~
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NO. POL.: 11 TAHUN 2006 TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIf-l,. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
bahwa dalam rangka Penyusunan Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Tahun 2007, dipandanq perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Noqara Republik Indonesia;
Mengingat
1.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentanq Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran N(-'~ara Republik Indonesia Tahun 2002 Nemer 2, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
2.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentanq Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.
"ahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 1 Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentanq Rencana Kerja Pemerintah ;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kernenterian/ Lembaga.;
6.
Keputusan Presiden Nomer 70 tahun 2002 tanm1'll 10 Oktober 2002 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia; ? Keputusan ...
..
2
7.
Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanqqal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, beserta perubahannya;
8.
Keputusan Kapolri No. Pol, : Kep/54/X/2002 tanggai 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi Pada Tingkat Kepolisian N.egara Republil< Indonesia Daerah (polda), beserta perubahannya;
9.
Keputusan Kapolrt ' No. Pol.: KepI 44 I XII / 2005 tanggal 5 Desember 2005 tentang Sistem Perencanaan Strategis Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah ;
10.
Keputusan Kapolri No. Pol.: KepI 20 I IX I 2005 tanggal 7 September 2005 tentang Rencana Strategis (Renstra) Polri 2004 - 2009;
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA T.A. 2007 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal
Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 1.
Pedoman Perencanaan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang seianjutnya disebut Domren Kapolri adalah seperangkat kebiiakan prioritas Kapolri untuk tahun yang akan r.latang (TAB + 1) yan~r~iK(in-aTKOmLiiiikasikan ke-seruruh jajaran Polri guna dituangkan ke dalam Rencana Kerja tah~nan_tiap Satker,
2.
Rencana Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Renja Polri adalah dokumen perencanaan Polri untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Polri sesuai tugas dan fungsi serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah, sebagaimana diatur dalam Sistem Perencanaan Strategis Polri.
3.
Rancangan Renja Polri/Polda/Satker adalah sebagai bahan awa! prioritas kebijakan program dan kegiatan yang akan dituangkan ke dalam Renja Polri definitif, dan sebagai bahan masukan Rencana Kerja Pemerintah terrnasuk larnpiran perhitungan anggarannya untuk bahan masukan penentuan awal pagu indikatif. 4. Rencana ...
··,r----
.~
3
4.
liencC!D.9J~JjfLJ~.em~dntab yang selanjutnya disebut RKP adalah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menenqah Nasional (RPJMN), memuat prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, serta program Kementerian atau Lembaga, lintas Kementerian atau Lembaga, kewilayahan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. .
5.
Rencana Strategis Polri yang selanjutnya disebut Renstra Polri adalah sebagai pelaksanaan dari RPJMN atau wujud RPJMN di tingkat Kementerian/l.embaqa Non Kementerian dalam hal ini Polri, yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan indikatif sesuai dengan tuqas dan fungsi Polri.
6.
Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats yang selanjutnya disebut SWOT adalah analisa perkembangan lingkungan untuk memaharni tantangan yang dihadapi oleh setiap anggota Polri baik kekuatan yang dimiliki, kelornahan internal organisasi yang mempengaruhi kondisi pencapaian kinerja rnaupun peluang dan ancaman dari setiap aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara' meliputi politik, hukum pertahanan dan keamanan serta ekonomi dan sosial budaya guna diatasi mencapai kinerja.
7.
Grand Strategi Polri adalah penjabaran dari RPJP Nasional yang pcnvusunannya berpedoman pad a pencapaian cita - cita Nasional dan tujuan pemerintahan negara, yang memuat strategi pembangunan dan kebijakan umum, disusun sebagai pedoman penyusunan Grand Strategi Polda dan Satker
BAB II PENYUSUNAN DOMREN KAPOLRI Pasal2 (1)
(2)
Penyusunan Domren Kapolri didasarkan pada a.
Grand Strategi Polri
b.
Renstra Polri dan RKP aspek Polri.
c.
Kebijakan Kapolri berdasarkan masukan dari berbagai Satker Mabes Polri maupun dari seluruh Polda, termasuk Karakteristik kerawanan Daerah dalam rangka Inventarisasi SWOT.
Domren Kapolri merupakan pedoman perencanaan tingkat Polri untuk periode 1 (satu) tahun yang disusun berpedoman pada Grand Strategi Polri dan Renstra Polri sesuai tug as dan fungsi serta mengacu pada kebijakan Kapolri guna dipedomani seluruh Satker jajaran Polri untuk menyusun Rencana Kerja TAB + 1. (3) Renstra ...
4
(3)
Renstra Polri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan berpedoman pada RPJM Nasional serta mengacu pada Rencana Kebutuhan ( Renbut ) Satker dalam memenuhi Rencana Pembangunan Kekuatan (Renbangkuat) clan Rencana Pemeliharaan Kekuatan (Renharkuat) materiil, Rencana pembangunan kekuatan personel (Renbangkuatpers), Rencana Pemeliharaan Kemarnpuan Personel (Renharpuanpers) serta rencana penggunaan kekuatan (Rengunkuat) selama 5 (lima) tahun ke depan. Pasal 3
Setiap Domren Kapolri harus mengacu pada
a. b.
c. d.
e. f.
RPJPN; Grand Strategi Polri; RPJMN; Renstra Polri; RKP; Perkiraan Intelijen Tahunan. Pasal 4
Pengesahan dan penanggung jawab Domren Kapolri adalah Kapolri. Pasal 5 Waktu pengesahan Pedoman Perencanaan Kapolri dilakukan pada bulan Februari TAB -1. Pasal 6 (1)
(2)
Domren Kapolri berisi tentang : a.
Kebijakan Umum pembangunan Nasional dalam RPJMN.
b.
Kebijakan Prioritas TAB + 1 yang berisi kebijakan Nasional dan Kebijakan Strategis.
Domren Kapolri disusun setiap tahunnya pada bulan Februari TAB-1 setelah diperoleh arahan kebijakan Kapolri untuk periode TAS + 1. Pasal 7
Domren Kapolri T.A. 2007 adalah sebagaimana tercantum dalam Larr.oiran Peraturan Kapolri ini. BAB "' ...
5
BAB III
PEMBIAYAAN
Pasal 8
Segala kebutuhan anggaran yang diperlukan pada penyusunan dibebankan kepada Anggaran Polri.
Demren
Kapolri
BAS IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, semua Peraturan yang mcngatur tentang
Domren Kapolri dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan ini. Pasal 10 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Oiletapkan di Jakarta .
Pada
tangga!f/1··~g~·stus
2006
KEPALA KE:POUSIANNEGARA R
Drs. SU
TO
JENDERAL POLISI
aUK INDONESIA
• DAFTAR lSI
Halaman
I.
PENDAHULUAN
1
II.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGLINAN NASIONAL
1
III.
KEBIJAKAN
PRIORIT/IS TAHUN 2007 UNTUK MENGATASI MASALAH
NASIONAL
IV.
1.
Kebijakan Nasional
2
2.
Kebijakan Strategis Polri tahun 2007.............................................
4
PENUTUP
.............. 6
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA MARKAS BESAR
LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. 11 TAHUN 2006 TANGGAL : 1 Agustus 20Q6
PEDOMAN PERENCANAAN KAPOlRI I.A. 2007
I.
PENDAHUlUAN Kebijakan Pokok Kapolri dalam perencanaan penqernbanqan Polri tahun 2007 merupakan kebijakan prioritas yang harus dikomunikasikan dan dipedomani oleh seluruh jajaran Polri untuk dapat dituanqkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan masing - masing kesatuan. Kebijakan
pokok in; memperoleh masukan dari Grand Strategi
Polri tahun 2005 - 2025 dan Renstra Polri 5 (lima) tahun 2004 - 2009, yang memuat kebijakan umum, pembangunan dan pengembangan Polri secara prioritas untuk tahun 2007 sebagai implementasi vis! misi dan agenda yang telah ditetapkan, guna dipedomani dan dilaksanakan dalam Rencana Kerja di tiap - tiap Satuan Kerja.
II.
KEBIJAKAN UMUM PEMBANGUNAN NASIONAl Kebijakan
umum dalam
RPJM 2004 -
2009,
pada
intinya
mewujudkan kondisi bangsa dan negara Republik Indonesia yanq arnan, damai, adil demokratis dan sejahtera yang dilakukan melalui kebijakan sebagai berikut : 1.
Arah
kebijakan
Indonesia yang
untuk
mencapai
Negara
Kesatuan
Republik
aman dan damai diwujudkan meld lui upaya
meningkatkan rasa saling percaya dan tumbuhnya harrnoni dalam kehidupan masyarakat, upaya menanggulcmgi bahaya soparatisrne, terorisme, krimlnalitas dan gangguan keamanan lainnya yang pada I gilirannya .....
2
LAMPIRAN PERATURAttKAPOLRI NO. POL. 11 TAHUN 2006 TANGGAL : 1 Agustus 2006
gilirannya akan membentuk dan memperkokoh tatanan kehidupan masyarakat sipil. 2.
Arah
kebijakan
untuk
mewujudkan
negara
yang
adil
dan
demokratis dilakukan melalui uaaya penegakan hukurn yang tidak pandang bulu dan menqhilanqkan diskriminasi serta menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). 3.
Arah kebijakan untuk mencapai kondisi masyarakat yang sejahtera diwujudkan
melalui
upaya
meningkatkan
kinerja
di
bidang
perekonomian, menciptakan lapangan dan kesempatan kerja serta meminimalisasi tingkat kemiskinan dan berbagai ketimpangan dalam kehidupan masyarakat III.
KEBIJAKAN PRIORITAS MASALAH NASIONAL.
1.
TAHUN
2007
UNTUK
MENGATASI
Kebijakan Nasional. a.
lntensifikasi upaya pencegallan dan pengungkapan kasus
kejahatan
konvensional
termasuk
bentuk-bentuk
baru
kejahatan beserta kejahatan kerah putlh secara simultan dengan
meningkatkan
kapasitas
institusi
keamanan
termasuk intelijen dan kontra intelijeri.
b.
Meningkatkan
kemampuan
mencegah,
rnenanqkal
dan
menindak kejahatan trar.snasional terutama melalui deteksi dini dan interdiksi darat, laut maupun udara serta kerja sam
a
internasional.
/ C'.
Melakukan .....
3
c.
Melakukan
upaya
LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL.': 11 TAHUN 2006 TANGGAL : 1 Agustus 2006
sinergis
menyeirnbangkan
dan
komprehensif
memadukan
dalam
pengurangan
pemasokan dan pengurangan permintaan narl:oba. d.
Menqsmankan perairan laut guna mencegah, menangkal dan menindak pelangganm pemanfaatan sumber daya kelautan secara illegal baik oleh pihak dalam negeri maupun pihak luar negeri.
e.
Mencegah dan menindak pelaku praktek usaha kehutanan yang menyalahi peraturan dan perundangan ynng berlaku, baik di hutan produksi, hutan Iindung, dan hutan konservasi.
f.
Memberikan
teladan
praktek
penegakan
diskriminatif yang dapat memancing masyarakat untuk Community
mematuhi
Policing
non
rasa kopercayaan
hukum
(perpolisian
hukurn
dan
rnembanqun
masyarakat)
untuk
mendekatkan polisi' dengan masyarakat agar terbina kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. g.
Meningkatkan
profesionalisme
Polri
melalui
pernbinaan
kinerja Polri dengan meningkatkan kompetensi pelayanan inti, rnanajernen operasional, pengembangan surnber daya organisasi dan manajemen
perilaku
serta
pomantapan
struktur organisasi kepolisian dan meningkatkan rasio polisi . menjadi 1 : 500 akhir tahun 2009. h.
Meningkatkan kinerja pengawasan dan rnekanism- kontrol iembaga penegakan hukum terutama kepolisian.
----------
--
4
2.
LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. 11 TAHUN 2006 TANGGAL : 1 Septem~~r 2006
Kebijalt:an strategis Polri tahun 2007. Berdasarkan strategi membangun kepercayaan rnasyarakat, yang secara simultan dengan strategi membangun sinergi dengan institusi terkait (stakeholders) serta
strateqi
mengembangkan
masyarakat patuh hukum, maka tahapan kebijakan di tahun 2007 tentang memperkuat fungsi
lini (operational heavy) ditempuh
dengan arah kebijakan strateqis sebagai berikut :
a.
Memperpendek rantai birokrasi pelayanan Pol ri kepada masyarakat, seluas-Iuasnya dan sepanjang waktu dengan menata panggilan telepon 110 sesuai sistem 911 yang "
berlaku di mancanegara, terutama di kota-kota besr.r dalam rangka Quick Response. b.
Mengoptimalkan dukungan anggaran dengan titik berat pada operasional
pelayanan
Polri
kepada
masya-ukat
dan
memangkas birokrasi dukungan bagi personil Petri. c.
Menata kelembagaan, eselonisasi dan jabatan funqsional beserta
tunjangannya
agar
memotivasi
sumber
daya
manusia Polri mencapai kinerja sebaik-baiknya. d.
Menyederhanakan jenjang kepangkatan Polri disertal sistern penggajian, berdasarkan prestasi kerja.
e.
Memperbaharui tipologi Polres sesuai karakteristik dan kemajuan wilayah seiring proses otonomi daerah.
If. Mernbangun.....
5
f.
LAMPIRAN PERATURAN KAPOLRI NO. POL. 11 TAHUN 2006 TANGGAL : 1 Agustus 2006
Membangun Pos Polisi di perbatasan negara dan Pas Polmas di pulau-pulau kecil terluar dan desa prioritas serta penyiapan SLO I LO Polri di beberapa negara secara timbal balik (reciprocal) dalam rangka perlindungan warca negara dan eksistensi negara yang berdaulat.
g.
Membangun kapasitas Polisi perairan dengan prioritas pertama pada lima titik pangkalan gerak : Riau, Nunukan, Bitung, NTT dan Sorong.
h.
Mengembangkan
falsafah
dan
strategi
Porpolisian
Masyarakat secara bertahap dan berlanjut pada rencana aksi
yang
konkrit
dalam
rangka
upaya
mewujudkan
masyarakat yang patuh hukum. i.
Menyelenggarakan
operasi
kepolisian
pada
tingkat
kewilayahan sesuai perkembangan situasi keamanan, dan pada tingkat pusat secara sangat selektif (konfinjcnsi), yang dalam pelaksanaannya tidak hanya bersifat penegakan hukum semata, tetapi juga bersifat preventif dan preemtif.
J.
Melanjutkan
pencapaian
sasaran
kebijakan
strategis
percepatan seperti periode tahun sebelumnya. k.
Memperkuat
dan
meningkatkan
kemampuan
Intelijen
keamanan Polri dalam menggunakan surnber-surnber primer dan
jarinqan
informasi
untuk
pencegahan
gangguan
keamanan.
I.
Penanganan daerah konflik, penanqqulanqan kejahatan konvensional, transnasional, kejahatan terhadap kekayaan negara termasuk korupsi dan kejahatan yar,g oenmplikasi kontinjensi dengan manajemen yang menjamin akses publik. I m.
Pemban~1Unan .....
