Satuan Acara Perkuliahan

Satuan Acara Perkuliahan

Program Doktor Ilmu Hukum

PERTEMUAN I

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Bobot Pertemuan TIU

:

TIK

:

Indikator

:

Materi Pokok Dosen

: :

No

Kegiatan Mengajar

Tahap

1

Pembukaan

2

Materi Kuliah

3

Penutup

: : :

Desentralisasi, Partisipasi dan Hukum Administrasi DIH 901 1 sks I (1 X 50) menit Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang desentralisasi atau otonomi daerah yang selama ini diimplementasikan di Indonesia, di samping itu mahasiswa juga mampu melihat konteks partisipasi masyarakat dalam keterkaitannya dengan hukum administrasi. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis pengertian Hukum Administrasi Negara. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis pengertian Hukum Administrasi Negara. Pengertian Hukum Administrasi Negara 1. Dr. Harjono, S.H., McL. 2. Dr. Hufron, S.H., M.H.

Pembukaan dengan salam Penyampaian materi kuliah dengan ceramah dan tanya jawab disertai dengan

Menutup kuliah dengan simpulan dan salam

Kegiatan Mahasiswa Menjawab Salam Mendengarkan ceramah, mencatat dan bepartisipasi dalam tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan Menjawab salam

Media/Alat Pengajaran

LCD Out

&

Hand

Penilaian

Tertulis

1



PERTEMUAN II


:

TIK

:

Indikator

:

Materi Pokok Dosen

: :

No

Kegiatan Mengajar

Tahap

1

Pembukaan

2

Materi Kuliah

3

Penutup

: : :

Desentralisasi, Partisipasi dan Hukum Administrasi DIH 901 1 sks II (1 X 50) menit Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang desentralisasi atau otonomi daerah yang selama ini diimplementasikan di Indonesia, di samping itu mahasiswa juga mampu melihat konteks partisipasi masyarakat dalam keterkaitannya dengan hukum administrasi. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis pengertian Negara dan Pemerintah. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis pengertian Negara dan Pemerintah. Pengertian Negara dan Pemerintah 1. Dr. Harjono, S.H., McL. 2. Dr. Hufron, S.H., M.H.





LCD Out

&

Hand

Penilaian

Tertulis

2



PERTEMUAN III & IV


:

TIK

:

Indikator

:

Materi Pokok Dosen

: :

No

Kegiatan Mengajar

Tahap

1

Pembukaan

2

Materi Kuliah

3

Penutup

: : :

Desentralisasi, Partisipasi dan Hukum Administrasi DIH 901 1 sks III & IV (2 X 50) menit Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang desentralisasi atau otonomi daerah yang selama ini diimplementasikan di Indonesia, di samping itu mahasiswa juga mampu melihat konteks partisipasi masyarakat dalam keterkaitannya dengan hukum administrasi. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis peraturan Perundang-undangan di Indonesia Peraturan Perundang-undangan di Indonesia 1. Dr. Harjono, S.H., McL. 2. Dr. Hufron, S.H., M.H.





LCD Out

&

Hand

Penilaian

Tertulis

3



PERTEMUAN V & VI


:

TIK

:

Indikator

:

Materi Pokok Dosen

: :

No

Kegiatan Mengajar

Tahap

1

Pembukaan

2

Materi Kuliah

3

Penutup

: : :

Desentralisasi, Partisipasi dan Hukum Administrasi DIH 901 1 sks V & VI (2 X 50) menit Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang desentralisasi atau otonomi daerah yang selama ini diimplementasikan di Indonesia, di samping itu mahasiswa juga mampu melihat konteks partisipasi masyarakat dalam keterkaitannya dengan hukum administrasi. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia 1. Dr. Harjono, S.H., McL. 2. Dr. Hufron, S.H., M.H.





LCD Out

&

Hand

Penilaian

Tertulis

4



PERTEMUAN VII, VIII, IX, X


:

TIK

:

Indikator

:

Materi Pokok

:

Dosen

:

No

Tahap

1

Pembukaan

2

Materi Kuliah

3

Penutup

: : :

Desentralisasi, Partisipasi dan Hukum Administrasi DIH 901 1 sks VII, VIII, IX & X (4 X 50) menit Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang desentralisasi atau otonomi daerah yang selama ini diimplementasikan di Indonesia, di samping itu mahasiswa juga mampu melihat konteks partisipasi masyarakat dalam keterkaitannya dengan hukum administrasi. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis politik hukum pemerintahan di daerah dalam beberapa peraturan perundangundangan Indonesia Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis politik hukum pemerintahan di daerah dalam beberapa peraturan perundangundangan Indonesia Pemerintahan di daerah. 1. Masa sebelum kemerdekaan 2. Tata pemerintahan daerah tahun 1854 3. Ketentuan Pemerintahan Daerah dan pasal 18 UUD 1945 dan perubahanya 4. UU Nomor 22 tahun 1948 5. UU Nomor 44 Tahun 1950 6. UU Nomor 1 Tahun 1957 7. Penpres Nomor 6 Tahun 1959 8. UU Nomor 18 Tahun 1965 9. UU Nomor 5 Tahun 1974 10. UUNomor 22 Tahun 1999 11. UU No. 32 Th 2004 12. UU No. 12 Th 2008 1. Dr. Harjono, S.H., McL. 2. Dr. Hufron, S.H., M.H.

Kegiatan Mengajar Pembukaan dengan salam Penyampaian materi kuliah dengan ceramah dan tanya jawab disertai dengan




LCD Out

&

Hand

Penilaian

Tertulis

5



PERTEMUAN XI & XII


:

TIK

:

Indikator

:

Materi Pokok Dosen

: :

No

Kegiatan Mengajar

Tahap

1

Pembukaan

2

Materi Kuliah

3

Penutup

: : :

Desentralisasi, Partisipasi dan Hukum Administrasi DIH 901 1 sks XI & XII (2 X 50) menit Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang desentralisasi atau otonomi daerah yang selama ini diimplementasikan di Indonesia, di samping itu mahasiswa juga mampu melihat konteks partisipasi masyarakat dalam keterkaitannya dengan hukum administrasi. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis sistem pemerintahan desa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis sistem pemerintahan desa dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Pemerintahan Desa 1. Dr. Harjono, S.H., McL. 2. Dr. Hufron, S.H., M.H.





LCD Out

&

Hand

Penilaian

Tertulis

6



PERTEMUAN XIII


:

TIK

:

Indikator

:

Materi Pokok Dosen

: :

No

Kegiatan Mengajar

Tahap

1

Pembukaan

2

Materi Kuliah

3

Penutup

: : :

Desentralisasi, Partisipasi dan Hukum Administrasi DIH 901 1 sks XIII (1 X 50) menit Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang desentralisasi atau otonomi daerah yang selama ini diimplementasikan di Indonesia, di samping itu mahasiswa juga mampu melihat konteks partisipasi masyarakat dalam keterkaitannya dengan hukum administrasi. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis makna, hakikat dan peran partisipasi Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis makna, hakikat dan peran partisipasi Partisipasi 1. Dr. Harjono, S.H., McL. 2. Dr. Hufron, S.H., M.H.





LCD Out

&

Hand

Penilaian

Tertulis

7



PERTEMUAN XIV


:

TIK

:

Indikator

:

Materi Pokok Dosen

: :

No

Kegiatan Mengajar

Tahap

1

Pembukaan

2

Materi Kuliah

3

Penutup

: : :

Desentralisasi, Partisipasi dan Hukum Administrasi DIH 901 1 sks XIV (1 X 50) menit Mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami dan menganalisis secara mendalam tentang desentralisasi atau otonomi daerah yang selama ini diimplementasikan di Indonesia, di samping itu mahasiswa juga mampu melihat konteks partisipasi masyarakat dalam keterkaitannya dengan hukum administrasi. Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis makna dan hakikat Good Government Mahasiswa mampu untuk menjelaskan dan menganalisis makna dan hakikat Good Government Good Government 1. Dr. Harjono, S.H., McL. 2. Dr. Hufron, S.H., M.H.





LCD Out

&

Hand

Penilaian

Tertulis

8

Satuan Acara Perkuliahan

Recommend Documents