SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman :

SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman : www.dkpp.go.id

PUTUSAN Nomor 84/DKPP-PKE-VI/2017 DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA Memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Pengaduan Nomor 96/VI-P/L/DKPP/2017 tanggal 13 Maret 2017, yang diregistrasi dengan Perkara Nomor 84/DKPP-PKE-VI/2017,

menjatuhkan

Putusan

dugaan

pelanggaran

kode

etik

penyelenggara Pemilu yang diajukan oleh: I.

IDENTITAS PENGADU DAN TERADU

[1.1.] PENGADU Nama

: Metusalak Awom

Pekerjaan/Lembaga

: Advokat/Kantor Advokat Metusalak Awom & Rekan

Alamat

: Jalan Pasir Putih RT 001 RW 002 Distrik Manokwari Timur, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat

Selaku Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2017, bertindak untuk dan atas nama: Nama

: 1. Herman Mambrasar 2. Beatrikx P. Makusi

Pekerjaan/Lembaga

: Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi (SOMAPESI)

Alamat

: Kampung Werur Distrik Bikar, Kabupaten Tambrauw Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------- Pengadu;

[1.2] TERADU 1. Nama

TERHADAP : Dominggus Saimar

Pekerjaan/Lembaga

: Ketua KPU Kabupaten Tambrauw

Alamat

: Jalan Trans Sausapor-Werur, Distrik Sausapor,

Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu I; 2. Nama

: Endang Wulansari

Pekerjaan/Lembaga

: Anggota KPU Kabupaten Tambrauw

Alamat

: Jalan Trans Sausapor-Werur, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai---------------------------------------------------------Teradu II; 3. Nama

: Karlos Awabiti

Pekerjaan/Lembaga


Alamat


Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu III; 4. Nama

: SilasYembise

Pekerjaan/Lembaga


Alamat


Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu IV; 5. Nama

: Simon Petrus Baru

Pekerjaan/Lembaga


Alamat


Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu V; 6. Nama

: Johannis P.M. Manyambouw

Pekerjaan/Lembaga

: Ketua Panwaslih Kabupaten Tambrauw

Alamat

: Jalan Warfaknik Nomor 1, Sausapor, Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat

Selanjutnya disebut sebagai--------------------------------------------------------Teradu VI; 7. Nama

: Andarias D. Kambu

Pekerjaan/Lembaga

: Anggota Panwaslih Kabupaten Tambrauw

Alamat


Selanjutnya disebut sebagai-------------------------------------------------------Teradu VII; 8. Nama Pekerjaan/Lembaga

: Rosalina Yewen : Anggota Panwaslih Kabupaten Tambrauw



Alamat


Selanjutnya disebut sebagai------------------------------------------------------Teradu VIII;

[1.3] Telah membaca pengaduan Pengadu; Mendengar keterangan Pengadu; Mendengar jawaban Para Teradu; Mendengar keterangan Para saksi; Memeriksa dan mempelajari dengan seksama semua bukti yang diajukan Pengadu dan Para Teradu;

II.

DUDUK PERKARA

ALASAN-ALASAN DAN POKOK PENGADUAN PENGADU [2.1] Pengadu pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: 1. Teradu I, II, III, IV, dan V pada Juni sampai Desember 2016 bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrauw membuat Daftar Pemilih Sementara yang sarat rekayasa untuk kepentingan mendukung petahana agar terpilih kembali menjadi Bupati Kabupaten Tambrauw. Data penduduk fiktif adalah sebagai berikut:

Fef

Syurauw Naggou Malaworsay Warmasi Syunam Iwin Imor Sikor Esyum Fersi Fef

Jml Rumah 5 8 22 4 6 6 8 4 3

Jml Penduduk ----------

Welem Roumbots

Isyom

5

Sayam Atafmafat Siakwa Asfair Ayawit Hobiah Ayaae Aibogray

6 3 5 5 3 3 5 -

No

Distrik

Kampung

1

Sausapor

2

Moraid

3

4

5

Miyah

DPS

DPT

110 100 203 38 65 100 96 181 92

----------

--

71

--

---------

84 110 202 69 92 70 117 128

---------



6

Miyah Selatan

Yabouw Rufewes Ayamane Asahae Mawor Hewi Ruf Sisu Whismer

6 16 5 5 5 2 3 5

----------

72 146 83 106 135 137 261 114 109

----------

2. Perbuatan tidak jujur yang dilakukan Para Teradu menyebabkan banyak pemilih yang tidak memiliki Kartu Keluarga dan KTP, pemilih fiktif yang lahir pada tanggal yang sama, dan pemilih di bawah umur; 3. Teradu I, II, III, IV, dan V nyata-nyata melanggar ketentuan Pasal 3 ayat (1) alinea 2 dan Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 4. Teradu I, II, III, IV, dan V tidak cermat dalam verifikasi data pemilih. Terdapat data penduduk yang mendukung Yohanis Yembra sebagai calon perseorangan dinyatakan tidak memenuhi syarat dengan alasan sebagiannya menggunakan KTP Nasional, bukan KTP elektronik. Para Teradu terbukti melakukan rekayasa atas sebagian data penduduk yang ada; 5. Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 10 huruf b Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 6. Teradu I, II, III, IV, dan V juga tidak mengumumkan Tahapan Pilkada secara terbuka, sehingga Pasangan Calon yang hendak bersaing kesulitan untuk berpartisipasi. Para Teradu telah melanggar ketentuan Pasal 13 huruf c Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; 7. Teradu I, II, III, IV, dan V turut bertanggung jawab atas terjadinya peristiwa-peristiwa berikut: 1) Penggelembungan suara di Kampung Wauw, Kecamatan Wauw; Kampung Sunggak, Kecamatan Sunggak; dan Kampung Yabouw Kecamatan Miyah; 2) Pelanggaran Pilkada di Kampung Warafor, Kecamatan Warafor. Pemungutan suara hanya dilakukan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sementara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tidak ada. Belakangan pada saat Pleno tingkat Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


distrik diketahui bahwa seluruh suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukkan ke dalam dukungan petahana; 3) Mobilisasi massa dan pencoblosan lebih dari satu kali terjadi di sejumlah TPS; 4) Teradu VI, VII, dan VIII mendukung KPU Kabupaten Tambrauw dengan cara membuat pernyataan bahwa hasil perhitungan suara adalah sah, meskipun banyak keberatan dari para saksi; 5) Petahana mengarahkan agar KPPS Kampung Wasaumotem Distrik Amerbaken Barat dan Kampung Warpaperi Distrik Mpur dijabat oleh Kepala Kampung dengan tujuan agar pada hari pemungutan suara para Kepala Kampung dapat mengarahkan pemilih untuk mendukung Petahana; 6) Pengabaian hak pilih 40 warga yang seharusnya berhak untuk memilih di Kampung Waramui Distrik Amerbaken. Malahan, orang yang sudah meninggal dan anak di bawah umur dimasukkan dalam Daftar Pemilih Tetap; 7) Penolakan kehadiran saksi di Kampung Waramui, Warpaperi, dan Manggapnut Distrik Mpur; 8) Kepala Kampung selaku KPPS di Kampung Araro mengancam pemilih dan memberi uang kepada siapa saja yang tidak mau memilih petahana; 9) Kepala Kampung Saurabon Distrik Amerbaken Barat mengarahkan masyarakat agar memilih petahana. Selain itu, penghitungan suara tidak menggunakan lembar formulir C1.KWK. Bahkan, Ketua DPR Kabupaten Tambrauw mengancam tidak akan mengarahkan pembangunan ke kampung tersebut jika warganya tidak memilih petahana; 10)Petugas KPPS di Kampung Esyah menghilangkan 11 suara kotak kosong; 8. Teradu VI, VII, dan VIII membiarkan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw menghentikan proses rekapitulasi perolehan suara padahal masih tersisa 2 (dua) kotak suara yang belum dihitung; 9. Teradu VI, VII, dan VIII mengabaikan laporan dugaan pelanggaran yang disampaikan oleh

Solidaritas

Masyarakat

Peduli

Demokrasi

(SOMAPESI)

kepada

Panwaslih

Kabupaten Tambrauw tanggal 20 Februari 2017; 10. Teradu VI, VII, dan VIII telah melanggar ketentuan Pasal 16 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum; KESIMPULAN



[2.2] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Pengadu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu I, II, III, IV, dan V tidak menjalankan tahapan Pilkada dengan transparan dan sengaja membuat DPT palsu demi memenangkan petahana; 2. Teradu I, II, III, IV, dan V bertanggung jawab atas terjadinya penggelembungan suara, pencoblosan ganda, dan pelarangan saksi serta pemantau; 3. Teradu VI, VII, dan VIII tidak mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan KPU Kabupaten Tambrauw; 4. Teradu VI, VII,dan VIII mengabaikan laporan yang diajukan oleh SOMAPESI. PERMOHONAN [2.3] Berdasarkan uraian di atas, Pengadu memohon kepada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berdasarkan kewenangannya untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut: 1. Mengabulkan aduan Pengadu untuk seluruhnya; 2. Menyatakan Teradu I, II, III, IV, dan V telah bersalah dalam menjalankan tugasnya dan melanggar sumpah/janji jabatan; 3. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu I, II, III, IV, dan V dari jabatannya selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw; 4. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk mengambil alih fungsi KPU Kabupaten Tambrauw hingga dilantiknya anggota KPU Kabupaten Tambrauw yang definitif; 5. Menyatakan Teradu VI, VII, dan VIII telah bersalah dalam menjalankan tugasnya dan melanggar sumpah/janji jabatan; 6. Menjatuhkan sanksi berupa pemberhentian tetap kepada Teradu VI, VII, dan VIII dari jabatannya selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Tambrauw; 7. Memerintahkan Bawaslu Provinsi Papua Barat untuk mengambil alih fungsi Panwaslih Kabupaten Tambrauw hingga dilantiknya anggota Panwaslih Kabupaten Tambrauw yang definitif; 8. Memerintahkan KPU Provinsi Papua Barat untuk menangguhkan Pleno terhadap hasil Pilkada Kabupaten Tambrauw hingga pengaduan ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap; 9. Oleh karena pelanggaran yang dilakukan tergolong berat dan tidak mencerminkan sistem demokrasi yang jujur dan adil maka seluruh proses yang didukung dan disahkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati patut dinyatakan batal atau gugur demi hukum; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


10. Menyatakan keputusan ini sah dan beralasan, karenanya para Pihak Terkait harus membuat keputusan bersama untuk penjadwalan ulang Pilkada Kabupaten Tambrauw; Atau jika Majelis Kode Etik berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. [2.4] Pengadu memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan alat bukti tertulis yang diberi tanda dengan bukti P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan saksi sebagai berikut: 1.

Bukti P-1

: Salinan Pernyataan Saksi Dance Yapen;

2.

Bukti P-2

: Salinan Pernyataan Saksi Sostenes Yapen;

3.

Bukti P-3

: Salinan Pernyataan Saksi Yohanes Yembro;

4.

Bukti P-4

: Salinan Pernyataan Saksi Donatus Hay;

5.

Bukti P-5

: Salinan Pernyataan Saksi Muslihi;

6.

Bukti P-6

: Salinan Pernyataan Saksi Zakheus Aba;

7.

Bukti P-7

8.

Bukti P-8

: Salinan Laporan kepada Panwaslih Kabupaten Tambrauw Nomor 05/PS/PWSL TBR.34.10/II/2017; : Dokumen Daftar Rekapitulasi Pelanggaran oleh Penyelenggara Pemilu Kabupaten Tambrauw;

9.

Bukti P-9

: Salinan Form Model A1-KWK KPU Kabupaten Tambrauw.

Saksi DKPP dalam sidang pemeriksaan tanggal 8 Mei 2017 telah mendengar keterangan Saksi atas nama Yohanes Yembro dan Mince Warijo yang diajukan oleh Pengadu. Yohanes Yembro Saksi menerangkan bahwa ia berdomisili di Kampung Warpaperi Distrik Empur, bekerja sebagai Guru Agama Kristen di SMPN 86, dan berstatus PNS. Saksi mengaku dilarang mencoblos oleh Ketua KPPS karena dianggap tidak punya hak untuk memilih. Saksi mengaku tidak terdaftar dalam DPT. Saksi mengaku di TPS Kampung Warpaperi tidak ditempel DPT. Menurut pengakuan Saksi, isterinya juga tidak terdaftar dalam DPT. Saksi Yohanes dalam persidangan menunjukkan bukti identitasnya berupa KTP kepada Majelis Pemeriksa. Berdasarkan bukti tersebut diketahui bahwa Saksi adalah penduduk Kota Manokwari, bukan Kabupaten Tambrauw. Mince Warijo Saksi menerangkan bahwa ia berdomisili di Kampung Makatung Distrik Kebar. Saksi menyatakan lupa tentang tanggal lahirnya. Saksi tinggal di Distrik Kebar lebih dari 10 tahun. Saksi mengaku tidak diperbolehkan memilih oleh KPPS karena dikhawatirkan atau ditakutkan akan mencoblos „kertas putih‟. Saksi mengakui bahwa suaminya diperbolehkan menggunakan hak pilihnya. Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


PENJELASAN DAN POKOK JAWABAN PARA TERADU [2.5] Para Teradu pada pokoknya menyampaikan jawaban dan penjelasan sebagai berikut: 1. Teradu Ketua dan Anggota KIP Kabupaten Tambrauw dalam jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan menyatakan: 1)

Terhadap pokok pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tambrauw tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak adil dan tidak cermat dalam verifikasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Tetap, Teradu I, II, III, IV, dan V memberikan jawaban sebagai berikut: (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota menjelaskan bahwa pemutahiran Data Pemilih dilakukan secara berjenjang mulai dari Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Distrik (PPD). KPU Kabupaten Tambrauw telah membentuk semua perangkat pada setiap tingkatan sesuai dengan tahapan jadwal

yang

ditetapkan

oleh

KPU

yang

kemudian

menjadi

pedoman

ditetapkannya Keputusan KPU Kabupaten Tabrauw Nomor 2/Kpts/KPUTMB/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw serta Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Barat Tahun 2017; (2) Adapun pembentukan badan penyelenggara pemilu di tingkat bawah: a.

Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dibentuk oleh KPU Kabupaten Tambrauw dengan Surat Keputusan Nomor 5/Kpts/KPU-TMB/VII/2016 , tanggal 15 Juli 2016;

b. Panitia Pemungutan Suara (PPS) dibentuk oleh KPU Kabupaten Tambrauw dengan Surat Keputusan Nomor 6/Kpts/KPU-TMB/VII/2016, tanggal 15 Juli 2016; c.

Petugas

Pemutakhiran

Data

Pemilih

(PPDP)

dibentuk

oleh

Panitia

Pemungutan Suara (PPS) dengan Surat Keputusan Nomor 13/Kpts/KPUTMB/IX/ Tahun 2016, tanggal 31 Agustus 2016; (3) Pemutahiran Data Pemilih di Kabupaten Tambrauw adalah sebagai berikut: Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


a.

Pada tanggal 18 Agustus 2016 KPU Kabupaten Tambrauw telah menerima Daftar Potensial Penduduk Pemilih (DP4) dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrauw melalui portal KPU Sebagai bahan penyusun daftar pemilih pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Tahun 2017. Melalui masing–masing koordinator wilayah (Korwil) telah disampaikan Data Potensial Penduduk Pemilih (DP4) kepada Panitia Pemungutan Suara (PPS) melalui Panitia Pemilihan Distrik (PPD) untuk dimutahirkan bersama-sama Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) pada tanggal 9-11 September 2016;

b. Hasil pemutahiran Data Pemilih pada tingkat TPS/kampung diserahkan oleh PPDP kepada PPS untuk diplenokan dan ditetapkan. Selanjutnya PPS menyerahkan data pemilih tersebut kepada PPD untuk diplenokan dan ditetapkan. Pleno PPD dihadiri oleh Panwas distrik; c.

Hasil pleno penetapan DPS pada tingkat distrik diserahkan kepada KPU Kabupaten Tambrauw pada tanggal 27 Oktober 2016. Selanjutnya diplenokan

dan

ditetapkan

sebagai

Data

Pemilih

Sementara

(DPS)

Kabupaten Tambrauw dengan Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPUTMB/XI/2016, tanggal 2 November 2016; d. Pleno penetapan DPS Kabupaten Tambrauw dihadiri oleh Panwaslih, pimpinan partai politik pengusung, pemerintah daerah, tim pemenangan pasangan calon, pasangan calon, dan unsur TNI-Polri. Dalam pleno tersebut tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir; e.

DPS yang telah ditetapkan selanjutnya diserahkan kembali kepada PPD untuk diteruskan kepada PPS agar diumumkan dan mendapat tanggapan masyarakat;

f.

DPS

yang

selanjutnya

telah

diumumkan

diperbaiki

oleh

dan

PPS

diperoleh dan

tanggapan

diplenokan

untuk

masyarakat kemudian

ditetapkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT); g.

PPS menyerahkan Data Pemilih Tetap (DPT) tersebut kepada PPD untuk diplenokan dan ditetapkan pada Pleno Penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) tingkat distrik. Pleno PPD dihadiri oleh Panwas distrik.

h. Hasil pleno penetapan Data Pemilih Tetap (DPT) pada tingkat distrik diserahkan kepada KPU Kabupaten Tambrauw pada 30 November-1 Desember 2016; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


i.

Data Pemilih

Tetap (DPT)

tingkat distrik tersebut diplenokan

dan

ditetapkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Tambrauw dengan Surat Keputusan Nomor 36/Kpts/KPU-TMB/XII/2016, tanggal 6 Desember 2016; j.

Pleno penetapan DPT Kabupaten Tambrauw dihadiri oleh Panwaslih, pimpinan partai politik pengusung, pemerintah daerah, tim pemenangan pasangan calon, pasangan calon, perwakilan TNI-Polri. Dalam pleno tersebut tidak ada keberatan dari pihak-pihak yang hadir; No

Distrik

Kampung

1

Sausapor

2

Moraid

3

Fef

Syurauw Naggou Malaworsay Warmasi Syunam Iwin Imor Sikor Esyum Fersi Fef

Jml Rmh 5 8 22 4 6 6 8 4 3

4

Welem Roumbots

Isyom Sayam Atafmafat Siakwa Asfair Ayawit Hobiah Ayaae Aibogray Yabouw Rufewes Ayamane Asahae Mawor Hewi Ruf Sisu Whismer

5

Miyah

6

Miyah Selatan

Jumlah

DPS

DPT

110 100 203 38 65 100 96 181 92

82 100 152 38 53 82 79 148 51

Selisih DPS-DPT -28 0 -51 0 -12 -18 -17 -33 -41

5

71

71

0

6 3 5 5 3 3 5 6 16 5 5 5 2 3 5 148

84 110 202 69 92 70 117 128 72 146 83 106 135 137 261 114 109 2970

84 110 166 78 66 60 110 132 70 118 83 102 109 96 221 99 97 2657

0 0 -36 +9 -26 -10 -7 +5 -2 -28 0 -4 -26 -41 -40 -15 -12 -313

k. KPU Kabupaten Tambrauw tidak melakukan rekayasa data pemilih karena proses pemutahiran data pemilih, pleno penetapan Data Pemilih Sementara (DPS) dan Data Pemilih Tetap (DPT) dilakukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di wilayah kerja masing-masing; 2)

Terhadap pokok pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tambrauw tidak sungguh-sungguh, tidak jujur, tidak adil, dan tidak cermat Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


sehingga terdapat banyak pemilih tetap yang tidak memiliki kartu keluarga dan tidak memiliki KTP, pemilih fiktif yang lahir pada tanggal yang sama, dan pemilih di bawah umur, Teradu I, II, III, IV, dan V menyampaikan jawaban sebagai berikut: (1) Pemilik kewenangan untuk mengeluarkan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Indentitas (KTP) adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrauw, bukan KPU Kabupaten Tambrauw; (2) KPU Kabupaten Tambrauw telah melakukan proses Pemutakhiran Data Pemilih sesuai dengan undang-undang dan peraturan Komisi Pemililihan Umum, tahapan dan jadwal serta dilakukan secara berjenjang oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di wilayah kerja masing-masing. Sampai dengan berakhirnya proses pemutahiran dan penetapan data pemilih tidak terdapat keberatan yang diajukan kepada KPU Kabupaten Tambrauw terkait hal tersebut; (3) Sampai pada pengumuman dan penetapan DPS serta DPT tidak terdapat laporan keberatan dari calon pemilih terkait tanggal lahir dan pemilih di bawah usia. Data tersebut dipandang telah sesuai dengan data awal pemutahiran; 3)

Terhadap pokok pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tambrauw melanggar ketentuan pasal 3 ayat (1) alinea 2 (dua) dan Pasal 5 Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelengara Pemilu Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 tahun 2012, tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Teradu I, II, III, IV, dan V menyampaikan jawaban sebagai berikut: (1) KPU kabupaten Tambrauw telah bekerja/menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat di Kabupaten Tambrauw sesuai dengan undang-undang dan

peraturan

KPU yang

berlaku. Dalam menjalankan

tugas

sebagai

penyelenggara Pilkada, KPU Kabupaten Tambrauw selalu mengikuti setiap tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU dan selalu diawasi oleh Panwaslih Kabupaten Tambrauw dan masyarakat; (2) KPU Kabupaten Tambrauw dalam

melakukan setiap tahapan jadwal selalu

mengadakan sosialisasi bersama Panwaslih Kabupaten Tambrauw dengan melibatkan seluruh masyarakat Kabupaten Tambrauw. Masyarakat diberikan informasi tentang setiap tahapan pemilihan baik melalui kegiatan sosialisasi,



pertemuan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan lain sebagainya; (3) KPU Kabupaten Tambrauw juga mengadakan bimbingan teknis kepada penyelenggara di tingkat bawah mulai dari Panitia Pemilihan Distrik (PPD); Panitia Pemungutan Suara (PPS); Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP); dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) tentang tahapan, aturan, dan teknis pelaksanaan setiap tahapan pemilu; (4) KPU Kabupaten Tambrauw juga melakukan sosialisasi kepada pemilih pemula yang diadakan di sekolah-sekolah Menengah Atas (SMA) yang ada di Kabupaten Tambrauw sebagai berikut: a.

Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Sausapor di Sausapor pada tanggal 7 Februari 2017;

b. Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri I Fef di FEF pada tanggal 2 Februari 2017; c.

Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian (SMK Pertanian) di Yembun pada tanggal 3 Februari 2017;

d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK1) Kebar di Kebar pada tanggal 2 Februari 2017; (5) KPU

Kabupaten

memberikan

Tambrauw

informasi

dan

dalam

menjalankan

mengajak

kepada

setiap

tahapan

masyarakat

juga

Kabupaten

Tambrauw untuk ikut terlibat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw serta Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat melalui media masa; baliho, spanduk, pamflet dan selebaran; media cetak lokal yang ada (Koran Papua Barat Pos); serta melalui media elektronik yaitu RRI Sorong dan RRI Manokwari. KPU Kabupaten Tambrauw juga melakukan dialog interaktif dengan warga masyarakat tentang Tahapan dan Jadwal, Jumlah Dukungan Minimal Syarat Dukungan Calon Perseorangan dan Syarat Dukungan dari Partai Politik, serta Proses Pemutahiran Data Pemilih tanggal 16 November 2016; (6) KPU Kabupaten Tambrauw juga telah melakukan Debat Publik/Pemaparan Visi Misi dari Pasangan calon bertempat di Sausapor tanggal 21 Desember 2016 dan di Kebar tanggal 18 Januari 2017; 4)

Terhadap pokok pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tambrauw

tidak

cermat

dalam

verifikasi

data

pemilih

tersebut,

sehingga

menyatakan calon independen Yohanis Yembra tidak memenuhi syarat atau gugur, Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


karena sebagian KTP adalah KTP nasional bukan KTP elektronik, tanpa memberi kesempatan perbaikan, Teradu I, II, III, IV, dan V menjelaskan sebagai berikut: (1) Berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 dinyatakan bahwa untuk menetapkan syarat jumlah minimal dukungan calon perseorangan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati di suatu kabupaten/kota menggunakan rumus: jumlah penduduk yang termuat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu atau Pemilihan Terakhir sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10 % (sepuluh persen); (2) Jumlah Data Pemilih terakhir Pemilu Presiden Kabupaten Tambrauw adalah 21.390 jiwa, sehingga jumlah syarat dukungan minimal calon perseorangan Kabupaten Tambrauw adalah 21.390 x 10 % = 2.139 dukungan; (3) KPU Kabupaten Tambrauw telah menetapkan SK Nomor 3/Kpts/KPUTMB/V/TAHUN 2016 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan terakhir sebagai dasar penghitungan jumlah Minimun Dukungan Persyaratan Bakal Pasangan Calon Perseorangan. Jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) terakhir Kabupaten Tambrauw sebanyak 21.390 x 10 % = 2.139 dengan demikian jumlah Minimun Dukungan Syarat Calon Perorangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw sebanyak 2.139 dukungan yang tersebar lebih dari 50 % X 29 = 14,5 distrik. Setelah dibulatkan maka jumlahnya menjadi 15 distrik; (4) KPU kabupaten Tambrauw telah melakukan sosialisasi Jumlah Minimum Dukungan

Persyaratan

Bakal

Pasangan

Calon

Perseorangan.

Kegiatan

sosialisasi tersebut dilakukan di Sausapor pada tanggal 24 Juni 2016 dan dihadiri oleh Panwaslih, pemerintah daerah, partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan TNI-Polri. KPU Kabupaten Tambrauw juga telah mengumumkan tentang Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Calon Perseorangan melalui Media Cetak dan Media Elektronik; (5) KPU

Kabupaten

Tambrauw

telah

melakukan

mengumumkan

jadwal

Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada tanggal 6–10 Agustus 2016, jam 08.00–16.00 WIT bertempat di kantor KPU Kabupaten Tambrauw;



(6) KPU Kabupaten Tambrauw telah membuka penerimaan Pendaftaran Syarat Calon Perseorangan dan melakukan Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Sebaran dimulai dari tanggal 6–10 Agustus 2016; (7) Pada tanggal 10 Agustus 2016 jam 12.30 WIT, Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati

Yohanis

menyerahkan

Yembra

Syarat

dan

Viktor

Dukungan

Woersok

Calon

datang

Perseorangan.

mendaftar KPU

dan

Kabupaten

Tambrauw telah melakukan penelitian dan penghitungan Jumlah syarat dukungan

menggunakan

KTP/kartu

keluarga/surat

dilakukan

bersama-sama

Panwaslih

Kabupaten

keterangan

Tambrauw

dan

yang Tim

Pemenangan Bakal Pasangan Calon Yohanis Yembra dan Viktor Woersok dengan jumlah dukungan sebanyak 1.781 dukungan dengan rincian sebagai berikut:

Daftar Dukungan Calon Perseorangan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2017 No 1

Nama Distrik Bamusbama

2

Kwoor

3

Fef

4 5 6 7 8 9

Wilemroumbos Miyah Miyah Selatan Abun Syujak Yembun

Jumlah

Kampung Syarwom Bamusbama Hoopmare Kwoor Barar Banfot Syunam Syubun Fef Tabamsere Syakwa Ruf Saubeba Syujak Yembun Metbesa Baun Syarwom Metbelum Metnayam

Jumlah Dukungan 15 13 14 39 50 56 17 50 22 34 2 2 2 2 2 16 11 20 8 28 1.781



(8) Jumlah

dukungan calon

dukungan

tidak

perorangan yang

mencukupi

Jumlah

diserahkan

Minimal

Syarat

sebanyak 1.781 Dukungan

Calon

Perorangan yang telah ditetapkan KPU Kabupaten Tambrauw; (9) Berdasarkan Ketentuan Pasal 17 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2016 disebutkan bahwa apabila syarat dukungan yang diserahkan tidak memenuhi syarat maka KPU Kabupaten/kota menyusun Berita Acara dan mengembalikan dokumen dukungan untuk diperbaiki dalam masa penyerahan dokumen dukungan. KPU Kabupaten Tambrauw telah mengembalikan berkas kepada Bakal Pasangan Calon Bupati Yohanes Yembra dan Calon Wakil Bupati Viktor Woersok pada tanggal 10 Agustus 2016, dengan Berita Acara Nomor 9/BA.KPU-TMB/VIII/2016, tetapi ketua Tim Pemenangan tidak bersedia menerima

Berita

Acara

pengembalian

berkas

Syarat

dukungan

calon

perseorangan. Jadwal masa Penyerahan dokumen dukungan adalah tanggal 6 s/d 10 Agustus 2016 jam 16.00 WIT. Bakal Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Yohanes Yembra dan Viktor Woersok mendaftar pada 10 Agustus 2016, sehingga KPU Kabupaten Tambrauw tidak dapat memberikan kesempatan perbaikan berkas; 5)

Terhadap pokok pengaduan Pengadu yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten Tambrauw tidak melaporkan Tahapan Pilkada secara terbuka, sehingga pasangan calon yang hendak bersaing sangat kesulitan untuk berpartisipasi, Teradu I, II, III, IV, dan V menjawab sebagai berikut: (1) KPU Kabupaten Tambrauw telah menetapkan SK KPU Nomor 2/Kpts/KPUTMB/IV/TAHUN 2016 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Propinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2017, dan disosialisasikan kepada Partai Politik, pemerintah daerah, Panwaslih, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh perempuan dan TNI-Polri pada hari Jumat, tanggal 24 Juni 2016 bertempat di Aula Bupati Sausapor. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh Panwaslih, pimpinan partai politik, pemerintah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan; (2) Setelah itu KPU Kabupaten Tambrauw Tambrauw telah menetapkan SK KPU Nomor 7/Kpts/KPU-TMB/VIII/TAHUN 2016 tentang Perubahan Atas SK KPU Nomor Program

2/Kpts/KPU-TMB/IV/TAHUN dan

Jadwal

2016

Penyelenggaraan

tentang

Pemilihan

Penetapan Gubernur

Tahapan, dan

Wakil

Gubernur Provinsi Papua Barat, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Tambrauw Tahun 2017, dan kembali melakukan sosialisasi pada tanggal 24 Agustus 2016 yang bertempat di kantor KPU Kabupaten Tambrauw di Wembru. Sosialisasi

tersebut

dihadiri

oleh

Panwaslih,

pimpinan

partai

politik,

pemerintah, TNI-Polri, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan tokoh perempuan. Pengumuman dan sosialisasi tentang Jadwal Tahapan pemilu juga dilakukan melalui media cetak lokal (Koran Papua Barat Pos) dan media elektrik RRI Sorong; 2. Teradu Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Tambrauw dalam jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan menjelaskan sebagai berikut: 1)

Terkait pengabaian keberatan para saksi, Para Teradu meminta Pengadu memperjelas identitas saksi dimaksud: (a) saksi yang bersangkutan atas nama siapa? (b) saksi dimaksud dari pasangan calon mana? dan (c) apakah saksi memiliki mandat dari pasangan calon ataukah tidak?. Sesuai fakta, 23 Februari 2017 merupakan waktu pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara tingkat KPU Kabupaten Tambrauw untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2017 yang dilakukan di kantor KPU Kabupaten Tambrauw, namun sampai Rapat Pleno selesai tidak ada saksi yang mengajukan keberatan seperti yang dilaporkan oleh Pengadu. Saksi yang hadir hanya dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrauw Gabriel Asem dan Mezak Metusala Yekwam dan saksi dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat. Oleh sebab itu, Para Teradu menganggap bahwa apa yang dilaporkan Pengadu adalah tidak benar dan tidak dapat dibuktikan secara hukum;

2)

Terkait pengadaian atas tindakan penghilangan 8 (delapan) kotak suara dan pengabaian 2 (dua) kotak suara yang tidak dihitung dari Distrik Bikar, Para Teradu meminta

Pengadu

memperjelas

identitas

saksi

dimaksud:

(a)

saksi

yang

bersangkutan atas nama siapa? (b) saksi dimaksud dari pasangan calon mana? dan (c) apakah saksi memiliki mandat dari pasangan calon ataukah tidak?. Panwaslih Kabupaten Tambrauw baru mengetahui hal tersebut pada saat ini yaitu melalui persidangan DKPP. Ketika dilakukan pemungutan dan penghitungan suara tidak ada laporan yang masuk mengenai adanya peristiwa tersebut. Persoalan ini terjadi di tingkat kampung dan distrik pada saat pungut hitung, mestinya diselesaikan pada saat itu juga melalui pengajuan keberatan yang dicatat dalam Formulir Model C.2.KWK (catatan kejadian khusus). Namun, proses ini tidak dilakukan oleh Pengadu. Oleh sebab itu, Para Teradu menganggap bahwa apa yang



dilaporkan

oleh

Pengadu

adalah

tidak

benar

dan

tidak

dapat

dipertanggungjawabkan secara hukum; 3)

Terkait Laporan SOMAPESI kepada Panwaslih Kabupaten Tambrauw, Para Teradu membenarkan bahwa pada 20 Februari 2017 pukul 07.00 WIT telah datang seorang

yang

tidak

dikenal

mengantarkan

surat

pengaduan

Nomor

05/USA/Srg/II/2017 bertanggal 20 Februari 2017 perihal Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Tambrauw dan Mohon diadakan Pemungutan Suara Ulang. Namun, karena saat itu waktunya masih terlalu pagi sehingga belum ada satu orang pimpinan ataupun staf sekretariat yang berada di kantor Panwaslih Kabupaten Tambrauw maka Pelapor tak dikenal tersebut hanya mengantarkan surat lalu menyerahkannya kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat atas nama Syors Prawar yang saat itu kebetulan berada di kantor Panwaslih Kabupaten Tambrauw dalam rangka perjalanan dinas. Setelah menyerahkan surat tersebut, Pelapor tak dikenal itu langsung pamit pergi tanpa mengisi buku tamu dan menjelaskan maksud dan tujuan serta identitas dirinya kepada pimpinan Bawaslu Provinsi Papua Barat. Pimpinan dan staf sekretariat Panwaslih Kabupaten Tambrauw baru mengetahui adanya surat dimaksud pada pukul 08.00 WIT. Para Teradu mengalami kesulitan mencari Pelapor karena yang bersangkutan tidak menjelaskan identitasnya. Selang 4 (empat) hari barulah Para Teradu berhasil mengidentifikasi Pelapor dan memintanya untuk mengantarkan surat atau laporan yang pernah disampaikannya ke kantor Panwaslih Kabupaten Tambrauw untuk diproses sesuai prosedur. Pelapor hadir di kantor Panwaslih Kabupaten Tambrauw pada tanggal 24 Februari 2017 pukul 20.10 WIT. Para Teradu menerima laporan Pelapor dan memintanya untuk mengisi Formulir Penerimaan Laporan Model A1 untuk selanjutnya dilakukan klarifikasi dan kajian. Hasilnya telah dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2017. KESIMPULAN [2.6] Dari uraian sebagaimana dikemukakan di atas, Para Teradu menyampaikan kesimpulan sebagai berikut: 1. Teradu I, II, III, IV, dan V selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan tugas dan wewenangnya terkait penyusunan dan penetapan DPT serta pelaksanaan pemungutan dan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 2. Pengadu tidak dapat menunjukkan secara spesifik mengenai tahapan Pilkada mana yang tidak dijalankan secara transparan. Teradu I, II, III, IV, dan V dalam melakukan Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


tahapan Pilkada selalu bersikap terbuka dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan; 3. Teradu VI, VII, dan VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Tambrauw telah melaksanakan tugas dan kewajiban pengawasan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku. Para Teradu tidak pernah mengabaikan keberatan yang disampaikan oleh saksi mandat yang hadir pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrauw; 4. Laporan yang disampaikan Pengadu dengan lembaga SOMAPESI telah ditindaklanjuti Teradu VI, VII, dan VIII sesuai dengan prosedur yang diatur dalam ketentuan peraturan yang berlaku; 5. Para Teradu tidak melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu.

[2.7] PERMOHONAN Berdasarkan uraian di atas, Para Teradu memohon kepada Majelis Sidang DKPP yang memeriksa dan mengadili pengaduan a quo untuk memberikan Putusan sebagai berikut: 1. Menolak dalil-dalil yang diadukan oleh Pengadu untuk seluruhnya; 2. Merehabilitasi nama baik Para Teradu; dan Apabila Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) [2.8] Teradu telah memperkuat dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti-bukti yang diberi tanda dengan bukti T1-1 sampai dengan T1-23, bukti T2-1 sampai dengan T2-3 sebagai berikut: 1.

Bukti T1-1

: Salinan Surat Keputusan KPU

Kabupaten

Tambrauw

Nomor

2/Kpts/KPU-TMB/IV/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 tanggal 25 April 2016; 2.

Bukti T1-2


Kabupaten

Tambrauw

Nomor

5/Kpts/KPU-TMB/VII/TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan Ketua dan

Anggota

Panitia

Pemilihan

Distrik

(PPD)

se-Kabupaten

Tambrauw dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2016; 3.

Bukti T1-3


Kabupaten

Tambrauw

Nomor

6/Kpts/KPU-TMB/VII/TAHUN 2016 Tentang Pengangkatan Ketua Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


dan

Anggota

Panitia

Pemungutan

Suara

(PPS)

se-Kabupaten

Tambrauw dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2017 tanggal 15 Juli 2016; 4.

Bukti T1-4

: Salinan Surat Keputusan KPU 13/Kpts/KPU-TMB/IX/TAHUN

Kabupaten 2016

Tambrauw

Tentang

Nomor

Pengangkatan

Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2017 tanggal 5 September 2016; 5.

Bukti T1-5

: Salinan Rekapitulasi Hasil Sinkronisasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemula (DP4) dan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014;

6.

Bukti T1-6

: Salinan Berita Acara Penyerahan Formulir Pemutakhiran Data Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2017;

7.

Bukti T1-7

: Salinan Formulir Model A.1.2.KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara;

8.

Bukti T1-8


Kabupaten

Tambrauw

Nomor

28/Kpts/KPU-TMB/XI/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2017 tanggal 2 November 2016; 9.

Bukti T1-9

: Salinan Daftar Hadir Rapat Pleno KPU Kabupaten Tambrauw mengenai Penetapan Daftar Pemilih Sementara tanggal 2 November 2016;

10.

Bukti T1-10

: Salinan Formulir Model A.3.2.KWK Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap;

11.

Bukti T1-11


Kabupaten

Tambrauw

Nomor

36/Kpts/KPU-TMB/XII/TAHUN 2016 Tentang Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2017 tanggal 6 Desember 2016; 12.

Bukti T1-12

: Gambar foto Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap;

13.

Bukti T1-13

: Salinan Surat Keterangan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Tambrauw Nomor 471/558/2017 tanggal 30 Januari 2017;



14.

Bukti T1-14

: Salinan Daftar Hadir Sosialisasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

15.

Bukti T1-15

: Salinan Berita Acara KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 7/BA.KPUTMB/VIII/2016

tentang

Perubahan

atas

SK

KPU

Kabupaten

Tambrauw Nomor 2/Kpts/KPU-TMB/IV/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2016; 16.

Bukti T1-16

: Salinan

Surat

Undangan

KPU

Kabupaten

Tambrauw

Nomor

20.15/UND/KPU-TMB/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016; 17.

Bukti T1-17

: Gambar foto Sosialisasi Pemilih Pemula;

18.

Bukti T1-18

: Gambar foto Debat Publik 2 tanggal 18 Januari 2017 di Kebar;

19.

Bukti T1-19

: Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 3/Kpts/KPUTMB/V/TAHUN

2016

tentang

Penetapan

Rekapitulasi

DPT

Pemilu/Pemilihan Terakhir sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2016; 20.

Bukti T1-20

: Salinan Pengumuman KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 23/KPUTMB/VI/2016

tanggal

20

Juni

2016

dan

Nomor

33/KPU-

TMB/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016; 21.

Bukti T1-21

: Gambar foto penyerahan dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan;

22.

Bukti T1-22

: Salinan Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw Nomor 9/Kpts/KPUTMB/VIII/TAHUN 2016 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang Tidak Memenuhi Syarat;

23.

Bukti T1-23

: Salinan Formulir Model A.3.KWK Daftar Pemilih Tetap;

24.

Bukti T2-1

: Salinan surat SOMAPESI Nomor 05/USA/Srg/II/2017 tanggal 20 Februari 2017 perihal Laporan Pelanggaran Pilkada Kabupaten Tambrauw dan Mohon Diadakan Pemungutan Suara Ulang;

25.

Bukti T2-2

: Salinan

Formulir

Model

A.1

Formulir

Penerimaan

Laporan

Panwaslih Kabupaten Tambrauw tanggal 24 Februari 2017; 26.

Bukti T2-3

: Salinan Formulir Model A.8 Kajian Dugaan Pelanggaran bertanggal 27 Februari 2017;



[2.9] Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup dimuat dalam berita acara persidangan, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

III.

KEWENANGAN DKPP DAN KEDUDUKAN HUKUM PENGADU

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan pengaduan Pengadu adalah terkait dengan dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu; [3.2]

Menimbang

bahwa

sebelum

mempertimbangkan

pokok

pengaduan,

Dewan

Kehormatan Penyelenggara Pemilu (selanjutnya disebut sebagai DKPP) terlebih dahulu akan menguraikan kewenangannya dan pihak-pihak yang memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan pengaduan sebagaimana berikut: Kewenangan DKPP [3.3] Menimbang bahwa DKPP dibentuk untuk menegakkan Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Hal demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 109 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu yang menyebutkan: “DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutuskan pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota PPK, anggota PPS, anggota PPLN, anggota KPPS, anggota KPPSLN, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Panwaslu Kabupaten/Kota, anggota Panwaslu Kecamatan, anggota Pengawas Pemilu Lapangan dan anggota Pengawas Pemilu Luar Negeri”. Selanjutnya ketentuan Pasal 111 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 mengatur wewenang DKPP untuk a. Memanggil Penyelenggara Pemilu yang diduga melakukan pelanggaran kode etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan; b. Memanggil Pelapor, saksi, dan/atau pihak-pihak lain yang terkait untuk dimintai keterangan, termasuk untuk dimintai dokumen atau bukti lain; dan c. Memberikan sanksi kepada Penyelenggara Pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Ketentuan tersebut di atas, diatur lebih lanjut dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum yang menyebutkan: “Penegakan kode etik dilaksanakan oleh DKPP”. [3.4] Menimbang bahwa pengaduan Pengadu berkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu yang dilakukan oleh Teradu, maka DKPP berwenang untuk memutus pengaduan a quo; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


Kedudukan Hukum [3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) UU 15/2011 juncto Pasal 4 ayat (1) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Pedoman Beracara Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, pengaduan dugaan adanya pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu diajukan secara tertulis oleh Penyelenggara Pemilu, Peserta Pemilu, tim kampanye, masyarakat, dan/atau pemilih dilengkapi dengan identitas Pengadu kepada DKPP. Selanjutnya ketentuan tersebut di atas diatur lebih lanjut dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut: “Pengaduan dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh: a. Penyelenggara Pemilu; b. Peserta Pemilu; c. Tim kampanye; d. Masyarakat; dan/atau e. Pemilih”. [3.6] Menimbang bahwa Pengadu adalah anggota masyarakat yang tergabung dalam Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi (SOMAPESI) Tambrauw bersama Metusalak Awom selaku Kuasa, yang memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo; [3.7] Menimbang bahwa karena DKPP berwenang untuk mengadili pengaduan a quo dan Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan a quo, maka selanjutnya DKPP mempertimbangkan pokok pengaduan. IV.

PERTIMBANGAN PUTUSAN

[4.1.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu I, II, III, IV, dan V telah melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berupa rekayasa daftar pemilih untuk kepentingan pemenangan Petahana, tidak mengumumkan tahapan Pilkada secara terbuka, penggelembungan suara di sejumlah wilayah, pencoblosan lebih dari satu kali oleh satu pemilih, mobilisasi massa oleh petugas KPPS, penghilangan 8 (delapan) kotak suara dan pengabaian 2 (dua) kotak suara dari Distrik Bikar, serta pengabaian keberatan saksi pada saat pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten Tambrauw; [4.2.] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu I, II, III, IV, dan V yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Para Teradu dalam menyusun daftar pemilih senantiasa berpedoman pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Daftar Potensial Penduduk Pemilih (DP4) yang diperoleh dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DP4) dijadikan dasar bagi penyusunan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap. Daftar Pemilih Sementara (DPS) dimutakhirkan melalui mekanisme sebagaimana yang diatur dalam Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


peraturan perundang-undangan yaitu dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat TPS sampai tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada Kabupaten Tambrauw yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrauw merupakan hasil akhir yang diperoleh setelah dilakukan pemutakhiran oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih. Proses penetapannya dilakukan secara terbuka dan dihadiri oleh banyak unsur mulai dari pengawas Pemilu, partai politik pengusung pasangan calon, pasangan calon, pemerintah daerah, TNI-Polri, dan masyarakat. Pada saat dilakukan penetapan DPT untuk Pilkada Kabupaten Tambrauw tidak ada keberatan yang disampaikan dalam forum Rapat Pleno tersebut. Mengenai tuduhan Pengadu bahwa Teradu I, II, III, IV, dan V tidak terbuka terkait tahapan Pilkada, Para Teradu membantah dengan menyatakan bahwa setiap tahapan selalu diumumkan dan disosialisasikan kepada publik, baik pemilih pemula, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, pemerintah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, tuduhan Pengadu yang menyebutkan Para Teradu tidak terbuka adalah tidak beralasan. Berkenaan dengan tuduhan adanya penggelembungan suara di sejumlah wilayah, pencoblosan lebih dari satu kali oleh satu pemilih, mobilisasi massa oleh petugas KPPS, penghilangan 8 (delapan) kotak suara dan pengabaian 2 (dua) kotak suara dari Distrik Bikar, Para Teradu telah meminta kepada Pengadu data yang dapat menunjukkan secara persis jumlah dan lokasi terjadinya peristiwa sebagaimana didalilkan Pengadu, namun Pengadu tidak dapat memenuhinya. Terhadap dugaan pengabaian keberatan Saksi dan pelarangan saksi masuk ke dalam area pemungutan dan penghitungan suara, Para Teradu membenarkan adanya sejumlah orang yang ditolak untuk menjadi saksi. Namun, pelarangan tersebut dilakukan karena orangorang tersebut tidak dapat menunjukkan surat mandat dari pasangan calon, sehingga Para Teradu menilai mereka tidak memiliki basis legitimasi untuk menjadi Saksi. [4.3.] Menimbang pengaduan Pengadu pada pokoknya mendalilkan Teradu VI, VII, dan VIII telah melakukan pembiaran atas tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tambrauw berupa pengabaian keberatan Saksi, penghilangan 8 (delapan) kotak suara dan pengabaian 2 (dua) kotak suara dari Distrik Bikar pada saat Pleno Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat Kabupaten tanggal 23 Februari 2017. Para Teradu juga telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang disampaikan oleh Solidaritas Masyarakat Peduli Demokrasi (SOMAPESI) Tambrauw pada 20 Februari 2017; Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


[4.4] Menimbang jawaban dan keterangan Teradu VI, VII, dan VIII yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Pengadu tidak dapat menunjukkan secara spesifik mengenai Saksi dari pasangan calon mana yang keberatannya diabaikan oleh KPU Kabupaten Tambrauw dan dibiarkan oleh Teradu VI, VII, dan VIII. Sepanjang proses rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Tambrauw tidak ada keberatan dari Saksi resmi yang memeroleh mandat dari pasangan calon mengenai sejumlah hal termasuk dugaan penghilangan 8 (delapan) kotak suara dan pengabaian 2 (dua) kotak suara dari Distrik Bikar. Terhadap laporan SOMAPESI, Para Teradu berdasarkan kajian yang dilakukan menyatakan bahwa laporan dimaksud tidak memenuhi syarat karena unsur syarat minimal alat bukti dan batas waktunya tidak terpenuhi; [4.5] Menimbang keterangan para pihak, alat bukti, dan fakta yang terungkap dalam persidangan, DKPP berpendapat bahwa penyusunan daftar pemilih tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota. Setelah menerima DP4 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tambrauw pada 18 Agustus 2016, Teradu I, II, III, IV, dan V dibantu jajaran penyelenggara Pemilu di tingkat PPD dan PPS serta Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) melakukan pemutakhiran data pemilih pada 911 September 2016. Hasilnya kemudian ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU Kabupaten Tambrauw pada 2 November 2016 melalui Surat Keputusan Nomor 28/Kpts/KPU-TMB/XI/2016. DPS tersebut lalu diserahkan kepada PPD dan PPS untuk diumumkan dan mendapat tanggapan masyarakat. DPS yang telah diumumkan dan diperoleh tanggapan masyarakat selanjutnya diperbaiki oleh penyelenggara Pemilu secara berjenjang hingga akhirnya ditetapkan sebagai Data Pemilih Tetap (DPT) oleh KPU Kabupaten

Tambrauw

pada

6

Desember

2016

melalui

Surat

Keputusan

Nomor

36/Kpts/KPU-TMB/XII/2016. Sepanjang proses tersebut terbukti tidak ada keberatan dari masyarakat. Oleh karena itu, dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu I, II, III, IV, dan V tidak cermat dalam penyusunan daftar pemilih adalah tidak beralasan. Berkenaan dengan dugaan ketidakterbukaan Teradu I, II, III, IV, dan V terkait tahapan Pilkada, dokumen berupa daftar hadir dan gambar foto kegiatan sosialisasi syarat dukungan calon perseorangan yang dilakukan tanggal 24 Juni 2016, sosialisasi tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pilkada yang diselenggarakan tanggal 24 Agustus 2016, pengumuman melalui media cetak dan elektronik, serta sosialisasi kepada pemilih pemula di sejumlah sekolah menunjukkan bahwa dalil Pengadu bertentangan dengan fakta yang sebenarnya. Para Teradu telah melakukan segala upaya yang dimungkinkan untuk Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


menyebarluarkan informasi mengenai tahapan penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Tambrauw 2017. Sedangkan dalil Pengadu yang menyebutkan adanya penggelembungan suara di sejumlah wilayah, pencoblosan lebih dari satu kali oleh satu pemilih, mobilisasi massa oleh petugas KPPS, penghilangan 8 (delapan) kotak suara dan pengabaian 2 (dua) kotak suara dari Distrik Bikar, DKPP berdasarkan fakta yang terungkap di dalam sidang pemeriksaan tidak mendapati adanya bukti yang cukup meyakinkan untuk sampai pada kesimpulan bahwa dalil Pengadu tersebut benar adanya. Meskipun DKPP telah memberikan kesempatan kepada Pengadu untuk membuktikan dalil pengaduannya melalui sidang pemeriksaan lanjutan dengan agenda khusus pembuktian dalil para pihak, Pengadu tetap tidak dapat membuktikan

kebenaran

dalil-dalil

pengaduannya.

Pengadu

juga

tidak

dapat

menunjukkan bukti adanya keberatan dalam Formulir Model C2.KWK Catatan Kejadian Khusus sebagai petunjuk sah mengenai adanya dugaan pelanggaran yang terjadi sepanjang proses pemungutan dan penghitungan suara. DKPP dalam sidang pemeriksaan juga mendapati bahwa Saksi yang oleh Pengadu disebut telah ditolak memberikan hak suara oleh KPPS dan tidak diperbolehkan menjadi Saksi atas proses pemungutan dan penghitungan suara nyata-nyata berdasarkan bukti KTP yang ditunjukkan dalam persidangan bukanlah penduduk Kabupaten Tambrauw, melainkan penduduk Kota Manokwari. Oleh karena itu, DKPP menilai dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu I, II, III, IV, dan V telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu sama sekali tidak berdasar. [4.6] Menimbang keterangan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, terhadap pokok pengaduan yang ditujukan kepada Teradu VI, VII, dan VIII DKPP berpendapat bahwa tidak terdapat alat bukti yang mendukung dalil Pengadu mengenai adanya tindakan pengabaian atas keberatan yang disampaikan para saksi pada saat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat KPU Kabupaten Tambrauw. Begitu pula dengan dalil Pengadu yang menyebutkan Teradu VI, VII, dan VIII telah melanggar Kode Etik Penyelenggara Pemilu karena tidak menindaklanjuti laporan dugaan pelanggaran Pilkada yang disampaikan oleh SOMAPESI kepada Panwaslih Kabupaten Tambrauw. Faktanya, berkas laporan yang disampaikan tidak sesuai dengan format sebagaimana diatur dalam ketentuan dan tidak dilengkapi dengan alat bukti sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan. Selain itu, laporan yang disampaikan kepada Panwaslih Kabupaten Tambrauw juga telah melewati batas waktu. Berdasarkan hal tersebut DKPP berpendapat bahwa sikap dan tindakan Teradu VI, VII, dan VIII selaku Ketua dan Anggota Panwaslih Kabupaten Tambrauw yang menghentikan proses penanganan Laporan SOMAPESI telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


[4.7] Menimbang dalil Pengadu selebihnya dalam putusan ini, DKPP tidak perlu menanggapi. V. KESIMPULAN Berdasarkan penilaian atas fakta dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, setelah memeriksa keterangan Pengadu, jawaban dan keterangan Para Teradu, keterangan Saksi dan bukti-bukti dokumen yang disampaikan Pengadu dan Para Teradu, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu menyimpulkan bahwa: [5.1.] DKPP berwenang mengadili pengaduan Pengadu; [5.2.] Pengadu memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan pengaduan; [5.3.] Teradu I, II, III, IV,dan V tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; [5.4] Teradu VI, VII, dan VIII tidak terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu; Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan tersebut di atas, MEMUTUSKAN 1.

Menolak pengaduan Pengadu untuk seluruhnya;

2.

Merehabilitasi nama baik Teradu I Dominggus Saimar, Teradu II Endang Wulansari, Teradu III Karlos Awabiti, Teradu IV Silas Yembise, dan Teradu V Simon Petrus Baru selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tambrauw terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;

3.

Merehabilitasi nama baik Teradu VI Johannis P.M. Manyambouw, Teradu VII Andarias D. Kambu, dan Teradu VIII Rosalina Yewen selaku Anggota Panwaslih Kabupaten Tambrauw terhitung sejak dibacakannya Putusan ini;

4.

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat sepanjang terhadap Teradu I, II, III, IV, dan V untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan;

5.

Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat sepanjang terhadap Teradu VI, VII, dan VIII untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 7 (tujuh) hari sejak dibacakan; dan

6.

Memerintahkan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Putusan ini. Demikian diputuskan dalam rapat pleno oleh 6 (enam) anggota Dewan Kehormatan

Penyelenggara Pemilihan Umum, yakni Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua Salinan putusan ini tidak bisa dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Sekretaris Persidangan DKPP RI, Jl. MH. Thamrin No. 14, Jakarta Pusat 10350, Telp. (021) 31922450, Fax. (021) 3192245, Email: [email protected]


merangkap Anggota, Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H., Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th, Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat tanggal Dua bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas, dan dibacakan dalam sidang kode etik terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis tanggal Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Tujuh Belas oleh Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., selaku Ketua merangkap Anggota, Dr. Valina Singka Subekti, M.Si, Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos, M.Si, Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th., Ida Budhiati, S.H., M.H., dan Endang Wihdatiningtyas, S.H., masing-masing sebagai Anggota, dengan tanpa dihadiri oleh Pengadu dan dihadiri Para Teradu.

KETUA Ttd Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. ANGGOTA Ttd

Ttd

Prof. Dr. Anna Erliyana, S.H., M.H.

Dr. Valina Singka Subekti, M.Si.

Ttd

Ttd

Dr. Nur Hidayat Sardini, S.Sos., M.Si..

Pdt. Saut Hamonangan Sirait, M.Th

Ttd

Ttd

Endang Wihdatiningtyas, S.H.

Ida Budhiati, S.H., M.H.

Asli Putusan ini telah ditandatangani secukupnya, dan dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. SEKRETARIS PERSIDANGAN

Dr. Osbin Samosir, M.Si


SALINAN PUTUSAN DEWAN KEHORMATAN PENYELENGGARA PEMILU Diunduh dari laman :

Recommend Documents