RUMKIT

POLRI DAERAH JAWA TIMUR BIDANG KEDOKTERAN DAN KESEHATAN RUMAH SAKIT BHAYANGKARA LUMAJANG Jalan Kyai Ilyas 7 Lumajang 67311

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI NOMOR : SPJB/03/II/2017/RUMKIT ------ Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Satu Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas, yang bertanda tangan dibawah ini : --------------------------------------------------------------------------------------

1. N a m a : dr. SRI HANDAYANI, MMRS

: Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 67100385 Jabatan Karumkit Bhayangkara Lumajang sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dan bertindak sebagai pembeli, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA dan -------------------------------------------------

2. N a m a : MARIA JULIANA CH MALONDA : Jabatan Direktur PT. PERMATA HUSADA LESTARI berdasarkan Akte Notaris Ninik Sutjiati, S.H. No. 39 tanggal 20 Juli 2011 Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 01.705.860.3631.000 alamat Perusahaan Jl. Gayung Kebonsari 46 Perum Graha Indah Blok F -16 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. PERMATA HUSADA LESTARI sebagai penjual, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.-------

-------- Dengan ini menyatakan telah membuat perjanjian bersama dalam pelaksanaan jual beli berdasarkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa Pejabat Pembuat Komitmen RS. Bhayangkara Lumajang Nomor : B/97/II/2017/Rumkit tanggal 21 Februari 2017 dengan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam pasal - pasal sebagai berikut: ---

PIHAK II

PIHAK I

/Pasal 1 ……………

2

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI NOMOR : SPJB/03/II/2016/RUMKIT TANGGAL : 17 FEBRUARI 2017

Pasal 1 JENIS DAN JUMLAH BARANG 1.1. 1.2.

Jenis barang yang dimaksud dalam Surat Perjanjian Jual Beli ini adalah : -----------------Stik Narkoba ---------------------------------------Jumlah barang yang dimaksud dalam ayat 1.1 pasal ini adalah : -----------------------------2025 Buah -------------------------------------

Pasal 2 HARGA BARANG, SPESIFIKASI DAN CARA PEMBAYARAN 2.1.

Harga barang dan Spesifikasi yang berupa : ---------------------------------------------------------

2.1.1. Spesifikasi Teknis Stik Narkoba 6 Parameter : Nama Alkes

Cut Off Level

Spesifikasi Sensitivity Specificity

Sample

Stik Narkoba -

Amphetamine Cocaine Methamphetamine Morphine Marijuana Benzodiazepines

1000 ng/ml 300 ng/ml 1000 ng/ml 300 ng/ml 50 ng/ml 300 ng/ml

99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

99 % 99 % 99 % 99 % 99 % 99 %

Urine Urine Urine Urine Urine Urine

Harga Rp. 327.629.610 (Tiga Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Enam ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Ratus Sepuluh rupiah) 2.2.

Cara pembayaran dilakukan sekaligus setelah penyerahan barang mencapai 100 % ( seratus persen ), untuk itu maka dalam tagihan atas pembayaran harus dilengkapi Surat Perjanjian Asli, Berita Acara Pengujian Penerimaan Materiil, Faktur dan Kwitansi Perusahaan serta surat - surat lainnya yang diperlukan. ------------------------------------------

2.3.

Dalam hal PIHAK KEDUA menghendaki pembayaran uang muka yang setinggitingginya 20 % (dua puluh persen) dari nilai perjanjian, maka uang muka termaksud oleh PIHAK PERTAMA dapat diberikan setelah PIHAK KEDUA menyerahkan Surat Jaminan uang muka dari Bank milik Pemerintah atau Bank lain / Lembaga lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, nilai surat perjanjian Bank mana sekurang-kurangnya sama dengan uang muka yang akan diterima oleh PIHAK KEDUA. -------------

2.4.

Apabila hal yang dimaksud dalam ayat 2.3. pasal ini mendapat permufakatan dari kedua belah pihak maka uang muka yang diberikan kepada PIHAK KEDUA itu harus diperhitungkan berangsur-angsur secara merata pada tahap - tahap pembayaran dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut selambat-lambatnya harus telah lunas pada saat penyerahan barang mencapai 100 % (seratus persen).-----------------------------PIHAK II

PIHAK I

Pembayaran/ ………

3

2.5.


Pembayaran atau tagihan yang dimaksud dalam Surat Perjanjian ini dilakukan oleh Kaur Keu Rumah Sakit Bayangkara Lumajang, pembayaran dibebankan pada Dipa RM Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang TA. 2017 -----------------------------------------------------

Pasal 3 PERSYARATAN DAN SPESIFIKASI TEKNIS 3.1.

Dokumen Surat Perjanjian terdiri dari dokumen - dokumen sebagai berikut : 3.1.1. Surat Perjanjian Jual Beli. ----------------------------------------------------------------3.2.1. Surat Penawaran Harga. -----------------------------------------------------------------3.1.3. Surat Penetapan/Penunjukan. -----------------------------------------------------------3.1.4 Dokumen Pengadaan-----------------------------------------------------------------------

3.2.

Semua dokumen termaksud dalam ayat 3.1. pasal ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan masing-masing harus ditafsirkan sedemikian sehingga satu dengan yang lain adalah sejalan dan saling menunjang. ----------------------------------------------------

3.3.

Bila barang yang dimaksud dalam perjanjian ini telah mendapat permufakatan kedua belah pihak perlu diasuransikan, maka PIHAK KEDUA wajib mengansuransikan dengan ketentuan bahwa semua biaya asuransi sepenuhnya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA, dalam hal yang demikian maka PIHAK KEDUA wajib memperlihatkan bukti bukti asuransi yang asli serta menyerahkan copynya kepada PIHAK PERTAMA.-

3.4.

Untuk barang yang dibeli oleh PIHAK PERTAMA yang mempunyai ketersediaan sparepart, maka barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA minimal masih mempunyai ketersediaan sparepart 5 (lima) tahun sejak barang - barang diterima oleh PIHAK PERTAMA.-------------------------------------------------------------------------------------------

3.5.

Terhadap barang yang dimaksud dalam perjanjian ini akan dilakukan uji terima dengan ketentuan bahwa semua biaya termasuk biaya jasa, consumable part dan barang pengganti menjadi tanggungan PIHAK KEDUA. ----------------------------------------------------Pasal 4 PELAKSANAAN PEKERJAAN

4.1.

Satu hari setelah Surat Perjanjian ini mempunyai kekuatan hukum bagi kedua belah pihak, maka PIHAK KEDUA dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati bersama. ----------------------------------------------------------------------------------------

4.2.

Jangka waktu penyerahan barang ditetapkan selambat - lambatnya 30 (TIGA PULUH) hari kalender setelah Penandatanganan Surat Perjanjian Jual Beli ini ----------------------------------------

PIHAK II

PIHAK I

4.3. Dalam ……………

4


4.3.

Dalam hal penyerahan barang oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tidak dapat dilakukan sekaligus maka PIHAK KEDUA perlu menyampaikan jadwal waktu pentahapan penyerahan barang atau setidak – tidaknya PIHAK KEDUA memberitahukan atas tahapan penyerahan barang yang diajukan kepada PIHAK PERTAMA. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

4.4.

Pada setiap penyerahan barang baik sekaligus maupun bertahap, PIHAK KEDUA wajib mengajukan permohonan pemasukkan barang secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA selanjutnya PIHAK PERTAMA menerbitkan Surat Ijin Pemasukan barang bagi keperluan PIHAK KEDUA pada saat penyerahan barang dilakukan. ---------------------------------------

4.5.

Tempat penyerahan barang di Rumah Sakit Bhayangkara Lumajang Jalan Kyai Ilya 7 Lumajang 67311 --------------------------------------------------------------------------------------------Pasal 5 PEMERIKSAAN

5.1

Dalam rangka pemeriksaan atas barang – barang yang diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA menugaskan Tim Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan guna melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Surat Perjanjian ini dengan ketentuan. -----------5.1.1.

Tim Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan wajib memberitahukan kepada PIHAK KEDUA mengenai akan dilakukannya pemeriksaan.----------------------

5.1.2.

Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat hadir setelah adanya pemberitahuan termaksud maka PIHAK KEDUA dianggap telah hadir dan pemeriksaan tetap dapat dilakukan oleh Tim Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan.-----------------

5.1.3.

Pemeriksaan dilakukan berdasarkan ketentuan - ketentuan yang telah ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan memperhatikan karakteristik dari barang - barang termaksud. --------------------------------------------------------

5.1.4. Dalam hal didapati barang yang cacat, rusak, tidak sesuai atau tidak memenuhi syarat – syarat yang telah ditetapkan maka PIHAK KEDUA wajib mengganti barang – barang yang telah dicela atau cacat itu dengan barang – barang yang baik dan baru. -----------------------------------------------------5.1.5.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pengganti serta penambahan atas kekurangan barang sepenuhnya menjadi tanggungan PIHAK KEDUA.----------

5.1.6.

Tim Penerima Hasil Pekerjaan / Pengadaan wajib membuat Berita Acara Pengujian Penerimaan Barang / Materiil serta melaporkan segala hal ihwal tentang pemeriksaan nya kepada PIHAK PERTAMA. ---------------------------------

PIHAK II

PIHAK I

5.2. Jika dipandang ……………

5

5.2


Jika dipandang perlu maka untuk mengendalikan ketepatan mutu, ketepatan penggunaan bahan, ketepatan jumlah serta ketepatan waktu berdasarkan permufakatan kedua belah pihak, PIHAK PERTAMA dapat menugaskan Tim pengendalian termaksud. Pasal 6 JAMINAN PELAKSANAAN

6.1.

Jaminan ( garansi ) Pelaksanaan yang diberikan oleh PIHAK KEDUA atas pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang-barang tersebut pada pasal 1 Surat Perjanjian ini berupa Jaminan bank dari Bank Umum sebesar 5 % dari nilai kontrak. Jaminan Pelaksanaan ini berlaku sejak penandatanganan kontrak sampai dengan serah terima barang dilaksanakan . -----------------------------------------------------------------------------------------------

6.2.

Jika dalam waktu sampai masa berlakunya Perjanjian ini penyerahan barang belum diselesaikan, maka Jaminan Pelaksanaan tersebut diperpanjang minimal sampai batas waktu terakhir penyerahan barang.---------------------------------------------------------------------

6.3.

Jaminan Pelaksanaan akan segera dikembalikan setelah barang-barang diserahkan / terpenuhi seluruhnya. -------------------------------------------------------------------------------------Pasal 7 SANKSI - SANKSI

7.1.

Dalam waktu selambat - lambatnya 7 ( tujuh ) hari kerja sesudah berakhirnya batas waktu penyerahan barang ternyata PIHAK KEDUA tidak dapat menyerahkan tanpa alasan yang dapat diterima oleh PIHAK PERTAMA maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan Surat Perjanjian, dalam hal terjadi demikian maka PIHAK KEDUA dikenakan tuntutan ganti rugi sebesar 5 % (lima persen) dari nilai perjanjian. -------------

7.2.

Jika hal yang dimaksud dalam ayat 7.1. pasal ini terjadi sesudah PIHAK KEDUA mendapatkan uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai perjanjian maka PIHAK KEDUA harus mengembalikan uang muka yang telah diterima olehnya kepada PIHAK PERTAMA. -----------------------------------------------------------------------------------------

7.3.

Dalam hal terjadi penundaan penyerahan barang sebagian atau seluruhnya oleh PIHAK KEDUA sehingga melampaui batas waktu penyerahan yang telah ditetapkan pada ayat 4.2. pasal 4 perjanjian ini, penundaan mana dapat disetujui oleh PIHAK PERTAMA maka untuk perubahan tersebut harus dinyatakan dalam suatu amandemen dan PIHAK KEDUA akan dikenakan denda kelambatan 1 % (satu permil) untuk setiap satu hari kelambatan namun tidak lebih dari 20 % (dua puluh persen) dari harga barang yang belum diserahkan. ------------------------------------------------------------------------

PIHAK II

PIHAK I

7.4. Semua……………

6

7.4.


Semua penerimaan yang berupa uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari tuntutan ganti rugi, denda dan pencairan jaminan yang merupakan pemasukan bagi Negara oleh karenanya harus disetorkan ke Kas Negara sesuai prosedur yang berlaku. -----------------------------------------------------------------------------------

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN 8.1.

Pada dasarnya Surat Perjanjian ini dibuat dengan dilandasi serta dijiwai itikad baik dari kedua belah pihak, oleh karenanya segala perselisihan yang terjadi sebagai akibat dari perjanjian ini sedapat mungkin diupayakan penyelesaiannya dengan musyawarah. -----

8.2.

Dalam hal perselisihan yang terjadi sebagai akibat dari perjanjian yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah maka harus diupayakan adanya suatu penyelesaian hukum yang dapat disetujui oleh kedua belah pihak. ---------------------------

8.3.

Sebagai upaya penyelesaian hukum yang dimaksud dalam ayat 8.2. pasal ini dapat dilakukan melalui peradilan perdata atau melalui perwasitan ( arbitrage ) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. -----------------------------------------------------------------------

8.4.

Dalam hal kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui arbitrage maka PIHAK PERTAMA menunjuk seorang wasit ( arbitrator ) yang mewakilinya demikian pula PIHAK KEDUA dan masing - masing arbitrator memilih satu arbitrator lagi yang disetujui oleh kedua belah pihak. ---------------------------------------------

8.5.

Keputusan arbitrage mengikat kedua belah pihak, keputusan mana harus dikirimkan tindasannya ke Pengadilan Negeri Lumajang sebagai domisili hukum yang dipilih oleh kedua belah pihak. ---------------------------------------------------------------------------------------Pasal 9 FORCE MAJEURE

9.1.

Force Majeure atau keadaan memaksa yang dimaksudkan dalam Surat Perjanjian ini adalah peristiwa yang dapat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan penyerahan barang yang disebaban oleh faktor - faktor diluar kekuasaan dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. ---------------------------------------------------------------------------------------

9.2.

Peristiwa yang dapat digolongkan sebagai Force Majeure adalah bencana alam yaitu : gempa bumi, angin taufan, banjir besar, hujan terus menerus sekurang - kurangnya 14 ( empat belas ) hari kalender, pemogokan, pemberontakan, kebakaran embargo export dari negara produsen dan peristiwa tertentu berdasarkan pemberitahuan dari instansi yang berwenang dan dapat dikualifikasikan sebagai Force Majeure, sehingga mengakibatkan kerusakan pada tingkat penyerahan barang atau penyelesaian pekerjaan. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

PIHAK II

PIHAK I

9.3 Timbul……………

7


9.3.

Timbul serta berakhirnya peristiwa yang terjadi sebagaimana yang dimaksud pada ayat 9.2. pasal ini dalam waktu selambat - lambatnya 10 ( sepuluh ) hari kalender harus dilaporkan secara tertulis oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA disertai dengan keterangan yang sah dari instansi yang berwenang. ----------------------------------

9.4.

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan sebaliknya PIHAK KEDUA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penyerahan barang dari PIHAK PERTAMA.---------------------------------------------------------------------------------------------------

9.5.

KEDUA kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi Force Majeure, namun apabila faktor - faktor yang menghambat telah hilang dalam jangka waktu yang layak, maka masing masing pihak berdasarkan kesepakatan bersama harus segera melanjutkan penyelesaian kewajiban. ---------------------------------------------------------------------------------

Pasal 10 STATUS HUKUM

10.1

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana termaktub dalam pasal 1338 KUH Perdata maka perjanjian ini dibuat secara sah, oleh karenanya perjanjian ini berlaku sebagai undang undang bagi kedua belah pihak.------------------------------------------------------------

10.2. Ketentuan - ketentuan yang dimaksud dalam perjanjian ini tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan - alasan yang oleh undang - undang dinyatakan cukup untuk hal itu. -------------------------------------------------10.3. Segala hal yang merupakan penyimpangan dari ketentuan yang tercantum dalam Surat Perjanjian ini sehingga mengharuskan adanya perubahan maka perubahan termaksud harus dinyatakan secara tertulis dan akan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Perjanjian ini. -----------------------------------------------------------------------------------

Pasal 11 HAK DAN KEWAJIBAN 11.1.

Dengan memperhatikan ketentuan pasal 10 ayat 1 perjanjian ini, maka kedua belah pihak berkewajiban mematuhi ketentuan - ketentuan yang tercantum dalam pasal pasal perjanjian. --------------------------------------------------------------------------------------------

PIHAK II

PIHAK I

12.1 Dalam ……………

RUMKIT

Recommend Documents