Saksi #9: Budi Santoso dan Saksi#10: Muljo Adji Abdoel Gonie

Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi #9: Budi Santoso dan Saksi#10: Muljo Adji Abdoel Gonie

Hakim Ketua

: Skors dicabut sidang di buka kembali (Palu diketuk). Saksi berikut.

PU

: Saksi Muljo Adji Abdoel Gonie dan saksi Budi Santoso.

Hakim Ketua

: Saudara saksi berdua, saudara di sumpah menurut agama yang saudara anut, berarti saudara harus memberikan keterangan yang benar sesuai dengan apa yang saudara lihat, saudara ketahui, saudara alami dan saudara dengar langsung. Jangan memberikan keterangan yang bersifat analisis dan juga pendapat. Saudara Budi Santoso, saudara menjabat sebagai sekretaris perusahaan.

Saksi (BS)

: Iya Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Sejak kapan?

Sakai (BS)

: Agustusan.

Hakim Ketua

: Tahun?

Saksi (BS)

: 2001.

Hakim Ketua

: Agustus 2001 sampai dengan?

Saksi (BS)

: 2002 Juni.

Hakim Ketua

: 2002.

Saksi (BS)

: 2002.

Hakim Ketua

: Betul. Berkaitan dengan masalah CIS RISI ini apa yang saudara ketahui.

Saksi (BS)

: Saya tidak begitu banyak tahu dalam masalah RISI ini.

Hakim Ketua

: Tidak begitu banyak tahu, maksudnya apa? Yang saudara ketahui apa?

Saksi (BS)

: Ya karena pada saat itu, mungkin dalam sidang-sidang Direksi tidak harus semua Direksi hadir Pak.

Hakim Ketua

: Yang saudara hadir dalam rapat-rapat Direksi berapa kali?

Saksi (BS)

: Saya tidak ingat betul.

Hakim Ketua

: Tidak ingat betul.. (dipotong oleh saksi BS)

MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (BS)

: Tapi rapatnya yang selalu saya ikuti itu selalu hari Selasa, gitu. Dan itu bukan rapat terbatas, biasanya rapat yang sifatnya agak besar..karena ada bi..bi..yang lain.

Hakim Ketua

: Kemudian rapat-rapat yang saudara ikuti sebagai sekertaris perusahaan, adakah dalam rapat tersebut di bahas masalah CIS RISI ini secara khusus?

Saksi (BS)

: Saya tidak pernah ikut mendengar yang itu.

Hakim Ketua

: Tidak pernah ikut mendengar yang itu.

Saksi (BS)

: Iya.

Hakim Ketua

: Kemudian sebagai sekretaris perusahaan, misalnya ada rapat-rapat Direksi, sebagai sekretaris saudara tidakkah saudara mendapatkan berita acara rapat atau acara rapat tersebut?

Saksi (BS)

: Kalau yang saya ikuti pasti saya menjadi Notulisnya.. (dipotong oleh Hakim).

Hakim Ketua

: Jadi kalau saudara tidak ikut, saudara tidak menyuruh bawahan saudara? Tidak ada?

Saksi (BS)

: Saya sering tidak dilibatkan dalam hal ini, mungkin rapat itu terbatas sifatnya teknis sehingga saya tidak ikut.

Hakim Ketua

: Tidak ikut. Mengenai CIS RISI ini sama sekali saudara tidak tahu apaapa?

Saksi (BS)

: Enggak tahu.

Hakim Ketua

: Saudara berikutnya coba ini, saudara Muljo Adji Abdoel Gonie. Saudara sedari kapan saudara ditugas karyakan ke PT. Icon?

Saksi (MA)

: Saya ditugaskan ke PT. Icon Plus tahun 2009 bulan Febuari.

Hakim Ketua

: Sebelumnya apa?

Saksi (MA)

: Sebelumnya saya GM PLN P3JB Jawa-Bali, sebelum itu sekretaris perusahaan.

Hakim Ketua

: Pada tahun 2001?

Saksi (MA)

: Yang pertama, saya sebelumnya ditunjuk sebagai pelaksana harian (PHs.) sekretaris perusahaan itu tanggal 28 Juni tahun 2002, kemudian diangkat divinitif sebagai sekretaris perusahaan sejak tanggal 14 April 2003.

Hakim Ketua

: Ketika CIS RISI ini saudara menjabat sebagai apa? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (MA)

: Saya tahu pembahasan mengenai CIS RISI pada rapat Direksi waktu itu dibahas sekali, dimana dibahas pada waktu itu akhirnya menugaskan kami untuk melakukan atau menunjuk

Hakim Ketua

: Itu kapan..kapan?

Saksi (BS)

: Itu tahun 2002, sorry 2003, September 2003.

Hakim Ketua

: CIS RISI kan sudah jalan belum?

Saksi (MA)

: Saya nggak tahu persis, karena ini masalahnya pembahasan untuk mengenai CIS RISI yang harus di dukung dengan kajian hukumnya. Saya tidak tahu persis teknis, karena saya.. (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua

: Coba..coba.. ceritanya bagaimana itu? Hubungan dengan kajian hukumnya itu gimana?

Saksi (MA)

: Waktu itu diperintahkan.. (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua

: Tahun 2003 ini ya?

Saksi (MA)

: Iya, diperintahkan kepada SEKPER untuk melakukan.. (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua

: Yang menyuruh saudara, yang memerintah saudara?

Saksi (MA)

: Dalam rapat Direksi itu, jadi.. (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua

: Apa rapat Direksi yang memerintahkan SEKPER?

Saksi (MA)

: Seingat saya Pak Hakim, waktu itu Pak Eddie menanyakan, “ini kok enggak selesai-selesai. Kira-kira begitu Pak.

Hakim Ketua

: Baik. Sekarang saya tanya apanya yang tidak selesai-selesai?

Saksi (MA)

: CIS RISI, pelaksanaannya. Kemudian, Oh ya Pak Aritonang pada waktu itu menjelaskan kita masih melakukan kajian tekhnis dan perlu kajian hukum, kira-kira begitu.

Hakim Ketua

: Ini tahun 2003 ya?

Saksi (MA)

: Iya waktu saya mengikuti rapat Direksi itu kemudian saya karena, legal itu pada waktu itu dibawah SEKPER. Waktu itu saya menangani masalah semuanya Pak. Masalah divisi umum, masalah kesekretariatan danlain sebagainya termasuk hukum, maka saya minta kepada Manager hukum pada waktu itu untuk melaksanakan perintah ini. Maka ditindak lanjuti oleh Manager Hukum pada waktu itu saudara Rex.

Hakim Ketua

: Ini apa yang ditindak lanjuti apa? Analisis hukumnya kemana? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (MA)

: Nah setelah itu Pak Rex melakukan pembahasan dengan teman-teman dari Direktorat yang membawahi IT, kemudian datang kepada saya “Pak kita harus mengirim surat, meminta kepada Lawyer Office yang dalam ini diusulkan oleh Manager Hukum yang itu Remmy & Darus untuk memberikan kajian hukum”.

Hakim Ketua

: Kajian hukum terhadap apa?

Saksi (MA)

: Terhadap penunjukkan langsung untuk pelaksanaan CIS RISI ini.

Hakim Ketua

: Dimintakan kajian hukum, apa boleh tidak secara hukum CIS RISI ini dilakukan secara penunjukan langsung itu?

Saksi (MA)

: Iya.

Hakim Ketua

: Lalu bagaimana?

Saksi (MA)

: Kemudian tanggal 17 September, kalau tidak salah tanggalnya itu, tahun 2003, saya kirim surat dengan lampiran berkas-berkas yang sudah disiapkan oleh Manajer Hukum, kemudian tanggal 20.. (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua

: Itu apa saja yang di.,. surat-surat yang dilampirkan?

Saksi (MA)

: Hanya sekali waktu itu sudah kami laporkan.

Hakim Ketua

: Apa ada juga rapat-rapat tanpa persetujuan dari Direksi ?

Saksi (MA)

: Maaf Pak, sebentar Pak. Dalam surat yang saya tandatangani, ini yang dibuat oleh Manajer Hukum, itu disampaikan dokumen macam-macam, antara lain, disini disampaikan dokumen pendukung yaitu, mencegah losses dan menjaga devenue protection versi CIS RISI. Kalau Bapak Hakim menanyakan mengenai berkas notulen-notulen, saya kira disini tidak ada.

Hakim Ketua

: Tidak ada. Hanya laporan-laporan evaluasi. Dan kenapa untuk menentukan apakah ini boleh penunjukkan langsung atau tidak? Dan kenapa mesti minta kajian kepada institusi-institusi lain yang ini Lawyer ya?

Saksi (MA)

: Ini perintah Direksi.

Hakim Ketua

: Perintah Direksi.

Saksi (MA)

: Saya hanya.. (dipotong oleh Hakim)

Hakim Ketua

: Apa memang biasa seperti itu ?


Saksi (MA)

: Ya pada dasarnya, Direksi berhak menentukan apapun untuk perusahaan, dan karena waktu itu perintahnya mengenai masalah legal. Legal di bawah SEKPER, maka saya melaksanakan perintah itu.

Hakim Ketua

: Enggak maksud saya, apakah biasa PLN juga melakukan hal-hal seperti itu, minta kepada konsultan, konsultasi bidang legal di luar PLN itu?

Saksi (MA)

: Saya tidak tahu persis itu.

Hakim Ketua

: Tidak tahu persis.

Saksi (MA)

: Karena saya baru masuk waktu itu.

Hakim Ketua

: Terus bagaimana? Setelah itu bagaimana?

Saksi (MA)

: Ya setelah itu, ada jawaban atau hasil dari kajian Lawyer Office tersebut, langsung kami kirim kepada Direktur terkait, dengan tembusan seluruh Direksi. Nah setelah itu kami tidak tahu lagi.

Hakim Ketua

: Kemudian mengenai rapat-rapat Direksi saudara tahu enggak? Yang berkaitan khusus membahas masalah CIS RISI ini.

Saksi (MA)

: Yang saya tahu itu.

Hakim Ketua

: Itu doing? Yang lain enggak?

Saksi (MA)

: Yang lain atau itu mengenai strategi IT, waktu itu ada teman-teman yang memberikan laporan mengenai penyusunan ITMP atau ITSP, maaf, yaitu Information Technology Strategic, yaitu ITMP, Planning, Strategic Planning.

Hakim Ketua

: Ini saudara sebutkan dalam berita acara pemeriksaan saudara Nomor 8 ya?

Saksi (MA)

: Iya.

Hakim Ketua

: Ini ada beberapa rapat Direksi yang dipimpin oleh saudara terdakwa selaku Dirut PT.PLN, dimana salah satunya membahas itu masalah IRP dan CIS.

Saksi (MA)

: Iya itu CIS secara umum.

Hakim Ketua

: Secara umum ya? Jadi yang membahas khusus masalah ini (dipotong oleh saksi MA)

Saksi (MA)

: Itu tadi yang saya sampaikan.

Hakim Ketua

: Cuman itu saja yang saudara tahu?

Saksi (MA)

: Iya yang saya tahu itu. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Hakim Anggota : Ada saudara pernah diperiksa ini ya, ada pertanyaan nomor 11. Diperlihatkan kepada saudara, apakah saudara mengetahui surat dari Direktur Utama waktu itu terdakwa Nomor 3163/070/SEKPER/2001 tanggal 23 November 2001 kepada GM Margo Santoso, betul? Saudara mengetahui isi surat itu? Saksi (MA)

: Itu sebelum masa saya, jadi bukan saya.

Hakim Anggota : Oh bukan saudara? Saksi (MA)

: Bukan.

Hakim Anggota : Tetapi (dipotong oleh saksi MA) Saksi (MA)

: SEKPER sebelum saya.

Hakim Ketua

: Sebelum saudara, siapa SEKPERnya?

Saksi (MA)

: Pak Budi Santoso

Hakim Ketua

: Bagaimana itu?

Hakim

: Ya, bagaimana itu?

Saksi (MA)

: Saya juga tidak tahu pak.

Hakim Ketua

: Kenapa?

Saksi (MA)

: Loh, betul pak. Jadi, sebetulnya kalau secara TLSK, nomor itu sebetulnya tidak boleh atas nama SEKPER pak. Harus ada SK.

Hakim

: Harusnya? (dipotong oleh Saksi MA)

Saksi (MA)

: Saya justru diperlihatkan oleh penyidik. Waktu saya ditanya-tanya, saya juga kaget kok ada surat seperti itu, bernomor SEKPER. Sementara yang tanda tangan, bapak Eddie. Jadi, saya juga kaget ada nomor yang bergaris miring SEKPER.

Hakim

: Ya logikanya kalau SEKPER kan berarti di bawah bidang saudara? Di bawah saudara kan?

Saksi (MA)

: Betul. Harusnya juga yang tanda tangan saya.

Hakim

: Ya. Harusnya kan saudara yang tanda tangani ya.

Saksi (MA)

: Ya, kalau ikut tata laksana surat.. (dipotong oleh Hakim)

Hakim

: Ya, kembali kepada ini dulu. Tapi saudara di sini mengatakan, setelah saya baca surat tersebut, jadi saudara mengatakan bahwa, itu adalah pemberitahuan dari terdakwa kepada GM, yang menyampaikan bahwa MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

pada dasarnya Dekom dapat menerima dan mendukung rencana RollOut CIS RISI. Saksi (MA)

: Ya, jadi waktu itu penyidik menanyakan, “kalau anda melihat surat ini, kira-kira maksudnya apa?”, begitu pertanyaannya.

Hakim

: Oh, itu pendapat saudara, ya?

Saksi (BS)

: Ya, jadi beliau menanyakan, saya kan bilang “enggak tahu, karena ini dibuat zaman SEKPER sebelum saya”. “Coba anda baca, kira-kira pendapat saudara kalau ada surat ini seperti apa?”

Hakim

: Oh ya, nantilah kita bisa menanyakan kepada ahli

Saksi (BS)

: Ya.

Hakim

: Pindah kepada..

Saksi (MA)

: Iya pak.

Hakim

: Saudara sebagai SEKPER 2001 sampai dengan 2002, pernah tidak ada dokumentasi rapat-rapat, notulen rapat maksudnya, yang menyatakan bahwa, ada penunjukan PT. Netway Utama sebagai pelaksana CIS RISI?

Saksi (BS)

: Saya selalu tidak ikut.

Hakim

: Tidak ikut?

Saksi (BS)

: Ya.

Hakim

: Tidak ada notulen rapat?

Saksi (BS)

: Tidak ada yang lewat saya.

Hakim

: Baik. Selama saudara menjabat sebagai SEKPER, apakah ada keputusan RUPS yang menyebutkan bahwa RUPS menyetujui PT. Netway? Ada tidak yang saudara tahu?

Saksi (BS)

: Saya ke SEKPER tidak pak. Ini kalau saya boleh cerita sedikit pak.

Hakim

: Ya.

Saksi (BS)

: Jadi waktu saya SEKPER itu, posisi organisasi memang agak.. tidak.. belum normal. Karena SEKPER yang harusnya ada unsur legal, unsur humas, itu masih punya VP-VP pak. Jadi yang urusan RUPS itu pasti VP hukum.

Hakim

: Yang jelas saudara tidak pernah.. (dipotong oleh Saksi BS)

Saksi (BS)

: Tidak ikut. Saya tidak pernah ikut RUPS. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Hakim Ketua

: Silahkan Penuntut Umum.

PU

: Terima kasih. Saudara saksi Muljo, ya. Bapak, saya minta penjelasan lebih lanjut dari keterangan bapak. Waktu ada rapat, saudara diperintahkan untuk membuat kajian hukum itu.

Saksi (MA)

: Ya.

PU

: Permintaannya, apakah hanya diperbolehkan tidak melakukan penunjukan langsung, atau sudah langsung menyebutkan satu perusahaan tertentu?

Saksi (MA)

: Hanya, “tolong anda koordinir penunjukan.. pembuatan kajian hukum melalui lawyer office, untuk meminta pendapat, mengenai penunjukan langsung pekerjaan CIS RISI”.

PU

: Di situ dilaporkan juga proposal PT. Netway?

Saksi (MA)

: Tidak. Tidak tahu.

PU

: Tadi saudara mengatakan, Direksi yang memerintahkan saudara, bisa spesifik Direksi siapa yang langsung memerintahkan kepada saudara tersebut?

Saksi (MA)

: Ya jadi, situasi pada saat rapat Direksi itu, waktu itu, tadi saya sampaikan, pak Eddie menanyakan masalah proses itu, kemudian oleh pak Aritonang dikatakan, kita sedang melakukan kajian teknis, dan memerlukan kajian legalnya. Nah dari situ, Direksi meminta kepada SEKPER untuk melakukan kajian hukum itu. Jadi rapat Direksi.

PU

: Lanjutkan.

PU

: Tambahkan sedikit. Menambahkan sedikit. Saudara saksi Budi Santoso ya, ini menegaskan dalam BAP saudara ya.

Saksi (BS)

: Iya bapak.

PU

: Sedikit saja. BAP saksi pada tanggal 27 Oktober ya, menyebut pada nomor 8, menerangkan “tidak tahu surat nomor 2360, tanggal 11 September 2001, dan tidak pernah ada rapat Direksi, maupun keputusan Direksi tentang hal tersebut” ya?

Saksi (BS)

: Ya.

PU

: Kemudian juga BAP nomor 9 menerangkan, “surat nomor 2971 tanggal 1 November 2001, juga tidak tahu karena tidak pernah ada rapat Direksi maupun keputusan Direksi”.

Saksi (BS)

: Betul. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

PU

: Kemudian nomor 10 juga menerangkan, “surat nomor 3163 tanggal 23 November 2001, tidak tahu karena tidak pernah ada rapat Direksi dan keputusan Direksi”.

Saksi (BS)

: Ya.

PU

: Ya, cukup.

Hakim Ketua

: Saudara ya. Saudara mengatakan sebagaimana yang dibaca oleh Penuntut Umum, tidak pernah ada rapat Direksi mengenai itu.

Saksi (BS)

: Yang saya ikuti.

Hakim Ketua

: Ah, berarti saudara tidak pernah tahu. Bukan tidak pernah ada loh ya. Ya, saudara tidak pernah tahu, ada rapat Direksi perihal tersebut.

Saksi (BS)

: Karena tidak selalu ikut saya, dalam kesempatan itu.

Hakim Ketua

: Ya, beda loh antara tidak pernah ada

Saksi (BS)

: Sama tidak

Hakim Ketua

: Ada data donk. Ini yang saudara jadikan dasar. Tapi kalau ini berdasarkan apa yang saudara ikuti, berarti saudara tidak pernah tahu?

Saksi (BS)

: Tidak pernah tahu.

Hakim Ketua

: Ya.

Saksi (BS)

: Betul.

Hakim Ketua

: Cukup Penuntut Umumnya? Cukup. Silahkan saudara Penasehat Hukum.

PH (MR)

: Terima kasih Yang Mulia, atas waktunya. Saudara saksi ya, pak Budi, ya. Pak Budi dalam BAP ini menerangkan bahwa, tugasnya itu adalah.. sebentar.. pertanyaan saya, tugas bapak selaku SEKPER, antara lain apa pak? Yang penting aja pak.

Saksi (BS)

: Ya. Jadi sebetulnya kami, Sekretariat Direksi pak. Tetapi, suasana organisasi waktu itu, peran itu tidak seluruhnya pada kami. Misalnya peran hukum, itu ada VP Hukum. Sehingga di dalam event hukum perusahaan, malah saya juga tidak ikut. Kemudian kehumasan, sebetulnya ada peran itu SEKPER, tapi karena ada VP Humas. Sehingga kami sebetulnya hanya sidang-sidang Direksi yang Selasa, atau kalau ada event-event Direksi dengan hubungan antar lembaga. Gitu Pak.

PH (MR)

: Apakah di dalam tugas-tugas saudara saksi ya, antara lain adalah mendokumentasikan rapat-rapat, atau notulen rapat Direksi? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (BS)

: Betul. Yang saya ikuti.

PH (MR)

: Yang saudara ikuti ya.

Saksi (BS)

: Yang saya ikuti.

PH (MR)

: Kemudian juga mendokumentasikan seluruh surat keputusan Direksi?

Saksi (BS)

: Tidak seluruh.

PH (MR)

: Tidak seluruh.

Saksi (BS)

: Karena sebetulnya kan ada direktorat-direktorat lain yang punya sekretaris yang mendokumentir. Jadi biasanya kami hanya memfasilitasi dalam sidang Direksi, untuk menjadi notulen. Kemudian biasanya tindak lanjut ke direktorat masing-masing.

PH (MR)

: Oke. Dalam kaitannya dengan mendokumentasikan keputusan Direksi ini, biasanya pak ya, keputusan Direksi itu siapa yang tanda tangan?

Saksi (BS)

: Kalau sifatnya korporat, Dirut pak. Kalau operasional departemen, ya Direktur masing-masing.

PH (MR)

: Kalau namanya keputusan pak ya, formatnya seperti apa pak, kalau di PLN itu?

Saksi (BS)

: Wah, saya tidak ingat betul ya, ada format yang sudah di atur di TLSK pak.

PH (MR)

: Oh sudah baku ya?

Saksi (BS)

: Sudah baku.

PH (MR)

: Jadi keputusan Direksi itu, sudah baku ya?

Saksi (BS)

: Baku pak. Nomor-nomornya itu baku, di atur di tata laksana surat.

PH (MR)

: Apakah di dalam.. misalnya gini.. kalau dikatakan tadi sudah baku ya, apakah keputusan itu selalu ada titelnya, atau judulnya keputusan Direksi gitu?

Saksi (BS)

: Keputusan Direksi pak.

PH (MR)

: Dimana? Di bagian mana?

Saksi (BS)

: Di atas pak. Misalnya “PT. PLN (Persero). Keputusan Direksi. Direksi PT. PLN (Persero) memutuskan”, kan gitu. Selalu ada kop di atasnya, gitu pak.

PH (MR)

: Tegas itu pak ya? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (BS)

: Tegas.

PH (MR)

: Selalu ada?

Saksi (BS)

: Selalu ada.

PH (MR)

: Pertanyaan yang sama, saya tujukan kepada pak Muljo, ya. Soal format putusan, bagaimana pak? Apakah sama dengan tadi?

Saksi (MA)

: Ya, jadi ada pedomannya pak. Namanya TLSK, tata laksana surat dan kearsipan. Jadi, keputusan bentuknya seperti ini. Kalimatnya seperti ini. Menimbang, mengingat, dan sebagainya, itu ada.

PH (MR)

: Itu yang namanya keputusan ya?

Saksi (MA)

: Iya.

PH (MR)

: Saya beralih ke pak Muljo ya. Pak Muljo tadi, sebut-sebut nama pak Aritonang ya. Dalam kaitan apa pak Aritonang ini yang tadi bapak kait-kaitkan?

Saksi (MA)

: Ya dia membawahi.. waktu organisasi setelah saya masuk, itu ada restrukturisasi, membawahi deputi, direktur teknologi informasi waktu itu.

PH (MR)

: Nah, tadi yang berkaitan dengan keterangan bapak ya, pak Eddie kan menanyakan, “kok belum selesai-selesai?” Begitu ya?

Saksi (MA)

: Ya.

PH (MR)

: Itu soal apa pak? Soal CIS RISI ya?

Saksi (MA)

: Iya.

PH (MR)

: Soal CIS RISI ya.

Saksi (MA)

: Yang saya ingat seperti itu.

PH (MR)

: Terus kemudian di jawab oleh pak Aritonang, “sedang dilakukan kajian teknis dan hukum”, ya?

Saksi (MA)

: Iya.

PH (MR)

: Itu memang kewenangan dari pak Aritonang ya?

Saksi (MA)

: Saya tidak tahu. Situasi waktu itu saya tidak tahu.

PH (MR)

: Kemudian dari kajian hukum yang dilakukan oleh Remy & Darus ini, kan juga bapak tembuskan ke pak Aritonang ya?

Saksi (MA)

: Kepadanya, pak Aritonang. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

PH (MR)

: Kepada pak Aritonang.

Saksi (MA)

: Ya.

PH (MR)

: Dalam kapasitas apa pak, pak Aritonang ini?

Saksi (MA)

: Direktur.

PH (MR)

: Direktur?

Saksi (MA)

: Direktur Niaga.

PH (MR)

: Oh, Direktur Niaga. Apakah memang Direktur Niaga ini, membawahi proyek CIS RISI ya?

Saksi (MA)

: Waktu itu, pembahasan masalah IT itu, deputi Direktur IT, dibawah beliau.

PH (MR)

: Oh, dibawah pak Aritonang ini ya.

Saksi (MA)

: Iya.

PH (MR)

: Kemudian ya, masih pak Muljo ya. Pertimbangannya apa pak, ini memilih kantor pak Remy & Darus ini, apa pertimbangannya?

Saksi (MA)

: Jadi waktu itu, sebelum saya jadi SEKPER, kompetensi saya, itu murni di technical operation system, jadi saya tidak paham betul mengenai hukum. Begitu saya jadi SEKPER, di situ tercatat juga membawahi hukum, maka saya rely on, saya percaya penuh kepada manajer hukum, yang memang selama ini tugasnya seperti itu, jadi “tolong laksanakan perintah Direksi ini, laksanakan sesuai prosedur”, dan laporan yang diberikan mereka kepada saya, seperti itu.

PH (MR)

: Tidak, pertanyaan saya belum di jawab ya. Apa pertimbangan bahwa kantor Remy & Darus yang dipilih?

Saksi (MA)

: Saya tidak tahu. Itu manajer hukum.

PH (MR)

: Bapak tidak tanya ya, kepada manajer hukum? Ini kan saudara katakan di sini ya, terangkan ya, “ditunjuknya kantor hukum Remy & Darus, karena atas pertimbangan dari manajer hukum PT. PLN Pusat saat itu, yaitu saudara Rex Panambunan”. Saudara tanya tidak?

Saksi (MA)

: Waktu itu tidak. Saya percaya penuh dengan saudara Rex.

PH (MR)

: Oke. Kemudian pak ya, kepada pak Budi ya. Pak Budi pernah melihat tidak pak, surat Dirut PLN No. 3163/070/Dirut/2001 tanggal 23 November 2001?

Saksi (BS)

: Iya. Di sini pak. Di kantor KPK pak. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

PH (MR)

: Oh di kantor KPK.

Saksi (BS)

: Melihatnya di situ.

PH (MR)

: Sebelumnya saudara tidak pernah lihat?

Saksi (BS)

: Tidak pernah melihat.

PH (MR)

: Pada waktu rapat di..kepada pak Muljo ya. Pada waktu rapat di Direksi, ada tidak pak, didiskusikan tentang surat Dirut nomor yang tadi saya katakan, tanggal 23 November 2001?

Saksi (MA)

: Tidak.

PH (MR)

: Tidak disebut ya?

Saksi (MA)

: Seingat saya tidak pernah disinggung.

PH (MR)

: Nah kemudian, berkaitan dengan surat ini pak ya, apakah pada waktu.. ini kan di sini diterangkan dalam surat kepada.. ini ada surat permintaan untuk meminta legal opinion ini, ini ada lampirannya adalah satu sampai dua belas ya?

Saksi (MA)

: Ya.

PH (MR)

: Satu sampai dua belas. Surat nomor yang tadi saya katakan, 3163 itu, dijadikan lampiran tidak pak? Seingat bapak? Di sini kan disebutkan, dilampirkan dokumen pendukung, antara lain, satu sampai dua belas. Nah pertanyaan saya.. (dipotong oleh saksi MA)

Saksi (MA)

: Tidak tahu. Saya tidak tahu. Saya tidak ingat persis. Saya tidak cek sampai ke situ. Surat ini bentuknya, isinya seperti apa.

PH (MR)

: Oke kalau begitu pertanyaan selanjutnya adalah, selain dari lampiran ini, yang disebutkan dalam BAP saudara ini, saudara saksi mengecek lagi tidak, apakah ada surat-surat yang di buat oleh Direktur Utama, oleh pak Eddie, yang dilampirkan dalam dokumen ini? Dokumen pendukung ini?

Saksi (MA)

: Tidak.

PH (MR)

: Maksudnya tidak apa pak?

Saksi (MA)

: Jadi saya serahkan itu sepenuhnya kepada manajer hukum, dan setelah saya tanya, sudah sesuai dengan prosedur, dan yang dibutuhkan oleh Remy & Darus untuk melakukan kajian itu, maka saya minta dikonsepkan surat untuk dikirim ke Remy & Darus.

PH (MR)

: Jadi bapak tidak mengecek?


Saksi (MA)

: Ya, tidak. Jadi full, tadi saya katakan, saya percayakan ke manajer hukum.

PH (MR)

: Kemudian pertanyaan saya ya, masih ke pak Budi ya. Saudara dalam keterangan di hadapan penyidik ya, pada no. 6, ini saudara katakan, “dapat saya sampaikan bahwa kajian hukum dari Remy & Darus tersebut, merupakan persyaratan persetujuan untuk diajukan kepada Dewan Komisaris”.

Saksi (BS)

: Ya, itu di rapat Direksi pak. Disampaikan pada waktu itu. Jadi intinya, nanti dari kajian hukum ini, dan kajian teknis ini, akan dijadikan bahan untuk minta persetujuan kepada Dewan Komisaris.

PH (MR)

: Siapa yang menyampaikan adanya pernyataan bahwa, kajian hukum itu merupakan persyaratan persetujuan?

Saksi (BS)

: Saya tidak tahu.

PH (MR)

: Tidak, ini kesimpulan bapak atau.. (dipotong oleh Saksi BS)

Saksi (BS)

: Ya, jadi suasana rapat Direksi pada waktu itu.

PH (MR)

: Disimpulkan seperti ini?

Saksi (BS)

: Ya, jadi perlu kajian teknis dan kajian hukum, yang menjadi tugas kami adalah kajian hukum, dan itu nanti akan dijadikan bahan untuk minta persetujuan Dewan Komisaris. Itu yang saya tangkap di rapat Direksi pada waktu itu.

PH (MR)

: Kepada pak Budi ya. Pak Budi, apakah mengetahui adanya kontrakkontrak, yang istilahnya adalah kontrak kecil ya, antara Disjaya dengan PT. Netway ya, yang berkaitan dengan SIMPEL RISI? Itu ada kurang lebih enam kontrak, dibuat tahun.. kurang lebih tahun 2001 sampai tahun 2003.

Saksi (BS)

: Makanya saya tidak pernah tahu pak. Saya Agustus, kemudian ada surat itu kan 3 bulan, makanya kami tidak tahu.

PH (MR)

: Kepada pak Muljo?

Saksi (MA)

: Tidak tahu.

PH (MR)

: Pada waktu rapat Direksi itu tidak dibahas ya, soal SIMPEL RISI ini?

Saksi (MA)

: Tidak, yang terkait dengan.. di situ rapat Direksi, jadi tidak terkait dengan apa yang terjadi di Distribusi. Jadi saya tidak tahu sama sekali, proses yang terjadi di sisi Distribusi Jaya Tangerang.


PH (MR)

: Waktu rapat Direksi yang bapak hadiri itu, ada tidak dari Disjaya yang hadir?

Saksi (MA)

: Kalau tidak salah, di dahului dengan presentasi dari pak Margo.

PH (MR)

: Didahului dengan presentasi itu ya.

Saksi (MA)

: Ya. Ada presentasi.

PH (MR)

: Dari Netway hadir tidak pak?

Saksi (MA)

: Saya tidak kenal dengan orang Netway, jadi saya tidak tahu.

PH (MR)

: Pada waktu itu, presentasinya membahas.. apakah membahas proposal dari Netway?

Saksi (MA)

: Tidak. Hanya masalah tadi yang disampaikan, perlunya technical analysis, dan kajian hukum. Itu yang saya tahu.

PH (MR)

: Sementara cukup Yang Mulia. Masih mungkin dari..

PH (MI)

: Terima kasih Yang Mulia. Saya teruskan. Kepada kedua saksi ya, saya mau mulai dari pak Budi dulu ya. Waktu RKAP 2002 ya, itu kan pembahasannya kan pada akhir 2001 kan pak ya.

Saksi (BS)

: Iya betul.

PH (MI)

: Pertanyaan saya, apakah ketika membahas RKAP 2002 itu, pak Budi sebagai SEKPER, ikut mempersiapkan materi RKAP itu?

Saksi (BS)

: Tidak pak. Kalau saya boleh menambahkan sedikit pak. Jadi memang, kembali pak, situasi organisasi waktu itu belum sempurna betul pak. Jadi ada VP-VP yang menangani. Sehingga, memang SEKPER itu ada karena kebetulan PLN sudah menjual obligasi, sehingga PLN harus punya SEKPER, tetapi, belum melembaga secara pas betul. Mungkin setelah melalui proses ya, mulai era nya pak Muljo Adji baru mulai tertata dengan baik pak. Zaman saya belum pak. Era saya pribadi.

PH (MI)

: Oke. Jadi apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan menjelang RUPS itu?

Saksi (BS)

: Kami menjembatani, memfasilitasi supaya koordinasi dengan kantor menterinya itu terlaksana dengan baik. Tetapi, substansi isi, kami tidak ikut. Itu biasanya di kelola oleh Direktorat Keuangan.

PH (MI)

: Oke. Kalau menyangkut pencatatannya pak?

Saksi (BS)

: Tidak ikut. Karena itu ada VP hukumnya pak. Jadi betul-betul SEKPER, posisi saya pada saat itu, hanya, lebih banyak pada protokoler yang terbatas pak. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

PH (MI)

: Oke. Kemudian saya mau tahu pak ya. Saya coba lihat di surat dakwaan ini pak. Saya masih ke pak Budi saja dulu. Ketika pak Budi diperiksa, sudah diperiksa juga tidak, untuk pak Fachmi dan pak Margo Santoso, sebagai tersangka?

Saksi (BS)

: Belum pak.

PH (MI)

: Belum pernah diperiksa?

Saksi (BS)

: Belum. Saya diperiksa tanggal 27 Oktober 2010. Sekali itu.

PH (MI)

: Hanya sekali saja?

Saksi (BS)

: Sekali.

PH (MI)

: Oke. Itu hanya untuk pak Eddie sebagai tersangkanya ya?

Saksi (BS)

: Iya.

PH (MI)

: Ketika itu, ditanya juga tidak, atau diminta konfirmasi, atau tidak, bahwa pak Eddie ini pernah terima uang sebesar Rp. 2 milyar?

Saksi (BS)

: Tidak tahu pak saya. Tidak tahu pak.

PH (MI)

: Mengenai, misalnya perintah-perintah pak Eddie kepada GM Disjaya? Pernah ditanya juga soal.. (dipotong oleh Saksi BS)

Saksi (BS)

: Tidak tahu pak. Jadi kalau saya boleh agak panjang, pak Hakim mohon izin. Saya kaget itu ada surat nomor itu, nomor yang ber-SEKPER itu, kemudian saya sepulang itu telepon pak Margo. “Pak Margo, saya mohon maaf, kok ada surat dari pak Eddie ke bapak? Itu sebetulnya sebelumnya ada kegiatan apa?” Nah beliau mengatakan, “memang sebelumnya ada beberapa kali rapat, yang pak Budi tidak pernah hadir”. Jadi tidak seluruh, misalnya, tadi presentasi mungkin pak Eddie memanggil pak Margo, presentasi apa, tidak harus saya hadir pak. Jadi saya tidak tahu, sampai ada konklusi surat itu.

PH (MI)

: Mengenai hal yang lain, apa yang pak Budi ketahui, menyangkut soal RISI ini apa?

Saksi (BS)

: Saya terbatas, tidak tahu apa-apa.

PH (MI)

: Tidak tahu apa-apa.

Saksi (BS)

: Iya.

PH (MI)

: Apakah pernah tahu, bahwa pak Eddie pernah memerintahkan Gani untuk mendaftarkan Hak Cipta?

Saksi (BS)

: Oh, tidak pernah tahu. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

PH (MI)

: Tidak pernah tahu ya.

Saksi (BS)

: Tidak pernah. Dalam rapat yang saya ikuti, tidak pernah pak.

PH (MI)

: Atau pernah mendengar bahwa, dari cerita orang lain, bahwa pak Eddie memerintahkan Gani, supaya.. (dipotong oleh Saksi BS)

Saksi (BS)

: Belum pak. Mendengar baru tadi, pak Muljo Adji cerita. Di kiranya namanya Goni, bapaknya gitu pak. Pak Muljo Adji cerita, itu agak.. Tidak pernah saya.

PH (MI)

: Oke. Saya pindah ke pak Muljo ya. Saya mulai dengan soal RKAP pak Muljo Adji, ya. RKAP 2003, dan 2004, ya, ingat tidak pak Muljo Adji?

Saksi (MA)

: Ya, saya kira penjelasannya sama dengan pak Budi. Dalam penyusunan RKAP, itu semua dikoordinir oleh Direktur Keuangan. Kemudian, di PLN itu, apabila memasuki masa penyusunan RKAP, dibentuk tim RKAP pak. Jadi SEKPER tidak terlibat langsung, kecuali hal-hal yang mengenai programnya SEKPER. Yang nanti di-compile oleh tim RKAP. Jadi kebijakan, segala macam itu, ada di tim RKAP, yang di supervise oleh Direktur Keuangan.

PH (MI)

: Ketika RKAP 2003 disusun ya, apakah menyangkut CIS RISI ini, seingat pak Muljo ya, itu sudah disebut-sebut di dalam RKAP?

Saksi (MA)

: Saya tidak tahu. Karena tidak terlibat langsung ke penyusunan RKAP.

PH (MI)

: Oke. Ketika 2004?

Saksi (MA)

: Sama, kejadiannya sama. PLN selalu begitu. Ada tim khusus RKAP pak.

PH (MI)

: Artinya begini. Pak Muljo hadir tidak ketika itu? Ketika.. (dipotong oleh Saksi MA)

Saksi (MA)

: Kita hanya dibutuhkan pada saat membicarakan program yang terkait dengan kita. Jadi misalnya tahun depan, saya butuh biaya untuk membayar rekening telepon berapa, ini berapa. Itu kita dilibatkan. Tapi, isi daripada RKAP seperti apa, kita mau kemana, itu ada di Direktur Keuangan, yang dibantu oleh tim RKAP.

PH (MI)

: Tetapi, saudara saksi sendiri hadir ketika RUPS itu sedang dilaksanakan?

Saksi (MA)

: Sama seperti pak Budi penjelasannya, RUPS itu, SEKPER hanya memfasilitasi. Jadi misalkan, menentukan tanggal, saya harus ketemu dengan deputy.. waktu itu namanya deputy officer, atau stafnya, kapan ini ada, kemudian ruangannya dimana, tempatnya dimana, apa yang dibutuhkan, sampai batas itu. Tapi pembahasan di dalam RUPS sendiri, kita tidak ikut. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

PH (MI)

: Tapi hadir apa tidak ketika itu? Ingat tidak?

Saksi (MA)

: Biasanya saya hadir, tapi, keluar-masuk-keluar-masuk, karena harus menyiapkan apa-apa yang dibutuhkan mendadak saat itu. Jadi, tidak concern mengikuti isi daripada pembahasan RUPS itu sendiri. SEKPER biasanya begitu pak, di kami, di PLN waktu itu.

PH (MI)

: Rekaman, segala macam, siapa yang mempersiapkan?

Saksi (MA)

: Itu dari BUMN. Kalau sudah RUPS berjalan, itu kendalinya dipimpin oleh kantor Menneg BUMN.

PH (MI)

: Bukan. Rekaman terhadap pelaksanaan RUPS itu, yang melakukannya apakah dari BUMN juga, atau dari PLN?

Saksi (MA)

: Kita tidak melakukan rekaman itu.

PH (MI)

: Kemudian pak Muljo Adji ya, saya teruskan mengenai soal Hak Cipta, ya. Hak Cipta pernah dengar tidak, mengenai Hak Ciptanya CIS RISI ini?

Saksi (MA)

: Tidak tahu. Tidak pernah dengar.

PH (MI)

: Tidak pernah dengar ya. Tapi tadi pak Muljo katakan, sebelum jadi SEKPER itu tadi, apa jabatannya pak?

Saksi (MA)

: Saya General Manager.. Sorry, bukan General Manager, saya sebelumnya adalah Manager Region DKI Jakarta, di bawah PLN BP3B Jawa Bali.

PH (MI)

: Oke. Berhubungan dengan kegiatan CIS RISI tidak?

Saksi (MA)

: Tidak, karena kita di sisi transmisi, kalau CIS RISI itu di sisi distribusi. Jadi, tidak ada hubungan.

PH (MI)

: Oke. Ketika itu pernah mendengar atau tidak, bahwa antara bagian penagihan dengan bagian operasional di PLN Disjaya itu ada masalah menyangkut soal tagihan-tagihan itu? Pernah dengar tidak?

Saksi (MA)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Tidak pernah dengar ya.

Saksi (MA)

: Kami di sisi transmisi pak, jadi tidak begitu.. hubungannya dengan distribusi hanya di masalah penyaluran tenaga listrik, melalui travo, yang kita pasang di distribusi divisi. Sisi retail atau sisi ke pelanggan, saya tidak pernah tahu.

PH (MI)

: Oh tidak pernah tahu ya. Mengenai PT. Netway pernah tahu pak? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (MA)

: Tidak pernah. Tidak pernah tahu.

PH (MI)

: Sama sekali tidak tahu ya.

Saksi (MA)

: Ya. Tadi diceritakan pak Budi, saya pernah waktu oleh penyidik ditanya, “kenal tidak dengan saudara Gani?” Itupun saya tidak tahu. Saya kira nanya bapak saya. Bapak saya namanya Abdul Gani waktu itu. Jadi saya tidak pernah tahu PT. Netway itu.

PH (MI)

:

Saksi (MA)

: Niaga

PH (MI)

: Siapa? Direktur siapa?

Saksi (MA)

: Direktur Niaga.

PH (MI)

: Direktur Niaga ya. Itu ingat tidak apa isinya? Yang pokok?

Saksi (MA)

:

PH (MI)

: Yang saudara saksi ingat mengenai penunjukan langsung itu, apa yang dikatakan ketika itu?

Saksi (MA)

: Ada di suratnya.. itu ada di kesimpulan, ya antara lain di sini juga dikatakan, ada b,c,d,e, dua butir. Ya butir pertama ada e, saya kira di sini kesimpulan-kesimpulan yang disampaikan oleh lawyer office Remy & Darus.

PH (MI)

: Oke. Dan kemudian sesudah disampaikan itu, itu kan melalui saudara saksi ya, tanggapan Direksi terhadap legal opinion ini ketika itu apa? Ingat tidak saudara saksi?

Saksi (MA)

: Jadi begitu saya terima ini, saya minta ke manajer hukum, segera hasil ini dilaporkan atau diteruskan kepada Direksi. Setelah itu, tidak pernah ada pembahasan mengenai ini, yang melibatkan saya. Jadi saya tidak pernah di undang dalam suatu pertemuan, untuk membahas khusus hasil legal opinion.

PH (MI)

: Tetapi kalau yang berhubungan dengan perjanjian yang ditanda tangani oleh Disjaya dan Netway?

Saksi (MA)

: Tidak pernah. Saya tidak pernah ikut.

Baik. Saudara saksi ingat tidak, apa sih isi pokok dari legal opinion yang dibuat oleh Remy & Darus ketika itu, yang tadi saudara saksi katakan, disampaikan kepada Direktur..

Ya, saya kalau isi secara detailnya tidak ingat, tapi resumenya kira-kira di situ dinyatakan sebagaimana tercantum di berita acara pemeriksaan pada kami, yaitu adanya pendapat-pendapat dari Remy & Darus tentang proses penunjukan langsung.


PH (MI)

: Oh, saudara saksi tidak pernah ikut ya?

Saksi (MA)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Tidak pernah ikut ya.

Saksi (MA)

: Ya.

PH (MI)

: Tidak pernah mendapat laporan apa hasilnya?

Saksi (MA)

: Tidak.

PH (MI)

: Pembahasan lebih lanjut, sesudah adanya legal opinion ini?

Saksi (MA)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Tapi saya lihat pada BAP saudara saksi ya, kalau menyangkut bidang hubungan investor, itu disebut tugas dari Sekretaris Perusahaan itu adalah, mencatat dan mendokumentasikan keputusan RUPS, dan RUPLBS?

Saksi (MA)

: Ya jadi, tadi saya jelaskan, saya di angkat sebagai SEKPER, 14 April 2003. Di situ karena warisan dari pak Budi, tadinya tersebar tugas-tugas itu pada VP Hukum, ada VP-VP yang lain-lain, tiba-tiba organisasi yang baru, semua dimasukkan ke SEKPER. Di situ saya mencoba, mencoba membuat pembagian tugas di staf saya itu, seperti itu, tapi, memang di situ kita baru mulai membangun sistem itu. Jadi untuk yang perjalanannya, itu baru mungkin sekitar 6 bulan, atau setahun setelah itu, baru tertata.

PH (MI)

: 2003 Desember itu sudah seperti apa?

Saksi (MA)

: 2003 Desember belum full. Jadi saya waktu itu, untuk hukum saya percaya pada manajer hukum, saya menata di urusan masalah-masalah perkantoran, karena di sana banyak proses pengadaan, jadi saya harus hati-hati. Kemudian ada masalah hubungan investor, yang kami juga harus waktu itu hanya terbatas pada kewajiban-kewajiban kita, karena kita sudah IPO, jadi ada tugas-tugas yang harus kita lakukan untuk dilaporkan ke Bapepam, dan sebagainya. Kita baru sebatas itu, waktu itu.

PH (MI)

: Oke. Saya agak sedikit masih.. sebenarnya ingin.. saudara saksi misalnya dalam rapat-rapat antara Direksi, rapat bersama antara Direksi dengan Komisaris ketika itu, apakah saudara saksi ikuti?

Saksi (MA)

: Saya sering tidak ikut. Karena kita, SEKPER, baru ikut kalau diminta oleh Direksi. Dan diizinkan oleh Dekom. Karena kadang-kadang kita diminta hadir oleh Direksi, tapi oleh Dekom diminta menunggu di luar ruangan. Ya sama seperti yang di alami pak Budi. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

PH (MI)

: Meskipun itu termasuk merupakan kewenangan saudara saksi?

Saksi (MA)

: Hmm.. kalau Dekom dan Direksi, itu kewenangan ada di sekretaris Dekom. Kita tidak membuat notulen, yang membuat notulen sekretaris Dekom. Kewenangan kita hanya di rapat Direksi.

PH (MI)

: Oke. Tapi saya kembali ke pak Muljo ya. Pak saya lupa, misalnya, pernah mendengar tidak, atau pernah mengetahui bahwa pak Eddie ini, meminta kepada Gani, untuk mendaftarkan Hak Cipta?

Saksi (MA)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: CIS RISI ini?

Saksi (MA)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Tidak pernah ya.

Saksi (MA)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Pernah mengetahui bahwa, pak Eddie ini dapat uang dari Gani, sesuai dengan.. (dipotong oleh Saksi MA)

Saksi (MA)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Business Plan yang disampaikan di dalam berkas perkara ini?

Saksi (MA)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Tidak pernah mendengar itu ya?

Saksi (MA)

: Tidak pernah.

PH (MI)

: Atau misalnya pak Eddie ini mengajak secara khusus, Gani Abdul Gani untuk rapat-rapat di ruang kantornya? Pernah dengar?

Saksi (MA)

: Saya tidak tahu. Tidak pernah dengar.

PH (MI)

: Dari saya cukup.

PH (MR)

: Mau menambahkan sedikit pak. Terima kasih. Tadi saudara.. pak Budi maupun pak Muljo mengatakan, selama menjabat sebagai SEKPER, tidak ada ya, keputusan Direksi, maupun dari RUPS yang tentang memutuskan terkait penunjukan Netway ya. Nah, di BAP kan juga diterangkan seperti itu ya. Pertanyaan saya, apa memang sebelumnya ada ya, keputusan Direksi, atau keputusan RUPS tentang penunjukan salah satu perusahaan, yang kebetulan bapak tahu gitu? Kebetulan bapak catat.

Saksi (BS)

: Ya, tidak pernah ikut saya pak. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

PH (MR)

: Tidak, perusahaan lain. Bukan Netway, tapi perusahaan lain.

Saksi (BS)

: Oh tidak pernah.

PH (MR)

: Tidak pernah ya?

Saksi (BS)

: Tidak pernah pak.

PH (MR)

: Tidak pernah itu maksudnya, tidak pernah ikut, atau tidak pernah menemukan, atau gimana?

Saksi (BS)

: Yang untuk CIS RISI ini?

PH (MR)

: Bukan. Untuk sejenis lah, sejenis perusahaan lain lah gitu.

Saksi (BS)

: Oh, ada. Beberapa kesempatan itu kan, ketika rapat besar, itu para VP kan kemudian mengemukakan, tetapi tidak mengambil keputusan. Pemenang-pememang tidak di situ. Biasanya di situ hanya diputuskan “oh, ini perlu, ini mendesak”. Diputuskan itu. Kemudian setelah itu, apakah proses kelanjutannya, itu ada di direktorat masing-masing.

PH (MR)

: Nah itu, biasanya diputuskan tidak oleh Direksi?

Saksi (BS)

: Diputuskan pak.

PH (MR)

: Ada keputusannya ya?

Saksi (BS)

: Ada. Jadi misalnya, “oh ini, sekarang harus membangun apa?” Gitu kan pak. Diputuskan, dinotulenkan.

PH (MR)

: Oh gitu ya. Dan itu dituangkan dalam keputusan ya?

Saksi (BS)

: Notulen. Saya hanya sampai notulen.

PH (MR)

: Nah, keputusannya gimana?

Saksi (BS)

: Direktorat yang membuat.

PH (MR)

: Oh, direktorat yang membuat.

Saksi (BS)

: Iya, saya hanya sampai notulen, yang harus dibaca dulu oleh Direksi lain, setuju setuju setuju, itu baru kami delivery.

PH (MR)

: Oke. Pak Muljo gimana?

Saksi (MA)

: Sama pak.

PH (MR)

: Sama.

Saksi (MA)

: Kira-kira sama. Jadi, tugas SEKPER itu, karena dalam rapat Direksi itu kan membahas tidak hanya satu masalah, biasanya banyak, apa yang MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

didiskusikan, kita mencoba men-summarize, dalam satu atau dua paragraf. Nanti draft dari notulen itu, kita sebar ke seluruh Direksi, ada koreksi, ada tambahan, ada pengurangan. Setelah itu, baru kita minta tanda tangan pimpinan rapat, itu yang resmi menjadi notulen rapat RISI, jadi setelah itu, itu adalah tugas masing-masing direktorat, untuk meneruskan apa yang sudah diputuskan di Direksi, dan di situ SEKPER sudah tidak ikut. PH (MR)

: Tapi selalu ada keputusan ya kalau dalam hal tindak lanjut terhadap pembicaraan, atau di yang tertuang di dalam notulen ini?

Saksi (MA)

: Ya, tidak selalu dalam satu rapat Direksi. Kadang-kadang kalau misalkan masih ada dispute, di pending dulu. Jadi tidak saat itu diputuskan. Tapi, itu tadi, dalam perkembangannya ya, harus suatu saat ada keputusan.

PH (MR)

: Keputusan ya.

Saksi (MA)

: Ya.

PH (MR)

: Yang keputusannya tadi dikatakan bapak itu, kalau keputusan Direksi sudah baku tadi ya? Tadi kan.. (dipotong oleh Saksi MA)

Saksi (MA)

: Oh bukan bukan.

PH (MR)

: Formatnya sudah baku, kan gitu?

Saksi (MA)

: Iya. Kalau bentuk keputusan Direksi, baku. Tapi kalau keputusan yang dimaksud dalam rapat Direksi, ya itu nanti dalam bentuk notulen tadi. Nah, itu nanti ditindaklanjuti oleh direktorat terkait, apakah dibuat formal keputusan Direksinya, atau apa, itu direktorat.

PH (MR)

: Direktorat yang bersangkutan berarti?

Saksi (MA)

: Iya.

PH (DA)

: Kami lanjutkan Yang Mulia. Dua pertanyaan saja. Hmm.. pak Muljo, sehubungan dengan BAP saudara no. 7, saat saudara menyampaikan surat permintaan legal opinion kepada Remy & Darus, ada lampiran no. 6, kajian kenapa Netway. Pertanyaan saya, apakah saudara mengetahui tentang kajian kenapa Netway tersebut?

Saksi (MA)

: Tidak.

PH (DA)

: Tidak ya. Pernah menanyakan, atau memeriksa dokumen tersebut?

Saksi (MA)

: Tidak. Saya rely on, tadi saya katakan, manajer. Karena saya orang baru, yang kompetensi saya bukan di situ. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

PH (DA)

: Jadi semua dokumennya disiapkan oleh pak Rex Panambunan ya?

Saksi (MA)

: Betul sekali.

PH (DA)

: Nanti kita cek ke pak Rex. Terus pertanyaan saya yang kedua, sehubungan dengan tugas saudara, pak Budi dan pak Muljo, sebagai SEKPER ya, tentang ketentuan dalam TLSK, saat kapan sebuah surat itu, surat yang diproduk oleh Direktur Utama itu, mendapat persetujuan dari Direksi yang lain?

Saksi (BS)

: Saya tidak begitu paham sebenarnya ya. Tetapi, keputusan di sidang Direksi itu kan ada notulennya. Kemudian misalnya notulen itu mengamanatkan sebuah keputusan apa, misalnya, misalnya pak ya, membangun gardu induk. Itu kan satu kegiatan yang besar.

PH (DA)

: Arah pertanyaan saya begini.

Saksi (BS)

: Iya.

PH (DA)

: Dalam jenis komunikasi kedinasan yang di bangun oleh Direksi, atau Direktur Utama, ada 3 jenis surat. Saya ingatkan bapak saja, nanti bapak jawab.

Saksi (BS)

: Iya.

PH (DA)

: Ada surat, ada produk hukum, dan ada produk media. Benar atau tidak, pak Muljo, pak Budi?

Saksi (BS)

: Produk media. Artinya seperti press release gitu.

PH (DA)

: Ya oke. 3 jenis tadi, saat kapan harus, Direktur Utama mendapatkan persetujuan dari Direksi yang lain, ketika mengeluarkan produk yang 3 tadi itu?

Saksi (BS)

: Setidak-tidaknya itu harus di paraf pada jalurnya pak ya. Misalnya ini tentang operasi, Dir.Op biasanya paraf. Kemudian kalau ini niaga, ya Dir.Niaga paraf. Itu ada jalurnya. Tetapi, itu yang memanage itu, sekretariat Direksinya sana. Kami sekretariat di korporasi sudah tidak melihat lagi. Jadi, hanya sampai ke notulen itu. Kemudian yang memproduk tindak lanjut notulen menjadi SK-SK, itu direktorat.

PH (DA)

: Apakah mesti.. ada ketentuan baku mengenai harus paraf dari setiap direktorat tersebut terhadap surat yang dikeluarkan?

Saksi (BS)

: Saya tidak paham. Mungkin pak Muljo. Di TLSK nya saya.

Saksi (MA)

: Jadi kalau kita lihat di anggaran dasar, Direksi itu tim pak. Jadi kalau ada keputusan yang besar, yang menyangkut korporat, biasanya itu dimasukkan dalam agenda rapat Direksi. Nah, aturan rapat Direksi di MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

situ jelas pak. Jadi, yang hadir rapat Direksi harus minimum setengah plus satu. Kemudian, dari yang hadir, pada saat mengambil keputusan harus setengah plus satu. PH (DA)

: Oke, itu pengambilan keputusan?

Saksi (MA)

: Iya. Nah, dari keputusan itu, itu sudah merupakan produk korporat. Nah, kalau bapak tanyakan tadi, kapan itu di tanda tangan Dirut, kalau memang itu eksternal dan menyangkut korporat, itu Dirut. Tapi konsepnya, bisa datang dari direktorat terkait, yang tadi pak Budi sampaikan. Kalau menyangkut operasi, maka Direktorat Operasi yang menyiapkan suratnya, dan di TLSK di sebut, itu di paraf oleh satu level di bawah penanda tangan surat itu.

PH (DA)

: Oke. Kalau dalam hubungan dengan korespondensi antara PLN Pusat dengan Disjaya, itu bagaimana? Sehubungan dengan ada surat tanggal 23 November tahun 2001, mungkin seperti itu contohnya. Apakah diperlukan paraf dan persetujuan, dan segala macam itu?

Saksi (MA)

: Jadi, hmm.. jadi saya ulang ya. Yang saya bicarakan ini mekanisme surat-menyuratnya pak ya. Esensinya saya tidak tahu. Hmm.. jadi, kalau itu sudah diputuskan di rapat Direksi, itu kan sudah kesepakatan Direksi. Nah, biasanya surat itu langsung ditindaklanjuti, dikonsepkan oleh direktorat terkait, yang membawahi masalah itu. Nah nanti, menurut TLSK, kenapa perlu paraf, karena nanti kalau misalkan Dirut suatu saat lupa karena banyak surat, “dulu siapa ya yang mengkonsepkan ini siapa ya, yang menangani ini siapa”, itu di lihat parafnya pak. Dan itu ada di TLSK.

PH (DA)

: Surat yang dikirim ke luar itu, apakah yang berparaf atau tidak berparaf?

Saksi (MA)

: Yang tidak berparaf.

PH (DA)

: Yang tidak berparaf ya. Yang berparaf ada di arsip pak ya?

Saksi (MA)

: Ya, jadi kita ada 3 lembar pak, di TLSK kita. Yang lembar pertama itu yang dikirm ke tujuan, itu tidak berparaf. Kemudian lembar kedua, lembar ketiga itu ada parafnya, yang satu di simpan sekretariat, yang satu di simpan konseptor.

PH (DA)

: Jadi yang dikirim kepada tujuan tidak berparaf pak ya?

Saksi (MA)

: Iya.

PH (DA)

: Oke, terima kasih. Saya bertanya kembali, apakah yang dikirim kepada tujuan itu, berparaf atau tidak?

Saksi (MA)

: Hmm.. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

PH (DA)

: Dalam TLSK?

Saksi (MA)

: Di TLSK tidak.

PH (DA)

: Tidak.

Saksi (MA)

: Ya.

PH (DA)

: Terima kasih Yang Mulia.

Saksi (MA)

: Jadi, prosedur ini yang saya sampaikan.

Hakim Ketua

: Silahkan saudara terdakwa, ada yang ingin ditanya?

Terdakwa

: Pak Muljo Adji, pada saat bapak menjadi SEKPER, seingat saya bapak pernah memperbaharui TLSK. Hmm.. pak Muljo Adji ingat kode apa yang diberikan kepada suatu surat keputusan?

Saksi (MA)

: Wah, tidak hafal saya.

Terdakwa

: Tidak hafal ya.

Saksi (MA)

: Tidak hafal.

Terdakwa

: Jadi, surat biasa dan surat keputusan ada perbedaan kodenya, betul ya? Dalam TLSK?

Saksi (MA)

: Iya.

Terdakwa

: Iya. Betul?

Saksi (MA)

: Jadi di bedakan. Tapi perizinannya seperti apa, saya tidak ingat pak.

Terdakwa

: Kalau saya beri dua nomor, yang berbeda, bapak bisa kira-kira mendengar? Apa.. memastikan yang mana yang produk hukum?

Saksi (MA)

: Saya lupa.

Terdakwa

: Seandainya saya katakan, SK 038.K/010/Dir/2001, ya, dibandingkan dengan surat no. 3163/070/SEKPER/2001.

Saksi (MA)

: Yang pertama yang produk hukum pak.

Terdakwa

: Yang pertama produk hukum?

Saksi (MA)

: Ya. Surat Keputusan.

Terdakwa

: Dari mana bapak tahu?

Saksi (MA)

: Ya, tadi ada dot K yang saya ingat.

Terdakwa

: Dot K ya. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (MA)

: Iya.

Terdakwa

: Baik. Pak Muljo Adji, dalam tugas Sekretaris Perusahaan, apakah bapak juga bertanggung jawab membuat laporan management? Mengkoordinir laporan management?

Saksi (MA)

: Iya, kita mengkoordinir pak, compiling. Kita hanya compiling, sedangkan materi, datang dari direktorat masing-masing.

Terdakwa

: Apa tujuan dari laporan management tahunan?

Saksi (MA)

: Ya, hmm.. dalam kegiatan perusahaan, itu ada 2 RUPS pak. RUPS yang pertama, adalah RUPS RKAP, itu biasanya di lakukan akhir tahun, atau awal tahun, tergantung ketersediaan waktu dari bapak-bapak BUMN. Kemudian RUPS yang kedua, itu pertengahan tahun, itu adalah laporan pertanggungjawaban apa yang terjadi setahun yang lalu. Nah itu di compile dalam bentuk laporan management tahunan itu.

Terdakwa

: Baik. Jadi laporan hasil tahunan tadi di gunakan sebagai dasar laporan pertanggungjawaban begitu?

Saksi (MA)

: Iya.

Terdakwa

: Dalam laporan management tahun 2004 dilaporkan bahwa telah ditandatangani kontrak nomor sekian antara PLN Disjaya dengan Netway, ya. Ada dilaporan management.

Saksi (MA)

: Iya.

Terdakwa

: Seingat bapak, apakah untuk laporan management tahun 2004, Direksi mendapat teguran mengenai masalah ini?

Saksi (MA)

: Saya nggak ingat pak.

Terdakwa

: Apakah Direksi mendapatkan release and discharge untuk anggaran tahun 2004 dari RUPS?

Saksi (MA)

: Mestinya dapat pak. Karena berlanjut dengan kegiatan berikutnya.

Hakim Ketua

: Jangan mestinya..

Saksi (MA)

: Iya, nggak. Karena mestinya mestinya berlanjut terus pak.

Hakim Ketua

: Faktanya aja yang dijawab.

Saksi (MA)

: Oke, baik pak. Baik.

Terdakwa

: Seandainya.. eh maaf. Saudara Saksi tahu kalau tidak mendapat release and discharge artinya kalau pertanggung jawabannya tidak diterima, apakah tindak lanjut dari RUPS? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (MA)

: Saya tidak tahu. Karena belum pernah terjadi pak.

Terdakwa

: Belum pernah terjadi?

Saksi (MA)

: Di masa saya, saya belum pernah mengalami itu.

Terdakwa

: Belum pernah mengalami itu?

Saksi (MA)

: Iya.

Terdakwa

: Berarti tidak pernah terjadi?

Saksi (MA)

: Iya, saya tidak tahu, ya.

Terdakwa

: Baik. Pak Muljo Adji membawahi Devisi Umum sebagai Sekper?

Saksi (MA)

: Betul, Devisi Umum.

Terdakwa

: Apakah Devisi Umum juga bertugas menyiapkan fasilitas bagi kegiatan perusahaan termasuk penyewaan gedung?

Saksi (MA)

: Hmm.. yang saya tahu yang kami tangani saat itu adalah penyewaan fasilitas untuk penyewaan kendaraan, kemudian pemeliharaan gedung, kemudian belanja keperluan kantor alat – alat tulis dan lain sebagainya. Kalau penyewaan gedung saya... lupa saya.

Terdakwa

: Penyewaan kendaraan. Apakah itu berarti penyewaan tahunan atau multi years?

Saksi (MA)

: Setahu saya tahunan pak.

Terdakwa

: Tahunan?

Saksi (MA)

: Tahunan. Seingat saya pak.

Terdakwa

: Tidak menangani yang multi years? Penyewaan gedung barangkali?

Saksi (MA)

: Saya tidak tahu kalau gedung.

Terdakwa

: Pernahkah saudara sebagai Kepala Devisi Umum, eh sebagai atasan dari Kepala Devisi Umum mengajukan permohonan persetujuan RUPS untuk penyewaan gedung, penyewaan fasilitas multi years?

Saksi (MA)

: Lupa saya.

Terdakwa

: Selama jadi SEKPER?

Saksi (MA)

: Lupa saya. Yang spesifik seperti itu saya lupa.

Terdakwa

: Atau mungkin secara umum?

Saksi (MA)

: Selama SEKPER nggak pernah saya, secara umum. MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Terdakwa

: Tidak pernah ya.

Saksi (MA)

: Tapi kalau yang spesifik tadi saya lupa.

Terdakwa

: Pak Muljo Adji, kembali kepada SK. Ehh, saya kembali kepada Pak Budi saja. Pak Budi Santoso..

Saksi (BS)

: Iya pak, silahkan pak.

Terdakwa

: Pak Budi Santoso.. Nomor surat 3163/070/SEKPER/2001.

Saksi (BS)

: Betul pak.

Terdakwa

: 3163 ini mengindikasikan suatu nomor urut kan, betul?

Saksi (BS)

: Iya, betul.

Terdakwa

: Siapa yang boleh memberikan nomor urut ini?

Saksi (BS)

: Itu dari Dikmum, itu namanya Auma Umum. Kan tadi saya laporkan organisasi lagi carut marut ya. Sehingga Dikmum berubah menjadi Auma.

Terdakwa

: Baik. Kalau nomornya itu /Dirut apakah juga Uma tersebut yang memberikan nomor?

Saksi (BS)

: Iya. Sebutan /Dirut, /SEKPER, /Dirop, atau /Dir SDM itu menunjukkan siapa yang tanda tangan.

Terdakwa

: Oke. Tapi penomoran oleh?

Saksi (BS)

: Dikmum. ah, Auma Umum.

Terdakwa

: Surat 3163 tadi menurut saudara apakah ini merupakan suatu surat keputusan?

Hakim Ketua

: Jangan dijawab, ya.

Terdakwa

: Apakah nomer 3163/070/SEKPER/2001 ini merujuk kepada bentuk surat biasa?

Saksi (BS)

: Pertama surat itu mengagetkan saya pak, pertama.

Terdakwa

: Sebentar, nggak usah. Bukan esensi suratnya ya. Tapi penomorannya.

Saksi (BS)

: Nomor urut saja kan ya pak. Dari nomor 1 sampai dengan 3000 gitu kan pak.

Terdakwa

: Sebentar. Tadi kan bapak mengatakan bahwa ada nomor tertentu untuk sesuatu surat keputusan, iya kan? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (BS)

: Iya.

Terdakwa

: Saya tanyakan karena ini berlangsungnya ini keluar pada saat bapak menjadi jadi SEKPER ya? Apakah 3163/070/SEKPER/2001, nomor ini mengindikasikan surat biasa atau produk hukum?

Saksi (BS)

: Surat biasa pak. Karena tidak ada K nya.

Terdakwa

: Pertanyaan berikutnya mungkin kepada kedua saksi. Apakah Dirut harus selalu, dalam membuat surat harus selalu melalui rapat direksi?

Saksi (MA)

: Kalo.. kalo..

Hakim Ketua

: Jangan.. Jangan.. Jangan.. Tau nggak itu? Itu nggak usah itu. Itu kan pendapat.

Terdakwa

: Baik Yang Mulia. Kami cukupkan Yang Mulia.

PH (MI)

: Yang Mulia kami masih ada 1 pertanyaan lagi Yang Mulia. Sebentar Pak Muljo Adji, apakah saudara saksi pernah tahu mengenai Legal Memorandum yang dibuat oleh RSMP?

Saksi (MA)

: Tidak tahu. Tidak pernah lihat.

PH (MI)

: Tidak tahu. Pak Budi pernah dengar itu?

Saksi (BS)

: Belum.

PH (MI)

: Kalau nggak tau ya cukup Yang Mulia. Terima kasih.

Hakim Ketua

: Bisa saudara saksi ke depan? Saudara terdakwa ke depan? (Saksi BS, Saksi MA, dan terdakwa mendatangi meja majelis)

PU

: Saksi ya, BB 34 ya. Surat 2360 tanggal 11 September 2001, saksi tahu? Saksi Pak Budi?

Saksi (BS)

: Saya tidak tahu.

PU

: Baik. Mengenai isinya?

Hakim Ketua

: Udah enggak tahu kan.

PU

: Baik. Saya tanya dua ya. Mengenai nomor suratnya sama isinya. Kemudian BB 210 surat No 2971 tanggal 1 November 2001 saksi tahu? Saksi Budi Tahu? Isinya?

Saksi (BS)

: Tidak pak.

PU

: Saksi Adji? MAQDIR ISMAIL & PARTNERS Selasa, 4 Oktober 2011

Saksi (MA)

: Tidak tahu.

PU

: Baik. Dilanjutkan dengan BB 31.269, surat dengan nomor 3163 saksi tau? Isinya juga saksi tahu?

Saksi (BS&MA):

Saya tidak tahu.

PU

: Cukup.

Hakim Ketua

: Ada pertanyaan nggak? Ada yang dipertanyakan? Cukup? Ini mau ditanggapi dalam pembelaan atau bagaimana

PH (MI)

: Dalam pembelaan Yang Mulia.

Hakim Ketua

: Saudara masih ada yang disampaikan?

Saksi (MA)

: Cukup.

Hakim Ketua

: Sudah cukup ya keterangan saudara? Ya, silahkan meninggalkan ruang sidang. (Saksi MA dan BS meninggalkan ruang persidangan)


Saksi #9: Budi Santoso dan Saksi#10: Muljo Adji Abdoel Gonie

Recommend Documents