RKS

DOKUMEN SELEKSI UMUM/RKS (RENCANA KERJA DAN SYARAT) NOMOR DOKUMEN : 4345/LL/KCJ/RKS/XI/2015 Tanggal, 27 Nopember 2015

PENGADAAN STANDAR DOKUMEN

MAINTENANCE ORGANIZATION EXPOSITION (MOE), QUALITY PROCEDURE (QP), WORK INSTRUCTION (WI) DAN FORM

PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 1 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120 Telepon : (021) 345 3535 / Fax: (021) 348 34084 www.krl.co.id

KATA PENGANTAR

Untuk menunjang terciptanya Good Corporate Governance (GCG) dan penerapan prinsip-prinsip pengadaan yang efektif, efisien, terbuka, wajar dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Panitia Pengadaan membuka informasi Pengadaan ini kepada seluruh pihak-pihak yang dapat memenuhi ketentuan dalam Dokumen Pengadaan ini untuk berpartisipasi dalam Pengadaan ini. PT. KAI Commuter Jabodetabek (PT.KCJ) adalah anak perusahaan PT. Kereta Api (Persero) yang bergerak dalam bidang jasa pengelolaan angkutan Kereta Rel Listrik (KRL) untuk daerah Jabodetabek (Jakarta Bogor Depok Tangerang Bekasi) yang umum disebut Commuter Line. Dokumen Pengadaan ini atau umumnya disebut RKS (Rencana Kerja dan Syarat) berisi tentang ketentuan tatacara dan persyaratan administrasi dan teknis atas Pengadaan ini. Kepada calon peserta Pengadaan diharapkan untuk mempelajari terlebih dahulu Dokumen Lelang/ RKS ini dengan cermat agar tidak terdapat kesalahan dalam mengikuti pelaksanaan pengadaan ini. Kesalahan pada pengajuan penawaran dapat menggugurkan atau tidak lulus evaluasi, untuk itu calon peserta diharuskan melaksanakan ketentuan dalam pengadaan ini dengan lengkap dan benar. Dokumen yang sudah diserahkan kepada panitia menjadi hak panitia dan tidak akan dikembalikan kecuali Jaminan Penawaran untuk peserta yang tidak menang/gugur. Hasil evaluasi Pengadaan ini akan diumumkan oleh panitia kepada seluruh peserta. Apabila masih terdapat hal – hal yang belum jelas, peserta dapat meminta keterangan / penjelasan kepada Panitia Pengadaan. Demikian kami sampaikan, dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Panitia Pengadaan

Ketua

Kata Pengantar dan Daftar Isi

DOKUMEN SELEKSI/ RKS RENCANA KERJA DAN SYARAT PENGADAAN STANDAR DOKUMEN

MAINTENANCE ORGANIZATION EXPOSITION (MOE), QUALITY PROCEDURE (QP), WORK INSTRUCTION (WI) DAN FORM Daftar Isi 1.

Kata Pengantar

2.

Daftar isi

3.

BAB I

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG

I. 1

4.

BAB II

DATA DOKUMEN SELEKSI

II.1

5.

BAB III

BENTUK SURAT PENAWARAN, SURAT KUASA, SURAT PERJANJIAN

III.1

6.

BAB IV

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK

IV.1

7.

BAB V

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK

8.

BAB VI

KERANGKA ACUAN KERJA

9.

BAB VII

DAFTAR KUANTITAS, ANALISA HARGA SATUAN DAN MEODE PELAKSANAAN

10.

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN

Kata Pengantar dan Daftar Isi

V.1 VI.1 VII.1 VIII.1

BAB I INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG A. UMUM 1.

LINGKUP PEKERJAAN

1.1

Pengguna Jasa sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi, mengumumkan/mengundang Penyedia jasa untuk melaksanakan pekerjaan yang ditentukan dalam Data Dokumen Seleksi.

1.2

Pemenang Lelang wajib menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Data Dokumen Seleksi dan syarat-syarat khusus kontrak dengan mutu sesuai spesifikasi teknis dan biaya sesuai kontrak.

2.

SUMBER DANA

2.1

Pekerjaan ini dibiayai dengan dana sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi.

3.

PERSYARATAN PESERTA LELANG

3.1

Pelelangan ini dapat diikuti oleh semua Penyedia Jasa Konsultansi yang memenuhi persyaratan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi atau yang telah lulus prakualifikasi.

3.2

Peserta lelang mengutamakan penggunaan bahan, peralatan dan jasa produksi dalam negeri.

3.3

Peserta lelang yang harus menyerahkan dokumen penawaran sesuai bentukbentuk yang ditentukan dalam bentuk surat penawaran dan lampiran.

3.4

Penyedia jasa yang ditunjuk oleh pengguna jasa untuk melaksanakan layanan jasa konsultansi dalam perencanaan atau yang akan mengawasi pelaksanaan pekerjaan atau yang berafiliasi dengan peserta lelang tidak diperkenankan menjadi peserta lelang.

3.5

Peserta lelang yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan perundang-undangan terkait dengan PT. KCJ

4.1

Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.

4.2

Dalam hal pelelangan dilakukan dengan prakualifikasi, dokumen kualifikasi disampaikan dan dinilai sebelum penyampaian dokumen penawaran.

4.3

Persyaratan kualifikasi peserta lelang tercantum dalam dokumen kualifikasi.

5.1

Setiap peserta lelang atas nama sendiri atau sebagai anggota kemitraan hanya boleh menyerahkan satu penawaran untuk satu paket pelelangan pekerjaan.

5.2

Peserta lelang yang menyerahkan lebih dari satu penawaran untuk setiap pelelangan pekerjaan selain penawaran alternative (bila diminta) akan digugurkan.

5.3

Jumlah dokumen penawaran yang harus disampaikan oleh peserta lelang sesuai dengan pasal 19.1.

4.

5.

KUALIFIKASI PESERTA LELANG

SATU PENAWARAN TIAP PESERTA LELANG

6.

BIAYA PENAWARAN

6.1

Semua biaya yang dikeluarkan oleh Penyedia jasa untuk mengikuti pelelangan menjadi beban Penyedia jasa dan tidak mendapat penggantian dari Pengguna jasa.

7.

PENJELASAN DOKUMEN LELANG

7.1

Panitia pengadaan memberikan penjelasan mengenai Dokumen Seleksi pada waktu dan tempat sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi.

7.2

Dalam acara penjelasan lelang, dijelaskan mengenai : a. Metode penyelenggaraan pelelangan; b. Cara penyampaian penawaran (satu sampul atau dua sampul atau dua tahap); c. Dokumen yang harus dilampirkan dalam dokumen penawaran; d. Acara pembukaan dokumen penawaran; e. Metode evaluasi; f. Hal-hal yang menggugurkan penawaran;

BAB I - Instruksi Kepada Peserta Lelang

I. 1

g. h. i. j.

8.

PENINJAUAN LAPANGAN

Jenis kontrak yang akan digunakan; Ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam negeri; Ketentuan dan cara subkontrak sebagian pekerjaan kepada usaha kecil termasuk koperasi kecil; Besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan jaminan penawaran.

7.3

Pertanyaan dari peserta lelang, jawaban dari panitia pengadaan, keterangan lain termasuk perubahannya, dituangkan dalam Berita Acara Penjelasan (BAP). BAP ditandatangani oleh panitian pengadaan dan minimal 1 (satu) wakil peserta yang hadir.

7.4

Apabila dalam BAP terdapat hal-hal/ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka panitia pengadaan harus menuangkan ke dalam addendum Dokumen Seleksi yang menjadi bagian tak terpisahkan dari Dokumen Seleksi dan harus disampaikan dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang secara tertulis setelah disampaikan oleh Pengguna jasa.

7.5

Peserta lelang yang tidak hadir pada saat penjelasan Dokumen Seleksi tidak dapat dijadikan dasar untuk menolak/ menggugurkan penawarannya.

8.1

Bila dipandang perlu, Panitia Pengadaan dapat memberikan penjelasan lanjutan dengan melakukan peninjauan lapangan.

8.2

Peserta lelang dengan resiko dan biaya sendiri dianjurkan untuk meninjau lapangan pekerjaan dengan seksama untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan guna menyiapkan penawaran.

B. DOKUMEN SELEKSI 9.

ISI DOKUMEN SELEKSI 9.1

Dokumen Seleksi terdiri dari : Bab I.

INSTRUKSI KEPADA PESERTA LELANG;

Bab II.

DATA DOKUMEN SELEKSI;

Bab III.

BENTUK SURAT;

Bab IV.

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK;

Bab V.

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK;

Bab VI.

KERANGKA ACUAN KERJA;

Bab VII.

DAFTAR KUANTITAS, ANALISA HARGA SATUAN DAN METODE PELAKSANAAN;

Adendum (bila ada)

10.

11.

KLARIFIKASI DOKUMEN SELEKSI

ADDENDUM DOKUMEN SELEKSI

10.1

Calon Peserta Lelang yang memerlukan klarifikasi atas isi Dokumen Seleksi dapat memberitahukan kepada panitia pengadaan secara tertulis dan diterima oleh panitia pengadaan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan penawaran sesuai Pasal 21.1.

10.2

Panitia pengadaan wajib menanggapi setiap klarifikasi secara tertulis, sebelum addendum Dokumen Seleksi diterbitkan.

11.1

Sebelum batas waktu penyampaian penawaran berakhir, Pengguna jasa dapat mengubah ketentuan Dokumen Seleksi dengan menerbitkan addendum.

11.2

Setiap Addendum yang diterbitkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Dokumen Seleksi dan harus disampaikan secara tertulis dalam waktu bersamaan kepada semua peserta lelang.

11.3

Apabila addendum diterbitkan oleh Pengguna jasa kurang dari 7 (tujuh) hari kerja dari batas akhir pemasukan penawaran, maka untuk memberi waktu yang cukup kepada peserta lelang dalam penyiapan penawaran, Pengguna jasa wajib


I. 2

mengundurkan batas akhir pemasukan penawaran sesuai pasal 21.2. C. PENYIAPAN PENAWARAN 12.

BAHASA PENAWARAN

12.1

Semua dokumen penawaran harus menggunakan Bahasa Indonesia.

13.

DOKUMEN PENAWARAN

13.1

Dokumen penawaran terdiri dari : (a) (b)

14.

15.

16.

HARGA PENAWARAN

Surat penawaran; harus bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap. Lampiran surat penawaran; terdiri dari: 1. Surat Penawaran 2. Daftar kuantitas dan harga; 3. Surat kuasa (bila diperlukan); 4. Metode Pelaksanaan; 5. Jadwal Waktu Pelaksanaan; 6. Daftar Peralatan Utama; 7. Daftar Personil Inti; 8. Analisa harga satuan pekerjaan; 9. Daftar harga satuan dasar upah, bahan dan alat; 10. Lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi;

13.2

Dalam hal pelelangan dilakukan dengan pasca kualifikasi, data kualifikasi disampaikan bersamaan dengan dokumen penawaran.

13.3

Dalam hal pelelangan dilakukan dengan disampaikan sebelum dokumen penawaran.

14.1

Harga penawaran adalah harga yang tercantum dalam surat penawaran berdasar jumlah rincian dalam daftar kuantitas dan harga untuk seluruh pekerjaan seperti diuraikan dalam pasal 1.1.

14.2

Harga penawaran harus ditulis dengan jelas dalam angka dan huruf. Dalam hal angka dan huruf berbeda, maka yang digunakan adalah dalam huruf. Apabila harga penawaran dalam huruf tidak bisa diartikan/tidak bermakna, maka pada saat pembukaan penawaran ditulis “TIDAK JELAS”, dalam evaluasi penawaran tidak boleh digugurkan dan harga penawaran yang berlaku adalah harga penawaran terkoreksi.

14.3

Peserta lelang harus mengisi harga satuan dan jumlah harga untuk semua mata pembayaran dalam daftar kuantitas dan harga. Apabila harga satuan dicantumkan nol/tidak diisi untuk mata pembayaran tertentu, maka maka dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain dan pekerjaan tersebut tetap harus dilaksanakan.

14.4

Biaya umum dan keuntungan dikenakan untuk seluruh mata pembayaran kecuali untuk mata pembayaran pekerjaan persiapan non fisik.

14.5

Semua pajak dan retribusi yang harus dibayar oleh Penyedia jasa dalam pelaksanaan kontrak, serta pengeluaran lainnya sudah termasuk dalam harga penawaran.

14.6

Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga adalah tetap.

prakualifikasi,

data

kualifikasi

MATA UANG 15.1 PENAWARAN DAN CARA PEMBAYARAN

Harga satuan dasar, harga satuan pekerjaan dan jumlah harga penawaran harus menggunakan mata uang Rupiah.

15.2

Cara pembayaran dilakukan sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi.

MASA BERLAKUNYA PENAWARAN

16.1

Masa berlakunya penawaran adalah sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi.

16.2

Dalam keadaan khusus, sebelum akhir masa berlakunya penawaran, panitia pengadaan dapat meminta kepada peserta lelang secara tertulis untuk memperpanjang masa berlakunya penawaran tersebut dalam jangka waktu tertentu.

16.3

Peserta lelang dapat: a.


Menyetujui permintaan tersebut tanpa mengubah penawaran, tetapi meminta I. 3

memperpanjang masa berlakunya jaminan penawaran untuk jangka waktu tertentu dan menyampaikan pertanyaan perpanjangan masa berlakunya penawaran dan perpanjangan jaminan penawaran kepada panitia pengadaan; b.

17.

JAMINAN PENAWARAN

Menolak permintaan tersebut secara tertulis dan jaminan penawarannya tidak disita dan tidak dikenakan sangsi.

17.1

Peserta Lelang harus menyediakan jaminan penawaran dalam mata uang Rupiah dengan nominal minimal sebesar 3% (tiga persen) dari nilai penawaran termasuk PPN 10%. Nilai dan masa berlakunya sesuai ketentuan dalam data lelang. Dikecualikan untuk penyedia barang dan jasa Perguruan Tinggi dan Lembaga Ilmiah Pemerintah.

17.2

Jaminan Penawaran harus diterbitkan oleh bank umum (tidak termasuk bank perkreditan rakyat) atau oleh perusahan asuransi yang mempunyai program asuransi kerugian (surety bond) yang mempunyai dukungan reasuransi sebagai mana yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

17.3

Bentuk jaminan penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam bentuk jaminan.

17.4

Penawaran yang tidak dilampiri jaminan penawaran sesuai ketentuan dinyatakan gugur.

17.5

Jaminan penawaran dari kerjasama operasi (KSO) harus ditulis atas nama semua anggota KSO.

17.6

Jaminan penawaran dari peserta lelang yang tidak menang dikembalikan segera setelah penetapan pemenang lelang.

17.7

Jaminan penawaran dari pemenang lelang dikembalikan segera setelah pemenang lelang menyerahkan jaminan pelaksanaan dan telah menandatangani surat perjanjian/Kontrak.

17.8

Jaminan Penawaran akan disita apabila: (a)

Peserta lelang menarik penawaran; atau

penawarannya

selama

masa

berlakunya

(b)

Peserta lelang menolak koreksi aritmatik atas harga penawarannya sesuai dengan Pasal 29.2; atau

(c)

Pemenang lelang mengundurkan diri; atau

(d)

Pemenang lelang tidak dapat menyerahkan jaminan pelaksanaan dalam batas waktu yang ditentukan atau 7 (tujuh) hari kalender sejak diterbitkannya surat permintaan Jaminan Pelaksanaan.

(e)

Pemenang lelang tidak menandatangani perjanjian dalam batas waktu yang telah ditetapkan atau 10 (sepuluh) hari kalender sejak surat pemberitahuan penandatanganan Kontrak.

18.

PENAWARAN ALTERNATIF OLEH PERSERTA LELANG

18.1

Peserta lelang harus menyampaikan penawaran sesuai dengan ketentuan Dokumen Seleksi. Penawaran alternatif tidak akan dipertimbangkan, kecuali bila penawaran alternatif diperbolehkan sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi.

19.

BENTUK DAN PENANDAAN PENAWARAN

19.1

Peserta Lelang harus menyiapkan 1 (satu) dokumen penawaran asli yang dijilid sesuai Pasal 13.1. dan diberi tanda “ASLI” dan 2 (dua) dokumen penawaran rekaman yang dijilid masing-masing diberi tanda “REKAMAN”. Apabila terdapat perbedaan antara dokumen penawaran asli dan rekaman, maka dokumen penawaran asli yang berlaku.

19.2

Dokumen penawaran asli dan rekaman harus ditandatangani oleh orang yang berhak atas nama badan usaha peserta lelang sesuai dengan akta pendirian dan perubahannya, akta pendirian cabang dan perubahannya atau perjanjian KSO.

19.3

Dokumen penawaran tidak boleh ada perubahan, penghapusan atau penambahan, kecuali untuk memperbaiki kesalahan yang dibuat peserta lelang dan perbaikan tersebut harus diparaf oleh orang yang menandatangani penawaran.


I. 4

D.

PENYAMPAIAN PENAWARAN

20.

SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

20.1

20.2

Peserta menyiapkan Sampul Penawaran: a.

Sampul I : Dokumen Administrasi dan Teknis

b.

Sampul II : Dokumen Penawaran Harga

c.

Sampul Luar: Untuk memasukkan dokumen Sampul I dan Sampul II

Peserta lelang harus memasukan dokumen Administrasi dan Teknis serta 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukan ke dalam sampul I, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda “DOKUMEN ADMINISTRASI dan TEKNIS” Dokumen Administrasi adalah: a. Surat penawaran asli Administrasi dan Teknis tanpa menyebutkan besaran harga yang ditawarkan, bermaterai cukup (Rp. 6.000), bertanggal, dicap serta mencantumkan masa berlakunya penawaran. Ditandatangani oleh pimpinan/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian/perubahan atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerja sama adalah yang berhak mewakilinya. b. Fotocopy Akte Perusahaan c. Fotocopy SIUP atau SBU dan SIUJK Jasa Konsultansi (khusus pekerjaan konstruksi) d. Fotocopy Surat Pengukuhan Pengusahaa Kena Pajak (PKP) dan NPWP. e. Fotocopy Surat Keterangan Domisili f. dokumen terkait lainnya yang dijabarkan pada daftar simak Dokumen Teknis terdiri dari: a). Pendahuluan Uraian singkat latar belakang penyedia jasa, meliputi organisasi dan pengalaman. b). Pengalaman perusahaan Penyedia jasa harus menjelaskan pengalaman perusahaan selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir yang sesuai dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan dilampiri bukti Referensi Pengguna atau Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau Kontrak. c). Pemahaman terhadap KAK Uraian tentang pengertian penyedia jasa atas lingkup proyek, sasaran, kebutuhan jenis dan jumlah tenaga ahli, jenis dan substansi laporan yang dihasilkan berdasar dokumen seleksi. d). Tanggapan atas KAK Berdasar pemahaman penyedia jasa, penyedia jasa dapat menyampaikan tanggapan terhadap KAK dalam rangka pencapaian sasaran KAK. e). Apresiasi inovasi Dalam hal penyedia jasa berpendapat KAK perlu disempurnakan, maka penyedia jasa dapat mengusulkan inovasi yang secara konsisten dituangkan dalam penawaran teknis maupun penawaran biaya. f). Pendekatan dan metodologi (1). Konsistensi antara pemahaman KAK, lingkup pekerjaan dan tujuan serta layanan, apresiasi terhadap inovasi KAK, tanggapan terhadap KAK, rencana kerja, jadual penugasan dan jumlah orang bulan untuk tenaga ahli, organisasi dan fasilitas penunjang. (2). Hasil kerja/deliverable dan laporan-laporan. (3). Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa dapat memberikan tanggapan terhadap data barang dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa. (4). Jadual pelaksanaan pekerjaan dan jadual penugasan personil. (5). Kebutuhan staf penunjang. g). Rencana kerja Uraian mengenai pelaksanaan pekerjaan meliputi pola kerja, sistematika pengumpulan data, analisis permasalahan, pemecahan masalah, kontribusi masing-masing tenaga ahli dalam setiap kegiatan dan laporan. h). Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan. (1). Daftar tenaga ahli dilengkapi dengan nama, posisi jabatan yang


I. 5

diusulkan, lama waktu penugasan dan jadual penugasan. (2). Penjelasan tugas dan kontribusi masing-masing tenaga ahli. (3). Kualifikasi tenaga ahli yang diusulkan disampaikan dalam bentuk daftar riwayat hidup dan surat pernyataan kesediaan untuk ditugaskan 20.3

Kemudian Peserta lelang memasukkan dokumen Penawaran Harga (SPH) asli dan 2 (dua) rekamannya masing-masing dijilid dimasukkan kedalam sampul II, ditutup rapat, direkat untuk menjaga kerahasiaan dan diberi tanda “DOKUMEN PENAWARAN HARGA”. Surat Penawaran Harga (SPH) terdiri dari: a). Biaya langsung personil minimum 60% dari nilai total penawaran biaya. Besarnya biaya langsung personil diperhitungkan berdasar lama waktu penugasan dikalikan imbalan jasa (gaji dasar per satuan waktu). b). Biaya langsung non personil maksimum 40% dari nilai total penawaran biaya, antara lain: (1). Biaya untuk Pengadaan Jasa/Barang dan fasilitas yang tidak disediakan pengguna jasa. (2). Pengeluaran kantor meliputi biaya pengeluaran penyedia jasa untuk menyediakan sarana kantor komunikasi, penyusunan laporan. (3). Biaya pengadaan/sewa kendaraan termasuk biaya operasi dan pemeliharaannya. (4). Pengeluaran lain dalam pelaksanaan pekerjaan. c). Penawaran Harga yang diajukan harus sudah memperhitungkan besarnya keuntungan dan pajak. Surat Penawaran Harga bermaterai cukup, bertanggal, ditandatangani oleh yang berhak, dan dicap.

20.4

21.

PENYAMPAIAN DOKUMEN PENAWARAN

Pada sampul dalam harus ditulis: (a)

Alamat Pengguna jasa, sesuai dengan ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi, pada bagian tengah;

(b)

Jenis pekerjaan, tempat, hari, tanggal, bulan, tahun, jam pemasukan, sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi, pada sudut kiri atas; dan

(c)

“JANGAN DIBUKA SEBELUM WAKTU PEMBUKAAN PENAWARAN”, pada sudut kanan atas.

20.5

Sebagai tambahan identifikasi yang diperlukan dalam Pasal 20.2, sampul dalam harus ditulis nama alamat peserta lelang untuk pengembalian penawaran tanpa dibuka dalam hal penawaran dinyatakan terlambat, sesuai dengan Pasal 22.

20.6

Bila sampul luar tidak direkat dan sampul dalam tidak direkat dan sampul dalam tidak ditandai seperti Pasal 20.2, 20.3, dan 20.4, panitia pengadaan tidak bertanggung jawab atas resiko yang mungkin timbul terhadap dokumen penawaran.

21.1

Penyampaian dokumen penawaran dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: a.

Langsung 1). Peserta lelang secara langsung menyampaikan dokumen penawarannya ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran yang telah disediakan oleh panitia pengadaan. 2). Batas waktu paling lambat untuk pemasukan dokumen penawaran ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran. 3). Pada batas waktu pemasukan dokumen penawaran berakhir, panitia pengadaan menyatakan penyampaian dokumen penawaran ditutup, menolak dokumen penawaran yang terlambat, dan menolak penambahan dokumen penawaran.

b.


Peserta dapat mengirim dokumen penawaran melalui pos atau layanan hantaran/expedisi, akan tetapi bila bisa dihindari tidak mengirimnya I. 6

dengan cara ini. 1). Dokumen penawaran yang dikirim melalui pos/layanan hantaran/expedisi menggunakan sampul dalam dan sampul luar seperti tersebut Pasal 20.1, 20.2, 20.3. Panitia pengadaan langsung memberi catatan tanggal dan jam penerimaan pada sampul luar. 2)

Batas waktu paling lambat untuk penerimaan dokumen penawaran harus sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Seleksi, yaitu sebelum batas waktu penutupan pemasukan dokumen penawaran.

3). Panitia pengadaan membuat Berita Acara Penerimaan dokumen penawaran yang sampul luarnya masih dalam keadaan tertutup, kemudian dokumen penawaran tersebut dimasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran. 4). Panitia pengadaan menolak dokumen penawaran yang terlambat. Dokumen penawaran yang terlambat sampul luarnya dibuka untuk mengetahui alamat penawar dan dokumen penawaran tersebut oleh panitia pengadaan dikembalikan kepada penawar setelah pada sampul luarnya diberi catatan tanggal dan jam penerimaan. Nama, alamat penawar, serta sampul luar disimpan oleh panitia pengadaan. 22.

BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN

22.1

Dokumen Administrasi & Teknis dan dokumen Penawaran harus disampaikan kepada panitia pengadaan paling lambat pada tempat dan waktu sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi.

22.2

Untuk Dokumen Administrasi & Teknis, bila masih ada dokumen yang bersifat administratif dan/atau tidak substantif terhadap pengadaannya, maka dapat disusulkan segera selambat-lambatnya 5 (lima jam) sesudah waktu pembukaan dokumen Administrasi & Teknis.

22.3

Panitia pangadaan dapat mengundurkan batas akhir waktu penyampaian penawaran dengan mencantumkan dalam addendum Dokumen Seleksi.

23.

PENAWARAN TERLAMBAT

23.1

Setiap penawaran yang diterima oleh panitia pangadaan setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran pada Pasal 22.1. akan ditolak dan dikembalikan kepada peserta lelang dalam keadaan tertutup (sampul dalam tidak dibuka).

24.

PERUBAHAN DAN PENARIKAN PENAWARAN

24.1

Peserta Lelang boleh menarik, mengubah, mengganti dan menambah dokumen penawarannya, setelah penyampaian penawaran dengan memberitahukan secara tertulis sebelum batas akhir waktu penyampaian penawaran pada Pasal 22.1 dan Pasal 22.2.

24.2

Pemberitahuan penarikan, pengubahan, penggantian atau penambahan dokumen penawaran harus dibuat secara tertulis dan dimasukkan ke dalam sampul yang direkat, ditandai dan disampaikan sesuai dengan Pasal 20 dengan menambahkan tanda “PENARIKAN” / “PENGUBAHAN” / “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” pada sampul luar.

24.3

Penawaran tidak dapat ditarik, diubah, diganti atau ditambah setelah batas akhir waktu penyampaian penawaran sesuai Pasal 22.1 dan Pasal 22.2.

24.4

Penarikan Penawaran dalam kurun waktu antara batas akhir penyampaian penawaran sesuai Pasal 22.1. dan Pasal 22.2. dan akhir masa berlakunya penawaran sesuai Pasal 16.1., dikenakan sanksi penyitaan jaminan penawaran sesuai Pasal 17.8.a.

E. PEMBUKAAN DAN EVALUASI PENAWARAN 25.

PEMBUKAAN PENAWARAN

25.1

Setelah pemasukan dokumen penawaran ditutup, perubahan atau susulan pemberian bahan dan penjelasan secara lisan atau tertulis atas dokumen penawaran yang telah disampaikan tidak dapat diterima. Para penawar atau wakil penawar yang hadir harus memperlihatkan identitas atau surat keterangan/penugasan dari perusahaan untuk menghadiri pembukaan dokumen penawaran dan menandatangani daftar hadir sebagai bukti kehadirannya. Panitia pengadaan meminta kesediaan 2 (dua) orang


I. 7

wakil dari penawar yang hadir sebagai saksi. Apabila tidak terdapat wakil penawar yang hadir pada saat pembukaan, panitia menunda pembukaan kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran sampai dengan batas waktu yang ditentukan oleh panitia pengadaan sekurang-kurangnya 2 (dua) jam. 25.2

Setelah batas waktu yang ditentukan tidak ada penawar yang hadir, maka pembukaan penawaran dilaksanakan dengan disaksikan 2 (dua) saksi yang bukan anggota panitia pengadaan, yang ditunjuk secara tertulis oleh panitia pengadaan.

25.3

Panitia pengadaan meneliti isi kotak/tempat pemasukan dokumen penawaran dan menghitung jumlah sampul penawaran yang masuk (tidak dihitung surat pengunduran diri) dan bila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga), pelelangan tidak dapat dilanjutkan dan harus diulang.

25.4

Selanjutnya panitia pengadaan membuka sampul luar penawaran, termasuk dokumen penarikan/pengubahan/ penggantian/ penambahan (bila ada), di hadapan para penawar atau para wakil penawar yang hadir pada jam, hari, tanggal dan tempat sebagaimana telah ditentukan oleh panitia pengadaan.

25.5

Sampul bertanda “PENARIKAN” / “PENGUBAHAN” / “PENGGANTIAN” atau “PENAMBAHAN” harus dibuka dan dibaca terlebih dahuli. Dokumen penawaran yang ada pemberitahuan “PENARIKAN” tidak dibuka.

25.6

PEMBUKAAN SAMPUL I: Administrasi dan Teknis 25.6.1.

Sampul II tidak boleh dibuka dan dimasukan dalam sampul luar yang ditanda tangani oleh panitia pengadaan serta wakil peserta dari perusahaan yang berbeda, sebelum disimpan oleh panitia pengadaan.

25.6.2. Nama peserta lelang, harga penawaran, nilai penawaran alternatif (bila ditentukan), rabat, penarikan, pengubahan, penggantian, penambahan dokumen penawaran, ada atau tidaknya jaminan penawaran, dan lampiran lain yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi, dibacakan dengan jelas sehingga terdengar oleh semua peserta pada saat pembukaan penawaran. 25.6.3

Setelah pembukaan sampul I panitia pengadaan membuat Berita Acara Pembukaan sampul I, yang sekurang-kurangnya memuat : a). Jumlah dokumen penawaran yang masuk; b). Jumlah dokumen penawaran yang lengkap dan tidak lengkap; c). Kelainan-kelainan yang dijumpai dalam dokumen penawaran; d). Keberatan/sanggahan dari peserta; e). Keterangan lain yang dianggap perlu; f).

25.7

Tanda tangan anggota panitia pengadaan dan wakil peserta yang hadir; Berita acara pembukaan sampul I dilampiri dokumen penawaran sampul I.

PEMBUKAAN SAMPUL II: PENAWARAN BIAYA Panitia pengadaan hanya mengundang peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri acara pembukaan penawaran sampul II sebagai berikut: a). Panitia pengadaan menyebutkan peserta yang lulus evaluasi teknis dan masing-masing nilai evaluasi penawaran teknis; b). Panitia pengadaan menyebutkan ketentuan pembobotan nilai evaluasi penawaran teknis dan nilai evaluasi penawaran biaya sebagaimana tercantum dalam dokumen seleksi; c). Panitia pengadaan membuka sampul II dari seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis; d). Panitia pengadaan membacakan dan menulis biaya penawaran dari tiap peserta yang lulus evaluasi teknis; e). Panitia pengadaan melakukan evaluasi gabungan teknis dan biaya sebagai berikut:


I. 8

(1). Melakukan koreksi aritmatik; (2). Menghitung nilai kombinasi antara nilai penawaran teknis dan nilai penawaran biaya dengan cara perhitungan sebagai berikut: Nilai Akhir = {Nilai (score) Penawaran Teknis x Bobot Penawaran Teknis} + {Nilai (score) Penawaran Biaya x Bobot Penawaran Biaya} Catatan: •

Pembobotan nilai (score) teknis dan biaya sesuai dengan bobot yang telah ditentukan dalam dokumen seleksi. Pada saat penyusunan dokumen seleksi, acuan yang digunakan untuk pembobotan sesuai dengan rentang sebagai berikut:

•

Penawaran biaya terkoreksi terendah diberikan nilai (score) penawaran biaya tertinggi.

(3). Hasil dari peringkat gabungan tersebut akan dijadikan dasar untuk penetapan peringkat pemenang. f).

26.

27.

28.

Panitia pengadaan membuat berita acara pembukaan penawaran biaya, yang mencantumkan penawaran biaya, penawaran biaya terkoreksi, nilai (score) penawaran teknis, nilai (score) penawaran biaya, dan nilai gabungan penawaran teknis dan penawaran biaya. Berita acara ditandatangani oleh panitia pengadaan dan wakil peserta.

KERAHASIAAN PROSES 26.1

Proses evaluasi dokumen penawaran bersifat rahasia dan dilakukan oleh panitia pengadaan secara independen.

26.2

Informasi yang berhubungan dengan penelitian, evaluasi, klarifikasi, konfirmasi dan usulan calon pemenang lelang tidak boleh diberitahukan kepada peserta lelang atau orang lain yang tidak berkepentingan sampai keputusan pemenang diumumkan.

26.3

Setiap usaha peserta lelang untuk mencampuri proses evaluasi dokumen penawaran atau keputusan pemenang akan mengakibatkan ditolaknya penawaran yang bersangkutan.

27.1

Untuk menunjang penelitian dan evaluasi dokumen penawaran, panitia pengadaan dapat melakukan klarifikasi. Peserta lelang harus memberikan tanggapan atas klarifikasi. Klarifikasi tidak boleh mengubah substansi dan harga penawaran. Klarifikasi dan tanggapan atas klarifikasi harus dilakukan secara tertulis.

27.2

Terhadap hal-hal yang diperlukan, panitia pengadaan dapat melakukan konfirmasi kepada peserta lelang dan instansi terkait.

28.1

Sebelum dilakukan evaluasi yang lebih rinci terhadap semua dokumen penawaran, panitia pengadaan akan meneliti apakah setiap penawaran:

KLARIFIKASI DAN KONFIRMASI PENAWARAN

PEMERIKSAAN PENAWARAN DAN PENAWARAN YANG MEMENUHI SYARAT

28.2


(a)

Berasal dari peserta lelang yang memasukan penawaran;

(b)

Telah dibubuhi meterai, tanggal, ditandatangani oleh yang berhak dan dicap;

(c)

Memenuhi ketentuan Dokumen Seleksi.

Penawaran yang memenuhi syarat adalah Penawaran yang sesuai ketentuan Dokumen Seleksi, tanpa adanya penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat. Penawaran dengan penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat adalah: (a)

Jenis penyimpangan yang berpengaruh terhadap hal-hal yang sangat substantif dan akan mempengaruhi lingkup, kualitas, dan hasil/kinerja/performance pekerjaan;

(b)

Substansi kegiatan tidak konsisten dengan Dokumen Seleksi;

(c)

Persyaratan tambahan di luar ketentuan Dokumen Seleksi yang akan menimbulkan persaingan tidak sehat dan/atau tidak adil di antara peserta lelang yang memenuhi syarat. I. 9

29.

KOREKSI ARITMATIK

28.3

Apabila Penawaran tidak memenuhi ketentuan Dokumen Seleksi, akan ditolak oleh panitia pengadaan dan tidak dapat diperbaiki (post bidding) sehingga menjadi memenuhi syarat, hanya dokumen administrasi seperti surat perijinan atau bukti setor pajak yang sifatnya tinggal difotocopy yang dapat dilengkapi pada saat pembukaan dokumen.

29.1

Koreksi aritmatik dapat dilakukan sebelum evaluasi dokumen penawaran, sebagai berikut: (a)

Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam Dokumen Seleksi.

(b)

Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadap perkalian antara kuantitas yang telah disesuaikan dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut:

(c)

1).

Harga satuan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi;

2).

Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian antara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi;

3).

Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap diberikan kosong;

4).

Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga tersebut harus diberikan kepada penawar dalam waktu secepatnya.

Apabila terdapat perbedaan antara harga satuan pada daftar kuantitas dan harga, dengan harga satuan pada analisa harga satuan yang bersangkutan, maka yang mengikat adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga.

29.2

Bila penawar tidak dapat menerima jumlah penawaran hasil koreksi aritmatik, maka penawarannya ditolak dan jaminan penawarannya disita sesuai Pasal 17.8.b.

30.

MATA UANG UNTUK EVALUASI

30.1

Penawaran akan dievaluasi berdasarkan mata uang Rupiah sesuai Pasal 15.1.

31.

EVALUASI PENAWARAN

31.1

Evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Jasa/Barang/Jasa KCJ.

31.2

Panitia pengadaan hanya akan mengevaluasi penawaran yang memenuhi syarat sesuai dengan Pasal 28.

31.3

Metoda evaluasi penawaran dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi.

31.4

Evaluasi penawaran dilakukan terhadap mulai dari penawaran terendah setelah dilakukan koreksi aritmatik. Metoda evaluasi yang digunakan disebutkan dalam BAB II: Data Dokumen Seleksi Urutan evaluasi penawaran adalah:


a.

Evaluasi administrasi, meliputi: 1). Surat penawaran; 2). Surat kuasa (bila ada); 3). Kerjasama operasi bila ada; 4). Dokumen Administrasi yang ditentukan dalam Daftar Simak Dokumen Seleksi.

b.

Evaluasi teknis, meliputi: 1). Metode pelaksanaan; I. 10

2). 3). 4). 5). c.

Jadwal waktu pelaksanaan; Spesifikasi teknis / Metode Pelaksanaan; Personil inti; Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam Dokumen Seleksi.

Evaluasi kewajaran harga, meliputi: 1). Total harga penawaran; Daftar kuantitas dan harga; 2). Unsur-unsur yang mempengaruhi substansi/ lingkup / kuantitas pekerjaan; 3). Harga satuan timpang & Kewajaran harga. 4). Bila harga penwaran yang memenuhi sayrat Administrasi dan Teknis lebih besar dari HPS (Harga Perkiraan Sendiri)/OE (Owner Estimate) maka akan dilakukan Negosiasi

31.5

Dampak yang diperkirakan dari ketentuan penyesuaian harga yang diterapkan selama masa pelaksanaan pekerjaan, tidak diperhitungkan dalam evaluasi penawaran.

32.1

Pengguna Barang akan menetapkan pemenang lelang dari peserta lelang yang harga penawarannya terendah terkoreksi dan memenuhi syarat sesuai ketentuan dokumen lelang serta memenuhi syarat kualifikasi.

32.2

Panitia akan melakukan pengumuman pemenang secara terbuka atas Hasil Pelelangan pada website KCJ www.krl.co.id

32.3

peserta lelang dapat melakukan sanggahan atas hasil pelelangan selambatlambatnya 4 hari sesudah Pengumuman Pemenang dengan menyerahkan Jaminan Sanggahan sebesar sekurang-kurangnya 3 % dari penawaran atau sebesar sama dengan nilai jaminan penawaran

32.4

Pengguna barang/jasa akan menjawab surat sanggahan dan bersifat final

32.5

Bila sanggahan tidak benar maka Jaminan sanggahan akan dicairkan dan menjadi milik pengguna barang/jasa

33.1

Penilaian kualifikasi dilakukan sesuai dengan Juklak Pengadaan Jasa/Barang/Jasa PT KAI Commuter Jabodetabek dan Dokumen Seleksi Pengadaan ini.

33.3

Terhadap Penyedia jasa yang akan diusulkan sebagai pemenang dilakukan pembuktian kualifikasi.

F. PEMENANG LELANG 32. KRITERIA PEMENANG

33.

PENILAIAN KUALIFIKASI

34.

HAK PENGGUNA JASA UNTUK MENERIMA DAN MENOLAK PENAWARAN

34.1

Pengguna jasa mempunyai hak untuk menerima atau menolak salah satu atau semua penawaran dan membatalkan proses lelang setiap saat sebelum penetapan pemenang lelang, tanpa tuntutan dari peserta lelang yang bersangkutan dan tanpa kewajiban memberikan alasan apapun kepada peserta lelang, apabila dipandang seluruh penawaran tidak menunjukkan adanya persaingan yang sehat, terjadi pengaturan bersama (kolusi), dan tidak cukup tanggap terhadap Dokumen Seleksi.

35.

PENUNJUKAN PENYEDIA JASA

35.1

Sebelum Pengguna jasa menunjuk Penyedia jasa, panitia pengadaan mengumumkan pemenang lelang.

35.2

Sanggahan, Peserta lelang yang berkeberatan atas pengumuman pemenang lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan selambar-lambatnya 4 (empat) hari setelah Pengumuman dikeluarkan.

35.2

Sebelum akhir masa berlakunya penawaran yang ditetapkan Pengguna jasa pada Pasal 16., Pengguna jasa mengeluarkan surat penunjukan Rekanan (SPR) yang menjadi bagian dokumen kontrak.

36.1

Dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterbitkannya SPPJ Penyedia jasa harus menyerahkan jaminan pelaksanaan kepada Pengguna jasa dengan nilai sesuai ketentuan dalam data lelang.

36.

JAMINAN PELAKSANAAN


I. 11

36.2

Untuk Penyedia barang dan jasa Perguruan Tinggi (PTN/PTS) dan Lembaga Ilmiah Pemerintah, Jaminan Pelaksanaan ditiadakan.

36.3

Jaminan pelaksanaan yang berupa bank garansi harus dikeluarkan oleh bank umum (bukan bank perkreditan rakyat).

36.4

Apabila Penyedia jasa yang ditunjuk sebagai pemenang lelang gagal memenuhi Pasal 36.1., maka dinyatakan batal sebagai pemenang lelang disita jaminan pelaksanaannya dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.Jaminan Pelaksanaan ditiadakan untuk pengadaan ini

37.

PENANDA-TANGANAN KONTRAK

37.1

Penandatangan kontrak dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah penerbitan SPPJ dan setelah Penyedia jasa menyerahkan jaminan pelaksanaan sesuai Pasal 36.

38.

UANG MUKA DAN JAMINAN UANG MUKA

38.1

Pengguna jasa akan membayar uang muka sesuai ketentuan dalam syaratsyarat khusus kontrak setelah penyedia jasa menyerahkan jaminan uang muka dari bank terkemuka dengan nilai sekurang-kurangnya 100 (seratus) persen dari besarnya uang muka. Adanya uang muka ditentukan oleh pengguna jasa sepanjang hal ini memungkinkan.

39.

JURU PENENGAH

39.1

Pengguna jasa mengusulkan nama orang sebagi juru penengah (mediator/konsiliator) sesuai ketentuan dalam Data Dokumen Seleksi yang akan ditunjuk sebagai mediator/konsiliator untuk pelaksanaan kontrak : a. Apabila penyedia jasa tidak setuju terhadap usulan tersebut, penyedia jasa harus mengusulkan nama orang sebagai mediator/konsiliator dalam dokumen penawaran; b. Apabila dalam SPR, pengguna jasa tidak menyetujui usulan mediator/konsiliator penyedia jasa, maka mediator/konsiliator harus ditetapkan atas kesepakatan kedua belah pihak. c.

40.

41.

LARANGAN PERSEKONGKOLAN

PAKTA INTEGRITAS

Apabila mediator/konsiliator tidak ada atau tidak disepakati kedua belah pihak, maka nama mediator/konsiliator dapat diminta dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

40.1

Pengguna jasa, panitia pengadaan dan Penyedia jasa atau antara Penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang dalam pelelangan sehingga mengakibatkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat.

40.2

Pengguna jasa, panitia pengadaan dan Penyedia jasa dilarang melakukan persekongkolan untuk menaikkan nilai pekerjaan (mark up).

40.3

Pengguna jasa, panitia pengadaan dan Penyedia jasa yang melakukan persekongkolan sesuai Pasal 40.1 dan Pasal 40.2, dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Undang-undang Jasa Konstruksi jo Undang-Undang Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

41.1

Pakta integritas berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN).

41.2

Pengguna jasa dan panitia pengadaan harus menandatangani pakta integritas sebelum dimulainya pelaksanaan pelelangan yaitu sebelum pengumuman pelelangan.

41.3

Penyedia jasa harus menandatangani menyampaikan penawaran.

41.4

Pakta integritas harus ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama perusahaan atau penerima kuasa dari direktur utama yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akta pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik, atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama adalah yang berhak mewakili perusahaan yang bekerjasama.

41.5

Bentuk pakta integritas dibuat oleh Pengguna jasa.


pakta

integritas

pada

I. 12

saat

BAB II A. DATA DOKUMEN SELEKSI 1.

LINGKUP PEKERJAAN

1.1

Nama Pengguna Barang :

PT. KAI Commuter Jabodetabek

Nama pekerjaan : PENGADAAN STANDAR DOKUMEN

MAINTENANCE ORGANIZATION EXPOSITION (MOE), QUALITY PROCEDURE (QP), WORK INSTRUCTION (WI) DAN FORM 1.2

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan: 90 (Sembilan Puluh) Hari Kalender sejak ditandatanganinya kontrak sampai dengan berita acara penyelesaian pekerjaan

2.

SUMBER DANA

2.1

Pengguna Barang menggunakan dana RKAP 2015, PT. KAI Commuter Jabodetabek.

3.

PENJELASAN

3.1

Penjelasan Dokumen Seleksi akan dilaksanakan pada: Hari/ Tanggal Pukul Tempat

: Selasa, 01 Desember 2015 : 14:00 WIB : Depo KRL Depok Jl. Raya Citayam Rawageni Pancoran Mas Depok 16400

3.2

Peserta Penjelasan dokumen adalah pimpinan perusahaan dan atau penerima kuasa yang mewakili perusahaan untuk mengikuti acara pengadaan dimaksud

4.1

Kualifikasi Penyedia Barang/Jasa adalah Perusahaan dengan Kualifikasi Perusahaan: Siup Kecil Bidang : Jasa Konsultan Sub bidang : Jasa Konsultansi Manajemen

4.2

Berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT), memiliki NPWP dan laporan keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan/BPK

MATA UANG PENAWARAN DAN PEMBAYARAN

5.1

Mata uang penawaran adalah Rupiah

5.2

Pembayaran akan dibayarkan 100% setelah Pekerjaan diserahkan dan terbitnya Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

6.

MASA BERLAKU PENAWARAN

6.1

Masa laku penawaran selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak batas akhir waktu pemasukan penawaran.

7.

JAMINAN PENAWARAN

7.1

Besarnya jaminan penawaran sekurang-kurangnya adalah 3 (tiga) persen dari total harga penawaran termasuk PPn 10%. Masa berlaku jaminan penawaran harus 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal pemasukan dokumen penawaran.

7.2

Apabila terjadi tender ulang (pengumuman ulang), untuk Peserta Lelang yang menghadiri pada pemasukan/pembukaan dokumen penawaran pertama yang dibuktikan mengisi daftar hadir maka masa berlaku Jaminan Penawaran 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung dari tanggal pemasukan dokumen penawaran pertama

4.

5.

KUALIFIKASI PESERTA LELANG

7.3

BAB II - Data Dokumen Seleksi

Jaminan penawaran ditujukan kepada : Panitia Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 1 Jl. Ir. H. Juanda I, Jakarta Pusat 10120

II. 1

8.

SAMPUL DAN TANDA PENAWARAN

8.1

Pada sampul penawaran dicantumkan identitas sbb: a. Alamat pengguna jasa : Panitia Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek Stasiun Juanda Lt. 1 Jl. Ir. H. Juanda, Jakarta Pusat 10120 b. Nama pekerjaan : PENGADAAN STANDAR DOKUMEN MAINTENANCE ORGANIZATION EXPOSITION (MOE), QUALITY PROCEDURE (QP), WORK INSTRUCTION (WI) DAN FORM

9.

10.

BATAS AKHIR WAKTU PENYAMPAIAN PENAWARAN & PEMBUKAAN PENAWARAN

9.1

EVALUASI PENAWARAN

10.1

Batas akhir waktu penyampaian Penawaran & Pembukaan Penawaran pada : Hari / Tanggal Jam Tempat

: Senin, 07 Desember 2015 : 10.00 WIB : Depo KRL Depok Jl. Raya Citayam Rawageni Pancoran Mas Depok 16400

Metoda evaluasi yang digunakan untuk penilaian dokumen penawaran adalah : Metode Evaluasi Kualitas Teknis dan Biaya - Bobot penawaran Teknis - Bobot penawaran Biaya

10.2

80 % 20 %

EVALUASI ADMINISTRASI Penilaian terhadap dokumen administrasi dilakukan terhadap data yang diminta pada Dokumen Seleksi. 1).

9.3

Penawaran dinyatakan gugur apabila salah satu persyaratan administrasi yang diminta dalam dokumen seleksi tidak dipenuhi atau tidak memenuhi syarat, yaitu : a).

Tidak ditandatangani oleh pemimpin/direktur utama atau penerima kuasa dari pemimpin/direktur utama yang namanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya, atau kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat atau pejabat yang menurut perjanjian kerjasama (association agreement) adalah yang berhak mewakili kemitraan (pejabat dari perusahaan konsultan utama/lead firm);

b).

Tidak mencantumkan masa berlakunya penawaran, atau mencantumkan kurun waktu kurang dari yang ditetapkan dalam dokumen seleksi;

c).

Tidak menyampaikan dokumen legal, Akte Pendirian dan Perubahannya bila ada, NPWP, PKP, Sk Domisili, TDP dan dokumen lainnya yang ditentukan dalam daftar simak;

2).

Untuk dokumentasi panitia pengadaan, dokumen asli yang mengakibatkan gugurnya penawaran disimpan oleh panitia pengadaan.

3).

Penawaran yang lulus administrasi dilanjutkan dengan evaluasi teknis.

4).

Dokumen penawaran teknis dan penawaran biaya bagi penawaran yang dinyatakan gugur administrasi dapat diambil kembali oleh peserta yang bersangkutan.

EVALUASI TEKNIS Penilaian penawaran teknis dilakukan dengan cara memberikan nilai angka terhadap unsur penawaran teknis dengan memperhatikan bobot yang diberikan pada unsur-unsur yang dinilai. 1).

Unsur-unsur pokok yang dinilai adalah : pengalaman penyedia jasa, pendekatan dan metodologi, serta kualifikasi tenaga ahli yang diuraikan dalam proposal teknis dan bila perlu diadakan presentasi. Pembobotan masing-masing unsur dengan rentang sebagai berikut : Persentase


(%)

a). Pengalaman Perusahaan

20

b). Kualifikasi Tenaga Ahli

40

II. 2

c). Metodologi Total a).

40 100

Pengalaman Perusahaan: (1).

Penilaian dilakukan atas pengalaman perusahaan yang diakui dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir dalam melaksanakan pekerjaan sejenis dengan pekerjaan yang akan dilaksanakan. Pengalaman tersebut harus diuraikan secara jelas dengan mencantumkan informasi: nama pekerjaan yang telah dilaksanakan secara singkat, lokasi, pengguna jasa, nilai, dan waktu pelaksanaan. Penilaian juga dilakukan terhadap jumlah pekerjaan yang sedang dilaksanakan oleh penyedia jasa, disamping untuk mengukur pengalaman juga dipergunakan untuk mengukur kemampuan/ kapasitas penyedia jasa yang bersangkutan dalam melaksanakan tugasnya.

(2).

Pengalaman perusahaan harus dilengkapi dengan referensi pengguna jasa/ Konrak, yang menunjukkan kinerja penyedia jasa.

(3).

Subunsur yang dinilai, antara lain : (a). Pengalaman melaksanakan pekerjaan sejenis; (b). Pengalaman menajerial dan fasilitas utama ; (c). Kapasitas perusahaan dengan memperlihatkan jumlah tenaga ahli tetap.

b).

Kualifikasi Tenaga Ahli. Penilaian dilakukan atas tenaga ahli yang diusulkan untuk melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan jenis keahlian, persyaratan, serta jumlah tenaga yang telah diindikasikan di dalam KAK. Sub unsur yang dinilai adalah: (1). Tingkat pendidikan, yaitu lulusan perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah lulus ujian negara atau yang telah diakreditasi, atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi, dibuktikan dengan salinan ijazah ; (2). Pengalaman kerja profesional, seperti yang disyaratkan dalam KAK,. Bagi tenaga ahli yang diusulkan sebagai pemimpin/ wakil pemimpin pelaksana pekerjaan (Team Leader/Co Team Leader) dinilai pula pengalaman sebagai pemimpin/ wakil pemimpin tim. Keahlian tersebut dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh asosiasi profesi dan diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konsultansi; Kualifikasi tenaga ahli yang melebihi kualifikasi persyaratan KAK tidak memperoleh tambahan nilai.

dari

Pembobotan dan penilaian untuk masing-masing unsur dan sub unsur ditetapkan oleh panitia pengadaan. c).

Metodologi Pelaksanaan : Untuk menilai pemahaman penyedia jasa atas lingkup pekerjaan/jasa layanan yang diminta dalam KAK, pemahaman atas sasaran/tujuan, kualitas metodologi, dan hasil kerja, subunsur yang dinilai adalah: (1). Pemahaman atas jasa layanan yang tercantum dalam KAK, penilaian terutama meliputi: pengertian terhadap tujuan pekerjaan yang akan dilaksanakan, lingkup serta jasa konsultansi yang diperlukan (aspek-aspek utama yang diindikasikan dalam KAK), dan pengenalan lapangan ; (2). Kualitas metodologi, penilaian terutama meliputi: ketepatan menganalisa masalah dan langkah pemecahan yang diusulkan dengan tetap mengacu kepada persyaratan KAK, konsistensi antara metodologi dengan rencana kerja, apresiasi terhadap inovasi, tanggapan terhadap KAK khususnya mengenai data


II. 3

yang tersedia, orang bulan (man-month) tenaga ahli, uraian tugas, jangka waktu pelaksanaan laporan-laporan yang disyaratkan, jenis keahlian serta jumlah tenaga ahli yang diperlukan, program kerja, jadual pekerjaan, jadual penugasan, organisasi, kebutuhan jumlah orang bulan, dan kebutuhan fasilitas penunjang; (3). Hasil kerja (deliverable), penilaian meliputi: analisis, gambargambar kerja, spesifikasi teknis, perhitungan teknis, dan laporan-laporan; (4). Fasilitas pendukung dalam melaksanakan pekerjaan yang diminta dalam KAK. Penyedia jasa yang mengajukan gagasan baru yang meningkatkan kualitas keluaran yang diinginkan dalam KAK diberikan nilai lebih. Ambang lulus (passing grade)

2).

Nilai ambang lulus 70, Bagi penyedia jasa yang nilainya di bawah nilai ambang lulus, dinyatakan gugur. Bagi penyedia jasa yang nilainya sama atau di atas nilai ambang lulus, dimasukkan dalam peringkat teknis. 9.4.

PENETAPAN PERINGKAT TEKNIS Berdasarkan evaluasi penawaran teknis, panitia pengadaan menyusun peringkat teknis penyedia jasa yang dituangkan dalam berita acara evaluasi penawaran teknis dan dilaporkan kepada pengguna jasa untuk ditetapkan.

9.5.

PENGUMUMAN PERINGKAT TEKNIS Peringkat teknis yang ditetapkan oleh pengguna jasa diumumkan oleh panitia pengadaan melalui pemberitahuan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan/atau internet dan disampaikan undangan kepada seluruh peserta yang lulus evaluasi teknis untuk menghadiri pembukaan Penawaran Sampul II

B. DAFTAR SIMAK DOKUMEN SELEKSI YANG HARUS DIMASUKKAN 1.

Dokumen Administrasi dan Teknis (Dimasukan dalam Sampul I)

No.

Uraian

1.

Formulir Isian Kualifikasi

2.

Surat Penawaran yang Bermaterai dan Ditanda tangani

3.

Jaminan Penawaran disertai dengan surat kuasa pencairannya, kecuali untuk penyedia barang dan jasa Perguruan Tinggi dan Lembaga Ilmiah Pemerintah

4.

Surat Kuasa Jika yang menandatangani bukan Direktur Utama

5.

Copy Akte Notaris & Perubahan (jika ada)

6.

Copy Surat Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

7.

Copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan

8.

Copy NPWP & Surat Pengukuhan Kena Pajak (PKP) dan Bukti SPT Pajak masa tahun 2014 dan Tanda Lapor 3 bulan terakhir yaitu (Bulan Agustus, September dan Oktober 2015), khusus untuk Perusahaan yang pernah mendapatkan pekerjaan di PT. KCJ, maka dilampirkan bukti SPT pajak 3 (tiga) bulan terakhir terkait transaksi dengan PT. KCJ.

9.

-

Copy SIUP Kualifikasi kecil

-

Kartu tanda anggota asosiasi

-

Sertifikat Kompetensi dan Kualifikasi Perusahaan


Ada

Tidak

II. 4

-

Bidang : Pemasok Barang/Jasa lainnya

-

Sub Bidang : Jasa Konsultasi

10.

Metodologi Pelaksanaan

11.

Pengalaman Perusahaan

12.

Curriculum Vitae Team Leader dan Tenaga Ahli

13.

List Client serta contact person, copy kontrak dan surat keterangan

14.

Pakta Integritas atau dinyatakan dalam surat penawaran

15.

Organisasi Pelaksana Jasa Konsultansi

16.

Neraca keuangan Perusahaan Bulan Oktober 2015 yang ditandatangani Pejabat berwenang

2.

Dokumen Penawaran Harga (Dimasukan dalam Sampul II)

No.

Uraian

1.

Surat Penawaran Harga

2.

Daftar Kuantitas dan Harga serta Rekapitulasinya


Ada

Tidak

II. 5

BAB III BENTUK SURAT

A. FORMULIR ISIAN KUALIFIKASI Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama

:

__________ [nama wakil sah jika badan usaha]

Jabatan

:

__________ [diisi sesuai jabatan dalam akte notaris]

Bertindak untuk dan atas nama

:

PT/CV/Firma/Koperasi/Kemitraan/Orang Perseorangan __________[pilih yang sesuai dan cantumkan nama badan usaha]

Alamat

:

__________

Telepon/Fax

:

__________

Email

:

__________

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa: 1.

Saya secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak berdasarkan Akta Notaris ______________

2.

Saya/Perusahaan saya tidak sedang dinyatakan pailit atau kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan atau tidak sedang menjalani sanksi pidana atau sedang dalam pengawasan pengadilan;

[sesuai akte pendirian/perubahannya/surat kuasa, disebutkan secara jelas nomor dan tanggal akta pendirian/perubahan/surat kuasa. Jika Kemitraan maka ditambah Surat Perjanjian Kemitraan/KSO]

3.

Saya tidak sedang menjalani sanksi pidana;

4.

Saya tidak sedang dan tidak akan terlibat pertentengan kepentingan dengan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan ini;

5.

Badan usaha yang saya wakili tidak masuk kedalam Daftar Hitam, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit atau kagiatan usahanya tidak sedang dihentikan;

6.

Salah satu dan/atau semua pengurus badan usaha yang saya wakili tidak masuk dalam Daftar Hitam;

7.

Data-data saya/badan usaha yang saya wakili adalah sebagai berikut:

I. Data Administrasi

1.

Nama (PT/CV/Firma/ Koperasi/Kemitraan/ Perorangan) [pilih yang sesuai]

:

2.

Status

:

Alamat Kantor Pusat

:

__________

No. Telepon

:

__________

No. Fax

:

__________

E-Mail

:

__________

Alamat Kantor Cabang

:

No. Telepon

:

No. Fax

:

E-Mail

:

3.

4.

BAB III - Bentuk Surat

__________ Pusat

Cabang

__________ __________ __________ __________

III. 1

II. Izin Usaha No. Surat Izin Usaha_________

:

__________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

Izin Lainnya [apabila dipersyaratkan]

III.

No. Surat Izin Usaha_________

:

__________ Tanggal __________

Masa berlaku izin usaha

:

__________

Instansi pemberi izin usaha

:

__________

IV. Landasan Hukum Pendirian Perusahaan 1.

2.

Akta Pendirian PT/CV/Firma/ Koperasi a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

a. Nomor Akta

:

__________

b. Tanggal

:

__________

c. Nama Notaris

:

__________

Akta Perubahan Terakhir

V. Pengurus 1.

Komisaris untuk Perseroan Terbatas (PT) No.

2.

Nama

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

No. KTP

Jabatan dalam Perusahaan

Direksi/Pengurus Badan Usaha No.

Nama

VI. Data Keuangan 1.

Susunan Kepemilikan Saham (untuk PT)/Susunan Persero (untuk CV/Firma) No.

2.

Nama

No. KTP

Persentase

Pajak

a. Nomor Pokok Wajib Pajak b. Bukti Pelunasan Pajak Tahun terakhir c. Bukti Laporan terakhir) 1) PPh Pasal 2) PPh Pasal 3) PPh Pasal 4) PPN

bulanan

(tiga

bulan

21; 23; 25/Pasal 29;

d. [Surat Keterangan Fiskal pengganti huruf bdan c)] 3.

Alamat

(sebagai

:

__________

:

No.__________ tanggal_______

: : : : :

No.__________ No.__________ No.__________ No.__________

tanggal_______ tanggal_______ tanggal_______ tanggal_______

:

No.__________ tanggal_______

[Neraca Perusahaan (khusus untuk pekerjaan kompleks)]


III. 2

VII. Data Pengalaman Perusahaan

No.

1

Pemberi Tugas / Pejabat Pembuat Komitmen

Nama Paket Pekerjaan

Bidang/ Sub Bidang Pekerjaan

Lokasi

2

3

4

Nama 5

Alamat/ Telepon 6

Tanggal Selesai Menurut

Kontrak *)

No / Tanggal

Nilai

Kontrak

BA. Serah Terima

7

8

9

10

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan penuh rasa tanggung jawab. Jika dikemud ian hari ditemui bahwa data/dokumen yang saya sampaikan tidak benar dan ada pemalsuan, maka saya dan badan usaha yang saya wakili bersedia dikenakan sanksi nerupa sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam Daftar Hitam, gugatan secara perdata, dan/atau pelaporan secara pidana kepada pihak berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. PT Materai, Tanggal, Tanda tangan dan

……………………. Direktur Utama /Berdasarkan Surat Kuasa


III. 3

B. BENTUK SURAT PENAWARAN B.1.

Surat Penawaran Administrasi & Teknis

KOP PERUSAHAAN Nomor Lampiran

: :

….., ……………….200…

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek Di Jakarta Perihal

: PENGADAAN STANDAR DOKUMEN MAINTENANCE ORGANIZATION EXPOSITION (MOE), QUALITY PROCEDURE (QP), WORK INSTRUCTION (WI) DAN FORM

Sehubungan dengan Pengumuman Pengadaan dimaksud nomor: ....................... Tanggal ................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Seleksi termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran Administrasi dan Teknis. Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembukaan penawaran Sampul I dan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Sesuai dengan masa pelaksanaan kegiatan. Bersama ini juga menyatakan : 1. 2. 3. 4. 5.

Berminat dan tunduk pada proses pengadaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pengadaan PT. KAI Commuter Jabodetabek; Tidak akan melakukan praktek KKN dan akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses pengadaan ini; Dalam proses pengadaan ini, berjanji akan melaksanakan tugas secara bersih, transparan, dan profesional dalam arti akan mengerahkan segala kemampuan dan sumber daya secara optimal untuk memberikan hasil kerja terbaik mulai dari penyiapan penawaran, pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan/kegiatan ini; Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, saya bersedia dikenakan sanksi moral, sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; Menjaga Kerahasiaan Dokumen.

Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy dokumen sesuai dengan : BAB II DATA LELANG, B. Daftar Simak, Dokumen Administrasi dan Teknik (Sampul I) Demikian Penawaran, Pernyataan dan Data Perusahaan di website e-Procurement ini kami buat dengan benar dan penuh tanggung jawab.

PT Materai, Tanggal, Tanda tangan dan

……………………. Direktur Utama / Berdasarkan Surat Kuasa


III. 4

B.2.

Surat Penawaran Harga

KOP PERUSAHAAN Nomor Lampiran

: :

….., ……………….200…

Kepada Yth.: Panitia Pengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek Di Jakarta Perihal

: PENAWARAN HARGA PENGADAAN PENGADAAN STANDAR DOKUMEN MAINTENANCE ORGANIZATION EXPOSITION (MOE), QUALITY PROCEDURE (QP), WORK INSTRUCTION (WI) DAN FORM

Sehubungan dengan undangan Pengadaan.......... nomor: ....................... Tanggal ................... , dan setelah kami mempelajari dengan saksama Dokumen Seleksi termasuk berita acara penjelasan dan addendumnya, dengan ini kami mengajukan penawaran sebesar Rp. …………......... (……………………………………………...............................). Dalam penawaran ini sudah termasuk semua kewajiban pajak, pengeluaran terkait lainnya dan keuntungan. Penawaran ini berlaku selama 60 (enam puluh) hari kalender sejak pembukaan penawaran dan Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan Sesuai dengan masa pelaksanaan kegiatan dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Berita Acara Klarifikasi, Konfirmasi dan Negosiasi Teknis yang sudah disepakati dengan benar dan bertanggung jawab. Kami akan tunduk pada semua ketentuan yang tercantum dalam Dokumen Seleksi dan mematuhi dan mentaati keputusan dan segala ketentuan Pengadaan Jasa/Barang/Jasa di PT. KAI Commuter Jabodetabek. Sesuai dengan persyaratan, bersama ini kami lampirkan 1 (satu) asli dan 2 (dua) fotocopy dokumen sesuai dengan : BAB II DATA LELANG, B. Daftar Simak, Dokumen Penawaran Harga (Sampul II)

PT Materai, Tanggal, Tanda tangan dan

……………………. Direktur Utama / Berdasarkan Surat Kuasa


III. 5

C. BENTUK PERJANJIAN KEMITRAAN UNTUK KERJASAMA OPERASI (KSO) SURAT PERJANJIAN KEMITRAAN KERJASAMA OPERASI (KSO)

MENIMBANG : BAHWA, Sehubungan dengan pelelangan pekerjaan .................................. yang pembukaan penawaran akan dilakukan di ....................... pada tanggal ................., maka .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 1) dan .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 2) dan .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 3) bermaksud untuk mengikuti pelelangan dan pelaksanaan kontrak secara bersama-samadalam bentuk Kerja Sama Operasi (KSO).

MENYETUJUI DAN MEMUTUSKAN : BAHWA, 1. Secara bersama-sama : a. Menunjuk ......................................................................................... (nama penyedia jasa 1) sebagai perusahaan utama (leading firm) untuk KSO dan mewakili serta bertindak untuk dan atas nama KSO dan menandatangani semua dokumen termasuk dokumen penawaran dan dokumen kontrak. b. .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 1) dan .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 2) dan .................................................................................................................... (nama penyedia jasa 3)

menyetujui apabila ditunjuk sebagai pemenang, wajib bertanggung jawab baik secara bersama-sama atau masingmasing atas semua kewajiban sesuai ketentuan dokumen kontrak.

2. Keikutsertaan modal (sharing) setiap perusahaan dalam KSO adalah : Penyedia jasa 1 ................... % (.......................................................................... persen) Penyedia jasa 2 ................... % (.......................................................................... persen) Penyedia jasa 3 ................... % (.......................................................................... persen)

3. Masing-masing penyedia jasa KSO, akan mengambil bagian sesuai sharing tersebut pada butir 2, dalam hal pengeluaran, keuntungan, dan kerugian dari KSO. Pembagian sharing dalam KSO ini tidak akan diubah baik selama masa penawaran maupun sepanjang masa kontrak, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pengguna jasa dan persetujuan bersama secara tertulis dari masing-masing anggota KSO. Terlepas dari sharing yang ditetapkan di atas, masing-masing anggota KSO akan melakukan pengawasan penuh terhadap semua aspek pelaksanaan dari perjanjian ini, termasuk hak untuk memeriksa keuangan, perintah pembelian, tanda terima, daftar peralatan dan tenaga kerja, perjanjian subkontrak, surat menyurat, teleks dan lain-lain.

4. Wewenang menandatangani untuk dan atas nama KSO diberikan kepada .......................... (nama wakil penyedia jasa yang diberi kuasa) dalam kedudukannya sebagai direktur utama/direktur pelaksana ..................................... (nama penyedia jasa 1) berdasarkan persetujuan tertulis dari .............................. (nama penyedia jasa 2) dan


III. 6

.................................(nama penyedia jasa 3) sehubungan dengan substansi dan semua ketentuan dalam semua dokumen yang akan ditandatangani.

5. Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

6. Perjanjian ini secara otomatis menjadi batal dan tidak berlaku lagi bila pelelangan tidak dimenangkan oleh perusahaan KSO.

7. Perjanjian ini dibuat dalam rangkap .................(...........................) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DENGAN KESAKSIAN INI, semua anggota KSO membubuhkan tanda tangan dan cap perusahaan di ......................... pada hari .................... tanggal ....................bulan .................. tahun ....................

Penyedia jasa 1

(.......................................)

Penyedia jasa 2

(.......................................)

Penyedia jasa 3

(.......................................)

(materai, tanda tangan dan cap tiap wakil yang diberi kuasa)

Disahkan oleh NOTARIS

(...........................................) (tanda tangan dan cap)


III. 7

D. BENTUK SURAT KUASA

KOP PERUSAHAAN

SURAT KUASA Nomor : ..............................

Yang bertandatangan di bawah ini: Nama

: ……………………………………………………………………..

Jabatan

: Direktur Utama/Direktur PT ………………………………………

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan berdasarkan Akta Notaris……………. di ……………No ……………. Tanggal …………… beserta perubahannya yang berkedudukan di ……………………….…..(alamat perusahaan) yang selanjutnya disebut sebagai Pemebri Kuasa.

Memberi kuasa kepada : Nama

: ................................................................. …………………………………………………………………….

Jabatan

: ................................................................. …………………………………………………………………….

Yang diangkat berdasarkan Akta Notaris …………… di ………………No………… Tanggal ……………… beserta perubahannya yang berkedudukan di ………………. (alamat perusahaan). Yang selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa.

Untuk dan atas nama Pemberi Kuasa diberi wewenang untuk menandatangani surat penawaran pekerjaan ………………………… beserta lampirannya.

Surat kuasa ini tidak dapat dilimpahkan lagi kepada orang lain. …….., ……………….200….

Penerima Kuasa

Pemberi Kuasa Materai Rp. 6.000,Bertanggal, Tandatangan, Cap perusahaan.

……………….

………………..

(nama dan jabatan)

(nama dan jabatan)


III. 8

E.

BENTUK – BENTUK JAMINAN 1.

BENTUK JAMINAN PENAWARAN DARI BANK

[Kop Bank Penerbit Jaminan] GARANSI BANK sebagai JAMINAN PENAWARAN No. ____________________ Yang

bertanda

tangan

dibawah ini: _________________________________ dalam jabatan selaku ______________________________ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ______________[nama bank] berkedudukan di _________________________________________ [alamat]

untuk selanjutnya disebut: PENJAMIN dengan ini menyatakan akan membayar kepada: Nama Alamat

: PT. KAI Commuter Jabodetabek : Jl. Ir. H. Juanda I ( Stasiun Juanda ) Kebon Kelapa – Gambir Jakarta Pusat 10120

selanjutnya disebut: PENERIMA JAMINAN sejumlah uang Rp _________________________________________ (terbilang ________________________________________________________) dalam bentuk garansi bank sebagai Jaminan Penawaran atas pekerjaan _________________ berdasarkan Dokumen Pengadaan No. ___________ tanggal _________________, apabila: Nama Alamat

: ______________________________ [peserta pelelangan] : ______________________________________________

selanjutnya disebut: YANG DIJAMIN ternyata sampai batas waktu yang ditentukan, namun tidak melebihi tanggal batas waktu berlakunya Garansi Bank ini, lalai/tidak memenuhi kewajibannya kepada Penerima Jaminan yaitu: a. Yang Dijamin menarik kembali penawarannya selama dilaksanakannya pelelangan atau sesudah dinyatakan sebagai pemenang; atau b. Yang Dijamin tidak: 1) hadir dalam klarifikasi dan/atau verifikasi sebagai calon pemenang;atau 2) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan setelah ditunjuk sebagai pemenang;atau 3) menandatangani Kontrak; atau c. terlibat Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Pengadaanyang diikuti oleh Yang Dijamin. Garansi Bank ini dikeluarkan dengan ketentuan sebagai berikut: 1. Berlaku selama __________ (_______) hari kalender, ____________________

dari

tanggal

_____________s.d.

2.

Tuntutan pencairan atau klaim diajukan secara tertulis dengan melampirkan Surat Pernyataan Wanprestasi dari Penerima Jaminan, paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal jatuh tempo Garansi Bank sebagaimana tercantum dalam butir 1.

3.

Penjamin akan membayar kepada Penerima Jaminan sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional)setelah menerima tuntutan penagihan dari Penerima Jaminan berdasar Keputusan Penerima Jaminan mengenai pengenaan sanksi akibat Yang Dijamin cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.

4.

Penjamin melepaskan hak-hak istimewanya untuk menuntut supaya benda-benda yang diikat sebagai jaminan lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutang Yang Dijamin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Tidak dapat dipindahtangankan atau dijadikan jaminan kepada pihak lain.

5.


III. 9

6.

Segala hal yang mungkin timbul sebagai akibat dari Garansi Bank ini, masing-masing pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri ______________.

Pada tanggal:

Dikeluarkan di ____________

:

____________

[Bank] Materai Rp.6000,00 _________________

[Nama dan Jabatan]


III. 10

2.

BENTUK JAMINAN PELAKSANAAN DARI BANK

[Kop Penerbit Jaminan] JAMINAN PELAKSANAAN Nomor Jaminan: __________________ 1.

2.

Nilai: _____________

Dengan ini dinyatakan, bahwa kami: _________________ [nama], ____________ [alamat] sebagai Penyedia, selanjutnya disebut TERJAMIN, dan _____________ [nama penerbit jaminan], ________________ [alamat], sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai PENJAMIN, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada_____________(Pengguna Barang/Jasa),___________(alamat), sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut PENERIMA JAMINAN atas uang sejumlah Rp___________________(terbilang____________________) Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan ______________sebagaimana ditetapkan berdasarkan Surat Penunjukan Rekanan (SPR) No. _______________ tanggal ________________untuk pelaksanaan pelelangan pekerjaan ______________yang diselenggarakan oleh PENERIMA JAMINAN.

3.

Surat Jaminan ini berlaku selama ____ (____________) hari kalender dan efektif mulai dari tanggal ___________ sampai dengan tanggal__________

4.

Jaminan ini berlaku apabila:

5.

a. TERJAMIN tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak; b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan TERJAMIN. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji.

6.

Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya.

7.

Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di _______________ Pada tanggal _____________________ TERJAMIN

___________

_____________

[Nama dan Jabatan]


PENJAMIN Materai Rp. 6.000,-

[Nama dan Jabatan]

III. 11

3. SURAT KUASA PENCAIRAN JAMINAN PENAWARAN/PELAKSANAAN Yang bertanda tangan di bawah ini : Nama : _________________ Jabatan : _________________ Dalam hal ini menjalani jabatannya tersebut diatas mewakili Direksi dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT/CV/Firma_______________, yang berkedudukan di : __________________________________________________________________________ untuk selanjutnya disebut PEMBERI KUASA. PEMBERI KUASA dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Bahwa PEMBERI KUASA adalah pemilik sah Jaminan Pelaksanaan atas nama PEMBERI KUASA dengan Nomor Jaminan Pelaksanaan : ______________, senilai ____________(terbilang : __________________) yang diterbitkan oleh Bank : ___________ cabang : _______________; 2. Bahwa PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan berhak dan berwenang untuk memberikan kuasa kepada PENERIMA KUASA dalam hal pencairan Jaminan Pelaksanaan; 3. Bahwa PT. KAI Commuter Jabodetabek dengan ini menerima Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut sebagaimana di atas. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PEMBERI KUASA dengan ini memberi kuasa dengan hak substitusi kepada : Nama : PT. KAI Commuter Jabodetabek Alamat : Jl. Ir. H. Juanda I (Stasiun Juanda) Kebon Kelapa – GambirJakarta – Pusat 10120 Dalam hal ini diwakili oleh Direksi, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT. KAI Commuter Jabodetabek, yang untuk selanjutnya disebut PENERIMA KUASA. ------------------------------------------KHUSUS--------------------------------------------Untuk dan atas nama PEMBERI KUASA mewakilinya untuk melakukan hal-hal dan ketentuan sebagai berikut : 1. Melakukan Pencairan, meminta dan menerima pencairan Jaminan Pelaksanaan atas namaPEMBERI KUASA sebagaimana tersebut di atas, pada saat jatuh tempo dan atau setiap waktu, dengan beban biaya dan penalti pencairan sepenuhnya menjadi tanggungan PEMBERI KUASA. 2. Menandatangani surat-surat, tanda terima dan melakukan tindakan hukum lain yang berkaitan dengan penerimaan, pencairan dan penggunaan dana dimaksud. PEMBERI KUASA dengan ini menyatakan bahwa pencairan Jaminan Pelaksanaan tersebut diatas oleh PENERIMA KUASA hanya dapat dilakukan sepanjang Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan ini telah ditandatangani dan telah disetujui oleh PEMBERI KUASA. Demikianlah Surat Kuasa Pencairan Jaminan Pelaksanaan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk digunakan sesuai kepentingannya. Jakarta, _______________ PENERIMA KUASA

PEMBERI KUASA

(……………………..)

(……………………..)


III. 12

F.

BENTUK SURAT PERJANJIAN SURAT PERJANJIAN (KONTRAK)

Nomor : ……............ Tanggal : .....................

ANTARA PT KAI Commuter Jabodetabek ……………………………………………………………………………………………………………. DAN …………………………………………………………………………………………………………….

(nama perusahaan) UNTUK .........................................................................

Surat Perjanjian ini dibuat di ……………… pada hari ………………… tanggal …………… bulan …………….. tahun ……………………… (tempat, tanggal, bulan dan tahun penandatanganan Surat Perjanjian) ANTARA Nama Jabatan Alamat

: : :

Nama Jabatan Alamat

: : :

Dan

Termasuk semua lampiran yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan yang selanjutnya disebut KONTRAK tertanggal ………………….20… MAKA DENGAN INI Kedua Belah Pihak menyetujui semua ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal berikut:

1.

Kata-kata dan ungkapan-ungkapan dalam surat perjanjian ini mempunyai arti yang sama sebagaimana yang dituangkan di dalam syarat-syarat surat perjanjian di bawah ini.

2.

PIHAK KEDUA harus melaksanakan/menyelesaikan dan memperbaiki pekerjaan yaitu ...............(nama pekerjaan) sesuai dengan surat perjanjian ini dan lampirannya (kontrak). Waktu penyelesaian pekerjaan terhitung ...... (.......................) hari kalender sejak tanggal ……………… s/d ……………………..

3.

Dokumen Kontrak yang ditentukan di bawah ini harus dibaca serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak, yaitu: a. Surat Perjanjian; b. Surat Penunjukan Penyedia Jasa; c. Surat Penawaran; d. Adendum Dokumen Seleksi (bila ada); e. Syarat-Syarat Khusus Kontrak; f. Syarat-Syarat Umum Kontrak; g. Spesifikasi Teknis; h. Gambar-gambar; i. Daftar Kuantitas dan Harga; j. Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak.


III. 13

4.

Ketentuan dan Syarat-syarat Dokumen Kontrak mengikat Kedua Balah Pihak, kecuali jika secara jelas dimodifikasi atau diubah dalam Kontrak ini atas kesepakatan bersama.

5.

Sesuai dengan ketentuan kontrak : a. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan, memperbaiki pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan, dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak. b. PIHAK KEDUA wajib melaksanakan, menyelesaikan dan memperbaiki seluruh pekerjaan sesuai dengan ketentuan kontrak, sampai diterima dengan baik oleh PIHAK KESATU.

6.

Sesuai dengan ketentuan kontrak : a. PIHAK KESATU wajib menyediakan fasilitas untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan. b. PIHAK KESATU wajib membayar kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan, penyelesaian, dan perbaikan pekerjaan berdasarkan hasil pengukuran, harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7.

Harga kontrak sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperoleh dari perkiraan kuantitas pekerjaan dan harga satuan pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga adalah Rp........................ (................................................).

8.

Surat Perjanjian ini berlaku dan mengikat kedua belah pihak sejak tanggal ditandatangani. Surat Perintah Mulai Kerja diterbitkan setelah Surat Perjanjian ditandatangani.

9.

Pembayaran dilakukan kepada PIHAK KEDUA berdasarkan prestasi pekerjaan yang diajukan oleh PIHAK KESATU melalui Bank ............................ Cabang ................... Nomor Rekening ................................. Atas nama ...........................

10. Uang Muka dapat diberikan sebesar ........ (............) persen dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak), dilakukan setelah PIHAK KEDUA mengajukan permohonan secara tertulis dan disertai dengan rincian dan kebutuhan uang muka serta menyerahkan jaminan uang muka. 11. Sanksi dan Denda. a.

Apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Surat Perjanjian (Kontrak) atau tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, maka PIHAK KEDUA dapat dikenai sanksi pemutusan kontrak secara sepihak oleh PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU menyampaikan 3 (tiga) kali peringatan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA.

b.

Khusus untuk keterlambatan waktu pelaksanaan, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai Surat Perjanjian (Kontrak) untuk setiap hari keterlambatan.

c.

Pemutusan Surat Perjanjian (Kontrak) secara sepihak oleh PIHAK KESATU dilaksanakan dengan pemberitahuan tertulis oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA, PIHAK KESATU kemudian berhak melanjutkan pekerjaan dengan cara lain dan segala akibat pembiayaannya menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

12. Kecuali jika disepakati lain oleh Kedua Balah Pihak, alamat PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA adalah: (1) PIHAK KESATU Nama Alamat Telepon Fax / E-Mail

: : : :

PT. KAI Commuter Jabodetabek Jl. Ir. H. Juanda IB No. 8 – 10, Jakarta Pusat 10120 021 - 345 3535 021 – 348 34084

(2) PIHAK KEDUA Nama Alamat Telepon Fax / E-Mail

: : : :

13. Dengan tidak mengurangi kekuatan Pasal 9. Syarat-Syarat Kontrak, Kedua Belah Pihak setuju bahwa perjanjian ini memilih tempat kediaman yang tetap di Kantor Panitera Pangadilan Negeri ………………… di ……………………………………………………

(Pengadilan Negeri lokasi Kantor/Satuan Kerja/Proyek/Bagian Proyek). DENGAN DEMIKIAN, Kedua Belah Pihak telah sepakat untuk menandatangani Surat Perjanjian ini pada tanggal BAB III - Bentuk Surat

III. 14

tersebut di atas.

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

(nama, jabatan, nama perusahaan) Materai Rp. 6.000,Bertanggal, Tandatangan, Cap perusahaan.

Kuasa Pengguna Anggaran Sekretariat KCJ JAKARTAMaterai Rp. 6.000,Bertanggal, Tandatangan, Cap perusahaan.

(…………………………)

(………………………….)

(nama jelas)

(nama jelas)


III. 15

BAB IV SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK A. KETENTUAN UMUM 1.

DEFINISI

1.1

Dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak ini kata-kata dan ungkapan-ungkapan harus mempunyai arti seperti yang dimaksudkan atau didefinisikan disini. a. Jasa Pemborongan adalah layanan pelaksanaan pekerjaan Pengadaan yang perencanaan teknis dan spesifikasinya ditetapkan Pengguna Jasa dan proses serta pelaksanaannya diawasi oleh Pengguna Jasa. b. Pengguna Jasa adalah Pejabat berwenang sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggung jawab atas pengadaan jasa lingkungan KCJ. Nama, jabatan, dan alamat Pengguna Jasa tercantum dalam syarat-sarat khusus kontrak; c. Penyedia Jasa adalah badan usaha yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa; d. Panitia pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna Jasa untuk melaksanakan pemilihan Penyedia Jasa; e. Kontrak adalah perikatan hukum antara Pengguna Jasa dengan Penyedia Jasa dalam pelaksanaan pengadaan jasa; f. Kontrak harga satuan adalah kontrak pengadaan jasa pelaksanaan konstruksi atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu berdasarkan harga satuan untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu yang kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan sementara, sedangkan pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas kuantitas pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh penyedia jasa. g. Dokumen kontrak adalah keseluruhan dokumen yang mengatur hubungan hukum antara Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa untuk melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan yang terdiri dari: 1). Surat perjanjian; 2). Surat penunjukan Penyedia Jasa; 3). Surat penawaran; 4). Adendum Dokumen Seleksi (bila ada); 5). Syarat-syarat khusus kontrak; 6). Syarat-syarat umum kontrak; 7). Spesifikasi teknis; 8). Gambar-gambar 9). Daftar kuantitas dan harga; 10). Dokumen lain yang tercantum dalam lampiran kontrak. h. Harga kontrak adalah harga yang tercantum dalam surat penunjukan Penyedia Jasa yang selanjutnya disesuaikan menurut ketentuan kontrak; i. Hari adalah hari kalender; bulan adalah bulan kalender; j. Direksi pekerjaan adalah pejabat atau orang yang ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak untuk mengelola administrasi kontrak dan mengendalikan pekerjaan. Pada umumnya direksi pekerjaan dijabat oleh pengguna jasa, namun dapat dijabat oleh orang lain yang ditunjuk oleh pengguna jasa. k. Direksi teknis adalah tim yang ditunjuk oleh direksi pekerjaan yang bertugas untuk mengawasi pekerjaan. l. Daftar kuantitas dan harga adalah daftar kuantitas yang telah diisi harga satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran; m. Pekerjaan harian adalah pekerjaan yang penggunaan tenaga kerja, bahan dan peralatan.

pembayarannya

berdasarkan

n. Pekerjaan sementara adalah pekerjaan penunjang yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan permanen. o. Perintah perubahan adalah perintah yang diberikan oleh direksi pekerjaan kepada penyedia jasa untuk melakukan perubahan pekerjaan. p. Tanggal mulai kerja adalah tanggal mulai kerja Penyedia Jasa yang dinyatakan BAB IV – Syarat-syarat Umum

IV. 1

pada Surat Perjanjian/Kontrak ataupun SPR yang dikeluarkan oleh pengguna jasa. q. Tanggal penyelesaian pekerjaan adalah tanggal penyerahan pertama pekerjaan, dinyatakan dalam berita acara penyerahan pekerjaan yang diterbitkan oleh pengguna jasa. r. Masa penyerahan adalah kurun waktu kontrak yang ditentukan dalam syaratsyarat khusus kontrak, dituangkan sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan. s. Mediator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan pertama. t. Konsiliator adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa untuk menyelesaikan perselisihan pada kesempatan kedua. u. Arbiter adalah orang yang ditunjuk atas kesepakatan pengguna jasa dan penyedia jasa, atau ditunjuk oleh pengadilan negeri, atau ditunjuk oleh lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. v. dan kesehatan kerja, dan/atau keselamatan umum (khusus untuk pekerjaan konstruksi). 2.

PENERAPAN

2.1 Ketentuan-ketentuan pada syarat-syarat umum kontrak harus diterapkan secara luas tanpa melanggar ketentuan yang ada dalam dokumen kontrak keseluruhan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.2 Dokumen kontrak harus diinterprestasikan dalam urutan kekuatan hukum sebagai berikut: a. Surat Perjanjian; b. Surat Penunjukan Rekanan (SPR); c. Berita Acara Klarifikasi, Konfirmasi dan Negosiasi (bila ada); d. Surat Penawaran; e. Dokumen Lelang, KAK berserta lampirannya.

3.

ASAL PENYEDIA

3.1 Jasa Konstruksi Pemborongan atau Jasa Non Konstruksi untuk pekerjaan ini adalah merupakan layanan jasa dari penyedia jasa nasional yang berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3.2 Bagi penyedia jasa asing harus mempunyai kantor perwakilan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau berkerja sama dengan perusahaan lokal.

4.

PENGGUNAAN DOKUMEN KONTRAK DAN INFORMASI

4.1 Penyedia Jasa tidak diperkenankan mengunakan dokumen kontrak dan informasi yang ada kaitannya dengan kontrak di luar keperluan dari pekerjaan yang tersebut dalam kontrak, kecuali lebih dahulu mendapatkan ijin tertulis dari Pengguna Jasa.

5.

HAK PATEN

5.1 Apabila Penyedia Jasa menggunakan hak paten, hak cipta dan merek dalam pelaksanaan pekerjaan, maka menjadi tanggung jawab Penyedia Jasa sepenuhnya dan Pengguna Jasa dibebaskan dari segala tuntutan atau klaim dari pihak ketiga atas pelanggaran hak paten, hak cipta dan merek.

6.

KESELAMATAN 6.1 Penyedia Jasa bertanggung jawab atas keselamatan kerja di lapangan sesuai dengan KERJA & ASURANSI ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak.

Penyedia Jasa harus menyediakan atas nama Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa, asuransi yang mencakup dari saat mulai pelaksanaan pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan, yaitu: a. Semua barang dan peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan untuk pelaksanaan pekerjaan atas segala resiko yaitu kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko lain yang tidak dapat diduga; b. Pihak ketiga sebagai akibat kecelakaan di tempat kerja; c. Perlindungan terhadap kegagalan bangunan (khusus jasa konstruksi). d. Besarnya asuransi ditentukan dalam syarat-syarat kuhusus kontrak.

BAB IV – Syarat-syarat Umum

IV. 2

Kegag

7.

PEMBAYARAN

7.1. Cara pembayaran a. Penyedia jasa harus mengajukan perhitungan tagihan pembayaran secara angsuran (termin) selama jangka waktu pelaksanaan kontrak. Selang waktu angsuran sesuai dengan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak; b. Perhitungan tagihan untuk setiap angsuran terdiri dari biaya langsung personil dan biaya langsung non personil. c. Tagihan untuk biaya langsung personil diperhitungkan berdasarkan jumlah orang bulan nyata yang telah dilaksanakan, disertai dengan tanda bukti daftar hadir yang telah diperiksa dan disahkan oleh pengguna jasa. d. Tagihan untuk biaya langsung non personil diperhitungkan berdasarkan semua pengeluaran nyata yang telah dilaksanakan, disertai dengan tanda bukti penerimaan barang/pekerjaan, kuitansi, dan dokumen asli lainnya, yang telah diperiksa dan disahkan oleh pengguna jasa; e. Pembayaran tagihan angsuran harus dilaksanakan dalam waktu sebagaimana ditentukan dalam syarat-syarat khusus kontrak; f. Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, tidak akan menjadi alasan untuk menunda pembayaran. Pengguna jasa dapat meminta penyedia jasa untuk menyampaikan perhitungan prestasi sementara dengan mengesampingkan hal-hal yang sedang menjadi perselisihan dan besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar maksimal sebesar sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak; g. Setiap pembayaran oleh pengguna jasa yang melebihi biaya sebenarnya, harus diperhitungkan pada angsuran berikutnya; h. Pembayaran angsuran terakhir hanya persetujuan laporan akhir.

8.

HARGA DAN SUMBER DANA

dilakukan setelah penyerahan dan

8.2. Pengguna jasa membayar kepada penyedia jasa atas pelaksanaan pekerjaan berdasarkan ketentuan kontrak. 8.3. Kontrak pekerjaan ini dibiayai dengan sumber dana yang ditetapkan PT KCJ 8.4. Rincian harga kontrak sesuai dengan hasil negosiasi biaya.

9.

PERSIAPAN PELAKSANAAN KONTRAK

9.2. Pengguna jasa bersama penyedia jasa melakukan persiapan pelaksanaan kontrak mencakup penyusunan organisasi, mobilisasi, rencana pengadaan peralatan, bahan, waktu dan tata cara pelaksanaan pekerjaan serta pelaporan kemajuan pekerjaan. 9.3. Persiapan pelaksanaan kontrak tersebut harus dibahas pada rapat persiapan pelaksanaan kontrak selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya Surat Penunjukan Rekanan (SPR) atau Surat Perjanjian/Kontrak.

10.

PEMERIKSAAN PERSONIL DAN PERALATAN

10.1. Pemeriksaan personil dan peralatan dilaksanakan setelah personil dan peralatan tiba di lokasi pekerjaan dan dibuat berita acara hasil pemeriksaan yang ditandatangani oleh pengguna jasa dan penyedia jasa. 10.2. Bila hasil pemeriksaan personil dan peralatan belum memenuhi persyaratan namun tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan pekerjaan, maka penyedia jasa dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan peralatan yang belum memenuhi persyaratan harus segera diganti sesuai dengan waktu yang disepakati bersama.

11.

AMANDEMEN KONTRAK

11.1. Amandemen kontrak harus dibuat bila terjadi perubahan kontrak. Perubahan kontrak dapat terjadi apabila : a. Perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang dilakukan oleh para pihak dalam kontrak sehingga mengubah lingkup pekerjaan dalam kontrak; b. Perubahan jadual pelaksanaan pekerjaan akibat adanya perubahan pekerjaan; c. Perubahan harga kontrak akibat adanya perubahan pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan. d. Amandemen bisa dibuat apabila disetujui oleh para pihak yang membuat kontrak tersebut. 11.2. Prosedur amandemen kontrak dilakukan sebagai berikut: a. Pengguna jasa memberikan perintah tertulis kepada penyedia jasa untuk


IV. 3

melaksanakan perubahan kontrak, atau penyedia jasa mengusulkan perubahan kontrak; b. Penyedia jasa memberikan tanggapan atas perintah perubahan dari pengguna jasa dan mengusulkan perubahan harga; c. Atas usulan perubahan harga dilakukan negosiasi dan dibuat berita acara hasil negosiasi; d. Berdasarkan berita acara hasil negosiasi dibuat amandemen kontrak. 12.

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

12.1. Hak dan Kewajiban Pengguna Jasa a. Mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia jasa. b. Meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia jasa. c. Membayar pekerjaan sesuai dengan harga kontrak yang telah ditetapkan kepada penyedia jasa. d. Memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh penyedia jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 (barang dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa). e.

Membayar ganti rugi, melindungi dan membela penyedia jasa terhadap semua tuntutan hukum, tuntutan lainnya, dan tanggungan yang timbul karena kesalahan, kecerobohan dan pelanggaran kontrak yang dilakukan oleh pengguna jasa.

12.2. Hak dan kewajiban penyedia jasa a. b. c. d. e. f.

13.

JADWAL PELAKSANAAN PEKERJAAN

Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari pengguna jasa untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 2 (barang dan fasilitas yang disediakan oleh pengguna jasa). Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada pengguna jasa. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan pengguna jasa. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadual penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak.

13.1. Waktu pelaksanaan kontrak adalah jangka waktu yang ditentukan dalam syaratsyarat khusus kontrak dihitung sejak tanggal yang tercantum dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) dan harus selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. 13.2. Mobilisasi harus mulai dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 10 (sepuluh) hari sejak diterbitkan Surat Penunjukan Rekanan (SPR) atau Surat Perjanjian/Kontrak, yaitu mendatangkan tenaga ahli dan menyiapkan peralatan pendukung dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan. 13.4. Pekerjaan dinyatakan selesai apabila penyedia jasa telah menyerahkan laporan akhir pekerjaan dan disetujui oleh pengguna jasa. 13.5. Apabila penyedia jasa berpendapat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai jadual karena keadaan di luar pengendaliannya dan penyedia jasa telah melaporkan kejadian tersebut kepada pengguna jasa, maka pengguna jasa melakukan penjadualan kembali pelaksanaan tugas penyedia jasa dengan adendum kontrak.

14.

PENGAWASAN

14.1. Apabila diperlukan, pengguna jasa dapat memerintahkan tim teknis untuk melakukan penilaian atas laporan-laporan yang disampaikan oleh penyedia jasa dan melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang sedang atau telah dilaksanakan oleh penyedia jasa.

15.

KETERLAMBATAN PELAKSANAAN PEKERJAAN

15.1. Bila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan, maka dikenakan sanksi penangguhan pembayaran setelah pengguna jasa memberitahukan penangguhan pembayaran tersebut secara tertulis. 15.2. Pemberitahuan penangguhan pembayaran memuat rincian keterlambatan dan keharusan penyedia jasa untuk menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana tercantum dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran


IV. 4

tersebut. 15.3. Bila penyedia jasa terlambat melaksanakan pekerjaan disebabkan oleh pengguna jasa, maka pengguna jasa melakukan addendum kontrak untuk perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan. 15.4. Bila keterlambatan terjadi karena keadaan kahar, maka pasal 15.1 tidak diberlakukan. 16.

KEADAAN KAHAR

16.1. Yang dimaksud keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi. 16.2. Yang digolongkan keadaan kahar adalah : a. Peperangan; b. Kerusuhan; c. Revolusi; d. Bencana alam : banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan; e. Pemogokan; f. Kebakaran; g. Gangguan industri lainnya. 16.3. Keadaan kahar ini tidak termasuk hal-hal yang merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak. 16.4. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh karena terjadinya keadaan kahar tidak dapat dikenai sanksi. 16.5. Tindakan yang diambil untuk mengatasi terjadinya keadaan kahar dan yang menanggung kerugian akibat terjadinya keadaan kahar, ditentukan berdasar kesepakatan dari para pihak. 16.6. Bila terjadi keadaan kahar, maka penyedia jasa memberitahukan kepada pengguna jasa selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya keadaan kahar. 16.7. Bila keadaan sudah pulih normal, maka secepat mungkin penyedia jasa memberitahukan kepada pengguna jasa bahwa keadaan telah kembali normal dan kegiatan dapat dilanjutkan, dengan ketentuan: a. Jangka waktu pelaksanaan yang ditetapkan dalam kontrak tetap mengikat. Apabila harus diperpanjang, maka waktu perpanjangan sama dengan waktu selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar; b. Selama tidak dapat melaksanakan pekerjaan akibat keadaan kahar, penyedia jasa berhak menerima pembayaran sebagaimana ditentukan dalam kontrak dan mendapat penggantian biaya yang wajar sesuai yang telah dikeluarkan selama jangka waktu tersebut untuk melaksanakan tindakan yang disepakati; c. Bila sebagai akibat dari keadaan kahar penyedia jasa tidak dapat melaksanakan sebagian besar pekerjaan selama jangka waktu 60 (enam puluh) hari, maka salah satu pihak dapat memutus kontrak dengan pemberitahuan tertulis 30 (tiga puluh) hari sebelumnya dan setelah itu penyedia jasa berhak atas sejumlah uang yang harus dibayar sesuai dengan ketentuan pemutusan kontrak Pasal 18.8.

17.

ITIKAD BAIK

17.1. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban yang terdapat dalam kontrak. 17.2. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Bila selama kontrak salah satu pihak merasa dirugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.

18.

PENGHENTIAN DAN PEMUTUSAN KONTRAK

18.1. Penghentian kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai. 18.2. Penghentian kontrak dilakukan karena terjadinya hal-hal diluar kekuasaan (keadaan kahar) kedua belah pihak sehingga para pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban yang ditentukan di dalam kontrak. Dalam hal kontrak dihentikan, maka pengguna jasa wajib membayar kepada penyedia jasa sesuai dengan kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.


IV. 5

18.3. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana penyedia jasa cidera janji atau tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur di dalam kontrak. Dan dimasukkan dalam daftar Rekanan Hitam ( Black List ). 18.4. Pemutusan kontrak dilakukan bilamana para pihak terbukti melakukan kolusi, kecurangan atau tindak korupsi baik dalam proses seleksi penyedia jasa maupun pelaksanaan pekerjaan, dalam hal ini : a. Penyedia jasa dapat dikenakan sanksi yaitu : 1). Sisa uang muka harus dilunasi oleh penyedia jasa; 2). Pengenaan daftar hitam untuk jangka waktu 2 (dua) tahun. b. Pengguna jasa dikenakan sanksi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disipilin Pegawai Negeri Sipil atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 18.5. Pemutusan kontrak oleh pengguna jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah pengguna jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada penyedia jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, pengguna jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Penyedia jasa tidak mulai melaksanakan pekerjaan berdasarkan kontrak pada tanggal mulai kerja sesuai dengan Pasal 13.; b. Penyedia jasa tidak berhasil memperbaiki suatu kegagalan pelaksanaan, sebagaimana dirinci dalam surat pemberitahuan penangguhan pembayaran sesuai dengan Pasal 15.2.; c. Penyedia jasa tidak mampu lagi melaksanakan pekerjaan atau bangkrut; d. Penyedia jasa gagal mematuhi keputusan akhirpenyelesaian perselisihan; e. Penyedia jasa menyampaikan pernyataan yang tidak benar kepada pengguna jasa dan pernyataan tersebut berpengaruh besar pada hak, kewajiban, atau kepentingan pengguna jasa; f.

Terjadi keadaan kahar dan penyedia jasa tidak dapatmelaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 16.7.c.

Terhadap pemutusan kontrak yang timbul karena terjadinya salah satu kejadian sebagaimana dirinci dalam huruf a. sampai f. diatas, Pasal 1266 Kitab UndangUndang Hukum Perdata tidak diberlakukan.Atas pemutusan kontrak yang timbul karena salah satu kejadian yang diuraikan dalam huruf a. sampai e. penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam. 18.6. Pemutusan kontrak oleh penyedia jasa Sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari setelah penyedia jasa menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan kontrak secara tertulis kepada pengguna jasa untuk kejadian tersebut di bawah ini, penyedia jasa dapat memutuskan kontrak. Kejadian dimaksud adalah : a. Sebagai akibat keadaan kahar, penyedia jasa tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan Pasal 16.7.c.; b. Pengguna jasa gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan. 18.7. Prosedur pemutusan kontrak Setelah salah satu pihak menyampaikan atau menerima pemberitahuan pemutusan kontrak, sebelum tanggal berlakunya pemutusan tersebut penyedia jasa harus: a. Mengakhiri pelaksanaan pekerjaan pemberitahuan pemutusan kontrak;

sesuai

dengan

yangditetapkan

dalam

b. Mengalihkan hak dan menyerahkan semua laporan,desain, spesifikasi, dan perhitungan, baik yang sudah selesai atau selesai sebagian. Pengalihan hak dan penyerahan tersebut harus dilakukan dengan cara dan pada waktu yang ditentukan oleh pengguna jasa; c. Menyerahkan semua fasilitas yang disediakan olehpengguna jasa. BAB IV – Syarat-syarat Umum

IV. 6

18.8. Dalam hal terjadi pemutusan kontrak sesuai dengan Pasal18.5., pengguna jasa tetap membayar hak penyedia sampai dengan batas tanggal pemutusan, dan jika terjadipemutusan kontrak sesuai dengan Pasal 18.6., selainpembayaran tersebut di atas pengguna jasa harusmembayar pengeluaran langsung yang dikeluarkan olehpenyedia jasa sehubungan dengan pemutusan kontrak. 18.9. Sejak tanggal berlakunya pemutusan kontrak, penyedia jasa tidak bertanggung jawab lagi atas pelaksanaan kontrak 19.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

19.1. Penyelesaian perselisihan dapat melalui: Di luar pengadilan, yaitu dengan cara musyawarah, mediasi, konsiliasi atau arbitrase di Indonesia; 19.2. Penyelesaian perselisihan lebih lanjut diatur dalam syarat-syarat khusus kontrak. 19.3. Pengeluaran biaya untuk penyelesaian perselisihan ditanggung kedua belah pihak sesuai keputusan akhir.

20.

BAHASA DAN HUKUM

20.1. Kontrak dibuat dalam bahasa Indonesia serta tunduk kepada peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesi

21.

PERPAJAKAN

21.1. Penyedia jasa harus mengetahui, memahami dan patuh terhadap semua peraturan perundang-undangan tentang pajak yang berlaku di Indonesia dan sudah diperhitungkan dalam penawaran biaya. 21.2. Perubahan peraturan perundang-undangan tentang pajak yang terjadi setelah pembukaan penawaran biaya harus dilakukan penyesuaian.

22.

KORESPONDENSI

22.1. Komunikasi antara para pihak hanya berlaku bila dibuat secara tertulis. 22.2. Korespondensi dapat dikirim langsung, atau melalui pos, telex/faximile, kawat. 22.3. Alamat para pihak ditetapkan sebelum tanda tangan kontrak. 22.4. Korespondensi harus menggunakan bahasa Indonesia.

23.

PENGGUNAAN PENYEDIA JASA USAHA KECIL TERMASUK KOPERASI KECIL

23.1. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa usaha kecil/koperasi kecil, maka pekerjaan tersebut harus dilaksanakan sendiri oleh penyedia jasa yang ditunjuk dan dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak lain. 23.2. Apabila penyedia jasa yang ditunjuk adalah penyedia jasa bukan usaha kecil/koperasi kecil, maka: a. Penyedia jasa wajib bekerja sama dengan penyedia jasa usaha kecil/koperasi kecil, dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaan; b. Bentuk kerjasama tersebut hanya mensubkontrakkan seluruh pekerjaan;

untuk

sebagian

pekerjaan,

dilarang

c. Penyedia jasa yang ditunjuk tetap bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan keseluruhan pekerjaan; d. Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka kontrak akan batal dan penyedia jasa dimasukkan dalam daftar hitam selama 2 (dua) tahun. 24.3. Penyedia jasa bukan usaha kecil yang terbukti menyalahgunakan fasilitas dan kesempatan yang diperuntukkan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak. 24.

PENYESUAIAN HARGA

24.1. Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak. Penyesuaian harga diberlakukan terhadap kontrak jangka panjang lebih dari 12 (dua belas) bulan

25.

DENDA DAN GANTI 25.1. Denda adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia jasa, sedangkan RUGI ganti rugi adalah sanksi finansial yang dikenakan kepada pengguna jasa, karena

terjadinya cidera janji terhadap ketentuan yang tercantum dalam kontrak.

25.2. Besarnya denda kepada penyedia jasa atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah 2‰ (dua permil) dari harga kontrak untuk setiap hari keterlambatan. 25.3. Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh pengguna jasa atas keterlambatan BAB IV – Syarat-syarat Umum

IV. 7

pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu menurut ketetapan Bank Indonesia

B.

KETENTUAN KHUSUS 27.

KEWENANGAN ANGGOTA KONSULTAN

27.1. Apabila penyedia jasa adalah sebuah perusahaan kerja sama operasi (KSO) yang beranggotakan lebih dari sebuah penyedia jasa, anggota KSO tersebut memberi kuasa kepada salah satu anggota KSO untuk bertindak dan mewakili hak-hak dan kewajiban-kewajiban anggota penyedia jasa lainnya terhadap pengguna jasa.

28.

KEWAJIBAN PENYEDIA JASA

28.1. Umum a. Standar pelaksanaan jasa Penyedia jasa harus melaksanakan kontrak dengan penuh tanggungjawab, ketekunan, efisien dan ekonomis serta memenuhi kriteria teknik profesinoal dan melindungi secara efektif semua fasilitas yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan. b. Hukum Penyedia jasa dalam melaksanakan layanan jasa sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Pengguna jasa secara tertulis akan memberitahukan kepada penyedia jasa mengenai kebiasaan-kebiasaan setempat. 28.2. Pertentangan Kepentingan a. Penyedia jasa tidak akan mengambil keuntungan untuk mereka sendiri dari komisi usaha (trade commission), rabat (discount) atau pembayaran-pembayaran lain yang berhubungan dengan kegiatan pelaksanaan pekerjaan. b. Penyedia jasa setuju bahwa selama pelaksanaan kontrak, penyedia jasa dinyatakan tidak berwenang untuk melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak. c. Penyedia jasa, sub penyedia jasa, dan personil penyedia jasa harus menentang secara langsung atau tidak langsung kegiatan yang akan menimbulkan pertentangan kepentingan (conflict of interest) dengan kegiatan yang merupakan tugas penyedia jasa. 28.3. Pemeriksaan Keuangan a. Penyedia jasa harus menyimpan catatan dan perhitungan biaya yang akurat dan sistematis dalam bentuk dan rincian yang dapat digunakan untuk menetapkan secara akurat bahwa telah dikeluarkan biaya. b. Catatan tersebut disusun penyedia jasa yang memuat pelaksanaan tugas bulanan dan rincian jenis tugas setiap hari, digunakan untuk menyusun tagihan atas imbalan jasa dari masing-masing personil. Catatan ini harus ditandatangani oleh pemimpin tim dan pengguna jasa sebelum pengguna jasa mengesahkan pembayaran. c. Pengguna jasa berhak memeriksa catatan dan perhitungan biaya dan membuat rekaman catatan dan perhitungan biaya tersebut sampai 12 (dua belas) bulan setelah tanggal penyelesaian pekerjaan. 28.4. Tindakan penyedia jasa yang perlu mendapat persetujuan pengguna jasa a.

Memobilisasi personil;

b.

Membuat subkontrak dengan cara seleksi, waktu, dan kualifikasi dari sub penyedia jasa.

28.5. Hak pemilikan atas laporan, data, dan dokumen lainnya


a.

Semua laporan, data, dan dokumen lainnya yang terkait dengan pekerjaan yang dihimpun atau disusun selama berlangsungnya pelaksanaan pekerjaan harus dirahasiakan dan setelah penyelesaian pekerjaan menjadi milik pengguna jasa.

b.

Penyedia jasa dapat menyimpan satu rekaman laporan, data, dan dokumen lainnya dan penyedia jasa dilarang menggunakannya untuk keperluan yang tidak ada kaitannya dengan kontrak tanpa mendapatkan pesetujuan tertulis IV. 8

terlebih dahulu dari pengguna jasa. 28.6. Hak pemilikan, pemeliharaan, dan pengembalian peralatan

29.

a.

Peralatan yang disediakan oleh pengguna jasa atau dibeli oleh penyedia jasa atas nama pengguna jasa adalah milik pengguna jasa.

b.

Peralatan yang disediakan oleh pengguna jasa dan digunakan oleh penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan pekerjaan harus dipelihara oleh penyedia jasa dan dalam keadaan siap digunakan, atas beban biaya penyedia jasa.

c.

Segera setelah penyelesaian pekerjaan, semua peralatan milik pengguna jasa yang digunakan penyedia jasa harus dikembalikan kepada pengguna jasa dalam keadaan baik dan berfungsi.

TANGGUNG JAWAB 29.1. Penyedia jasa harus bertanggungjawab secara profesional PENYEDIA JASA responsibilities / liabilities) terhadap pekerjaan yang dilaksanakan.

(profesional

29.2. Apabila terjadi kegagalan dalam melaksanakan pekerjaan, penyedia jasa harus memperbaiki tanpa mendapat tambahan biaya dan apabila hasil perbaikan tidak dapat diterima, maka penyedia jasa harus mengembalikan biaya sebesar biaya langsung personil tenaga ahli dan sub tenaga ahli yang telah diterima. 29.3. Penyedia jasa harus mengganti kerugian yang timbul akibat kelalaian penyedia jasa dalam pelaksanaan pekerjaan. 30.

PERSONIL KONSULTAN DAN SUBKONSULTAN

30.1. Umum Pekerjaan harus dilaksanakan oleh personil penyedia jasa atau sub penyedia jasa berdasarkan kualifikasi dan pengalamannya yang disetujui oleh pengguna jasa sesuai ketentuan dalam jadual penugasan personil. 30.2. Personil Inti a. Pemimpin Tim (Team Leader) Penyedia jasa harus menunjuk seorang pemimpin tim yang memenuhi persyaratan, dan bertempat tinggal tetap di tempat tugas sepanjang waktu pelaksanaan pekerjaan, kecuali selama cuti atau bila diijinkan oleh pengguna jasa. Pemimpin tim harus selalu berhubungan dengan pengguna jasa selama pelaksanaan pekerjaan. Pemimpin tim adalah wakil sah penyedia jasa, kecuali ditentukan lain oleh penyedia jasa dengan persetujuan pengguna jasa. b. Tenaga Ahli Penyedia jasa harus : 1). Mempekerjakan tenaga ahli yang ditunjuk dalam jadual penugasan personil, kecuali bila diperlukan lain untuk kepentingan pekerjaan; 2). Menjamin bahwa tenaga ahli hanya akan dipekerjakan untuk memenuhi penugasan berdasarkan kontrak, kecuali bila diperlukan untuk pelaksanaan tugas tambahan berdasar instruksi pengguna jasa; 3). Mengadakan tenaga ahli pengganti dengan kualifikasi setara atau lebih tinggi, dengan biaya langsung per orang bulan yang telah disepakati bila ada tenaga ahli yang ditunjuk tidak sanggup untuk melaksanakan penugasan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. Biaya mobilisasi dan demobilisasi tenaga ahli pengganti adalah tanggungjawab penyedia jasa. 30.3. Persetujuan Personil Personil inti dan sub konsultan yang telah disetujui oleh pengguna jasa harus memberikan data dirinya dan surat keterangan dan tidak mengidap penyakit berbahaya/ menular serta tercantum dalam daftar personalia penyedia jasa. 30.4. Mobillisasi Personil a. Personil yang namanya tercantum dalam jadual penugasan personil atau personil pengganti yang disetujui, dapat dimobilisasi setelah dikeluarkan Surat Perintah


IV. 9

Mulai Kerja oleh pengguna jasa. b. Sebelum mobilisasi personil, penyedia jasa harus memberitahukan secara tertulis kepada pengguna jasa. Bila ada mobilisasi personil yang tidak dilaksanakan, penyedia jasa harus memberitahukan alasannya secara tertulis. c. Bila terjadi perubahan mobilisasi, penyedia jasa harus menyampaikan perubahan jadual kepada pengguna jasa untuk mendapatkan persetujuan. 30.5. Tanggungjawab atas personil a. Penyedia jasa bertanggungjawab atas kemampuan personilnya dan menjamin tingkah laku pribadi mereka dengan memilih dan mempekerjakan personil yang kualifikasi dan kemampuannya baik. b. Penyedia jasa harus memegang teguh rahasia pekerjaan. Penyedia jasa harus melarang dan mencegah personilnya memberitahu kepada seseorang atau suatu badan hukum mengenai informasi yang bersifat rahasia selama pelaksanaan pekerjaan, kecuali dengan persetujuan pengguna jasa. c. Penyedia jasa dan personilnya harus menjaga kepentingan pekerjaan dengan menyimpan semua informasi, dokumentasi, data, peta, gambar, dan laporan. d. Personil penyedia jasa yang ditugaskan tidakdiperkenankan terlibat dalam kegiatan usaha lainselama pelaksanaan tugasnya. 30.6. Waktu kerja dan lembur a.

Jam kerja dan waktu cuti untuk personil inti mengikuti ketentuan syarat-syarat khusus kontrak.

b.

Tenaga kerja tidak berhak untuk dibayar atas pekerjaanlembur atau sakit atau libur, karena perhitungan upah sudah mencakup hal tersebut.

c.

Pengguna jasa dan penyedia jasa harus bersama-sama menetapkan pengaturan kerja, agar pelaksanaanpekerjaan dapat dilakukan dengan efisien dan efektif.

d.

Pelaksanaan tugas dan perjalanan dinas di luar waktukerja harus mendapat ijin dari pengguna jasa, danpersonil penyedia jasa harus melaksanakan tugas tambahan yang diperlukan, tanpa dibayar.

30.7. Penggantian dan Perpindahan Tenaga Kerja

31.

PENANGGUHAN HAK PEMBAYARAN

a.

Penggantian dan perpindahan tenaga inti hanya dapatdilaksanakan dengan persetujuan tertulis penggunajasa. Bila terdapat hal-hal penting yang mengharuskan penggantian, maka atas persetujuan pengguna jasa dapat dilakukan penggantian tenaga inti dengan yangkualifikasinya setara atau lebih baik tanpa tambahanbiaya.

b.

Apabila pengguna jasa menilai bahwa personil daripenyedia jasa tidak mampu melaksanakan pekerjaandengan baik atau berkelakuan tidak baik, pengguna jasa segera memerintahkan secara tertulis kepada penyediajasa untuk mengganti personil dengan kualifikasikeahlian yang setara atau lebih tinggi.

c.

Bila pengguna jasa menemukan personil dari penyediajasa yang melakukan kesalahan serius atau terlibat tindak kejahatan, atau mengabaikan pekerjaan yangmenjadi tugasnya, maka pengguna jasa dapat secaratertulis meminta penggantian.

d.

Dalam waktu tidak lebih dari 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat perintah penggantian personil, penyedia jasa harus mengganti personil tanpa penambahan biaya. Apabila waktu 14 (empat belas) hari terlampaui, maka penyedia jasa harus melaporkan kepada pengguna jasa disertai alasannya.

31.1. Pengguna jasa memberitahukan secara tertulis kepada penyedia jasa tentang penangguhan hak pembayaran sesuai dengan proporsi, bila penyedia jasa tidak melakukan kewajiban sebagaimana mestinya, disertai alasan-alasan yang dapat diterima dan diberi kesempatan kepada penyedia jasa untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu. 31.2. Penyedia jasa harus segera melaporkan kepada pengguna jasa apabila timbul kejadian atau keadaan yang dapat menghambat atau menghalangi penyelesaian pekerjaan sesuai dengan jadual pelaksanaan pekerjaan dengan mengusulkan tindakan yang perlu dilakukan.


IV. 10

BAB V SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK Keterangan: 1. Bab ini memuat ketentuan khusus yang dibutuhkan oleh paket pekerjaan. 2. Syarat-syarat khusus kontrak adalah ketentuan-ketentuan yang merupakan perubahan, penambahan dan/atau pengurangan dan/atau penjelasan dari ketentuan-ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum kontrak. 3. Apabila terjadi perbedaan antara syarat-syarat umum kontrak dengan syarat-syarat khusus kontrak, maka yang berlaku adalah syarat-syarat khusus kontrak. 4. Panitia pengadaan dalam menyusun syarat-syarat khusus kontrak mengikuti petunjuk di bawah ini. Syarat-syarat khusus kontrak terdiri atas 1. Definisi

1.1. a. Pengguna jasa adalah : Nama

:

PT. KAI Commuter Jabodetabek

Alamat

:

Stasiun Juanda Lt. 1, Jl. Ir. H. Juanda I – Jakarta Pusat

b. Direksi Pekerjaan adalah :

2. Jaminan

:

Jabatan

:

Alamat

:

Stasiun Juanda Lt. 1, Jl. Ir. H. Juanda I – Jakarta Pusat

2.1. Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya adalah 5% (lima persen) dari nilai kontrak. 2.2.

3. Pembayaran

Nama

Untuk penyedia barang dan jasa Perguruan Tinggi (PTN/PTS) dan Lembaga Ilmiah Pemerintah, Jaminan Pelaksanaan ditiadakan.

3.1. ketentuan Pelaksanaan Pembayaran: a.

Mata uang pembayaran menggunakan mata uang Rupiah.

b.

Pembayaran pekerjaan dilakukan dengan cara transfer berdasarkan prestasi pekerjaan.

c.

Pembayaran tagihan angsuran harus dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan pembayaran disetujui oleh pengguna jasa.

d.

Bila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan angsuran, besarnya tagihan yang dapat disetujui untuk dibayar setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh persen) dari jumlah nilai tagihan.

e.

Harga Kontrak sudah mencakup segala biaya yang ditimbulkan berkaitan dengan pelaksanaan kontrak, termasik Biaya Transfer, Bea Materai dan Pajak-Pajak yang harus dilunasi oleh Penyedia Jasa/Barang

f.

Pembayaran dilakukan atas dasar Surat Permohonan Pembayaran dari Penyedia Jasa/Barang dengan melampirkan kelengkapan sbb: (i)

Kuitansi berikut Faktur yang memuat rincian kuantitas, harga satuan dan jumlah harga; (ii) Faktur Pajak, SSP; (iii) Berita Acara Pemeriksaan/Pengujian Pekerjaan; (iv) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan; (v) Fotocopy kontrak. 4. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

4.1. Waktu pelaksanaan pekerjaan 4 (empat) hari kalender (sesuai dengan Data Lelang).

5. Penyelesaian Perselisihan

5.1.

6. Keselamatan Kerja

6.1. Peraturan tentang keselamatan kerja yang harus dipatuhi penyedia jasa sesuai Peraturan dan Kepmen Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang berlaku

BAB V – Syarat-syarat Khusus

Penyelesaian perselisihan atau musyawarah melalui Badan Arbitase. (di luar pengadilan/pengadilan)

V. 1

BAB VI KERANGKA ACUAN KERJA 1.

Latar Belakang Untukmemenuhi standard UU No.21 Tahun 2007, PT KCJ berupaya untuk memberikan kehandalan sesuai dengan standard keselamatan KRL. Salah satu upayanya adalah menyediakan standard dokumen maintenance organisation exposition (MOE), Quality Procedures (QP), Work Instruction (WI) dan Form

2.

Ruang lingkup pekerjaan Ruang lingkup pekerjaan adalah pengadaan standard dokumen maintenance organisation exposition (MOE), Quality Procedures (QP), Work Instruction (WI) dan Form meliputi : a) Menyediakan standard dokumen MOE b) Menyediakan standard dokumen QP c) Menyediakan standard dokumen WI d) Menyediakan standard FORM

3.

Waktu Pelaksanaan Pekerjaan Batasan penyelesaian seluruh pekerjaan pengadaan adalah 90 (Sembilan puluh) hari sejak ditandatangani kontrak termasuk pengujian dan terbitnya berita acara penyelesaian pekerjaan.

4.

Sistem Pembayaran Pembayaran akan dibayarkan sebesar 100% (seratus) persen setelah selesai proses pengadaan

5.

Tempat Penyerahan Barang PT. KAI Commuter Jabodetabek, Site Depo KRL Depok

Bab VI – Kerangka Acuan Kerja

VI. 1

BAB VII DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA SATUAN A. MUKADDIMAH 1.

Pendahuluan Daftar Kuantitas dan Harga satuan harus diartiikan sebagai satu kesatuan dengan Instruksi kepada Peserta Pelelangan, Syarat-Syarat Kontrak dan Spesifikasi.

2.

Kuantitas Kuantitas yang dicantumkan dalam Daftar Kuantitas merupakan Kuantitas Jasa/Barang yang harus disediakan/diserahkan oleh Penyedia Jasa/Barang kepada Pengguna Barang dan dipergunakan sebagai dasar perhitungan penawaran.

3.

Harga Satuan Kecuali ditentukan lain dalam Kontrak, Harga Satuan dalam Daftar Kuantitas dan Harga, harus mencakup semua kewajiban Penyedia Jasa/Barang berdasarkan Kontrak serta segala hal yang diperlukan untuk pelaksanaan : Transportasi sampai ketujuan akhir, sebagaimana ditetapkan dalam syarat-syarat kontrak termasuk biaya umum penyedia jasa/barang dan keuntungan perusahaan.

4.

Mata Uang Mata uang yang digunakan sebagai dasar perhitungan harga pada kontrak ini adalah mata uang Rupiah.

B. Daftar Kuantitas dan Harga Satuan terdiri dari:

NO

1

NAMA BARANG

Pembuatan Initial Set-up Quality System

QTY

SATUAN

HARGA SATUAN

Jumlah (IDR)

1

set

-

-

Jumlah

-

PPn 10%

-

Total + PPN 10%

-

Terbilang :

Jakarta, .................... 2015 Penawar PT......................... Tanda tangan dan Cap perusahaan (..............................) Direktur/Pimpinan

Bab VII – Daftar Kuantitas, Analisa Harga Satuan & Metode Pelaksanaan

VII. 1

PENGESAHAN DOKUMEN PENGADAAN Sesuai dengan ketentuan Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta lampirannya. Panitia pengadaan Barang/Jasa PT. KAI Commuter Jabodetabek telah menyiapkan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa (Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi), yang memuat: 1. Sebagai ikatan hukum dalam pelaksanaan pengadaan ini akan dibuat Surat Perjanjian yang mengikat antara pemberi Perintah Kerja dengan Rekanan yang memuat: I. II.

Instruksi kepada Penawar; Data Lelang;

III.

Bentuk Surat Penawaran, Surat Kuasa, Surat Perjanjian dan Pesanan Order;

IV.

Syarat-Syarat Umum Kontrak;

V.

Syarat-Syarat Khusus Kontrak;

VI. VII. VIII.

Spesifikasi Teknis; Daftar Kuantitas dan Harga; Dokumen Kualifikasi

2. PT KCJ dapat membatalkan kontrak pada saat kapanpun berdasarkan suatu penilaian prestasi/kondisi yang dapat menyebabkan terganggunya Operasi. 3. Segala biaya yang dibutuhkan untuk administrasi surat perjanjian kontrak ini dibebankan sepenuhnya kepada rekanan yang bersangkutan. Dokumen ini disusun untuk digunakan sebagai pedoman dasar bagi penawar dalam menyusun penawarannya dan sebagai pedoman bagi Panitia dalam melaksanakan evaluasi penawaran. Jakarta, 27 Nopember 2015

Mengetahui / setuju MANAGER PERENCANAAN & PEMELIHARAAN SARANA KRL

HERI YULIANSYAH

Pengesahan Dokumen Pengadaan

KETUA PANITIA PENGADAAN BIDANG SARANA

VP LOGISTIK

DODI HERYADI

WISMARUS ADAM

VIII. 1

RKS

Recommend Documents