1 PERATURAN GUBERNUR PROVNS DAERAH KHUSUS BUKOTA Jfl,r(/\RTA. NOMOR 4 TP.HUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANSAS DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAK...
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA Jfl,r(/\RTA. NOMOR
4 TP.HUN 2011 TENTANG
PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAK/\T
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Mcnimbang
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Peraturan Daerah Nornor '10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerat! dan Pasal 51 Peratliran (;ubernur Nomor '150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan lata I<:erja Dinas f<2sehatan, perlu rnenetapkan Peratursn Gubernur tentang Pernbentukan Organisasi d'1n Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarak;jt;
Mengingat
1. Undang-Undang Nornor 8 Tahun 1974 ten tang Pokok-pokok Kepegaw:JiCln sebagairnana telah diu bah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun
1999; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahlln 2003 tentang 1\8Uangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor i 0 Tahlln 2004 tentang Pembentukan Peraturan Pcwndano-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pen~lc:ola-3n l<euangan Negdra;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
P;_~rencan3cHl
Pernbangunan i'>Jasional;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2001 tentang Praktih
~(edoktcran;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pt3merintahan Daerah sebagaimana teiah beberap8 Kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tailun 2008; 9. Undang-Undang Nu:nor 29 Tahun 2007 tcnt3n:0 Pcmerirltahan Provinsi Daerah KhuSL'S Ibul
2
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan f<euangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nornor 6 Tahun 2006 t8ntang Pengelolaan Barang Miiik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008; 16. PeraturCln Pemerintah ~--Jomor 8 Tahun Keuangan dan f
2006
tentang
Pelaporan
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang I'legara/Daerah; 19. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Perangkat Daerah;
Tahun 2007 tentang Organisasi
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentano Pedornan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nornor 59 Tahun 2007; 21. Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedornan Teknis Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit I<erja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umllm Daerah; 22. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERl02/M.PAN/1/2007 tentang Pedornan Organisasi Satuan Kerja di Lingkungan Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuanoan Badan Layanan Umum; 23. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahlln 2008 tentang Organicasi Perangkat Daerah; 24. Peraturan Daerah Nornor 4 Tallun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah; 25. Peraturan Gubernur Nornor 106 Tahun 2008 tentang Pengelolaan f<euangan Satuan Kerja Perangkat DaerahiUnit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Kellangan Badan Layanan Umum Daerah; 26. Peraturan Gubernur Nomor 150 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
3
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA I<:.ERJA PUSAT f<:'ESEHATA~j MJ\SYARAKAT.
KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud de'-:gar, : 1. Oaerah adalah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Jakarta.
Daerah
Provinsi
Daerah
Khusus Ibukota
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Pmvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Pmvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakaria. 6. Badan Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Pmvinsi Daerah Khusus lbukot2 Jakarta.
7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat B!\D adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah l
9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Pmvinsi Daerah Khusus Ibukota ,Jakarta. 10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan. 11. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat f(esehatan Masyarakat di Kecamatan. 12. Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas I-<elurahan adalah Pusat }<.esehatan Masyarakat di I<:'olurahan.
81-\B II PEMBENTUf
4
(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. Puskesmas i<ecamatan; dan b, Puskesmas l<:elurahan.
BAB III KEDUDUI0\N, TUGAS DAN FUNGSI' Pasal 3 (1) Puskesmas l<ecamatan rnerupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan di bawah Suku Dinas I<.esehatan.
(2) Puskesmas Kelurahan merupakan Satuan Pelaksana dari Puskesmas Kecamatan di Wilayah Kelurahan. (3) Puskesrnas Kecamatan dipimpin oleh seorang I-<:epala Puskesmas Kecarnatan yang berkedudukan eli bawah dan be:ianggung jawab kepada !-<:epala Dinas I<esehatan melaiui i<epala Suku Dinas Kesehatan. (4)
I~uskesmas ~
(5) f<epala Puskesmas Kelurahan diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Puskesmas I-<:ecamatan.
Pasa!
-:1-
(1) Puskesmas Kecamalan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehat;:m perorangan dan melaki.. kan koordinasi kesehatan masyarakat di tingkat I-<.ecamatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dirnaksud paca ayat (1), F'uskesmas Kecamatan rnempunyai fun~Jsi : a. penyusunan Hencana Kerja dan Anggaran (RKi\) dan Dokurnen Pelaksanaan /\nggar-an (DPA) Puskesrnas Kecamatan; b. pe!aksanaan Dokumen Pelaks3naan f\nggaran Puskesmas I-<.ecamatan; c. pelaksanaan standar dan prosedur pelayanan kesehatan; d. penyusunan rencana strategis Puskesrnas I<ecamatan; e. penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi, Illulut, pelayanan medis umum dan spesia[is terbatas; f. penyelenggaraan asut~an keperawatan dan persalina:l serta rawat inap ler'bates; g. penyelenggaraan pelayanan penunjang medis terbatas; h. penyelenggaraan pelayanan keiuarga berencana dan ir,lunisasi; i. penyelenggaraan pelayanan 24 jam dan amlJulans rujukan; J. penyelenggaraan pelayanan gadar berencana; k. penyelenggaraan konsulta",i keseha.tan perorangan dan rujukan; I. penyelenggaraan pencatatan medis; m. penyelenggaraan pGmeiiharaan dan perawatan peralatan kedokteran, peraiatan keperawatan, peralatan perkantoran dan peralatan kesehatan lainny<\
6
e. mengupayakan peningkatan mutu dan penjaminan mutu pelayanan; dan f. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pe!aksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan. Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha Pasal7 ("1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Ke~a Staf dalam pelaksanaan administrasi Puskesmas Kecamatan. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Puskesmas sesuai dengan lingkup tugasnya; b. meltiksanakan Ookumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas sesuai dengan Iingkup tugasnya; c. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Puskesmas; d. melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Puskesmas; e. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Puskesmas; f. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang; g. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan, surat menyurat dan kearsipan; h. meiaksanakan proses penyediaan peralatan kedokteran, peralatan keperawatan, peralatan perkantoran dan peralatan medis lainnya; i. melaksanakan pemeliharaan dan perawatclll peralatan kedokteran, peralatan keperawatan, peralatan perkantoran dan peralatan medis lainnya; j. me!aksanakan upacara dan pengaturan acara Puskesmas; k. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kantor dan kendaraan ambulans/dinas; I. menghimpun dan rnengajukan penghapusan barang Puskesmas yang tidak laik pakai; m. memelihara keamanan, ketertiban, keindahan dan kebersihan Kantor; n. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Puskesmas; o. menyiapkan bahan laporan Puskesmas yang terkait dengan tugas Subbagian Tata Usaha; dan p. melaoorkan dan rnernpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha.
Bagian Keempat Koordinator Pelayanan PasalS
(1) Untuk mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pada Satuan Pelayanan Kesehatan ditetapkan 1 (satu) orang Koordinator Pelayanan. (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh kepala Puskesmas Kecamatan.
7
(3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan dan bukan Jabatan Struktural. (4) Koordinator Pelayanan mempunyai tugas : a. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Puskesmas Kecamatan dan masing-masing Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan; b. menyusun standar dan prosedur pelayanan kesehatan; c. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan; d. memonitor kelengkapan/ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan; e. memonitor, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan standar dan prosedur pelayanan kesehatan; f. mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan kegiatan pelayanan pada Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan; g. rnelaksanakan penanganan keluhan pelanggan pelayanan kesehatan; h. rnengoordinasikan dan n engendalikan kegiatan pelayanan di Puskesmas Kelurahan; i. melakukan koordinasi kesehatan masyarakat dengan unit terkait; j. menyelenggarakan birnbingan praktik kerja lapangan untuk institusi yang telah ditentukan oleh Oinas Kesehatan; k. mengoordinasikan bahan laporan Puskesmas Kecamatan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan; dan I. melaporkan pelaksanaan tugas Koordinator Pelayanan. Pasal9 (1) Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kecamatan dibentuk Satuan Pelaksana Pelayanan I<esehatan sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada aY8t (1), antara lain: a. b. c. d.
Satuan Satuan Satuan Satuan
Pelaksana Pelaksana Pelaksana Pelaksana
Pelayanan Pelayanan Pelayanan Pelayanan
l\J1edis Umum; Kesehatan Gigi dan tviulut; Kesehatan Ibu dan Anak; dan Gadar dan Bencana.
(3) Untuk memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan pada masing-masing Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan dapat diangkat 1 (satu) orang Tenaga Fungsional Kesehatan sebagai Penanggung jawab Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan yang ditetapkan oleh !<epala Puskesll1as Kecamatan. (4) Penanggung jawab Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Pelayanan dan bukan Jabatan Struktural. (5) Uraian tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Kesehatan ditetapkan oleh f\epala Puskesmas atas usul I
Penunjang
Pasal10 (1) Untuk mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pelayanan pada Satuan Pelaksana Pelayanan Periunjang ditetapkan 1 (satu) orang Koordinator Penunjang.
8
(2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan. (3) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1)· dan ayat (2), berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan, serta bukan Jabatan Struktural. (4) Koordinator Penunjang mempunyai tugas : a. mengoordinasikan penyusunan bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) Puskesmas Kecamatan dari masing-masing Satuan Pelaksana Pelayanan Penunjang; b. menyusun standar dan prosedur pelayanan penunjang; c. mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan prasarana dan sarana Satuan Pelai<sana Pelayanan Penunjang; d. memonitor kelengkapan/ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana Satuan Pelaksana Pelayanan Penunjang; e. memonitor, mengendalikan dan mengevall.lasi pelaksanaan standar dan prosedur pelayanan penl.lnjang; f. mengoordinasikan, memonitor dan mengendalikan kegiatan pelayanan pada Satuan Pelaksana Pelayanan Penunjang; g. melaksanakan penanganan keluhan pelanggan pelayanan penunjang; h. mengoordinasikan bahan laporan Puskesmas Kecamatan dari Satuan Pelaksana Pelayanan Penunjang; dan i. melaporkan pelaksanaan tugas Koordinator Penunjang. Pasal11 (1) Untuk melaksanakan kegiatan pelayanan penunjang di Puskesmas Kecamatan dibentuk Satuan Pelaksana Pelayanan Penunjang sesuai kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. (2) Satuan Pelaksana Pelayanan Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain: a. Satuan Pelaksana Pelayanan Laboratorium; b. Satuan Pelaksana Pelayanan Gizi; dan c. Satuan Pelaksana Pelayanan Farmasi. ./
(3) Untuk memimpin pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang pada masing-masing Satuan Pelaksana Pelayanan Penunjang dapat diangkat 1 (satu) orang Tenaga Fungsional Kesehatan sebagai penanggung jawab Satuan Pelaksana Pelayanan Penunjang yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Kecamatan. (4) Penanggung jawab Satuan Pelaksana Pelayanan Penunjang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Koordinator Penunjang dan bukan Jabatan Struktural. (5) Uraian tugas Satuan Pelaksana Pelayanan Penunjang ditetapkan oleh Kopala Puskesmas f<:ecamatan atas usul Koordinator Penunjang. Bagian Keenam Puskesmas Kelurahan Pasal 12 Puskesmas Kelurahan mempunyai tugas : a. menyusun dan mengajukan Rencana Kerja dan Anggaran (RI
9