Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner



Peta Strategi Inspektorat Jenderal KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Learning & Growth

Internal Business Process

Customer

C1. Organisasi dan tata kelola yang baik C2. Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal yang handal, berintegritas dan akuntabel

B1. Meningkatnya efektifiitas kegiatan pengendalian

SDM

L1. Implementasi Talent Management di Itjen

C3. Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel

B3. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan

B2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien

Organisasi dan Lingkungan Kerja L2. Organisasi dan tata kelola yang baik di Itjen

L3. Peningkatan Engagement Pegawai di Itjen

Anggaran

L4. Pengelolaan

L4. Anggaranyang yang Anggaran optimal Itjen Optimaldi dan

Akuntabel di Itjen

KEY PERFORMANCE INDICATOR & TARGET INSPEKTORAT JENDERAL Perspective

ID SO

Strategic Objective

ID KPI/IKU C1.1

C1

KPI/IKU Nilai Reformasi Birokrasi Kemenlu Nilai AKIP Kemlu (MenPAN-RB)

C2

Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal yang handal, berintegritas dan akuntabel

C2.1

Indeks kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI terhadap pengawasan dan pengendalian internal yang di lakukan Inspektorat Jenderal

C3

Pengelolaan Anggaran yang Akuntabel

C3.1

Opini audit BPK

B1

Meningkatnya efektifiitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas kinerja Satker

Internal Business Process B2

B3

L1 L2 L3 Learning & Growth

B1.1

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan

Implementasi Talent Management di Inspektorat Jenderal Organisasi dan tata kelola yang baik di Inspektorat Jenderal Peningkatan Engagement Pegawai di Inspektorat Jenderal

Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Inspektorat Jenderal

Persentase akuntabilitas kinerja dan penganggaran Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan

PIC

2017

2018

2019

2020

85

85

85

85

Sekretariat Inspektorat Jenderal

BB (Nilai 75)

BB

BB

BB

Sekretariat & Inspektorat Wilayah

Indeks 3 (Skala 4)

Indeks 3 (Skala 4)

Indeks 3 (Skala 4)

Indeks 3 (Skala 4)

Inspektorat Wilayah

WTP

WTP

WTP

WTP

B3.1.1

Persentase penyelesaian LHE dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satker Pusat dan Perwakilan RI di wilayah kerja Inspektorat Wilayah

100%

100%

100%

100%

Inspektorat Wilayah

B3.1.2

Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil verifikasi/reviu dokumen Satker Pusat dan Perwakilan

100%

100%

100%

100%

Inspektorat Wilayah

B3.1.3

Indeks penilaian SPIP Satker Pusat dan Perwakilan sesuai target

80

81

82

83

Inspektorat Wilayah

92%

92%

95%

95%

Inspektorat Wilayah

3 (Skala 5)

3

3

3

Inspektorat Wilayah

B2.1

Persentase Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja (Baik = minimal 71)

B2.2

Level Internal Audit Capability Model (IACM)

B3.1

Persentase penyelesaian Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

100%

100%

100%

100%

Inspektorat Wilayah

B3.2

Persentase penyelesaian Review RKA-K/L Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI

100%

100%

100%

100%

Inspektorat Wilayah

B3.3

Persentase penyelesaian Review RK-BMN Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI

100%

100%

100%

100%

Inspektorat Wilayah

L1.1

Persentase pejabat di Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

100%

100%

100%

100%

BB (Nilai 78)

BB

BB

BB

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien

L2.1

Nilai AKIP Inspektorat Jenderal

L3.1

Indeks engagement pegawai di Inspektorat Jenderal

L4.1 L4

SUB IKU

Organisasi dan tata kelola yang baik C1.2

Customer

ID SUB IKU

L4.2 L4.3

Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja di Inspektorat Jenderal Persentase temuan Itjen & BPK yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal Persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan

3 (skala 5) 3 (skala 5) 3 (skala 5) 3 (skala 5)


Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal

95%

95%

95%

95%


75%

75%

75%

75%


100%

100%

100%

100%


MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT JENDERAL

C1

Perspektif:

Customer Perspective

Sasaran Strategis:

Organisasi dan tata kelola yang baik

Deskripsi Sasaran Strategis:

Definisi: Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi. (keyword: prosedural)

Indikator Kinerja Utama:

IKU-1 Nilai Kemajuan Reformasi Birokrasi Kemenlu

Deskripsi Indikator Kinerja Utama:

Definisi: Indeks Reformasi Birokrasi adalah nilai yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atas upaya suatu organisasi pemerintah untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mencapai good governance. Penilaian indeks mencakup hasil evaluasi capaian 8 program area perubahan RB baik pada komponen proses maupun hasil berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi. Komponen 8 program area perubahan, yaitu: Perubahan pola pikir dan budaya kerja (Manajemen Perubahan); Penataan Peraturan Perundang-undangan; Penguatan Organisasi; Penataan Tata Laksana; Manajemen SDM Aparatur; Penguatan Pengawasan; Penguatan Akuntabilitas Kinerja; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Indeks Reformasi Birokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Proses dan Hasil. Proses adalah seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi pemerintah dalam menjalankan fungsinya, sedangkan Hasil adalah kinerja yang diperoleh dari komponen proses. Hubungan sebab-akibat antara komponen proses dan hasil dapat mewujudkan proses perbaikan bagi instansi melalui inovasi dan pembelajaran, di mana proses perbaikan ini akan meningkatkan kinerja instansi pemerintah secara berkelanjutan. Komponen proses sangat menentukan keberhasilan tugas instansi, sedangkan komponen hasil berhubungan dengan kepuasan para pemangku kepentingan.

Formula: Indeks Reformasi Birokrasi Kemenlu oleh KeMENPAN dan RB Tujuan: untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan perubahan penyelenggaraan pemerintahan yang menciptakan kondisi good governance. Satuan Pengukuran :

Nilai Reformasi Birokrasi

Tingkat Kendali IKU :

( ) High

( ) Moderate

( X ) Low

( X ) Exact

() Proxy

( ) Activity

Tingkat Validitas IKU :

Unit/Pihak Penanggung Jawab Semua Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :

KemenPAN-RB

Laporan Nilai Reformasi Birokrasi dari Kementerian PAN dan RB Sumber Data :

Jenis Cascading IKU: ( X ) Cascading Peta

( ) Cascading Non peta

( X ) Direct

( ) Indirect

( ) Sum

( ) Average

(X) Take Last Known Value

( ) Sum

( X ) Average

( ) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja :

( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran

Metode Cascading : Jenis Konsolidasi Periode :

Jenis Konsolidasi Lokasi :

( ) Non-Cascading

( X ) Tahunan

Tabel Data 2016

2017

2018

Periode Pelaporan Target

Realisasi

Target

Realisasi

Target

TAHUNAN

N/A

N/A

85

N/A

…

TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

N/A N/A N/A

... ... ...

TRIWULAN IV

N/A

N/A

N/A

N/A

...


IKU-2 Nilai AKIP Kemlu (MenPAN-RB)


Definisi: Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik . Penilaian AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; (4) evaluasi internal; dan (5) capaian kinerja Formula: Nilai AKIP Kemenlu oleh KemenPAN-RB Tujuan: untuk mengukur sejauh mana Kementerian Luar Negeri telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi hasil.

Satuan Pengukuran :

Nilai AKIP


( ) High

( ) Moderate

( X ) Low

( X ) Exact

() Proxy

( ) Activity


Unit/Pihak Penanggung Jawab Semua Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :

KemenPAN-RB Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari Kementerian PAN dan RB

Sumber Data : Jenis Cascading IKU:

( X ) Cascading Peta


( X ) Direct

( ) Indirect

( ) Sum

( ) Average

(X) Take Last Known Value

( ) Sum

( ) Average

( ) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran

Metode Cascading : Jenis Konsolidasi Periode : Jenis Konsolidasi Lokasi :

( ) Non-Cascading

( X ) Tahunan

Tabel Data : Periode Pelaporan TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

2016

2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2018 Target

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

BB (Nilai 75)

N/A N/A N/A N/A N/A

BB ... ... ... ...


Perspektif:


Sasaran Strategis:

Terwujudnya pengawasan dan pengendalian internal yang handal, berintegritas dan akuntabel


Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut. Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma- norma yang telah melembaga. Handal adalah tangguh, kuat, dan terpercaya. Berintegritas adalah konsistensi dalam nilai-nilai, metode-metode, ukuran-ukuran, prinsip-prinsip, ekspektasi-ekspektasi dan berbagai hal yang dihasilkan. Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan


IKU-1 Indeks kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI terhadap pengawasan dan pengendalian internal yang di lakukan Inspektorat Jenderal


Definisi: Indeks Kepuasan Unit Organisasi, Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan adalah ukuran yang menggambarkan kondisi penerimaan pelayanan yang diterima oleh penerima jasa dalam hal ini Satker Pusat dan Perwakilan Pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran standar dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan tersebut. Pengendalian merupakan mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan mengarahkan orang untuk bertindak menurut norma- norma yang telah melembaga

Formula: Nilai Indeks kepuasan Satker Pusat dan Perwakilan Kemenlu terhadap pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Tujuan: untuk mengukur sejauh mana tingkat kepuasan Satker Pusat dan Perwakilan Kemenlu terhadap pengendalian internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal

Satuan Pengukuran :

Indeks


( ) High

( ) Moderate

( X ) Low


( X ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity

( X ) Non-Cascading

Unit/Pihak Penanggung Jawab Inspektorat Wilayah I, II, III, IV IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :

Satker Pusat dan Perwakilan

Sumber Data :

Laporan Hasil Kuesioner

Jenis Cascading IKU:

( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect

( X ) Sum

( ) Average

( ) Take Last Known Value

( ) Sum

( x ) Average

( ) Raw data


( X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( X ) Semesteran

Jenis Konsolidasi Periode : Jenis Konsolidasi Lokasi :

( ) Tahunan


2016

2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

Indeks 3 N/A Indeks 3

N/A N/A N/A N/A N/A

C2

ang diharapkan sesuai dengan

rma- norma yang telah melembaga.

i hal yang dihasilkan.

g di lakukan Inspektorat Jenderal

pelayanan yang diterima oleh

ang diharapkan sesuai dengan

rma- norma yang telah melembaga

spektorat Jenderal

oleh Inspektorat Jenderal

2018 Target

Indeks 3 Indeks 3


C3

Perspektif:


Sasaran Strategis:

Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel


Definisi: Pengelolaan anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa yang akan datang. Optimal berarti paling baik dan tertinggi Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.


IKU-1 Opini BPK


Definisi: Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal Batasan waktu: 1 tahun anggaran

Formula: Penilaian dari BPK (WTP = 4 , WDP= 3 , adverse = 2, disclaimer =1) Tujuan: untuk mengukur seberapa jauh tingkat kewajaran penyajian laporan keuangan K/L

Satuan Pengukuran :

Nilai dari BPK


( ) High

( ) Moderate

( X ) Low


( X ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab Inspektorat Wilayah I, II, III, IV IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :


BPK Laporan Hasil Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Kemenlu ( X ) Cascading Peta


( X ) Direct

( ) Indirect

( ) Sum

(

( ) Sum

( ) Average

( ) Raw data


(X ) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

( ) Semesteran


) Average

( ) Non-Cascading

( X ) Take Last Known Value

( X ) Tahunan


Target

2016 Realisasi

Target

2017 Realisasi

2018 Target

WTP N/A N/A N/A N/A

WDP N/A N/A N/A N/A

WTP N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

WTP ..... ..... ..... .....


B1

Perspektif:

Business Process

Sasaran Strategis:

Meningkatnya efektifiitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas

Deskripsi Sasaran Strategis: Definisi: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk mendukung kegiatan yang dijalankan dalam kegiatan pengendalian. Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya.


IKU-1 Persentase akuntabilitas kinerja dan penganggaran Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan


Definisi: Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan pegawai secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan berbagai kemungkinan, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran atau kriteria yang telah ditentukan. Indeks ini terdiri dari 3 Sub IKU, yaitu: Sub IKU 1: Persentase penyelesaian LHE dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satker Pusat dan Perwakilan RI di wilayah kerja Bobot: 40% Sub IKU 2: Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil verifikasi/reviu dokumen Satker Pusat dan Perwakilan. Bobot: 30%. Sub IKU 3: Indeks penilaian SPIP Satker Pusat dan Perwakilan sesuai target. Bobot: 30% Formula: (40% x Realisasi Sub IKU 1) + (30% x Realisasi Sub IKU 2) + (30% x Realisasi Sub IKU 3) Tujuan: untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satker Kemlu Pusat dan Perwakilan

Satuan Pengukuran :

Indeks


( ) High

(X) Moderate

( ) Low

( X) Exact

() Proxy

( ) Activity

Tingkat Validitas IKU : Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :



Semua Inspektorat Wilayah

Satker Pusat dan Perwakilan

Laporan Hasil Evaluasi Dokumen SAKIP, Laporan Hasil Review dan Kertas Kerja SPIP


( ) Direct

( ) Indirect

( ) Sum

( ) Average


( ) Sum

( X ) Average

( ) Raw data

( ) Minimize

( ) Stabilize

( ) Triwulanan

(X ) Semesteran

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize Periode Pelaporan :

( X ) Non-Cascading

( ) Cascading Peta

( ) Bulanan

( ) Tahunan

Tabel Data : 2015

Periode Pelaporan

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2017 Target

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

....... 100% .... 100%

TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

2016


IKU-1 SUB IKU-1 Persentase penyelesaian LHE dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satker Pusat dan Perwakilan RI di wilayah kerja


Definisi: Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Penilaian AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3) pelaporan kinerja; (4) evaluasi internal; dan (5) capaian kinerja

Formula: Jumlah Dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang di evaluasi X

100%

Jumlah Dokumen SAKIP Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang di selesai di evaluasi Tujuan Untuk mengukur Nilai rata-rata AKIP seluruh Satker Pusat dan Perwakilan

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(X) Moderate

( ) Low

( ) Exact

(X) Proxy

( ) Activity

( ) Cascading Peta


(X) Non-Cascading

( ) Direct

( ) Indirect

( ) Sum

( X ) Average

( ) Take Last Known Value

( ) Sum

( X ) Average

( ) Raw data

( ) Minimize

( ) Stabilize

( ) Triwulanan

( X ) Semesteran

Tingkat Validitas IKU : Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :




KemenPAN-RB

Laporan Hasil Evaluasi SAKIP


( ) Bulanan

( ) Tahunan


2015

2016

Target

Realisasi

Target

Realisasi

2017 Target

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

..... 100% ..... 100%


Perspektif:

Business Process

Sasaran Strategis:

Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien

B2

Deskripsi Sasaran Strategis: Definisi: revisi Efektif dan efisien : menjamin terselenggaranya pelayanan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal & bertanggung jawab Indikator Kinerja Utama:

IKU-1 Persentase Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja (Baik = minimal 71)


Definisi: Audit kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematik terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan Pemerintah yang diaudit. Formula: (Jumlah Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja /Jumlah Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang dinilai ) x 100% Tujuan: Untuk mengukur Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi kriteria standar penilaian audit kinerja

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(X) Moderate

( ) Low

( X) Exact

() Proxy

( ) Activity

Tingkat Validitas IKU : Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :


Unit/Pihak Penyedia Data :

Unit Organisasi, Satker dan Perwakilan

Sumber Data :

Laporan audit kinerja


( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect

( ) Sum

(

( ) Sum

( X ) Average

( ) Raw data

( ) Minimize

( ) Stabilize

(X) Triwulanan

( ) Semesteran



( ) Bulanan

( X ) Non-Cascading


) Average

( ) Tahunan

Tabel Data : 2016

Periode Pelaporan

2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

90% N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A



IKU-2 Level IACM


Definisi: Internal Audit Capability Model (IACM) adalah sebuah dokumen yang dihasilkan oleh IIARF dan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 5 level pertumbuhan kapabilitas sebuah organisasi internal audit dalam organisasi. IACM pada dasarnya merupakan tools yang digunakan APIP sendiri menuju ke organisasi yang lebih efektif, dalam upaya meningkatkan kapabilitasnya, APIP perlu melakukan penilaian mandiri (self assessment) terhadap area proses kunci (key process areas) yang harus dipenuhi sehingga diketahui kondisi APIP saat ini, serta diketahui area yang memerlukan perbaikan (areas of improvement) untuk menuju ke level kapabilitas yang lebih tinggi Formula: Level IACM Tujuan: Untuk mengukur Level IACM Inspektorat Jenderal

Satuan Pengukuran :

Level


( ) High

( ) Moderate

( X ) Low


( X ) Exact

( ) Proxy

( ) Activity

Unit/Pihak Penanggung Jawab IKU :

Semua Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat Jenderal


BPKP

Sumber Data :

Laporan Assesment


( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( X ) Indirect

( ) Sum

(

( ) Sum

(X ) Average

( ) Raw data

( ) Minimize

( ) Stabilize

(X) Triwulanan

( ) Semesteran



( ) Bulanan

) Average

(X) Non-Cascading


( ) Tahunan


2016

2017

Target

Realisasi

Target

Realisasi

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

3 3 N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

2018 Target 3 3


B3

Perspektif:

Business Process

Sasaran Strategis:

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan

Deskripsi Sasaran Strategis: Definisi: Akuntabilitas adalah kewajiban untuk mengelola sumber-sumber daya dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Pengelolaan anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa yang akan datang. Aset negara adalah barang tidak bergerak (tanah dan/atau bangunan) dan barang bergerak (inventaris) yang dibeli atas beban APBN dan perolehan lain yang sah, dimiliki/dikuasai oleh instansi pemerintah lembaga pemerintah non departemen, badan-badan, tidak termasuk kekayaan yang dipisahkan dan bukan kekayaan Pemda.


IKU-1 Persentase penyelesaian Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)


Definisi: Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan organiasasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah, yang terdiri atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintahan, serta peningkatan kualitas LKPP dan LKPD.

Formula: (Jumlah Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) / Jumlah Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan yang dinilai ) x 100% Tujuan: untuk mengukur Laporan Keuangan (LK) Unit Organisasi, Satuan Kerja Kemenlu Pusat dan Perwakilan RI yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(X) Moderate

( ) Low


( ) Exact

(X) Proxy

( ) Activity




Unit Organisasi, Satuan Kerja dan Perwakilan RI

Sumber Data :

Laporan keuangan


( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( ) Indirect

( ) Sum

(

( ) Sum

( X ) Average

( ) Raw data

Polarisasi Indikator Kinerja : (X) Maximize

( ) Minimize

( ) Stabilize

Periode Pelaporan :

( ) Triwulanan

(X ) Semesteran


( ) Bulanan

) Average

( X ) Non-Cascading


( ) Tahunan


Target

2016 Target

2017 Realisasi

2018 Target

N/A N/A N/A N/A N/A

....... 100% N/A 100%

N/A N/A N/A N/A N/A

100% .... .... .... ....

MANUAL INDIKATOR KINERJA UT INSPEKTORAT JENDERAL

Perspektif:

Learning and Growth

Sasaran Strategis:

Implementasi Talent Management di Inspektorat Jenderal


Definisi: Implementasi adalah pelaksanaan; penerapan. Talent Management adalah pengembangan talenta individual deng diterjemahkan ke dalam sinergi human capital organisasi sebagai s keunggulan kompetitif organisasi Ruang Lingkup: Talent management dalam hal ini dikaitkan dengan kompetensi SD berkompeten mencakup pegawai Inspektorat Jenderal yang dibina kondisi internal yang mencakup unsur pengetahuan, keterampilan, pencapaian kinerja organisasi secara optimal. Berkompeten juga m untuk memutuskan sesuatu.


IKU-1 Persentase pejabat di Inspektorat Jenderal yang telah me


Definisi:

Pejabat adalah pegawai Inspektorat Jenderal yang menduduki jaba lingkup pejabat yang menjadi dasar pengukuran adalah jabatan Ese Kompetensi adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang menca dan/atau fungsi jabatan. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jaw kerja organisasi negara. Sehingga, Standar Kompetensi Jabatan berarti persyaratan kompe melaksanakan tugas jabatan. Formula:

Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II) di ling memenuhi kom

Realisasi IKU

= Jumlah Pejabat (Eselon I s.d. II)

Tujuan: untuk mengukur sejauh mana sumber daya manusia di Inspektorat setiap jabatan, serta memastikan setiap jabatan diisi oleh pegawai

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High

(X) Moderate


( X ) Exact

() Proxy

Unit/Pihak Penanggung Jawab Sekretariat Inspektorat Jenderal IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :

Semua pegawai Inspektorat Jenderal

Sumber Data :

Laporan Hasil Asessment




Metode Cascading :

( X ) Direct

( ) Indirect

( ) Sum

( ) Average


( ) Sum

( ) Average


( X ) Maximize

( ) Minimize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

(X) Triwulanan

Konversi 120 :

( ) Ya

( ) Tidak

Jenis Konsolidasi Periode :

Tabel Data : Periode Pelaporan

2015 Target

Realisasi


N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

OR KINERJA UTAMA AT JENDERAL

L1

at Jenderal

n. alenta individual dengan segala ukuran dan kualitasnya sehingga mampu organisasi sebagai suatu agregat yang bernilai strategik bagi peningkatan

ngan kompetensi SDM di Inspektorat Jenderal. SDM Inspektorat Jenderal yang Jenderal yang dibina dan dikembangkan potensinya serta dapat memenuhi kriteria ahuan, keterampilan, interpesonal dan intrapersonal yang mampu menunjang Berkompeten juga memiliki arti memiliki kemampuan dan wewenang yang memadai

nderal yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan

yang menduduki jabatan atau memegang jabatan penting (unsur pimpinan). Ruang an adalah jabatan Eselon I dan Eselon II. uan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas

n tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan

i persyaratan kompetensi minimal yang harus dimiliki seorang PNS dalam

at (Eselon I s.d. II) di lingkungan Inspektorat Jenderal yang telah memenuhi kompetensi jabatan

Pejabat (Eselon I s.d. II) di lingkungan Inspektorat Jenderal

x 100%

anusia di Inspektorat Jenderal telah memenuhi syarat minimal dalam menduduki an diisi oleh pegawai yang sesuai dengan kompetensinya

( ) Low ( ) Activity

( ) Non-Cascading

(X) Take Last Known Value ( ) Raw data

( ) Stabilize

( ) Semesteran

( ) Tahunan

2016 Target

Realisasi

2017 Target

100% N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

100% .... .... .... ....


Perspektif:

Learning and Growth

Sasaran Strategis:

Organisasi dan tata kelola yang baik di Inspektorat Jenderal


Definisi: Organisasi adalah kesatuan bagian yang bekerja sama untuk men

Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, a pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Ta para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pen prosedural)


IKU-1 Nilai AKIP Inspektorat Jenderal


Definisi:

Nilai AKIP adalah nilai perwujudan kewajiban suatu instansi pemer keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang t kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara teruku ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusu

Penilaian nilai AKIP meliputi lima komponen, yaitu: (1) perencanaa Formula: Nilai AKIP Inspektorat Jenderal Tujuan:

untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal telah melakuka akuntabel dan berorientasi hasil.

Satuan Pengukuran :

Nilai AKIP Inspektorat Jenderal


( ) High

( ) Moderate


( X ) Exact

( ) Proxy


KemenPAN-RB

Sumber Data :

Laporan Hasil Evaluasi AKIP dari KemenPAN-RB


( ) Cascading Peta


Metode Cascading :

( ) Direct

( ) Indirect

( ) Sum

( ) Average


( ) Sum

( X ) Average


( X ) Maximize

( ) Minimize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

Konversi 120 :

( ) Ya

( X ) Tidak



2016 Target

Realisasi

BB N/A N/A N/A N/A

BB N/A N/A N/A N/A

NERJA UTAMA ENDERAL

L2

pektorat Jenderal

bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu.

kebiasaan, kebijakan, aturan, dan institusi yang memengaruhi lan suatu organisasi. Tata kelola juga mencakup hubungan antara ) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi. (keyword:

an suatu instansi pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan ram dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah pemerintah yang disusun secara periodik.

n, yaitu: (1) perencanaan kinerja; (2) pengukuran kinerja; (3)

Jenderal telah melakukan penyelenggaraan pemerintahan yang

( X ) Low ( ) Low

AN-RB

( X ) Non-Cascading


( ) Stabilize

( ) Semesteran

( X ) Tahunan

2017 Target

Realisasi

2018 Target

BB N/A N/A BB N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

BB .... .... BB ....

MANUAL INDIKATOR KINERJA UT INSPEKTORAT JENDERAL

Perspektif:

Learning and Growth

Sasaran Strategis:

Peningkatan Engagement Pegawai di Inspektorat Jenderal


Definisi: Peningkatan adalah proses; cara perbuatan untuk meningkatkan. Engagement pegawai adalah suatu kondisi dimana pegawai puas deng keterlibatan, komitmen, keinginan berkontribusi dan rasa memiliki (owne

Latar belakang dan Tujuan: Engagement pegawai merupakan sesuatu yang semestinya ditingkatkan kepuasan kerja yang diharapkan, namun juga di dalamnya untuk menum loyalitas terhadap pekerjaan dan organisasi/institusi serta kebanggaan te Dengan adanya peningkatan engagement, diharapkan setiap pegawai da mendukung pencapaian kinerja organisasi/institusi tempat mereka beker


IKU-1 Indeks engagement pegawai di Inspektorat Jenderal


Definisi:

Indeks Engagement Pegawai dilakukan melalui survei yang ditujukan un engagement pegawai Inspektorat Jenderal terhadap kapasitas organisas dengan pekerjaannya serta merasa memiliki keterlibatan, komitmen, kein yang tinggi terhadap lembaga. Dalam setiap variabel pertanyaan, respon sebagai masukan bagi Kementerian Luar Negeri dalam melakukan pemb deskriptif dengan menggunakan metode analisis statistika deskriptif. Pen menggunakan program SPSS oleh pihak konsultan pengolah data statist hasil data yang valid dan kredibel. Metode analisis statistika deskriptif me menggambarkan data yang telah terkumpul. Data kemudian dianalisis gu persepsi responden terhadap kapasitas organisasi.Hasil olah data disajik

Ukuran tingkat engagement skala Likert (skala terendah 1 yaitu sangat re

Formula:

Indeks hasil survei Tujuan:

mengukur sejauh mana tingkat engagement pegawai di lingkungan intern pelayanan dan/atau kinerja organisasi secara umum

Satuan Pengukuran :

Indeks


( ) High

(X) Moderate


( X ) Exact

() Proxy



Unit/Pihak Penyedia Data Sekretariat Jenderal : Sumber Data :

Kuesioner, Laporan Hasil Survey




Metode Cascading :

( X ) Direct

( ) Indirect


( ) Sum

( ) Average

Jenis Konsolidasi Lokasi ( ) Sum :

( X ) Average


( X ) Maximize

( ) Minimize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

( ) Triwulanan

Konversi 120 :

( ) Ya

( ) Tidak


2016 Target

Realisasi

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

DIKATOR KINERJA UTAMA EKTORAT JENDERAL

L3

pektorat Jenderal

tan untuk meningkatkan. disi dimana pegawai puas dengan pekerjaannya serta merasa memiliki tribusi dan rasa memiliki (ownership) yang tinggi terhadap lembaga.

u yang semestinya ditingkatkan. Pada Engagement pegawai tidak hanya juga di dalamnya untuk menumbuhkan semangat, rasa saling percaya (trust), asi/institusi serta kebanggaan terhadap organisasi/institusi tempat bekerja. t, diharapkan setiap pegawai dapat memberikan kinerja yang terbaik dalam si/institusi tempat mereka bekerja.

nspektorat Jenderal

melalui survei yang ditujukan untuk mengetahui dan menganalisis tingkat al terhadap kapasitas organisasi Kementerian Luar Negeri yang meliputi puas liki keterlibatan, komitmen, keinginan berkontribusi dan rasa memiliki (ownership) ap variabel pertanyaan, responden dapat mencantumkan komentar tertulis Negeri dalam melakukan pembenahan. Pengolahan data dilakukan secara analisis statistika deskriptif. Pengolahan data statistik dilakukan dengan konsultan pengolah data statistik,guna menjamin independensi dari survei serta e analisis statistika deskriptif merupakan metode statistik yang digunakan untuk pul. Data kemudian dianalisis guna memperoleh gambaran karakteristik dan rganisasi.Hasil olah data disajikan dalam bentuk tabulasi dan diagram.

skala terendah 1 yaitu sangat rendah dan skala tertinggi 5 yaitu sangat tinggi),

ent pegawai di lingkungan internal Inspektorat Jenderal atas kinerja aspek-aspek cara umum

( ) Low ( ) Activity

( ) Non-Cascading


( ) Stabilize

( X ) Semesteran

(X ) Tahunan

2017 Target

Realisasi

2018 Target

Indeks 3 N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

Indeks 3 N/A N/A N/A N/A

MANUAL INDIKATOR K INSPEKTORAT J

Perspektif:

Learning and Growth

Sasaran Strategis:

Pengelolaan Anggaran yang Optimal dan Akuntabel di Inspektorat Jen


Definisi: Pengelolaan anggaran adalah rencana keuangan periodik yang disus kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinya datang. Optimal berarti paling baik dan tertinggi Akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan Ruang lingkup: Anggaran yang Optimal dicapai dengan penyerapan


IKU-1 Persentase realisasi anggaran dan realisasi kinerja di Inspe


Definisi:

Realisasi anggaran diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran yang diterbitkan dibagi dengan pagu DIPA Inspektorat Jenderal.

Realisasi kinerja diukur melalui pencapaian suatu rencana kinerja Ins Batasan waktu: 1 tahun anggaran Kinerja : hijau : ≥ 100% , kuning : 80-99,99% , merah : ≤ 80 Formula:

Realisasi A Tujuan:

untuk mengukur seberapa jauh anggaran digunakan secara optimal u Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High


( X) Exact





Semua Inspektorat Wilayah dan Sekretariat Inspektorat SP2D, Monitoring dan evaluasi, Laporan Kinerja (LKj) ( X ) Cascading Peta ( X ) Direct ( ) Sum

( ) Sum


(X) Maximize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

Konversi 120 :

( ) Ya

Tabel Data : 2015

Periode Pelaporan TAHUNAN TRIWULAN I TRIWULAN II TRIWULAN III TRIWULAN IV

Target

Realisasi

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A


IKU-2 Persentase temuan Itjen dan BPK yang ditindaklanjuti di Ins


Definisi:

Temuan BPK adalah hasil pemeriksaan mengenai kewajaran informa kriteria, yakni: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, ke perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal pemeriksaaan mengenai kewajaran informasi keuangan, administrasi Ditindaklanjuti berarti dilakukan upaya untuk melakukan perbaikan.

Formula:

(Jumlah temuan BPK yang ditindaklanjuti di Inspektorat J Tujuan: Untuk mengukur seberapa besar tingkat temuan yang ditindaklanjuti Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High


( ) Exact



Sumber Data :

Laporan hasil rekonsiliasi Itjen dan BPK



( ) Cascading Peta ( ) Direct ( ) Sum


( ) Sum


(X) Maximize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

Konversi 120 :

( ) Ya



2015 Target

Realisasi

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

IKU-3 Persentase penyusunan dokumen rencana kerja dan angga


Definisi:

Penyusunan adalah proses atau kegiatan, cara, menyusun Dokumen adalah surat yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai s

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL kegiatan suatu Kementerian Negara/Lembaga dan sebagai penjabara yang bersangkutan dalam satu tahun

Tepat waktu dan Sesuai pedoman yaitu sesuai dengan waktu yang dit

Formula:

(Jumlah dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun tepat wa Tujuan:

untuk mengukur sejauh mana Inspektorat Jenderal telah membuat do

Satuan Pengukuran :

Persentase


( ) High


( ) Exact

Unit/Pihak Penanggung Jawab Bagian Perencanaan dan Organisasi dan Bagian Keuangan IKU : Unit/Pihak Penyedia Data :

Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Semua Inspektorat Wilayah

Sumber Data :

RKA-K/L, RenJa, Penyempurnaan RenStra, PK, Disbursement Plan , R


( ) Cascading Peta

Metode Cascading :

( ) Direct



( ) Sum ( X ) Sum (X) Maximize

Periode Pelaporan :

( ) Bulanan

Konversi 120 :

( ) Ya


2015 Target

Realisasi

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A


an yang Optimal dan Akuntabel di Inspektorat Jenderal

ran adalah rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program yang telah disahkan dan merupakan rencana tertu isasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan dinyatakan dalam satuan moneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa

g baik dan tertinggi pat dipertanggungjawabkan garan yang Optimal dicapai dengan penyerapan anggaran yang maksimal serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah

ealisasi anggaran dan realisasi kinerja di Inspektorat Jenderal

diukur melalui seberapa besar realisasi anggaran Inspektorat Jenderal dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dilihat dari aku gi dengan pagu DIPA Inspektorat Jenderal.

ukur melalui pencapaian suatu rencana kinerja Inspektorat Jenderal yang telah ditetapkan di awal tahun.

00% , kuning : 80-99,99% , merah : ≤ 80

Realisasi Anggaran / Pagu DIPA x 100%

erapa jauh anggaran digunakan secara optimal untuk mencapai target-target kinerja yang telah ditetapkan.

(X) Moderate

( ) Low

( ) Proxy

( ) Activity

at Jenderal

Wilayah dan Sekretariat Inspektorat

n evaluasi, Laporan Kinerja (LKj) ( ) Cascading Non peta

() Non-Cascading

( ) Indirect (

) Average


( ) Average

( ) Raw data

( ) Minimize

( ) Stabilize

(X) Triwulanan

( ) Semesteran

(X) Tidak

2015

2016 Realisasi

Target

Realisasi

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

muan Itjen dan BPK yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal

h hasil pemeriksaan mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada e uaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peratur n, dan efektivitas sistem pengendalian internal Temuan Itjen ad enai kewajaran informasi keuangan, administrasi kepegawaian, sarana dan prasarana, dan kinerja. rti dilakukan upaya untuk melakukan perbaikan.

muan BPK yang ditindaklanjuti di Inspektorat Jenderal / Jumlah keseluruhan temuan BPK di Inspektorat Jenderal) x 1

erapa besar tingkat temuan yang ditindaklanjuti

(X) Moderate

( ) Low

(X) Proxy

( ) Activity

at Jenderal

at Jenderal

iliasi Itjen dan BPK ( ) Cascading Non peta

(X) Non-Cascading

( ) Indirect (

) Average


(X ) Average

( ) Raw data

( ) Minimize

( ) Stabilize

( ) Triwulanan

( X ) Semesteran

(X) Tidak

2015

2016 Realisasi

Target

Realisasi

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

enyusunan dokumen rencana kerja dan anggaran sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan di Inspektora

proses atau kegiatan, cara, menyusun at yang tertulis atau tercetak yang dapat dipakai sebagai bukti keterangan

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) merupakan dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program enterian Negara/Lembaga dan sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/L alam satu tahun

uai pedoman yaitu sesuai dengan waktu yang ditentukan dan sesuai dengan apa yan telah ditetapkan

encana kerja dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman) / (Total dokumen rencana kerja dan anggaran yan 100%

uh mana Inspektorat Jenderal telah membuat dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai pe

(X) Moderate

( ) Low

(X) Proxy

( ) Activity

dan Organisasi dan Bagian Keuangan

at Jenderal dan Semua Inspektorat Wilayah

nyempurnaan RenStra, PK, Disbursement Plan , Rencana Aksi ( ) Cascading Non peta

(X) Non-Cascading

( ) Indirect (

) Average


( ) Average

( ) Raw data

( ) Minimize

( ) Stabilize

( ) Triwulanan

( ) Semesteran

( ) Tidak

2015

2016 Realisasi

Target

Realisasi

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

N/A N/A N/A N/A N/A

A L4

am yang telah disahkan dan merupakan rencana tertulis mengenai oneter untuk jangka waktu tertentu (periode) di masa yang akan

al serta terpenuhinya target-target kinerja yang telah ditetapkan.

dalam jangka waktu 1 tahun anggaran dilihat dari akumulasi SP2D

telah ditetapkan di awal tahun.

x 100%

arget kinerja yang telah ditetapkan.

( ) Tahunan

2016 Realisasi

2017 Target

N/A N/A N/A N/A N/A

95% 95% 95% 95%

kan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat an (adequate disclosure), kepatuhan terhadap peraturan

an prasarana, dan kinerja.

Temuan Itjen adalah hasil

eluruhan temuan BPK di Inspektorat Jenderal) x 100%

( ) Tahunan

2016 Realisasi

2017 Target

N/A N/A N/A N/A N/A

75% ..... 75% ..... 75%

dan peraturan perundang-undangan di Inspektorat Jenderal

an

n perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan emerintah dan Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga

ngan apa yan telah ditetapkan

an) / (Total dokumen rencana kerja dan anggaran yang disusun) x

an anggaran yang disusun tepat waktu dan sesuai pedoman

( X ) Tahunan

2016 Realisasi

2017 Target

N/A N/A N/A N/A N/A

100% ..... ..... ..... .....

Scanned by CamScanner

Recommend Documents