SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA SHINTA HAPPY YUSTIARI, S.AP, MPA
SEJARAH KETATANEGARAAN INDONESIA
SUMBER PENELITIAN SEJARAH
DOKUMEN / ARSIP
BENDA / PRASASTI
PELAKU SEJARAH
SISTEM PRA KEMERDEKAAN
SEJARAH KETATANEGARAAN
SISTEM PASCA KEMERDEKAAN
SISTEM ERA REFORMASI
PENJAJAHAN BELANDA PENJAJAHAN JEPANG
1. UUD 1945 (1945-1949) 2. RIS ( 1949-1950) 3. UUDS 195 (1950-1959) 4. Orde Lama (1959-1965) 5. Orde Baru (1966-1998)
PENJAJAHAN BELANDA PENJAJAHAN BELANDA
PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN
INDONESIA = HINDIA BELANDA (BAGIAN KERAJAAN BELANDA)
UUD KERAJAAN BELANDA
INDISCHE STAATSREGELLING (IS)
PENJAJAHAN BELANDA PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN (MASA BERLAKUNYA IS)
1.
WET
2.
ALGEMENE MAATSREGELEN VAN BESTUUR (AmvB)
3.
ORDONANTIE
4.
REGGERING VERORDENINGEN (RV)
DISEBUT “ALGEMENE VERORDENINGE” (PERATURAN UMUM)
ADA JUGA LOCAL VERORDENINGEN ( PERATURAN LOKAL ) DIBUAT OLEH GUB, BUPATI, WEDANA, CAMAT
PENJAJAHAN BELANDA WET
DIBENTUK OLEH BADAN PEMBENTUK UU NEGERI BELANDA YAITU : MAHKOTA DAN PARLEMEN
ALGEMENE MAATSREGELEN VAN BESTUUR (AmvB) DIBENTUK OLEH MAHKOTA SENDIRI ORDONANTIE DIBENTUK OLEH GUBERNUR JENDRAL BERSAMA VOLKSRAAD REGGERING VERORDENINGEN (RV)
PERATURAN YANG DIBENTUK OLEH GUB. JENDRAL
PENJAJAHAN BELANDA SISTEM KETATANEGARAAN HINDIA BELANDA KEKUASAAN EKSEKUTIF KEKUASAAN KEHAKIMAN PENGAWAS KEUANGAN
GUBERNUR JENDRAL DENGAN KEWENAGAN SANGAT LUAS & DIBANTU OLEH BADAN PENASEHAT
ADA PADA MAHKAMAH KEHAKIMAN
DILAKUKAN OLEH ALGEMENE REKEN KAMER
PENJAJAHAN JEPANG PENGUASA PENDUDUKAN KEDUDUKAN JEPANG DI INDONESIA MENJANJIKAN KEMERDEKAAN
BPUPKI
14 AGUSTUS 1945 JEPANG MENYERAH PADA SEKUTU
PPKI
PENJAJAHAN JEPANG
PERANG DUNIA KE - II
SEBAGAI PENGUASA PENDUDUKAN
MENJANJIKAN KEMERDEKAAN BAGI INDONESIA
SIDANG : 1. 28 MEI – 1 JUNI 1945 (RANCANGAN DASAR NEGARA) 2. 1 JULI – 17 JULI 1945 (RANCANGAN UNDANGUNDANG DASAR) SEBELUM PPKI MELAKSANAKAN SIDANG, JEPANG MENGUMUMKAN DEKLARASI JEPANG MENYERAH KEPADA SEKUTU
BPUPKI
PPKI 11-08-1945
PENJAJAHAN JEPANG 1.
PENDUDUKAN JEPANG
JEPANG TIDAK DIBENARKAN MENGUBAH SUSUNAN KETATANEGARAAN / HUKUM DI HINDIA BELANDA
2.
JEPANG HANYA MENERUSKAN KEKUASAAN PEMERINTAHAN BELANDA
3.
KEKUASAAN TERTINGGI ADA PADA BALA TENTARA JEPANG BUKAN PEMERINTAHAN BELANDA
DIBAGI MENJADI 3 WILAYAH BESAR
PENJAJAHAN JEPANG
DAERAH SELEBIHNYA
PULAU SUMATERA
PULAU JAWA
SISTEM PASCA KEMERDEKAAN PASCA PEMBERLAKUAN UUD 1945 ( 18 AGUSTUS 1945)
IR. SOEKARNO & MOH. HATTA
3 UNSUR PROKLAMASI
1. KEDAULATAN PENUH DALAM MENGATUR/MENATA SISTEM KETATANEGARAAN SENDIRI 2.
PEMINDAHAN KEKUASAAN DISELENGGARAKAN DALAM WAKTU SINGKAT
3.
PEMBERITAHUAN KEPADA SELURUH RAKYAT & INTERNASIONAL
SISTEM PASCA KEMERDEKAAN PROKLAMASI ( NORMA PERTAMA DARI TATA HUKUM INDONESIA) 1. 2. 3. 4. 5.
KNIP
MENETAPKAN UUD NRI PENETAPAN SOEKARNO & MOH.HATTA PEMBENTUKAN DEPARTEMEN OLEH PRESIDEN PENGANGKATAN ANGGOTA KNIP PEMBENTUKAN PROVINSI OLEH PPKI
LEGISLATIF
GBHN
SISTEM PASCA KEMERDEKAAN NORMA TERTINGGI DALAM SUATU NEGARA
TIDAK DIBENTUK OLEH NORMA YANG LEBIH TINGGI
STAAT FUNDAMENTAL NORM
BERSIFAT PRE-SUPPOSED/DITETAPKAN TERLEBIH DAHULU OLEH MASYARAKAT
MERUPAKAN NORMA TEMPAT BERGANTUNGNYA NORMA-NORMA HUKUM DIBAWAHNYA
STAAT FUNDAMENTAL NORM (HANS NAWIASKY)
CONSTITUTION (CARL SCHMITT)
DASAR PEMBENTUKAN KONSTITUSI / UUD TERMASUK NORMA PENGUBAHANNYA
KEPUTUSAN BERSAMA TENTANG & BENTUK KESATUAN POLITIK YANG DISEPAKATI OLEH BANGSA
PROKLAMASI & STAAT FUNDAMENTAL NORM MERUPAKAN SATU KESATUAN YANG TIDAK TERPISAHKAN
TERTUANG DALAM ALINEA IV PEMBUKAAN UUD 1945
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT BELANDA MASIH TETAP INGIN MENGUASAI INDONESIA YANG MERDEKA & BERDAULAT TERJADI PERJANJIAN
PERSETUJUAN LINGGARJATI 25 MARET 1947
HASIL :
1.
BELANDA MENGAKUI RI BERKUASA SECARA DE FACTO ATAS JAWA, MADURA DAN SUMATERA. DI WILAYAH LAINNYA YANG BERKUASA ADALAH BELANDA
2.
BELANDA&INDONESIA AKAN BEKERJASAMA MEMBENTUK REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
KONFERENSI MEJA BUNDAR
BERUBAHNYA DARI NEGARA KESATUAN KE NEGARA SERIKAT
UUDS 1950 1. PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN TIDAK DAPAT DIGANGGU GUGAT 2. MENTERI-MENTERI BERTANGGUNGJAWAB ATAS SELURUH KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH
3. PRESIDEN BERHAK MEMBUBARKAN DPR
UNCLEARLY CHARACTERISTIC PARLIAMENT SYSTEM
ORDE LAMA DEKRIT PRESIDEN 5 JULY 199
1. BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 2.
DIBUBARKANNYA KONSTITUANTE 3.
PEMBENTUKAN MPRS DAN DPAS
BANYAK TERJADI PENYIMPANGAN PEMBERONTAKAN G30SPKI
ORDE BARU KERUSUHAN
1.
DIAWALI DENGAN SUPERSEMAR
2.
ORBA BERTEKAT MENJALANKAN UUD 1945 & PANCASILA SECARA MURNI & KONSEKUEN
3.
DEMOKRASI PANCASILA DIBAWAH KEPEMIMPINAN SOEHARTO (SISTEM PRESIDENSIAL)
4.
PEMILU 5 TAHUN SEKALI TAPI TIDAK DEMOKRATIS
5.
KUATNYA KEKUASAAN PRESIDEN DALAM MENOPANG & MENGATUR SELURUH PROSES POLITIK, TERJADI SENTRALISTIK KEKUASAAN PADA PRESIDEN
6.
PEMBANGUNAN EKONOMI TERLAKSANA TAPI TIDAK BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN
7.
INDIKATOR DEMOKRASI TIDAK TERLAKSANA YAITU ROTASI KEKUASAAN EKSEKUTIF TIDAK ADA, REKRUTMEN POLITIK TERTUTUP, PEMILU JAUH DARI SEMANGAT DEMOKRASI, HAM TERBATAS, KEBEBASAN POLITIK DIBATASI, KKN MERAJALELA
ERA REFORMASI
SISTEM PEMERINTAHAN NEGARA INDONESIA BERDASAR UUD 1945 SETELAH DIAMANDEMEN (1999 – 2002) 1. 2. 3. 4. 5.
6. 7. 8.
BENTUK NEGARA KESATUAN DENGAN PRINSIP OTONOMI YANG LUAS BENTUK PEMERINTAHAN ADALAH REPUBLIK. MPR BUKAN LEMBAGA TERTINGGI LAGI. PRESIDEN ADALAH KEPALA NEGARA SEKALIGUS KEPALA PEMERINTAHAN. KABINET ATAU MENTERI DIANGKAT OLEH PRESIDEN DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA PRESIDEN. KEKUASAAN LEGISLATIF LEBIH DOMINAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DIPILIH LANGSUNG OLEH RAKYAT PRESIDEN TIDAK DAPAT MEMBUBARKAN DPR
