2
3
RINGKASAN Penelitian ini bertujuan untuk
menemukan bentuk-bentuk keterlibatan
DPR dalam praktik pelaksanaan kekuasaan Presiden di bidang hubungan luar negeri dalam kaitannya dengan kewenangan DPR berdasarkan UUD 1945 Perubahan, UU Hubungan Luar Negeri dan UU Perjanjian Internasional. Tujuan lainnya yaitu menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian bentuk-bentuk keterlibatan DPR dalam pelaksanaan kekuasaan Presiden di bidang hubungan luar negeri dalam konteks sistem presidensial yang dianut UUD 1945 Perubahan. Penelitian ini mengunakan pendekatan yuridis-normatif dengan sifat atau spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Penelitian ini juga dilengkapi dengan metode studi kasus untuk menganalisis praktik keterlibatan DPR dalam pelaksanaan kekuasaan tersebut. Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi melalui internet untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif. Penelitian ini memiliki dua kesimpulan utama. Pertama, bentuk keterlibatan DPR dalam pelaksanaan kekuasaan Presiden di bidang hubungan luar negeri, berupa persetujuan, dan pertimbangan pada sejumlah kekuasaan Presiden dalam urusan hubungan luar negeri. Selain itu, terdapat bentuk-bentuk pelaksanaan hubungan luar negeri DPR secara langsung, khususnya dengan Parlemen negara lain dalam konteks diplomasi parlemen. Dalam perkembangan, bentuk keterlibatan DPR berupa memberikan pertimbangan bertambah luas dalam peraturan perundang-undangan. Sementara itu, bentuk keterlibatan DPR dalam memberikan persetujuan hanya berkembang dalam hal pembentukan perjanjian internasional. Dalam hal ini terdapat tendensi untuk memperluas substansi materi perjanjian internasional yang memerlukan persetujuan DPR sebagaimana tercermin dalam RUU Perubahan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Kedua, bentuk-bentuk keterlibatan DPR tersebut prinsipnya ada yang bersifat menentukan, yaitu dalam bentuk persetujuan, dan ada yang tidak bersifat menentukan pelaksanaan kekuasaan Presiden di bidang hubungan luar negeri, yaitu dalam bentuk pertimbangan. Secara umum, bentuk – bentuk keterlibatan DPR tersebut sejalan dan sesuai dengan sistem presidensial yang
4
dianut UUD 1945, walaupun hubungan yang erat antara Menteri Luar Negeri dan DPR dalam konsultasi “pembuatan dan persetujuan” perjanjian internasional, cenderung menceminkan hubungan dalam sistem parlementer. Dalam hal ini, diperlukan prosedur konsultasi yang jelas berdasarkan model check and balance dalam sistem presidensial.
5
SUMMARY This research aims to find forms of House of Representatives (DPR) involment in the exercises of President powers on foreign affairs which are part of DPR powers based on Amended 1945 Constitution, Law on Foreign Affairs and Law on Treaties. This research also conducted to find consistency many forms of DPR involvement on President‟s foreign affairs powers to presidential system based on UUD 1945 Amended 1945 Constitution. This research uses juridical-normative with descriptive analytical method. Data were obtained through library research and online research. In order to identified forms on DPR involvement in practice, case study method also conducted in this research. The data then were analyzed qualitatively. This research provides two major conclusions. Firstly, in general, DPR involved in the exercises of President power on foreign affairs in two kind forms: giving approval or advice to the exercises of President power on foreign affairs. Another activities in foreign affair that directly conducted by DPR, espescially with the Parliament of other States also arised and justified by parliamentary diplomacy paradigm. In development, DPR authorities to giving advice to Presiden on foreign affairs more extensive which granted on legislation. Meanwhile, another form of DPR involment on foreign affairs conducted by President to give approval, only developed in case of ratify treaties which tends to extend scope of treaty substance that should DPR approval before ratification as well as showed in DPR‟s Bill on Amending Law of Traties. Secondly, forms of DPR involvement mentioned above has two character: approval form that has absolutely determined the exercise of President powers on foreign affairs, and advice form that not determined the exercise of President powers. Overall, two forms mentioned above, in line or consistent with presidential system based on Amended 1945 Constitution, although the relation between DPR and Minister of Foreign Affairs through consultation in treaty making and approval process tends to similar with the relation in parliamentarian system. In this sense, the procedure of the consultation should be regulated clearly based on check and balance model in presidential system of government.
6
PRAKATA
Alhamdulillah kami ucapkan ke Hadirat Allah SWT atas tersusunnya dokumen Laporan Akhir Penelitian “Keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pelaksanaan Kekuasaan Presiden di Bidang Hubungan Luar Negeri”. Secara garis besar Laporan Akhir ini memuat latar belakang, perumusan masalah, tinjauan pustaka, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan yang pokok adalah hasil dan pembahasan penelitian serta kesimpulan dan saran. Kami sangat berterima kasih Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran yang telah membiayai penelitian. Kami sadar bahwa laporan akhir penelitan masih jauh dari sempurna, terutama karena keterbatasan waktu penelitan dan kompleksitas permasalahan yang diteliti. Atas perhatian dan dukungan semua pihak, diucapkan banyak terima kasih. Kami berharap hasil penelitian ini dapat berguna, setidak-tidaknya sebagai bahan pengajaran di Fakultas Hukum Unpad dan penelitian awal bagi penelitan – penelitian selanjutnya yang mengkaji kekuasaan hubungan luar negeri dari perspektif Hukum Tata Negara. Bandung, Desember 2013
Tim Peneliti
7
DAFTAR ISI Hlm. HALAMAN PENGESAAHAN ……………………………………… i RINGKASAN …………………………………………………………. ii PRAKATA ……………………………………………………………. iv DAFTAR ISI ………………………………………………………….. v DAFTAR TABEL ……………………………………………………… vii BAB I
PENDAHULUAN A. Latar Belakang ……………………………………………... 1 B. Perumusan Masalah ………………………………………... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Kekuasaan Hubungan Luar Negeri …………………………. 6 B. Kekuasaan Presiden di Bidang Hubungan Luar Negeri ……. 8 C. Keterlibatan Badan Perwakilan Dalam Kekuasaan Hubungan Luar Negeri ………………………………………………… 11 BAB III
BAB IV
BAB V
BAB VI
TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN A. Tujuan Penelitian ……………………………………….…. B. Manfaat Penelitian …………………………………………
16 16
METODE PENELITIAN A. Pendekatan ………………………………………………..... B. Teknik Pengumpulan Data …………………………………. C. Analisis Data ……………………………………………......
18 18 19
HASIL DAN PEMBAHASAN A. Hasil Penelitian 1.Pengaturan Keterlibatan DPR dalam Urusan Hubungan Luar Negeri ………………………………………………… 2. Praktik Keterlibatan DPR dalam Hubungan Luar Negeri …. B. Pembahasan 1. Bentuk-Bentuk Keterlibatan DPR Dalam Praktik Pelaksanaan Kekuasaan Presiden di Bidang Hubungan Luar Negeri ……………………………………………….. 2. Kesesuaian Bentuk - Bentuk Keterlibatan DPR dalam Pelaksanaan Kekuasaan Presiden di Bidang Hubungan Luar Negeri Sejalan dengan Sistem Pemerintahan Indonesia ………………………………………………….. KESIMPULAN DAN SARAN A. Kesimpulan ……………………………………………….. B. Saran ……………………………………………………….
21 38
49
56
71 72
8
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN Daftar Riwayat Hidup Peneliti
9
DAFTAR TABEL
hlm. Tabel
1
Perbandingan Pasal 11 dan Pasal 13 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Perubahan ………………………………….. 22
Tabel
2
Ketentuan Dalam UU No. 37 Tahun 1999 Yang Mengatur Peran Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Hubungan Luar Negeri ……………………………………………………. 26
Tabel
3
Ketentuan Dalam UU No. 24 Tahun 2000 Yang Mengatur Peran Dewan Perwakilan Rakyat dalam Pembuatan Perjanjian Internasional…………………………………..
28
10
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Demokratisasi yang dimulai sejak era Reformasi (1998) menyentuh berbagai aspek kehidupan bernegara, termasuk dalam hal penyelenggaraan kekuasaan Presiden di bidang hubungan luar negeri. Kekuasaan negara dalam hubungan luar negeri yang sejatinya merupakan kekuasaan asli eksekutif (Presiden)1 berubah sedemikian rupa dengan bertambahnya keterlibatan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai representasi rakyat. Secara konstitusional, keterlibatan ini terjadi sejak Perubahan Pertama (1999) dan Perubahan Ketiga (2001) Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan, sebelum perubahan konstitusional tersebut terjadi, keterlibatan DPR dalam kekuasaan di bidang hubungan luar negeri, telah terjadi berdasarkan UU No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (UU Hubungan Luar Negeri) dan UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (UU Perjanjian Internasional). Sebelum perubahan UUD 1945, pelaksanaan beberapa kekuasaan Presiden dalam hubungan luar negeri juga menghendaki keterlibatan DPR, yaitu dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain, dalam bentuk persetujuan.2 Namun demikian, setelah Perubahan UUD 1945 dan UU Hubungan Luar Negeri serta UU Perjanjian Internasional diundangkan, 1 2
Bagir Manan, Lembaga Kepresidenan, edisi revisi, Yogyakarta, FH UII Press, 2006, hlm. 162. Pasal 11 UUD 1945 sebelum perubahan.
1
