RINGKASAN SUPLEMEN PENYELENGGARAAN TAMAN PENITIPAN ANAK (TPA) BERPERSPEKTIF HAK ANAK
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015
PENGANTAR
Suplemen Penyelenggaraan TPA Berperspektif Hak Anak disusun dengan mengacu pada Standar Pendidikan Anak Usia Dini yang telah ditetapkan melalui Permendikbud No 137 Tahun 2014 serta Petunjuk Teknis Penyelenggaraan TPA yang disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Buku ini bersifat pengayaan dari pedoman yang sudah ada, sehingga mengenai syarat pendirian, prinsip dan standar PAUD serta prinsip-prinsip penyelenggaraan TPA yang menyangkut aspek tempa, asih, asah dan asuh tidak akan dibahas kembali. Melalui buku suplemen ini, diharapkan penyelenggaraan program TPA dapat dilaksanakan berdasarkan pada azas/prinsip hak anak, yang terdiri dari: a. non diskriminasi; b. kepentingan terbaik bagi anak; c. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan d. penghargaan terhadap pandangan anak. Buku Suplemen ini memetakan permasalahan dan mengembangkan strategi penyelenggaraan TPA berpersektif hak anak dengan menggunakan komponen dasar dalam penyelenggaraan TPA, yang terdiri dari: a. Komponen Kurikulum b. Komponen Peserta Didik c. Komponen Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan d. Komponen Sarana dan Prasarana e. Komponen Alat Permainan Edukatif (APE) f.
Komponen Pengelolaan
g. Komponen Gizi dan Kesehatan h. Komponen Parenting i.
Komponen Kemitraan Dengan demikian, Buku Suplemen Penyelenggaraan TPA Berperspektif
Hak Anak ini merupakan pelengkap bagi penyelenggaraan TPA yang selama ini sudah belangsung tanpa mengubah prinsip, komponen dan proses. Ruang lingkup buku suplemen ini membahas penerapan pemenuhan hak dan perlindungan anak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan layanan pendidikan dan pengasuhan di TPA, sehingga secara holistik dan integraif diharapkan anak terpenuhi haknya melalui TPA.
1
SELINTAS TENTANG KONVENSI HAK ANAK ( KHA ) Sejarah Konvensi Hak Anak dan pelaksanaannya di Indonesia, dapat dijelaskan sebagai berikut: 1. Pada tahun 1924, Liga Bangsa-Bangsa menginisiasi tersusunnya Deklarasi Hak Anak (I). 2. Pada tahun 1948, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) mengakui sifat khusus anak dan perempuan. 3. Pada tahun 1959, PBB menyusun Deklarasi Hak Anak (II). 4. Pada tahun 1989, Konvensi Hak Anak disahkan oleh Majelis Umum PBB. 5. Pemerintah Indonesia mengambil sikap dengan meratifikasi KHA, melalui Keppres No 36 Tahun 1990. 6. Pada tahun 2002, lahirlah Undang Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, meletakkan strategi pemenuhan hak anak diberbagai bidang melalui program menuju Kab/Kota Layak Anak (KLA) yang membangun komitmen bersama lintas sektoral dalam pemenuhan hak-hak anak. 7. Hingga sekarang telah dilakukan pembenahan terhadap berbagai perundangan, seperti Undang Undang No. 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-Undang Peradilan anak pada tahun 1997, serta Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam mempermudah pemahaman substansi KHA, Komite Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengelompokan isi Kovensi Hak Anak menjadi delapan kategori yaitu: 1. Langkah-langkah Implementasi Umum Negara harus mengambil langkah administratif, legislatif, dan langkahlangkah lain dalam penyelenggaraan hak anak. (Menghormati, Memenuhi, dan melindungi). 2. Definisi Anak Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 3. Prinsip-prinsip Umum Prinsip yang melekat dan menjadi pengarusutamaan setiap pengembangan program atau pemenuhan hak anak. Keempat prinsip hak anak itu adalah: non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, serta penghargaan terhadap pendapat anak.
2
4. Hak dan Kemerdekaan Sipil Penegasan bahwa anak adalah subjek hukum yang mempunyai hak-hak dan kemerdekaan sipil sebagaimana layaknya orang dewasa. 5. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Pengganti Mengatur hubungan anak dengan orangtua/ keluarganya, baik hubungan ekonomi-sosial-budaya maupun hubungan sipil dan hubungan hukum. 6. Kesehatan dan Kesejahteraan Dasar Memberikan kepada kesejahteraan.
anak-anak
hak
atas
standar
kesehatan
dan
7. Pendidikan, Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Hak-hak di sini pada umumnya diturunkan dari hak-hak ekonomi-sosialbudaya yang berlaku bagi orang dewasa. Misalnya hak atas pendidikan dasar secara gratis. 8. Perlindungan Khusus Terbagi menjadi empat sub-kategori, yakni: (a) Perlindungan bagi anak dalam situasi konflik bersenjata dan yang menjadi atau mencari status pengungsi; (b) Perlindungan bagi anak yang melakukan pelanggaran hukum; (c) Perlindungan bagi anak dari eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan narkotika, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan, atau bentuk eksploitasi lainnya; dan (d) Perlindungan bagi anak-anak dari kelompok minoritas serta kelompok masyarakat adat (indigenous).
3
STRATEGI PENYELENGGARAAN TPA BERPERSPEKTIF HAK ANAK
Penyelenggaraan Taman Penitipan Anak (TPA) berperspektif Hak Anak dikembangkan sebagai strategi untuk menjawab permasalahan pemenuhan hak anak melalui 10 komponen penyelenggaraan TPA, di mana dalam strategi ini kami hanya menggunakan 9 komponen mengingat komponen pembiayaan dapat diintegrasikan dengan komponen pengelolaan. Substansi terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pendidikan dan pengasuhan di TPA. A. KOMPONEN KURIKULUM Kurikulum TPA Berperspektif Hak Anak merupakan perencanaan pendidikan yang memenuhi hak anak secara holistik integratif yang mempertimbangkan hak sipil dan kebebasan, hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang, seni budaya dan hak perlindungan khusus. Kurikulum dalam penyelenggaraan TPA tersebut terdiri atas: 1. Tujuan pendidikan Tujuan pendidikan tertuang dalam struktur dan muatan kurikulum yang mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak dan memberikan layanan inklusi bagi ABK, ABH, Korban kekerasan seksual dan korban bencana. 2. Isi/Materi a. Kegiatan pembelajaran di TPA berpusat pada anak dan sesuai keunikan anak (baik anak normal maupun ABK, ABH dan AMPK). b. Kegiatan pembelajaran dirancang dan dilaksanakan agar memotivasi dan menjaga anak terhindar dari berbagai kekerasan dan penelantaran. c. Penerapan disiplin dalam kegiatan harus sesuai dengan perkembangan dan usia anak. d. Memberikan pengetahuan tentang bencana baik faktor alam dan non alam serta tata cara dalam menghadapi bencana. e. Membuat SOP (Standar Operasional Prosedur) semua kegiatan TPA. f. Merancang program pemberdayaan orang tua dan mitra keluarga. 3. Cara / Metode Penyampaian materi dengan memperhatikan hak-hak anak melalui bercakap-cakap, main peran, demonstrasi, karya wisata dan lainnya serta menjalin kemitraan dengan instansi terkait dan pihak professional sebagai upaya mengatasi permasalahan ABK, ABH, AMPK. 4. Evaluasi Evaluasi bekerjasama dengan tenaga ahli bagi individu bagi ABK, ABH, AMPK ahli dalam suasana menyenangkan.
4
B. KOMPONEN PESERTA DIDIK Beberapa hal penting yang harus diperhatikan berkaitan dengan peserta didik, yaitu : 1. Akta kelahiran sebagai persyaratan atau dokumen wajib saat pendaftaran. 2. Menyediakan fasilitas informasi layak anak. 3. Program TPA berpusat pada anak (berbasis perkembangan dan kebutuhan anak) 4. TPA mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya tentang anak untuk mengetahui kebutuhan dan pelayanan yang tepat. 5. TPA terbuka dalam penerimaan anak didik termasuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) sesuai dengan kemampuan lembaga (rasio jumlah anak dengan jumlah pengasuh dan pendidik memadai) 6. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penerimaan dan layanan, dilengkapi dokumen hasil diagnosa ABK dari ahli (dokter, psikolog) sebagai rekomendasi dalam pengasuhan serta mekanisme perlindungan dan pengasuhan bagi anak-anak yang dilayani terutama ABK 7. Kemitraan dengan lembaga terkait untuk penanganan lanjutan (misal lembaga terapi, puskesmas, dll) 8. Tersedia fasilitas kegiatan kreatif dan rekreatif ramah anak yang dapat diakses semua anak, termasuk ABK melalui stimulasi yang terprogram yang mendukung keselamatan, keamanan dan kenyamanan anak selama di lembaga 9. Terpenuhinya kebutuhan stimulasi terhadap seluruh panca indera (input sensory) anak demi mencapai perkembangan yang lebih baik C. KOMPONEN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN Pengelola TPA diharapkan dapat membuat kebijakan dan perencanaan serta evaluasi yang mendukung implementasi pemenuhan hakhak anak di TPA, sebagai penerapan kebijakan perlindungan anak (child protection policy/CPP). Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kualifikasi dasar yang dibutuhkan, terlatih dalam mengimplementasikan Konvensi Hak Anak (KHA) serta mampu menerapkan hak anak dalam kebijakan, perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan pada penyelenggaraan layanan pendidikan dan pengasuhan di TPA. Kompetensi/pemahaman tersebut antara lain: 1. Mampu memahami hak-hak anak sebagaimana dalam KHA. 2. Mampu memahami dan menerapkan Kebijakan Perlindungan Anak atau CPP dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengasuhan. 3. Pengelola, Pendidik dan Pengasuh membuktikan integritasnya dalam bentuk Surat Penandatanganan Komitmen untuk tidak melanggar hak anak pada saat rekruitmen lembaga dilakukan. 4. Mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program dan kegiatan pemenuhan hak-hak anak 5
5. Mampu melakukan perawatan dan pengasuhan yang ramah anak serta deteksi dini anak berkebutuhan khusus, anak korban kekerasan, anak korban eksploitasi maupun penelantaran 6. Mampu memberikan pendidikan, pendampingan dan pengasuhan sesuai kebutuhan anak tanpa terkecuali. Memiliki kemampuan merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran yang mendukung layanan bagi semua anak sesuai karakteristiknya. 7. Pendidik mampu menjalin kerja sama dengan terapis dan orang tua dalam menangani ABK, ABH dan anak korban kekerasan, eksploitasi maupun penelantaran. 8. Pendidik dan pengasuh TPA memiliki kemauan dalam mengembangkan diri mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi terkini dalam memberikan layanan bagi ABK, ABH dan anak korban kekerasan, eksploitasi maupun penelantaran. 9. Menjalin kerjasama dengan pihak terkait (tenaga professional dan instansi terkait) dalam meningkatkan pemahaman bagi pendidik dan pengasuh dalam upaya penyelenggaraan TPA berperspektif hak anak. D. KOMPONEN SARANA PRASARANA Dalam konteks perspektif hak anak dibutuhkan sarana dan prasarana yang ramah bagi anak. 1. Pengertian Sarana dan Prasarana yang Ramah Anak Sarana prasarana ramah anak adalah alat dan bahan serta faktor penunjang kegiatan yang memberi rasa aman, nyaman dan menyenangkan bagi anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. 2. Bahan, Desain, Letak Sarpras yang Ramah Anak Bahan desain dan penataan atau letak sarana dan prasarana harus mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan bagi anak. 3. Pengawasan Terhadap Penggunaan Sarpras Oleh Anak Pengawasan dalam penggunaan sarpras faktor penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan anak dalam beraktifitas. 4. Pemeliharaan Sarpras Pemeliharaan sarana prasarana perlu dilakukan secara rutin, berkala dan berkesinambungan E. KOMPONEN ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) Komponen ini terkait dengan hak sipil dan kebebasan serta hak anak atas pendidikan serta hak anak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Terkait pula dengan hak perlindungan anak, non diskriminasi dan keselamatan anak. 1. Pengertian APE yang Ramah Anak APE yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan prinsip-prinsip hak anak dan menjamin partisipasi anak.
6
2. Bahan, Penataan, Desain, Penyimpanan APE yang Ramah Anak Mempertimbangkan faktor keamanan dan kenyamanan bagi anak sesuai dengan karakteristik dan perkembangan anak. 3. Pemanfaatan Lingkungan Lingkungan sebagai bahan ajar dan media pembelajaran, alternatif penggunaan APE dari alam, penggunaan bahan bekas yang masih layak pakai dan aman. 4. Inovasi dan Kreasi Pemanfaatan lingkungan menjadi sumber inovasi dan kreativitas APE yang ramah anak dan lingkungan. 5. Perawatan Berkala Membantu lembaga memenuhi fungsi perlindungan anak dan memenuhi hak terhadap pendidikan dan pemanfaatan waktu luang anak. Perawatan disesuaikan dengan bahan dan fungsi APE. 6. Pengawasan pengasuh terhadap penggunaan APE oleh anak Penggunaan APE perlu diawasi oleh orang dewasa dan jumlah APE yang dimainkan sesuai dengan jumlah anak. 7. Kemitraan penyediaan APE ramah anak Menjalin kemitraan dalam penyediaan APE yang ramah anak sesuai dengan kebutuhan dan usia anak. F. KOMPONEN PENGELOLAAN Pengelolaan TPA harus berdasarkan kepada prinsip perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, berpijak pada kepentingan terbaik bagi anak, memberikan kesempatan anak berkembang sesuai potensinya dan memberikan penghargaan terhadap pandangan anak. Dalam pengelolaan TPA yang berperspektif terhadap hak anak ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan : 1. Perencanaan a. Menyusun Kebijakan Perlindungan Anak terkait dengan peraturan, mekanisme pendidikan dan pengasuhan anak mengacu pada kode etik pemenuhan hak anak dalam CPP (Child Protection Policy). b. Seluruh tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan pengasuh disyaratkan sehat jasmani dan rohani, bebas narkoba, tidak pernah terlibat dalam tindak kriminal, tidak memiliki rekam jejak kekerasan terhadap anak serta terlatih KHA. c. Perlunya mekanisme keamanan yang dipersyaratkan menyangkut pencegahan hal-hal yang berbahaya bagi anak. d. Pelaksanaan kegiatan TPA/LKSA memiliki administrasi yang teratur dan tercatat dengan baik, termasuk catatan perkembangan anak. e. TPA perlu membangun kemitraan dengan orang tua melalui kegiatan parenting dan implementasi KHA maupun pengembangan potensi anak. 2. Pelaksanaan a. Pengawasan pelaksanaan dapat dilakukan dengan melibatkan masyarakat dan orang tua; b. Pemberdayaan masyarakat dan orang tua dalam pemahaman tentang pengasuhan dan pemenuhan hak anak 7
3. Pengawasan Terkait pengasuhan anak selama dalam TPA, perlu adanya mekanisme pengawasan. 4. Evaluasi Evaluasi pengelola, pendidik maupun pengasuh dalam pelaksanaan Program Kegiatan di TPA dilakukan berpihak kepada perspektif hak anak. Evaluasi dapat dilakukan bekerjasama dengan instansi yang berwenang dan masyarakat sekitar serta orang tua peserta didik. 5. Pembinaan Pembinaan dilakukan oleh organisasi profesi, Forum PAUD/TAS dan oleh instansi terkait, seperti Badan PPKB, Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan baik di tingkat Kabupaten/Kota maupun Provinsi. G. KOMPONEN GIZI DAN KESEHATAN ANAK Penyelenggaraan TPA yang berperspektif hak anak mendukung pemenuhan gizi seimbang dan hak kesehatan dasar anak. 1. Pemenuhan Gizi Seimbang Pemahaman Kebutuhan Gizi Seimbang anak bagi pendidik, pengasuh dan orang tua serta pengetahuan tentang makanan yang dianjurkan dan makanan yang tidak dianjurkan bagi anak dan ABK. 2. Pemenuhan Hak Kesehatan Dasar Pemenuhan hak kesehatan dasar melalui ketersediaan layanan kesehatan dan fasilitas serta sarana prasarana yang menunjang kesehatan anak, abk dan anak korban kekerasan, eksploitasi maupun penelantaran di lingkungan lembaga TPA, antara lain : deteksi dini ditunjang dengan kompetensi pengasuh dalam penanganan, dalam melatih psikomotor anak dan memberi ruang gerak yang optimal di dalam lingkungan yang terjaga asri serta mengembangkan jalinan kemitraan untuk kesejahteraan anak didik. H. KOMPONEN PARENTING Parenting merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka menyamakan persepsi antara sekolah/lembaga/pengasuh TPA dengan Orangtua/ Wali murid yang bertujuan untuk memberikan pengasuhan dan atau pembelajaran bermakna yang bermuara pada perlakuan yang tepat pada anak (usia dini) sehingga tumbuh kembangnya dapat optimal demi kebaikan masa depannya. Bentuk Layanan Bidang Parenting yang mendukung TPA bersperspektif pada anak : 1. Layanan Konsultasi Pengasuhan Anak a. Sasaran Orangtua, Kakek, Nenek, Keluarga atau Pengasuh anak termasuk pendidik TPA. b. Materi Konsultasi tentang Tumbuh Kembang Anak usia 0-6 tahun. c. Bentuk Layanan 1) konsultasi baik secara langsung (tatap muka) maupun tidak langsung melalui media (elektronik atau cetak). 8
2) memberikan waktu khusus/tertentu untuk konsultasi permasalahan yang dihadapi siswa/wali maupun pengasuh. 3) melibatkan pihak ke-3 (profesional, misalnya : psikolog, konselor maupun pihak terkait lainnya). 2. Edukasi terkait Tumbuh Kembang Anak dan Hak Anak a. Sasaran Orangtua, Kakek, Nenek, Keluarga atau Pengasuh anak. b. Bentuk Kegiatan dapat melalui Seminar, workshop atau pelatihan. c. Materi 1) Karakteristik Tumbuh Kembang Anak. 2) Keunikan Anak Usia Dini. 3) Hak Anak. 3. Surat Kesepakatan antara OrangTua dan Lembaga (TPA) tentang Pengasuhan Anak Surat Kesepakatan (memorandum of understanding) dibutuhkan untuk memastikan komitmen orang tua dalam mensinergikan pendidikan dan pengasuhan anak baik di lingkungan lembaga TPA maupun di lingkungan keluarga. Surat kesepakatan antara lain meliputi pengasuhan anak, tata tertib pengantaran dan penjemputan serta hak dan wewenang masing-masing pihak, atau hal-hal lain yang dirasa perlu. I.
KOMPONEN KEMITRAAN Membangun kemitraan diperlukan dalam menciptakan program yang holistic integrative, harmonisasi kerjasama bisa terbangun dengan meletakan MoU. Beberapa lembaga yang dapat dijadikan mitra TPA diantaranya: a. Lembaga pemerintah ditingkat Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota; b. Organisasi sosial masyarakat c. Organisasi Profesi d. Perguruan Tinggi e. Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. f. Dunia Usaha; dan lain sebagainya. g. PPT (Pusat Pelayanan Terpadu) melalui Rumah Sakit, Kepolisian, dll.
9
