Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner







BAB I 1

PENDAHULUAN

A.

Kondisi Umum 1. Perubahan

paradigma

pengawasan

dan

pengendalian

intern

dalam

organisasi pemerintahan yang modern tidak dapat dihindari. Sejalan dengan tuntutan untuk mempertajam pelaksanaan diplomasi, proses pengawasan dan pengendalian perlu diredefinisikan agar mampu merespons pencapaian kepentingan

nasional

dan

khususnya

meningkatkan

peran

Aparat

Kementerian Luar Negeri yang profesional.

2. Sebagai bagian dari Kementerian Luar Negeri, Inspektorat Jenderal bertugas membantu Menteri Luar Negeri dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pengendalian intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI. Peran Inspektorat Jenderal adalah untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa seluruh Satker Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI melakukan Tugas & Fungsi guna mendukung implementasi Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Menteri Luar Negeri. 3. Agar dapat mencapai hasil optimal, transparan, dan akuntabel, Inspektorat Jenderal merumuskan kebijakan dan strategi pencapaian tujuan serta sasaran

melalui

pengendalian

intern

terhadap

kondisi

lingkungan

Kementerian Luar Negeri (Satuan Kerja Pusat dan Perwakilan RI), khususnya kondisi yang berpotensi dapat menghambat pencapaian tujuan Kementerian Luar Negeri. 4. Perencanaan Inspektorat Jenderal disusun berdasarkan orientasi kebijakan Kementerian

Luar

Negeri

sebagaimana

Rencana Strategis 2015 – 2019 Inspektorat Jenderal

tercantum

dalam

Renstra

1

Kementerian Luar Negeri. Perencanaan Inspektorat Jenderal tersebut juga merupakan implementasi dari Tugas Pokok & Fungsi Inspektorat Jenderal sebagaimana dimuat dalam pasal 932 butir b Peraturan Menteri Luar Negeri No. 07 Tahun 2011, yaitu pelaksanaan pengawasan intern di Kementerian Luar Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. B.

Analisa SWOT Dalam menjabarkan potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Inspektorat Jenderal,

dilakukan

berdasarkan

pendekatan

Analisa

SWOT

(Strengths,

Weaknesses, Opportunities dan Threats), yang dijabarkan sebagai berikut: 1.

Strengths a. Kualitas Sumber Daya Manusia yang berkompeten. b. Perubahan Paradigma Pengawasan untuk mewujudkan Quality Assurances melalui kemitraan, pendampingan dan konsultasi. c. Sarana dan Prasarana yang memadai.

2.

Weaknesses a. Anggaran yang sangat terbatas. b. Jumlah SDM yang belum memadai sementara beban kerja meningkat. c. Struktur Organisasi belum mendukung pelaksanaan tugas fungsi secara optimal.

3.

Opportunities a. Semakin berkembangnya peraturan perundang-undangan dalam mengatur segala segi pelaksanaan kinerja b. Meningkatnya pemahaman auditan terhadap pengendalian internal


2

c. Semakin meluasnya dukungan pemangku kepentingan atas upaya pemberantasan korupsi dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik d. Semakin meningkatnya kemitraan dengan aparat pengawas dan instansi terkait lainnya 4.

Threats a. Masih terdapat perbedaan interpretasi dengan aparat pengawas eksternal dalam beberapa peraturan b. Situasi kondisi politik, keamanan dan ekonomi pada beberapa kawasan yang rawan dan tidak stabil c. Adanya perbedaan sistem dan peraturan di masing-masing negara akreditasi yang mempersulit pengawasan internal


3

02 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS INSPEKTORAT JENDERAL

A.

Visi Inspektorat Jenderal Sebagai bagian dari organisasi Kementerian Luar Negeri yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pengawasan, Inspektorat Jenderal melakukan langkahlangkah korektif dan pembinaan untuk mendorong terwujudnya good

governance dan clean government di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Visi Inspektorat Jenderal dirumuskan dengan memperhatikan hasil evaluasi atas pelaksanaan tugas pengawasan selama 5 tahun terakhir, kompetensi dan kemampuan institusi, serta perubahan paradigma Inspektorat Jenderal. Perubahan paradigma dimaksud tercermin dari pola pendekatan pengawasan dan pengendalian yang dikembangkan oleh Inspektorat Jenderal yaitu: 1.

Kemitraan & Konsultasi

2.

Manajemen Resiko & Pencegahan Dini

3.

Jaminan Kualitas & Peningkatan Kapasitas SDM

Berdasarkan hal tersebut, maka ditetapkan Visi Inspektorat Jenderal tahun 2015 – 2019, sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dilakukan secara independen, objektif, profesional, berintegritas, dan akuntabel guna mendukung keberhasilan diplomasi untuk kepentingan rakyat”


4

Pernyataan Visi tersebut menunjukkan keterkaitan langsung dengan Visi Kementerian Luar Negeri. Dalam Visi Inspektorat Jenderal terkandung 2 hal yaitu: 1.

Komitmen Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengendalian intern guna memastikan terlaksananya Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri.

2.

Komitmen Inspektorat Jenderal untuk mendukung sepenuhnya program Pemerintah dalam pemberantasan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, sesuai

dengan

kompetensi

Inspektorat

Jenderal

sebagai

Aparat

Pengawasan Intern Kementerian Luar Negeri. B.

Misi Inspektorat Jenderal Dalam rangka mewujudkan dan menjabarkan Visi Inspektorat Jenderal tersebut di atas maka Misi Inspektorat Jenderal ditetapkan sebagai berikut: 1.

Meningkatkan fungsi konsultasi, deteksi dini

pada pengawasan dan

pengendalian intern. 2.

Memperkuat implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kemlu.

3.

Meningkatkan

kualitas

Audit

Kinerja

dalam

pengawasan

dan


Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik.

5.

Memperkuat

infrastruktur manajemen pengawasan dan pengendalian

intern. 6.

Meningkatkan tata kelola yang akuntabel guna mendukung kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.


5

Formulasi peran Inspektorat Jenderal sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana diatur dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memuat 5 unsur pengendalian intern yaitu: 1.

Lingkungan Pengendalian, yaitu kondisi dalam Instansi Pemerintah yang memengaruhi efektivitas pengendalian intern.

2.

Penilaian Resiko, yaitu kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah.

3.

Kegiatan Pengendalian, yaitu tindakan yang diperlukan untuk mengatasi resiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi resiko telah dilaksanakan secara efektif.

4.

Informasi dan Komunikasi, yaitu data yang telah diolah dan dapat digunakan

untuk

pengambilan

keputusan

dalam

rangka

penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah. 5.

Pemantauan Pengendalian Intern, yaitu proses penilaian atas mutu kinerja Sistem Pengendalian Intern dan proses yang memberikan keyakinan

bahwa

temuan

audit

dan

evaluasi

lainnya

segera

ditindaklanjuti. C.

Tujuan Dalam rangka mengimplementasikan Misi yang telah ditetapkan dalam jangka waktu 1-5 tahun, Inspektorat Jenderal menetapkan Tujuan yang hendak dicapai dalam kurun waktu 2015 – 2019: 1.

Mewujudkan unit pengawas dan pengendali internal yang handal, berintegritas, dan akuntabel.

2.

Mendorong terwujudnya tata kelola organisasi Kemlu yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel (3 ETA).

3.

Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional.


6

Pengawas dan Pengendali: Adalah Kegiatan atau proses untuk mengetahui hasil - hasil pelaksanaan, kesalahan, kegagalan, untuk diperbaiki kemudian dan mencegah terulangnya kembali kesalahan kesalahan dan juga mencegah agar pelaksanaan tidak menyimpang dari perencanaan yang telah di tetapkan Handal, berintegritas, dan akuntabel: Adalah suatu sifat yang dapat dipercaya, memiliki sifat yang prinsipal dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku Organisasi: adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan yang sama. Tata Kelola: Adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, aturan, dan insitusi yang memengaruhi pengarahan, pengelolaan, serta pengontrolan suatu organisasi. Tata Kelola juga mencakup hubungan antara para pemangku kepentingan (stakeholders) yang terlibat dalam pengelolaan tujuan organisasi Efisien: Adalah kemampuan untuk menjalankan tugas dengan tepat dan cermat serta tidak membuang-buang waktu,tenaga, dan biaya Efektif: Adalah suatu usaha atau proses tindakan yang dapat menghasilkan kegunaan Ekonomis: Adalah tindakan bersifat hati-hati dalam pengeluaran uang, penggunaan barang, dan waktu


7

Transparan: Adalah bersifat terbuka tidak terbatas pada sekelompok orang saja Akuntabel: Adalah

dapat

dipertanggungjawabkan

baik

itu

dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku APIP: adalah aparat yang melakukan pengawasan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Indikator Tujuan: Tujuan

IKU

Target

Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan unit pengawas IACM dan pengendali

2015

2016

2017

2018

2019

Level

Level

Level

Level

Level

2

2

3

3

3

7

7,35

7,40

7,50

7,70

Mewujudkan

internal

yang

handal, berintegritas, dan akuntabel Mendorong

Nilai

terwujudnya

Penguatan

tata

kelola Pengawasan untuk

organisasi Kemlu efisien,

Pokja

Reformasi yang Birokrasi Kemlu

efektif,

ekonomis,


8

transparan, dan akuntabel

(3

ETA). Mewujudkan Persentase Aparat peningkatan Pengawas Internal kompetensi APIP Pemerintah yang profesional D.

100%

100%

100%

100%

100%

Sasaran Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mendukung pelaksanaan visi misi Kementerian Luar Negeri. Sasaran Strategis Inspektorat Jenderal ditetapkan sebagai berikut: 1.

Meningkatnya akuntabilitas

kinerja Satker yang terencana, terukur,

ekonomis, efektif & efisien; 2.

Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta pencegahan dini terjadinya risiko permasalahan;

3.

Meningkatnya efektifitas kegiatan pengendalian untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi akuntabilitas kinerja Satker;

4.

Meningkatnya dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

E.

Indikator Kinerja Utama Dalam mendukung tercapainya sasaran strategis dimaksud, Inspektorat Jenderal merumuskan indikator kinerja utama, untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.


9

Indikator Kinerja Utama Inspekorat Jenderal dijabarkan sebagai berikut:

1. Persentase Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja Yang dimaksud dengan Standar Penilaian Audit Kinerja adalah suatu ukuran penilaian yang dilakukan dalam pelaksanaan audit kinerja, dengan mempertimbangkan faktor 3 ETA (efisiensi, efektifitas, ekonomis, transparan dan akuntabel) dalam pengelolaan sumber daya publik.

Standar penilaian audit kinerja menggunakan kertas kerja indeks penilaian akuntabilitas tata kelola sumber daya publik. Satker dapat memenuhi kriteria apabila hasil penilaian masuk dalam kategori ‘Baik’ atau total indeks bernilai di atas 70. Formulasi Pengukuran: (Jumlah Satker yang memenuhi kriteria Standar Penilaian Audit Kinerja dengan Kategori Baik / Jumlah Satker yang diaudit) x 100% Sumber Data: •

Kertas kerja indeks penilaian akuntabilitas tata kelola sumber daya publik

•

Laporan Hasil Audit

•

Laporan APIP Itjen

2. Persentase Laporan Keuangan (LK) Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)


10

Yang dimaksud dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah. Formulasi Pengukuran: (Jumlah LK yang memenuhi SAP / Jumlah LK yang direviu) x 100% Sumber Data: •

Laporan Rekonsiliasi SAKPA-SIMAK BMN

•

Laporan Hasil Reviu

•

Laporan Rekonsiliasi SAKPA-SIMAK BMN

3. Nilai indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja Kemlu Pusat dan Perwakilan yang memenuhi unsur Sistem Pengendalian Intern Nilai Indeks akuntabilitas kinerja dan penganggaran Satuan Kerja diukur berdasarkan pembagian 3 (tiga) komponen kegiatan, yakni: a. Evaluasi AKIP b. Review RKA-KL c. Penilaian SPIP Formulasi Pengukuran: Indeksasi dari setiap pelaksanaan komponen kegiatan. Sumber Data: • Kertas Kerja Penilaian SPIP •

Laporan Hasil Audit

•

Laporan Hasil Audit SPIP BPKP

4. Persentase peningkatan dukungan manajemen yang baik dalam mendukung keberhasilan pengawasan intern Kemlu


11

Dukungan manajemen yang baik menjadi salah satu faktor yang penting dan turut menentukan keberhasilan pengawasan intern di lingkungan Kemlu. Dukungan manajemen meliputi antara lain ketersediaan SDM yang berkualitas, anggaran yang memadai, perencanaan yang baik, kebutuhan sarana prasarana perkantoran yang memadai, pemantauan tindak lanjut pemeriksaan yang baik, ketersediaan database yang baik, dan keberhasilan kegiatan pengawasan dan pengendalian lainnya.

Formulasi Pengukuran: Indeks kualitas dukungan manajemen

Sumber Data: • Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP •

Laporan Realisasi Anggaran

•

Dokumen SAKIP Itjen

•

Renstra Itjen

•

Laporan Monev, PKK dan Renaksi Itjen

•

Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit

•

Laporan Kunjungan Pengawasan dan Pengendalian Irjen

•

Laporan Kunjungan Pengawasan dan Pengendalian Sesitjen

•

Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP

•

Laporan BMN

•

Laporan Pelaksanaan Evaluasi AKIP

•

Laporan Rekapitulasi Pelaksanaan SPIP


12

BAB II BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan Kementerian Luar Negeri Kementerian Luar Negeri memiliki 8 Arah Kebijakan yang terdiri dari: 1. Penguatan Diplomasi Maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia 2. Penguatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN 3. Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara middle power di dunia internasional 4. Penguatan diplomasi ekonomi 5. Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta pemberdayaan diaspora 6. Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan 7. Peningkatan

kapasitas

organisasi,

tata

kelola

yang

akuntabel,

serta

kompetensi SDM Kemenlu yang berbasis teknologi informasi 8. Perwujudan kebijakan luar negeri yang berkualitas melalui penguatan peraturan perundangan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan diplomasi B. Strategi Kementerian Luar Negeri Atas seluruh Arah kebijakan tersebut, Kementerian Luar Negeri telah merumuskan strategi-strategi dari setiap arah kebijakan sebagai berikut: 1) Arah Kebijakan 1, Penguatan diplomasi maritim dalam rangka menjaga kedaulatan Indonesia memiliki 10 strategi, antara lain: i. Mempertahankan integritas wilayah NKRI ii. Memperkuat kerja sama sub-kawasan (BIMP-EAGA, IMT-GT, dsb) untuk meningkatkan konektivitas Indonesia


13

iii. Mendorong kerja sama pengamanan, pengelolaan, dan perlindungan sumber daya alam hayati non hayati laut. iv. Mendorong

peningkatan

kerja

sama

dalam

bidang

keamanan

dan

keselamatan laut, serta search and rescue, penanganan bencana di laut, serta perlindungan lingkungan laut. v. Meningkatkan upaya-upaya diplomasi dalam mewujudkan kerangka kerja sama maritim yang mendukung perwujudan konektivitas maritim dan mengedepankan jati diri Indonesia sebagai negara maritim vi. Memperjuangkan kepentingan Indonesia sebagai poros maritim dunia dalam forum-forum internasional, termasuk masa keketuaan Indonesia di IORA. vii. Mempercepat penyelesaian permasalahan perbatasan Indonesia, termasuk perbatasan darat dengan 3 negara dan perbatasan laut dengan 10 negara tetangga dan pemberlakuan serta pendaftarannya ke PBB. viii.Memanfaatkan klaim Indonesia berdasarkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut 1982 atas hak-hak berdaulat di Landas Kontinen di luar 200 mil laut. ix. Mendorong kerja sama dan penanganan berbagai kasus pelanggaran wilayah serta meningkatkan upaya pengamanan perbatasan. x. Membantu pembangunan kekuatan pertahanan maritim melalui diplomasi pertahanan dengan berbagai negara sahabat. 2) Arah Kebijakan 2, Penguatan kepemimpinan Indonesia di ASEAN, memiliki 13 strategi, antara lain: i.

Memperjuangkan prakarsa Indonesia di ASEAN dan forum terkait ASEAN dalam mewujudkan kawasan yang aman, stabil, dan sejahtera, sejalan dengan tujuan dan target ketiga pilar masyarakat ASEAN

ii.

Mendorong kohesivitas dan sentralitas ASEAN dalam hubungan internal dan eksternal, serta terlibat aktif dalam penyelesaian masalah regional dan internasional

iii.

Memantapkan implementasi Traktat South East Asia Nuclear Weapon Free

Zone (SEANWFZ) dan Plan of Action 2013-2017 serta mendorong aksesi


14

Protokol Traktat SEANWFZ oleh Nuclear-Weapon States (AS, Inggris, RRT, Rusia, Prancis) iv.

Mendorong universalisasi TAC (Treaty of Amity and Cooporation) dan implementasi Bali Declaration of the East Asia Summit on the Principles for

Mutually Beneficial Relations (Bali Principles) ke kawasan yang lebih luas. v.

Meningkatkan

peran

Indonesia

dalam

pengelolaan

konflik

kawasan

termasuk sengketa Laut Tiongkok Selatan melalui mekanisme ASEAN, terutama mendorong

implementasi secara efektif dan menyeluruh

Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea (DoC), termasuk penyelesaian code of conduct in the South China Sea, serta melalui upaya-upaya preventive diplomacy. vi.

Meningkatkan peran aktif Indonesia dalam mendorong kerja sama ASEAN dengan mitra wicara ASEAN serta ASEAN-led mechanisms secara lebih produktif dan konstruktif bagi penciptaan arsitektur kawasan yang sejalan dengan kepentingan nasional.

vii.

Meningkatkan kerja sama ASEAN dengan pihak eksternal secara lebih sejajar dan saling menguntungkan.

viii.

Menyelesaikan visi Masyarakat ASEAN 2025 beserta dokumen pendukung (attendant documents) mengenai ketiga pilar Masyarakat ASEAN, serta mengawal pelaksanaannya sejalan dengan kepentingan nasional.

ix.

Mendorong penguatan Sekretariat ASEAN yang mampu melaksanakan mandatnya secara lebih efektif dan efisien sejalan dengan dinamika dan tantangan yang dihadapi ASEAN.

x.

Memperkuat fungsi koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait dengan upaya meningkatkan pemahaman masyarakat Indonesia tentang Masyarakat ASEAN, memantapkan posisi nasional dalam pertemuan ASEAN, serta implementasi kesepakatan ASEAN di tingkat nasional.

xi.

Meningkatkan peran dan kontribusi Pusat Studi ASEAN dan lembaga think

tank lainnya dalam perumusan kebijakan nasional terkait kerja sama ASEAN.


15

xii.

Mengintensifkan diplomasi untuk meredam ketegangan maritim di kawasan serta mendorong penyelesaian sengketa secara damai (catatan: konflik di negara tetangga berpotensi mengganggu kedaulatan /keutuhan wilayah Indonesia).

xiii.

Memperkuat langkah-langkah diplomasi dalam meningkatkan pemanfaatan

Masterplan on ASEAN Connectivity (MPAC) bagi pembangunan infrastruktur dan konektivitas domestik, termasuk melalui pemanfaatan secara maksimal Pendanaan Infrastruktur ASEAN (ASEAN Infrastructure Fund). 3) Arah Kebijakan 3: Peningkatan peran dan pengaruh Indonesia sebagai negara middle power di dunia internasional, memiliki 17 strategi, antara lain: i.

Memperkuat postur

diplomasi

sehingga

mampu meredam

ancaman

disintegrasi bangsa di berbagai forum internasional yang relevan. ii.

Memperkuat diplomasi dalam penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya penyelesaian konflik Palestina-Israel.

iii.

Meningkatkan

kontribusi

Indonesia

untuk

mencapai

“Visi

4000

Peacekeepers” pada misi pemeliharaan perdamaian (peacekeeping) PBB dan dukungan terhadap bina perdamaian (peacebuilding). iv.

Memperkuat kerjasama internasional dalam mengatasi masalah-masalah global yang mengancam umat manusia, antara lain: senjata pemusnah massal,

penyakit

menular,

degradasi

lingkungan,

perubahan

iklim,

kelangkaan air, krisis pangan dan energi. v.

Mengintensifkan kerja sama bilateral, regional dan internasional dalam menanggulangi

kejahatan

transnasional,

seperti:

korupsi,

terorisme,

penyelundupan manusia, perdagangan orang, perdagangan gelap narkoba, perompakan perdagangan senjata ilegal, illegal fishing. vi.

Meningkatkan kerja sama peningkatkan kapasitas melalui skema Kerjasama Selatan-Selatan (KSS) dan triangular untuk mendukung politik luar negeri.


16

vii.

Memperkuat dialog dan kerja sama konstruktif di bidang pemajuan demokrasi, pemajuan dan perlindungan HAM, toleransi agama, di forum Internasional.

viii.

Memperkuat peran Indonesia sebagai negara Middle Power dengan memanfaatkan forum terkait di antaranya melalui MIKTA.

ix.

Meningkatkan peran Indonesia di tingkat global dan internasional melalui penguatan kerja sama bilateral, khususnya dengan negara mitra strategis dan organisasi intra dan antar kawasan.

x.

Menggunakan diplomasi publik yang berkarakter soft power

Indonesia

melalui kerja sama kebudayaan, pemberian beasiswa, people to people

contact, jejaring diaspora Indonesia. xi.

Mengelola dan memperkuat jaringan alumni asing penerima beasiswa Indonesia dan jaringan alumni WNI penerima beasiswa asing untuk memperkuat diplomasi publik.

xii.

Mendorong peran Indonesia dalam perumusan norma-norma/aturan-aturan kerja sama ekonomi dan perdagangan internasional.

xiii.

Menguatkan peran Indonesia dalam koordinasi kebijakan ekonomi global melalui forum G-20.

xiv.

Memajukan kepentingan Indonesia dalam kerjasama internasional dalam melakukan implementasi agenda pembangunan global pasca 2015.

xv.

Mendorong keterwakilan WNI pada badan-badan internasional baik secara profesional maupun melalui keterlibatan aktif dalam kelompok kerja dan penyusunan norma-norma di tingkat internasional.

xvi.

Memanfaatkan keanggotaan Indonesia pada forum internasional untuk menyuarakan dan mendorong inisiatif-inisiatif baru yang mengakomodasi kepentingan nasional dan kepentingan negara berkembang.

xvii.

Meningkatkan kerjasama konektivitas kawasan melalui IORA, APEC, ASEAN, ASEM, FEALAC.


17

4) Arah Kebijakan 4, Peningkatan diplomasi ekonomi, memiliki 12 strategi, antara lain: i.

Memperkuat diplomasi ekonomi pada forum bilateral, regional, dan global untuk menopang kemandirian ekonomi nasional.

ii.

Memperluas dan meningkatkan akses pasar bagi produk barang dan jasa Indonesia, serta meningkatkan arus investasi, dan pariwisata ke Indonesia, serta mendorong perlindungan pasar domestik dari praktek perdagangan yang tidak adil.

iii.

Memanfaatkan forum regional dan internasional untuk membentuk norma dan arsitektur keuangan, investasi, dan perdagangan internasional yang memberikan manfaat bagi pembangunan ekonomi Indonesia.

iv.

Memperkuat diplomasi Indonesia pada pasar prospektif.

v.

Mendorong masuknya investasi asing pada sektor-sektor prioritas bagi Indonesia, serta memfasilitasi dan mendorong serta melindungi investasi Indonesia di luar negeri. Perhatian khusus diberikan pada Perjanjian Promosi dan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) bilateral serta kelanjutan perundingan perjanjian investasi.

vi.

Merumuskan saran kebijakan terkait pengelolaan perundingan berbagai kerja sama ekonomi seperti Preferential Tariff Agreement (PTA), Free Trade

Agreement (FTA), Comprehensive Economic Partnership (CEPA) termasuk Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) sesuai dengan kepentingan nasional. vii.

Memberikan saran kebijakan terkait implementasi kesepakatan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

viii.

Mendorong implementasi kerja sama perdagangan dan investasi yang berimbang dan berkelanjutan.

ix.

Meningkatkan

pemanfaatan

keanggotaan

Indonesia

di

Organisasi

Perdagangan Dunia (WTO) dan organisasi terkait komoditi, hak kekayaan intelektual (HKI) dan pembangunan industri guna membuka akses pasar, peningkatan perlindungan HKI, dan pengembangan SDM nasional.


18

x.

Menguatkan peran Indonesia dalam perundingan untuk pembentukan dan peninjauan kembali kerangka hukum internasional (international legal

framework) di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, baik di tingkat bilateral, regional dan multilateral. xi.

Memanfaatkan forum kerja sama global dan APEC untuk mendorong perlindungan dan pemanfaatan kekayaan laut melalui pembahasan isu blue

economy serta mendorong implementasi prakarsa Indonesia di bawah forum kerja sama global dan APEC Initative on Mainstreaming Ocean-

related Issues (MOI). xii.

Mendorong perluasan potensi perdagangan, investasi, pariwisata, dan pengembangan infrastruktur maritim serta pengelolaan kekayaan maritim.

5) Arah Kebijakan 5, Peningkatan kualitas pelayanan dan perlindungan WNI dan BHI di luar negeri serta pemberdayaan diaspora, memiliki 5 strategi, antara lain: i.

Memastikan kehadiran negara dalam pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri dengan mengedepankan kepedulian dan keberpihakan.

ii.

Memperkuat sistem kelembagaan Perlindungan WNI/BHI di dalam negeri dan luar negeri dengan memperhatikan aspek pencegahan (prevention), deteksi dini (early detection), dan perlindungan secara cepat dan tepat (immediate response).

iii.

Memperkuat Diplomasi Perlindungan WNI/BHI di luar negeri melalui pembentukan instrumen internasional untuk perlindungan WNI, upaya pengampunan bagi WNI yang terancam hukuman mati, dan repatriasi WNI serta meneruskan kebijakan moratorium penempatan TKI sektor domestik.

iv.

Mengoptimalisasikan langkah-langkah pencegahan, deteksi dini dan cepat tanggap dalam penyelesaian kasus WNI/BHI di luar negeri.

v.

Memperkuat sinergi dalam Perlindungan WNI di luar negeri dengan Komunitas Indonesia di luar negeri serta pelayanan dan pemberdayaan Diaspora dan Masyarakat Madani.


19

6) Arah Kebijakan 6, Peningkatan kerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, memiliki 4 strategi, antara lain: i.

Meningkatkan efektivitas kebijakan luar negeri melalui perumusan kebijakan yang melibatkan peran/partisipasi/ dukungan para pemangku kepentingan.

ii.

Mendorong implementasi komitmen nasional atas kesepakatan bilateral, regional, interregional, multilateral, dan global.

iii.

Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut/ implementasi oleh pemangku kepentingan atas hasil diplomasi atau kesepakatan internasional.

iv.

Mewujudkan Kerangka Kelembagaan dan

Regulasi yang melibatkan

pemangku kepentingan serta harmonisasi kebijakan antar K/L. 7) Arah Kebijakan 7, peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kemenlu yang berbasis teknologi informasi, memiliki 11 strategi, antara lain: i.

Melakukan penataan organisasi yang adaptif, peningkatan evaluasi kinerja, dan tata kelola Kemenlu dan Perwakilan RI.

ii.

Memperkuat sistem manajemen kinerja Kemenlu dan Perwakilan RI dengan dukungan IT.

iii.

Mewujudkan manajemen SDM Kemenlu yang berbasis kompetensi dan kinerja yang transparan dan akuntabel.

iv.

Memperluas kerja sama pendidikan dan pelatihan diplomasi dalam rangka peningkatan kapasitas SDM Kemenlu.

v.

Meningkatkan kompetensi SDM Kemenlu melalui pengembangan keahlian khusus yang mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri, dengan prioritas pada keahlian seperti asset recovery, hukum laut internasional, dan riset strategis.

vi.

Melakukan akreditasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan.

vii.

Membangun sistem komunikasi dan teknologi informasi yang terintegrasi berdasarkan IT Master Plan Kemenlu.


20

viii.

Meningkatkan anggaran Kemenlu dan memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja.

ix.

Memperkuat penganggaran yang mengadopsi pengarusutamaan gender.

x.

Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana penunjang dan pendorong kinerja Kemenlu.

xi.

Meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran dan aset negara serta kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

8) Arah Kebijakan 8, perwujudan kebijakan luar negeri yang berkualitas melalui penguatan peraturan perundangan nasional yang terkait dengan penyelenggaraan diplomasi, memiliki 4 strategi, antara lain: i.

Mendorong penyempurnaan norma hukum nasional yang mengatur mengenai diplomasi, hubungan luar negeri dan pembentukan perjanjian internasional, khususnya melalui revisi UU tentang Hubungan Luar Negeri dan UU tentang Perjanjian Internasional.

ii.

Menggagas serta mengawal pembentukan norma-norma hukum nasional yang bersentuhan serta berimplikasi dengan hubungan luar negeri.

iii.

Memantapkan peran Kemenlu sebagai penjuru dalam perumusan kebijakan luar negeri dan sebagai fungsi koordinator dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri.

iv.

Menguatkan peran Kemenlu sebagai juru runding dan penasehat hukum (legal adviser) dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri, pembentukan norma hukum dan/atau perjanjian internasional dengan negara asing dan/atau organisasi internasional.

Dalam hal ini, tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal merupakan penjabaran dari Arah Kebijakan 7, peningkatan kapasitas organisasi, tata kelola yang akuntabel, serta kompetensi SDM Kemenlu yang berbasis teknologi informasi, yang dilakukan antara lain melalui :


21

a.

Upaya peningkatan penyusunan laporan keuangan Kementerian Luar Negeri untuk mendapatkan opini BPK dengan predikat ‘Wajar Tanpa Pengecualian’

b.

Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan kinerja dan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c.

Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Kementerian Luar Negeri.

d.

Penguatan

pelaksanaan

Sistem

Pengawasan

Intern

Pemerintah

(SPIP)

Kementerian Luar Negeri. C. Arah Kebijakan Inspektorat Jenderal Arah Kebijakan Pengawasan dan Pengendalian oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Luar Negeri ditekankan kepada peningkatan kualitas pengawasan dan pengendalian Satuan Kerja Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, sehingga dapat memberikan kontribusi positif pada implementasi Rencana Strategis dan target Kementerian Luar Negeri serta mengawal proses Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, ditetapkan kebijakan-kebijakan sebagai berikut: 1.

Peningkatan kualitas kinerja Kementerian dan Perwakilan;

2.

Peningkatan Tata Kelola Organisasi, Aset Negara, Keuangan dan BMN;

3.

Peningkatan evaluasi kinerja dan reviu Laporan Keuangan;

4.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);

5.

Peningkatan kualitas Konsultasi, Pendampingan dan Bimbingan Teknis;

6.

Penanganan dan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat.


22

D. Program Inspektorat Jenderal Program merupakan instrumen kebijakan yang menjadi cluster/kumpulan atas satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Satker dan Perwakilan guna mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran,

dan/atau

kegiatan

masyarakat

yang

dikoordinasikan

oleh

Kementerian/Satker dan Perwakilan RI. Hasil program merupakan manfaat langsung yang diperoleh dan dapat mencerminkan telah berfungsinya keluaran dari seluruh kegiatan dalam satu cluster program. Untuk mencapai tujuan dan sasaran, Inspektorat Jenderal melakukan program pengawasan dan peningkatan akuntabilitas Aparatur Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan melalui kegiatan: 1. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pengawasan, Inspektorat Jenderal menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berdasarkan hasil pemetaan permasalahan pada Satker & Perwakilan RI di masing-masing Inspektorat Wilayah. 2. Reviu Laporan Keuangan Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Jenderal, Inspektorat Jenderal melakukan Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Luar Negeri yang meliputi neraca, laporan realisasi anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). 3. Pendampingan DIPA Satker Kegiatan Pendampingan terhadap DIPA pada Satker Kementerian Luar Negeri dilaksanakan sebagai upaya pencegahan dini penyimpangan pengelolaan


23

keuangan negara, khususnya pengadaan barang/jasa dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan anggaran besar dan koordinasi dengan Satker atau instansi lain. 4. Monitoring Inspektorat Jenderal melakukan monitoring terhadap permasalahan dengan membentuk Gugus Tugas keuangan, kepegawaian, perlengkapan, dan kinerja. Disamping itu, dilakukan juga pemantauan yang berkesinambungan terhadap SP2D; PNBP; PFK Minus; penyerapan anggaran dan data kasus. 5. Koordinasi penyelesaian tindak lanjut Dalam rangka penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Audit, Inspektorat Jenderal melakukan koordinasi baik dengan Satker di lingkungan Kementerian Luar Negeri maupun dengan instansi lainnya seperti Bareskrim POLRI, Kejaksaan Agung, BPK-RI, BPKP, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Sekretariat Negara. 6. Pemetaan Kinerja Satker Dalam rangka pelaksanaan audit kinerja, dilakukan penentuan objek audit melalui Pemetaan Kinerja Satker atas pengelolaan Organisasi, Kepegawaian, Keuangan, dan Barang Milik Negara. 7. Penanganan Pengaduan Masyarakat Inspektorat

Jenderal

memiliki

Layanan

Pengaduan

Masyarakat

yang

disampaikan melalui surat elektronik dan pembentukan sistem Whistle Blowing

System (WBS) yang terkoneksi dengan portal Kementerian Luar Negeri. Pengaduan masyarakat yang berkaitan langsung dengan Tugas dan Fungsi


24

Inspektorat Jenderal, ditindaklanjuti oleh Sekretariat Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Wilayah. Sedangkan pengaduan masyarakat yang berkaitan dengan Tugas dan Fungsi Satker lain di lingkungan Kementerian Luar Negeri, diteruskan kepada Satker terkait dan dipantau tindak lanjutnya. 8. Penerbitan buku-buku Panduan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Sebagai salah satu bentuk early warning system, Inspektorat Jenderal menerbitkan buku-buku Panduan Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan.


25

Matriks Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Tahun 2015 – 2019 Visi : Terwujudnya Pengawasan dan Pengendalian Intern yang dilakukan secara independen, objektif,

profesional, berintegritas, dan akuntabel guna

mendukung keberhasilan diplomasi untuk kepentingan rakyat Misi

: 1.

Meningkatkan fungsi konsultasi, deteksi dini

pada pengawasan dan


Memperkuat implementasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kemlu.

3.

Meningkatkan

kualitas

Audit

Kinerja

dalam

pengawasan

dan


Meningkatkan kualitas pengawasan terhadap sistem akuntabilitas kinerja dan pelaporan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya publik.

5.

Memperkuat

infrastruktur manajemen pengawasan dan pengendalian

intern. 6.

Meningkatkan tata kelola yang akuntabel guna mendukung kemajuan pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri.

Tujuan 1. Mewujudkan unit pengawas dan pengendali internal yang handal, berintegritas, dan akuntabel. 2. Mendorong terwujudnya tata kelola

Sasaran

Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Uraian Indikator Kebijakan Program 1. Meningkat1. Persentase 1. Peningkatan Pengawasan dan nya Satuan Kerja kualitas Peningkatan akuntabilitas Kemlu Pusat kinerja Akuntabilitas kinerja dan Kementerian Aparatur Satker yang Perwakilan dan Kementerian Luar terencana, yang Perwakilan; Negeri terukur, memenuhi 2. Peningkatan ekonomis, kriteria Tata Kelola efektif & Standar Organisasi, efisien; Penilaian Audit Aset Negara,


26

Tujuan organisasi Kemlu yang efisien, efektif, ekonomis, transparan, dan akuntabel. 3. Mewujudkan Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang profesional.

Sasaran Uraian Indikator 2. MeningkatKinerja nya 2. Persentase akuntabilitas Laporan 3. pengelolaan Keuangan (LK) anggaran Satuan Kerja dan aset Kemlu Pusat negara serta dan pencegahan Perwakilan 4. dini yang terjadinya memenuhi risiko Standar permasalahAkuntansi an; Pemerintahan 3. Meningkat(SAP) 5. nya 3. Nilai indeks efektifitas akuntabilitas kegiatan kinerja dan pengendalian penganggaran untuk Satuan Kerja memberikan Kemlu Pusat keyakinan dan 6. yang Perwakilan memadai yang bagi memenuhi akuntabilitas unsur Sistem kinerja Pengendalian Satker; Intern 4. Meningkat4. Persentase nya peningkatan dukungan dukungan manajemen manajemen yang baik yang baik dalam dalam mendukung mendukung keberhasilan keberhasilan pengawasan pengawasan intern di intern Kemlu lingkungan Kementerian Luar Negeri.


Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran Kebijakan Program Keuangan dan BMN; Peningkatan evaluasi kinerja dan reviu Laporan Keuangan; Penyelenggar aan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); Peningkatan kualitas Konsultasi, Pendampinga n dan Bimbingan Teknis; Penanganan dan tindak lanjut Pengaduan Masyarakat.

27

BAB IV PENUTUP

Rencana Strategik Inspektorat Jenderal menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategik yang akan diwujudkan berbentuk program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun (2015 – 2019) sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri. Melalui pengawasan dan pengendalian intern diharapkan akuntabilitas kinerja Satker di lingkungan Kementerian Luar Negeri dapat terlaksana secara ekonomis, efektif, dan efisien, serta bermanfaat dalam mendukung perwujudan Visi dan Misi Kementerian Luar Negeri. Lebih dari itu, melalui pengawasan dan pengendalian kegiatan serta mekanisme pengendalian manajemen yang dilaksanakan terus-menerus dalam keseluruhan proses kegiatan seluruh Satker di Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI, Inspektorat Jenderal diharapkan mampu mendorong terlaksananya berbagai kebijakan Pimpinan dan memberikan jaminan yang memadai bagi terselenggaranya tata kelola bisnis di Kementerian Luar Negeri.


28


1

Scanned by CamScanner

Recommend Documents