BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Sistem transportasi terutama infrastruktur jaringan jalan merupakan salah satu modal utama dalam perkembangan suatu wilayah. Pada daerah perkotaan, terutama, dibutuhkan infrastruktur yang lebih baru, seperti jalan layang (fly over), jalan tol (jalan bebas hambatan), dan sebagainya untuk menampung kecepatan yang lebih tinggi dan aliran (jumlah) lalu lintas yang lebih besar. Tersedianya infrastruktur yang memadai merupakan salah satu modal besar untuk meningkatkan kegiatan masyarakat di suatu daerah, baik untuk kegiatan yang bersifat sosial maupun perekonomian. Selain sebagai transportasi, jalan juga berfungsi sebagai media sosialisasi dan aksesibilitas bagi masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 2004 tentang jalan, menyatakan bahwa jalan merupakan prasarana dari sistem transportasi yang mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar daerah, membentuk, dan memperkukuh kesatuan nasional untuk memantapkan pertahanan dan keamanan nasional, serta membentuk struktur ruang dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan nasional. Banyak jalan provinsi dan kabupaten/kota yang masih perlu diperbaiki. Hal ini menyebabkan daya saing infrastruktur Indonesia masih kalah dengan negaranegara ASEAN lainnya. Bahkan, peringkat Indonesia menurun. Berdasarkan data Global Competitiveness Index, daya saing infrastruktur Indonesia saat ini menempati urutan ke-90, turun lima peringkat dari tahun 2012. Sedangkan Malaysia di urutan ke-27 dan Thailand ke-29. Padahal, anggaran nasional untuk infrastruktur sudah besar. Saat ini, kondisi jalan nasional sudah cukup baik. Namun jika jalan provinsi dan kabupaten/kota tidak mantap, hal ini akan dianggap buruk berdasarkan penilaian Global Competitiveness Index. (Kompas, 1 Maret 2013).
1
Sejalan dengan berkembangnya suatu kota atau wilayah dan meningkatnya kebutuhan manusia, infrastruktur jalan sangat diperlukan untuk menunjang proses pengembangan dan pembangunan suatu wilayah. Selain berfungsi sebagai transportasi, jalan juga berfungsi sebagai media sosialisasi dan aksesibilitas bagi masyarakat antar tempat yang berjauhan sehingga jarak tidak menjadi penghalang bagi masyarakat untuk melakukan kegiatan. Oleh karena jalan menjadi bagian yang sangat penting bagi keberlangsungan dan aktivitas masyarakat sehingga pembangunan jalan di suatu wilayah perkotaan menjadi prioritas utama bagi pemerintah setempat untuk membangun sekaligus memelihara kondisi jalan eksisting. Setiap pembangunan jalan didasarkan pada perencanaan akan kegunaan jalan yang hendak dibangun. Hal ini diakibatkan karena semua jalan tidak memiliki nilai kepentingan yang sama. Salah satu bentuk pembedaan tersebut adalah dengan membuat klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya. Kota Yogyakarta merupakan kota dengan luas wilayah 32,5 km2. Kota Yogyakarta memiliki mobilitas tinggi disebabkan oleh tingginya urbanisasi. Banyaknya pendatang yang didominasi oleh pelajar dan mahasiswa dikarenakan Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dimana terdapat 137 perguruan tinggi baik perguruan tinggi yang dimiliki pemerintah maupun swasta (sumber: id.wikipedia.org). Maka kemudian timbul masalah diantaranya yakni timbul kemacetan. Kemacetan terjadi akibat tingginya volume kendaraan baik kendaraan pribadi, contohnya mobil atau sepeda motor yang dimiliki mayoritas mahasiswa perantauan, maupun kendaraan publik tidak diimbangi dengan volume jalan yang tersedia. Peran serta dari Pemerintah Kota Yogyakarta dalam pemeliharaan jalan di Kota Yogyakarta dapat dilihat dari dikeluarkannya Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 356 Tahun 2010 Tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Yogyakarta. Keputusan ini berisi nama-nama ruas jalan di seluruh Kota Yogyakarta beserta dengan fungsi jalannya. Keputusan ini berfungsi sebagai alat penegakan hukum dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat untuk menetapkan fungsi jalan di Kota Yogyakarta. Sehingga dengan dikeluarkannya Keputusan ini diharapkan pengembangan transportasi dapat
2
mendukung pengendalian, penataan, dan perencanaan pengembangan wilayah Kota Yogyakarta di masa mendatang. Pembuatan peta evaluasi fungsi jalan dengan memanfaatkan Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis (SIG) dilakukan untuk menyadap dan memperoleh informasi mengenai tingkat keselarasan fungsi jaringan jalan. Data penginderaan jauh menyediakan data spasial secara up to date dan real time sehingga cocok digunakan untuk mengevaluasi fungsi jalan. Contohnya adalah citra Quickbird. Proses pengenalan objek yang terekam pada citra Quickbird pada umumnya dimulai dari yang paling mudah ke arah yang lebih sulit. Objek jalan merupakan objek yang mudah dikenali pada citra karena bentuk jalan yang sangat khas yaitu memanjang dengan lebar jalan relatif seragam. Terdapatnya pohon di sepanjang jalan merupakan asosiasi terhadap objek jalan. Teknologi Sistem Informasi Geografis sekarang ini dimanfaatkan dalam berbagai jenis disiplin ilmu. Hal ini dikarenakan untuk menampilkan data yang bersifat keruangan penyajiannya akan lebih baik jika menggunakan peta. SIG merupakan alat yang membantu dalam pengolahan data penginderaan jauh dari perekaman informasi keruangan dalam bentuk digital (input) hingga proses akhir yaitu keluaran (output). Pembaca juga akan lebih mudah memahami informasi yang disajikan di peta karena sifatnya yang informatif dengan tampilan yang menarik.
1.2. Rumusan Masalah Tersedianya infrastruktur/prasarana yang memadai di suatu wilayah terutama wilayah perkotaan merupakan modal dasar dalam peningkatan kegiatan masyarakat yang bersifat sosial maupun kegiatan perekonomian. Kegiatan masyarakat secara tidak langsung mempengaruhi tumbuh dan berkembangnya suatu kota. Perkembangan kota akan memberikan banyak perubahan pemanfaatan ruang tetapi bukan untuk pembangunan jalan sehingga menyebabkan kota mengalami kemacetan. Kota Yogyakarta merupakan kota kecil dengan tingkat mobilitas tinggi sehingga sering menimbulkan kemacetan akibat kurang tersedianya infrastruktur jalan yang memadai.
3
Kecamatan Gondokusuman dimulai beberapa tahun lalu merupakan wilayah yang sedang tumbuh dengan cepat. Permukiman padat, kegiatan perdagangan dan jasa tinggi terlihat pertokoan didirikan disepanjang jalan, dan tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan di kecamatan ini menjadikan daerah ini kawasan tumbuh cepat sehingga menjadikan mobilitas tinggi. Terbatasnya lahan yang masih tersedia dan yang dapat digunakan menjadikan pengembangan lahan untuk jalan terbatas. Sedangkan mobilitas di daerah tersebut tinggi menyebabkan arus transportasi juga tinggi. Kecamatan Gondokusuman juga menjadi kawasan transisi antar kawasan strategis yaitu pusat kota dengan Ringroad timur sehingga menjadi wilayah yang dilalui. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian fungsi jalan di Kecamatan Gondokusuman. Penggunaan citra penginderaan jauh beresolusi tinggi seperti citra Quickbird sangat membantu perolehan data dan menyadap informasi data mengenai kondisi Kecamatan Gondokusuman yang ada pada saat ini khususnya infrastruktur jalan. Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan beberapa pertanyaan yang melatarbelakangi penelitian ini, yaitu: 1. Bagaimana kemampuan citra Quickbird untuk menyadap informasi jaringan jalan? 2. Bagaimana peran Sistem Informasi Geografis dalam mengolah data jaringan jalan? 3. Bagaimana
realisasi
dari
Keputusan
Walikota
Yogyakarta
nomor
356/KEP/2010 tentang Penetapan Ruas-ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Kota Yogyakarta terhadap pelaksanaannya di lapangan?
1.3. Tujuan Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1. Mengkaji kemampuan citra Quickbird untuk menyadap informasi jaringan jalan. 2. Mengetahui peran Sistem Informasi Geografis dalam mengolah data jaringan jalan.
4
3. Melakukan
evaluasi
Keputusan
Walikota
Yogyakarta
nomor
356/KEP/2010 dengan membandingkan kondisi eksisting jalan dengan Keputusan Walikota Yogyakarta yang telah disusun.
1.4. Manfaat Manfaat dilaksanakannya penelitian ini adalah: a. Manfaat secara umum (bagi pembaca) - Pemantauan
kondisi
eksisting
fungsi
jalan
di
Kecamatan
Gondokusuman. - Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam pembuatan dan penentuan kebijakan mengenai fungsi jalan di Kota Yogyakarta sekaligus manajemen lalu lintas yang tepat sehingga ruas jalan eksisting dapat memberikan peran secara optimal. b. Manfaat secara khusus (bagi penulis) - Sebagai syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Ahli Madya (A. Md.) di Program Diploma Penginderaan Jauh dan Sistem Informasi Geografis Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada.
1.5. Kerangka Pemikiran Kota Yogyakarta sebagai pusat berbagai kegiatan mengalami perkembangan yang cepat dan dinamis. Perkembangan yang paling mudah ditandai adalah perubahan wujud fisik kota. Dibangunnya gedung-gedung pencakar langit, pusat perbelanjaan modern, dan penambahan jaringan jalan sebagai bukti perubahan wujud fisik kota. Perubahan wujud fisik kota membutuhkan pengendalian dari Pemerintah Kota Yogyakarta berupa kebijakan mengenai pengembangan wilayah kota agar pembangunan fisik kota terencana sesuai dengan perencanaan pembangunan wilayah kota yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Jaringan jalan sebagai infrastrukur penting dalam mendukung kegiatan masyarakat yang bersifat sosial maupun kegiatan perekonomian, diperlukan pemantauan secara berkelanjutan untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap fungsi jalan dan evaluasi sebagai tindak lanjutnya. Evaluasi yang
5
dilakukan berupa pengukuran lebar jalan, kecepatan rata-rata kendaraan, serta kondisi yang mempengaruhi. Evaluasi tersebut dapat dilakukan dengan membandingkan antara fungsi jalan eksisting dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Jaringan jalan dapat disadap dari citra Quickbird tahun perekaman 2010 melalui teknik interpretasi berdasarkan delapan unsur interpretasi (rona/warna, tekstur, pola, ukuran, bentuk, bayangan, situs, dan asosiasi). Citra Quickbird merupakan citra dengan resolusi tinggi sehingga memberikan data/informasi dengan rinci dan relatif cepat berdasarkan kenampakan objek yang terekam. Keputusan Walikota Yogyakarta No. 356 Tahun 2010 memuat tentang nama ruas jalan di Kota Yogyakarta beserta dengan fungsi jalannya. Penelitian dikhususkan pada wilayah Kecamatan Gondokusuman. Dibutuhkannya evaluasi terhadap fungsi jalan tersebut mengingat bahwa kebijakan tersebut dikeluarkan pada tahun 2010 sehingga pada tahun 2013 (waktu kegiatan penelitian berlangsung) dilakukan evaluasi terhadap kondisi eksisting jalan. Parameter yang digunakan dalam mengevaluasi fungsi jalan merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2010 Tentang Jalan, yakni kecepatan kendaraan dan lebar jalan. Ketentuan parameter seperti kecepatan paling rendah dan lebar jalan minimal diatur juga dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Survei lapangan merupakan tahap paling panjang dalam penelitian ini. Karena untuk memperoleh data kecepatan kendaraan dan lebar jalan dilakukan dengan pengukuran lapangan. Hasil pengukuran lapangan dan perhitungan dikomparasi dengan persyaratan teknis Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 sehingga diperoleh kesesuaian fungsi jalan pada setiap ruas di Kecamatan Gondokusuman.
Terdapat
empat
klasifikasi
jalan
pada
Kecamatan
Gondokusuman yaitu Jalan Kolektor Sekunder Sesuai, Jalan Kolektor Sekunder Tidak Sesuai, Jalan Lokal Sekunder Sesuai, dan Jalan Lokal Sekunder Tidak Sesuai.
6
