Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
BAB I PENDAHULUAN
A.
LATAR BELAKANG Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. LKj Inspektorat Jenderal Tahun 2016 disusun sebagai pertanggungjawaban akuntabilitas tugas dan fungsi berdasarkan pengukuran kinerja selama tahun anggaran berjalan beserta evaluasi dan analisis pencapaian sasaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri. Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LKj disusun sebagai implementasi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Luar Negeri (Permenlu) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pedoman Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia.
1|Page
B.
TUGAS DAN FUNGSI Berdasarkan Permenlu Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Jenderal Kemlu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kemlu. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Permenlu tersebut, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi: 1.
Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri;
2.
Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pamantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3.
Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;
4.
Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan
5.
C.
Pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal.
STRUKTUR ORGANISASI Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal didukung oleh 5 (lima) unit kerja eselon II, yaitu Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah I-IV. Setiap Inspektorat Wilayah membawahi Kelompok Jabatan Fungsional Auditor (JFA), yang terdiri dari Auditor Ahli dan Auditor Terampil. Masing-masing Auditor mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
2|Page
Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal dapat digambarkan sebagai berikut:
1.
Sekretariat Inspektorat Jenderal Sekretariat Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang perencanaan dan program kerja, peraturan perundang-undangan
dan
kertas
kerja,
kepegawaian,
rumah
tangga
dan
perlengkapan, tata persuratan dan dokumentasi, keuangan serta laporan dan analisis hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya. Dalam
melaksanakan
tugasnya,
Sekretariat
Inspektorat
Jenderal
menyelenggarakan fungsi: a.
Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja pengawasan;
b.
Pelaksanaan koordinasi evaluasi atas pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan;
c.
Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan;
d.
Pelaksanaan koordinasi penyusunan norma kebijakan pengawasan; 3|Page
e.
Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan hasil audit dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut hasil audit serta pengawasan masyarakat;
f.
Penyampaian laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjutnya kepada instansi terkait;
g.
Penyajian analisis laporan hasil pengawasan; dan
h.
Pelaksanaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, tata persuratan dan dokumentasi, serta pengelolaan keuangan.
Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal a.
Komposisi Pegawai Sekretariat Inspektorat Jenderal
Bagian
Data,
Program,
Perundang-undangan, dari
Subbagian
dan terdiri
Penyusunan
Rencana dan Evaluasi Program, 11
Subbagian Peraturan Perundang-
5
12
undangan dan Subbagian Data 10
3
dan Kertas Kerja; b.
14
Bagian Umum, Subbagian
Eselon I
Eselon II
Eselon III
Staf
JFD
BPKRT
Eselon IV
terdiri dari Kepegawaian,
Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan,
dan
Subbagian
dan
Subbagian
Tata Persuratan dan Dokumentasi; c.
Bagian
Keuangan,
terdiri
dari
Subbagian
Anggaran
Perbendaharaan; d.
Bagian Laporan dan Analisis I, terdiri dari Subbagian A, Subbagian B,Subaggian C dan Subbagian D;
e.
Bagian Laporan dan Analisis II, terdiri dari Subbagian A, Subbagian B,Subaggian C dan Subbagian D.
4|Page
2.
Inspektorat Wilayah I Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah I, yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah serta satuan kerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah I menyelenggarakan fungsi: a.
Penyiapan
perumusan
norma
kebijakan pengawasan di Wilayah I; b.
Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah
Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah
I
keuangan
terhadap melalui
kinerja audit,
1
1
2
dan reviu,
1 7
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c.
Pelaksanaan
pengawasan
untuk
Struktural
Auditor
JFD
BPKRT
JFU
tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;
3.
d.
Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah I; dan
e.
Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah I.
Inspektorat Wilayah II Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah II, yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Eropa Barat, eropa Tengah dan Timur serta satuan kerja Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.
5|Page
Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah II menyelenggarakan fungsi: a.
Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah II
pengawasan di Wilayah II; b.
1
1
Penyiapan perumusan norma kebijakan
1
Pelaksanaan pengawasan Wilayah
II
terhadap
intern di
kinerja
dan
keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
2
pemantauan, dan kegiatan pengawasan 8
Struktural
Auditor
JFD
lainnya; BPKRT
JFU
c.
Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar
Negeri;
4.
d.
Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah II; dan
e.
Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah II.
Inspektorat Wilayah III Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah III, yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Afrika, Timur Tengah, dan satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Wilayah III menyelenggarakan fungsi: a.
Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di
Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah III
Wilayah III; b.
Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah III terhadap
1
1
2
0
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
7
pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; Struktural
Auditor
JFD
BPKRT
6|Page
JFU
c.
Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;
5.
d.
Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah III; dan
e.
Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah III.
Inspektorat Wilayah IV Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah IV, yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta satuan kerja Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Pelatihan, Pusat Komunikasi. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat
Komposisi Pegawai Inspektorat Wilayah IV 0
Wilayah IV menyelenggarakan fungsi: a.
1 0
Penyiapan
b.
Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah IV terhadap kinerja dan
7
keuangan
c.
Auditor
BPKRT
JFU
norma
kebijakan pengawasan di Wilayah IV;
2
Struktural
perumusan
JFD
melalui
audit,
reviu,
evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri;
d.
Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah IV; dan
e.
Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah IV.
7|Page
D.
ASPEK STRATEGIS ORGANISASI Dalam
rangka
memperkuat
pengawasan
dan
pengendalian
atas
penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kemlu dan Perwakilan Republik Indonesia, Permenlu Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang merupakan implementasi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, lahir sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangan negara yang ekonomis, efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Penyelenggaraan SPIP tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui penyelenggaraan kegiatan yang ekonomis, efektif dan efisien; keandalan pelaporan keuangan; pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundangundangan. Pelaksanaan SPIP di Kementerian Luar Negeri telah mendapat penilaian oleh BPKP dimana maturitas SPIP Kementerian Luar Negeri saat ini masih berada di bawah angka 3. Pelaksanaan tugas pengawasan mendapat dukungan dari Presiden RI dalam berbagai kesempatan. Dukungan yang diberikan antara lain yaitu peningkatan kapabilitas APIP. Pada saat pertemuan dengan APIP seluruh Indonesia tahun 2015, Presiden RI mengamanatkan agar 85% dari seluruh APIP nasional berada pada level 3. Pencapaian level tersebut akan diukur dengan menggunakan metode pengukuran Internal Audit Capability Model (IACM) dan diharapkan seluruh APIP nasional sudah mencapai level 3 pada akhir tahun 2019. Terkait hal tersebut, upaya peningkatan kapabilitas APIP Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri telah dilakukan sejak tahun 2010 dan telah menghasilkan perubahan yang mendasar dalam pelaksanaan pengawasan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dari pemeriksaan konvensional menuju pemeriksaan dengan mengedepankan pengendalian intern, pemantauan potensi masalah, pencegahan masalah, dan supervisi/asistensi. Inspektorat Jenderal bertindak sebagai 8|Page
auditor dan konsultan. Kapabilitas APIP Kemlu tersebut apabila diukur dengan Internal Audit Capability Model (IACM) telah berada pada level 2 dari level 1-5 level IACM. Sejalan dengan perubahan paradigma pengawasan, Inspektorat Jenderal melakukan langkah-langkah untuk meningkatkan peran aparat pengawas intern, yaitu sebagai Pendeteksi Dini, Konsultan dan memberikan kualitas keyakinan yang memadai (quality assurance)atas penyelenggaraan kegiatan satker. Dengan demikian, diharapkan hasil pengawasan Inspektorat Jenderal dapat memberi kontribusi dalam pengambilan kebijakan Pimpinan Kemlu untuk lebih meningkatkan kinerja Kemlu secara keseluruhan.
9|Page
BAB II PERENCANAAN KINERJA A.
RENCANA STRATEGIS 2015-2019 Inspektorat Jenderal telah menyusun dokumen perencanaan Rencana Strategis 20152019 dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Manual IKU, yang dilengkapi dengan penjelasan dan sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan.
Visi & Misi Kemlu Visi : Memajukan kepentingan nasional melalui diplomasi total. Misi : Meningkatkan pengawasan intern untuk mendorong terciptanya aparatur Kementerian Luar Negeri yang bersih dan tertib.
Visi & Misi Itjen
Sasaran Strategis & IKU Itjen
Visi: Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dilakukan secara independen, objektif, profesional, berintegritas dan akuntabel guna mendukung keberhasilan diplomasi untuk kepentingan rakyat
Sasaran Strategis: • Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien • Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan • Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabillitas kinerja Satker • Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri
Misi: • Meningkatkan fungsi konsultasi, deteksi dini pada pengawasan dan pengendalian intern • Memperkuat implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kemlu • Meningkatkan kualitas Audit Kinerja dalam pengawasan dan pengendalian intern • Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik • Memperkuat infrastruktur manajemen pengawasan dan pengendalian intern • Meningkatkan tata kelola yang akuntabel guna mendu-kung kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri
Indikator Kinerja Utama: • Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja • Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) • Nilai Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Penganggaran Sautan Kerja Kemlu Pusat dan perwakilan yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern • Persentase Peningkatan Dukungan Manajemen yang Baik dalam Mendukung Keberhasilan Pengawasan intern Kemlu
10 | P a g e
B.
PERJANJIAN KINERJA
UNIT ORGANISASI TAHUN ANGGARAN SASARAN STRATEGIS ▪
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satker yang terencana, terukur, ekonomis, efektif dan efisien
▪
Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan
▪
▪
Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabillitas kinerja Satker Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri
: :
INSPEKTORAT JENDERAL 2016 TARGET
INDIKATOR KINERJA SASARAN ▪
90%
▪
100%
Nilai Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Penganggaran Sautan Kerja Kemlu Pusat dan perwakilan yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern
▪
INDEKS 6 (BAIK)
Persentase Peningkatan Dukungan Manajemen yang Baik dalam Mendukung Keberhasilan Pengawasan intern Kemlu
▪
90%
▪
Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja
▪
Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
▪
▪
ANGGARAN Rp. 5.432.000.000
Rp. 1.400.000.000
Rp. 1.180.000.000
Rp. 24.429.758.000
Alokasi anggaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri sebesar Rp. 32.441.758.000,00. 11 | P a g e
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2016
A. Capaian Kinerja Organisasi Pada tahun 2016, Inspektorat Jenderal telah berhasil merealisasikan capaian kinerja atas 4 (empat) Sasaran Strategis, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015 - 2019. Sasaran tersebut diukur melalui 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU), yang merupakan ukuran keberhasilan dari suatu Tujuan dan Sasaran Strategis organisasi. IKU menjadi tolok ukur informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam peningkatan akuntabilitas kinerja. Berdasarkan dokumen PK Tahun 2016, beberapa sasaran Inspektorat Jenderal telah mengalami perubahan target. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi akuntabilitas Satuan Kerja yang cenderung makin membaik, sehingga Inspektorat Jenderal perlu menyesuaikan target capaian IKU pada dokumen Perjanjian Kinerja. Perubahan target diharapkan mampu semakin mendorong kinerja Inspektorat Jenderal di masa mendatang. Berdasarkan Realisasi Rencana Aksi (Renaksi) TA 2016, tingkat capaian kinerja Inspektorat Jenderal adalah 100,78 %. Capaian kinerja Inspektorat Jenderal pada tahun 2016 diperoleh dari hasil pengukuran kinerja, yang dilakukan dengan membandingkan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal yang diukur melalui IKU, disajikan sebagai berikut:
12 | P a g e
Sasaran Strategis 1:
‘Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Satker yang
Terencana, Terukur, Ekonomis, Efektif dan Efisien’ diukur melalui IKU 1.
Dalam mencapai sasaran ini, Inspektorat Jenderal telah melakukan penilaian terhadap kinerja Satuan Kerja di lingkungan Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui apakah Satuan Kerja tersebut telah memenuhi unsur 3E, yaitu Ekonomis, Efektif dan Efisien. Penilaian terhadap kinerja Satuan Kerja didasarkan pada Kertas Kerja Penilaian, yang menilai kinerja Satuan Kerja dari 4 (empat) aspek, yaitu Aspek Perencanaan dengan bobot nilai 20%; Aspek Kepegawaian dengan bobot nilai 15%; Aspek Keuangan dengan bobot nilai 25%; Aspek Barang Milik Negara dengan bobot nilai 25% dan Pelaporan dengan bobot nilai 15%. Sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan 2016, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan Audit Kinerja pada 7 (tujuh) Satuan Kerja di Pusat dan 20 (dua puluh) Perwakilan RI untuk mengetahui Satuan Kerja yang berhasil memenuhi unsur 3E, yaitu: a. Pada Satuan Kerja di Pusat, telah dilaksanakan Audit Kinerja pada Ditjen Aspasaf; Ditjen Amerop; Ditjen Multilateral; Biro Perencanaan dan Organisasi; Biro Keuangan; Ditjen IDP dan Pusdiklat. b. Pada Satuan Kerja di Perwakilan RI telah dilaksanakan Audit Kinerja pada KBRI Baku; KBRI Tashkent; KBRI Seoul; KJRI Hong Kong; KBRI Dili; KBRI Kuala Lumpur; KBRI Roma; KBRI Vatikan; KBRI Bratislava; KBRI Athena; KBRI Kyiv; KBRI Madrid; KBRI Muscat; KBRI Manama; KBRI Nairobi; KBRI Maputo; KBRI Suva; KJRI Noumea; KJRI Sydney; KJRI Toronto; KJRI San Fransisco; dan KJRI Los Angeles.
13 | P a g e
Capaian IKU-1 Sasaran 1 Berdasarkan hasil penilaian yang diperoleh dari Kertas Kerja Penilaian, sebanyak 26 Satuan Kerja di Kementerian Luar Negeri telah berhasil memenuhi unsur 3E. Capaian tersebut, seperti tergambar dalam tabel capaian di bawah ini: IKU-1
Informasi Kinerja
Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang Memenuhi Krieteria Standar Penilaian Audit Kinerja
Jumlah
Jumlah Satker yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja Jumlah Satker yang diaudit
26 Satker 27 Satker
Total Realisasi Target Capaian
27 26 111,11%
Sementara target jangka menengah IKU 1 Sasaran 1 yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal, adalah sebagai berikut : Tabel Target IKU 1 Tahun 2015-2019 No
IKU
1
Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja
Target 2015 80%
Target 2016 85%
Target 2017 85%
Target 2018 90%
Target 2019 90%
Analisis Capaian IKU-1 Sasaran 1: Grafik Perbandingan Capaian IKU 1 Tahun 2015 - 2016 120%
100%
100%
90%
80%
Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat
111,11%
100% 80%
80%
kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja
60% 40%
Berdasarkan
20%
0%
dan Perwakilan yang memenuhi
Target
Realisasi
Capaian
2015
80%
80%
100%
2016
90%
100%
111,11%
2015
2016
dokumen
PK
Tahun 2016, target IKU-1 tersebut mengalami perubahan menjadi 90%. Perubahan
tersebut
disesuaikan
dengan kondisi akuntabilitas Satuan
14 | P a g e
Kerja yang cenderung makin membaik, sehingga Inspektorat Jenderal perlu menyesuaikan target capaian IKU pada dokumen Perjanjian Kinerja. Perubahan target diharapkan mampu semakin mendorong kinerja Inspektorat Jenderal di masa mendatang. Selama tahun 2016, terdapat 26 Satuan Kerja yang berhasil memenuhi kriteria 3E dari total 27 Satuan Kerja yang diaudit. Realisasi capaian sebesar 100% dengan capaian kinerja untuk IKU bersangkutan sebesar 111,11% atau mengalami peningkatan 11,11% dibandingkan tahun sebelumnya (2015). Tingginya realisasi kinerja IKU ini disebabkan adanya penambahan Objek Pemeriksaan (OP) sebagai bagian upaya early warning system terhadap urgensi pengawasan maupun resiko permasalahan yang sedang dihadapi oleh Satker Perwakilan, sehingga menambah jumlah Satuan Kerja yang dinilai. Kendala dan Solusi Meskipun capaian IKU 1 melebih target yang ditetapkan, namun dalam pencapaiannya Inspektorat Jenderal masih mengalami kendala, yaitu: a.
Adanya perubahan Objek Pemeriksaan (OP) yang tidak dapat diprediksi sebelumnya karena pertimbangan pimpinan mengenai urgensi pengawasan pada objek pemeriksaan tertentu, baik di dalam negeri maupun luar negeri (Perwakilan). Perubahan OP juga dilakukan
berdasarkan
sensitivitas
permasalahan yang sedang dihadapi oleh OP Perwakilan sebagai bagian dari upaya early warning system. Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan Audit Kinerja sesuai arahan pimpinan sekaligus penyusunan kembali kegiatan pre-auditing dan optimalisasi pemetaan permasalahan yang ada di Perwakilan RI untuk mengantisipasi perubahan obyek pemeriksaan.
15 | P a g e
b.
Jumlah SDM yang terbatas dengan volume pekerjaan yang tinggi, mengakibatkan terjadinya tumpang tindih pelaksanaan tugas. Dalam mengatasi kendala ini, Inspektorat Jenderal berupaya untuk memaksimalkan SDM yang ada dengan memberikan dukungan partisipasi kegiatan yang lebih selektif.
c.
Belum diformalkannya alat ukur IKU 1 karena masih memerlukan penyempurnaan alat ukur. Untuk mengatasi hambatan tersebut, Inspektorat Jenderal telah melakukan pembahasan dan koordinasi internal untuk memformalkan alat ukur capaian IKU.
Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah antisipatif agar pencapaian target IKU 1 menjadi lebih baik, yaitu menerapkan Audit Berbasis Risiko pada penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Jenderal dan kegiatan pengawasan lainnya.
Sasaran Strategis 2:
‘Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran dan
Aset Negara serta Pencegahan Dini Terjadinya Risiko Permasalahan’ diukur melalui capaian IKU 2, yaitu:
Sesuai tugas dan fungsinya, Inspektorat Jenderal melaksanakan reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Pelaksanaan tugas ini juga merujuk pada PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tahun 2015 tentang Standar Reviu. Secara umum tujuan reviu adalah untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, keabsahan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan, namun reviu tidak mencakup
suatu
pengujian
atas
kebenaran
substansi dokumen sumber seperti perjanjian kontrak
pengadaan
barang/jasa,
bukti
16 | P a g e
pembayaran/kuitansi, serta berita acara fisik atas pengadaan barang/jasa, dan prosedur lainnya, yang biasanya dilaksanakan dalam sebuah audit. Dalam melakukan reviu atas laporan keuangan, aparat pengawasan intern harus memahami secara garis besar sifat transaksi-transaksi yang dilakukan entitas, sistem dan prosedur akuntansi, bentuk catatan akuntansi dan basis akuntansi yang digunakan untuk menyajikan laporan keuangan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Rangkaian kegiatan reviu yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal, adalah: ▪
Rekonsiliasi data SAIBA-SIMAK BMN dan Penyusunan Laporan Keuangan SATKER Pusat dan Perwakilan RI, 7 – 14 Februari 2016;
▪
Pendampingan penyusunan dan Reviu Laporan Keuangan Satuan Kerja Pusat Kementerian Luar Negeri TA 2015, 17-23 Februari 2016;
▪
Reviu Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri tingkat Satker Pusat dan Perwakilan RI, 24-27 Februari 2016;
▪
Koordinasi Penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR) Laporan Keuangan Satker Perwakilan RI, 29 Februari – 3 Maret 2016.
Capaian IKU-2 Sasaran 2, IKU-2 Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan
Informasi Kinerja
Jumlah
Jumlah LK yang memenuhi SAP pada Wilayah Kerja I (TA 2015 dan Semester I TA 2016)
2
Jumlah LK yang di reviu (TA 2015 dan Semester I TA 2016)
2
Total Realisasi Target Capaian
100% 100% 100%
Sementara target jangka menengah IKU 2 Sasaran 2 yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal, adalah sebagai berikut :
17 | P a g e
Tabel Target IKU-2 Tahun 2015-2019 No
IKU
1
Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan
Target 2015 90%
Target 2016 95%
Analisa Grafik Perbandingan Capaian IKU 2 Tahun 2015 - 2016
Target 2017 95%
Target 2018 95%
Capaian
IKU-2
Target 2019 95%
Sasaran
2:
Persentase Laporan Keuangan Satuan Kerja Kemlu
2016
Pusat
memenuhi
dan
Perwakilan
Standar
yang
Akuntansi
Pemerintahan.
2015
Berdasarkan dokumen PK Tahun 2016, 0%
20%
40%
60%
80%
100%
Capaian
2015 111.11%
2016 100%
Realisasi
100%
100%
Target
90%
100%
Capaian
Realisasi
120%
Target
target IKU-2 mengalami perubahan dari 95% menjadi 100%. Perubahan tersebut disesuaikan dengan kondisi akuntabilitas Satuan Kerja yang cenderung makin membaik, sehingga Inspektorat Jenderal
perlu menyesuaikan target capaian IKU pada dokumen Perjanjian Kinerja. Perubahan tersebut mempengaruhi capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2016. Realisasi capaian IKU-2 pada tahun 2016 adalah 100%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, capaian tahun 2016 mengalami sedikit penurunan karena
target yang
ditetapkan pada tahun 2015 adalah 90%, sedangkan target tahun 2016 adalah 100%. Kendala dan Solusi Dalam mencapai hasil tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target IKU 2 sebagai berikut:
18 | P a g e
1.
Terdapat Satker Pusat/Perwakilan RI yang belum mematuhi batas waktu penyampaian LK yang ditetapkan Biro Keuangan. Untuk meningkatkan kepatuhan Satker Pusat dan Perwakilan RI dalam mengirimkan LK tepat waktu, Inspektorat Jenderal mengusulkan kepada Sekretariat Jenderal untuk menerapkan mekanisme sanksi dan penghargaan (reward and punishment) sebagai solusi.
2.
Kendala aplikasi keuangan yang baru, belum mengakomodir transaksi-transaksi khusus baik transaksi DIPA maupun non DIPA khususnya belanja pada Satker Luar Negeri yang menggunakan USD. Sementara APBN dan DIPA menggunakan Rupiah, sehingga perlu didukung oleh sistem aplikasi yang mampu mengakomodir perbedaan tersebut. Dengan adanya beberapa perubahan pada aplikasi dalam proses penyusunan LK, sebagai solusi, Inspektorat Jenderal mendorong Sekretariat Jenderal untuk melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penggunaan aplikasi yang dapat mengakomodir perbedaan penggunaan mata uang.
3.
Laporan Keuangan belum dilengkapi dengan Kartu Pengawas BPPR dan Kas Besi, sehingga tidak dapat dilakukan reviu terhadap Kartu Pengawas BPPR dan Kas Besi sulit untuk ditelusuri. Untuk mengatasi kendala ini, Inspektorat Jenderal bersama Sekretariat Jenderal melakukan pendampingan penyusunan Kartu Pengawas.
4.
Auditor belum sepenuhnya memahami penyusunan Kartu Pengawas, mengingat Kartu Pengawas BPPR dan Kas Besi merupakan alat bantu baru dalam penyusunan Laporan Keuangan. Sebagai solusi, Inspektorat Jenderal menyelenggarakan Bimbingan Teknis penyusunan Kartu Pengawas bagi Auditor.
Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU 2 menjadi lebih baik, yaitu melakukan audit kinerja berbasis risiko dan mengintensifkan peran Satgas SPIP.
19 | P a g e
Sasaran 3: ‘Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pengendalian untuk Memberikan Keyakinan yang Memadai bagi Akuntabilitas Kinerja Satker’, diukur dengan IKU 3, sebagai berikut:
Pada tahun 2016, Inspektorat Jenderal telah berhasil merealisasikan capaian IKU “Nilai Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Penganggaran Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang Memenuhi Unsur Sistem Pengendalian Intern” sesuai target yang ditetapkan, dengan menggunakan formulasi penghitungan capaian kinerja seperti di bawah ini: No 1. 2. 3.
Kegiatan
Target
Persentase Satker yang berhasil menerapkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan kategori “BAIK” Persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Satker
40%
Persentase jumlah Satker yang berhasil mendapatkan nilai evaluasi AKIP dengan nilai “B” TOTAL
20%
40%
100% 80% < X ≤ 85% Indeks 6
TARGET IKU 3
Indeks
Interpretasi dan Karakteristik
>100
10
ISTIMEWA
95 < X ≤ 100
9
90 < X ≤ 95
8
85 < X ≤ 90
7
80 < X ≤ 85
6
75 < X ≤ 80
5
70 < X ≤ 75
4
65 < X ≤ 70
3
60 < X ≤ 65
2
RENDAH
≤ 60
1
SANGAT RENDAH
Total Capaian
AMAT BAIK
BAIK
CUKUP
20 | P a g e
Kegiatan yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal untuk mencapai kinerja IKU-3 Sasaran 3 adalah sebagai berikut : 1.
Penilaian Pelaksanaan SPIP dengan Kategori “Baik”
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Kemlu dan Perwakilan RI, pasal 6 mengamanatkan bahwa Inspektorat Jenderal melakukan pengawasan intern melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Dalam pelaksanaannya, Inspektorat Jenderal memantau Pelaksanaan SPIP bersamaan dengan pelaksanaan Audit Kinerja. Pemantauan Pelaksanaan SPIP dilakukan dengan menggunakan alat bantu berupa kertas kerja SPIP, yang meliputi 5 (lima) unsur penilaian SPIP, yakni Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Aktivitas Pengendalian, Komunikasi dan Informasi dan Pemantauan. Berdasarkan hasil pemantauan pelaksanaan SPIP di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Tahun 2016, secara umum ditemukan bahwa sebagian besar Satker terutama di Pusat, telah menerapkan SPIP. Hal ini terlihat dengan telah dibentuknya Satuan Tugas SPIP dan laporan pelaksanaan SPIP di masing-masing Satker Pusat. Sementara pada Perwakilan RI, ditemukan fakta bahwa Satuan Tugas SPIP belum melaksanakan tugasnya secara maksimal, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di Kemlu dan Perwakilan RI. Untuk menunjang kegiatan pemantauan pelaksanaan SPIP, Inspektorat Jenderal melakukan kegiatan, sebagai berikut: a. Sosialisasi SPIP pada saat audit terhadap Satker. b. Pendampingan dan pemberian konsultasi pada Satuan Kerja tentang SPIP.
21 | P a g e
Capaian kinerja Sub IKU “Persentase Satker yang berhasil menerapkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan kategori “BAIK” dihitung dengan menggunakan
standar nilai, sebagai berikut: 0 – 49
Kurang Baik
50 – 69 Cukup Baik
70 – 89
Baik
90 – 100
Sangat Baik
Dari penilaian kelima unsur SPIP terhadap 26 (dua puluh enam) Satuan Kerja di Pusat dan Perwakilan RI, diperoleh hasil sebagai berikut: ▪
22 (dua puluh dua) Satuan Kerja yang mendapatkan kategori ‘Baik’;
▪
2 (dua) Satuan Kerja yang mendapat kategori ‘Cukup Baik’; dan
▪
2 (dua) Satuan Kerja mendapatkan kategori ‘Kurang Baik’
Capaian Kinerja Rincian informasi untuk capaian kinerja Sub IKU-1 adalah sebagai berikut:
Sub IKU-1 Persentase Satker yang berhasil menerapkan unsur Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dengan kategori “BAIK”
Informasi Kinerja
Jumlah
Jumlah Satuan Kerja yang memenuhi unsur SPI dengan kategori ‘Baik’ dalam penilaian SPIP
22
Jumlah Satuan Kerja yang dinilai SPIP
26 Total Realisasi Target
2.
84,62% 40%
Rekomendasi Reviu yang Ditindaklanjuti Satker
Sesuai tugas yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2011, salah satu tugas Inspektorat Jenderal adalah melakukan reviu. Pada tahun 2016, telah dilakukan reviu atas kegiatan Satuan Kerja di Pusat dan Perwakilan RI, dengan jumlah total sebanyak 98 rekomendasi reviu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 rekomendasi reviu telah ditindaklajuti Satuan Kerja terkait, sehingga realisasi Sub IKU-2 adalah 88,77%.
22 | P a g e
Rincian informasi untuk capaian kinerja Sub IKU-2 adalah sebagai berikut : Sub IKU-2 Persentase jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh Satker
Informasi Kinerja
Jumlah
Jumlah Rekomendasi Reviu yang Ditindaklanjuti oleh Satuan Kerja
87
Jumlah Rekomendasi Reviu yang Diberikan
98 Total Realisasi Target
3.
88,77% 40%
Menilai Satker yang Berhasil Mendapatkan Nilai Evaluasi AKIP dengan Nilai “B”
Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mengamanatkan Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) untuk melakukan penilaian kinerja/evaluasi AKIP pada setiap Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Maksud dan tujuan pelaksanaan evaluasi AKIP adalah untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan SAKIP di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Dalam evaluasi AKIP, Inspektorat Jenderal memberikan saran perbaikan dan/atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Berdasarkan hasil evaluasi AKIP yang dilakukan pada 143 Satuan Kerja di Kementerian Luar Negeri yang terdiri dari 13 Satuan Kerja di Pusat dan 130 Perwakilan RI, terdapat 11 Satuan Kerja yang mendapat nilai kurang dari “B”, sehingga realisasi Sub IKU-3 adalah 92,31%. Rincian informasi untuk capaian kinerja Sub IKU-3 adalah sebagai berikut:
23 | P a g e
Sub IKU-3
Informasi Kinerja
Persentase jumlah Satker yang berhasil mendapatkan nilai evaluasi AKIP dengan nilai “B”
Jumlah
Jumlah Satuan Kerja yang mendapatkan nilai B dalam Evaluasi AKIP
132
Jumlah Satuan Kerja yang Dievaluasi AKIP
143 Total Realisasi Target
92,31% 20%
Sementara target jangka menengah IKU 3 Sasaran 3 yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal, adalah sebagai berikut : Tabel Target IKU-3 Tahun 2015-2019 No 1
IKU Nilai Indeks Akuntabilitas Kinerja dan Penganggaran Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang Memenuhi Unsur Sistem Pengendalian Intern
Target 2015 Indeks 5
Target 2016 Indeks 5
Target 2017 Indeks 6
Target 2018 Indeks 6
Target 2019 Indeks 6
Analisa IKU-3 Sasaran 3 : Realisasi capaian IKU-3 pada tahun 2016 adalah 116%. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015, capaian tahun 2016
Grafik Perbandingan Capaian IKU 3 Tahun 2015 - 2016
mengalami sedikit penurunan karena
7
7
tahun 2016, target capaian yang
8 7 6 5 4 3 2 1 0
ditetapkan adalah Indeks 6 dan
Target
capaian yang diperoleh sama dengan
Realisasi
7
7
Capaian
140%
116%
adalah Indeks 5 dengan realisasi capaian Indeks 7. Sedangkan pada
capaian tahun 2015, yaitu Indeks 7.
Nilai Indeks
target yang ditetapkan tahun 2015
6
5
140%
116%
2015
2016
5
6
Tahun Target
Realisasi
Capaian
24 | P a g e
Kendala dan Solusi Dalam mencapai hasil tersebut terdapat beberapa hambatan dan kendala dalam pencapaian target IKU 3, sebagai berikut : 1.
Masih terdapat beberapa Satuan Kerja yang belum memahami secara benar untuk penyusunan dokumen SAKIP yang berkualitas. Untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Jenderal bersama dengan BPO melakukan sosialisasi penyusunan dokumen SAKIP dan Evaluasi AKIP.
2.
Jumlah SDM yang terbatas, sementara beban pekerjaan meningkat dengan tuntutan target kinerja yang lebih baik. Inspektorat Jenderal telah memaksimalkan SDM yang ada dengan memberikan dukungan pengembangan kapasitas mandiri dan partisipasi kegiatan yang lebih selektif, sebagai solusi.
3.
Belum diformalkan pengukuran capaian IKU 3, sehingga untuk mengatasi kendala tersebut, Inspektorat Jenderal menyusun pedoman pengukuran indeksasi untuk memformalkan alat ukur capaian IKU.
Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah-langkah antisipatif agar pencapaian target IKU 3 menjadi lebih baik, yaitu mengusulkan penambahan substansi penyusunan dokumen SAKIP pada kegiatan orientasi Pejabat Dinas Luar Negeri (PDLN); Mengusulkan penambahan jumlah auditor ke Biro Kepegawaian; dan memformalkan IKU.
Sasaran 4:
‘Meningkatnya Dukungan Manajemen yang Baik dalam Mendukung
Keberhasilan Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Luar Negeri’ diukur melalui capaian kinerja IKU-4.
25 | P a g e
Pada tahun 2016, Inspektorat Jenderal telah berhasil merealisasikan capaian kinerja sebesar 95,29% untuk IKU-4. Capaian ini terealisir melalui pelaksananaan kegiatan di bidang: a. Perencanaan dan Evaluasi Program Kerja Selama tahun 2016, telah dilakukan kegiatan penyusunan dokumen, yaitu: ▪
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2016;
▪
Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2016;
▪
Rencana Kerja Tahun 2017;
▪
Monitoring dan Evaluasi (Monev) per triwulan;
▪
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
▪
Evaluasi Kinerja Semester I dan II;
b. Peraturan Perundang-undangan dan Kertas Kerja Pada tahun 2016, telah dilakukan kegiatan penyusunan: ▪
Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Pedoman Pengawasan Intern;
▪
Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP) Makro dan Mikro;
▪
Bahan Masukan Pernyataa Pers Tahunan Menteri (PPTM);
▪
Bahan Paparan Inspektur Jenderal dan Sekretaris Inspektorat Jenderal dalam berbagai forum;
▪
Bahan Rapat Kerja Pimpinan dengan DPR RI;
▪
Bahan Progress Report Menteri Luar Negeri dan Inspektur Jenderal;
▪
Bahan Monitoring Disposisi Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri;
26 | P a g e
c. Laporan dan Analisis Hasil Pengawasan Beserta Tindak Lanjutnya Inspektorat Jenderal sesuai tugas dan fungsinya, melakukan kegiatan analisis hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya. Selama tahun 2016, telah diadakan kegiatan diantaranya
Penyelesaian
Tindak
Lanjut Hasil
Audit;
Rekonsiliasi
Tuntutan
Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Pemutakhiran Hasil Pengawasan Semester I dan II. Dari kegiatan tersebut, telah dilakukan kegiatan sebagai berikut: 1) Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 Pada tahun 2015, Opini BPK atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Terkait pemeriksaan atas Laporan keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2015 tersebut, BPK mencatat 13 temuan dan 26 rekomendasi terhadap Sistem Pengendalian Internal (SPI) serta 11 temuan dan 22 rekomendasi terhadap Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangundangan. Atas temuan BPK tersebut, tindak lanjut Kementerian Luar Negeri yang telah dinyatakan sesuai dengan rekomendasi adalah 25 rekomendasi, 19 rekomendasi masih dalam proses, dan 4 rekomendasi belum ditindaklanjuti. 2) Pemeriksaan BPK RI pada Perwakilan RI Pada tahun 2016, BPK RI melakukan pemeriksaan atas Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak, Belanja, dan Aset di 6 (enam) Perwakilan RI, yaitu: KJRI Perth, KJRI Sydney, KJRI Melbourne, KBRI Canberra, KJRI Los Angeles, dan KJRI San Francisco. Sementara itu, pemeriksaan interim untuk Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri Tahun 2016 telah dilaksanakan di KBRI Hanoi, KJRI Ho Chi Minh, KBRI Seoul, KJRI Guangzhou, KBRI Madrid, dan KBRI Beograd. Berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI Semester II Tahun 2016, tanggal 30 Desember 2016, tercatat 46 temuan dan 84 rekomendasi. Catatan 27 | P a g e
tersebut berasal dari hasil pemeriksaan LK Kementerian Luar Negeri 2015 dan 4 (empat) Perwakilan RI yakni KJRI Perth, KJRI Sydney, KJRI Melbourne, dan KBRI Canberra. Sedangkan temuan pada 2 Perwakilan RI lainnya (KJRI Los Angeles dan KJRI San Francisco) belum dimasukkan ke dalam matriks pemantauan oleh BPK RI. Dari 84 rekomendasi tersebut, 25 rekomendasi telah dinyatakan sesuai, 21 rekomendasi masih dalam proses, dan 38 rekomendasi belum ditindaklanjuti. 3) Penyelesaian Kerugian Negara Pada tahun 2016 telah dilakukan 3 (tiga) kali Rekonsiliasi Data Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) antara Biro Keuangan dengan Inspektorat Jenderal, yaitu pada bulan Januari, Mei dan Oktober 2016. Jumlah kasus keseluruhan TP/TGR adalah sebanyak 1493 kasus, dengan perincian sebagai berikut: ▪
1359 kasus telah lunas;
▪
105 kasus dalam proses cicilan;
▪
13 kasus kerugian negara;
▪
16 kasus telah diterbitkan SK Pembebasan oleh TPKN.
4) Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan (Data Kasus) Pada tahun 2016 telah dilaksanakan Pemutakhiran Data Kasus sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan Agustus dan Oktober 2016. Total kasus yang tercatat pada bulan Agustus 2016 adalah sebanyak 89 kasus, setelah dilakukan pembahasan pada bulan Oktober 2016 tersisa 72 kasus. 5) Penyusunan Ikhtisar Laporan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Pada tahun 2016 Inspektorat Jenderal telah menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Laporan APIP kepada KemenPAN dan RB Semester I tahun 2016 pada bulan September 2016.
28 | P a g e
Kegiatan Tambahan Disamping melaksanakan kegiatan utama di bidang pengawasan, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan tambahan yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan, sebagai berikut: 1) Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemlu Disamping itu, dukungan manajemen juga dilakukan untuk mendukung kegiatan Kelompok
Kerja
(Pokja)
Reformasi
Birokrasi
untuk
Program
Penguatan
Pengawasan, diantaranya: ▪
Penanganan gratifikasi; Guna memudahkan pelaporan gratifikasi khususnya bagi pegawai yang bertugas pada Perwakilan RI, Inspektorat Jenderal telah membuat aplikasi pelaporan gratifikasi online (www.gratifikasi.kemlu.go.id). Hingga saat ini terdapat 3 (tiga) laporan yang masuk melalui aplikasi tersebut, yaitu laporan dari Wakil Menlu atas penerimaan parcel natal dan tahun baru laporan
senilai
Rp4.250.000,-.
tersebut
telah
Ketiga
disampaikan
melalui surel kepada KPK. Selain melalui aplikasi online, laporan gratifikasi juga dapat disampaikan melalui pengisian formulir hard copy yang hingga saat ini hanya terdapat 1 (satu) laporan yang disampaikan oleh Inspektur Jenderal. ▪
Pengelolaan pengaduan masyarakat; Pada awal tahun 2016, Kemenlu telah melakukan integrasi sistem pengelolaan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan sistem Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR). Pengintegrasian ini juga merupakan amanat Peraturan Presiden No 76 Tahun 2013 tentang
Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN & RB No. 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik 29 | P a g e
Nasional (SP4N) serta merupakan bagian penting dari penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Luar Negeri. Saat ini Sistem Pengelolaan LAPOR di Kemenlu telah beroperasi secara penuh dengan Inspektorat Jenderal sebagai pengelola akun Admin Utama dan terintegrasi dengan seluruh pengelolaan pengaduan pelayanan publik di 132 Perwakilan dan 4 Satker Pusat yang mengelola pelayanan publik. Sosialisasi sistem LAPOR ini terus dilakukan baik di Pusat maupun Perwakilan. Sampai dengan Desember 2016, terdapat 57 laporan melalui sistem LAPOR yang ditujukan kepada Kementerian Luar Negeri, yang terdiri dari: 1) 16 laporan terkait perlindungan WNI-BHI di luar negeri 2) 26 laporan terkait pelayanan publik 3) 10 laporan terkait permintaan informasi 4) 4 laporan terkait perilaku staf 5) 1 laporan terkait administrasi dan keuangan ▪
Whistleblowing System (WBS); Inspektorat Jenderal saat ini juga melakukan pengelolaan 2 Whistleblowing System (WBS) yaitu WBS Pengadaan Barang dan Jasa yang dikelola Lembaga Kebijakan Pengadaan barang/jasa Pemerintah (LKPP) serta WBS yang dikelola Inspektorat Jenderal secara mandiri dan dikhususkan bagi saluran pengaduan internal pegawai Kemenlu. Saluran pengaduan WBS dimaksud sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh pegawai Kemenlu dan pengguna layanan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kemenlu. Hal tersebut disebabkan karena pelapor sampai saat ini masih merasa lebih nyaman untuk menyampaikan laporan secara langsung baik secara lisan maupun melalui surat tertulis. 30 | P a g e
Kegiatan Rapat Evaluasi Pengelolaan Benturan Kepentingan dan Whistleblowing System (WBS) di Ruang Rapat Itjen, 5 Agustus 2016. Itjen telah menginventarisir satker yang belum melakukan Evaluasi Pengelolaan Benturan Kepentingan dan WBS. Tercatat Satker Sekretariat Jenderal, Ditjen Multilateral, Ditjen KS ASEAN, dan Ditjen Protokol dan Konsuler. Sehubungan dengan hal tersebut, Itjen akan mengingatkan kembali Satker-satker tersebut untuk segera evaluasi dimaksud. Pemantauan dan pengelolaan WBS yang dilakukan oleh Itjen adalah WBS yang dikhususkan bagi saluran pengaduan internal pegawai Kemlu, sementara WBS pengadaan barang dan jasa dilakukan oleh LKPP. Hasil pemantauan dan evaluasi WBS menunjukkan bahwa kiranya saluran pengaduan belum dimanfaatkan secara optimal oleh pegawai Kemlu. Hal ini disebabkan karena pelapor merasa lebih nyaman untuk menyampaikan laporan secara langsung, baik secara informal atau formal. Untuk mendorong pemanfaatan WBS sebagai saluran pengaduan online, Itjen senantiasa terus melakukan sosialisasi dalam berbagai kesempatan termasuik pada saat pelaksanaan audit Satker Pusat dan Perwakilan, Kunjungan Kerja Pengawasan, pendampingan Satker, dan lain-lain. ▪
Penanganan benturan kepentingan; Dalam rangka mewujudkan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan sesuai amanat Peraturan MenPAN dan RB No. 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, Menteri Luar Negeri telah mengeluarkan Permenlu No. 6 Tahun 2015 tentang Benturan Kepentingan di Lingkungan Kementerian Luar Negeri. Berdasarkan hal tersebut, Inspektorat Jenderal telah mengadakan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan di lingkungan Kementerian Luar Negeri 31 | P a g e
pada tanggal 17 Oktober 2016 dengan menghadirkan Drs. Agus Uji Hantara, Plt. Asdep Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat/Kepala Bidang Pengaduan, Kementerian PAN & RB sebagai narasumber. Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh perwakilan dari Satuan Tugas Penanganan Benturan Kepentingan di setiap Unit Eselon I dan Auditor Inspektorat Jenderal. Hingga saat ini terdapat 7 Unit Eselon I yang telah membentuk Satgas Penanganan Benturan Kepentingan yaitu Inspektorat Jenderal, Ditjen Amerop, Ditjen IDP, Ditjen Aspasaf, Ditjen KS ASEAN, Ditjen Multilateral dan Setjen. Sedangkan yang Unit Eselon I yang belum menyampaikan adalah BPPK, Ditjen Protkons, dan Ditjen HPI. ▪
Penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) melalui komitmen pimpinan, dukungan SDM, anggaran yang memadai, fokus pada client dan audit berbasis risiko.
2) Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Kemlu Upaya percepatan peningkatan kapabilitas APIP Kemenlu, BPKP telah melakukan asesmen penilaian mandiri kapabilitas yang disusun oleh Inspektorat Jenderal pada tanggal 17 Oktober hingga 11 November 2016. Salah satu dokumen utama yang dipersyaratkan untuk mendukung peningkatan level IACM adalah Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter). Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti penting fungsi pengawasan intern di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI. Dari penilaian BPKP, kapabilitas APIP Kemenlu saat ini telah berada pada level II. Mengingat infrastruktur organisasi APIP yang telah baik, BPKP optimis bahwa APIP Kemenlu dapat meningkat menuju level III sebelum tahun 2019, namun tetap diperlukan komitmen dan kerja keras dari seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) APIP Kemenlu. 32 | P a g e
Terkait dengan hal tersebut, Inspektorat Jenderal telah membentuk Tim Self Assessment Internal Audit Capability Model (IACM) APIP di Kementerian Luar Negeri Tahun 2016 yang dikukuhkan dengan Keputusan Plt. Inspektur Jenderal Nomor: SK.00002/PW/I/2016/10. d. Keuangan Di bidang keuangan, telah dilakukan penyusunan dokumen: ▪
Laporan Keuangan tahun 2016;
▪
Disbursement Plan tahun 2016;
▪
RKA-KL tahun 2016;
▪
Realisasi DIPA.
e. Kepegawaian Di bidang kepegawaian, telah dilakukan penyelenggaran administrasi kepegawaian dan peningkatan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan. f. Rumah Tangga dan Perlengkapan Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal, Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan telah menyelenggarakan pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi dan pengadaan peralatan dan fasilitas perkantoran. g. Tata Persuratan dan Dokumentasi Selama tahun 2016, telah dilakukan pengelolaan tata persuratan dan dokumentasi Inspektorat Jenderal, meliputi berita biasa, berita rahasia, surat masuk biasa dan rahasia, surat keluar biasa dan rahasia. Capaian IKU-4 Sasaran 4 Rincian informasi untuk capaian kinerja IKU-1 Sasaran 4 adalah sebagai berikut :
33 | P a g e
IKU Eselon II Persentase laporan analisis temuan dan tindak lanjut yang dapat dimanfaatkan stake-holders terkait
Persentase APIP Itjen memiliki kompetensi "Baik"
yang
Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal
24
Jumlah rekonsiliasi tindak lanjut
24
Jumlah APIP yang lulus sertifikasi keahlian (dan atau pelatihan)
65
jumlah peserta peningkatan kapasitas dan pelatihan
65
Realisasi Dipa Persentase peningkatan akuntabilitas kinerja dan anggaran
Jumlah
Informasi Kinerja Jumlah laporan analisa temuan dan tindak lanjut yang dapat dimanfaatkan stakeholders
Rp. 28,099,011,974 Rp. 32,441,758,000 52
Pagu Dipa Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana Jumlah permintaan pemenuhan saran prasarana
55
Sementara target jangka menengah IKU-4 Sasaran 4 yang ditetapkan dalam Renstra Inspektorat Jenderal, adalah sebagai berikut : Tabel Target IKU-4 Tahun 2015-2019 No 1
IKU Persentase Peningkatan Dukungan Manajemen yang Baik dalam Mendukung Keberhasilan Pengawasan Intern Kemlu
Target 2015 85%
Target 2016 85%
Target 2017 85%
Target 2018 90%
Target 2019 90%
Analisa IKU 4 Sasaran 4 : Persentase Peningkatan
Grafik Perbandingan Capaian IKU-4 Tahun 2015 - 2016
Dukungan Manajemen yang
2016
Baik dalam Mendukung
2015
0%
20%
40%
60%
80%
100%
Capaian
2015 109,32%
2016 105,87%
Realisasi
92,93%
95,29%
85%
90%
Target
Capaian
Realisasi
Target
120%
Keberhasilan Pengawasan Intern Kemlu Capaian kinerja IKU Persentase Peningkatan Manajemen
Dukungan yang
Baik
dalam
Mendukung Keberhasilan Pengawasan Intern Kemlu Tahun 2016 sebesar 95,29% dari 34 | P a g e
target PK Tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 90%. Capaian kinerja yang melebihi target disebabkan adanya penambahan kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP dengan menggunakan metode pengukuran Internal Audit Capability Model (IACM). Kegiatan ini untuk mengakomodir amanat Presiden RI pada saat pertemuan dengan APIP seluruh Indonesia tahun 2015, dimana 85% dari seluruh APIP nasional agar berada pada level 3 pada akhir tahun 2019. Jika dibandingkan dengan capaian kinerja Tahun 2015, capaian kinerja Tahun 2016 sedikit lebih rendah. Hal ini disebabkan adanya peningkatan penetapan target capaian kinerja pada tahun 2016 sebesar 90%, sementara penetapan capaian kinerja tahun 2015 adalah 85%. Dalam pencapaian IKU-4 ini, Inspektorat Jenderal masih mengalami kendala, yaitu: a.
Koordinasi internal di lingkungan Inspektorat Jenderal untuk melakukan rekonsiliasi tindak lanjut masih belum maksimal. Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan upaya penyesuaian jadwal koordinasi rekonsiliasi tindak lanjut.
b.
Terkait temuan hasil audit BPK RI, BPKP dan Inspektorat Jenderal, terdapat beberapa kendala yang dihadapi antara lain: ▪
Temuan yang sudah terlalu lama sehingga sulit untuk mendapatkan bukti pendukung;
▪
Temuan yang berupa rekomendasi administratif seharusnya sudah dapat terselesaikan, namun belum terinfokan secara resmi melalui surat/brafaks;
▪
Masih terdapat sejumlah kasus yang berpotensi sebagai kerugian negara, namun belum ditetapkan oleh TPKN sebagai kerugian negara.
Untuk mengatasi hambatan tersebut, Inspektorat Jenderal telah berkoordinasi dengan BPK RI, BPKP dan Sekretariat Jenderal c.q. Biro Keuangan untuk mengupayakan penyelesaian temuan tersebut dengan Kementerian Keuangan.
35 | P a g e
Sebagai upaya perbaikan ke depan, akan dilakukan langkah antisipatif untuk meningkatkan kegiatan rekonsiliasi dengan instansi terkait, agar tindak lanjut temuan hasil audit dapat segera diselesaikan.
B.
REALISASI ANGGARAN DIPA awal Inspektorat Jenderal tahun 2016 berjumlah Rp33.136.443.000,00.
Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.4 Tahun 2016 tentang Langkahlangkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara TA 2016, Inspektorat Jenderal melakukan penghematan anggaran sebesar Rp694.685.000,00 dari Belanja Modal dan Belanja Barang.Selanjutnya berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia No.8 Tahun 2016 tentang LangkahLangkah Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) Tahun Anggaran 2016, Inspektorat
Jenderalkembali
melakukan
penghematan
anggaran
sebesar
Rp.3.138.107.000,00 dalam bentuk self-blocking dari Belanja Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan), sehingga pagu anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2016 menjadi sebesar Rp.29,303,651,000.00. Realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Tahun 2016, sebagai berikut: No 1 2 3 4 5
Nama Kegiatan Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Asia dan Kementerian Luar Negeri I Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Eropa dan Kementerian Luar Negeri II Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Afrika dan Timur Tengah dan Kementerian Luar Negeri III Pengawasan Perwakilan RI Wilayah Amerika, Karibia dan Pasifik dan Kemente-rian Luar Negeri IV Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri
Pagu
Realisasi
1,672,000,000
1,611,238,335
Persentase Realisasi 96,37%
2,124,000,000
2,049,078,525
96,47%
1,953,000,000
1,881,468,725
96,34%
2,263,000,000
2,124,880,886
93,90%
24,429,758,000
20,432,345,503
83,64%
36 | P a g e
C.
HAL-HAL PENTING LAINNYA Selain capaian IKU tersebut di atas, terdapat beberapa hal penting lainnya yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Jenderal, yaitu:
▪
Peningkatan Kapabilitas APIP menjadi level 3 IACM Guna memenuhi RPJMN tahun 2015-2019, diharapkan seluruh APIP nasional berada pada level 3 pada akhir tahun 2019. Dalam hal ini kapabilitas APIP Kementerian Luar Negeri ditargetkan akan mencapai level 3 IACM tahun 2017. Komitmen Pimpinan dalam upaya pencapaian level 3 IACM tercermin dengan telah ditandatanganinya Piagam Pengawasan Internal (Internal Audit Charter) oleh Inspektur Jenderal pada tanggal 9 November 2016 dan disahkan oleh Menteri Luar Negeri serta diketahui oleh Wakil Menteri Luar Negeri dan seluruh Pejabat Eselon I di Kementerian Luar Negeri. Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan terhadap arti penting fungsi pengawasan intern di lingkungan Kemenlu dan Perwakilan RI.
37 | P a g e
BAB IV PENUTUP
Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Tahun 2016 dilaksanakan dengan merujuk pada dokumen perencanaan, sebagaimana tertuang dalam PK 2016, dan RKA-KL 2016. Capaian sasaran pelaksanaan tugas Inspektorat Jenderal diukur melalui indikator sasaran yang telah ditetapkan dan tercermin dari pencapaian indikator hasil pada
IKU
sebesar
100,11%dengan
dukungan
anggaran
yang
terealisasisebesar
Rp28,099,011,974,- atau sebesar 95,89%. Pencapaian tersebut diperoleh melalui proses dan mekanisme yang terstruktur dan sistematis, mulai dari proses perencanaan, pengukuran kinerja hingga evaluasi terhadap seluruh hasil yang dicapai. Berdasarkan tugas dan fungsinya di bidang pengawasan intern, Inspektorat Jenderal telah melakukan audit kinerja pada Satker Pusat dan Perwakilan RI di luar negeri. Disamping melaksanakan kegiatan pengawasan berupa audit, Inspektorat Jenderal melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya, yaitu Reviu atas Laporan Keuangan Kemlu TA 2015; Pendampingan dan asistensi atas kegiatan Satker Pusat dan Perwakilan RI, Monitoring Pelaksanaan Permenlu Nomor. 04 Tahun 2009, Legalisasi dan Verifikasi Anggaran Belanja Tambahan (ABT) Perwakilan, pertanggung jawaban keuangan, Pendampingan
terhadap
kasus-kasus
Kepegawaian/keuangan/perlengkapan
serta
melakukan Pemantauan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR), sosialisasi tugas pengawasan dan tugas lain sesuai instruksi pimpinan.
38 | P a g e
Mengantisipasi upaya pencapaian sasaran Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kemenlu RI serta semakin meningkatnya tugas dan fungsi pengawasan intern di masa mendatang, Inspektorat Jenderal melakukan langkah-langkah antisipatif antara lain dengan melakukan penguatan fungsi pengawasan melalui peningkatan kualitas audit kinerja dengan penajaman pada substansi dan metode audit, pelaksanaan audit bersama, intensifikasi pemantauan tindak lanjut, peningkatan penyelesaian kerugian negara dan penyempurnaan format laporan audit.
---000---
39 | P a g e
