secara individu maupun sosial dalam dalam kehidupan rangka mencapai kebahagiaan dunia dan manusia dan dapat akhirat

Deskripsi Mata Kuliah Program Studi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji

NO

MATA KULIAH

SKS

DESKRIPSI MATA KULIAH Mengkaji dan memberi pemahaman tetang hakikat manusia yang membutuhkan panduan hidup, baik secara individu maupun sosial dalam rangka mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dengan memahami dirinya dan alam semesta yang telah diberi aturan oleh Penciptanya. Penekanan utama ada pada aplikasi ajaran tersebut pada tingkah laku keseharian. Mata Kuliah ini membahas tentang sejarah perumusan Pancasila, hakikat pengertian fungsi dan nilai-nilai pendidikan Pancasila, P4, UUD 1945, dan GBHN dan Repelita serta hubungannya dengan Pancasila dan UUD 1945.

1.

Pendidikan Agama

3

2.

Pendidikan Pancasila

2

TUJUAN INSTRUKSIONAL BAHAN BACAAN UMUM Setelah mengikuti mata kuliah ini 1. Zainuddin Ali mahasiswa akan dapat 2. Abdul Majid menjelaskan peranan Agama 3. Anas Salahudin dalam kehidupan manusia dan dapat mengamalkannya dalam hidup keseharian.

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan serta mengamalkan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta pembangunan nasional sesuai cita-cita nasional dengan mengacu pada Pancasila sebagai landasan Idiil dan UUD 1945 sebagai landasan Konstitusional

1. HAW.Widjaja 2. Kabul Budiyono 3. Syahrial Syarbaini 4. Kaelan 5. M. Daryono

31 | P a g e


3

Pendidikan Kewarganegaraan

2

Pendidikan Kewarganegaraan mempelajari tentang hubungan warga negara dan negara

4

Bahasa Indonesia

2

Mata kuliah ini sebagai mata kuliah dasar umum yang memepelajari tentang kaidan-kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar.

5

Ilmu Alamiah Dasar

2

Mata Kuliah ini mempelajari Alam pikiran manusia dan perkembangannya, Perkembangan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam, Bumi dalam Alam Semesta, Keanekaragaman Makhluk Hidup dan Persebarannya, Makhluk Hidup dalam Ekosistem Alami, Sumberdaya Alam dan Lingkungan, Ilmu Pengetahuan Alam dan Teknologi bagi Kehidupan Manusia, Beberapa

Setelah mengikuti mata kuliah ini 1. S. Sumarsono diharapkan mahasiswa dapat 2. H. Kaelan menjelaskan tentang Arti penting 3. Abu Daud pendidikan Kewarganegaraa, Busroh pemahaman yang baik tentang 4. Soehino Negara, Implementasi Demokrasi 5. Hans Kelsen dan HAM dalam Negara, dan 6. Solly Lubis Dinamika Otonomi Daerah serta arti penting Konstitusi dalam Negara Setelah mengikuti mata kuliah ini 1. Hilman mahasiswa dapat mengerti dan Hadikusuma menjelaskan tentang kaidan2. Junaiyah H. kaidah bahasa Indonesia yang Matanggui baik dan benar. 3. Daeng Nurjamal & Warta Sumirat Setelah mengikuti mata kuliah ini 1. Maskoeri Jasin mahasiswa dapat mengerti dan 2. Abu Ahmadi menjelaskan tentang aspek-aspek 3. Herabudin yang terkait dengan hubungan 4. Heri Purnama manusia dengan alam, manusia 5. Supartono dengan lingkungan dan manusia 6. Mawardi, Nur dengan Tuhan serta hubungan Hidayati lainnya.

32 | P a g e


Perkembangan Teknologi Penting,Isu Lingkungan Mata kuliah ini sebagai mata kuliah Institusional yang memberikan pemahaman dasar tentang kemaritiman yang membahas tentang pengertian, sejarah, ruang lingkup, yang dikaitkan dengan letak geografis dan strategis Program Studi Ilmu Hukum UMRAH

6

Pengantar Ilmu Kemaritiman

2

7

Ilmu Negara

3

Mata kuliah ini akan menguraikan tentang kerangka dasar daripada bangunan negara secara umum. Baik dilihat dari aspek struktur negara pada umumnya, maupun lembaga-lembaga lainnya serta hubungan antar lembaga negara.

8

Pengantar Ilmu Politik

3

Mata kuliah ini akan menguraikan tentang kerangka dasar daripada sistem politik Indonesia secara umum. Unsur-

Setelah mengikuti mata kuliah ini 1. Joko Pramono mahasiswa dapat mengerti dan 2. Suwarno menjelaskan tentang Adiwijoyo pemahaman dasar tentang 3. Ahmad Solihin kemaritiman yang membahas 4. Syamsumar Dam tentang pengertian, sejarah, ruang lingkup, yang dikaitkan dengan letak geografis dan strategis Program Studi Ilmu Hukum UMRAH. Setelah mengikuti mata kuliah ini 1. Abu Daud Mahasiswa dapat mengerti Bushro peristilahan dalam Ilmu Negara, 2. Muchtar Struktur dasar Negara, Teori Pakpahan Terjadinya Negara, Hakekat 3. Ni’matul Huda Negara, Tujuan Negara, Tipe-tipe 4. Jimly Negara, serta bentuk Negara dan Asshiddiqie Sistem Pemerintahan dan 5. Solly Lubis kaitannya dengan teori 6. I Gde Pantja Pembagian Kekuasaan dalam Astawa Negara Setelah mengikuti mata kuliah ini 1. Eriza mahasiswa dapat mengerti dan 2. Inu Kencana menjelaskan tentang pengertian 3. Ramlan Surbekti 33 | P a g e


unsur dari sistem politik Indonesia..

9

Hukum Islam

2

10

Hukum Tata Negara

3

11

Hukum Administrasi Negara

3

ilmu politik, cara bekerja system politik, unsur-unsur system politik Hukum Islam membicarakan tentang Setelah mengikuti mata kuliah ini kajian terhadap aturan-aturan tata Mahasiswa dapat mengerti dan kehidupan yang berdasarkan pada ajaran menjelaskan kaidah-kaidah yang agama Islam, yang bersumber dari Alterdapat di dalam Hukum Islam, Quran, Hadist, Ijma, serta Qiyas. sumber-sumber Hukum Islam, Mempelajari hubungan manusia dengan aturan-aturan mengenai Allah, hubungan manusia dengan hubungan manusia dengan Allah manusia, kemudian membahas tentang dan hubungan Manusia dengan aturan-aturan dalam pergaulan antara sesama Manusia. indivudi dengan individu serta individu dengan Negara. Hukum Tata Negara membicarakan Setelah mengikuti mata kuliah ini tentang negara dalam arti konkrit dalam Mahasiswa dapat mengerti dan hal ini negara Republik Indonesia. menjelaskan tentang sejarah Pembahasannya meliputi sumberketatanegaraan Republik sumber hukum tata negara, asas-asas Indonesia, hubungan pusat dan hukum, sejarah ketatanegaraan, wilayah daerah serta perkembangan negara, susunan organisasi negara, demokrasi dan hak asasi manusia pemerintahan di daerah, kewarganegaraan dan hak-hak asasi manusia Hukum Administrasi Negara merupakan Setelah mengikuti mata kuliah ini mata kuliah lanjut yang mahasiswa dapat mengerti dan

4. May Rudy

1. Zainuddin Ali 2. Muhammad Daud Ali 3. Dedi Ismatullah 4. Alaiddin Koto

1. 2. 3. 4.

Ni’Matul Huda Jimlly Asshidiqie Soehino Mahfud MD

1. Ridwan HR. 2. C.S.T. Kansil 34 | P a g e


12

Hukum Perdata

3

13

Hukum Pidana

3

merupakan ilmu yang mempelajari dan mengembangkan pengetahuan yang bermanfaat bagi kepentingan mahasiswa. Mahasiswa akan mengetahui hal-hal yang terbaru yang menjadi materi yang berkaitan dengan bidang yang dipelajari, baik secara teoritis maupun praktis dan juga peraturan perundangan-undangan yang berlaku sekarang, termasuk materi yang dipelajari oleh Hukum Administrasi Negara. Mata kuliah ini memberi penjelasan tentang hukum privat yang keterkaitanya dengan ketentuan yang termuar dalam KUH Perdata, serta Undang-Undang diluar KUH Perdata, membahas tentang orang, benda, perikatan dan kadarluarsa. Serta Hukum Perdata dalam perspektif ilmu pengetahuan. Mata kuliah ini membahas tentang hukum publik yang bersumber KUHP dan UU diluar KUHP atau aturan Khusus berkaitan tentang Pidana, membahas hukum materil dan formil,

menjelaskan tentang pengembangan Hukum Administrasi Negra baik secara teori, peraturan perundangundangan dan keterkaitan dengan praktek hukum administrasi di Indonesia.

3. Philipus M. Hadjon 4. SF. Marbun 5. Willy D.S Voll

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tentang muatan di dalam KUH Perdata serta UU diluar KUH Perdata yang keterkaitannya dengan Hukum Perdata, serta pemahaman tentang Hukum Perdata dalam perspektif ilmu pengetahuan Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum publik yang bersumber KUHP dan UU diluar KUHP atau aturan

1. Seopomo 2. R. Subekti 3. Abdulkadir Muhammad 4. Munir Fuady

1. 2. 3. 4. 5.

Andi Hamzah Laden Marpaung Muladi Romli Asasmita Barda Nawawi 35 | P a g e


subjektif dan objektif, tujuan pemidanaan, serta pembaharuan hukum pidana.

14

Hukum Acara Pidana

3

15

Hukum Acara Perdata

3

16

Hukum Acara PTUN

3

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang tata acara berperkara dalam peradilan acara pidana dengan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta dapat mengerti teori-teori yang berlaku dalam hukum acara pidana dan mahasiswa diberikan praktek beracara pidana. Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang tata acara berperkara dalam peradilan acara perdata dengan berpedoman pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Perdata, serta dapat mengerti teori-teori yang berlaku dalam hukum acara perdata dan mahasiswa diberikan praktek beracara perdata. Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang tata acara berperkara dalam peradilan tata usaha negara, serta dapat mengerti tentang teori-teori dan praktek beracara.

Khusus berkaitan tentang Pidana, membahas hukum materil dan formil, subjektif dan objektif, tujuan pemidanaan, serta pembaharuan hukum pidana. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan serta memiliki kemampuan untuk dapat beracara serta menangani perkara dalam Peradilan Acara Pidana

Arief 6. Yahya Harahap 7. P.A.F Lamintang

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan serta memiliki kemampuan untuk dapat beracara serta menangani perkara dalam Peradilan Acara Perdata

1. Yahya Harahap 2. Sudikno M 3. Sarwono

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan serta memiliki kemampuan untuk dapat beracara serta menangani perkara dalam Peradilan Tata

1. 2. 3. 4. 5.

1. Yahya Haharap 2. Andi Hamzah

SF. Marbun R. Wiyono Muchsan Rozali Abdullah Benjamin 36 | P a g e


17

Hukum Internasional

3

18

Delik-Delik Khusus Diluar KUHP

3

19

Hukum Adat

3

Mata kuliah Hukum Internasional ini memiliki kedudukan sebagai Mata Kuliah yang mendasari seluruh mata kuliah dalam bagian Hukum Internasional. Berfungsi sebagai rujukan substansi mata kuliah Hukum Internasional lainnya. Mengajarkan tentang asas-asas, norma-norma dan aturan serta fenomena yang ada dalam Hukum Internasional Mata kuliah ini membahas tentang delikdelik yang diatur diluar KUHP, membahas ketentuan hukum-hukum pidana dalam perkembangan diantaranya membahas tentang delik pidana Korupsi, delik pidana Natkotika Delik Pidana Teroris, Delik Lingkungan delik pidana subversi, tindak pidana devisa dan delik pidana khusus lainya. Mata kuliah ini membahas tentang asasasas hukum adat meliputi istilah/ pengertian, ruang lingkup, sistem;

Usaha Negara

Mangkoedilaga 6. Zairin Harahap

Setelah mengikuti mata kuliah ini Mahasiswa mampu memahami asas-asas, norma-norma dan aturan untuk menganalisis fenomena yang ada dalam Hukum Internasional.

1. T. May Rudi 2. J. G Starke 3. Mochtar Kusumaatmaja 4. Sumaryo Suryokusumo 5. Hikmahanto Juwana 6. Melda Kamil Ariadno 1. Andi Hamzah 2. Topo Santoso 3. Wirjono Projodikoro

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampun memahami tentang delik pidana diluar KUHP dan dapat menjelaskan tentang delik pidana Korupsi, delik pidana Natkotika Delik Pidana Teroris, Delik Lingkungan, delik pidana subversi, tindak pidana devisa dan delik pidana khusus lainya Setelah mengikuti mata kuliah ini Mahasiswa mampu memahami hubungan hukum adat dengan

1. Bushar Muhammad 2. I. Gede A.B 37 | P a g e


20

Hukum Ketenagakerjaan

3

tujuan; dasar hukum, kedudukan; sifat dan corak; identifikasi; sejarahnya yang meliputi perkembangan dan pergeserannya; urgensi; serta pokokpokok hukum adat yang meliputi hukum kekeluargaan, perkawinan, waris,pidana, tata negara, acara, serta tanah adat, juga tidak lepas prospek masa depan hukum adat. Mata kuliah ini membahas tentang sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia, ruang lingkup dan sumber hukum ketenagakerjaan. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang para pihak dalam hukum ketenagakerjaan serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, hubungan kerja, hubungan industrial, penyelesaian sengketa hubungan industrial

Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia

Wiranata

Setelah mengikuti mata kuliah ini Mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan sejarah hukum ketenagakerjaan di Indonesia, ruang lingkup dan sumber hukum ketenagakerjaan. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang para pihak dalam hukum ketenagakerjaan serta hak dan kewajiban dari masing-masing pihak, hubungan kerja, hubungan industrial, penyelesaian sengketa hubungan industrial Mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan merupakan mata kuliah penting sebagai bekal bagi mahasiswa dalam memasuki

1. Lalu Husni 2. Maimun

38 | P a g e


21

Hukum Dagang

3

22

Hukum Agraria

3

23

Kriminologi

3

Matakuliah Hukum Dagang membahas pengetahuan tentang berbagai aspek di bidang kegiatan usaha perdagangan dan perkembangannya. Kegiatan Usaha Dagang dewasa ini mengalami banyak perkembangan yang tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) saja, bahkan materimateri yang diatur dalam KUHD banyak yang diubah dan diatur dalam undangundang tersendiri, misalnya, perseroan terbatas, dan sebagainya Mata kuliah ini memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang sejarah hukum agraria, gambaran tentang hakhak atas tanah yang ada di Indonesia,kepastian hukum di bidang pertanahan, Agraria Reform serta pembaharuan hukum agraria.

Mata Kuliah ini memberikan penjelasan

dunia kerja nantinya sehingga mahasiswa mampu menyelesaikan permasalahan dalam hubungan ketenagakerjaan Setelah mengikuti mata kuliah ini, 1. Soekardono mahasiswa diharapkan 2. HMN. memahami materi-materi yang Purwosutjipto berkenaan dengan perdagangan dan perkembangannya

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memberikan pengertian dan pemahaman serta pemecahan terhadap persoalan-persoalan mengenai tanah, tata cara perolehan hak atas tanah dan kepastian hukum di bidang pertanahan Setelah mengikuti mata kuliah ini

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Budi Harsono Ida Nurlinda Imam Sutiknjo Supriadi Ali Achmad Irawan Soerodjo

1. Topo Santoso 39 | P a g e


kepada mahasiswa tentang kejahatan yang dimaksud dalam ilmu tentang kejahatan. Ruang lingkup kriminologi, teori kriminologi

24

Hukum Perbatasan

3

Mata kuliah ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari Ilmu Kemaritiman, yang terkait dengan letak geografis dan geostrategis Program Studi Ilmu Hukum UMRAH, mata kuliah ini mempelajari sejarah, pengertian, ruang lingkup, arti penting hukum perbatasan dan hubunganya dengan Ilmu Hukum secara umum.

25

Hukum Lingkungan

3

Mempelajari ilmu pengetahuan tentang hukum lingkungan yang meliputi latar belakang lahirnya disipilin ilmu hukum lingkungan, pembangunan berkelanjutan, lahirnya kesadaran lingkungan hidup di tingkat global dan Indonesia, dasar hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum

mahasiswa memahami dan dapat memberikan gambaran mengenai pengertian dan pengetahuan tentang kejahatan yang dimaksud dalam ilmu tentang kejahatan, Ruang lingkup kriminologi, teori kriminologi Setelah mengikuti mata kuliah Hukum Perbatasan ini mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang sejarah, pengertian, ruang lingkup, arti penting hukum perbatasan dan hubunganya dengan Ilmu Hukum secara umum

2. Romli Atmasasmita 3. Yesmil Anwar Adang

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengetahui, memahami dan mampu menguraikan secara yuridis argumentatif, teoritis dan konseptual tentang permasalahan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan perkembangannya, serta

1. Ida Bagus Wyasa Putra 2. Koesnadi Hardjasoemantri 3. Siti Sundari Rangkuti 4. Supriadi 5. Daud Silalahi 6. Leden Marpaung

1. 2. 3. 4.

Joko Pramono Adi Sumardiman Ida Kurnia Marnixon R.C. Willa 5. Suwarno Adiwijoyo 6. Suryo Sakti Hadiwijoyo

40 | P a g e


26

Politik Hukum

2

lingkungan, tugas dan wewenang pemerintah dan pemda dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, hak dan kewajiban dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ekoregion,RPPLH, instrumen hukum lingkungan, KLHS, tata ruang, BML, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, AMDAL, UKL-UPL, perizinan,instrumen ekonomi lingkungan, peraturan perUU-an berbasis lingkungan, pengendalian pencemaran laut, penegakan hukum administratif, perdata, dan pidana serta menelaah dan menganalisa berbagai kasus di bidang lingkungan hidup Politik Hukum mempelajari tentang keterkaitan antara politik dan hukum, dihubungkan dengan sistem hukum negara.

mempunyai pengetahuan dan kemampuan untuk menganalisis permasalahan hukum di bidang lingkungan hidup

7. Syahrul Macmud 8. N. H. T Siahaan 9. Karden Eddy Sontang Manik 10. Chafid Fandali

Setelah mengikuti mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang Arti penting Politik Hukum, akar politik hukum, dan pembentukan politik hukum nasional

1. Imam Syaukani & A. Ahsin Thohari, 2. Mahfud MD 3. Abdul Latif

41 | P a g e


27

Hukum Laut Internasional

3

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang sejarah, batasan, ruang lingkup serta ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam hukum laut internasional serta rezim-rezim hukum laut internasional

Agar pada akhir kuliah, Mahasiswa dapat mengerti dengan benar arti, sejarah, batasan, ruang lingkup, dan ketentuan-ketentuan hukum laut, serta rezim-rezim hukum laut.

1. Muchtar Kusumatmadja 2. Bour Mauna 3. Sri Setianingsih 4. Syamsumar Dam 5. Heru Prijanto 6. Joko Subagyo 7. S. Toto Pandoyo 8. I Wayan Parthiana

28

Hukum Hak Kekayaan Intelektual

2

Mata Kuliah Wajib ini terdiri dari beberapa pokok bahasan; Merek, Hak Cipta, Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, dan Desain tata letak Sirkit terpadu.

1. Syafrinaldi 2. Achmad M. Ramli 3. Tomi Suryo Utomo 4. Sentosa Sembiring

29

Hukum Pajak

2

Mata kuliah Hukum Pajak adalah mata kuliah yang mampu memberikan wawasan dan keahlian kepada mahasiswa tentang ketentuan hukum yang berlaku pada sistem perpajakan di Indonesia. Disamping itu juga mata

Setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan, membandingkan, dan menerapkan prinsip dasar HKI dalam berbagai kasus HKI serta diharapkan mampu memberikan advis yang tepat kaitannya dengan perlindungan HKI Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan memahami konsep hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia serta penanganan dan Penyelesaian kasus pajak.

1. Galang Asmara 2. Muhammad Dajfar S. 3. Y. Sri Pudyamuko 4. Y. Sri 42 | P a g e


30

Hukum Organisasi Internasional

2

31

Hukum Perdata Internasional

3

32

Hukum Pidana Internasional

3

kuliah ini akan menjelaskan mekanisme peradilan pajak, hukum pajak internasional, serta asas-asas pemungutan pajak. Mata kuliah ini menjelaskan tentang hukum organisasi internasional dengan materi sajian meliputi : pendahuluan, status hukum organisasi internasional, keanggotaan organisasi internasional, landasan hukum suatu organisasi internasional, ketentuan umum bagi organisasi internasional,pengambilan keputusan dalam organisasi internasional, hubungan eksternal organisasi internasional. Mata kuliah ini membahas tentang hukum privat yang keterkaitanya dengan dunia Internasonal, membahas tentang perjanjian-perjanian internasional, hubungan antara individu antar Negara, hubungan antara perseroan bersekala internasional, membahas tentang hukum antar tata hukum. Mata kuliah ini membahas tentang hukum pidana bersekala Internasional

Pudyatmoko 5. R. Santoso Brotodihardjo Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami tentang kaidah-kaidah hukum organisasi internasional, yang meliputi pengertian dan sejarah, pembentukan, struktur dan anggaran belanjanya.

1. Sumaryo Suryokusumo

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami dan mejelaskan tentang perjanjian-perjanian internasional, hubungan antara individu antar Negara, hubungan antara perseroan bersekala internasional, membahas tentang hukum antar tata hukum. Setelah mengikuti mata kuliah hukum pidana internasional ini

1. Hikmahanto Juwana 2. Huala Adolf 3. Harjono

1. Arie Siswanto 2. Sinta Agustina 43 | P a g e


yang diatarnya tentang tindak pidana illegal fishing, illegal minning, tracffiking, kejahatan trans internasional, dan kejahatan-kejahatan internasional lainnya. 33

Hukum Konstitusi

2

Mata kuliah Hukum Konstitusi mempelajari tentang teori-teori yang berkaitan dengan Konstitusi serta mempelajari tujuan, fungsi, defenisi dan hubungannya dengan konsep negara hukum

34

Pengantar Ilmu Hukum

3

Mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum mempelajari tentang dasar-dasar pengertian dan ruang lingkup hukum.

35

Pengantar Hukum Indonesia

3

Pengantar Hukum Indonesia merupakan mata kuliah pengantar, jadi mengantar

diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan tentang illegal fishing, illegal minning, tracffiking, kejahatan trans internasional, dan kejahatankejahatan internasional Setelah mengikuti mengikuti mata kuliah Hukum Konstitusi maka diharapkan mahasiswa mampu memahami menganalisis secara komprehensif tentang teori-teori hukum yang berkaitan dengan konstitusi. Misalnya definisi, materi muatan, konstitusi, tujuan dan fungsinya, serta bagaimana hubungan konstitusi dengan negara. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu memahami dan menjelaskan Pengertian dan Ruang Lingkup Objek kajian Hukum.

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu memahami

3. Juajir Sumardi 4. Romli Atmasasmita 5. Wirjono Projodikoro 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Jimlly Asshidiqie K.C. Whare Sri Seomantri Ni’Matul Huda A.V. Dicey Ellydar Chaidir Bagir Manan Taufiqurrohman Syahuri

1. C.S,T. Kansil 2. Titik Triwulan Tutik 3. Sudarsono 4. Dudu Duswara

1. Joeniarto 2. Achmad Sanusi 44 | P a g e


36

Bahasa Inggris Hukum

2

37

Ilmu Perundangundangan

2

mahasiswa mengetahui hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, secara garis besarnya, karena sifatnya Pengantar.

hukum yang pernah dan sedang berlaku di Indonesia, dapat memahami apa itu hukum privat dan hukum publik dan terdiri dari hukum apa saja.

Mata kuliah ini menjelaskan tentang arti penting bahasa Inggris hukum dalam ilmu hukum serta memberikan penjelasan kepada mahasiswa tentang istilah-istilah asing dalam hukum Mata Kuliah Ilmu Perundang-Undang mempelajari bagaimana mempelajari cara penyusunan Undang-Undang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti istilah-istilah asing dalam hukum dan mampu mempraktekkannya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mengetahui berbagai norma hukum, jenisnya dan karakteristiknya, serta tata susunannya, mengetahui berbagai jenis peraturan perundangundangan Indonesia dan masingmasing fungsinya serta materi muatannya dan mahasiswa dapat mengetahui tahapan-tahapan proses dan prosedur pembentukan Undang-Undang, PP, Keppres, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Abdoel Jamali 4. M. Najih & Soimin 5. Utang Rasyidin & Dedi Supriyadi 6. Umar Said S 1. I.P.M Ranuhandoko

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

C.S.T Kansil Soehino,Rosjidi Ranggawidjaja, Maria Farida Indrati, Solly Lubis, W. Riawan Tjandra dkk, 8. Mahendra Putra Kurnia dkk, 9. Jeremy Bentham 10. Yuliandri

45 | P a g e


38

Perancangan Kontrak

2

Mata kuliah ini menjelaskan tentang tata cara pembuatan atau perancangan kontrak serta teori-teori dan kaidahkaidah yang berlaku dalam pembuatan kontrak

39

Metode Penelitian Hukum

3

Mata kuliah ini menjelaskan tentang tata cara penulisan ilmiah dan kaidah-kaidah penulisan ilmiah

40

Praktek Peradilan

3

Mata kuliah ini memberikan penjelasan teori beracara di peradilan serta memberikan ruang untuk mahasiswa berpraktek dalam peradilan semu.

41

Seminar

3

Mata kuliah ini menjelaskan tentang tata cara penulisan usulan penelitian serta praktek penulisan usulan penelitian

42

Terminologi Hukum

2

Mata kuliah ini membahas tentang istilah-istilah hukum, dan pengertianpengertian dalam ilmu hukum

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan teori dan kaidah yang berkaitan dengan penyusunan kontrak serta mahasiswa juga dapat menyusun sebuah kontrak perjanjian. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memiliki pengetahuan tentang cara menyusun karya ilmiah sesuai dengan kaidahkaidah ilmiah yang berlaku.

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa memiliki kompetensi dalam beracara diperadilan dengan didukung teori-teori yang ada. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menyusun usulan penelitian. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan dan memahami tentang istilahistilah hukum, dan pengertian-

1. R. Subekti 2. H. Salim

1. 2. 3. 4.

Sudikno M Soejono Soekanto Abu Yasid Peter Mahmud Marzuki 5. Suratman & Phillips Dillah 1. Yahya Harahap 2. Sigit Riyanto

1. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Prodi Ilmu Hukum 1. Andi Hamzah

46 | P a g e


2

43

Kapita Selekta Hukum Kemaritiman

44

Skripsi dan Penelitian Hukum

45

Logika dan Filsafat

2

46

Filsafat Hukum dan Etika Profesi

3

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah Institusional yang menjabarkan lebih lanjut tentang pengantar Ilmu Kemaritiman, Hukum Perbatasan, hukum laut internasional, politik hukum perbatasan, kebijakan pengelolaan daerah perbatasan serta mata kuliah lainnya yang terkait dengan Kemaritiman. Dalam mata kuliah ini mahasiswa diwajibkan menyusun karya tulis ilmiah sebagai tugas akhir mahasiswa Mata kuliah ini menjelaskan tentang prinsip ilmu dan logika sebagai dasar pijakan mahasiswa untuk mengembangkan pengetahuannya. Mata kuliah ini juga memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang perbedaan Antara ilmu, pengetahuan, kebenaran, defenisi serta penalaran. Diharapkan mahasiswa dapat memahami pengertian filsafat hukum, kedudukan filsafat hukum, dan mahasiswa juga dapat mengerti tentang

pengertian dalam ilmu hukum Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang Hukum Perbatasan, hukum laut internasional, politik hukum perbatasan, kebijakan pengelolaan daerah perbatasan serta mata kuliah lainnya yang terkait dengan Kemaritiman. Mahasiswa menghasilkan sebuah karya ilmiah dalam bentuk penelitian. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memahami dan menjelaskan tentang prinsip ilmu dan logika, serta perbedaan antara ilmu, pengetahuan, kebenaran, definisi serta penalaran Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat memberikan penjelasan berkaitan dengan filsafat hukum dan mahasiswa

1. Syamsumar Dam 2. Ahmad Solihin 3. Joko Pramono

1. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Prodi IlmuHukum 1. Jujun S 2. Otje Salman 3. Arief Sidarta

1. 2. 3. 4.

Lili Rasjidi Satjipto Rahardjo Supriadi Otje Salman 47 | P a g e


etika profesi hukum 47

Sosiologi Hukum

2

48

Pengantar Sosiologi

2

49

Hak Asasi Manusia

2

dapat memahami arti penting etika profesi hukum Mata kuliah Sosiologi Hukum ini Setelah selesai mata kuliah ini mengantarkan mahasiswa untuk diharapkan bagi mahasiswa memahami tentang pentingnya mampu memahami dan pemahaman mengenai sosiologi dan menempatkan hukum dalam hukum. Mata kuliah ini merupakan kehidupan sosial dan begitu juga jembatan yang mengantarkan untuk sebaliknya menempatkan menyesuaikan pola pikir orang sosiologi kehidupan sosial sebagai bagian yang disiplin kategoris dan orang hukum dari upaya penegakkan hukum yang normative. Mata kuliah ini membahas konsep dasar Setealah mengikuti mata kuliah sosiologi mulai dari sejarah ini mahasiswa mengerti dan perkembangan ilmu sosiologi, proses dapat menjelaskan tentang sosial dan interaksi sosial, kelompokkedudukan sosiologi dalam kelompok sosial dalam kehidupan kehidupan serta hubungan masyarakat, kebudayaan, sosiologi dengan cabang ilmu pelapisan sosial, sosiologi pembangunan yang lainnya. dan perubahan sosial. Mata kuliah Hak Asasi Manusia ini akan Setelah mengikuti mata kuliah ini memberikan penjelasan berkaitan mahasiswa akan dapat dengan sejarah HAM baik internasional memahami konsep dasar HAM, maupun nasional, kasus-kasus yang standar dan mekanisme HAM berkaitan dengan pelanggaran HAM baik nasional maupun serta implementasi HAM di Indonesia internasional dan mampu melakukan analisa terhadap

5. Shidarta 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Satjipto Rahardjo Soejono Soekanto Abdul Manan Lili Rasjidi Zainuddin Saifallah

1. Yesmil Anwar & Adang 2. Soerjono Soekanto & Budi Sulistyowati

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Satya Arinanto Muladi Jimly Asshidiqie R. Wiyono Scott Davidson Majda El-Mujtad Bazar Harahap 48 | P a g e


50

Kuliah Kerja Nyata

3

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib universitas dimana mahasiswa mempraktekkan atau mengimplementasikan ilmu yang didapatnya didalam kehidupan bermasyarakat.

51

Hukum Adat Melayu

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang hukum adat melayu yang berlaku baik itu hukum tata pemerintahan, hukum perdata adat melayu, hukum perkawinan adat melayu, hukum pidana adat melayu serta yang lainnya yang berkaitan dengan hukum adat melayu.

masalah-masalah HAM. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti hubungan ilmu dengan kehidupan sosial serta dapat mengimplementasikan ilmu yang didapatnya dalam kehidupan bermasyarakat. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat memberikan penjelasan tentang hukum adat melayu yang berlaku baik itu hukum tata pemerintahan, hukum perdata adat melayu, hukum perkawinan adat melayu, hukum pidana adat melayu serta yang lainnya yang berkaitan dengan hukum adat melayu dalam kehidupan seharihari

8. Bagir Manan 1. Buku Pedoman Universitas

1. Tennas Effendi 2. Maswardi M. Amin 3. I Gede A.B Wiranata

49 | P a g e


DESKRIPSI MATA KULIAH PILIHAN PROGRAM STUDI UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI No Mata Kuliah Bagian Hukum Tata Negara Hukum Pemerintahan 1 Daerah

2

Hukum LembagaLembaga Negara

Sks

Deskripsi Mata Kuliah

Tujuan Instruksional Umum

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang sejarah sistem pemerintahan daerah yang berlaku di Indonesia, sejarah peraturan perundang-undangan pemerintah daerah yang pernah berlaku di Indonesia, asas-asas pemerintahan daerah, serta hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang lembaga-lembaga Negara yang ada di Indonesia serta perkembangan lembaga-lembaga Negara pasca amandemen konstitusi tahun 1999-2002. Mata kuliah ini juga menjelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga Negara yang ada.

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang sejarah pemekaran daerah di Indonesia, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dapat menjelaskan juga tentang hubungan antara pemerintah pusat dan daerah Setela mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang lembagalembaga Negara yang ada di Indonesia serta perkembangan lembaga-lembaga Negara pasca amandemen konstitusi tahun 19992002. Mata kuliah ini juga menjelaskan tugas dan fungsi dari masing-masing lembaga Negara yang ada.

Bahan Bacaan 1. 2. 3. 4. 5.

HAW. Widjaja Bagir Manan Ni’matul Huda H. Sarundajang Ateng Syafruddin 6. Eko Prasojo

1. Ni’matul Huda 2. Jimlly Ashiddiqie 3. Patrialis Akbar

50 | P a g e


3

Hukum Keimigrasian dan Kepabeanan

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian hukum keimigrasian serta hukum kepabeanan. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang ruang lingkup hukum kemaritiman dan hukum kepabeanan serta penegakkan hukum keimigrasian dan kepabeanan di daerah perbatasan. Selain itu juga, mata kuliah ini akan memberika penjelasan berkaitan dengan deportasi dan humantracffiking.

4

Hukum Keuangan Negara

2

Mata Kuliah ini memberikan penjelasan tentang konsep pengelolaan keuangan Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah

5

Negara Hukum & Demokrasi

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang konsep Negara hukum dan konsep demokrasi, serta perkembangan Negara hukum dan demokrasi di dunia

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian hukum keimigrasian serta hukum kepabeanan. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang ruang lingkup hukum kemaritiman dan hukum kepabeanan serta penegakkan hukum keimigrasian dan kepabeanan di daerah perbatasan. Selain itu juga, mata kuliah ini akan memberika penjelasan berkaitan dengan deportasi dan humantracffiking. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang konsep pengelolaan keuangan Negara, baik itu pengelolaan keuangan Negara di level pusat maupun pada level daerah Setelah mengikuti matakuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang konsep Negara hukum dan konsep

1. Sihar Sihombing 2. Adrian Sutedi

1. Muhammad Djafar Saidi 2. Adrian Sutedi 3. Abdul Halim 4. C.S.T Kansil 5. Alfian Sulaiman 6. Bachrul Amiq 1. Ellydar Chaidir 2. Munir Fuady 3. Mahmud MD

51 | P a g e


maupun di Indonesia. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang hubungan antara Negara hukum dan demokrasi serta implementasi Negara hukum dan demorasi di Indonesia

6

Kebijakan Pengelolaan Kawasan Perbatasan

2

7

Perbandingan HTN

2

8

Tata Kelola Pemerintahan Maritim

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang teori-teori kebijakan, serta kebijakan terhadap pengelolaan kawasan perbatasan dari berbagai aspek seperti aspek pemerintahan, hukum, ekonomi, politik dan lainnya. Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang perbandingan HTN baik itu perbandingan hukum Negara-negara ASEAN, perbandingan Konstitusi Negara-Negara Asean, Perbandingan Pemerintahan Negara-Negara ASEAN, juga memperbandingkan dengan Negaranegara di luar Negara ASEAN Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang tata kelola pemerintahan maritim dari aspek Hukum Tatanegara serta hubungan antara pemerintahan daerah dengan konsep archipelago state sebagai

demokrasi di dunia maupun di Indonesia. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang hubungan antara Negara hukum dan demokrasi serta implementasi Negara hukum dan demorasi di Indonesia Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang kebijakan yang dapat diambil terhadap pengelolaan kawasan perbatasan.

1. TIM Dosen

Setelah mengikuti mata kuliah ini 1. Abu Daud mahasiswa mengerti dan dapat Busroh menjelaskan tentang perbandingan 2. Sjahran Basah HTN khususnya yang berlaku di Negara-Negara ASEAN dan Negara-negara di luar ASEAN.

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengelolaa pemerintahan dari aspek maritim sebagai sebuah disiplin keilmuan.

1. Tim Dosen

52 | P a g e


9

Hukum Kepegawaian

Bagian Hukum Internasional Politik Hukum Perbatasan 1

2

Hukum Perjanjian Internasional

2

sebuah disiplin keilmuan. Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian hukum kepegawaian, etika pegawai negeri sipil, netralitas pegawai negeri sipil, manajemen kepegawaian di Indonesia, manajemen kepegawaian daerah, evaluasi kinerja pegawai negeri sipil, sanksi bagi pegawai negeri sipil

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian politik hukum, politik hukum perbatasan serta strategi perumusan politik hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah perbatasan

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang hukum perjanjian internasional serta ruang lingkup perjanjian internasional. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian hukum kepegawaian, etika pegawai negeri sipil, netralitas pegawai negeri sipil, manajemen kepegawaian di Indonesia, manajemen kepegawaian daerah, evaluasi kinerja pegawai negeri sipil, sanksi bagi pegawai negeri sipil

1. Sri Hartini, 2. Setiajeng Kadarsih & Tedi Sudrajat 3. A. Ghufron

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian politik hukum, politik hukum perbatasan serta strategi perumusan politik hukum terhadap peraturan perundangundangan di daerah perbatasan Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang hukum perjanjian internasional serta ruang lingkup perjanjian

1. Mahfud MD 2. Tim Dosen

1. Damos Dumoli Agusman 2. Eddy Pratomo 3. I wayan Parthiana 53 | P a g e


pembuatan, pemeberlakuan dan pengakhiran perjanjian internasional, pengesahan perjanjian internasional serta kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia.

3

Hukum Humaniter

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian hukum humaniter, sumber hukum humaniter, konvensi Jenewa 1949, sanksi pelanggaran terhadap hukum perang

4

Perbandingan Hukum Negara-Negara ASEAN

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian perbandingan Hukum Negara-Negara ASEAN, perbandingan Sistem Hukum Negaranegara ASEAN, perbandingan hukum pidana di Negara-negara ASEAN, perbandingan hukum perdata di Negaranegara ASEAN, perbandingan hukum tatanegara di Negara-negara ASEAN.

internasional. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang pembuatan, pemeberlakuan dan pengakhiran perjanjian internasional, pengesahan perjanjian internasional serta kedudukan perjanjian internasional dalam sistem hukum Indonesia. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian hukum humaniter, sumber hukum humaniter, konvensi Jenewa 1949, sanksi pelanggaran terhadap hukum perang Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian perbandingan Hukum NegaraNegara ASEAN, perbandingan Sistem Hukum Negara-negara ASEAN, perbandingan hukum pidana di Negara-negara ASEAN, perbandingan hukum perdata di Negara-negara ASEAN,

4. Sumaryo Suryokusumo 5. Huala Adolf

1. KGPH Haryomataram 2. T. May Rudi 3. Ambarwati, Denny Ramadhany, Rina Rusman 1. Sri Soemantri 2. Eko Prasojo

54 | P a g e


5

Hukum Lingkungan Internasional

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian hukum lingkungan internasional, tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan Internasional, sejarah hukum lingkungan internasional serta penyelesaian sengketa hukum lingkungan internasional. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran lingkungan di daerah perbatasan.

6

Hukum Kejahatan Laut & Perikanan

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang hukum kejahatan laut dan perikanan serta peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Selain itu juga, mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang berbagai macam kejahatan laut dan perikanan yang dapat terjadi di daerah perbatasan.

perbandingan hukum tatanegara di Negara-negara ASEAN Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian hukum lingkungan internasional, tindak pidana terhadap pencemaran lingkungan Internasional, sejarah hukum lingkungan internasional, serta penyelesaian sengketa hukum lingkungan internasional. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang tindak pidana pencemaran lingkungan di daerah perbatasan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang hukum kejahatan laut dan perikanan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kelautan dan perikanan. Selain itu juga, mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang berbagai macam kejahatan laut dan perikanan yang dapat terjadi di

1. Supriadi 2. Daud Silalahi 3. Ida Bagus Wyasa Putra

1. Akhmad Solihin 2. Supriadi 3. Gatot Supramono 4. Djoko Tribawono 5. Marhaeni Ria Simbo

55 | P a g e


7

Hukum Diplomatik & Konsuler

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian hukum diplomatik serta sumber hukum diplomatik, serta menjelaskan tentang sumber hukum diplomatik dan konsuler. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang kongres Wina 1815 serta penjelasan tentang perkembangan hukum diplomatik sejak berdirinya PBB, selain itu juga mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang fungsi, hak dan kewajiban perwakilan diplomatik dan konsuler serta kaitannya dengan daerah perbatasan.

8

Hukum Ekonomi Internasional

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian hukum ekonomi internasional, subjek dan objek hokum ekonomi internasional dan kaidah dasar hukum ekonomi internasional. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang sumber-sumber hukum ekonomi internasional serta penyelesaian sengketa hukum ekonomi internasional dan

daerah perbatasan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan sumber hukum diplomatik, serta menjelaskan tentang sumber hukum diplomatik dan konsuler. Maasiwa juga dapat menjelaskan tentang kongres Wina 1815 serta penjelasan tentang perkembangan hukum diplomatik sejak berdirinya PBB, selain itu juga mahasiswa dapat memberikan penjelasan tentang fungsi, hak dan kewajiban perwakilan diplomatik dan konsuler serta kaitannya dengan daerah perbatasan. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian hukum ekonomi internasional, subjek dan objek hokum ekonomi internasional dan kaidah dasar hukum ekonomi internasional. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang sumber-sumber

1. Sumaryo Suryokusumo 2. Setyo Widagdo 3. Syahmin AK 4. Widodo

1. Meria Utama 2. Huala Adolf 3. Ade Maman Suherman

56 | P a g e


piagam hak-hak dan kewajiban ekonomi Negara-negara. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang kerjasama ASEAN dibidang ekonomi.

9

Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional

Bagian Hukum Perdata Hukum Perbankan 1

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai, penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik, arbitrase internasional, Mahkamah Internasional serta penyelesaian sengketa internasional di daerah perbatasan

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang lembaga perbankan sebagai bagian dalam sistem keuangan dengan pendekatan utama pada aspek hukum berkaitan dengan sejarah perbankan Indonesia, jenis dan usaha bank, penanganan bank bermasalah, dan

hukum ekonomi internasional serta penyelesaian sengketa hukum ekonomi internasional dan piagam hak-hak dan kewajiban ekonomi Negara-negara. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang kerjasama ASEAN dibidang ekonomi. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang penyelesaian sengketa internasional secara damai, penyelesaian sengketa internasional secara diplomatik, arbitrase internasional, Mahkamah Internasional serta penyelesaian sengketa internasional di daerah perbatasan Setela mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang ruang lingkup usaha perbankan dan aspek hukum terkait, serta memahami pentingnya mekanisme pengaturan operasional bank.

1. Huala Adolf 2. Ade Maman Suherman 3. Frans Hendra 4. Taryana Soenandar

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hermansyah M. Djumhana Adrian Sutedi Munir Fuady Chairul Arrasid Rachmadi Usman 57 | P a g e


2

Hukum Perusahaan

2

hubungan dengan berbagai bidang hukum lainnya. Disamping pendekatan hukum, pendekatan ekonomi diberikan kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami karakter berbagai hukum positif menyangkut perbankan sebagai bagian dari bidang ekonomi moneter. Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang hukum yang mengatur tentang perusahaan (business Organization) yang diatur didalam peraturan perundangundangan di Indonesia, baik yang ada di dalam KUHPerdata, KUHD Maupun perundangan-undangan lainnya. Mata kuliah ini juga membahas tentang ruang lingkup hukum perusahan, dasar hukum perusahaan, kepailitan, hak dan kewajiban direksi, bentuk-bentuk badan usaha, perbuatan-perbuatan hukum serta hubungannya dengan ilmu yang lainnya.

Selain itu mahasiswa mampu mempergunakkannya untuk memecahkan kasus sederhana dibidang hukum perbankan.

7. Sentosa Sembiring

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang hukum yang mengatur tentang perusahaan (business Organization) yang diatur didalam peraturan perundangundangan di Indonesia, baik yang ada di dalam KUHPerdata, KUHD Maupun perundangan-undangan lainnya. Mata kuliah ini juga membahas tentang ruang lingkup hukum perusahan, dasar hukum perusahaan, kepailitan, hak dan kewajiban direksi, bentuk-bentuk badan usaha, perbuatan-perbuatan hukum serta hubungannya dengan ilmu yang lainnya.

1. Abdul Kadir Muhammad 2. Mulhadi 3. Rachmadi Usman 4. Wahyu Kurniawan 5. C.S.T Kansil 6. Bagus Irawan 7. Purwosutjipto

58 | P a g e


3

Hukum Dagang Internasional

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian hukum dagang internasional dan perkembangan hukum dagang internasional. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang rezim perdagangan internasional serta kaitan perdagangan internasional dengan daerah perbatasan. Selain itu juga mata kuliah ini menjelaskan tentang lembaga penyelesaian sengketa perdagangan internasional.

4

Hukum Waris

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian hukum waris dan batasan hukum waris. Maka kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang perbandingan hukum waris menurut Islam, hukum waris menurut BW dan hukum waris menurut adat serta implementasinya di Indonesia.

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian hukum dagang internasional dan perkembangan hukum dagang internasional. Mata kuliah ini juga menjelaskan tentang rezim perdagangan internasional serta kaitan perdagangan internasional dengan daerah perbatasan. Selain itu juga mata kuliah ini menjelaskan tentang lembaga penyelesaian sengketa perdagangan internasional. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian hukum waris dan batasan hukum waris. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang perbandingan hukum waris menurut Islam, hukum waris menurut BW dan hukum waris menurut adat serta implementasinya di Indonesia.

1. Ade Maman Suherman 2. Sudargo Gautama 3. Huala Adolf 4. Syahmin AK 5. An An Chandrawulan

1. Eman Suparman 2. Henny Tanuwidjaja 3. J. Satrio 4. Hilman Hadikusuma 5. Henny Tanuwidjaja 6. Oemar Salim 7. Zainuddin Ali 8. Mardani

59 | P a g e


5

Hukum Bisnis

2

6

Hukum Anti Monopoli & Persaingan Usaha

2

7

Hukum Ekonomi Kawasan Khusus

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian hukum bisnis, bidang-bidang hukum apa saja yang terkait dengan hukum bisnis serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengaturan hukum bisnis

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian hukum bisnis dan mahasiswa juga dapat menjelaskan hukum-hukum apa saja yang terkait denga hukum bisnis. Mata kuliah ini juga memberikan penjelasan tentang peraturan perundang-undangan terkait hukum bisnis di Indonesia. Mata kuliah ini memberikan penjelasan Setelah mengikuti mata kuliah ini tentang pengertian hukum anti monopoli maasiswa dapat menjelaskan dan persaingan usaha baik pada level pengertia hokum anti monopoli nasional maupun pada level serta perkembangan hokum anti internasional. Selain itu juga mata kuliah monopoli baik di tingkat nasional ini akan memberikan penjelasan tentang serta pada tingkat internasional. lembaga-lembaga penyelesaian anti Setelah mengikuti mata kuliah ini monopoli. juga mahasiswa akan dapat mengetahui dan menjelaskan berkaitan dengan lembaga yang menyelesaikan sengketa monopoli Mata kuliah ini memberikan penjelasan Setelah mengikuti mata kuliah ini tentang pengertian Hukum Ekonomi mahasiswa mengerti dan dapat Kawasan Khusus serta ruang lingkupnya. menjelaskan pengertian Hukum Implementasi hukum ekonomi terdapat Ekonomi Kawasan Khusus serta kawasan khusus yang ada di Indonesia. ruang lingkupnya. Implementasi

1. Munir Fuady 2. R. B. Simatupang 3. Mariam Darus Badrulzaman 4. Arus Akbar dkk 5. Abdul Kadir

1. Gunawan Widjaja 2. Suyud Margono

1. Samsul Bahrum 2. Ashaluddin Jalil

60 | P a g e


8

Perbandingan Hukum Perdata

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian Perbandingan Hukum Perdata, ruang lingkup perbandingan hukum perdata, perbandingan hukum perdata Negaranegara ASEAN dan perbandingan hukum perdata Negara-negara diluar ASEAN

9

Alternatif Penyelesaian Sengketa

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian Alternatif Penyelesaian Sengketa serta modelmodel alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mata kuliah ini juga memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang tata cara pelaksanaan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan

2

Mata kuliah ini akan memberikan penjelasan tentang pengertian

Bagian Hukum Pidana Viktimologi 1

hukum ekonomi terdapat kawasan khusus yang ada di Indonesia Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian Perbandingan Hukum Perdata, ruang lingkup perbandingan hukum perdata, perbandingan hukum perdata Negara-negara ASEAN dan perbandingan hukum perdata Negara-negara diluar ASEAN Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat mengerti dan menjelaskan tentang pengertian alternative penyelesaian sengketa serta model-model penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Selain itu juga setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan dapat mempraktekkan tentant tata cara pelaksanaan penyelesaian sengketa diluar pengadilan Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa akan dapat mengerti

1. 2. 3. 4. 5.

R. Soeroso Salim HS Munir Fuady Subekti Idris Ramulyo

1. Nurnianingsih Amriani 2. Soetrisno 3. Susanti Adi Nugroho 4. Sudiarto 5. Gunawan Widjaja

1. Bambang Waluyo 61 | P a g e


viktimologi serta perkembangan viktimologi. Selain itu juga mata kuliah ini akan membandingkan viktimologi dari berbagai perspektif kejahatan.

dan menjelaskan tentang pengertian viktimologi serta dapat menjelaskan perkembangan viktimologi. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian politik hukum pidana dan selanjutnya mahasiswa dapat menjelaskan tentang perkembangan politik hukum pidana dari masa ke masa. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian tindak pidana kelautan, ruang lingkup tindak pidana kelautan, illegal fishing, illegal minning, kejahatan di perairan bebas, illegal treasure, perompakan dilaut, penegakkan hukum tindak pidana kelautan dan hubungannya dengan hukum pidana secara umum

2

Politik Hukum Pidana

2

Mata kuliah ini akan memberikan penjelasan tentang pengertian politik hokum dan politik hukum pidana. Selain itu juga mata kuliah ini akan menyajikan tentang bagaimana politik hukum pidana dari masa ke masa.

3

Tindak Pidana Kelautan

2

Mata kuliah ini memberikan penjelasan tentang pengertian tindak pidana kelautan, ruang lingkup tindak pidana kelautan, illegal fishing, illegal minning, kejahatan di perairan bebas, illegal treasure, perompakan dilaut, penegakkan hukum tindak pidana kelautan dan hubungannya dengan hukum pidana secara umum

2. Siswanto Sunarso 3. Rena Yulia 4. Moerti Hadiati Soeroso 1. Iza Fadri 2. Heru Permana

1. Akhmad Solihin 2. Supriadi 3. Gatot Supramono 4. Djoko Tribawono 5. Marhaeni Ria Simbo

62 | P a g e


4

Perbandingan Hukum Pidana

2

Mata kuliah ini akan memberikan penjelasan tentang pengertian perbandingan hukum pidana, ruang lingkup perbandingan hukum pidana, perbandingan hukum pidana Negara dengan hukum pidana adat, perbandingan sistem hukum pidana di Negara-negara ASEAN, perbandingan penegakkan hukum pidana di Negaranegara ASEAN, perbandingan penegakkan hukum pidana di Negaranegara di luar ASEAN

5

Kapita Selekta Hukum Pidana

2

Mata kuliah ini akan memberikan penjelasan tentang rangkuman mata kuliah-mata kuliah yang disajikan terkait dengan hukum pidana mulai dari awal sampai dengan akhir

6

Hukum Pidana Trans Nasional

2

Mata kuliah ini akan memberikan penjelasan tentang pengertian hukum pidana trans nasional, ruang lingkup hukum pidana trans nasional dan tindak

Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian perbandingan hukum pidana, ruang lingkup perbandingan hukum pidana, perbandingan hukum pidana Negara dengan hukum pidana adat, perbandingan sistem hukum pidana di Negaranegara ASEAN, perbandingan penegakkan hukum pidana di Negara-negara ASEAN, perbandingan penegakkan hukum pidana di Negara-negara di luar ASEAN Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan rangkuman mata kuliah-mata kuliah yang disajikan terkait dengan hukum pidana mulai dari awal sampai dengan akhir Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti, memiliki pengetahuan dan dapat menjelaskan tentang pengertian

1. Romli Atmasasmita 2. Andi Hamzah 3. Barda Nawawi Arief

1. Sudarto 2. Barda Nawawi Arief 3. Romli Atmasasmita 4. Hendrastanto Yudowidagdo 1. Andi Hamzah 2. Sumaryo Suryokusumo

63 | P a g e


pidana terkait dua Negara atau lebih. Selain itu juga mata kuliah ini juga akan menjelaskan terkait tindak pidana penyeludupan barang/orang didaerah perbatasan, terorisme, tindak pidana keimigrasian, sengketa perbatasan antar Negara, cyber crime, Illegal Fishing, pelanggaran batas udara, sengketa laut cina selatan dan tindak pidana lainnya yang terkait dengan trans nasional.

7

Human Trackffiking

2

Mata kuliah ini akan memberikan penjelasan tentang pengertian human trackffiking, ruang lingkup human trackffiking, penegakkan hukum atas human trackffiking, human trackffiking dalam aspek hukum internasional, penyelesaian sengketa terhadap kasus human trackffiking, human trackffiking dari perspektif hukum perbatasan, hubungan human trackffiking dengan hukum pidana.

hukum pidana trans nasional, ruang lingkup hukum pidana trans nasional dan tindak pidana terkait dua Negara atau lebih. Selain itu juga mata kuliah ini juga akan menjelaskan terkait tindak pidana penyeludupan barang/orang didaerah perbatasan, terorisme, tindak pidana keimigrasian, sengketa perbatasan antar Negara, cyber crime, Illegal Fishing, pelanggaran batas udara, sengketa laut cina selatan dan tindak pidana lainnya yang terkait dengan trans nasional. Setelah megikuti mata kuliah ini 1. Tim Dosen mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan tentang pengertian human trackffiking, ruang lingkup human trackffiking, penegakkan hukum atas human trackffiking, human trackffiking dalam aspek hukum internasional, penyelesaian sengketa terhadap kasus human trackffiking, human trackffiking dari perspektif hukum perbatasan, 64 | P a g e


8

Hukum Kejahatan Mayantara

2

Mata kuliah ini akan memberikan penjelasan tentang pengertian hukum kejahatan mayantara, objek dan subjek dari kejahatan mayantara, yuridiksi hukum pidana dalam tindak pidana kejahatan mayantara. Selain itu juga mata kuliah ini akan membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi E-Commerce dan mekanisme penegakkan hukum terhadap kejahatan mayantara serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya.

9

Tindak Pidana Perbatasan

2

Mata kuliah ini akan menjelaskan pengertian tindak pidana perbatasan serta jenis-jenis tindak pidana yang terjadi di daerah perbatasan

hubungan human trackffiking dengan hukum pidana. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mengerti dan dapat menjelaskan pengertian hukum kejahatan mayantara, objek dan subjek dari kejahatan mayantara, yuridiksi hukum pidana dalam tindak pidana kejahatan mayantara. Selain itu juga mata kuliah ini akan membahas tentang perlindungan konsumen dalam transaksi E-Commerce dan mekanisme penegakkan hukum terhadap kejahatan mayantara serta hubungannya dengan cabang ilmu hukum lainnya. Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa dapat menjelaskan tentang pengertian tindak pidana perbatasan dan mahasiswa juga dapat menjelaskan jenis-jenis tindak pidana yang terjadi di daerah perbatasan.

1. Ahmad M Ramli 2. Sigid Suseno 3. Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom

1. Tim Dosen

65 | P a g e

secara individu maupun sosial dalam dalam kehidupan rangka mencapai kebahagiaan dunia dan manusia dan dapat akhirat

Recommend Documents