,PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBUK INDONESIA TAHUN 2005
NO. POL. : TENTANG
.
PENERIMAAN BINTARA POLRI GELOMBANG I
TAHUN ANGGARAN 2006
DENGAN RAHMAT TliHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOUSIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
bahwa dalam ran~'ka pembangunan kekuatan anggota Polri pada umumnya. dan penyediaan Bintara Poln pada khusueoya, perlu diselenggarakan Pendidikan Pernoentekan Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2006, untuk kepernlnqan tersebut dipandang peru menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
Mengingat
1.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 200~ tentang Pernberhenfian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2003 Nornor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
3.
Peraturan Pernerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
4.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pads Tingkat Maikas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
5.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Ke~a Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah ( Palda ) beserta perubahannya;
6.
Keputusan Kepala Kepclisien Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kepn4/X1/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis pp.mbinaan Sumber Daya Manusia Polri;
7.
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/214/1V/20ll4 tanggal 1~ April 2004 tentang Pedoman Administrasi Penerimaan Bintara Palri; MEMUTUSKAN ...
,
2 • MEMUTUSKAN : I
Menetapkan
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERIMAAN BINTARA PuLRI GELOMBANG I TAHUN ANGGARAN 2006. BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Kapolri in; yang dimaksud dengan: .
1.
Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
2.
Anggota· Kepolisian Negara Repu~lik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai neqeri pada Kepolisian Negera Republik Indonesia.
3.
Calon anggota Polri selanjutnya disebut Calan adalah warga negara yang secara sukarela mendaftarkan din dan mengikuti proses seleksi untuk menjadi siswa Bintara Polri,
4.
Siswa Bihtara Pain adalah warga negara yang dinyatakan lulus seleksi dan terpilih yang sedang menialani pendidikan perobentokan untuk menjadi Bintara Polri.
5.
Kampanye .adalah kegiatan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus dalam rangka mendukung proses penerimaan untuk menjadi anggota Poln.
6.·
Penenmaan Bintara Polri adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan din sebagai Bintara Polri melalui tahap pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, perneriksaan/penqujan dan pemilihan sampai diangkat menjadi Siswa Bintara Polri.
7.
Panitia Pusat yang selanjutnya disebut Panpus adalah Panitia Penerimaan Bintara Polri pada Tingkat Pusat dan dijabat oleh Deputi Kapolri Bidang Sumber Daya ManlJsia (De SOM Kapolri) yang keanggotaannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri,
8.
Panitia Daerah yang selanjutnya disebut Panda adalah Panitia Penerirnaan Bintara Polri pada Tingkat Daerah/Kepolisian Daerah (polda) dan dijabat oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang kei:mggotaannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda.
9.
Sub Panitia Daerah yang selanjutnya disebut Sub Panda adalah Panitia Penerirnaan Bintara Polri yang dibentuk oleh Kapolda sesuai kebutuhan.
10.
Panitia Bantuan Penerimaan yang selanjutnya disebut Panbennm adalah Panitia Penerirraan Bintara Poln yang dibentuk oleh Kapolda sesuai kebutuhan. BAB II
PENERIMAAN
Pasal 2
(1)
Para calon harus memberikan ketemngan yang sebenamya dalam rangka penerirnaan Bintara Poln. (2) Para ...
,
!
3 (2)
• , . Para calon harus melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi dengan sungguh-sungguh dan bersih.
(3)
Dalam rangka pelaksanaan seeksi penerirnaan Bintara t'oln, tidak dipungut biaya.
(4)
Sebelum diangkat sebagai anggota PeJlri, calon yang telah lulus seleksi penerimaan dan telah lulus pendidikan pembentukan Bintara Poln wajib mengucapkan sumpah atau janji rnenurut agama dan kepercayaannya.
(5)
Setelah diangkat sebagai anggota Polri, wajib melaksanakan pelatihan magang dan pembulatan di Satuan Kewilayahan Polri.
Pasal 3 Penerimaan Bintara PoIn Gelombang I tahun 2006 dilaksanakar : a.
seleksi penerimaan diselenggarakan di Tingkat Panda I Sub Panda;
b.
jumlah Peserta Didik 12.000 (dua belas ribu) orang terdiri dari 11.500 (sebelas ribu lima ratus) pria dengan peruntukan 10.275 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima) untuk Polisi l'ugas Umum (PTU), 1.000 (seribu) untuk B1gade Mobil (Bnmob) Polda 185 (seratus delapan puluh lima) untuk Polisi Perairan (Polair) dan 40 (empat puluh) untu~( Polisi Udara (Poludara). serta 500 (lima ratus) Polisi Wanita (Polwan);
c. .
waktu buka pendidikan direncanakan bulan Maret 2006;
d.
lama pendidikan 5 (lima) bulan;
e.
tempat pendidikan pada Sekoah Polisi Negara (SPN) Polda, Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Pusat Pendidikan (Pusdik) Brirnob, Pusdik Polair, Pusdik Poludara dan Pusdik Polisi Tugas Umum (Gasum);
f.
magang selama 4 (empat) bulan dengan pembulatan 1 (satu) bulan;
g.
tempat magang disatuan kewilayahan dan satuan-sauian lain yang ditunjuk.
Pasal4
(1)
Pendaftaran dilaksanakan di Panda/Sub Panda dan Panbanrim di seluruh wilayah Republik Indonesia.
(2)
Pendaftaran dilakukan dengan mendatangi langsung pada tempat-tempal pendaftaran dengan membawa kelengkapan administrasi awal sesuai persyaratan.
(3)
Yang dimaksud dengan administrasi awal pada ayat (2) ialah : a. sorat permohonan dengan tulisan tangan; b. kartu tanda penduduk (KTP) setempat; c. akte kelahiran I surat kenallahir; d. surat tanda kelulusan.' ijazah;
BAS III ...
;
4
BAB III PERSYARATAN Bagian Kesatu Persyaratan Umum Pasal 5 (1)
Warga Negara Indonesia.
(2)
Beriman dan uertaqwa kepada Tuhan Yang Maba Esa.
(3)
Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(4)
Sehatjasmani dan rohani dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Institusi Kesehatan.
(5)
Tidak pemah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dengan Surat Keterangan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) setempat.
(6)
Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
(7)
Belum pemah nikah dan sanggup tidak nikah selama dalam pendidikan Bintara Polri, ditambah 2 (dua) tahun setelah lulus dan dilantik dengan menggunakan atribut pc..ngkat Brigadir Polisi Tingkat Dua (Bnpda).
(8)
Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas pokok Polri.
(9)
Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (lOP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Bintara Polri (Masa Oinas Surut tidak diperhitungkan).
(10)
Memperoleh persetujuan dan orang tua/wali bagi yang be/um berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
(11)
Tidak terikat Perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu lnstansi lain.
(12)
Telah berdomisili di wilayah ?olda tempat pendaftaran ~inim(\1 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dan Kartu Keluarga (KK) atau Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).
Bagian Kedua Persyaratan Pendidikan Pasal 6
(1)
Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang Sederajat sesuai kompetensi dengan tugas pokok Pori (tidak termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Busan'03/Boga/Kecantikan/Perhotelan/Guru Taman Kanak-kanak (TK) dan SMK yang dikelolC! oleh Departemen).
(2)
Lulusan SMU/Madrasah Aliyah Tahun 2002, menqqunakan Nilai Ebtanas Mumi (NEM) disesuaikan dengan rata-rate terbaik pada masinq-rnasinq daerah yang dapat menjaring animo dalam jumlah yang cukup (ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda dan dilaporl
5
(3)
Lulusan SMU/Madrasah Aliyah Tahun 2003-2005 menggunakan Surat Tanda Kelulusal'l dengan kriteria "Iu Ius'.
(4)
Bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Ales (SLTA) lainnya yang SederajatlSMK (termasuk IIJlusan luar negeri) menggunakan Transkrip Nilai dengan rata-rata baik atau dengan kriteria "lulus' yang telah diakreditasi oleh Instansi Pendidikan Nasional Tingkat Propinsi.
(5)
Bagi Iulusan SMK Pelayaran/Perkapalan (Nsutka, Teknika, Bangunan Kapal) sebagai calon Brntara Polair.
(6)
Bagi lulu~an SMK Penerbangan, Elektro dan Teknik Mesin sebagai calon Bintara Pol Udara.
(7)
eagi lulusan 0-11IID-IV/S 1, sesuai kompetensi'dengan tugas pokok Polri dari Perquman Tinggi yang telah terakreditasi.
(8)
Bagi lulusan 0-111 Keperawatan dan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) hanya diperuntukkan bag: calon Bintara Kesehatan Lapangan pada Kesatuan Brimob Polda. Bagian Ketiga
Persayaratan Umur, Tinggi, dan Berat Badan
Pasal 7
Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran (T.A.) 2006, minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan den umur maksimal bagi lulusan : a. SMU/Sederajat : 21 (dua puluh satu) tahun; b. 0-111 : 24 (dna puluh empat) tahun; e. 0-IV/S1 : 26 (dua puluh enam) tahun. Pasal 8 (1)
(2)
Tinggi badan minimal a. Pria b. Wanita
163 (seratus enam puluh tiga) em; 158 (seratus lima puluh delapan) em.
Berst badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.
BAB IV PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN
Pasal9
(1 )
Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan dengan 'sistem gugur yang meliputi materi kegiatan dengan tahapan/urutan sebagai berikut : a. pemeriksaan administrasi awal; b. pemeriksaan psikologi; c. pengujian potensi akadernis; d. pemeriksaan kesehatan badan; e. pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani; f. pengujian kompetensi (apabila diperlukan dengan materi bersifat pengetahuanl ketrampilan sesuai kebutuhan wilayah); g. pemeriksaan ...
6 g. h.
pemeriksaan admnistrasiakhlr; ·penentuan akhir.
(2)
Tata cara pemeriksaan dan pengujian dimaksud pada ayat (1). diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
(3)
Kelulusan hasil setiap tahap pemeriksaan dan pengujian ditetapkan dengan Surat Kepunrsan Ken.a Panda/Sub Panda.
(4)
Keputusan Panda/Sub Panda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diganggu gugat bakolsh peserta seleksi maup.m oleh kuasanya. BABV
TUGAS DAN WEWENANG
Bagian Kesatu .
Tugas Panpus
Pasal 10
(1)
Menyusun kebijakan dan rene ana penerimaan.
(2)
Mengkoord~nasikan
(3)
Menyelenggarakan kampanye/pengumuman tentang penerimaan.
(4)
Mendistrlbusikan kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, untuk masing-masing Panda.
(5)
Menerima laporan dan daftar nominatif calon Bintara Polri yang telah dinyatakan lulus dan tell>ilih oleh Panda sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri.
(6)
Dalam pelaksanaan tugasnya. bertanggung jawab kepada Kapolri.
dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Panitia Penerimaan.
Bagian Kedua
Wewenang Panpus
Pasal 11
(1)
Menentukan kuota penerimaan pada tiap-tiap Panda/Polda.
(2)
Menentukan kuota untuk masing-masing fungsi calon peserta didik.
(3)
Menentukan kuota peserta didik kepada SPN, Pusdik dan Sepolwan.
(4)
Mumberi masukanlrekomendasi kepada Kapolda tentang hasil supervisi, termasuk sebagai bahan penentuan kelulusan / hasil akhir seleksi penerimaan oleh Kapolda selaku Ketua Panda.
(5)
Meminta Iaporan khusus kepada Pandc:lSub Panda. dalam hal terdapat informasi telah te~adi penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan. Bagi;:m Ketiga ...
/
7 Bagian Ketiga Tugas Panda Pasal 12 (1 )
Munyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu akhir seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panpus.
(2)
Mencan calon Bintara Pain yang berkualitas secara proaktif sejak dini dan menyelenggarakan kampanye/pengumuman penerimaan Bintara Polri.
(3)
Men)'iapkan lajur pendaftaran khusus (pada Polda yang ditunjuk), untuk calon yang berminat menjadi Bintara Polri dengan penugasan pada E;rimob, Polair, Poludara.
(4)
Menyiapkan formulir administrasi pencJaftaran dan mendistribusikannya.
(5)
Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga'lnstansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penerimaan calon Bintara Palri yang bersih dan objektif.
(6)
Menerirna pendaftaran calon Bintara Pelri.
(7)
Melak~anakan
.
kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) calon Bintara Polri secara terus
menerus. (8)
Membuat bahan ujian potensi Akademis yang meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum (termasuk muatan lokal).
(9)
Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian dengan sistem gugur yang meliputi materi kegiatan dengan tahapan/urutan sebagaimana diatur daiarn pasal9 ayat (1).
(10)
Wajib mengumumkan secara terbuka dan tertulis tiap-tiap hasil tahapan seleksi yang dilakukan oleh Panda agar diketahui oleh para peserta dan masyarakat secara umum.
(11 )
Melaporkan setiap materi kegiatan seleksi penerimaan yang telah dilaksanakan kepada Panpus. dengan urutan sebagai berikut : data jumlah animo pendaftar; a. b. data jumlah calon yang dinyatakan lulus sementara pemeriksaan administrasi awal; c. daftar nominatif dan berkas lengkap calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan Psikologi; d. daftar nominatif dan hasil penilaian calon yang dinyatakan lulus pengujian Akademik; e. daftar nominatif dan hasil pemeriksaan kesehatan calon yang dinyatakan lulus Pemeriksaan Kesehatan Badan; f. daftar jumlah calon yang melaksanakan perneriksaan dan pongujian Kemampuan Jasmani; g. daftar jumlah calon yang dinyatakan lulus Pemeriksaae Administrasi akhir; h. daftar nominatif dan hasil penilaian calon yang telah dinyatakan lulus Gan tefllilih dalarn Pantukhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri untuk masing-masing Panda.
(12)
Mengirimkan : a. master table hasil pemeriksaan Psikologi ke Biro Psikologi Sde SOM Polri. b. berkas lengkap hasil Pemeriksaan Kesehatan Badan ke Pusdokkes Polri. C. berkas lengkap hasil pernericsaan Kesehatan Badan bagi calon yang dinyatakan lulus penentuan akhir seleksi penerimaan, ke Lembaga Pendidikan Polri yang ditunjuk. (13) Mengirimkan ...
I
I
/
8 (13)
Mengirimkan calon Bintara Wanita yang telah dinyatakan lulus sebanyak kuota ditambah 20% ke Sepolwan untuk mengikuti Supervisi dan Panpus.
(14)
Menginmkan calon yang telah dinyatakan lulu~ dan terpilih (dengan Surat Keputusan Penetapan Peserta Pendidikan oleh Kapolda) sebanyak kuota yanu telah ditetapkan oleh Kepolri, ke Lembaga Pendidikan Polri yang ditunjuk.
(15)
Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepacia Ketua Panpus. Bagian Keempat Wewenang Panda Pasal 13
(1 )
Membuat Surat Keputusan tentang kemungkinan persyaratan lain yang diperlukan sesuai kompetensi dengan tugas pC'kOK Polri (tidak bertentangan dengan kebijakan Kapolri).
(2)
Membentuk Sub Panda sesuai dengan kebutuhan.
(3)
Membentuk dan mengesahkan Pant.anrim sesuai dengan kebutuhan, serta menunjuk Panbanrim tempat perneriksaan psikologi dan pengujian potensi Akademik. •
(4)
Menjabarkan kuota yang diterima dan Panpus menj.Jdl kuota Panda dan Sub Panda
(5)
Menetapkan kelulusan peserta seleksi sebelum penenuan akhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri ditambah 20% (dua puluh persen), untuk diadakan supervisi oleh Tim dan Panpus.
(6)
Mempertimbangkan keluluscn akhir bagi calon yang berasal dan suku asli di daerahnya sepanjang memenuhi persyaratan.
(7)
Menetapkan kelulusan akhir seleksi penerimaan calon Bintara Poh, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kepolri denqen memperhatikan rekomendasi hasil supervisi oleh Tim dan Panpus.
Bagian Kelima Tuqas Sub Panda Pasal 14 (1)
Menyusun Renlakgiat berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panda.
(2)
Mencari calon Bintara Polri yang berkualitas secara proaktif sejak dini dan menyelenggarakan kampenye/penqumumen peneri.naan Bintara Poln.
(3)
Melaksanakan koordinasi dcnqan lernbagartnstansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penerimaan calon Bintara Polri yang bersih dan objektif.
(4)
Menerima pendaftaran calon Bintara Polri .
(5)
Melaksanakan kegiatan PMK calon Bintara Poln secara terus-menerus.
(6) Melaksanakan ."
9 (6)
Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian dengan sistem gugur yang meliputi materi kegiatan dengan tahapan/urutan ssbaqaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).
(7)
Wajib mengumumkan secara terbuka dan tertulis fiap-tiap hasil tahapan seleksi yang dilakukan oleh Sub Panda agar diketahui oleh para peserta dan masyarakat secara umum.
(8)
Melaporkan setiap materi kegiatan seleksi penerimaan yang telah dilaksanakan kepada Panda, dengan urutan sebagai berkut: a. datajumlah animo pendaftar; b. datajumlah calon yang dinyatakan lulus sementara pemeriksaan administrasi awal; c. daftar nominatif dan berkas lengkap caon yang dinyatakan lulus perneriksaan Psikologi; d. daftarnominatif dan hasil penilaian calon yang dinyatakan lulus pengujian Akademik; e. daftar nominatif dan hasil pemeriksaan kesehatan calon yang dinyatakan lulus Pemeriksaan Kesehatan Badan; f. daftar jumlah cajon yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Kemampuan Jasmani; g. daftar jumlah calon yang dinyatakan lulus Pemeriksaan Administrasi akhir; h. daftar nominatif dan basil penilaian calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih dalam Pantukhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolda untuk masing-masing Sub Panda.
(9)
Mengirimkan berkas Iengkap hasil penilaian Psikotes dan berkas lengkap hasil Pemeriksaan Kesehatan Badan calon yang dinyatakan lulus dan terpilih kepada Panda.
(10)
Mengirimkan calan yang telsh dinyatakan lulus dan terpilih (dengan Sural Keputusan Penatapan Peserta Pendidikan oleh Kapolda) sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolda, ke Lembaga Pendidikan Polri yang ditunjuk.
(11)
Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panda.
Bagian Keenarn
Wewenang Sub Panda
Pasal 15
(1)
Mempertimbangkan kelulusan akhir bagi calon yang berasal dari suku asli di daerahnya sepanjang memenuh' persyaratan.
(2)
Menetapkan kelulusan peserta seleksi sebelum penenbJan akhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolda ditan.bah 200!o (dua puluh persen), untuk diadakan supervisi oleh Tiro dar; Panda.Panpus.
Bagian Ketujuh
Tugas Panbanrirn
Pasal 16 (1)
Menyusun Renlakgiat berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panda.
(2) Menccui ...
10
(2)
Mencari calon Bintara Polri yang berkuaiitas secara proaktif sejak dini dan meryelenggarakan kampanye/pengumuman penerimaa.i Bintara Polri.
(3)
Menenma pendaftaran calon Bintara Polri dar memeriksa adrninistrasi awal.
(4)
Melaksanakan kegiatan PMK calon Bmtara Pclri.
(5)
Menyiapkan tempat pelaksanaan (bagi Panbsnrim yang ditunjuk), untuk pemeriksaan p~ikologi dan pengujian potensi akademik. \
BAB VI
.•
PENGAWASAN
Pasal17 (1)
Pengawasan penerimaan Bintara Polri dilaksanakan denqan ketat den terus-menerus terhadap seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan penerimaan, secara intemal dan ekstemal Polri
(2)
Pengawasan internal dilaksanakan sebagai berikut : secara fungsional organisasi Polri oleh lembaga Inspektorat dan Propam Polri, a. b. oleh Panpus terhadap Panda/Sub Panda dalam bentuk supervisi, C. oleh Panda terhadap Sub Panda dsnPanbanrim dalam bentuk superviei, d. .oleh Panpus dalam bentuk anev dan kaji ulang
(3)
Pcngawasan ekstemal dilaksanakan sebagai berikut: kerja sama dengan lembaga/instansi terkait baik sebagai konsultan maupun untuk a. memonitor penyelenggaraan penerirnaan. b. memonitor hasil setiap tahap seleksi secara transparan dan menqinformasikan calon yang bermasalah kepada Panitia Penerirnaan. C. rnenerima dan menyampaikan pengaduanflnfonnasi dan masyarakatlpeserta seleksi yang mengetahui adanya penyirnpangan, kepada lernbaqa Inspektorat dan Propam Polri baik tingk?t Polda maupun Mabes Polri,
(4)
Dalam hal terjadi penyimpangan pada proses penyelenggaraan maupun penetapan hasil seleksi, ditinciaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. BAB VII ADMINISTRASI
Pasal18 Adrninistrasi dalam penyelenggaraan penerimaan Bintara Peln Gelomtang I tahun 2006 berpedoman pada ketentuan administrasi yang berlaku di ling'(ungan Polri. BAB VIII PEMBlAYAAN Pasal 19
Biaya penyelenggaraan seleksi penerimaan calon BintClra Poin Gelornbang I T.A. 2006 dibebankan kepada anggaran rolri T.A. 2006.
BAB IX .
11
BAS IX
KETENTUAN LAIN'
Pasal 20 (1)
Terhadap calon yang telah dinyatakan lulus seleksi dan telah mengikuti proses pembelajaran selama 5% atau lebih tidak dapat dilakukan penggantian.
(2)
.Penqqantian calon untuk mengikuti proses pembelajaran sebelum berlangsung 5%, dapat dilakukan dengan seizin Kapolri c.q, De 80M Kapolri,
(3)
.Penggantian calon sebaqairnana pada ayat 2 ditunjuk dan peserta seleksi yang memenuhi persyaratan.
Pasal 21 Bagi calon yang telah dinyatakan lulus pendidikan pembentukan Bintara Polri, diangkat menjadi Bintara
Polri dengan pangkat Bngadir Polisi Tingkat Oua (Bnpda) dan diberikan masa dinas, sebagai berikut :
a lulusan 8MU diberi masa dinas 0 tahun;
b lulusan 0-111 diberi masa dinas surut 2tahun;
c lulusan O-IV atau 8.1 diberi masa dinas surut 3 tahun.
Pasal22 Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia akan diatur lebih lanjut. BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Oitetapkan di Pada tanggal
: Jakarta : I]'
KEPALA KEPOUSIAN NEGA
"
''IDU e.~llttt) . Pk
2005
UK INDONESIA
