STAF DEPUTI SUMBER DAYA MANUSIA POLRI BIRO PENGENDALIAN PERSONEL
RENCANA PELAKSANAAN KEGIATAN No. Pol. : Renlakgiat /
/ II / 2007 / Rodalpers
Tentang :
PENERIMAAN PERWIRA POLRI SUMBER SARJANA (PPSS) TAHUN ANGGARAN 2007
I.
PENDAHULUAN 1.
2.
Umum a.
Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana sebagai bagian dari penyediaan sumber daya manusia (SDM) Polri adalah bertujuan untuk mencapai sasaran kekuatan dengan memilih warga negara yang baik untuk menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang nantinya diharapkan mampu berperan sebagai pengemban tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan dan pengayoman kepada masyarakat secara profesional, bersih dan bermoral dengan berperilaku mahir, terpuji dan patuh hukum. Oleh karenanya setiap calon Perwira Polri dituntut memiliki kualitas yang dipersyaratkan, baik yang menyangkut aspek mental kepribadian, intelegensia, maupun kesehatan dan kesamaptaan jasmani.
b.
Untuk mendapatkan calon dimaksud, maka proses penyelenggaraan penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana harus dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang terkandung dalam prinsip dasar penerimaan yaitu netral, obyektif, akuntabel, transparan dan bebas KKN. Demikian halnya dalam proses penyelenggaraannyapun harus berjalan secara efektif, efesien dan mencapai sasaran.
c.
Berangkat dari pemikiran di atas, agar proses penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diinginkan, maka perlu dibuatkan suatu rencana kegiatan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.
Dasar a.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/ 28/ XII/ 2006 tanggal 27 Desember 2006 tentang Program Pendidikan Polri Tahun Anggaran 2007.
2
3.
b.
Peraturan Kapolri Nopol : 5 Tahun 2006 tanggal 12 Mei 2006 tentang Penerimaan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
c.
Surat Keputusan Kapolri No.Pol : Skep/213/IV/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Pedoman Administrasi Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana.
Maksud dan Tujuan a.
Maksud Rencana Pelaksanaan Kegiatan PPSS ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran khususnya kepada para pejabat yang terlibat dalam proses penerimaan PPSS tentang kegiatan yang dilakukan selama proses penyelenggaraan penerimaan PPSS.
b.
Tujuan Sebagai acuan atau pedoman bagi para pelaksana dalam penyelenggaraan penerimaan PPSS, sehingga diharapkan proses penerimaan dapat berjalan secara efektif, efisien dan mencapai sasaran.
4.
Ruang Lingkup Ruang lingkup Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini meliputi ketentuan-ketentuan dan kegiatan-kegiatan serta petunjuk dalam proses Penerimaan PPSS Tahun Anggaran 2007.
5.
Tata Urut Rencana Pelaksanaan Kegiatan ini disusun berdasarkan tata urut sebagai berikut : I. II. III. IV. V. VI.
II.
PENDAHULUAN KETENTUAN PENERIMAAN RENCANA KEGIATAN PENGAWASAN DUKUNGAN ANGGARAN PENUTUP
KETENTUAN PENERIMAAN 6.
Persyaratan a.
Persyaratan Umum. Setiap calon anggota persyaratan umum :
Perwira
Polri,
harus
memenuhi
3
b.
1)
Warga Negara Indonesia.
2)
Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3)
Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.
4)
Sehat jasmani dan rohani.
5)
Tidak pernah kejahatan.
6)
Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela.
7)
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas Kepolisian.
karena
melakukan
suatu
Persyaratan Lain : 1).
Pria dan Wanita belum pernah menjadi anggota Polri.
2).
Berijazah (sebagaimana tercantum dalam Sub Lampiran Surat Keputusan Kapolri) : a).
b).
c).
c.
dipidana
S1 Profesi : (1)
Dokter umum sebanyak 8 (delapan) orang.
(2)
Dokter Gigi dan Apoteker, masing-masing 1 (satu ) orang.
Sarjana ( S1) : (1)
Biologi sebanyak 3 (tiga) orang.
(2)
Informatika Komputer sebanyak 2 (dua) orang.
(3)
Teknik elektro Arus Lemah, Teknik elektro Arus Kuat, Metalurgi, Teknik Sipil, statistik, Ekonomi Akutansi, Ekonomi Perbankan, Sosial Politik dan Agama Hindu, masingmasing 1 (satu) orang.
Diploma IV/III : (1)
Analisa Kimia sebanyak 2 (dua) orang.
(2)
Ahli Nautika Tk.III dan Ahli Teknika Tk.III masing-masing 2 (dua) orang.
Bagi calon yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri/ Swasta harus sudah lulus Ujian Negara (dengan melampirkan tanda lulus/ ijazah yang dilegalisasi/ diketahui oleh Kopertis) dengan nilai IPK minimal :
4
1). 2). 3).
7.
S1 Profesi (Dokter Umum, Gigi dan Apoteker) : S1 / D-IV : D-III :
2,2 (duakomadua). 2,5 (duakomalima). 2,7 (duakomatujuh).
d.
Umur pada saat pembukaan pendidikan Pembentukan PPSS TA 2007 maksimal : 1). S1 Profesi : 31 (tiga puluh satu) tahun. 2) S1 : 30 (tiga puluh) tahun. 3). D-IV : 29 (dua puluh sembilan) tahun. 4). D-III : 27 (dua puluh tujuh) tahun.
e.
Tinggi badan minimal (dengan berat badan seimbang menurut ketentuan yg berlaku) : 1). Pria : 160 (seratus enam puluh ) Cm. 2). Wanita : 155 (seratus lima puluh lima) Cm.
f.
Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam Pendidikan Pembentukan.
g.
Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Perwira Polri.
h.
Tidak terikat Perjanjian Ikatan Dinas dengan Instansi Lain.
i.
Mendapat persetujuan dari instansi yang bersangkutan bagi yang sudah bekerja dan pernyataan berhenti dengan hormat bila lulus seleksi dan terpilih masuk pendidikan Pembentukan Polri.
j.
Mengikuti dan lulus pemeriksaan serta pengujian dengan menggunakan sistim gugur yang meliputi : 1)
Pemeriksaan Administrasi Awal.
2)
Pemeriksaan Psikologi.
3)
Pengujian Kompetensi (apabila diperlukan dengan materi bersifat pengetahuan/ ketrampilan sesuai kebutuhan wilayah).
4)
Pemeriksaan Kesehatan Badan.
5).
Pemeriksaan dan Pengujian Kemampuan Jasmani.
5).
Pemeriksaan Administrasi Akhir.
6).
Pantukhir.
Organisasi dan Kepanitiaan. a.
Tingkat Pusat.
5
Panitia Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS) tingkat pusat berkedudukan di Mabes Polri dengan susunan :
b.
1)
Ketua
: De SDM Kapolri.
2)
Wakil Ketua
: Karo Dalpers Polri.
3)
Sekretaris
: Kabag Diapers Rodalpers Polri.
4)
Bendahara
: Bensat Sde SDM Polri.
5)
Anggota
:
a)
Anggota Polri/ PNS Polri/ yang ditunjuk dengan Surat Perintah .
b)
Pegawai Instansi kebutuhan.
lain
yang
ditunjuk
sesuai
Tingkat daerah. Panitia Penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana (PPSS) di Tingkat Daerah berkedudukan di Mapolda, dengan susunan :
c.
1)
Ketua
: Kapolda.
2)
Wakil Ketua
: Wakapolda.
3)
Ketua Pelaksana
: Karo Pers Polda.
4)
Sekretaris
: Kabag Dalpers Polda.
5)
Bendahara
: Pekas Polda.
6)
Anggota
:
a)
Para Ketua Tim Pemeriksa dan Penguji.
b)
Anggota/ PNS Polri yang ditunjuk.
c)
Pegawai instansi terkait (Diknas, Kesehatan, Psikologi, dsb).
d)
Anggota LSM yang ditunjuk.
Anggota KP4 Komisi Persiapan Penetapan Peserta Pendidikan (KP4) berkedudukan di Mabes Polri dengan susunan keanggotaan sebagai berikut : 1)
Ketua
: De SDM Kapolri.
2)
Sekretaris
: Karo Dalpers Polri.
3)
Anggota
:
a) b) c)
Kadiv Propam Polri. Gubernur Akpol. Karo Jianstra Sde SDM Polri.
6
d) e) f) 8.
Karo Dalpers Polri. Karo Psikologi Polri. Kapusdokkes Polri.
Tugas dan Wewenang a.
Panitia Pusat g)
b.
Panitia Pusat (Panpus) Penerimaan PPSS TA 2007 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
1).
Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Panitia Penerimaan.
2).
Menyelenggarakan kampanye penerimaan.
3).
Mendistribusikan kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, untuk masing-masing Panitia Daerah (Panda).
4).
Melaksanakan pengawasan/ Supervisi pelaksanaan seleksi penerimaan.
5).
Menerima berkas lengkap administrasi, hasil seleksi/tes Psikologi dan kesehatan calon PPSS yang telah dinyatakan lulus terpilih oleh Panda sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, serta menyiapkan bahan untuk Komisi Persiapan Penetapan Peserta Pendidikan (KP4) yang dilaksanakan di Jakarta.
6).
Melaksanakan anev dan kaji ulang terhadap pelaksanaan seleksi penerimaan.
7).
Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.
terhadap
Komisi Persiapan Penetapan Peserta Pendidikan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1)
2) 3)
(KP4),
Menyelenggarakan kegiatan yang diperlukan terhadap calon siswa PPSS untuk ditetapkan menjadi Peserta Pendidikan Pembentukan Perwira Polri oleh Kapolri, diantaranya melakukan pengecekan terhadap hasil kelulusan calon PPSS ditingkat Panda melalui kegiatan pemeriksaan/ pengujian yang meliputi : (1) Pemeriksaan ulang Kesehatan. (2) Pemeriksaan ulang Psikologi. (3) Penelitian terhadap data/ informasi lainya yang berkaitan dengan kegiatan penerimaan. Menyiapkan pelaksanaan dan melaporkan hasil sidang KP4 ke Kapolri. Setelah mendapatkan persetujuan Kapolri, menyerahkan calon PPSS yang telah dinyatakan lulus dan terpilih kepada Gubernur Akpol untuk mengikuti pendidikan.
7
4) c.
Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Kapolri.
Panitia daerah Panitia Daerah (Panda) Penerimaan PPSS TA. 2007 mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut : 1)
Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu akhir seleksi penerimaan yang ditetapkan oleh Panpus.
2)
Mencari calon PPSS secara proaktif sejak dini dan menyelenggarakan kampanye/ pengumuman penerimaan PPSS.
3)
Menyiapkan formulir mendistribusikannya.
4)
Mengadakan koordinasi dengan lembaga/ instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penerimaan yang bersih dan objektif untuk mendapatkan calon yang berkualitas.
5)
Melaksanakan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) calon PPSS, melalui kegiatan pengumpulan bahan secara terus menerus sejak berada dilingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat, sebelum mengikuti seleksi sampai dengan selama pendidikan pembentukan berlangsung (sebagai bahan pertimbangan kelulusan seleksi atau pendidikan pembentukan, apabila sudah diperoleh datanya).
6)
Membuat soal, melaksanakan seleksi, mengoreksi/ menilai hasil seleksi/ tes, dengan materi dan urutan kegiatan sebagai berikut :
administrasi
pendaftaran
dan
a)
Pemeriksaan administrasi.
b)
Pemeriksaan psikologi.
c)
Pengujian kompetensi (apabila diperlukan dengan materi bersifat pengetahuan/ keterampilan sesuai kebutuhan).
d)
Pemeriksaan kesehatan badan.
e)
Pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani.
f)
Pantukhir.
7)
Menentukan kelulusan hasil seleksi penerimaan sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, serta menyiapkan cadangannya.
8)
Mengirimkan berkas lengkap hasil seleksi/ tes psikologi dan kesehatan calon PPSS yang telah dinyatakan lulus
8
dan terpilih sebanyak kuota yang telah ditetapkan Kapolri, kepada Panpus.
III.
9)
Mengirimkan calon PPSS yang telah dinyatakan lulus dan terpilih, untuk mengikuti kegiatan KP4 di Jakarta.
10)
Membentuk Tim Pengawas baik dari unsur Internal maupun Eksternal Polri yang profesional (seperti Diknas, Dinas Kependudukan, Ikatan Dokter Indonesia, Ikatan Sarjana Psikologi Indonesia, Akademisi, Guru Olah Raga, Tokoh Masyarakat/ Adat dan lain-lain) untuk menyaksikan/ memonitor pelaksanaan setiap tahapan seleksi secara ketat, terus menerus, transparan dan menginformasikan permasalahan yang terjadi kepada Ketua Panda.
11)
Memberdayakan pengawas Internal (Irwasda, Bid Propam) untuk mengawasi pelaksanaan seleksi, namun tidak dilibatkan dalam memutuskan kelulusan dan bila terdapat permasalahan dapat menginformasikan kepada Panitia.
12)
Melaksanakan koreksi seluruh hasil pemeriksaan/ pengujian dilingkungan Mapolda secara transparan dengan menghadirkan unsur pengawas baik Internal maupun Eksternal.
13)
Dalam pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Panpus.
bertanggung
jawab
RENCANA KEGIATAN 9.
Tahapan Kegiatan Penerimaan ( skema jadwal kegiatan terlampir ) a.
Pemberitahuan ke daerah (warning order) tanggal 2 Februari 2007
b.
Kampanye dan Pengumuman tanggal 2 s/d 20 Februari 2007.
c.
Pendaftaran calon mulai tanggal 9 s/d 20 Februari 2007.
d.
Panda kirim jumlah animo pada tanggal 21 Februari 2007.
e.
Pemeriksaan Administrasi Awal tanggal 20 dan 21 Februari 2007
f.
Pengumuman hasil pemeriksaan administrasi awal pada tanggal 22 Februari 2007.
g.
Panda kirim jumlah lulus pemeriksaan administrasi awal pada tanggal 22 Februari 2007.
h.
Pemerksaan Psikologi tanggal 23 s/d 25 Februari 2007.
i.
Pengumuman hasil pemeriksaan psikologi pada tanggal 26 Februari 2007.
j.
Panda kirim jumlah lulus pemeriksaan psikologi pada tanggal 26 Februari 2007.
9
k.
Pengujian kompetensi Calon Peserta dari tanggal 26 s/d 28 Februari 2007.
l.
Pengumumam hasil pengujian kompetensi pada tanggal 1 Maret 2007.
m.
Panda kirim jumlah lulus pengujian kompetensi pada tanggal 1 Maret 2007.
n.
Pemeriksaan Kesehatan tanggal 1 s/d 3 Maret 2007.
o.
Pengumuman hasil pemeriksaan kesehatan pada tanggal 5 Maret 2007.
p.
Panda kirim jumlah lulus pemeriksaan kesehatan pada tanggal 5 Maret 2007.
q.
Pengujian kemampuan jasmani pada tanggal 5 dan 6 Maret 2007.
r.
Pengumuman hasil pengujian kemampuan jasmani pada tanggal 7 Maret 2007.
s.
Panda kirim jumlah lulus pengujian kemampuan jasmani pada tanggal 7 Maret 2007.
t.
Rapat kelulusan (Pantukhir) pada tanggal 8 Maret 2007.
u.
Pengumuman kelulusan hasil Pantukhirda pada tanggal 9 Maret 2007.
v.
Panda mengirimkan calon yang dinyatakan lulus pada tingkat daerah untuk mengikuti kegiatan KP4 berdasarkan kuota masing-masing Panda yang akan ditentukan kemudian.
w.
Calon Peserta tiba di Jakarta paling lambat tanggal 11 Maret 2007 pukul 14.00 Wib.
x.
Pelaksanaan pemeriksaan dan pengujian dalam rangka verifikasi dalam kegiatan KP4 dimulai tanggal 12 s/d 14 Maret 2007 dengan urutan kegiatan sebagai berikut : 1)
Tanggal 12 dan 13 Maret 2007 dilaksanakan pengecekan ulang kesehatan badan dan kesehatan jiwa peserta.
2)
Tanggal 14 Maret 2007 dilaksanakan pengecekan ulang psikologi peserta.
y.
Seluruh anggota KP4 mengadakan sidang pada tanggal 16 Maret 2007 untuk menetapkan kelulusan dan pemilihan Calon Peserta yang dinyatakan layak untuk diikutkan dalam pendidikan pembentukan.
z.
Pengumuman kelulusan pada tanggal 17 Maret 2007 sesuai dengan kuota sebanyak 30 orang.
aa.
Peserta PPSS yang dinyatakan lulus dan terpilih pada tanggal 18 Maret 2007 bergeser untuk diberangkatkan ke Akpol Semarang selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2007 Buka Pendidikan.
10
10.
Tahapan Kegiatan Penerimaan a.
Kampanye : 1)
2)
Tingkat Panpus a)
Melaksanakan pembuatan spanduk dan membuat Warning ke masing-masing Polda dalam rangka pemberitahuan tentang penerimaan Perwira Polri Sumber Sarjana T.A. 2007 berikut segala persyaratan dan kebutuhan kesarjanaannya.
b)
Melaksanakan kampanye melalui media elektronik dan media cetak nasional.
Tingkat Panda a)
Melaksanakan kegiatan kampanye tentang informasi penerimaan PPSS, guna menarik minat dan meningkatkan animo masyarakat.
b)
Sasaran kampanye adalah Kampus-kampus.
c)
Memberi pengarahan kepada jajarannya / setiap anggota Polri untuk mengamati dan mencari sejak dini para remaja / putra / putri daerah / pemuda calon-calon terbaik untuk menjadi Calon PPSS.
d)
Mendistribusikan brosur, poster dan leaflet, pemasangan spanduk serta penayangan visualisasi penyediaan anggota Polri.
e)
Mencari calon-calon terbaik untuk mendaftarkan diri menjadi PPSS.
b.
Pendaftaran. Kegiatan pendaftaran dilaksanakan oleh Panitia Penerimaan di tempat-tempat pendaftaran ( Polda-Polda ) sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam pengumuman.
c.
Pemeriksaan Administrasi. Dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Administrasi terhadap para Calon tentang kelengkapan persyaratan administrasinya, sebelum mengikuti kegiatan tahap berikutnya. 1)
Bahan-bahan Persyaratan Administrasi : a)
Surat Permohonan :
b)
Akte Kelahiran/ Surat Keterangan Kelahiran :
c)
Surat Keterangan Domisili di wilayah Polda tempat pendaftaran.
d)
Ijazah / Transkrip Nilai
11
e)
(1)
Ijazah S-1 Profesi, S-1, D-III dan D-IV Asli dan Foto copy yang telah dilegalisir serta tidak dalam bentuk laminating.
(2)
Transkrip Nilai dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) sesuai dengan persyaratan dan tidak dibenarkan adanya perubahan kecuali jika perubahan tersebut dibuat dan dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
(3)
Ijazah yang berasal dan atau yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi Luar Negeri harus mendapat pengesahan/ legalitas dari Depdiknas.
Pas Foto Pas Foto berukuran 4 x 6 sebanyak 12 lembar, menghadap ke depan, tidak gondrong, tidak memakai kacamata, daun telinga harus kelihatan dan kertas foto mengkilat / bukan dove.
2)
Pelaksanaan Pemeriksaan Administrasi. Tim Pemeriksaan Administrasi memeriksa kelengkapan dokumen satu persatu dengan cermat dan teliti, mencocokkan detail nama Calon Peserta PPSS detail tanggal/bulan/tahun lahir, Ijazah STTB, mencocokkan sidik jari pada ijazah/STTB dengan sidik jari yang ada pada kartu sidik jari, mengecek keabsahannya pada Kantor Diknas, mencocokkan foto Calon Peserta PPSS.
3)
Penilaian hasil pemeriksaan dokumen administrasi ditentukan secara kualitatif dengan kualifikasi sebagai berikut : a)
Memenuhi Syarat (MS) : Berkas adminstrasi lengkap dan sah memenuhi persyaratan.
b)
4)
Tidak Memenuhi Syarat (TMS) : (1)
Berkas administrasi lengkap tetapi diragukan keabsahannya sehingga perlu pertimbangan.
(2)
Berkas administrasi tidak lengkap tetapi sah.
(3)
Berkas administrasi lengkap tetapi tidak sah.
(4)
Berkas administrasi tidak lengkap dan tidak sah.
Kelengkapan administrasi yang belum dilengkapi pada tahap administrasi akhir.
terpenuhi
12
d.
Pemeriksaan dan Pengujian Psikologi.
e.
Pemeriksaan Kesehatan. Pemeriksaan kesehatan pada calon PPSS meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu : 1)
2)
Pemeriksaan fisik, meliputi : a)
Keadaan umum
b)
Keadaan spesifik, khusus Wanita dilakukan pemeriksaan virginitas (Hymen) dan tes kehamilan.
Pemeriksaan penunjang : a)
3) f.
(1)
Urine
(2)
Darah (darah rutin, kimiawi, dan serologis / HbsAg)
b)
Radiologi
c)
EKG, bila diperlukan
Pemeriksaan khusus (Narkoba)
Pemeriksaan dan Pengujian Kemampuan Jasmani. Pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani bagi calon PPSS meliputi ; 1)
2)
3) g.
Laboratorium
Pemeriksaan Anthropometrik (kelainan postur tubuh), meliputi : a)
Menentukan tipe tubuh
b)
Kelainan-kelainan bagian tubuh.
Tes kesampataan jasmani, meliputi : a)
Tes Kesamaptaan A, yaitu lari 12 menit :
b)
Tes Kesampataan B, meliputi : (1)
Pull Up maksimal 1 menit
(2)
Sit Up maksimal 1 menit
(3)
Push Up maksimal 1 menit
(4)
Shutlle Run jarak 6 x 10 meter
Tes berenang sejauh 25 meter.
Pemeriksaan dan Pengujian Kompetensi. Pemeriksaan Kompetensi dilaksanakan di daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah yang melaksanakan kegiatan penerimaan.
13
h.
Pemeriksaan Administrasi Akhir. Kegiatan pemeriksaan administrasi akhir adalah merupakan lanjutan kegiatan pemeriksaan administrasi yang meliputi : 1)
i.
Surat Keterangan Catatan Kepolisian : a)
Surat Keterangan Catatan Kepolisian dikeluarkan dari Polsek setempat, berdasarkan rekomendasi RT, RW dan Kelurahan dimana Calon PPSS bertempat tinggal.
b)
Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut masih berlaku dan digunakan hanya untuk melamar menjadi Calon PPSS.
c)
Surat Keterangan Catatan Kepolisian tersebut menyatakan yang bersangkutan tidak sedang/ pernah terlibat kasus/ penyidikan perkara Pidana.
2)
Pernyataan Belum Pernah Nikah.
3)
Keterangan Lolos Butuh.
4)
Ijin Orang Tua/ Wali.
5)
Surat Perjanjian Ikatan Dinas Pertama.
6)
Daftar Riwayat Hidup.
7)
Surat Pernyataan Sanggup Ditempatkan Dimana Saja di seluruh Wilayah Republik Indonesia dan sanggup ditugaskan di setiap bidang tugas Kepolisian.
Verifikasi dalam kegiatan KP4. 1).
Calon PPSS yang telah dinyatakan lulus melalui mekanisme Pantukhir oleh Kapolda selaku Ketua Panda selanjutnya dikirim untuk mengikuti penelitian dan pemeriksaan / pengujian ulang pada kegiatan KP4 yang dilaksanakan oleh Panpus.
2).
Penelitian dan Pemeriksaaan/Pengujian Ulang dititik beratkan kepada Aspek Kesehatan, Psikologi dan Administrasi akhir.
3).
Tata cara pelaksanaan Penelitian dan Pengujian/Pemeriksaan pada kegiatan KP4 sebagai berikut : a.
Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan jadwal penerimaan Calon PPSS yang telah ditentukan.
b.
Sasaran Penelitian dan Pengujian/Pemeriksaan adalah Calon PPSS yang dinyatakan lulus sementara oleh Ketua Panda sebanyak kuota yang ditetapkan dan selanjutnya diadakan
14
pemeriksaan ulang terhadap kesehatan, psikologi dan administrasi akhir. c.
j.
k.
11.
Norma penelitian dan pemeriksaan/ pengujian ulang menggunakan norma yang berlaku di lingkungan Polri.
Sidang Komisi Persiapan Penetapan Peserta Pendidikan (KP4) 1).
Penentuan akhir hasil Penelitian dan Pengujian/Pemeriksaan dalam3 kegiatan KP4 ditentukan dalam sidang Komisi Persiapan Penetapan Peserta Pendidikan (KP4)
2).
Hasil sidang diterbitkan dalam bentuk Surat Keputusan Kapolri.
Pembukaan Pendidikan. Pembukaan pendidikan dilaksanakan oleh Gub Akpol setelah mendapat persetujuan Kapolri.
Kebijakan Dalam rangka upaya untuk mewujudkan penerimaan PPSS yang transparan, bersih dan bebas KKN, maka perlu diperhatikan dan dilaksanakan hal-hal sebagai berikut : a.
Pembentukan Tim Pengawas Terpadu (bila diperlukan) 1)
2)
Ditingkat Polda dibentuk Tim Pengawas Terpadu yang ditunjuk dengan Surat Perintah Kapolda, terdiri dari : a)
Pejabat Polri yang ditunjuk
b)
Komponen masyarakat yang mempunyai peduli pada Polisi dan dapat bekerja sama dalam membangun Polri kearah yang lebih baik.
Tim Pengawas Terpadu ini diluar fungsi pengawasan internal Polri (Propam, Irwasda) dengan tugas : a)
Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penerimaan PPSS dari mulai sejak persiapan pelaksanaan sampai akhir proses penerimaan.
b)
Mencari, mencatat dan mendatakan temuan, penyimpangan yang terjadi pada proses penerimaan PPSS.
c)
Tim Pengawas Terpadu dapat meminta data dan laporan tentang hasil kegiatan Panda dalam hal pelaksanaan kegiatan penerimaan PPSS.
15
d)
b.
Melaporkan hasil temuannya kepada Kapolda untuk segera ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3)
Kepada Tim Pengawas terpadu diberikan masukan dan pengetahuan tentang proses penerimaan PPSS sebagai bekal untuk melakukan pengawasan secara transparan.
4)
Tim Pengawas Terpadu bertugas dengan Surat Perintah Kapolda selama proses penerimaan PPSS sampai berakhirnya proses penerimaan.
Pada pelaksanaan peneriman hal-hal yang perlu perhatikan sebagai berikut : 1)
2)
Pendaftaran a)
Tempat pendaftaran dipasang sepanduk “ Masuk Polri tidak dipungut biaya “.
b)
Tempat terbuka (dapat terlihat oleh semua yang hadir).
c)
Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta seleksi.
d)
Petugas Pelayanan mengutamakan 3 S (senyum, sapa, dan salam)
Penelitian Persyaratan a)
Yang tidak memenuhi persyaratan administrasi tidak ada toleransi untuk dinyatakan lulus.
b)
Anggota/Panitia bagian timbang badan dan tinggi badan diharuskan menandatangani hasil pelaksanaan timbang dan tinggi pada lembaran formulir pendaftaran.
3)
Seluruh Orang tua atau wali calon dikirim surat pemberitahuan atau dikumpulkan untuk diarahkan agar tidak memberi uang pada siapapun termasuk Panitia.
4)
Pemeriksaan dan Pengujian a)
Rik Psikologi (out sourcing dgn Psiko daerah) (1)
Naskah disegel dan disimpan di brankas/ruang Propam, kunci disimpan di Kapolda / Waka.
(2)
Pelaksanaan Ujian diawasi oleh Tim Pengawas Terpadu maupun Was Internal.
(3)
Hasil ujian dibungkus dan disegel dibuat berita acara segel dan disimpan dibrankas/kantor Propam, kunci di Kapolda/Waka.
16
b)
(4)
Pemeriksaan hasil tes/scanner dilaksanakan secara terbuka, transparan di Rupatama (menggunakan LCD) disaksikan oleh Panitia, Tim Was Terpadu, dan Internal.
(5)
Hasil ujian seketika selesai diperiksa langsung dibuat Surat Keputusannya dan ditanda tangani Kapolda selaku Ketua Panda.
(6)
Pengumuman Kelulusan disampaikan secara terbuka dan bagi yang tidak memenuhi syarat disampaikan secara tertulis.
(7)
Data hasil psikologi perorangan di simpan di tempat /diarsipkan dengan batas tertentu.
(8)
Tim Pengawas Terpadu membuat Laporan Pengawasan yang dilaksanakan.
Pemeriksaan Kesehatan (out sourcing dari IDI setempat ) (1)
Bekerja sama dengan Laborat dan Dokter pemeriksa dari luar Polri.
(2)
Pelaksanaan pemeriksaan Kesehatan sedapat mungkin ditempat yang terbuka / mudah dilihat kecuali yang bersifat rahasia.
(3)
Tim Pengawas Terpadu mengawasi secara ketat Pemeriksaan Kesehatan yang dilaksanakan (ada anggota dari dokter agar bisa masuk dalam ruang Pemeriksaan)
(4)
Mengolah/merekap hasil tes kesehatan dilaksanakan di Ruang Rapat Utama dan disaksikan oleh Panitia Tim Pengawas Terpadu dan Internal.
(5)
Hasil koreksi nilai seketika selesai dibuatkan Skep Kelulusan dan ditanda tangani Kapolda selaku Ketua Panda
(6)
Pengumuman hasil tes kesehatan dilaksanakan secara terbuka dan bagi casis yang tidak memenuhi syarat diberitahukan alasan ketidaklulusannya.
(7)
Tim Pengawas Terpadu membuat laporan pelaksanaan pengawasan.
17
c)
6)
Pemeriksaan Jasmani.
dan
Pengujian
Kemampuan
(1)
Pelaksanaan penilaian uji Kesamaptaan dilaksanakan secara terbuka dan transparan.
(2)
Tim Pengawas Terpadu dan Pengawas Internal melakukan pengawasan secara Intensif terhadap pelaksanaan tes kesamaptaan.
(3)
Hasil dilapangan dibuat scoring board agar semua orang serta peserta dapat melihat dan didokumentasikan dengan handy cam (bagi yang memiliki).untuk lembar hasil uji kesamaptaan ditandatangani oleh peserta, penguji, dan pengawas ujian.
(4)
Lembar hasil ujian kesampataan jasmani ditandatangani oleh peserta, penilai, dan pengawas ujian dan pada saat itu juga langsung diberikan kepada peserta.
(5)
Hasil scoring board dipindah kekomputer kemudian dilakukan penghitungan secara terbuka disaksikan Panitia, diawasi Tim Pengawas Terpadu dan Pengawas Internal.
(6)
Hasil penghitungan nilai seketika selesai dibuatkan Skep Kelulusan ditanda tangani Kapolda selaku Ketua Panda.
(7)
Hasil scoring board disimpan di Panitia.
(8)
Hasil tes diumumkan secara terbuka dan ditempel dipapan pengumuman.
(9)
Tim Pengawas Terpadu membuat Laporan pelaksanaan tugasnya.
Pantukhirda 1)
2) 3)
Mengecek postur tubuh/fisik/sikap tampang dipimpin oleh Kapolda : (a) Pergerakan anggota badan (b) Anatomi tubuh (mata, hidung, telinga, cara bicara, dan lain-lain (c) Pengecekan kembali anthropometrik Menentukan kelulusan secara obyektif Menetapkan kelulusan dengan memperhatikan aspek PMK.
18
IV.
PENGAWASAN 1.
Pengawasan Penerimaan PPSS dilaksanakan dengan ketat dan terus menerus terhadap seluruh rangkaian penyelenggaraan penerimaan, secara internal dan eksternal Polri.
2.
Pengawasan Internal dilaksanakan sebagai berikut : a. b. c. d.
3.
Secara fungsional organisasi Polri dilaksanakan oleh Lembaga Irwasum / Irwasda dan Propam Polri. Pengawasan terhadap Panda dilaksanakan oleh Panpus. Analisa dan evaluasi serta kaji ulang data/informasi/laporanlaporan yang dibuat Panda. Analisa dan evaluasi data / informasi/ laporan-laporan yang diatur oleh Panda.
Pengawasan Eksternal Komponen masyarakat yang mempunyai kepedulian pada polisi dan dapat bekerjasama dalam membangun Polri ke arah yang lebih baik (diwujudkan dengan membuat MOU dengan LSM, Tokoh Pemuda, dan Tokoh Agama untuk melakukan pengawasan pada mekanisme penerimaan)
4.
Pengawasan Tim Terpadu dilaksanakan sebagai berikut : a. b. c.
5.
V.
Kerjasama dengan lembaga/instansi terkait serta komponen masyarakat untuk memonitor penyelenggaraan penerimaan. Mencatat dan mendatakan temuan penyimpangan yang terjadi pada proses penerimaan PPSS. Melaporkan hasil temuannya kepada Kapolda untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
Dalam hal terjadi penyimpangan pada proses penyelenggaraan maupun penetapan hasil seleksi, ditindaklanjuti sesuai ketentuan yg berlaku.
DUKUNGAN ANGGARAN Dukungan anggaran penyelenggaraan seleksi penerimaan Calon PPSS dibebankan kepada anggaran Polri Tahun Anggaran 2007.
VI.
PENUTUP 1.
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Penerimaan PPSS ini merupakan pedoman bagi para pejabat yang berwenang dalam pelaksanaan penerimaan PPSS.
19
2.
Hal-hal lain yang berhubungan dengan pelaksanaan penerimaan Bintara Polri yang belum diatur dalam Rengiat ini akan ditentukan kemudian. Jakarta, Februari 2007 KEPALA BAGIAN PENYEDIAAN PERSONIL
SUDARTO,SH, M, HUM KOMBES POL NRP 52020098
