan Angkatan Laut berkurang drastis. Periode selanjutnya selama tahun 1976-1983 merupakan tahap penting bagi penerbangan Angkatan Laut dengan bertambahnya pesawat-pesawat baru seperti 18 Nomad N-22 buatan Australia, 6 Helikopter BO-105 angkut ringan serba guna, 4 pesawat angkut Casa NC-212, 2 Helikopter Super Puma AS-332 buatan IPTN Bandung (sekarang PT. Dirgantara Indonesia), dan 10 Helikopter anti kapal selam WASP AH-12 A dari Agusta Westland-Inggris. Selama tahun 1984-1989 sejumlah pesawat buatan IPTN kembali memperkuat jajaran penerbangan TNI AL, yaitu 2 buah Helikopter Super Puma NAS-332, 4 Helikopter NBell-412 dan 4 pesawat angkut Casa NC-212. Selain itu Penerbangan TNI AL juga mendapat tambahan 2 pesawat latih Bonanza F-33 A buatan Amerika Serikat dan empat buah Tampico TB-9 buatan Perancis.
Pada tahun 1990-1998 Penerbangan TNI AL memperoleh 2 pesawat angkut sedang Buffalo DHC-5D 2 buah Casa NC212 dari Abu Dhabi, 20 pesawat Patroli maritime Nomad N-22/N-24 dari Australia dan sebuah Helikopter Bell-212 dari Basurtanal). Pada tahun 2000 -2014 penerbangan Angkatan Laut diperkuat dengan pesud yang terdiri dari: a. Pesud Casa Patmar b. Pesud CN-235 Patmar c. Pesud Casa Angkut d. Pesud Nomad N-22/24 e. Pesud Bonanza f. Pesud Tobago/TB 10 g. Pesud Tampico/TB 9 h. Helikopter NBell-412 i. Helikopter NBO-105 j. Helikopter Colibri
Pesawat Grumman UF 2 Albatros adalah pesawat Amfibi pertama milik TNI AL
16
BAKTI PENERBANGAN ANGKATAN LAUT Dalam pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara penerbangan Angkatan Laut telah ikut serta dalam operasi-operasi tempur dalam rangka mempertahankan kedaulatan dan keutuhan NKRI serta turut serta dalam menjaga keamanan dan ketertiban dunia sebagai kontingen pasukan PBB. Disamping itu Penerbangan Angkatan Laut juga terlibat langsung dalam tugas-tugas kemanusian seperti: penanganan bencana alam gempa bumi, gunung meletus, tsunami, SAR pesawat dll. a. Operasi Jayawijaya dalam rangka Trikora. Operasi Jayawijaya merupakan operasi Amphibi terbesar dan menentukan dalam kampanye pembebasan Irian Barat (sekarang Papua) setelah Presiden Ir. Sukarno mengumandangkan Tri Komando Rakyat (TRIKORA) dan menunjuk Mayor Jenderal Suharto sebagai Panglima Mandala, untuk menggempur Belanda yang masih bercokol di Irian Barat. Dalam operasi ini Angkatan Laut mengerahkan 126 kapal perang berbagai jenis, didukung oleh 26 kapal niaga yang dimiliterisasi, empat batalion tim pendarat dari KKO Angkatan Laut, serta kekuatan udara dari Penerbangan Angkatan Laut. Dalam operasi Jayawijaya, Penerbangan Angkatan Laut melakukan berbagai persiapan sejak awal Januari 1962 meliputi kesiapan pesawat terbang beserta seluruh persenjataan dan suku cadangnya, kesiapan seluruh personel dan kebutuhan logistik lainnya. Dalam operasi ini ditunjuk Mayor Barata, Komandan Skuadron 100 sebagai pimpinan operasi. Dalam operasi Jayawijaya, pesawat Albatros UF 2 bertugas memberikan dukungan logistik kepada Skuadron 100, menghubungkan garis belakang dengan garis depan. Sedangkan Skuadron 100 Gannet berada dibawah Angkatan Tugas Amphibi 17 dengan nama Kesatuan Udara
Formasi pesawat Gannet di atas kapal perusak RI Sarwajala, era Trikora, 1962
Angkatan Laut 16 yang secara taktis berada di bawah Komando Panglima Udara Mandala, Kolonel Udara Leo Watimena. Selama menantikan H-7 (hari “H” adalah 12 Januari 1962) di Pangkalan depan Liang, Skuadron 100 Gannet melakukan patroli ke wilayah perairan di sebelah utara Ambon, Seram dan Buru, kadang-kadang juga ke Letfuan hingga Langgur dan Kei. Melihat kesiapan dan besarnya kekuatan militer Indonesia yang didukung alut sista modern dan canggih waktu itu, Amerika Serikat, Australia dan Inggris mendesak Belanda untuk menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia. Pada H-5 diterima berita bahwa operasi Jayawijaya ditunda sehubungan dengan adanya perundingan New York yang diprakarsai PBB. Akhirnya Belanda menyerahkan Irian Barat ke dalam pangkuan NKRI dan operasi Jayawijaya dibatalkan. b. Operasi Dwi Komando Rakyat (Dwikora). Pembentukan Negara Malaysia yang didukung oleh sekutunya Inggris dan Australia, telah mengakibatkan memanasnya hubungan Indonesia Malaysia. Pada tahun 1963, sebelum
17
Helikopter MI 4 kala bertugas di perbatasan Kalimantan Timur
dicanangkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), Skuadron 100 ditugasi untuk bersiaga di Pangkalan depan Tanjung Pinang dengan tugas melakukan patroli di wilayah perairan selat Singapura dan perairan Natuna. Dalam pelaksanaan operasi tersebut telah terjadi kecelakaan terbang yang menyebabkan gugurnya penerbang Letnan Dodot Soetarmo pada tanggal 6 Desember 1963. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengumumkan Dwi Komando Rakyat. Skuadron 100 mendapat tugas untuk mengawasi eskader Angkatan Laut Inggris yang akan melintasi selat Lombok setelah berlayar menyusuri pantai selatan Pulau Jawa yang sedang pamer kekuatan untuk menunjukkan dukungannya kepada sekutunya, Malaysia. Dalam operasi Dwikora ini, pesawat terbang Albatros UF2, Flight Udara 300 ditugasi untuk menjalankan operasi logistik ke Tanjung Pinang dan menjadi sarana angkutan udara KOTOE (Komandan Tertinggi Operasi Ekonomi). Dalam konfrontasi kekuatan militer dengan Malaysia, Angkatan Bersenjata RI menggelar berbagai satuannya dari keempat angkatan di sepanjang perbatasan dengan Malaysia. Angkatan Laut menggelar armada kapal patroli dan pasukan Korps Komando AL (Marinir) di sepanjang perbatasan Kalimantan Timur dan Kepulauan Riau.
Penerbangan Angkatan Laut mengerahkan dua Satuan Tugas Udara (Satudara). Satudara 4001 digelar di pulau Nunukan (Kaltim) dan Satudara 4002 di pulau Bintan (Riau). Satudara 4001 berkekuatan dua helikopter MI 4 dengan pimpinan Mayor Soendoro Syamsuri diberangkatkan ke medan tugas pada bulan Oktober 1965 diangkut dengan LST sampai Balikpapan, kemudian diterbangkan ke Nunukan. Sedangkan Satudara 4002 juga berkekuatan dua helikopter MI 4 dibawah pimpinan Letnan Amiseno diterbangkan dari Surabaya sampai ke pulau Bintan pada sekitar bulan Maret 1966. Satudara 4001 dan 4002 ditarik kembali ke Surabaya sekitar bulan Agustus 1967, setelah konfrontasi dengan Malaysia dinyatakan selesai. c. Penumpasan Pasukan Rakyat Kalimantan Utara (Paraku) di Kalimantan Barat. Dalam operasi ini, TNI Angkatan Laut diminta untuk memperbantukan beberapa pesawat helikopter guna memberi dukungan logistik kepada pasukan TNI AD yang sedang beroperasi menumpas gerakan Pasukan Gerilya Rakyat Sabah (PGRS/Paraku) binaan partai komunis yang melakukan kekacauan sehingga mengganggu stabilitas politik dan keamanan di Kalimantan Barat. Untuk itu dibentuk Satuan Tugas Udara 4003 dengan
Upacara penerimaan Satuan Tugas Udara 4004 dalam operasi PGRS / PARAKU di Kalimantan Barat dengan Komandan May. Suhendro Suwarno, 1971
18
kekuatan dua helikopter dari skuadron 400, pimpinan Letnan Soejono Jososewoyo sekitar Februari 1968 terbang dari Surabaya ke Pangkalan Udara Pontianak. Satudara 4003 ditarik kembali dari penugasan pada tahun 1969. Atas permintaan Kodam IX Tanjungpura sekitar bulan April 1971 dibawah pimpinan Mayor Suhendro Suwarno diberangkatkan Satudara 4003 ke Pontianak, Kalbar dengan kekuatan lima helikopter MI 4 versi transport, satu helikopter Alloute II dan satu pesawat Darter Commander DC 100 dengan tugas patroli pengintaian udara di sepanjang perbatasan dari Paloh (barat laut Kalbar-Sanggauledo-BalaikaranganNangamerakai) dan pemberian dukungan logistik makanan dan amunisi, evakuasi medis kepada pasukan TNI AD (RPKAD dan LINUD) yang beroperasi di sepanjang daerah perbatasan dengan serawak dan pasukan KKO AL yang beroperasi di daerah Paloh. Dalam operasi ini terjadi kecelakaan terbang yang menimpa pesawat terbang DC 100 yang diterbangkan oleh Kapten V.V Sukardi akibat kerusakan mesin sehingga terpaksa melakukan pendaratan darurat di sungai dekat kota Sintang. Akibat kecelakaan tersebut Letnan Susilo gugur. Kemudian namanya diabadikan sebagai nama lapangan udara Susilo di kota Sintang. d.
Tugas kawal kepresidenan
Pada tahun 1965, situasi politik dalam negeri Indonesia memanas. Mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) dan KAPPI (Kesatuan Aksi Pemuda dan Pelajar Indonesia) melakukan demonstrasi menuntut mundurnya pimpinan nasional. Karena situasi keamananan semakin memburuk, maka tugas pengamanan pribadi Presiden RI Ir. Soekarno beserta keluarganya semakin diintensifkan. Pesawat Alloutte II Penerbangan Angkatan Laut diperbantukan pada Resimen Cakrabirawa untuk tugas 'kawal
Helikopter Allouette II Detasemen Kawal Udara Penerbangan AL dalam tugas Kawal Kepresidenan
udara' (escort flight) Presiden Sukarno. Tugas kawal udara ini adalah pengawalan bukan untuk mengangkut Presiden. Tugas kawal udara ini pertama kali dilaksanakan penerbangan Angkatan Laut pada tanggal 20 November 1965 dengan rute Jakarta – Istana Bogor menggunakan helikopter dengan nomor lambung ALV 423. Sebagai pimpinan operasi, ditunjuk komandan Detasemen Penerbangan Jakarta, Letnan Kolonel Eddy Tumengkol, dengan penerbang Letnan Rachmad (Dan Flight), Letnan Gunawan dan Murdani, sedangkan Letnan Willy Kairupan sebagai cadangan. Satu peristiwa bersejarah yang melibatkan helikopter Alloutte II TNI AL adalah saat menjelang dan sesudah lahirnya Surat Perintah 11 Maret (Supersemar). Pada tanggal 10 Maret 1966, ALV 421 yang diterbangkan oleh Letnan Racmad membawa dr. Tjing Kay,
19
Helikopter Allouette II Detasemen Kawal Udara Penerbangan AL dalam tugas Kawal Kepresidenan
dokter yang didatangkan oleh kedutaan RRC untuk memeriksa kesehatan Presiden/Panglima tertinggi ABRI, Bung Karno dan keesokan harinya pada tanggal 11 Maret 1966, membawa wakil Perdana Menteri Dr. Leimena didampingi Deputi I Men/Pangal menghadap Presiden Soekarno di istana Bogor, beriringan dengan ALV 423 dengan penerbang Letnan Achmad Gunawan yang membawa tiga Pati Angkatan Darat dan kembali ke Jakarta sore hari. Hari berikutnya, tanggal 12 Maret 1966, ALV 421 yang diterbangkan Letnan Rachmad membawa Mayor Jenderal TNI Basuki Rachmad, Brigadir Jenderal TNI M. Yusuf, dan Brigadir Jenderal TNI Amir Machmud, didampingi oleh Wadan Resimen Kawal Presiden Cakrabirawa Kolonel CPM M. Saelan ke istana Bogor. Satuan kawal udara mengakhiri tugasnya pada tanggal 18 April 1967 dalam keadaan selamat dan tidak mengalami insiden atau kecelakaan. e. O p e r a s i C e n d e r a w a s i h I I : Pemancangan Batas Negara di Irian Barat - Papua Nugini. Operasi Cenderawasih II merupakan operasi gabungan empat angkatan dalam mendukung tugas pemancangan tanda batas Negara di Irian Barat antara Republik Indonesia dengan Republik Papua Nugini. Penugasan satuan helikopter Alloutte II Penerbangan Angkatan Laut dalam operasi ini berdasarkan pada Surat Perintah Komando Operasi Tertinggi No. Prin-043/VII/OT-II/67. Tugas satuan Helikopter Alloutte II adalah untuk mengantar tim aju Satuan Zeni AD dan Brimob yang bertugas mempersiapkan 'base camp' di dekat perbatasan yang akan disurvei, dan kemudian akan ditentukan sebagai titik tempat didirikannya 'tugu aluminium' tanda batas wilayah NKRI dan Republik Papua Nugini.
Helikopter Allouette II Penerbangan AL terbang diatas sungai yang menjadi bataas antara RI dan PNG
Selain mengantar Tim Aju, helikopter AL juga digunakan sebagai sarana transportasi bagi para ahli Astronomi dari 'base camp' ke Mako di Tanah Merah dan Merauke, dan sebaliknya, serta untuk pengiriman logistik. Keterlibatan helikopter Alloutte II dengan nomor lambung ALV 423 dimulai dari tanggal 19 April 1967 sampai tanggal 26 September 1967. Helikopter Alloutte II ditarik kembali ke Jakarta diangkut kapal survey hidrografi, KRI Burujulasad. f.
Operasi Seroja ( Timor Timur)
Unsur pesawat terbang TNI AL yang ikut berperan dalam Operasi Seroja di Timor-Timur pada awal operasi adalah Dacota C 47 Skuadron Udara 600. Pesawat Dacota C 47 secara rutin melakukan penerbangan ke Timor-Timur untuk memberikan dukungan logistik kepada berbagai kapal perang Armada RI dan semua kesatuan marinir yang ikut secara aktif dalam Operasi Seroja, dalam perjalanan kembali, Dacota C 47 melakukan evakuasi medik bagi personel yang menderita sakit atau terluka parah yang memerlukan perawatan lanjut di Surabaya.
20
Awak pesawat Nomad TNI AL dan Bronco TNI AU sebelum melaksanakan ‘Combat Sorti’ Operasi Seroja di Timor Timur
Dalam masa awal Operasi Seroja, sekitar bulan Agustus 1976, telah gugur Kapten Sugeng Hardjo Taruno. Ia tertembak sewaktu menerbangkan helikopter Bolkow 105 setelah berhasil mengantarkan amunisi dalam tugas penyelamatan satu regu Kopassus yang terjepit dan kehabisan amunisi di sekitar kota Baucau. Patut dicatat keheroikan Kapten Sugeng karena tugas dilkukan secara sukarela meski tugas ini bukan giliran terbangnya. Keterlibatan unsur penerbangan TNI AL dalam Operasi Seroja berskala besar terjadi sejak tanggal 9 April 1977 dengan mem-BKO-kan (Bawah Kendali Oprasi) 2 Nomad Skuadron 800 Satudarma untuk melakukan pengintaian udara (air reconnaissance) dan pengendali bantuan tembakan (air spotting) dengan melaksanakan patroli di perairan seputar Ti m o r Ti m u r, t e r u t a m a u n t u k mengantisipasi kemungkinan kehadiran kapal asing yang akan memberikan bantuan logistik, senjata atau perkuatan personel kepada gerombolan Fretilin. Sedangkan tugas 'air spotting' dilakukan untuk mengendalikan bantuan tembakan oleh B 26 dan Bronco OV 10 TNI AU atas sasaran darat. Para penerbang yang terlibat dalam operasi ini adalah Mayor Racmad, Kapten Akip Masri Muchtar, Kapten Setio Raharjo, dan Letnan Satu Rosihan Arsyad. Kapten Sukapdjioto bertugas sebagai pengamat untuk meliput
kegiatan operasi. Dua teknisi yang ikut serta dalam operasi ini adalah Pelda Abdul Djalil dan Sertu Djupri. Penugasan unsur udara ini kemudian disusul dengan penugasan unsur Dacota Skuadron 600 angkut serta helikopter Super Puma Skuadron 400. Dalam operasi lanjutan ini telah gugur sewaktu bertugas di Timtim : Mayor Hedi Kurniadi, Lettu Toto S, Serma Kusnawi, Serda Eko H dan Koptu Dedi Djunaedi yang gugur waktu menerbangkan helikopter Super Puma.
g. T s u n a m i , N a n g r o e Darussalam dan Pulau Nias.
Aceh
Pada tanggal 26 Desember 2004, gelombang Tsunami yang maha dahsyat telah meluluhlantakan wilayah Aceh bagian Barat, pantai utara serta sebagian pantai barat Sumatera (seperti Calang, Meaulaboh dan Simeulue) ratusan ribu jiwa telah tewas dalam kejadian tersebut. Selain menurunkan pasukan Marinir di Meulaboh dan Kabupaten Calang, TNI Angkatan Laut juga membentuk satuan tugas Lumba-Lumba yang ditempatkan di Medan, Blang Pidie, dan Meulaboh yang melibatkan unsur udara dan unsur laut. Satuan udara terdiri dari 6 Casa NC-212 dan 3 Nomad N-22 yang secara serentak digerakkan dari Wing Udara Koarmatim
Helikopter TNI AL HU-410 di Calang NAD
21
dan Satuan Udara Armada Barat. Sedangkan BO-105 AL dibawah kendali Gugus Tempur Laut Barat (Guspurlabar) diperbantukan ke Satkorlak Aceh Jaya di Calang. Seluruh lapangan terbang di kota tersebut terbelah-belah dan tidak dapat didarati oleh pesawat udara, sehingga menyulitkan pelaksanaan pendistribusian bantuan logistik dan evakuasi personel. Setelah dilakukan perbaikan secukupnya pada lapangan terbang Meaulaboh, akhirnya pesawat terbang dapat mendarat. Yang bersedia melakukan pendaratan pertama adalah pesawat Casa AL dengan nomor lambung U-611 yang diterbangkan oleh Kapten Zwingly Silalahi sebagai Captain Pilot dengan Copilot Letda Hardensi. h. Operasi Search and Rescue (SAR) Pesawat Air Asia Pesud Air Asia Penerbangan 8501 (nomor penerbangan: QZ 8501/AWQ 8501) adalah pesawat Airbus A320 yang dinyatakan menghilang pada saat terbang dari Surabaya, Indonesia menuju Singapura pada tanggal 28 Desember 2014 dengan 155 penumpang dan 7 orang kru di dalam pesawat. Pada 30 Desember 2014, puing-puing pesawat ini telah ditemukan mengapung di Laut Jawa. Dalam kecelakaan Air Asia QZ 8501 TNI Angkatan Laut mengerahkan unsur
Komandan Puspenerbal Laksma TNI Sigit Setiyanta memberikan penjelasan kepada keluarga korban Air Asia QZ8501
kapal perang, Marinir, Kopaska dan unsur udara untuk melaksanakan SAR terhadap pesawat Naas tersebut. Pusat Penerbangan Angkatan Laut dibawah kendali Laksma TNI Sigit Setiyanta membentuk satuan tugas (Satgas) SAR Air Asia Qz 8501 dengan mengerahkan kekuatan 15 pesawat berbagai jenis dan 100 personel. Sedangkan untuk evakuasi jenasah dari lokasi jatuhnya pesawat maupun dari Pangkalan Bun, Puspenerbal menyiapkan Base Ops TNI Lanudal Juanda sebagai posko penerimaan jenasah korban Air Asia yang akan diidentifikasi lebih lanjut Tim DVI Mabes Polri yang berada di Polda Jatim.
Helikopter NBell-412 mengangkut jenazah dari KRI
Pesud Casa NC 212/U-617 mengangkut jenazah korban Air Asia QZ8501
22
i. Satgas Maritime Task Force (MTF) UNIFIL di Lebanon Ÿ Konga XXVIII A Tahun 2009 Helikopter Bolkow NBO-105 NV-414, O/B KRI DPN365. Ÿ Konga XXVIII-B Tahun 2010 Helikopter Bolkow BO-105 NV-414, O/B KRI FKO368. Ÿ Konga XXVIII-C Tahun 2011 Helikopter Bolkow BO-105 NV-409, O/B KRI SIM367. Ÿ Konga XXVIII-D Tahun 2012 Helikopter Bolkow BO-105, O/B KRI SHN-366. Ÿ Konga XVIII-E Tahun 2013 Helikopter Bolkow BO-105 NV-409, O/B KRI DPN365. Ÿ Konga XVIII-F Tahun 2014 Helikopter Bolkow BO-105 NV-409, O/B KRI FKO368. Ÿ Konga XVIII-G Tahun 2015 Helikopter Bolkow BO-105 NV-410, O/B KRI SIM367.
Helikopter NBO-105 sedang melaksanakan medical evacuation pada Latma antara LAF-Navy dengan MTF Unifil
Helikopter NBO-105 sedang melaksanakan medical evacuation pada Latma antara LAF-Navy dengan MTF Unifil
23
ALUT SISTA PENERBANGAN DARI MASA KE MASA
Pesawat Bomber Torpedo IL 28 Skuadron 500 Penerbangan TNI AL Formasi Pesawat Gannet AS-4
Pesawat Grumman UF-2 Albatros Helikopter MI-4
Helikopter Super Puma NAS-332 Helikopter WASP AH-12 A
Pesawat Grand Commander 500
24
Pesawat Buffalo DHC-5D
Helikopter Alloute II
Pesawat Nomad N 22/24
Helikopter NBell-412
Helikopter NBO-105
Pesawat latih Tobago TB-10
Pesawat Casa NC-212
25
Pesawat latih Bonanza Beechcraft G36
Helikopter latih Colibri EC-120 B
Pesawat Patroli Maritim CN-235 Helikopter AKS Panther AS 365
Pesawat latih tahap lanjut King Air C90 GTx
26
