Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
Maklumat Ketua Mahkamah Agung Nomor : 01/Maklumat/KMA/2017 Tentang Pengawasan dan Pembinaan Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di Bawahnya
Memerintahkan kepada Para Pimpinan MA dan badan Peradilan di bawahnya secara berjenjang: 1. Meningkatkan efektivitas pencegahan terjadinya penyimpangan dalam melaksanakan tugas atau pelanggaran perilaku Hakim, Aparatur MA dan Badan Peradilan di bawahnya dengan melakukan pengawasan dan pembinaan di dalam maupun di luar kedinasan secara berkala dan berkesinambungan
2. Memastikan tidak adanya lagi Hakim dan Aparatur yang dipimpinnya melakukan perbuatan yang merendahkan wibawa, kehormatan dan martabat MA dan badan peradilan di bawahnya; 3. Memahami dan memastikan terlaksananya kebijakan Mahkamah Agung
Jam Kerja Hakim
Adanya izin tertulis dari atasan untuk Hakim yang meninggalkan kantor sebelum jam pulang kantor
Izin tertulis bagi Hakim yang tidak masuk kerja di luar kedinasan
Izin langsung dari KMA utk Hakim yang hendak berpergian ke luar negeri, kecuali utk kepentingan agama cukup izin dari pimpinan satker
Perma Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan atasan langsung di Lingkungan MA dan Badan Peradilan di Bawahnya
Pengawasan
Pembinaan
PENGAWASAN
Memantau dan mengamati dan memeriksa pelaksanaan tugas agar berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan berlaku dan berdayaguna
Meminta laporan pertangg ungjawa ban atas pelaksan aan tugas bawahan
Mengidentifik asi dan memeriksa gejala penyimpanga n serta kesalahan yang terjadi, menentukan sebab akibat serta cara mengatasinya
Merumus kan tindaklanj ut dan mengam bil langkahlangkah sesuai dengan kewenan gannya
Berkonsult asi kepada atasan langsung secara berjenjang dalam rangka peningkata n mutu pengawasa n yang dilakukan
PEMBINAAN
Menjelaskan pembagian tugas, fungsi dan kewenangan bawahan dibawah kendali yang berkala
Menetapkan dan menyetujui sasaran kerja bawahan dan memberikan penilaian dan evaluasi capaian kerja
Menjelaskan, membuat dan menyepakati prosedur pelaksanaan pekerjaan atau kegitan yang dinilai kurang jelas atau diatur secara khusus
Membina bawahan agar dapat melaksanakan tugas dengan baik
Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan (whistleblowing system) di MA dan Peradilan di Bawahnya
Pengaduan yang ditindaklanjuti
Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti
Pengaduan yang ditindaklanjuti
Identitas pelapor jelas dan substansi/ materi pengaduan yang logis dan memadai
Identitas pelapor tidak jelas namun substansi/mat eri pengaduannya logis dan memadai
Identitas pelapor jelas namun substansi/mate ri pengaduan kurang jelas dapat direkomendasik an utk diklarifikasi
Pengaduan dengan permasalahan serupa dengan pengaduan yang sedang atau telah dilakukan pemeriksaan, direkomendasi kan utk tambahan informasi
Identitas pelapor tidak jelas dan tidak disertai data yang memadai dan tidak menunjangi nformasi yang diadukan
Identitas pelapor tidak jelas dan tidak menunjukka n substansi secara jelas
Pengaduan yang tidak ditindaklanjuti
Pengaduan dimana Terlapor sudah tidak lagi bekerja sebagai Hakim dan/atau Pegawai ASN di Pengadilan
Pengaduan yang mengandung unsur tindak pidana dan telah ditangani oleh pejabat yang berwenang
Pengaduan menganai keberatan terhadap pertimbangan yuridis dan substansi putusan pengadilan
Pengaduan mengenai pihak atau instansi lain di luar yurisdiksi pengadilan
Keputusan KMA Nomor 069/KMA/SK/V/2009 tentang Perubahan Pertama atas Keputusan KMA Nomor 71 .KMA.SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan yang ada di Bawahnya Pegawa i yang terlam bat masuk kantor dan pulang sebelu m waktun ya, dikuran gi 1%
Pegawa i yang tidak masuk kerja dikuran gi 5%
Hakim dan Pegawai Negeri yang tidak mengikuti upacara bendera tanggal 17 Agustus, Upacara HUT MA dan upacara nasional lainnya tanpa alasan yang sah, dikurangi 5%
Hakim dan Pegawai memalsukan atau membantu memalsukan tandatangan absesnsi hadir atau pulang untuk oranglain, dikurangi 10%
Hakim dan Pegawai negeri yang menjalanka n cuti alasan penting, dikurangi 1%, kecuali adanya musibah
Keputusan Bersama MA dan KY No. 047/KMA/SKB/IV/2009 dan No. 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim 1.
Berperilaku adil
2. Berperilaku jujur
3. Berperilaku
5. Berintegritas tinggi
6. Bertanggun gjawab
7. Menjunjung tinggi harga diri
9. Berperilaku
rendah hati
4. Bersikap mandiri
arif dan bijaksana
8. Berdisiplin
10. Bersikap
profesional
tinggi
Keputusan KMA No. 122/KMA/SK/VII/2013 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Panitera dan Jurusita
Sikap dalam melaksanakan tugas
Sikap dalam persidangan
Sikap Panitera dan Jurusita dalam melaksanakan tugas Wajib melayani masy pencari keadilan dg pelayanan prima yi. Sopan, teliti, sunggugsungguh dann tidak membedaka n status sosial dan golongan
Panitera wajib menjaga kewibaw aan dalam persida ngan
Panitera dan jurusita wajib bersikap sopan santun dan tidak melakuk an perbuat an tercela
Panitera dan jurusita dilarang memberik an kesa memihak kepada salah satu pihak berperkar a atau kuasanya
Panitera dilarang memboc orkan hasil musyaw arah/ko nsep putusan kepada siapapun
Jurusita dilarang mewakilk an kepada siapaun penyampa ian relaas panggilan ataupun pemberita huan
Sikap Panitera dan Jurusita dalam persidangan
Panitera wajib berpakaian rapi sesuai dg ketentuan yg berlaku & duduk dg sopan mengikuti sidang pemeriksaan perkara
Panitera wajib adil dan tidak membedabedakan para pihak dalam memanggil ke dalam ruang persidangan
Panitera dilarang mengaktifkan HP/ponsel selama persidangan berlangsung
Panitera dilarang mengantuk/tid ur selama persidangan berlangsung
1. Mentaati
segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi MA 2. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, bersemangat dan bertanggungjawab; 3. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baikbya kepada stakeholder MA menurut bidang masingmasing; 4. Wajib melaksanakan perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan yang berwenang; 5. Mentaati ketentuan jam kerja; 6. Wajib memelihara barang milik Negara sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing;
7. 8.
9. 10. 11.
Berpakaian rapi dan sopan mengenakan tanda pengenal dalam lingkungan kerja; Bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap sesama pegawai dan atasan; Menindaklanjuti setiap pengaduan dan/atau dugaan pelanggaran kode etik; Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik; Menjaga nama baik korps pegawai dan institusi MARI;
1. Melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Melakukan tindakan yang dapat berakibat merugikan stakeholders Mahkamah Agung; 3. Menjadi simpatisan atau anggota atau pengurus partai politik; 4. Melakukan kegiatan yang mengakibatkan pertentangan kepentingan (confict of interest); 5. Melakukan penyimpangan prosedur dan/atau menerima hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun dari pihak manapun yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan pegawai/pejabat yang bersangkutan;
6. Memanfaatkan barang-barang, uang atau suratsurat berharga milik negara tidak sesuai dengan peruntukannya; 7. Membuat, mengkonsumsi, memperdagangkan dan atau mendistribusikan segala bentuk narkotika dan minuman keras dan atau obatobatan psikotropika dan atau barang terlarang lainnya secara ilegal; 8. Melakukan perbuatan asusila dan berjudi; 9. Memanfaatkan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain;
Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 P/HUM/2011 tanggal 9 Februari 2012
MAHKAMAH AGUNG AKAN MEMBERHENTIKAN PIMPINAN MA ATAU PIMPINAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA SECARA BERJENJANG DARI JABATANNYA SELAKU ATASAN LANGSUNG APABILA DITEMUKAN BUKTI BAHWA PROSES PENGAWASAN DAN PEMBINAAN OLEH PIMPINAN TERSEBUT TIDAK DILAKUKAN SECARA BERKALA DAN BERKESINAMBUNGAN
MAHKAMAH AGUNG TIDAK AKAN MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM KEPADA HAKIM MAUPUN APARATUR MA DAN BADAN PERADILAN DI BAWAHNYA YANG DIDUGA MELAKUKAN TINDAK PIDANA DAN DIPROSES DI PENGADILAN.
“SELAMAT MENGABDI DAN BERBAKTI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT, BANGSA DAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA”
SOSIALISASI SK SEKRETARIS MARI NOMOR 147 / 2017
Kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan MA-RI dan badan Peradilan di Bawahnya
PENGERTIAN
Apa itu LHKPN ? laporan yang wajib disampaikan oleh penyelenggara Negara mengenai harta kekayaan yang dimilikinya saat pertama kali menjabat, sedang menjabat, mutasi, promosi dan pensiun.
MANFAAT Diri sendiri a.
Memenuhi kewajiban undang-undang
b.
Alat akuntabilitas terhadap publik
c.
Penanaman sifat kejujuran dan tanggung jawab
d.
Tertib administrasi keluarga
e.
Pembangkit rasa takut untuk melakukan korupsi Instansi dan Masyarakat
a.
Alat penguji integritas calon aparat
b.
Alat pengawasan
c.
Sarana kontrol dari masyarakat.
DASAR HUKUM LHKPN UURI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme; UURI Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK;
UURI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; Inpres Nomor 5 tahun pemberantasan Korupsi;
2004
tentang
Percepatan
Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
Keputusan Sekretaris MARI Nomor 147/Sek/SK/VIII/2017 tentang kewajiban penyampaian LHKPN di lingkungan MA dan badan peradilan di bawahnya
RUANG LINGKUP LHKPN Pejabat Negara pada Lembaga Tertinggi Negara; Pejabat Negara pada Lembaga Tinggi Negara; Menteri; Gubernur; Hakim; Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ex: Jaksa, Panitera
JABATAN LAINNYA : Surat Edaran Nomor: SE/03/M.PAN/01/2005 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara) Pejabat Eselon II; Semua Kepala Kantor di lingkungan Departemen Keuangan; Pemeriksa Bea dan Cukai; Pemeriksa Pajak; Auditor; Pejabat yang mengeluarkan perijinan; Pejabat/Kepala Unit Pelayanan Masyarakat; dan Pejabat pembuat regulasi
SESUAI SK SEKRETARIS MARI
Semua Hakim dan Hakim Adhoc pada segala tingkatan Pejabat eselon I, II dan III Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada segala tingkatan KPA dan PPK Bendaharawan di unit eselon I
KAPAN MELAPORKANNYA
Bersedia diperiksa kekayaannya sebelum, selama dan sesudah menjabat; Melaporkan harta kekayaannya pada saat pertama kali menjabat, mutasi, promosi dan pensiun;
TENGGANG WAKTU LAPOR
1 tahun sekali atas harta kekayaan pada posisi tanggal 31 Desember paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya; Paling lambat 3 bulan terhitung sejak saat pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/ berakhirnya jabatan sebagai penyelenggara negara.
KELALAIAN Bagi Penyelenggara Negara yang tidak memenuhi kewajiban LHKPN sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, maka berdasarkan Pasal 20 undang-undang yang sama akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Promosi, mutasi, kenaikan pangkat, tunjangan jabatan /kinerja dapat ditinjau kembali (SK Sekma)
PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB Surat Edaran Nomor: SE/05/M.PAN/04/2005 Pimpinan Instansi diminta untuk mengeluarkan Surat Keputusan tentang penetapan jabatanjabatan yang rawan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) di lingkungan masing-masing instansi yang diwajibkan untuk menyampaikan LHKPN kepada KPK. Tanggung jawab pribadi apabila lalai
TATA CARA PELAPORAN LHKPN
Sejak tanggal 1 Januari 2017 LHKPN model A dan B tidak berlaku lagi Menggunakan E-LHKPN
CARA MEMPEROLEH E-LHKPN :
https://www.kpk.go.id/id/layana n-publik/lhkpn/formulir-lhkpn
Sekian dan terima kasih
LAPORAN KEGIATAN QUALITY ASSURANCE DENGAN TEMA PERAN PENTING AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE WILAYAH JAWA BARAT BANDUNG 12 S/D 14 SEPTEMBER 2017
Pengarahan Kepala Badan Pengawasan : Fungsi Bawas yaitu sebagai : konsultan, pencegahan, dan penindakan. Atasan dimintai pertanggung jawaban bila anggota ada masalah untuk itu agar dilaksanakan Waskat dengan sebaik-baiknya. Adapun kebijakan Pimpinan Mahkamah Agung RI : 1. Tidak ada toleransi terhadap pelanggaran. 2. Pengawasan melekat harus dikedepankan, atasan ikut bertanggung jawab atas setiap pelanggaran (Perma 8/2016). 3. Kerjasama dengan KPK RI ditingkatkan. 4. Personil Bawas terdidik disebar ke pengadilan-pengadilan. 5. Mengedepankan penindakan. Untuk kepaniteraan masih adanya permasalahan/ temuan BPK/ BAWAS MARI seperti : 1. Kegiatan REKONSILIASI KEUANGAN PERKARA untuk menguji keakuratan data saldo biaya perkara dan uang titipan pihak ketiga lainnya di Pengadilan. 2. Pertanggungjawaban pengeluaran biaya untuk PEMERIKSAAN SETEMPAT. 3. Pertanggungjawaban pengeluaran biaya PERMOHONAN EKSEKUSI. 4. Pertanggungjawaban MEKANISME PEMUNGUTAN PNBP pada Pengadilan (Pemungutan, penyetoran ke kas Negara , laporan pertanggungjawaban Pemungutan PNBP). 5. Penatausahaan UANG TAK BERTUAN di Pengadilan (Pengelolaan sisa panjar biaya perkara pada tingkat pertama dan jasa giro rekening. 6. Mekanisme perhitungan Panjar Biaya Perkara sebagai data dukung terbitnya surat kuasa untuk membayar (termasuk perkara yang dibiayai oleh APBN). 7. Penatausahaan Persediaan/ ATK Perkara (distribusi ATK; Stock Opname) 8. Mekanisme penerbitan surat keputusan Ketua Pengadilan tentang pengelolaan keuangan perkara (Penunjukan petugas pengelola, jenis dan tarif komponen biaya perkara, penanggungjawab pencatatan transaksi).
9. Mekanisme Pertanggungjawaban realisasi komponen biaya perkara oleh kasir (PNBP, Relaas Panggilan/ Pemberitahuan, Materai). 10. Mekanisme Pengungkapan Informasi Keuangan Perkara pada catatan atas laporan keuangan satuan kerja (Penanggungjawab Sumber Data, Verifikasi dan Validasi Data).
Untuk besarnya biaya perkara perdata baik gugatan maupun permohonan agar panmud perdata membuat form untuk pendaftaran biaya perkara dan panmud perdata yang menaksir besarnya biaya perkara. Untuk pemeriksaan setempat untuk biayanya dibayarkan melalui bank, dimana biaya pemeriksaan setempat dapat dibayar oleh kedua belah pihak. Untuk SK Radius harus lengkap dan dipublikasikan serta dimuat dalam wibesite pengadilan dan SK Radius sedapat mungkin dibuat bersama dengan Pengadilan Agama setempat dihitung jarak dari pusat pemerintahan bukan dari jarak pengadilan dengan melipatkan dinas perhubungan. Untuk pelaksanaan eksekusi dihitung sesuai dengan SK Radius untuk ditinjau kembali. Apabilan ada kelebihan biaya perkara yang tidak terpakai dalam proses berperkara maka biaya tersebut wajib dikembalikan kepada pihak yang berhak bilamana biaya tersebut tidak diambil dalam waktu 6 (enam) bulan setelah pihak yang bersangkutan diberitahu maka uang kelebihan tersebut dikeluarkan dari buku jurnal yang bersangkutan dan dicatat dalam buku tersendiri sebagai uang tak bertuan (1948 KUH Perdata) uang tak bertuan tersebut secara berkala disetorkan ke Kas Negara Apabila ada uang yang dikonsinyasikann oleh pihak-pihak yang berhubungan dengan pengadilan maka uang tersebut wajib disimpan di Bank. Apabila uang tersebut menghasilkan jasa giro, maka uang jasa giro tersebut wajib disetorkan kepada negara.
FUNGSI BAWAS PERAN PENTING AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE-JAWA BARAT
FUNGSI BAWAS
KONSULTAN PENCEGAHAN PENINDAKAN
BADAN PENGAWASAN JANGAN DIJADIKAN SUATU BADAN/MOMOK YANG MENAKUTKAN AKAN TETAPI DIJADIKAN SEBAGAI KONTROL DALAM MELAKSANAKAN KINERJA APARATUR PENGADILAN
KEBIJAKAN PIMPINAN MAHKAMAH AGUNG RI DALAM HAL PENGAWASAN • TIDAK ADA TOLERANSI TERHADAP PELANGGARAN • WASKAT HARUS LEBIH DIKEDEPANKAN KARENA ATASAN IKUT BERTANGGUNG JAWAB ATAS SETIAP PELANGGARAN (PERMA NO. 8 TAHUN 2016) • DILAKUKAN KERJASAMA DENGAN KPK, KY, OMBUSDMAN • PERSONIL BAWAS TERDIDIK DISEBAR KE PN-PN • MENGEDEPANKAN PENINDAKAN
PENATAUSAHAAN KEUANGAN PERKARA YANG BERTANGGUNG JAWAB ADALAH SEKRETARIS SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN DASAR HUKUM • PERMA NO. 03 TAHUN 2012 TENTANG BIAYA PROSES • PERSEKMA NO. 03 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN AKUNTANSI PARAGRAF 10 SEKRETARIS MENYAJIKAN LAPORAN KEUANGAN PERKARA, APAKAH SUDAH SESUAI PENGGUNAAN KEUANGAN PERKARA YANG DITERIMA DAN DIKELUARKAN
LAPORAN HASIL SOSIALISASI QUALITY ASSURANCE PERAN PENTING AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN UANG TITIPAN PIHAK KETIGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE JAWA BARAT TANGGAL 12 S/D 14 SEPTEMBER 2017 DAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TANGGAL 15 SEPTEMBER 2017
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945; UU. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; UU. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP. Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu; PP. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP. Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP. Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan DiBawahnya; PP. Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang; PP. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keskretariatan Peradilan.
PENDAPATAN NEGARA • • •
Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Hibah dari DALAM Negeri dan LUAR Negeri
• •
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah : Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; PNBP pada dasarnya merupakan penerimaan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka membiayai pelayanan Pemerintah yang belum mampu sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah.
•
Bendahara Penerimaan: 1. Diangkat oleh Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding bukan oleh KPA; 2. Bertanggung jawab dalam Penatausahaan seluruh PNBP pada Satker masingmasing (baik PNBP Fungsional maupun PNBP Umum). Pemungutan dan Penyetoran Instansi Pemerintah wajib menagih dan atau memungut PNBP yang terutang dan wajib menyetor langsung ke Kas Negara Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh penerimaannya pada akhir hari kerja melalui Bank Umum dan badan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Tarif PNBP Tarif ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Tarif PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat Tarif PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Pelaporan : Instansi Pemerintah menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan Pejabat Instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan rencana dan Laporan Realisasi PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan Materi dalam Rencana dan laporan Realisasi sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode dan jumlah PNBP Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar untuk jenis PNBP yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang Terhadap Instansi Pemerintah atas permintaan Menteri Keuangan dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang Sanksi: Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut dan menyetor, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan PNBP yang terutang, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah kekurangan PNBP yang terutang
Jenis Penerimaan dalam PNBP
1. Penerimaan Umum, untuk Mahkamah Agung sewa rumah dinas, sewa gedung, kantin, Jasa Giro, penjualan peralatan dan mesin, keterlambatan pekerjaan, dan TGR. 2. Penerimaan Fungsional : Untuk Mahkamah Agung RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
PENATAUSAHAAN PNBP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penerimaan/ terima Penyimpanan Pembukuan Penyetoran Pembukuan Setoran Pelaporan Arsip
Penatausahaan PNBP pada Mahkamah Agung sudah berbasis IT, yaitu dengan menggunakan aplikasi PNBP pada SIMARI Online. Yang terdiri dari proses penerimaan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan PNBP.
Mekanisme Penerimaan PNBP 1. 2.
Langsung :Para Pihak ke Kasir dari kasir ke Bendahara Penerima dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Umum/Pos Tidak langsung ke Bendahara Penerima (bayar non tunai melalui potongan SPM) : pegawai ke Bendahara Pengeluaran/Gaji/Bendahara Penerimaan ke KPPN dan ke Kas Negara.
Penyetoran PNBP Melaui aplikasi simponi : Pendaftaran/Registrasi, Perekaman data atau Penyetoran PNBP muncul e billing lalu setor ke teller, ATM, e Bankingkeluar bukti setor pada aplikasi Simponi.
Penatausahaan PNBP 1. 2. 3.
melalui Aplikasi SIMARI (Online) Aplikasi Silabi Komdanas (online)
Pengarsipan PNBP 1. Arsip Dokumen PNBP UMUM 2. Arsip Dokumen PNBP FUNGSIONAL
REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2008 (RPP) 1.
Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, yaitu “Mahkamah Agung agar meningkatkan potensi (optimalisasi) PNBP;
2.
Sudah selesai pada tahap harmonisasi antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.
4. 5.
Tujuan untuk memberikan kejelasan kepada para pengelola PNBP (kasir/staf kepaniteraan) juga Bendahara Penerimaan di satker agar ada keseragaman dalam pemungutan PNBPnya kepada Masyarakat pencari keadilan(para pihak). Penetapan RPP ( Revisi PP 53/2008) ini akan berlaku setelah 60 hari sejak ditetapkan oleh Presiden Posisi RPP saat ini sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara
Revisi Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari: a.
Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Pertama;
b.
Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Banding;
c.
Hak Kepaniteraan Pada Mahkamah Agung RI;
d.
Hak Kepaniteraan Lainnya.
TEMUAN DALAM PENGELOLAAN PNBP 1. Ketidak patuhan Terhadap Perundangan undangan: Pungutan tanpa dasar hukum; Tidak dipungut; Keterlambatan penyetoran/tidak disetorkan ke Kas Negara; Penggunaan langsung. 2. Tarif PNBP yang tidak realistis 3. Perencanaan dan pengawasan PNBP di Satker yang tidak optimal 4. Administrasi pengelolaan PNBP yang belum online 5. Pelayananan Satker pengelola PNBP yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel kepada publik Besaran tarif pelayanan tidak ditunjukkan di tempat pelayanan Pungutan pelayanan tidak sesuai tarif resmi 6. Salah kode akun yang tidak sesuai tupoksi atau salah kode unit organisasi (eselon I) pada saat penyetoran /membuat estimasi Pendapatan
PERMASALAHAN ATAS TEMUAN AUDIT BPK (JENIS TEMUAN BPK PADA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TERKAIT PENGELOLAAN PNBP) 1. PNBP TIDAK DISETOR TEPAT WAKTU/TERLAMBAT/BELUM DISETOR 2. PNBP BELUM DIDUKUNG DENGAN DASAR HUKUM YANG MEMADAI
AKIBAT : 1. DATA PNBP TIDAK SAMA DENGAN HASIL REKON 2. PNBP KURANG/TIDAK DIPUNGUT
LANGKAH PERBAIKAN PENGELOLAAN PNBP YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI 1. BIDANG ADMINISTRASI MEMINTA KEPADA Satker : 1. MENYELESAIKAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK 2. MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PENGELOLA PNBP YANG TIDAK TERTIB 3. MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BAIK DISATKER MAUPUN DI TINGKAT BANDING DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN PNBP 4. MELAKUKAN SOSIALISASI PERBAIKAN PENGELOLAAN PNBP KEPADA SATKER 2. BIDANG REGULASI 1. MEREVISI PP TARIF PNBP UNTUK MENYESUAIKAN TARIF PNBP SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN PELAYANAN 2. MEMBUAT PEDOMAN PNBP MAHKAMAH AGUNG 3. BIDANG SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PENYEMPURNAAN APLIKASI PNBP PADA SIMARI ONLINE
Ralat Kode Akun/unit organisasi/satker Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-35/PB/ 2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP Perbaikan data PNBP dilakukan terhadap : a. Kesalahan kode Setoran b. Kesalahan penyetoran penerimaan negara berupa penyetoran beberapa jenis setoran dan/atau beberapa satuan kerja (satker) penyetor, menggunakan 1(satu) kali bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Simponi/ Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan disahkan dengan 1 (satu) Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) c. Kesalahan penyetoran tidak mengakibatkan uang keluar dari Rekening Kas Negara
TUJUAN DAN KOMITMEN KE DEPAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Semua pungutan PNBP harus memiliki dasar hukum; Peningkatan Potensi PNBP dan Perbaikan Kinerja Satker Memantau progress penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK ; Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK beserta langkah- langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut; Mencegah terjadinya temuan serupa berulang terhadap pengelolaan PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ditahun berjalan dan tahun-tahun mendatang Meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP Satker menjadi lebih akuntabel dan transparan Perbaikan pelayanan public oleh Satker yang mengelola PNBP Data PNBP pada aplikasi PNBP di SIMARI Online wajib sama dengan hasil rekonsiliasi dengan LRA Pendapatan pada SAIBA Menyetor PNBP tepat waktu
10. 11. 12. 13. 14.
Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian Piutang Mendorong peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBP Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait PNBP yang bersumber dari pemanfaatan BMN, antara lain melalui system pengawasan dan pengendalian yang terintegras Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPP.
Terima Kasih
QUALITY ASSURANCE PERAN PENTING AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA DAN UANG TITIPAN PIAHK KETIGA DALAM RANGKA MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK MELALUI REFORMASI BIROKRASI EMPAT LINGKUNGAN PERADILAN SE JAWA BARAT Administrasi Umum Pengelolaan Keuangan Negara 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Membuat form belanja untuk ATK, ART yang dikeluarkan oleh Sekretaris. Pengelolaan Barang Persediaan, Form Kegiatan Pemeliharaan Gedung Kantor, Form Pemeliharaan kendaraan dinas, Penggunaan Keuangan secara rinci oleh bendahara pengeluaran diketahui oleh Sekretaris Kegiatan belanja modal harus mengacu kepada Kepres No 54 Tahun 2010 Setelah ditandatangani kontrak paling lama 5 hari kerja harus sudah melaporkan kepada KPPN. Pertanggungjawaban perjalanan dinas. Pertanggungjawaban PNBP yang disetor ke Kas Negara oleh Bendahara Penerima.
Keadaan Pengadilan Negeri Purwakarta melihat hal tersebut diatas : 1. Form belanja sudah ada termasuk distribusi barang ke luar. 2. Barang persediaan telah dibukukan pada aplikasi persediaan dikirim ke Simak BMN dari Simak BMN ke Saiba. Bila barang persedian tidak sama dengan keuangan akan muncul pada Saiba Barang Konsumsi yang belum diregister. 3. Form pemeliharaan gedung dan bangunan dibuatkan jadwal pemeliharaan gedung dan bngunan. 4. Form kendaraan dinas dibuatkan buku kontrol. 5. Dibuktikan dengan Buku Kas Umum, Buku Bank, Buku Pajak dll, sesuai aplikasi Silabi semua buku lengkap dan setiap bulan ditandatangani oleh Sekretaris Selaku KPA. 6. Telah dilakukan sesuai Kepres 54 Tahun 2010 yaitu penunjukan langsung dan pemilihan langsung yang nilainya dibawah Rp. 200.000,7. Telah dilaksanakan dan mengirim ADK Kontrk ke KPPN. 8. Bagi Pejabat yang memegang kendaraan dinas tidak dibolehkan untuk mendapat biaya transport dan pada PN Purwakarta tidak ada biaya transport hanya uang harian saja. (SE MA No 2 Tahun 2017) harus mengacu ke PMK 113 Tahun 2012 9. Pertanggungjawaban PNBP bendahara Penerima telah membuat Buku : Buku Kas Umum, buku pembantu dll dan dimasukan atau diinput pada Saiba, Simari, Komdanas.
Namun pada hal-hal tersebut diatas masih ada kekurangan, dan kekurangan tersebut akan kami perbaiki. Temuan : 1. Kasubag Umum tidak membayarkan PNBP Sewa gedung, toko dll sebesar 13.000.000,- dijatuhi hukuman disiplin. Terjadi pada PN kelas IA Khusus. 2. PPK telah membayarkan full 100% padahal pekerjaan belum 50%, jada kelebihan bayar. 3. Pengacara disuruh tandatangan kosong untuk pengembalian sisa uang panjer. Pembelanjaan Keuangan Negara : 1. dia yang belanja, dia yang membayar, dia yang membukukan itu administrasi yang salah dan keliru. 2. Belanja Lembur : Absennya harus riil. 3. Penatausahaan keuangan perkara Sekretaris harus bertanggungjawab. INSPEKTUR WILAYAH II : 1. Masalah integritas : kurangnya memahami tugas pook dan fungsi 2. Maklumat KMA No. 1/Maklumat/KMA/IX/2017 : dengan adanya maklumat ini atasan langsung dikenai sanksi (pembinaan harus terdokumentasi) 3. Radius. 4. Keluar harus ada ijin tertulis Ka. Bawas : 1. Disiplin dimulai dari diri kita sendiri
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
Pasal 23A Undang Undang Dasar 1945; UU. Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak; UU. Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; UU. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; UU. Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan; PP. Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP. Nomor 73 Tahun 1999 tentang Tatacara Penggunaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersumber dari Kegiatan Tertentu; PP. Nomor 1 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP. Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemeriksaan Penerimaan Negara Bukan Pajak; PP. Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan DiBawahnya; PP. Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penentuan Jumlah, Pembayaran, dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Terutang; PP. Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tatacara Pelaksanaan APBN; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik; Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Keskretariatan Peradilan.
PENDAPATAN NEGARA • • •
Penerimaan Perpajakan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penerimaan Hibah dari DALAM Negeri dan LUAR Negeri
• •
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) adalah : Seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yang tidak berasal dari penerimaan perpajakan; PNBP pada dasarnya merupakan penerimaan yang berasal dari partisipasi masyarakat dalam rangka membiayai pelayanan Pemerintah yang belum mampu sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah.
•
Bendahara Penerimaan: 1. Diangkat oleh Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding bukan oleh KPA; 2. Bertanggung jawab dalam Penatausahaan seluruh PNBP pada Satker masingmasing (baik PNBP Fungsional maupun PNBP Umum). Pemungutan dan Penyetoran Instansi Pemerintah wajib menagih dan atau memungut PNBP yang terutang dan wajib menyetor langsung ke Kas Negara Seluruh PNBP dikelola dalam sistem APBN Seluruh PNBP wajib disetor langsung secepatnya ke Kas Negara Bendahara Penerimaan harus menyetorkan seluruh penerimaannya pada akhir hari kerja melalui Bank Umum dan badan lainnya yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan
Tarif PNBP Tarif ditetapkan dalam Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Tarif PNBP ditetapkan dengan memperhatikan dampak pengenaan terhadap masyarakat dan kegiatan usahanya, biaya penyelenggaraan dan aspek keadilan dalam pengenaan beban kepada masyarakat Tarif PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Pelaporan : Instansi Pemerintah menyampaikan rencana dan laporan realisasi PNBP secara tertulis dan berkala kepada Menteri Keuangan Pejabat Instansi pemerintah wajib melaksanakan penyusunan rencana dan Laporan Realisasi PNBP dalam lingkungan instansi pemerintah yang bersangkutan Materi dalam Rencana dan laporan Realisasi sekurang-kurangnya memuat jenis, tarif, periode dan jumlah PNBP Pemeriksaan Terhadap Wajib Bayar untuk jenis PNBP yang dihitung sendiri oleh Wajib Bayar, atas permintaan Instansi Pemerintah dapat dilakukan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang Terhadap Instansi Pemerintah atas permintaan Menteri Keuangan dapat dilakukan pemeriksaan khusus oleh instansi yang berwenang Sanksi: Tidak dipenuhinya kewajiban Instansi Pemerintah untuk menagih dan atau memungut dan menyetor, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran kekurangan PNBP yang terutang, Wajib Bayar dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% per bulan dari jumlah kekurangan PNBP yang terutang
Jenis Penerimaan dalam PNBP
1. Penerimaan Umum, untuk Mahkamah Agung sewa rumah dinas, sewa gedung, kantin, Jasa Giro, penjualan peralatan dan mesin, keterlambatan pekerjaan, dan TGR. 2. Penerimaan Fungsional : Untuk Mahkamah Agung RI diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang jenis dan tarif yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
PENATAUSAHAAN PNBP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Penerimaan/ terima Penyimpanan Pembukuan Penyetoran Pembukuan Setoran Pelaporan Arsip
Penatausahaan PNBP pada Mahkamah Agung sudah berbasis IT, yaitu dengan menggunakan aplikasi PNBP pada SIMARI Online. Yang terdiri dari proses penerimaan, penyetoran, pembukuan dan pelaporan PNBP.
Mekanisme Penerimaan PNBP
1. 2.
Langsung :Para Pihak ke Kasir dari kasir ke Bendahara Penerima dan disetor ke Kas Negara melalui Bank Umum/Pos Tidak langsung ke Bendahara Penerima (bayar non tunai melalui potongan SPM) : pegawai ke Bendahara Pengeluaran/Gaji/Bendahara Penerimaan ke KPPN dan ke Kas Negara.
Penyetoran PNBP Melaui aplikasi simponi : Pendaftaran/Registrasi, Perekaman data atau Penyetoran PNBP muncul e billing lalu setor ke teller, ATM, e Bankingkeluar bukti setor pada aplikasi Simponi.
Penatausahaan PNBP 1. 2. 3.
melalui Aplikasi SIMARI (Online) Aplikasi Silabi Komdanas (online)
Pengarsipan PNBP 1. Arsip Dokumen PNBP UMUM 2. Arsip Dokumen PNBP FUNGSIONAL
REVISI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2008 (RPP) 1.
2.
Sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Keuangan, yaitu “Mahkamah Agung agar meningkatkan potensi (optimalisasi) PNBP; Sudah selesai pada tahap harmonisasi antara Mahkamah Agung dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Koordinator Bidang Politik,Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian;
3.
Tujuan untuk memberikan kejelasan kepada para pengelola PNBP (kasir/staf kepaniteraan) juga Bendahara Penerimaan di satker agar ada keseragaman dalam pemungutan PNBPnya kepada Masyarakat pencari keadilan(para pihak).
4.
5.
Penetapan RPP ( Revisi PP 53/2008) ini akan berlaku setelah 60 hari sejak ditetapkan oleh Presiden Posisi RPP saat ini sudah ada di Kementerian Sekretariat Negara
Revisi Jenis PNBP yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya berasal dari biaya perkara yang terdiri dari: a.
Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Pertama;
b.
Hak Kepaniteraan Pada Pengadilan Tingkat Banding;
c.
Hak Kepaniteraan Pada Mahkamah Agung RI;
d.
Hak Kepaniteraan Lainnya.
TEMUAN DALAM PENGELOLAAN PNBP 1. Ketidak patuhan Terhadap Perundangan undangan: Pungutan tanpa dasar hukum; Tidak dipungut; Keterlambatan penyetoran/tidak disetorkan ke Kas Negara; Penggunaan langsung. 2. Tarif PNBP yang tidak realistis 3. Perencanaan dan pengawasan PNBP di Satker yang tidak optimal 4. Administrasi pengelolaan PNBP yang belum online 5. Pelayananan Satker pengelola PNBP yang belum sepenuhnya transparan dan akuntabel kepada publik Besaran tarif pelayanan tidak ditunjukkan di tempat pelayanan Pungutan pelayanan tidak sesuai tarif resmi 6. Salah kode akun yang tidak sesuai tupoksi atau salah kode unit organisasi (eselon I) pada saat penyetoran /membuat estimasi Pendapatan
PERMASALAHAN ATAS TEMUAN AUDIT BPK (JENIS TEMUAN BPK PADA HASIL PEMERIKSAAN ATAS LKPP TERKAIT PENGELOLAAN PNBP) 1. PNBP TIDAK DISETOR TEPAT WAKTU/TERLAMBAT/BELUM DISETOR 2. PNBP BELUM DIDUKUNG DENGAN DASAR HUKUM YANG MEMADAI
AKIBAT : 1. DATA PNBP TIDAK SAMA DENGAN HASIL REKON 2. PNBP KURANG/TIDAK DIPUNGUT
LANGKAH PERBAIKAN PENGELOLAAN PNBP YANG TELAH DAN SEDANG DILAKUKAN OLEH MAHKAMAH AGUNG RI 1. BIDANG ADMINISTRASI MEMINTA KEPADA Satker : 1. MENYELESAIKAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK 2. MEMBERIKAN SANKSI KEPADA PENGELOLA PNBP YANG TIDAK TERTIB 3. MENGOPTIMALKAN FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL BAIK DISATKER MAUPUN DI TINGKAT BANDING DALAM PENGAWASAN PENGELOLAAN PNBP 4. MELAKUKAN SOSIALISASI PERBAIKAN PENGELOLAAN PNBP KEPADA SATKER 2. BIDANG REGULASI 1. MEREVISI PP TARIF PNBP UNTUK MENYESUAIKAN TARIF PNBP SESUAI DENGAN PERKEMBANGAN KEBUTUHAN PELAYANAN 2. MEMBUAT PEDOMAN PNBP MAHKAMAH AGUNG 3. BIDANG SISTEM TEKNOLOGI INFORMASI PENYEMPURNAAN APLIKASI PNBP PADA SIMARI ONLINE
Ralat Kode Akun/unit organisasi/satker Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan No. SE-35/PB/ 2009 tentang Tata Cara Perbaikan Data PNBP Perbaikan data PNBP dilakukan terhadap : a. Kesalahan kode Setoran b. Kesalahan penyetoran penerimaan negara berupa penyetoran beberapa jenis setoran dan/atau beberapa satuan kerja (satker) penyetor, menggunakan 1(satu) kali bukti setor Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP), Simponi/ Surat Setoran Pengembalian Belanja (SSPB) dan disahkan dengan 1 (satu) Nomor Tanda Penerimaan Negara (NTPN) c. Kesalahan penyetoran tidak mengakibatkan uang keluar dari Rekening Kas Negara
TUJUAN DAN KOMITMEN KE DEPAN 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.
Semua pungutan PNBP harus memiliki dasar hukum; Peningkatan Potensi PNBP dan Perbaikan Kinerja Satker Memantau progress penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi BPK ; Menginventarisir permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi BPK beserta langkah- langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut; Mencegah terjadinya temuan serupa berulang terhadap pengelolaan PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya ditahun berjalan dan tahun-tahun mendatang Meningkatkan kualitas pengelolaan PNBP Satker menjadi lebih akuntabel dan transparan Perbaikan pelayanan public oleh Satker yang mengelola PNBP
8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
Data PNBP pada aplikasi PNBP di SIMARI Online wajib sama dengan hasil rekonsiliasi dengan LRA Pendapatan pada SAIBA Menyetor PNBP tepat waktu Meningkatkan pengendalian dalam pengelolaan PNBP dan penyelesaian Piutang Mendorong peran APIP dalam melakukan pengawasan pengelolaan PNBP Mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI) Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan pengendalian terkait PNBP yang bersumber dari pemanfaatan BMN, antara lain melalui system pengawasan dan pengendalian yang terintegras Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian pada LKPP.
Terima Kasih
