Daftar Unit/Satuan Kerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Klungkung Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
Kantor Kantor Pelayanan Pelayanan Perijinan Perijinan Terpadu Terpadu
Dasar Hukum Layanan
4 1 Ijin Lokasi
5 1 Peraturan PemerintahNo.16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah. 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 Tahun 2010 tentang jenis dan penetapan jenis penerimaan Negara bukan Pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Negara. 3 Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Ijin Lokasi. 4 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Ijin Lokasi dan Ijin Perubahan penggunaan tanah. 5 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 01 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah. 7 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 309 Tahun 1999 Tentang Tata Cara dan Pemberian Ijin Lokasi.
Alamat
6
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
Jln. Kartini ('0366) I Made Sudiarkajaya, SIP, MM No. 33 23969 NIP 19720412 199101 1 001 Semarapur a
Website
9 10 08156801656 www.klungkungkab.go.id
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
4 2 Ijin Mendirikan
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
1 Peraturan Daerah Propinsi
Bangunan
Daerah Tingkat I Bali
( IMB)
Nomor :4/ PD/DPRD/ 1974 Tentang Bangun- Bangunan 2 Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Bali Tahun 2009-2029 3 Peraturan Daerah Tingkat II Klungkung No. 01 Tahun 1993 Tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 3 Tahun 1998 Tentang Penetapan Jalur Hijau 5 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan 6 Keputusan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2002 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Sepanjang Jalan Arteri Tohpati- Kusamba 7 Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 223 Tahun 1989 Tentang Toleransi Garis Sempadan BangunBangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Mendirikan Bangunan.
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
4 3 Ijin Gangguan (Hinder Ordonantie/ HO)
1 UU No.1926 tentang Hinder Ordonantie 2 UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 3 UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 4 Perda Kab.KLK No.4 Tahun 2010 tentang Retribusi Izin Gangguan
4 Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP)
1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusaahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tarif Retribusi Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 3 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan tata cara Permohonan ijin usaha Indrustri (IUI), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA).
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
4 5 Tanda
1 Peraturan Daerah
Daftar
Kabupaten Klung-
Perusahaan (TDP)
kung Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusaahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tarif Retribusi Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 3 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan tata cara Permohonan ijin usaha Indrustri (IUI), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA).
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
4 6 SIUP MB
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
1 UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang
(Minuman
cukai jo UU No. 39 Thn. 2007 tentang
Beralkohol)
perubahan UU Nomor 11 Tahun 1995 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2008 Tentang nomor pokok pengusaha barang kena cukai 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.04/2008 tentang tata cara pemberian pembukuan dengan pencabutan nomor pokok pengusaha barang kena cukai untuk pengusaha pabrik infortir, penyalur dan pengusaha tempat penjualan eceran minuman mengandung hasil alkohol 4 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 15/M-DAG/PER/3/2006 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan, dan Perizinan Minuman Beralkohol 5 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 360/MPP/Kep/10/1997 Tentang Tata Cara Pemberian Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol 6 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 359/MPP/Kep/10/1997 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Produksi, Impor, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
4 7 Ijin Usaha Pergudangan
1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusaahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tarif Retribusi Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 3 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan tata cara Permohonan ijin usaha Indrustri (IUI), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA).
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
4 8 ( Ijin Usaha
1 Peraturan Daerah
Industri )
Kabupaten Klung-
IUI
kung Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusaahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tarif Retribusi Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 3 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan tata cara Permohonan ijin usaha Indrustri (IUI), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA).
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
3
Jenis Pelayanan (administrasi)
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
4 9 Surat Keterangan Asal (SKA)
1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusaahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tarif Retribusi Ijin Usaha Industri, Ijin Usaha Perdagangan, Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA). 3 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Persyaratan dan tata cara Permohonan ijin usaha Indrustri (IUI), Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP), Ijin Usaha Pergudangan, Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Surat Keterangan Asal (SKA).
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
4 10 Surat Ijin Apotek
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tarif Biaya Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 3 Permen Kes No 922/ Menkes/Per/X/1993 tgl. 23 Oktober Tahun 1993
11 Surat Ijin Kerja Bidan
12 Surat Ijin Praktik Bidan
Tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Ijin Apotik 1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tarif Biaya Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tarif Biaya Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
4 13 Ijin
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
1 Peraturan Daerah Kabu-
Praktik Swasta
paten Klungkung Nomor
Dokter Umum/ Dokter Spesialis/
5 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Pelayanan di bidang
Dokter Gigi
Kesehatan Kabupaten Klungkung 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tarif Biaya Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung
14 SIP Perawat
1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Ijin
15 Surat Ijin Kerja Perawat (SIK P) dan Surat Ijin Kerja Perawat Gigi ( SIK G)
Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tarif Biaya Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tarif Biaya Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
4 16 Ijin Optikal
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tarif Biaya Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 3 Permen Kes No.113/Menkes /Per/IV/1979 tentang penyelenggaraan optikal
17 Ijin Toko Obat
1 Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 2 Peraturan Bupati Klungkung Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Tarif Biaya Ijin Usaha Pelayanan di bidang Kesehatan Kabupaten Klungkung 3 Kep.Menkes.RI No.1331/CK /X/2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Menkes RI No. 167/KAB/B.VIII/1972 Tentang Perdagangan Obat Eceran
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
4 18 Ijin Penyelengaraan Rumah Bersalin
1 Permeskes RI No.920/ MENKES/PER/XII/86 Tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Di Bidang Medik 2 Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat DEPKES.RI No.664/ BINKESMAS/DJ/V/1987 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta Dibidang Pelayanan Medik Dasar
19 Ijin Usaha Restoran
20 Ijin Usaha Bar / Cafe
21 Ijin Usaha Jasa Boga/ Catering
22 Ijin Usaha Rumah Makan
Keputusan Bupati Klungkung No: 249 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pariwisata Keputusan Bupati Klungkung Nomor 249 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pariwisata - Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 249 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pariwisata - Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 249 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pariwisata
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
4 23 a. Ijin Usaha
1 Peraturan Daerah Kabupaten
Rumah
Klungkung Nomor 3 Tahun 2004
Billyard 2 meja
Tentang Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 2 Peraturan Bupati Klungkung
b. Ijin Usaha Gelanggang
Nomor 16 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Tata Cata
Permainan
Permohonan Ijin Usaha Rekreasi
dan Ketangkasan/
dan Hiburan Umum
Video Games c. Ijin Usaha Panggung Terbuka Insidentil d. Ijin Salon Kecantikan Golongan C (sepuluh seat kebawah).
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
4 24 a. Ijin Usaha
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
1 Peraturan Daerah Kabupaten
Rumah
Klungkung Nomor 3 Tahun 2004
Billyard 3 meja keatas
Tentang Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 2 Peraturan Bupati Klungkung
b. Ijin Usaha Taman Rekreasi
Nomor 2 Tahun 2005 tentang Tarif Retribusi Ijin Usaha Rekreasi
c. Ijin Usaha Gelanggang
dan Hiburan Umum Kabupaten
Renang d. Ijin Usaha Padang Golf
Klungkung 3 Peraturan Bupati Klungkung
e. Ijin Usaha Kolam Pancing Nomor 16 Tahun 2005 tentang f. Ijin Usaha Gelanggang Persyaratan dan Tata Cata Bowling g. Ijin Usaha Panti Pijat h. Ijin Usaha Panti Mandi Uap i. Ijin Usaha Karaoke / Diskotik j. Ijin Usaha Panggung Tertutup k. Ijin Usaha Fitnes Center l. Ijin Usaha Bioskop m. Ijin Usaha Pusat Seni dan Pameran n. Ijin Usaha Dunia o. Ijin Usaha Taman Pentas Pertun-jukan Satwa
Permohonan Ijin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
4 25 Ijin Usaha Hotel Melati
Keputusan Bupati Klungkung Nomor : 249 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pariwisata
26 Ijin Usaha Pondok Wisata 27 Ijin
Reklame
Keputusan Bupati Klungkung Nomor 249 Tahun 2003 Tentang Ijin Usaha Pariwisata 1 Peraturan Bupati Klungkung Nomor: 01 Tahun 2007 tentang Tarif Pajak dan Penyelenggaraan Pemasangan Reklame
28 Ijin Angkutan
29 IUJK
2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pajak Reklame 1 UU No.22 Tahun 2009 Tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 Tentang Angkutan Jalan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah 1.Keputusan Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 369 / KPTS / M /2001 Tentang Pedoman Pemberian Ijin Usaha Jasa Kontruksi Nasional 2.Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
3
Jenis Pelayanan (administrasi)
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
4 30 Ijin Operasional Penyosohan Beras
1 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 859/Kpts/TP/250/11/ 98 Tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras 2 Keputusan Dirjen Tanaman Pangan dan Hultikultura Nomor : I.HK.050.99.75 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi Huller dan Penyosohan Beras 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1971 Tentang Perusahaan Penggilingan Padi , Huller dan Penyosohan Beras 4 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
4 31 Ijin
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
1 Keputusan Bupati Klungkung
Penimbunan
Nomor 359 Tahun 2003 Tentang
Bahan Bakar Minyak
Mekanisme dan Persyaratan Perijinan Penyimpanan dan Penimbunan Migas di Kabupaten Klungkung 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
32 Ijin Pendidikan Formal dan Informal
1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 2 Peraturan Pemerintah 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah 3 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 Tentang Penyelenggaraan Kursus 4 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan 5 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/ U/ 2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah 6 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
4 33 Lembaga
1 Peraturan Menteri Tenaga
Pelatihan
Kerja dan Transmigrasi
Kerja (LPK)
Republik Indonesia Nomor PER-17/Men/VI/2007 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak
34 Ijin Usaha Budidaya Perikanan
Ketiga Kepada Daerah 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia
35 Surat Ijin Penangkapan Ikan (dibawah 10 GT)
(SIPI)
Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
2 PPRJ Nomor : 54
36 Tanda Daftar Anjing Ras Kucing dan Kera
Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan 1 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/ Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
4 37 Ijin Usaha
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
1 Surat Keputusan Direktur
Depo Obat
Jenderal Peternakan Nomor :
Hewan
108/Kpts/DJP/Deptan/1980 Tentang Peredaran Obat Hewan Bagi Pedagang Pengecer 2 Surat Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 179/Kpts/DJP/Deptan/1980 Tentang Klasifikasi Obat Hewan 3 Peraturan Menteri Pertanian No.17/Permentan/OT.140/12/ 2007 Tentang Pengawasan Obat Hewan 4 Peraturan Daerah Kabupaten
38 Ijin Usaha Pemotongan Hewan Atau Unggas
Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah 1 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/ Kpts/OT.210/6/2002 Tentang Pedoman Perizinan dan Pendaftaran Usaha Peternakan 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
Nama Satuan Unit/Sat Kerja ker No Perangkat Penyele Daerah nggara (SKPD) 1
2
Jenis Pelayanan (administrasi)
3
4 39 Ijin Usaha Peternakan atau Surat Tanda Pen-
Dasar Hukum Layanan
Alamat
5
6
1 Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 404/ Kpts/OT.210/6/2002 tentang Pedoman
daftaran Usaha Peternakan Perizinan dan Pendaftaran Usaha Pe ternakan Rakyat (STPUP.R) 2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah 40 Surat Ijin Kapal Penangkapan Ikan (SIKPI)
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan
2 PPRJ Nomor : 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan
41 Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
42 Surat Ijin Kerja Asisten Apoteker
1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 Tentang Usaha Perikanan 3 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah 1 Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 679/MENKES/S/IV/2003 Tentang Registrasi dan Ijin Kerja tenaga kefarmasian
2 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah
Telepon Nama Pimpinan/ Telepon & & Fax Penanggung Jawab Unit Handphone
7
8
9
Website
10
