ISSN 0000-0000
RISIKO AUDITOR APABILA LAPORAN KEUANGAN AUDITAN DIGUNAKAN UNTUK MELENGKAPI PERMOHONAN KREDIT BANK Soejono Karni*)
ABSTRAK Bank yang menderita rugi karena dalam pengambilan keputusan pemberian kredit mendasarkan pada laporan auditan dan ternyata laporan auditan terdapat salah saji material. Di Amerika Serikat bank dapat menuntut ganti rugi kepada KAP yang bersangkutan. Agar mutu audit di Indonesia tidak rendah maka setiap akuntan harus memahami sejarah perkembangan profesi akuntan di Amerika Serikat. Kata-kata kunci : risiko auditor, laporan keuangan auditan
1. PENDAHULUAN Pada saat ini banyak terjadi kredit macet yang penyelesaiannya diserahkan kepada Badan Penyelesaian Piutang Negara. Calon nasabah yang mengajukan kredit cukup besar kepa-a bank pada umumnya diwajibkan untuk melampirkan proposal penggunaan kredit dan laporan auditan yang diberi pendapat wajar tanpa pengecualian. Pada umumnya perusahaan yang mengajukan kredit mengajukan permintaan audit baru pertama kali diaudit. Profesi akuntan publik di Indonesia menggunakan standar auditing dan kode etik yang dikembangkan di Amerika Serikat, namun tidak mengalami berbagai macam kasus-kasus seperti di sana. Amerika Serikat adalah negara demokrasi, sehingga hak-hak masyarakat sangat dilindungi. Profesi akuntan di Indonesia harus memahami sejarah perkembangan profesi akuntan di Amerika Serikat, apabila tidak maka kemungkinan tanggung jawab akuntan publik seperti yang diungkapkan dalam laporan keuangan auditan akan rendah mutunya.
*)
Drs. Soejono Karni, Ak., adalah dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
74
Ekuitas Vol.2 No.2 Juni 1998 : 74-88
Di Indonesia, apabila terjadi kasus kredit baik dari bank Pemerintah maupun swasta dan ternyata terdapat perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara termasuk perbuatan tindak pidana korupsi. Sesuai pasal 2 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dipidana dengan pidana negara seumur hidup, atau pidana penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp 1.000 juta. Oleh karena itu auditor sebaiknya berhati-hati apabila laporan auditnya digunakan untuk melengkapi permohonan kredit bank.
2. TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DI AMERIKA SERIKAT Tanggung jawab akuntan publik di Amerika Serikat dapat dikelompokkan menjadi : - Tanggung jawab terhadap klien (pihak yang menandatangani kontrak audit) - Tanggung jawab pada pihak ke tiga - Tanggung jawab pada pasar modal - Tanggung jawab kepada Pemerintah Tanggung jawab akuntan publik pada umumnya didasarkan pada putusan hakim bila ada perkara karena adanya tuntutan pihak yang dirugikan akibat dalam mengambil keputusan mendasarkan pada laporan auditor atau auditor telah melakukan kecerobohan dalam melakukan audit. Tuntutan kepada pihak ke tiga timbul dari perkara Ulthamares. Ulthamares dalam memberikan kredit kepada nasabahnya tahun 1923 mendasarkan keputusannya pada laporan akuntan. Pada tahun 1925 nasabah bangkrut, dan ternyata piutang dagang dinilai lebih tinggi. Ulthamares sebagai pihak yang dirugikan menuntut kepada Kantor Akuntan Publik. Pengadilan memutuskan bahwa akuntan publik bertanggung jawab terhadap kelalaian yang bersifat biasa kepada klien dan harus bertanggungjawab atas kelalaian yang besar kepada pihak ke tiga. Apabila kelalaian besar tersebut disengaja, maka perbuatan auditor sudah termasuk perbuatan kriminal yang tentunya ada sanksi dari Pemerintah.
3. KOMENTAR PENGUSAHA NASIONAL TERHADAP KREDIT MACET Masalah kredit macet mencuat terutama tahun 1993. Pengusaha Nasional Probosutedjo pernah memberikan pendapatnya terhadap kredit macet yang dimuat dalam Harian Suara
Risiko Auditor atas Laporan Keuangan Auditan (Soejono Karni)
75
Pembaharuan (Semarang) tanggal 26 Mei 1993 dengan judul “Kredit macet sulit diatasi karena pejabat bank ikut main”. Probosutedjo antara lain memberi komentar sebagai berikut : - Terjadinya kredit macet itu adaslah akibat permainan oknum pelaksana bank dengan nasabah. Hal ini sebenarnya sudah terlihat sejak awal. Kredit yang diberikan lebih besar dari aset yang dijaminkan debitur. - Malah kuat dugaan, pelarian modal ke luar negeri (capital flight) yang mendapat kritikan itu, sebagian bersumber dari hasil permainan kredit serupa itu. - Biasanya dalam tempo tiga bulan masalah sudah timbul. Sebab jangankan cicilan, bunga pinjamanpun tidak dibayar dan galibnya bank baru mulai bertindak. Sementara debitur tenang-tenang saja. Nah kalau mau sita – sitalah silahkan. Bank akhirnya kewalahan karena kalaupun disita nilai agunan di bawah nilai kredit yang diberikan. Akhirnya kredit dimasukkan dalam pos kredit macet. Dari segi administratif bank, ini lebih aman karena sebenarnya oknum pelaksana bank ikut main, jadi tidak dikehendaki masalahnya berkepanjangan. - Banyak usaha-usaha yang memperoleh pinjaman dari bank Pemerintah yang melakukan proposal fiktif, jaminan fiktif dan pekerjaan fiktif.
4. AUDIT DAN KEPENTINGAN PENGGUNA LAPORAN AUDIT Karena adanya tuntutan dari pengguna laporan seperti kasus Ulthamares tahun 1923 di Amerika Serikat, maka audit sekarang lebih diarahkan kepada kepentingan pengguna laporan. Dari pernyataan pendapat akuntan menurut Norma Pemeriksaan Akuntan dan Standar Auditing jelas beda sekali. Laporan menurut laporan standar auditing lebih menguntungkan bagi pengguna laporan, karena adanya kata-kata yang menyatakan pendapat auditor, bahwa ia yakin bahwa audit yang dilaksanakan memberikan dasar yang memadai untuk mendukung pendapat akuntan. Dihubungkan dengan kepentingan bank (pemberi kredit), pelaksanaan audit maupun susunan pendapat akuntan mengarah kepada kepentingan pengguna laporan. Apa yang diperlukan pengguna laporan misalnya pihak bank, sejalan dengan audit menurut standar auditing, yaitu mengenai analisa 5 C.
76
Ekuitas Vol.2 No.2 Juni 1998 : 74-88
Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
Kepentingan bank
Audit menurut Standar Auditing
1. Menilai karakter calon nasabah, 1. Dalam memahami struktur pengen- dalian karena karakter pada waktu sekaintern, auditor pertama-tama harus menilai rang sangat besar peranannya dafaktor lingkungan pengendalian. Faktor lam memutuskan apakah permolingkungan pengendalian sangat berpengahonan kredit ditolak atau diteruh terhadap kewajaran laporan keuangan. rima. Unsur yang harus dinilai auditor menurut SA Seksi 319 (PSA No. 23) paragraf 09 antara lain : - Falsafah dan gara operasi (integritas) manajemen - Pengaruh faktor-faktor ekstern 2. Pihak bank menilai condition 2. Menurut standar auditing terdapat pendausaha nasabah, apakah perusahapat wajar tanpa pengecualian dengan baan di masa yang akan datang tehasa penjelasan. Auditor tidak hanya menitap dapat mempertahankan usalai kewajaran laporan keuangan perusahahanya. Termasuk pula persaingan per 31 Desember saja, melainkan juga an dengan perusahaan sejenis kelangsungan hidup perusahaan selama sedan kebijakan pemerintah, yang tahun terhitung dari tanggal laporan audit. mungkin dapat mempengaruhi Apabila auditor memberikan pendapat wausaha calon nasabah jar tanpa pengecualian berarti tidak terdapat kesangsian besar mengenai kemampuan satuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidup-nya dalam jangka waktu setahun (SA Seksi 341 (PSA No. 30) paragraf 02).
Risiko Auditor atas Laporan Keuangan Auditan (Soejono Karni)
77
Kepentingan bank
Audit menurut Standar Auditing
3. Pihak bank dalam pemberian 3. Agunan pokok adalah berupa piutang dakredit harus memperhatikan colgang, persediaan dan investasi/ aktiva tetap lateral (agunan) baik agunan poyang semuanya nampak di neraca/laporan kok maupun agunan tambahan. keuangan calon nasabah yang dibiayai dari Salah satu keterbatasan bank kredit bank auditor harus menilai kewajaradalah apakah nilai agunan wajar an cara penilaian. Namun apakah piutang dan memang benar-benar ada dagang, persediaan dan aktiva tersebut beserta milik calon nasabah. nar-benar milik perusahaan, apabila terjadi kolusi, prosedur audit menjadi tidak efektif. Dalam hal ini perlu auditor minta pernyataan klien (SA Seksi 333 - PSA No. 17). 4. Bank menilai capacity, yaitu ke- 4. Dalam standar auditing auditor harus memampuan calon nasabah untuk ngaudit saldo awal, apalagi biasanya audit memperoleh laba dan mengem dilakukan untuk pertama kali. Auditor habalikan kredit. Perhitungannya rus mengaudit saldo awal sebagaimana didengan membandingkan kondisi atur dalam SA Seksi 323 (PSA No. 56). laporan keuangan tahun sebelumnya. 5. Dalam menghitung kebutuhan 5. Untuk dapat menganalisa laporan keuangmodal tergantung dari perhitungan dengan wajar apabila neraca awal dan an capacity dan analisa laporan neraca akhir disajikan secara wajar. Auditkeuangan dan data lainnya. or perlu minta pernyataan klien tentang hal-hal yang menyangkut hutang jangka panjang dan modal.
6. FAKTOR–FAKTOR YANG MENYEBABKAN KREDIT MENJADI MACET Faktor-faktor yang menyebabkan kredit menjadi macet cukup banyak, namun biasanya dikelompokkan menjadi : - Macet karena bisnis - Macet karena non bisnis
78
Ekuitas Vol.2 No.2 Juni 1998 : 74-88
Apabila kredit macet karena bisnis misalnya adanya produk baru, adanya peraturan pemerintah merupakan resiko bisnis. Kredit macet non bisnis, ada kemungkinan disebabkan oleh tidak akuratnya data atau informasi yang dipakai dasar dalam pengambilan keputusan atau nasabah tidak menggunakan kredit sesuai perjanjian kredit. Dalam menilai 5 C apabila pihak bank sepenuhnya mendasarkan pada laporan akuntan, maka tentu pihak bank akan menyalahkan akuntan yang bersangkutan karena dalam pendapat akuntan dikemukakan bahwa auditor yakin tidak terdapat salah saji material. Misalnya aktiva yang dijadikan agunan pokok ternyata di mark up atau sebagian fiktif atau bukan milik nasabah, tentu pihak bank akan menghadapi kesulitan dalam menyita barang-barang atau aktiva tetap yang diagunkan. Apabila penanganan kasus kredit macet tersebut oleh penyidik (Jaksa atau Polisi), penyidik pada umumnya minta bantuan akuntan untuk menghitung kerugian keuangan dan atau perekonomian negara. Disamping itu auditor juga diminta oleh penyidik pelanggaran hukum yang dilakukan nasabah khususnya hukum materiil. Biasanya auditor kalau terjadi kasus sering dipanggil ke Kejaksaan atau Kepolisian untuk menjadi saksi ahli.
7. LANGKAH–LANGKAH AUDIT TERHADAP PENYALURAN KREDIT YANG DIDUGA TIDAK BENAR Dalam audit ini auditor harus mengarah pemeriksaan apakah penyaluran kredit menyimpang dari ketentuan bank sendiri atau ketentuan lain (memperoleh buktii melawan hukum secara materiil) dan pengaruh terbesar terhadap terjadinya kredit macet antara lain penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan rencana. Auditor yang berusaha memperoleh bukti perbuatan melawan hokum secara materiil dan pihak penyidik misalnya Jaksa yang mengusut mengapa nasabah atau pegawai bank telah melakukan perbuatan melawan hokum secara materiil. Langkah audit pemberian kredit di kantor cabang antara lain sebagai berikut: a. Memperoleh semua ketentuan dari bank yang bersangkutan dan ketentuan dari Bank Indonesia dan ketentuan lain yang ada hubungannya dengan penyaluran kredit yang diperiksa. b. Minta berkas penyaluran kredit dari permohonan sampai dengan kredit macet dan tidak diperpanjang lagi atau diserahkan ke BUPN. c. Periksa permohonan kredit dan lampirannya misalnya: - Laporan keuangan perusahaan. - Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. - Laporan study kelayakan. - Rencana penggunaan kredit.
Risiko Auditor atas Laporan Keuangan Auditan (Soejono Karni)
79
Perhatikan laporan keuangan tersebut apakah telah di mark up, karena asset perusahaan akan dijadikan agunan calon nasabah. d.
Periksa disposisi Kepala Cabang dan analisa kredit yang dibuat petugas kredit. Pada saat petugas kredit mengunjungi calon nasabah apakah minta bukti-bukti / data-data misalnya mengenai neraca, rencana produksi / penjualan dan agunan dan lain-lain yang terakhir. Periksa apakah petugas bank dalam membuat analisa kredit sehingga diperoleh kesimpulan permohonan kredit bias diteruskan ke Kantor pusat didasarkan pada : - Laporan keuangan yang diaudit Akuntan Publik. - Laporan study kelauakan
atau didasarkan pada data /bukti tambahan yang diperoleh langsung dari calon nasabah. Periksa informasi dari bank tentang character calon nasabah. e.
f.
Periksa agunan yang akan diserahkan, apakah berupa tanah, gedung atau barang persediaan. Periksa apakah nilainya tidak di mark up dan apakah agunan marketable. Pada tahap ini biasanya bukti-bukti agunan belum di serahkan oleh calon nasabah, baru foto copy. Setelah permohonan tersebut diteruskan ke Kantor pusat untuk kredit yang jumlahnya relatif besar ada petugas kredit dari Kantor pusat yang dating ke Kantor Cabang. Petugas dari pusat juga mendatangi calon nasabah untuk memperoleh datadata yang terakhir mengenai perkembangan perusahaan. Dimisalkan kredit yang dimohon untuk tambahan pembelian mesin-mesin pabrik dan modal kerja. Analisa oleh petugas dari Kantor pusat sangat menentukan dapat atau tidaknyadiberikan kredit dengan memperhatikan : - Charakter - Capacity - Capital - Coblateral - Condition
Periksa apakahdalam menentukan capacity (kemampuan / kesanggupan mengelola kredit) dan capital (modal usaha calon nasabah) petugas yang bersangkutan mendasarkan analisa keuangan yang sumber datanya di ambil dari laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik dan study kelayakan tau mendasarkan data baru / laporan-laporan yang diperoleh dari perusahaan. Apabila auditor jeli, kadang-kadang laporan baru yang diperoleh dari perusahaan selain di mark up juga dimanipulasi (hal ini antara lain dapat diketahui bila dibandingkan dengan laporan keuangan yang diaudit Akutan Publik atau
80
Ekuitas Vol.2 No.2 Juni 1998 : 74-88
Study Kelayakan). Auditor juga perlu memeriksa apakah agunan yang akan diserahkan masih sama dengan laporan cabang atau berbeda. g. Periksa mengenai persyaratan dalam: - Syarat-syarat efektif kredit - Syarat-syarata penanda tanganan kredit - Syarat-syarat pencairan kredit Benar-benar dipenuhi atau ada yang ditangguhkan atau dilanggar oleh calon nasabah. h. Periksa perjanjian kredit, yang umumnya berisi : - Jumlah kredit yang disetujui. - Rencana penggunaan kredit - Agunan yang diserahkan. - Syarat-syarat pencairan kredit - Dan lain-lain. Mengingat perjanjian kredit dibuat secara sah, maka merupakan undang-undang bagi bank dan nasabah yang mengikat untuk dipenuhi. i.
j. k.
Audit yang paling penting adalah saat pencairan kredit dan penggunannya. Sering apabila syarat pencairan harus menyerahkan bukti pembelian mesin atau bahan baku, kwintasi tersebut tidak benar bahkan fiktif. Penggunaan kredit yang menyimpang dari perjanjian kredit umumnya penyebab utama terjadinya kredit macet. Apa yang diuraikan diatas hanya secara garis besar saja, sedang dalam kenyataannya, walaupun masalahnya sama yaitu penyaluran kredit yang tidak benar yang umumnya sama sekali tidak diangsur / diangsur sedikit sekali, namun masing-masing kasus mempunyai ciri-ciri khas tersendiri.
Kerugian pihak bank, ada yang dihitung pokoknya saja namun ada pula yang dihitung berikut bunga sampai kredit tersebut diserahkan ke BUPN. Dengan mengacu pada putusan Mahkamah Agung No.275/Pid/1983 mengenai kasus Nata Legawa, yang berpendapat bahwa adanya pemberian kredit kepada P.T.Jawa Building setelah adanya larangan pemberian kredit untuk proyek real este, mengakibatkan dana yang telah diberikan untuk keperluan real estate tidak dapat digunakan untuk sector-sektor lain yang diprioritaskan pemerintah, hal mana jelas merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.(Hamzah 1986: 50). Kredit macet non bisnis atau penyaluran yang tidak benar ada yang demikian cair tidak mengangsur, bahkan bunga yang dibayar hanya beberapa bulan saja jelas merugikan bank dan keuangan negara atau perekonomian negara.
Risiko Auditor atas Laporan Keuangan Auditan (Soejono Karni)
81
Pihak bank akan mengalami kesulitan likuidiatas. Apabila kredit pokok dan bunganya dibayar sesuai perjanjian, berarti dana tersebut dapat dipinjamkan ke nasabah yang memerlukan. Contoh pemeriksaan kredit macet non bisnis 1) Permintaan bantuan tenaga ahli dari penyidik Menurut pasal 120 (1) KUHAP dalam hal menganggap perlu penyidik dapat minta pendapat orang ahli atau orang yang memiliki kahlian khusus. Atas dasar pasal 120 (1) KUHAP Kejaksaan Negeri A pada tanggal 1 September 1997 minta bantuan kepada Kantor lembaga pengawasan B dalam penyidikan menyangkut perkara pemberian kredit bermasalah kepada nasabah C pada tahun 1994 oleh Kantor Cabang Bank D yang berkantor pusat di Jakarta. Kantor lembaga pengawasan B setelah menerima surat dari kejaksaan Negeri A menerbitkan surat tugas per 8 September 1997 kepada auditor S yang berlatar belakang akuntan untuk membantu penyidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri A. 2) Langkah-langkah auditor pada saat pertama kali ke kejaksaan Auditor S datang ke kejaksaan Negeri untuk mengerahkan surat dari Kantor Lembaga Pengawasan B. S etelah diadakan pembicaraan seperlunya, maka auditor menanyakan kepda Jaksa penyidik mengenai: - Apakah pengawasan kasus oleh kejaksaan sudah tahap penyidikan (DIR) - Apakah jaksa telah memperoleh ijin dari Bank Indonesia untuk memeriksa rekening giro / simpanan nasabah. - Apakah calon tersangkah ditahan atau tidak. - Apakah bukti-bukti yang ada hubungannya dengan pemberian kredit sudah disita. 3) Ringkasan kasus kredit bermasalah Apa yang dikemukakan penulis dibawah sekedar contoh kasus sehingga dapat memudahkan bagi auditor dalam menangani kredit bermasalah. Ringkasan kasus P.T. X bergerak dibidang industri pengolahan kayu yang produksinya dijual ekspor dan local. Pabrik mulai dibangun tahun 1994 dan berproduksi tahun 1996 Nilai investasi yang telah dilakukan sampai dengan akhir tahun 1990 sebesar Rp 8,5 miliar dengan rincian: Tanah : Rp 4 miliar Gedung pabrik : Rp 0,5 miliar
82
Ekuitas Vol.2 No.2 Juni 1998 : 74-88
Mesin-mesin : Rp 3,5 miliar Lain-lain : Rp 0,5 miliar Menurut –penjelasan perusahaan, investasi tersebut seluruhnya dibiayai dengan modal sendiri (pemegang saham), dan dalam neraca perusahaan sebagai lawan adalah rekening adalah hutang kepada pemegang saham. Modal kerja perusahaan sangat kecil. P.T. X dengan alasan ingin memperluas pabrik serta mesin-mesin yang telah dibeli sebagian bias diberi kredit bank serta untuk modal kerja , maka pada bulan pebruari 1994 mengajukan kredit kepada Bank C sebesar Rp 5 miliar dengan rincian: Kredit Investasi : Rp 3,5 miliar Kredit Modal Kerja : Rp 2 miliar Kredit investasi tersebut sebagian akan digunakan untuk pembelian tambahan mesinmesin baru sebagaimana dituangkan dalam laporan study kelayakan. Permohonan kredit dilampiri laporan study kelayakan atas rencana perluasan pabrik pengolahan kayu. Pada bulan januari 1996 nasabah tidak membayar bunga dan angsuran yang jatuh tempo bulan juni 1995 sebesar Rp 1 miliar. 4) Pemeriksaan yang dilakukan auditor dan Jaksa penyidik Walaupun pada saat auditor mulai melakukan audit penanganan perkara tresebut sudah DIK, namun perolehan bukti melawan hukum secara materiil masih sedikit sekali. pihak Jaksa penyedik secara intensif memeriksa calon tersangka (nasabah) dan pejabat bank. Auditor minta kepada penyidik untuk memperoleh bukti dari pemohon kredit Secara baik yang dilakukan nasabah maupun pejabat bank. 5) Pemeriksaan terhadap hasil analisa petugas Kantor Cabang Pemeriksaan diarahkan terhadap alasan-alasan yang mendasari keputusan Kepala Cabang untuk meneruskan permohonan kredit ke Kantor pusat. - Dalam membuat analisa petugas bank mendasarkan pada data-data yang diperoleh dari pihak peusahaan - Penilaian terhadap obyek usaha perusaan tidak didasarkan pada study kelayakan. Penilaian analis kredit oleh petugas bank meliputi: (1) Collateral Dalam menilai kelangsungan hidup calon nasabah pihak bank mendasarkan pada persaigan usaha dengan perusahaan sejenisnya.
Risiko Auditor atas Laporan Keuangan Auditan (Soejono Karni)
83
(2) Character Pihak bank telah menghubungi beberapa bank untuk minta informasi mengenai character calon nasabah. (3) Capital Petugas analis kredit cabang dalam menghitung investasi tidak mendasarkan pada hasil study kelayakan, melainkan data-data yang diperoleh dari perusahaan, sehingga nilai investasi jauh lebih besar dari kredit yang diminta. (4) Capacity Dalam menganalisa kemampuan perusahaan memperoleh laba,analis kredit cabang hanya mendasarkan pada laporan-laporan yang diterima dari calon nasabah, tanpa memperhatikan laporan menurut study kelayakan dan cenderung di mark up, sehingga perusahaan calon nasabah sangat mampu memperoleh laba dan membayar bunga serta membayar kredit yang telah jatuh tempo. (5) Penilaian terhadap agunan (collateral) Pihak bank menerima saja apa yang dilaporkan oleh calon nasabah, bahkan nilainya lebih besar dari pada yang dilaporkan menurut study kelayakan. Nasabah mengaku punya utang pada Bank H sebesar Rp 2,5 miliar, namun utang tersebut akan dilunasi dengan dananya sendiri apabila permohonan kredit disetujui. Dari hasil audit terhadap analisa petugas kredit dapat disimpulkan : - Analisa-analisa yang dilakukan didasarkan pada data-data yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kewajarannya (data dari calon nasabah yang cendrung di mark up dan di manipulasi); - Tidak menggunakan laporan study kelayakan / laporan akuntan independen - Dalam menilai agunan cendrung diperbesar nilainya (mark up dari data yang sudah di mark up). - Percaya saja bahwa hutang pada Bank H akan dilunasi dengan dananya sendiri oleh calon nasabah. Perbuatan yang dilakukan analis kredit tersebut bertentangan dengan sikap hati-hati yang diperlukan dalam pemberian kredit. (6) Hasil analisa petugas kredit Kantor pusat Hasil analisa Kantor Cabang berikut laporan study kelayakan dikirim ke Kantor pusat Bank D. petugas bagian kredit Kantor pusat datang ke Kantor Cabang dan mendatangi pabrik calon nasabah dalam rangka memperoleh data-data terbaru.
84
Ekuitas Vol.2 No.2 Juni 1998 : 74-88
Dari hasil pemerikasan terhadap analisa petugas kredit dari Kantor pusat, adalah sebagai berikut: Charakter calon nasabah Dalam menilai charakter calon nasabah, petugas pusat mendasarkan hasil penilaian Kantor Cabang yaitu reputasi nasabah baik cukup baik. Capital Dalam menganalisa capital, tidak mendasarkan pada hasil study kelayakan, bahkan percaya dengan pembelian mesin-mesin baru oleh perusahaan, sehingga seluruhnya sebesar Rp 3,5 miliar. Di samping itu percaya pula bahwa perusahaan telah membeli bahan baku sebesar Rp 2 miliar serta adanya keterangan tertulis, bahwa kebutuhan bahan kayu gelondongan akan dijamin oleh salah satu suplier. Akibatnya share modal sendiri calon nasabah seolah-olah menjadi besar. Capacity Dalam menentukan kemampuan perusahaan memperoleh laba, semata-mata mendasarkan pada data dari perusahaan. Bahkan apabila diperbandingan antara data menurut study kelayakan jelas perolehan laba menurut laporan perusahaan telah dimanipulasi. Dari aspek produksi maupun aspek pemasaran tidak ada masalah, sehingga hasil analisa mengenai capacity sangat baik. Dalam menentukan kebutuhan modal kerja, juga tidak menggunakan data-data menurut studi kelayakan, melainkan dihitung sendiri dengan memperbanyak kegiatan-kegiatan yang perlu diberi modal kerja. Akhirnya kredit yang diusulkan tidak lagi sebesar yang dimohon , melainkan naik menjadi : Kredit investasi : Rp 3,5 miliar Kredit modal kerja : Rp 2,5 miliar Agunan Agunan tidak saja berupa nilai Investasi P.T. X tetapi ditambah lagi persediaan, bahan baku dan barang jadi yang nilainya Rp 2,5 miliar. Disamping itu nasabah akan menyerahkan tanah di Mojokerto. Lain-lain Petugas dari Kantor pusat percaya saja bahwa nasabah akan segera melunasi hutangnya pada Bank H sebesar Rp 2,5 miliar dengan dananya sendiri setelah permohonan kredit disetujui sehingga tidak mempengaruhi analisa keuangan. Dalam neraca hutang Rp 2,5 miliar yang akan segera dilunasi calon nasabah, dimasukkan sebagai hutang jangka panjang. Usulan kredit sebesar Rp 6 miliar disetujui oleh Direksi.
Risiko Auditor atas Laporan Keuangan Auditan (Soejono Karni)
85
Perbuatan dalam menganalisa kredit tidak didasarkan laporan stuidy kelayakan, namun didasarkan pada data dari perusahaan yang cenderung di mark up adalah merupakan penyimpangan.
8. AUDIT YANG DILAKUKAN AUDITOR Auditor yang membantu penyidik melakukan audit secara detail terhadap bukti-bukti mulai permohonan kredit sampai kredit dinyatakan macet. Apabila dalam menilai capacity, capital dan callateral pihak bank mendasarkan sepenuhnya pada study kelayakan dan laporan akuntan , maka audit diarahkan pada kondisi akun neraca setelah dibet terutama persediaan, pihutang dagang, uang muka pembelian dan aktiva tetap. Apabila ternyata persediaan, pihutangdagang uang muka pembelian , aktiva tetap sebagian fiktif dan di mark up maka auditor akan memberi tahu kepada mengenai Jaksa untuk mengusudnya termasuk pula mengenai penilaian auditor terhadap intergritas nasabah sebagai konsekwensi audit telah dilaksanakan sesuai standar auditing dan laporan perusahaan diberi pendapat wajar tanpa pengecualian, apabila sebagian besar pihutang dagang dan persedian fiktif, uang muka pembelian fiktif, nilai aktiva tetap (nilai investasi) di mark up dan sebagian bukan miliknya , maka auditor akan memberikan bahan pertanyaan kepada Jaksa misalnya: a. b.
Mengapa KAP tidak melakukan konfirmasi piutang, uang muka pembelian serta melakukan Mengapa KAP tidak minta pernyataan tertulis dari klien bahwa piutang, persediaan uang muka pembelian tidak fiktif, kwintansi perolehan aktiva tetap seperti mesin sah dan tidak palsu.
Kalau di Amerika Serikat sesuai Comman law maka apabila terbukti terdapat kelalaian audit disengaja dalam melaksanakan audit selain KAP akan dituntut ganti rugi oleh Bank, juga ada kemungkinan pemerintah pun akan memberikan sanksi misalnya tidak boleh praktek. Di Indonesia pun pada masa yang datang menurut penulis mungkin juga berlaku demikian. Interaksi antara frofesi akuntan publik Indonesia dengan pemakai jasanya belum begitu terungkap sehingga tuntuntan kebutuhan pemakai jasa belum tertangkap dengan jelas oleh profesi tersebut. Tuntutan pengadilan mengenai ketidak puasan pemakai jasa akntan publik belum pernah dialami oleh profesi akutan publik. Dengan demikian profesi akuntan publik Indonesiabelum dapat merasakan sampai seberapa jauh tanggung jawab yang harus dipikulnya dalam menilai kewajaranlaporan keuangan kliennya. Profesi
86
Ekuitas Vol.2 No.2 Juni 1998 : 74-88
akutan publik Indonesia telah menggunakan laporan audit yang dikembangkan di USA , yang merupakan pencerminan tanggung jawab yang dipikul akutan publik disana. Apakah dengan demikian profesi akuntan publik Indonesia juga menyanggupi untuk memikul tanggung jawab yang sama seperti yang ditanggung oleh akuntan publik di USA. ?
9. PELAKU TINDAK PIDANA Pelaku tindak pidana sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diatur dalam pasal 55 KUHP. (1) Dipidana sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana 1e. orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. 2e. orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah makai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan. (2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e. itu boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya. Pasal 56 KUHP Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan. 1e. barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu 2e. barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan. Apabila laporan auditan terdapat salah saji yang sangat materiil dan penyidik dapat membongkar hubungan antara nasabah dengan auditor, lebih-lebih apabila terbukti auditor melanggar kode etik misalnya menyangkut fee audit maka auditor mungkin diperlakukan sebagai orang yang membantu nasabah atau turut serta dalam melaksanakan perbuatan pidana tersebut.
Risiko Auditor atas Laporan Keuangan Auditan (Soejono Karni)
87
10. TANGGUNG JAWAB AKUNTAN PUBLIK DI INDONESIA Tanggung jawab akuntan publik yang paling berat adalah apabila laporan auditnya dipakai oleh pengguna laporan sebagai dasar pengambilan keputusan misalnya dalam pemberian kredit oleh bank. Apabila ternyata laporan audit terdapat salah saji material, maka pada saat kredit tersebut macet (non bisnis) maka akan ketahuan oleh pengguna laporan auditan. Pengguna laporan pada umumnya langsung menyalahkan auditor karena dalam pendapat akuntan disebutkan bahwa auditor yakin bahwa tidak terdapat salah saji material dalam laporan keuangan. Tanggung jawab hukum akuntan publik di Amerika Serikat terus berkembang sesuai perkembangan kasus-kasus yang terjadi dan menuntut tanggung jawab yang semakin besar. Di Indonesia pun seharusnya juga memikul tanggung jawab yang sama, namun karena kondisi sosial para akuntan di Indonesia belum seperti di Amerika Serikat mungkin sulit dilaksanakan. Namun bagaimanapun juga auditor harus berhati-hati, melaksanakan audit sesuai standar auditing agar memperkecil resiko yang dihadapi.
DAFTAR PUSTAKA Ikatan Akuntan Indonesia. 1994. Standar Profesional Akuntan Publik Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
88
Ekuitas Vol.2 No.2 Juni 1998 : 74-88
