RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA Nomor 31/PUU-XI/2013 Tentang Pemberhentian Oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu I.
PEMOHON Ramdansyah, S.S,, S.Sos, S.H, M.KM.
II. OBJEK PERMOHONAN Pengujian Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 100 ayat (4), Pasal 101 ayat (1), Pasal 112 ayat (9), ayat (10), ayat (12) dan ayat (13), Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI Pemohon menjelaskan, bahwa ketentuan yang mengatur kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji adalah: 1. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. 2. Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi “menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945”. 3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon. IV. KEDUDUKAN PEMOHON (LEGAL STANDING) Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia, yang sebelumnya bekerja sebagai Ketua dan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) DKI Jakarta yang menangani bidang Hukum dan Penanganan Pelanggaran, dan merasa dirugikan hak-hak konstitusionalnya dengan berlakunya Undang-Undang a quo.
Kerugian konstitusional yang dimaksud adalah pemohon kehilangan hak konstitusional untuk menjadi penyelenggara Pemilu dan pejabat publik lainnya. V. NORMA-NORMA YANG DIAJUKAN UNTUK DIUJI A. NORMA MATERIIL 1. Pasal 28 ayat (3) UU Nomor 15 Tahun 2011 Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian 2. Pasal 28 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP 3. Pasal 100 ayat (4) UU Nomor 15 Tahun 2011 Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian 4. Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2011 Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP 5. Pasal 112 ayat (9) UU Nomor 15 Tahun 2011 DKPP menetapkan putusan setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksi-saksi, serta memperhatikan bukti-bukti 6. Pasal 112 ayat (10) UU Nomor 15 Tahun 2011 Putusan DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP 7. Pasal 112 ayat (12) UU Nomor 15 Tahun 2011 Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat
8. Pasal 112 ayat (13) UU Nomor 15 Tahun 2011 KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan putusan DKPP 9. Pasal 113 ayat (2) UU Nomor 15 Tahun 2011 Pengambilan putusan terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Pleno DKPP B. NORMA UUD 1945 Norma yang dijadikan sebagai penguji, yaitu : Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Negara Indonesia adalah Negara Hukum Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia,jujur, dan adil setiap lima tahun sekali Pasal 22E ayat (5) UUD 1945 Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri VI. Alasan-alasan Pemohon Undang-Undang a quo Bertentangan Dengan UUD 1945: 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sudah jelas dan tegas menempatkan DKPP sebagai lembaga pembinaan eksternal terhadap jajaran penyelenggara pemilu. Lembaga pembinaan eksternal tidak seharusnya diberikan kewenangan untuk memutus dengan Putusan yang bersifat final sehingga menegasikan kewenangan pembinaan dan supervisi yang dimiliki oleh Bawaslu dan KPU sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011; 2. dalam proses pembinaan dan supervisi terdapat ketidakpastian hukum terkait lembaga mana yang berwenang untuk menjatuhkan Keputusan bersifat final terkait pemberhentian Bawaslu dan KPU serta jajarannya. Tentu saja kondisi ketidakpastian hukum ini sudah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945; 3. Bahwa disebabkan Putusan bersifat final dan mengikat dari sanksi yang dijatuhkan lembaga pemegang kekuasaan kehakiman, seharusnya
4.
5.
6.
7.
DKPP tidak membuat Putusan melainkan Rekomendasi. Sehingga norma di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang menyatakan DKPP menetapkan Putusan merupakan norma yang bertentangan dengan pengaturan tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 UUD 1945; Bahwa keputusan dari sebuah komisi etik seperti DKPP seharusnya tidaklah bersifat final dikarenakan memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Bawaslu dan KPU untuk mengeluarkan Keputusan yang bersifat Final; dengan tidak ditempatkannya Putusan DKPP bersifat rekomendasi atau memerlukan persetujuan lebih lanjut dari Bawaslu dan KPU, sudah menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses pemberhentian dan telah bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) juncto Pasal 28D ayat (1) UUD 1945; keputusan DKPP yang bersifat final dan mengikat menyebabkan pemohon tidak dapat mengajukan upaya hukum yang dapat dilakukan terhadap putusan DKPP. Pemohon hanya dapat melakukan upaya hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan registrasi Nomor 23/G/2013/PTUN Jakarta tanggal 13 Februari 2013 atas Putusan Bawaslu Nomor 712/KEP Tahun 2012 tertanggal 16 November 2012 tentang Pemberhentian Ramdansyah ; Putusan DKPP yang melampaui kewenangan (Ultra Petita) bukan dikarenakan permasalahan penerapan norma, melainkan dikarenakan norma Pasal 112 ayat (12) yang menyatakan Putusan DKPP bersifat Final. Sifat Putusan yang bersifat Final tersebut sudah menciptakan kondisi tidak adanya mekanisme saling kontrol (Check and Balances) antara DKPP dengan KPU dan Bawaslu.
VII. PETITUM 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 2. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud ayat (1)… ” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…”; sehingga Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi “Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai
3.
4.
5.
anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”. Menyatakan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “…pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP” bertentangan dengan UUD1945 sepanjang tidak dimaknai “…pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu”; sehingga Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi “Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembelaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu”. Menyatakan Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…; sehingga Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi “Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), anggota yang bersangkutan diberhentikan sementara sebagai anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri sampai dengan diterbitkannya keputusan pemberhentian”. Menyatakan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “…pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “…pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu”; sehingga Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi “Tata cara pengaduan, pembelaan, dan pengambilan putusan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu”. 6. Menyatakan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “DKPP menetapkan Putusan…” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “DKPP menetapkan Rekomendasi…”; sehingga Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi “DKPP menetapkan rekomendasi setelah melakukan penelitian dan/atau verifikasi terhadap pengaduan tersebut, mendengarkan pembelaan dan keterangan saksisaksi, serta memperhatikan bukti-bukti”. 7. Menyatakan Pasal 112 ayat (10) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “Putusan DKPP …” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Rekomendasi DKPP…”; sehingga Pasal 112 ayat (10) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi “Rekomendasi DKPP berupa sanksi atau rehabilitasi diambil dalam rapat pleno DKPP”. 8. Menyatakan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Rekomendasi bersifat Mengikat”; sehingga Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sehingga menjadi “Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat mengikat”. 9. Menyatakan Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “… wajib melaksanakan putusan DKPP” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “…wajib melaksanakan rekomendasi DKPP”; sehingga Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi “KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, PPL dan PPLN wajib melaksanakan Rekomendasi DKPP”. 10. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “Pengambilan putusan…” bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pengambilan rekomendasi…”;
11.
12.
13.
14.
15.
16.
Sehingga Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjadi “Pengambilan rekomendasi terhadap pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rapat Pleno DKPP”. Menyatakan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud ayat (1)… ” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal rapat pleno KPU memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1)…”. Menyatakan Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “…pengambilan putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh DKPP diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “…pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu”. Menyatakan Pasal 100 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “Dalam hal rapat pleno DKPP memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Dalam hal rapat pleno Bawaslu memutuskan pemberhentian anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)…”. Menyatakan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “…pengambilan putusan oleh DKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan DKPP” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “…pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama antara DKPP, KPU, dan Bawaslu”. Menyatakan Pasal 112 ayat (9) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “DKPP menetapkan Putusan…” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “DKPP menetapkan Rekomendasi…”. Menyatakan Pasal 112 ayat (10) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “Putusan DKPP …” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rekomendasi DKPP…”.
17. Menyatakan Pasal 112 ayat (12) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) bersifat final dan mengikat” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Rekomendasi bersifat Mengikat”. 18. Menyatakan Pasal 112 ayat (13) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “… wajib melaksanakan putusan DKPP” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “…wajib melaksanakan rekomendasi DKPP”. 19. Menyatakan Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu sepanjang frasa “Pengambilan putusan…” tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengambilan rekomendasi…”. 20. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan yang baik (ex aequo et bono).
