Rifki Ismal* PENDAHULUAN

Penelitian Tentang Apakah Penerapan Otonomi Daerah Khususnya Alokasi Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah (PKPD) dan Non-PKPD Selama Tahun 2001 Telah Memberikan Dampak Kepada Pengendalian Moneter ?

57

PENELITIAN TENTANG APAKAH PENERAPAN OTONOMI DAERAH KHUSUSNYA ALOKASI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (PKPD) DAN NON-PKPD SELAMA TAHUN 2001 TELAH MEMBERIKAN DAMPAK KEPADA PENGENDALIAN MONETER ?

Rifki Ismal*

PENDAHULUAN Penerapan otonomi daerah ditujukan untuk mengembangkan segenap potensi ekonomi yang ada di daerah yang pada gilirannya diharapkan akan dapat memacu peningkatan aktivitas perekonomian di daerah-daerah sehingga pada akhirnya meningkatkan perekonomian nasional. Penerapan otonomi daerah yang telah digariskan dalam UU No. 22/1999 tentang pemerintah daerah, mensyaratkan adanya suatu perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 25/1999. Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah adalah suatu sistem pembiayaan pemerintahan dalam rangka negara kesatuan yang mencakup pembagian keuangan antara pemerintah pusat dan daerah serta pemerataan antar daerah secara proporsional, demokratis, adil dan transparan. Pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah sejalan dengan kewajiban dan pembagian kewenangan serta tata cara penyelenggaraan kewenangan tersebut, termasuk pengelolaan dan pengawasan keuangannya. Dari sisi otoritas moneter, penerapan otonomi daerah khususnya yang menyangkut alokasi dana perimbangan keuangan antara pusat dan daerah berpotensi menimbulkan permasalahan dalam hal operasi pengendalian moneter. Pelimpahan wewenang dan alokasi dana yang lebih besar kepada daerah pasca penerapan otonomi daerah berpotensi menimbulkan resiko perubahan perilaku pengeluaran fiskal masyarakat di daerah-daerah. Apabila alokasi dana tersebut digunakan masing-masing daerah untuk lebih memperkuat fondasi perekonomian daerah dan meningkatkan aktivitas roda perekonomian daerah maka * – Ass. Peneliti Ekonomi Bagian Analisis dan Perencanaan Kebijakan, Direktorat Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter, Bank Indonesia – Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bp. Bambang Kusmiarso, Bp. Wiwiek S. Widayat atas arahan dan konsep penelitian, Sdr. Decymus atas masukan dan koreksi pada penyusunan TOR dan Sdri. Sri Kurniati atas analisis penerapan otonomi daerah di beberapa negara.

58

Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 2002

alokasi dana dan kewenangan lebih tersebut memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah tersebut pada khususnya dan perekonomian nasional pada umumnya. Namun, jika alokasi dana dan kewenangan tersebut dipergunakan untuk kegiatan yang sifatnya nonproduktif, spekulatif atau menimbulkan idle money maka hal ini berpotensi mempersulit tugas otoritas moneter untuk menstabilkan perekonomian nasional khususnya pengaturan jumlah base money sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Paper ini akan mencoba membahas dampak penerapan otonomi daerah, khususnya dampak alokasi atau penyaluran dana perimbangan keuangan pusat dan daerah terhadap pengendalian moneter selama periode pertama (tahun pertama) penerapan otonomi daerah. Langkah pertama yaitu mencoba menghitung besarnya alokasi dana perimbangan yang diterima tiap daerah di Indonesia, kedua, kemana dana tersebut dialokasikan/ditempatkan oleh masing-masing daerah (perbankan di daerah), ketiga, apakah ada pencairan dana dan kesimpulan serta langkah-langkah yang dapat diambil oleh otoritas moneter untuk menghadapi pelaksanaan otonomi daerah tahun depan.

LATAR BELAKANG PERMASALAHAN Penyaluran dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam kerangka pelaksanaan UU otonomi daerah di satu sisi menguntungkan daerah-daerah yang selama ini mungkin mendapatkan dana alokasi dalam jumlah yang terbatas (karena pembangunan di daerah tersebut yang masih minim walaupun daerah tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang tinggi) dengan kendali yang tetap berasal dari pemerintah pusat. Karena dengan diterapkannya otonomi daerah, mereka mendapatkan alokasi dana dalam jumlah besar dan kendali pemanfaatan dana yang telah diserahkan kepada mereka sepenuhnya. Namun di sisi lain, penerapan otonomi daerah ini mungkin merugikan daerah-daerah yang selama ini mendapatkan alokasi dana dalam jumlah besar walaupun mereka tidak memiliki sumber daya alam yang besar. Karena dengan penerapan otonomi ini berarti mereka mendapatkan dana alokasi dalam jumlah terbatas dari pemerintah pusat sehingga mereka harus me-redesign ulang proyek-proyek di daerah disebabkan terbatasnya dana tersebut walaupun kendali pemanfaatan telah sepenuhnya di tangan mereka. Dari sisi otoritas moneter yang mempunyai tugas untuk mengendalikan tingkat inflasi melalui pengendalian base money, perkembangan ini telah mengurangi kontrol (kendali) otoritas moneter terhadap base money. Penempatan dana berlebih (idle money) pada sektor perbankan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah pusat dan kemudian melalui mekanisme lelang mingguan mengalir kembali ke bank sentral, telah berubah menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana tersebut.


59

Sehingga dalam hal ini permasalahan yang harus dijawab oleh otoritas moneter dan akan dicoba diulas pada paper ini adalah : apakah penerapan otonomi daerah selama tahun 2001 ini telah mengganggu upaya penyerapan kelebihan base money oleh otoritas moneter ?

HIPOTESA Hipotesa pada penelitian ini adalah : penerapan otonomi daerah sepanjang tahun 2001 ini belum berdampak pada pengendalian base money oleh otoritas moneter karena pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dana alokasi PKPD dan non PKPD tersebut masih menempatkan dananya pada bank-bank setempat dengan asumsi pemerintah daerah belum siap dalam waktu singkat untuk memanfaatkan dana tersebut secara optimal sehingga secara otomatis dana alokasi tersebut mengalir kembali ke otoritas moneter melalui mekanisme lelang mingguan SBI.

PEMBAHASAN Penerapan Otonomi Daerah di Beberapa Negara Penerapan otonomi daerah di China Menurut Jin Ma dan John Norregaard dalam artikel China’s Fiscal Decentralization (October 1998) dijelaskan bahwa di China, anggaran pemerintah terdiri dari central budget yang disahkan oleh National People’s Congress dan local budget yang disahkan oleh People’s Congress pada level lokal. Secara prinsip, pembagian tanggung jawab pengeluaran anggaran antara pemerintah pusat dan daerah mengacu pada praktek-praktek internasional. Pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat adalah pengeluaran hankam, pengeluaran luar negeri dan hubungan eksternal, konstruksi modal dan technical upgrading dari perusahaan-perusahaan milik pemerintah, pertanian, kehutanan, konservasi air, industri, transportasi, operasi komersial yang merupakan kepentingan nasional, pendidikan, budaya, kesehatan dan jasa sosial, subsidi harga oleh pemerintah, survei geologi dan pembayaran public debt. Sedangkan pengeluaran yang menjadi tanggung jawab pemerintah lokal dalam ruang lingkup daerah setempat adalah : konstruksi dan perbaikan teknis dari perusahaan milik pemerintah daerah, membantu produksi daerah-daerah tertinggal, pengembangan agriculture, konservasi air dalam tingkat lokal, pendidikan, kesehatan, kebudayaan, jasa sosial, pengeluran administrative dan beberapa jenis subsidi harga. Di China, pembagian tanggung jawab pengeluaran adalah merupakan hasil dari pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk masing-

60


masing anggaran agen-agen pemerintah terkait, seperti beberapa perusahaan pemerintah, universitas, rumah sakit dan lembaga penelitian milik pemerintah dibiayai oleh anggaran pemerintah pusat khususnya untuk pendanaan kegiatan operasional dan investasi baru, sedangkan beberapa lembaga milik pemerintah daerah seperti primary dan secondary school, beberapa rumah sakit, fasilitas infrastrukrur lokal, dan dana pensiun menjadi tanggung jawab anggaran pemerintah daerah. Dalam hal ini pemerintah pusat hanya menyediakan subsidi bagi daerah-daerah miskin untuk menyediakan jasa publik standar.

Karakteristik Pengeluaran Sejak 1980 sebagai bagian dari desentralisasi manajemen fiskal, pemerintah pusat tidak lagi menentukan besarnya anggaran pengeluaran untuk tiap propinsi tapi memformulasikan suatu ketentuan yang mengindikasikan level pengeluaran yang dapat diterima untuk setiap propinsi. Kriteria yang menjadi dasar pengeluaran pemerintah pusat ke suatu propinsi pada suatu tahun tertentu disesuaikan dengan prioritas kebijakan, inflasi dan penyesuaian harga pada tahun tersebut. Pemerintah lokal diharuskan untuk membuat rencana pengeluaran yang konsisten dengan ketentuan pemerintah pusat tersebut. Terkadang, pada item-item tertentu dalam anggaran pengeluaran pemerintah lokal, pemerintah pusat memberikan aturan tertentu seperti minimal gaji pegawai serta item-item tertentu yang boleh dibeli oleh perusahaan milik pemerintah daerah.

Karakteristik Penerimaan Sebelum 1980, karakteristik sistim fiskal China diwarnai oleh pengumpulan penerimaan yang terpusat dan transfer fiskal yang tersentralisasi sehingga banyak pajak dan keuntungan yang dikumpulkan oleh pemerintah lokal diserahkan kepada pemerintah pusat kemudian ditransfer kembali kepada pemerintah lokal berdasarkan kebutuhan pengeluaran mereka yang telah disetujui oleh pemerintah pusat. Pada 1980 berlaku sistim pembagian keuntungan yang disebut contract responsibility system dimana menurut sistim ini terdapat tiga tipe dasar penerimaan yaitu penerimaan pemerintah pusat (penerimaanpenerimaan pemerintah pusat dan pajak untuk pemerintah pusat), penerimaan pemerintah lokal (penerimaan-penerimaan pemerintah lokal dan pajak untuk pemerintah lokal) dan penerimaan terbagi (dibagi antara pemerintah pusat dan lokal). Sistim ini menyebabkan adanya surplus pada daerah kaya dan defisit pada daerah miskin sehingga tahun 1985 state council men-design kembali perjanjian pembagian keuntungan diatas dengan membedakan alokasi dana berdasarkan keseimbangan budget


61

setiap daerah pada tahun lalu. Pemerintah pusat mengalokasikan dana yang lebih besar kepada daerah miskin yang diambil dari daerah-daerah kaya seperti Shanghai, Beijing, Tianjin, Liaoning, dll. Namun demikian sistim ini tidak berlaku kaku dan terus direvisi untuk beberapa daerah tertentu. Dampak dari penerapan sistim ini rasio antara GDP dan penerimaan China menurun drastis. Dari 1979 ke 1993 rasio ini turun dari 28% menjadi 13% dan penerimaan pemerintah pusat menurun dari 51% menjadi 28%. Hal ini menyebabkan peningkatan defisit anggaran pemerintah dan menurunkan fleksibilitas pemerintah pusat dalam menggunakan instrumen kebijakan fiskal untuk stabilisasi dan redistribusi. Untuk meningkatkan rasio tersebut sekaligus memperkuat kemampuan pemerintah pusat untuk menggunakan pajak dan instrumen kebijakan pengeluaran, pemerintah pusat pada tahun 1993 menetapkan sistem pengaturan pajak yang mengatur kembali sumber-sumber penerimaan pemerintah pusat dan lokal serta pembagiannya. Dengan sistim ini penerimaan pajak pemerintah pusat mencakup pajak konsumsi, value added tax, pajak menghasilan dari perusahaan milik pemerintah dan pajak penghasilan dari institusi keuangan. Pajak bagi pemerintah lokal mencakup business tax, pajak penghasilan dari perusahaan milik pemerintah lokal dan pajak penghasilan individu. Pajak yang dilakukan pembagian mencakup value added tax (75% pemerintah pusat dan 25% pemerintah lokal), pajak perdagangan surat berharga (50% pemerintah pusat dan 50% pemerintah lokal) dan pajak sumber daya alam (sebagian besar dikuasai oleh pemerintah lokal). Dampak dari sistim pengaturan pajak tersebut di atas adalah sangat signifikan. Persentase total penerimaan anggaran yang dikumpulkan pemerintah pusat meningkat dari 22% (1993) menjadi 56% (1995). Yang terpenting adalah pemerintah pusat sangat berkepentingan dalam mengumpulkan VAT, dimana pajak ini meningkat 42% dari total penerimaan pemerintah. Namun demikian selama empat tahun penerapan sistim ini belum memberikan hasil yang maksimal. Pada tahun 1994 kembali terjadi penurunan penerimaan pemerintah pusat dari 56% (1994) menjadi kurang dari 49% (1997). Hal ini terjadi karena, pertama, beberapa perolehan pajak pemerintah lokal meningkat lebih tajam daripada pajak pemerintah pusat; kedua pembagian porsi pemerintah pusat dan pemerintah lokal sangat dipengaruhi oleh antusiasme pemerintah lokal untuk mengumpulkan revenue sebanyak-banyaknya; ketiga, lembaga pengumpul pajak walaupun bekerja independen namun sangat terkait dengan pemerintah lokal pada banyak jasa sehingga apabila terjadi konflik kepentingan sangat sulit baginya untuk memprioritaskan pengumpulan pajak bagi pemerintah pusat atau pemerintah lokal. Beberapa pelajaran singkat dari penerapan desentralisasi di China adalah :

62


1. Kerangka hukum yang transparan dan stabil sangat diperlukan untuk mengalokasikan besarnya pengeluaran anggaran antara pemerintah pusat dan pemerintah lokal. 2. Sistim pengaturan pajak yang transparan dan stabil juga sangat dibutuhkan, dimana pembagian porsi pajak untuk pemerintah pusat maupun lokal harus ditetapkan oleh suatu ketentuan hukum tertentu yang terus disempurnakan untuk menyesuaikan dengan perkembangan yang terjadi kemudian.

Penerapan otonomi daerah di India Menurut M. Govinda Rao dalam artikel Fiscal Decentralization in Indian Federalism (September 2000) menyebutkan bahwa di India penerapan desentralisasi fiskal diatur dengan beberapa ketentuan.

Prinsip-prinsip penerapan sistem penugasan yang efisien. Prakondisi yang penting untuk membangun fungsi multi level fiskal yang efisien di India adalah dengan membangun sistim penugasan yang baik. Sistim penugasan tersebut adalah : 1. Fungsi dan sumber keuangan negara harus berdasarkan comparative advantage. 2. Penerimaan negara harus sedapat mungkin dihubungkan dengan fungsi pengeluaran. 3. Pemerintah lokal seharusnya tidak mempunyai kekuasaan untuk mengambil inisiatif dalam hal stabilisasi dan redistribusi. 4. Suatu mekanisme yang sesuai harus ditetapkan oleh pemerintah pusat khususnya yang berhubungan dengan sistim pajak dan pengeluaran secara vertikal maupun horizontal. 5. Suatu mekanisme yang efektif mutlak diberlakukan untuk menghilangkan fiskal disabilities melalui suatu sistem transfer intergovernmental.

Penugasan antara pemerintah pusat (center) dan pemerintah daerah (states). Fungsi yang terkait dengan money supply, pinjaman luar negeri, hubungan internasional, pertahanan, energi atom, ruang angkasa, transportasi darat, udara dan laut serta kegiatan ekonomi berskala penting lain ditugaskan kepada pemerintah pusat atau center. Sedangkan perencanaan ekonomi, energi, pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan keluarga menjadi tugas pemerintah daerah atau states.


63

Hampir semua pajak progresive ditangani oleh pemerintah pusat sedangkan pemerintah daerah menangani pajak penerimaan tanah, pajak pertanian dan kekayaan, bea materai, pajak penjualan dan pembelian barang, pajak dari penjualan minuman keras, pajak kendaraan bermotor dan pajak transportasi. Secara nyata di India, kewenangan memungut pajak diambil berdasarkan prinsip pemisahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Penugasan antara pemerintah pusat states dan pemerintah setempat (local government). Pendelegasian kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah setempat adalah bervariasi tergantung kepada kesediaan dari state government untuk mendelegasikan kewenangan dan fungsi tertentu kepada pemerintah setempat. Sumber penerimaan bagi pemerintah setempat adalah ditentukan oleh State Finance Commission dan disahkan oleh state setiap 5 tahun sekali. Komisi ini bertanggung jawab terhadap : •

Distribusi penerimaan antara pemerintah daerah atau state dengan pemerintah setempat serta alokasi penerimaan untuk setiap pemerintah setempat.

•

Penugasan kewenangan pajak dan non pajak kepada pemerintah desa/ pemerintah daerah setingkat dibawahnya.

•

Menentukan besarnya grant bagi pemerintah setempat dari hasil konsolidasi dana pemerintah daerah atau state.

Desentralisasi Fiskal di India. Pembagian penerimaan dan pengeluaran untuk tiga level. Pemerintah pusat dapat menggunakan sepertiga dari total penerimaan negara walaupun peranaannya dalam meningkatkan penerimaan negara tersebut adalah dua pertiga dari total penerimaan negara. Di sisi lain pemerintah daerah (state) dan pemerintah setempat (lokal) dapat memanfaatkan dua pertiga dari total penerimaan negara walaupun peranannya dalam meningkatkan penerimaan negara tersebut hanya sepertiga dari total penerimaan negara tersebut.

Desentralisasi Fiskal dan Stabilitas Makroekonomi. Salah satu dampak terpenting dari penerapan desentralisasi fiskal di atas adalah pada stabilitas kondisi makroekonomi. Dalam literatur, stabilitas makro ekonomi adalah merupakan tanggung jawab pemerintah pusat (Oates, 1972). Pada sistem multi level fiskal,

64


dimana fungsi sub nasional dan sumber keuangan telah secara jelas ditetapkan, dan pemerintah setempat (local government) diharuskan untuk secara ketat mengatur pengeluarannya maka desentralisasi tidak memberikan dampak serius pada macroeconomic management. Beberapa point penting yang dapat diperoleh dari penerapan otonomi daerah di India adalah : •

Pasca penerapan desentralisasi fiskal, nampak bahwa defisit fiskal secara agregat terlihat lebih tinggi daripada sebelum pelaksanaan desentralisasi fiskal dan khususnya bersumber dari besarnya pinjaman-pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah setempat.

•

Dibutuhkan suatu sistem penugasan yang rasional antara tiga level (center, state dan local) sehingga memungkinkan tiga level tersebut untuk meningkatkan penerimaan dan mengatur pengeluarannya sesuai dengan preferensi setiap warganya.

•

Terdapat kecenderungan peningkatan trend struktural defisit yang bukan disebabkan karena tingginya kegiatan transfer.

•

Pemerintah lokal memainkan peranan yang terbatas di India yaitu dalam meningkatkan penerimaan dan pemanfaatan dana tersebut.

Analisa Alokasi Dana PKPD/ Non-PKPD dan Apakah Alokasi Dana tersebut Berdampak pada Pengandalian Moneter. Review Perhitungan Besarnya Alokasi Dana ke Daerah. Untuk menghitung dan menganalisis besarnya alokasi dana PKPD dan non PKPD untuk tiap daerah (propinsi) dan kemungkinan dampak moneter dari alokasi tersebut, perlu dicermati terlebih dahulu potensi penerimaan daerah-daerah di Indonesia. Sumber-sumber penerimaan daerah dalam konteks desentralisasi menurut UU No. 25/1999 dapat diklasifikasikan sebagai berikut : 1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2. Dana Perimbangan (DP) 3. Pinjaman Daerah 4. Lain-lain penerimaan daerah yang dianggap sah.


65

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu dana yang berasal dari peneriman tiap daerah seperti penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah lainnya yang dipisahkan serta lain-lain pendapatan asli daerah (Pasal 4). Karena sifatnya sangat subjective yaitu tergantung policy masing-masing daerah maka untuk mengetahui besarnya PAD setiap propinsi di Indonesia, didekati melalui anggaran PAD masing-masing daerah pada APBD atau dalam paper ini diambil dari prediksi PAD awal tahun.

2. Dana Perimbangan (DP)

o o o

Dana Perimbangan (DP) terdiri dari tiga komponen yaitu (Pasal 6): Dana bagi hasil (DBH) yaitu bagian daerah dari penerimaan PBB, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam. Dana alokasi umum (DAU) Dana alokasi khusus (DAK)

Untuk setiap komponen dari dana perimbangan berlaku suatu ketentuan pembagian antara porsi penerimaan pusat - daerah (Pasal 7 dan 8). o

Penerimaan negara dari PBB dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

o

Penerimaan negara dari BPHTB dibagi dengan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

o

Sepuluh persen dan dua puluh persen dari penerimaan pemerintah pusat di atas dibagikan ke seluruh kabupaten dan kota.

o

Penerimaan daerah dari SDA dibagi dengan imbangan 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah.

o

DAU yang ditetapkan sebesar minimal 25% dari penerimaan dalam negeri dalam APBN dibagi dengan imbangan 10% untuk pemerintah pusat dan 90% untuk pemerintah daerah.

o

DAK yang berupa dana reboisasi dibagi dengan imbangan 40% untuk daerah penghasil sebagai DAK dan 60% untuk pemerintah pusat.

Data besarnya alokasi dana perimbangan ini relatif mudah diperoleh melalui record kontraksi/ekspansi rekening pemerintah di Bank Indonesia.

66


3. Pinjaman Daerah. Setelah pemberlakuan ketentuan otonomi daerah, maka tiap-tiap daerah di Indonesia mempunyai kemampuan dan hak untuk melakukan pinjaman. Pinjaman yang dapat dilakukan tiap daerah adalah pinjaman dari dalam negeri dan luar negeri, baik berjangka pendek maupun panjang. Pinjaman dalam negeri berjangka pendek dapat dilakukan untuk keperluan pengaturan arus kas untuk pengelolaan kas daerah sedangkan pinjaman berjangka panjang dilakukan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan aset daerah dan dapat menghasilkan penerimaan untuk membayar kembali pinjaman dan memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat (Pasal 11). Namun mengingat jumlah utang luar negeri pemerintah yang sudah sangat besar maka pemerintah membatasi kemampuan dan hak daerah tersebut yaitu dengan memberlakukan ketentuan debt service coverage ratio (DSCR) sebesar 2,5, disamping pihak IMF yang sangat khawatir jika daerah-daerah diperbolehkan melakukan pinjaman maka hal ini dapat berpotensi meningkatkan jumlah utang luar negeri Indonesia secara keseluruhan.

4. Lain-Lain Penerimaan Daerah yang Dianggap Sah. Selain sumber-sumber penerimaan daerah di atas terdapat pula dana-dana yang alokasinya mengacu pada kondisi dan situasi tertentu yaitu : o

Dana darurat (Pasal 16) Dana ini berasal dari APBN dan diberikan kepada daerah tertentu untuk keperluan mendesak. Sedangkan prosedur dan tata cara penyaluran dana darurat tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku di APBN.

o

Dana alokasi rutin Dana ini sering disebut juga dana rutin daerah atau sebelumnya dikenal dengan subsidi. Dana ini diberikan pemerintah pusat kepada propinsi maupun kabupaten/kota untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan komponen terbesar dari subsidi ini adalah subsidi daerah otonom.

o

Dana alokasi pembangunan Dana ini sering dikenal sebagai bantuan inpres dan dikeluarkan pemerintah pusat untuk membantu membiayai pembangunan daerah serta untuk pemerataan pembangunan antar daerah, antar kawasan dan antar kota-desa.


o

67

Pungutan Daerah Pungutan daerah ini dilakukan subjective oleh masing-masing daerah. Ada kalanya pungutan resmi dan tidak resmi oleh masing-masing daerah menyebabkan ketidajelasan para pengusaha untuk melakukan proses produksi sehingga hal ini lambat laun dapat mengurangi penerimaan perusahaan-perusahaan di daerah yang pada akhirnya mengurangi pendapatan daerah tersebut melalui perolehan pajak pertambahan nilai maupun pajak penghasilan dari perusahaan-perusahaan tersebut.

Jenis penerimaan ini relatif sulit dideteksi karena kapan dan berapa besar alokasinya hanya diketahui oleh pemerintah pusat dan sifatnya tidak permanen atau mendadak tergantung situasi dan policy yang diambil pemerintah pusat pada situasi dan kondisi tertentu. Komponen pada butir 2 dan 3 di atas, kemungkinan besar akan dilebur menjadi komponen Dana Perimbangan pada APBN yang baru, setelah dilaksanakannya desentralisasi keuangan pusat – daerah.

Pemerintah

Pendapatan Asli Daerah (kontraktif) a. Pajak Daerah b. Retribusi daerah c. Hasil perusahaan mlilik daerah d. Hasil pengelolaan kekayaan daerah e. Pendapatan daerah lain

Dropping dana PKPD (ekspansif) a. Dana perimbangan b. DAU c. DAK

Rekening Pemerintah di Bank Indonesia Dropping dana non PKPD (ekspansif) a. Dana darurat b. Dana alokasi pembangunan c. Dana alokasi rutin

Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota)

Pinjaman daerah (ekspansif) a. Pinjaman DN (Rp) Pungutan Daerah (kontraktif)

Kreditor Asing

Pinjaman daerah (ekspansif) a. Pinjaman LN (valas)

Rekening Pemda di Bank setempat

KBI

Proyek2 Pemerintah

Konsumsi (Gaji, dsb)

Dropping dana melalui sistem moneter. Setelah mengetahui komponen-komponen pembentuk dana PKPD dan non PKPD maka dapat diperkirakan berapa jumlah dana yang akan dialokasikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diseluruh Indonesia. Sesuai dengan mekanisme yang umumnya berlaku pada dropping dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk

68


keperluan pembayaran proyek pada masa pra-otonomi daerah, maka dropping dana PKPD dan non-PKPD akan berawal dari rekening pemerintah yang terdapat di bank sentral (rekening Net Claims on Government-NCG) dan di bank umum untuk kemudian dilakukan transfer dana kepada rekening pemerintah daerah yang umumnya berada pada bank-bank pemerintah di daerah setempat. Dana PKPD dan non PKPD yang disalurkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah selama tahun 2001, sejauh ini baru digunakan oleh setiap pemerintah daerah untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya konsumtif seperti membayar gaji dan membiayai pengeluaran operasional/ kegiatan rutin daerah yang jumlahnya relatif tidak begitu besar. Kendala yang dihadapi dalam pendekatan ini adalah tidak semua transaksi keuangan pemerintah (terutama yang melalui Bank Indonesia) bersifat final merepresentasikan pengeluaran pemerintah daerah dan sulit merinci transaksi keuangan pemerintah tersebut seperti rincian pengeluaran pemerintah daerah dalam APBD. Kesulitan ini akan berdampak pada sulitnya melakukan pemisahan antara dana yang dikeluarkan untuk keperluan belanja rutin daerah (konsumsi) atau belanja pembangunan (investasi). Ditambah lagi, dana PKPD seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bersifat block grant, artinya daerah bebas menentukan tujuan penggunaan dana tersebut baik untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan. Selama tahun 2001 ini, pemerintah pusat baru mengeluarkan dropping dana otonomi daerah kepada daerah-daerah dalam bentuk dana perimbangan yaitu dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) serta Dana Bagi Hasil (DBH) khususnya pembayaran DBH minyak dan gas. Berikut ini, akan coba dianalisa besarnya potensi penerimaan dana oleh masingmasing daerah sesuai dengan anggaran pemerintah selama tahun 2001. Gambaran besarnya potensi penerimaan daerah akan sangat berguna untuk mengetahui potensi inflasi yang kemungkinan dapat terjadi, kemana dana tersebut mengalir dan kemana daerah-daerah “kaya” menempatkan dananya (terkait dengan operasi pengendalian moneter), potensi daerah di tahun depan dll. Secara umum, dana yang akan diterima daerah adalah dalam bentuk dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (PKPD) dan non PKPD. Dana PKPD terdiri dari DAU dan DBH (penerimaan PPH, PBB, BPHTB, bagi hasil minyak & gas, perikanan dan pertambangan) sedangkan dana non PKPD terdiri dari penerimaan asli daerah (PAD), subsidi daerah otonom (SDO), inpres dan dana kontijensi. Baik dana PKPD maupun non PKPD disalurkan dalam jumlah yang berbeda-beda untuk tiap propinsi sesuai dengan beberapa indikator ekonomi, potensi daerah masing-masing serta pertimbangan-


69

pertimbangan tertentu. Besarnya dana PKPD dan non PKPD yang dialokasikan pemerintah pusat untuk propinsi-propinsi di Indonesia selama tahun 2001 berdasarkan anggaran yang ditetapkan pada awal tahun adalah sebagai berikut : 7,000

10,000 9,000

PKPD (miliar)

PKPD (miliar)

8,000

NON PKPD (miliar)

NON PKPD (miliar)

7,000

6,000 5,000 4,000

6,000

3,000

5,000 4,000

2,000

3,000

Be ng ku lu La m pu ng

Su m se l

Ja m bi

R ia u

Su m ba r

1,000

Su m ut

2,000

0

D IA ce h

1,000

0 DKI Jakarta

Propinsi-propinsi di Pulau Sumatera

Jabar

Jateng

DI Yogya

Jatim

Propinsi-propinsi di Pulau Jawa

7,000

3,000

6,000

PKPD (miliar)

2,500

NON PKPD (miliar) 5,000 2,000

4,000

PKPD (miliar) NON PKPD (miliar)

1,500

3,000 1,000

2,000 500

1,000 0

0

Kalbar

Kalteng

Kalsel

Sulut

Kaltim

Propinsi-propinsi di Pulau Kalimantan

2,500

Sulsel

Sultra

Propinsi-propinsi di Pulau Sulawesi

1,600

3,500 3,000

Sulteng

1,400

PKPD (miliar) 1,200

NON PKPD (miliar)

PKPD (miliar) NON PKPD (miliar)

1,000

2,000 800

1,500 600

1,000 400

500

200

0 Bali

NTB

NTT

Maluku

Irja

Maluku Utara

Propinsi Bali, NTT, NTB, Maluku dan Irja

0 Banten

Bangka Belitung

Propinsi-propinsi baru

Gorontalo

70


DI Aceh Sumut Sumbar Riau Jambi Sumsel Bengkulu Lampung

PKPD (miliar)

NON PKPD (miliar)

TOTAL

3,298 3,464 1,751 6,443 1,115 2,361 630 2,014

251 481 286 558 231 391 210 322

3,549 3,945 2,037 7,001 1,346 2,752 840 2,336

DKI Jakarta Jabar Jateng DI Yogya Jatim

Propinsi-propinsi di Pulau Sumatera

Kalbar Kalteng Kalsel Kaltim

PKPD (miliar)

NON PKPD (miliar)

TOTAL

1,584 1,077 1,263 5,546

345 295 279 482

1,928 1,372 1,542 6,028

Propinsi-propinsi di Pulau Kalimantan

Bali NTB NTT Maluku Irja Maluku Utara

PKPD (miliar)

NON PKPD (miliar)

TOTAL

1,596 1,281 2,144 704 2,979 484

216 256 297 218 528 183

1,813 1,536 2,441 922 3,507 668

Propinsi Bali, NTT, NTB, Maluku dan Irja

PKPD (miliar)

NON PKPD (miliar)

TOTAL

5,505 7,168 8,366 1,049 9,567

1,316 1,053 1,111 246 578

6,821 8,221 9,477 1,295 10,145

Propinsi-propinsi di Pulau Jawa

Sulut Sulteng Sulsel Sultra

PKPD (miliar)

NON PKPD (miliar)

TOTAL

826 1,116 2,961 892

260 276 453 250

1,086 1,392 3,414 1,141

Propinsi-propinsi di Pulau Sulawesi

Banten Bangka Belitung Gorontalo

PKPD (miliar)

NON PKPD (miliar)

TOTAL

1,477 351 372

0 0 0

1,477 351 372

Propinsi-propinsi baru

Berdasarkan informasi di atas, dapat diperoleh beberapa informasi yaitu : •

Selama periode pertama (tahun 2001) pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah pusat mengalokasikan dana yang cukup besar untuk propinsi–propinsi di pulau Jawa dibandingkan propinsi lain di luar Jawa.

•

Propinsi-propinsi di pulau Jawa yang mendapat dana alokasi PKPD dan non PKPD yang cukup besar yaitu Propinsi DKI Jakarta sebesar Rp6,8 triliun, Propinsi Jawa Barat sebesar Rp8,2 triliun, Propinsi Jawa Tengah sebesar Rp9,4 triliun dan Propinsi Jawa Timur sebesar Rp10,1 triliun.

•

Di luar pulau Jawa, hanya terdapat dua propinsi yang mendapat dana PKPD dan non PKPD dalam jumlah yang cukup besar yaitu Propinsi Riau sebesar Rp7 triliun dan Propinsi Kalimantan Timur sebesar Rp6 triliun.

•

Propinsi-propinsi yang mendapatkan dana PKPD dan non PKPD dalam jumlah yang relatif kecil (dibawah Rp1 triliun) yaitu Propinsi Bengkulu sebesar Rp0,8 triliun, Propinsi


71

Maluku Utara sebesar Rp0,6 triliun, Propinsi Bangka Belitung sebesar Rp0,35 triliun dan Propinsi Gorontalo sebesar Rp0,37 triliun. •

Sedangkan propinsi lainnya mendapatkan dana PKPD dan non PKPD dalam jumlah antara Rp1 triliun sampai dengan Rp3 triliun.

•

Besarnya alokasi dana PKPD dan non PKPD untuk Propinsi Kalimantan Timur dan Riau disebabkan karena kedua propinsi tersebut mempunyai sumber daya alam yang besar dan memberikan kontribusi yang besar juga pada pos DBH.

•

Dalam kaitan dengan operasi pengendalian moneter, besarnya dana alokasi untuk suatu propinsi tertentu patut dicermati, khususnya diteliti kemana daerah-daerah tersebut menyalurkan dana tersebut. Dana yang ditempatkan kembali pada sistem moneter (perbankan) akan kembali ke otoritas moneter melalui mekanisme lelang SBI dan secara teori tidak akan menyebabkan inflatoir namun dana-dana yang dibelanjakan untuk keperluan konsumtif dapat membahayakan pengendalian moneter khususnya untuk menarik kembali dana idle tersebut.

Analisis Penempatan Dana PKPD dan Non-PKPD dan Tingkat Penyerapan Dana oleh Daerah. Setelah mengetahui perkiraan jumlah dana yang akan diterima setiap daerah di Indonesia maka dapat dilakukan analisa penyaluran dana dan pemanfaatan dana tersebut oleh setiap daerah. Analisis dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan yaitu:

Perkembangan simpanan pemerintah daerah pada bank-bank di daerah. Setelah dana PKPD dan non PKPD dikeluarkan oleh pemerintah melalui rekeningnya di bank sentral maka dana tersebut akan mengalir ke rekening pemerintah daerah pada perbankan di daerah. Peningkatan jumlah dana pemerintah daerah di perbankan dalam waktu relatif lama mencerminkan tingkat pemanfaatan yang relatif rendah atau kurang dari 100% dan potensi idle money pada bank-bank umum di daerah. Selanjutnya, dalam penelitian ini akan coba dilihat perkembangan rekening pemerintah baik di Bank Umum Swasta Nasional (BUSN), Bank Pembangunan Daerah, Bank Asing dan Campuran maupun di Bank Pemerintah (BP) yaitu akan dilihat apakah terjadi kenaikan simpanan pemerintah daerah di bank-bank tersebut sebelum masa pemberlakuan otonomi daerah (Data Januari 1999) dan selama masa pemberlakuan otonomi daerah (Data Januari – Juli 2001).

72


Berdasarkan pengamatan didapat perkembangan simpanan pemerintah di BUSN, BP, BPD, Bank Asing dan Campuran untuk setiap propinsi sebelum dan selama pelaksanaan otonomi daerah sebagai berikut : Propinsi Jawa Barat 45,000

18,000

40,000

Giro

35,000

Dep

2,500

12,000

16,000

Tab

10,000

Giro

14,000

30,000

12,000

25,000

10,000

20,000

8,000

15,000

6,000

10,000

4,000

5,000

2,000

2,000

Tab 8,000

Dep 1,500

6,000 1,000

0

4,000 500

2,000

0

0 Jul-01

May-01

Nov-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Jul-01 Jun-01 May-01 Apr-01 Mar-01 Feb-01 Jan-01 Dec-00 Nov-00 Oct-00 Sep-00 Aug-00 Jul-00 Jun-00 May-00 Apr-00 Mar-00 Feb-00 Jan-00 Dec-99 Nov-99 Oct-99 Sep-99 Aug-99 Jul-99 Jun-99 May-99 Apr-99 Mar-99 Feb-99 Jan-99

0

Bank Umum Swasta Nasional

Bank Pemerintah

2,500,000

300,000

250,000

2,000,000

2500

2000

Giro 200,000

Tab 1,500,000

Giro vls 1500

Dep 150,000

1,000,000

1000

100,000 500,000

50,000

0

500

0

150 100 50 0 Jun-01

Jul-01

Bank Pembangunan Daerah (valas)

Jul-01

200

Jun-01

250

May-01

Apr-01

Feb-01

Jan-01

Dec-00

Nov-00

Oct-00

Sep-00

Aug-00

Bank Pemerintah (valas)

300

May-01

Jul-00

Jun-00

May-00

Bank Pembangunan Daerah

Apr-00

Mar-00

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

0


73

Propinsi DI Yogyakarta 5,000 Giro Dep

4,500

70,000

400

60,000

350

50,000

300

Tab BUSN (Juta Rp) Giro

4,000 3,500 3,000

40,000

2,500

250 200

30,000

2,000

150

1,500

20,000 100

1,000 10,000

500

50

0

0

Aug-00

Jul-00

Jun-00

May-00

Apr-00

Mar-00

Feb-00

Jan-00

Dec-99

Nov-99

Oct-99

Sep-99

Bank Umum Swasta Nasional 25,000

350,000

100 90

300,000 Giro

20,000

Tab

250,000

Aug-99

Bank Pemerintah

Jul-99

Jun-99

May-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

0

Giro vls

80 70

Dep

15,000

200,000

60 50

150,000

10,000

40 30

100,000 5,000 50,000

20 10


O ct -0 0

00

Au g00

nJu

00 b-

Ap r-0 0

9 -9 ec

Fe

D

O ct -9 9

99 n-

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Ap r-9 9

0

Au g99

0

Ju

0


Propinsi Jawa Tengah

60,000 Giro

Tab

Dep

50,000

350,000

45,000

300,000

40,000

250,000

40,000

3,500 3,000 Giro Tab Dep

35,000 30,000

200,000

25,000

2,000

150,000

20,000

1,500

100,000

15,000

30,000 20,000

2,500

1,000 10,000

10,000

50,000

500

5,000

0

0

0


Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah

0

74


1,800,000

400,000 Giro Tab Dep

1,600,000 1,400,000

350,000 300,000

1,200,000

Giro vls

25,000

20,000

250,000

1,000,000

15,000 200,000

800,000 150,000

600,000

10,000

100,000

400,000

5,000 50,000

200,000 0

0

0 Aug-00

Jul-00

Jun-00

May-00

Apr-00

Mar-00

Feb-00

Jan-00

Dec-99

Nov-99

Oct-99

Sep-99

Aug-99

Jul-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99



Propinsi Bengkulu 9,000

30,000

120,000

7,000

8,000 25,000

Giro

7,000

6,000

100,000

Giro

Tab 6,000

20,000

Dep

Tab 80,000

5,000

Dep 4,000

5,000 15,000

60,000

10,000

40,000

5,000

20,000

4,000

3,000

3,000

2,000

2,000 1,000

1,000 0

0

300 250 200 150 100 50 0 Apr-99


Jul-01

Giro vls

350

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99


450 400

Jul-99

Bank Pemerintah

May-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Mar-99

0

Jan-99

0


75

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam 60,000 50,000

Giro

6,000

0.35

5,000

0.3

Tab 40,000

0.25

4,000

Dep

Giro

0.2

30,000

3,000

20,000

2,000

10,000

1,000

0.15 0.1 0.05

0

0 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

0 Jul-01

Bank Pemerintah


700,000 600,000 Giro Tab

500,000

200

100

180

90

160

80

140

70

Dep 120

400,000

60

100 300,000

Giro vls

50

80

40

60

200,000

30 40

100,000

20

20

0

10

0 Jul-01

Mar-01

Feb-01

Jan-01


Dec-00

Nov-00

Oct-00

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

0


Propinsi Sumatera Utara 45,000

16,000

40,000

14,000

120

1,800 1,600

100 35,000 Giro 30,000

Tab

25,000

Giro

12,000 10,000

Dep

8,000

20,000

1,400

Tab 80

1,200

Dep

1,000 60 800

6,000

15,000

40

600

4,000

10,000

400 2,000

5,000

20 200

0

0

0


Jul-01

Aug-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah

0

76


4,000

1,200,000

6

3,500

1,000,000

5

800,000

Giro

3,000

Giro Tab

2,500

4

Dep 600,000

2,000

3

1,500 400,000

2 1,000

200,000

500

0

1

0


Feb-99

Jan-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

0

Bank Asing & Campuran

Propinsi Jambi

35,000 30,000

Giro

12,000

160

10,000

140

Tab

25,000

160

Tab

120

8,000

Dep 20,000

6,000

140

Giro

120

Dep 100

100

80

80

60

60

40

40

20

20

0

0

15,000 4,000 10,000 2,000

5,000 0

0

30,000

Giro Tab

25,000

Dep

120,000

20,000

100,000 15,000

80,000 60,000

10,000

40,000 5,000 20,000 0

0 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99


Aug-00

Jun-00

35,000

180,000

140,000

Apr-00


200,000

160,000

Feb-00

Dec-99

Oct-99

Aug-99

Jun-99

Mar-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah


77

Propinsi Sumatera Barat

6,000

250

70,000 60,000

Giro

5,000

1

200

Tab

Giro

50,000

Dep

4,000

1.2

0.8

Tab 150

40,000

Dep 0.6

3,000 30,000

100

2,000

0.4

20,000 50

1,000

0.2

10,000

0

0

0

0 Aug-00

Jul-00

Jun-00

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah


500,000

200

450,000

180 Giro

400,000

160

Tab

350,000

140

Dep

300,000

120

250,000

100

200,000

80

150,000

60

100,000

40

50,000

20

0

0 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99


Propinsi Riau 250,000

25,000

200,000

20,000

30

Tab

15,000

2,000

Giro Rp 25

Giro 150,000

2,500

35

Tab Rp Dep Rp

20

1,500

Dep 100,000

10,000

15

1,000

10

50,000

5,000

0 Jul-00

May-00

Mar-00

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah

0 Jan-00

0

Jan-99

0

500 5


78


1,600,000

3,000

5,000

1,400,000

4,500

Giro Rp

1,200,000

Tab Rp

4,000

Dep Rp

3,500

1,000,000

Giro vls 2,500

2,000

3,000

800,000

2,500

1,500

2,000

600,000

1,000

1,500 400,000 1,000

500

200,000

500 0

00 b-

ar

Fe

-0 Ap 0 r-0 M 0 ay -0 Ju 0 n0 Ju 0 lAu 0 0 g0 Se 0 p0 O 0 ct -0 N 0 ov -0 D 0 ec -0 Ja 0 n0 Fe 1 b0 M 1 ar -0 Ap 1 r-0 M 1 ay -0 Ju 1 n0 Ju 1 l-0 1

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

0

M

0



Propinsi Sumatera Selatan 100,000

30,000 25,000

Giro Tab

20,000

Dep

15,000 10,000 5,000 0

28.5

90,000

28

80,000

27.5

70,000

27

60,000

26.5

50,000

26

40,000

25.5

30,000

25

20,000

24.5

10,000

24

0

1.2 Giro Tab Dep

1

0.8

0.6

0.4

0.2

0 May-00

Apr-00

Bank Pemerintah

Mar-00

Jan-00

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

23.5


12,000

700,000 Giro

600,000

10,000

Tab Dep

500,000

8,000 400,000 6,000 300,000 4,000 200,000 2,000

100,000 0

0 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99



79

Propinsi Lampung 70,000

12,000

3,500

1,600 1,400

60,000

10,000

Tab

1,200

50,000

Giro

8,000

Tab

40,000

3,000

Giro

2,500

Dep 1,000

2,000

Dep

6,000

800 1,500

30,000

600

4,000 20,000

1,000

400

2,000

10,000 0

500

200 0

0 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Ja n Fe -99 b M -99 ar Ap -99 r M -99 ay Ju 99 nJu 99 Au l-99 gSe 99 p O -99 ct N 99 ov D -99 ec Ja -99 n Fe -00 b M -00 ar Ap -00 r M -00 ay Ju 00 nJu 00 l Au -00 gAp 00 r-0 1

0

Bank Pemerintah


300,000

40,000

250,000

100 90

Giro

35,000

80

Tab 30,000

Dep 200,000

150,000

100,000

70

25,000

60

20,000

50

15,000

40

10,000

Deposito

30 20

50,000

5,000

10 0

0 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

0 Jan-99



Propinsi Jawa Timur

50,000

90,000

1,600

45,000

80,000

1,400

70,000

1,200

40,000

Giro Tab Dep

35,000

60,000

30,000

250

Giro Tab Dep

200

1,000

150

50,000

25,000 40,000

20,000

30,000

15,000

800

10,000

20,000

400

5,000

10,000

200

0

0

50

0

0 Jul-01


May-01

Mar-01

Aug-00

Jun-00

Apr-00

Dec-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah

100

600

80


Giro Tab Dep

2,500,000

800,000

450

700,000

400

600,000

2,000,000

500,000

8,000 7,000 Giro vls

350

6,000

Tab vls 300

Dep vls

5,000

250

1,500,000

400,000

4,000 200

300,000

1,000,000

3,000

150 200,000

2,000

100

500,000 100,000 0

0

1,000

50

0 May-01

Jun-00

May-00

Feb-00

Jan-00

Dec-99

Nov-99


Apr-99

Mar-99

Feb-99

Jan-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

0


1,600 1,400

Giro vls

1,200 1,000 800 600 400 200 0 Jun-00

Jul-00

Aug-00

Bank Umum Swasta Nasional (valas)

Propinsi Kalimantan Timur

300

20,000 18,000 Giro

16,000

250

Tab

14,000

Dep

70 60

1.2 Giro Tab

50

Dep

200

12,000

1 0.8

40 0.6

150

10,000

30

8,000 6,000 4,000

100

20

50

10

0.4 0.2

2,000

Bank Pemerintah

0

Ja n99 M ar -9 9 M ay -9 9 Ju l-9 9 Se p99 N ov -9 9 Ja n00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l-0 0 Se p00 N ov -0 0 Ja n01 M ar -0 1

-9

n-

ar M

Ja

9 M ay -9 9 Ju l-9 9 Se p99 N ov -9 9 Ja n00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l-0 0 Se p00 N ov -0 0 Ja n01 M ar -0 1 M ay -0 1 Ju l-0 1

0

99

0

0



1,600,000 Giro

1,400,000

Tab 1,200,000

1

60

1

50

1

1

800,000 600,000

40 30

0

20

400,000 0

200,000

10 0


0

M

ar

-9

99

0

n-

Giro

Dep

1,000,000

Ja

81

Mar-01



1

14,000 Giro vls

1

12,000

Tab vls Dep vls

10,000

1

8,000 1 6,000 0

4,000

0

2,000

0

0 May-00

Dec-00

Feb-01

Mar-01

Apr-01

May-01


Propinsi Kalimantan Barat

14,000

25,000

400,000

12,000 20,000 10,000 8,000

300

450,000

Giro Tab

300,000

Giro

250

Tab Dep

200

15,000 250,000

Dep 6,000

350,000

150

10,000

200,000 100

150,000

4,000 5,000

100,000

2,000

50 50,000

Bank Pemerintah

0

0

Ja n99 M ar -9 M 9 ay -9 9 Ju l-9 9 Se p9 N 9 ov -9 9 Ja n00 M ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 0 Se p00 N ov -0 0 Ja n01 M ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 1

0

Ja n9 M 9 ar -9 M 9 ay -9 9 Ju l-9 Se 9 p9 N 9 ov -9 Ja 9 n0 M 0 ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 Se 0 p0 N 0 ov -0 Ja 0 n0 M 1 ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 1

0


82


14 Giro v ls

12

Tab v ls 10

Dep v ls

8 6 4 2 0 Jun-01

May-01

Apr-01

Mar-01

Feb-01

Jan-01

Dec-00

Nov-00

Oct-00

Sep-00

Aug-00

Jul-00

Jun-00

May-00


Propinsi Kalimantan Tengah 25,000 Giro

20,000

Tab Dep 15,000

10,000

5,000

40,000

9000

35,000

8000

30,000

7000

25,000

6000

20,000

5000

15,000

4000

10,000

3000

5,000

2000

0

1000

Giro Tab Dep


0

0 Jun-00

Bank Pemerintah

Jul-00


800,000

350,000 Giro Tab Dep

300,000

700,000

250,000 600,000 200,000 500,000 150,000 400,000 100,000 50,000

300,000

0

200,000 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99



83

Propinsi Sulawesi Tengah

140,000 120,000 100,000

Giro

6,000

60

5,000

50

4,000

Tab

80,000

Dep

Giro

40

3,000 30

60,000 2,000

40,000

20

1,000

20,000

10

0


0

0 Aug-00

Bank Pemerintah


90,000

1.2

80

80,000 1

Giro

70,000

6,000

70

Giro vls

Dep vls

0.8

60,000

5,000

Tab vls

60

Tab

4,000

50 50,000 0.6

40

3,000

40,000

30 30,000

20 0.2

0

M ay -9 9 Ju l-9 9 Se p99 N ov -9 9 Ja n00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l-0 0 Se p00 N ov -0 0 Ja n01 M ar -0 1 M ay -0 1 Ju l-0 1

9 -9

n-

ar M

0

Ja n Fe -99 bM 99 ar Ap -99 r-9 Ju 9 l Se -99 pO 99 ct D -99 ec Ja 99 n Fe -00 bM 00 ar Ap -00 r M -00 ay Ju 00 n0 Ju 0 Au l-00 g0 Se 0 pO 00 ct D 00 ec -0 Ju 0 l-0 1

0

99

0

1,000

10

10,000

Ja

2,000

0.4

20,000



Propinsi Sulawesi Selatan

25,000

250,000

4,500

9,000

4,000

Giro Tab

200,000

150,000

3,000

6,000

2,500

5,000

2,000

4,000

1,500

3,000

1,000

2,000

500

1,000

100,000

Bank Pemerintah

1 l-0 Ju

Ju l-0 0 M ay -0 1

M ar -0 0 M ay -0 0

9

00

-9

n-

ov N

Ja

9

99

l-9

p-

Ju

Se

-9 9 M ay -9 9

0

99

0


0

0

n-

50,000

ar

5,000

Ja

10,000

7,000

Dep

Dep 15,000

8,000

Tab

3,500

M

20,000

Giro


84


600,000

90,000

500,000

Giro

80,000

Tab

70,000

Dep

400,000

60,000 50,000

300,000 40,000 200,000

30,000 20,000

100,000 10,000

-9

n-

ar M

Ja


0

99

0


Propinsi Sulawesi Utara

16,000

60,000

4,500

9,000

4,000

14,000 Giro 12,000

Dep

40,000

Tab

3,000

Dep

20,000

4,000 10,000 2,000 0

5,000

2,000

4,000

1,500

3,000

1,000

2,000

500

1,000

0

Bank Pemerintah

160,000 140,000

Giro

0

Ja n99 M ar -9 9 M ay -9 9 Ju l-9 9 Se p99 N ov -9 9


0


30,000

35

25,000

30

20,000

25

15,000

20

10,000

15

Giro vls

Tab

120,000

Dep 100,000 80,000 60,000 40,000

5,000

20,000

M

ar -9 M 9 ay -9 9 Ju l-9 9 Se p99 N ov -9 9 Ja n00 M ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 0 Se p00 N ov -0 0 Ja n01 M ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 1

0

99

0

n-

6,000

30,000

6,000

Ja

7,000

2,500

Ja n00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l-0 0 M ay -0 1 Ju l-0 1

8,000

Giro 3,500

Tab

10,000

8,000

50,000


10 5 0 Jun-01

Jul-01



85

Propinsi Sulawesi Tenggara 35,000

1,000

30,000

800 25,000

Giro

700

Tab 20,000

120

4500

900

Giro 100

4000

Tab

3500

Dep 80

3000

600

Dep

2500

500 15,000

60 2000

400 300

10,000

40

1500 1000

200 20

5,000

100 0

500 0

0

Ja nFe 99 bM 99 ar Ap 99 rM 99 ay Ju 99 n9 Ju 9 lA u 99 gSe 9 9 pO 99 ct N 99 ov D 99 ec Ja 99 nFe 00 bM 00 ar Ap 00 rM 00 ay Ju 00 n0 Ju 0 l-0 0

Ja n9 M 9 ar -9 M 9 ay -9 9 Ju l-9 Se 9 p9 N 9 ov -9 9 Ja n0 M 0 ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 Se 0 p0 N 0 ov -0 0 Ja n01 M ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 1

0

Bank Pemerintah


180,000

90

160,000

80 Giro

140,000

Tab

70

120,000

Dep

60

100,000

50

80,000

40

60,000

30

40,000

20

20,000

10

-9

n-

ar M

Ja


0

99

0


Propinsi Kalimantan Selatan

120,000

18,000

120

1.2 Giro

16,000 14,000

Giro

100,000

Tab

100

12,000

Dep

1

Dep

Tab 80,000

80

0.8

60,000

60

0.6

40,000

40

0.4

20,000

20

0.2

10,000 8,000 6,000 4,000

Bank Pemerintah


Jul-00

Aug-00

Jun-00

Apr-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Feb-00

Dec-99

Oct-99

Nov-99

Sep-99

Jul-99

Aug-99

Jun-99

Apr-99

May-99

0 Mar-99

0 Feb-99

0


0

Jan-99

2,000

86


400,000 350,000

Giro Tab

300,000

Dep

250,000

14,000

160

12,000

140

10,000

120

8,000

100

132

80

130

60

128

40

126

20

124

138 136

Giro vls Tab vls

134

Dep vls

200,000 6,000 150,000 4,000

100,000

2,000

50,000 0

0

Ja n99 M ar -9 9 M ay -9 9 Ju l-9 9 Se p99 N ov -9 9 Ja n00 M ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 0 Se p00 N ov -0 0 Ja n01 M ar -0 1 M ay -0 1 Ju l-0 1

0

122 Jun-00


Oct-00

Jun-01

Jul-01


Propinsi Bali

9,000

800,000

350

8,000

700,000

300

7,000

Giro

6,000

600,000

Tab

1

250 0.8

500,000

Dep

5,000

1.2

200

Giro

400,000 4,000 3,000

0.6

Tab 150

Dep

300,000

0.4

200,000

2,000

100,000

1,000 0

0

100 0.2

50 0

0 Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99


800,000

1,000

700,000

950 Giro 900

Tab

600,000

Apr-99

Feb-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah

Dep

850

500,000

300 Giro vls 250

200

800 400,000 750

150

300,000 700

100

200,000

650

100,000

600

0

550 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99


50

0 Jun-00

Jul-00

Aug-00

Sep-00

Oct-00

Nov-00


Dec-00


87

Propinsi Nusa Tenggara Barat

215

3,500

12,000

3,000

Giro

10,000

Tab

195

Giro Tab

2,500

Dep

8,000

200,000

Dep

150,000

175

2,000 6,000

155 100,000

1,500 4,000

135

1,000 50,000

2,000

115

500

0

0

0

95 May-01

Jul-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

Mar-00

May-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah


Propinsi Nusa Tenggara Timur 180,000

35,000

160,000

30,000

Giro 140,000

Tab

120,000

80

550

70

500

60

450

25,000

Dep

50

400 Giro

20,000

100,000

40

80,000

350

Tab

15,000

Dep

30

300

60,000 10,000 40,000 5,000

20,000 0

20

250

10

200

0

150

0

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah


50,000

300,000

45,000 Giro

250,000

40,000

Tab

35,000

Dep

200,000

30,000 25,000

150,000

20,000 100,000

15,000 10,000

50,000

5,000 0

0 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99


88


Propinsi Maluku

80,000

16,000

70,000

14,000

1

12,000

Tab

50,000

1.2 Giro Tab Dep

25

Giro

60,000

30

10,000

Dep

40,000

8,000

30,000

6,000

20,000

4,000

10,000

2,000

0

20

0.8

15

0.6

10

0.4

5

0.2

0

0

0

Aug-00

Jul-00

Jun-00

May-00

Apr-00

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah


250,000

32 30

Giro

200,000

Tab 28

Dep

150,000

26 24

100,000

22

50,000 20

0

18 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99


Propinsi DKI Jakarta

600,000 500,000

700,000

3,000

600,000

2,500

8,000

500,000

400,000

7,000

Giro Tab Dep

6,000

2,000

Giro

Tab

5,000

400,000

Dep

300,000

1,500

4,000

300,000 200,000

200,000

100,000

100,000

0

0

2,000 500

1,000

0

0


Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Bank Pemerintah

3,000

1,000


1,600,000

89

800,000 9,000 Giro Tab Dep

1,400,000

700,000

Bank Asing & Campuran Giro

8,000

1,200,000

600,000

7,000

1,000,000

500,000

6,000

800,000

400,000

600,000

300,000

400,000

200,000

200,000

100,000

Bank Asing & Campuran Tab

5,000 4,000 3,000

1,000


Ju n01

Ap r-0 1

0

01 bFe

0

-0

-0 ct

ec D

O

M ay -0 0

Ja n00

M ar -0 0

Ja n99

Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

N ov -9 9

0

0

M ar -9 9

0

2,000


1,800

35,000

1,600

30,000

1,400

Giro vls

1,200

Tab vls

25,000

Dep vls

1,000

20,000

800

15,000

600

10,000

400 5,000

200 0

0

Jun-01

Apr-01

Feb-01

Dec-00

Oct-00

Apr-00

Jun-00

Feb-00

Dec-99

Aug-99

Oct-99

Mar-99

Jun-99

Jan-99


Propinsi Irian Jaya

1.2

70

30000

800 Giro

25000

600

50

Giro

1

Tab

Tab 20000

700

60

Dep

500

15000

Dep

0.8

40 0.6

400 30

300

10000

200 5000

100

0

0

0.2

10 0

0


Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99

Jul-01

Mar-01

May-01

Jan-01

Sep-00

Nov-00

May-00

Jul-00

Jan-00

Mar-00

Nov-99

Jul-99

Sep-99

May-99

Jan-99

Mar-99

Bank Pemerintah

0.4 20

90


800000 700000 Giro 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0 Jul-01

May-01

Mar-01

Jan-01

Nov-00

Sep-00

Jul-00

May-00

Mar-00

Jan-00

Nov-99

Sep-99

Jul-99

May-99

Mar-99

Jan-99


Dari hasil pengamatan pada data tersebut didapat beberapa kesimpulan : •

Seluruh pemerintah daerah di setiap propinsi di Indonesia masih menempatkan dropping dana otonomi daerah di rekening bank di propinsi masing-masing (terutama bank pemerintah dan bank pembangunan daerah). Indikasi ini terlihat dari cenderung naiknya rekening pemerintah daerah pada bank-bank tersebut sesudah penerapan otonomi daerah.

• Dana-dana tersebut pada umumnya ditempatkan dalam bentuk simpanan giro pada bank pembangunan daerah maupun bank pemerintah. Sedangkan bank asing & campuran serta bank umum swasta nasional hanya digunakan oleh beberapa propinsi untuk menempatkan kelebihan dana mereka. •

Beberapa propinsi tertentu yaitu Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur, Propinsi DI Yogyakarta, Propinsi Nanggoroe Aceh Darussalam, Propinsi Riau, Propinsi Kalimantan Timur, Propinsi Kalimantan Barat dan Propinsi Kalimantan Selatan menempatkan dananya dalam bentuk simpanan valas dengan kecenderungan yang meningkat pasca penerapan otonomi daerah. Propinsi-propinsi tersebut terutama menempatkan dana mereka pada bank pemerintah kecuali Propinsi Jawa Timur yang menempatkan simpanan valasnya di bank umum swasta nasional selain di bank pemerintah serta Propinsi Jawa Barat yang menempatkan simpanan valasnya di bank pembangunan daerah selain di bank pemerintah. Hal yang patut dicermati adalah, dikhawatirkan pemerintah daerah-pemerintah daerah tersebut melakukan konversi dana otonomi daerah yang diterima dalam bentuk rupiah menjadi bentuk valas sehingga hal ini berpotensi menekan nilai tukar rupiah.


91

•

Propinsi-propinsi yang tidak mempunyai simpanan valas adalah : Propinsi Irian Jaya, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Jambi, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Kalimantan Tengah dan Propinsi Sulawesi Tenggara.

•

Terdapat beberapa fenomena pada simpanan pemerintah daerah seperti : pertama, terjadi shifting penempatan dana simpanan giro pemerintah daerah khususnya setelah pelaksanaan otonomi daerah yaitu dari sebelumnya di bank pemerintah menjadi bank pembangunan daerah. Hal ini berlaku untuk Propinsi Jawa Barat, Propinsi DI Yogyakarta, Propinsi Bengkulu, Propinsi Sumatera Utara, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Kalimantan Tengah, Propinsi Sulawesi Tenggara, Propinsi Kalimantan Selatan, Propinsi Bali dan Propinsi Irian Jaya.

•

Kedua, empat propinsi yang pada tahun ini mendapatkan dana alokasi PKPD dan non PKPD terbesar yaitu Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Tengah dan Propinsi Jawa Timur sejauh ini masih menempatkan dana-dana tersebut pada rekening mereka di bank setempat. Propinsi Jawa Barat menempatkan dananya di BPD selain pada bank pemerintah walaupun ada sebagian kecil dananya berupa simpanan valas di BPD. Propinsi Jawa Tengah menempatkan dananya pada bank pemerintah dan BPD serta simpanan valas pada bank pemerintah. Propinsi Jawa Timur menempatkan dananya pada terutama pada BPD diikuti bank pemerintah dan sebagian kecil ditempatkan dalam bentuk deposito dan simpanan valas pada bank umum swasta nasional. Propinsi DKI Jakarta menempatkan dananya pada BPD dan bank pemerintah serta sebagian kecil di BUSN serta simpanan valas pada bank pemerintah.

•

Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Riau yang merupakan propinsi penerima dana terbesar di luar jawa juga menempatkan dananya pada sistem perbankan yang nampak pada peningkatan jumlah simpanan pada bank-bank di daerah setempat. Propinsi Kalimantan Timur menempatkan dananya terutama pada BUSN dan BPD serta deposito valas pada bank pemerintah. Demikian pula Propinsi Riau menempatkan sebagian besar dananya pada bank pemerintah baik dalam simpanan rupiah maupun valas serta bank pembangunan daerah dalam bentuk simpanan giro.

•

Dengan mencermati hal ini, nampak bahwa alokasi dropping dana otonomi daerah pada propinsi-propinsi kaya diperkirakan belum akan memberikan dampak moneter yang signifikan pada tahun ini. Namun perilaku propinsi-propinsi kaya tersebut yang cenderung mulai melirik penempatan dana pada simpanan valas patut diwaspadai di tahun depan.

92


Kepemilikan SBI oleh Bank Pembangunan Daerah. Dengan belum pulihnya kondisi perekonomian nasional hingga saat ini, menyebabkan industri perbankan belum dapat sepenuhnya menyalurkan kelebihan dana (termasuk dropping dana PKPD dan non PKPD) yang mereka miliki kepada sektor riil yang pada akhirnya akan dapat menggerakkan roda perekonomian nasional. Selain daripada itu, perbankan nasional pun belum memiliki alternatif penempatan dana yang lebih tepat dan aman selain penempatan pada instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI). Sehingga dengan asumsi tersebut seharusnya BPD-BPD yang pasca pelaksanaan otonomi daerah banyak mendapatkan tambahan dana melalui rekening pemerintah daerah, akan menempatkan dana tersebut pada SBI sehingga akan tercermin pada meningkatnya kepemilikan SBI oleh BPD-BPD di seluruh Indonesia. Berikut ini gambaran kepemilikan SBI oleh BPD-BPD di setiap propinsi di Indonesia untuk membuktikan asumsi di atas :

140000

800000 BPD A CEH

120000

700000

Poly . (BPD A CEH)

BPD BALI 600000

100000

Poly. (BPD BALI)

500000 80000 400000 60000 300000 40000

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

M ay -0 1 Ju l-0 1 Se p01

n01 M ar -0 1

Ja

N ov -0 0

Ju

Ja n00 M ar -0 0 M ay -0 0

Ju l-0 1 Se p01

M ay -0 1

n01 M ar -0 1

Ja

N ov -0 0

Ju l-0 0 Se p00

Ja

M ay -0 0

0

n00 M ar -0 0

100000

0

l-0 0 Se p00

200000

20000

Propinsi Bali

300000

2500000

250000 2000000

BPD DKI

BPD IRIAN JAYA Poly. (BPD IRIAN JAYA)

200000

Poly. (BPD DKI) 1500000

150000 1000000


Ja n00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l-0 0 Se p00 N ov -0 0

01 p-

Ju l-0 1

Se

M ay -0 1

M ar -0 1

Ja n01

N ov -0 0

Ju l-0 0 Se p00

0 M ay -0 0

0 M ar -0 0

50000

Ja n00

500000

Ja n01 M ar -0 1 M ay -0 1 Ju l-0 1 Se p01

100000

Propinsi Irian Jaya


600000

93

1400000 BPD JA BA R

500000

Poly. (BPD JA BA R)

1200000 BPD JATIM

1000000

400000

Poly. (BPD JATIM) 800000

300000 600000 200000

Propinsi Jawa Barat

01 p-

Ju l-0 1

Se

Ja n01 M ar -0 1 M ay -0 1

N ov -0 0

Ju l-0 0 Se p00

Ja n00

01 p-

Ju l-0 1

Se

M ay -0 1

M ar -0 1

Ja n01

N ov -0 0

Ju l-0 0 Se p00

M ay -0 0

Ja n00

0 M ar -0 0

200000

0

M ar -0 0 M ay -0 0

400000 100000

Propinsi Jawa Timur

160000

250000

140000

BPD KALBAR Poly. (BPD KALBAR)

200000

BPD KALSEL

120000

Poly. (BPD KALSEL) 100000

150000

80000 100000

60000 40000

50000

20000 0

Ja n00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l-0 0 Se p00 N ov -0 0 Ja n01 M ar -0 1 M ay -0 1 Ju l-0 1 Se p01

Se p01

1 Ju

l-0

M ay -0 1

M ar -0 1

01 nJa

N ov -0 0

Se p00

0 l-0 Ju

M ay -0 0

00 nJa

M ar -0 0

0



500000

120000

450000

100000

400000

BPD SULUT 80000

Poly. (BPD SULUT)

350000

BPD SUMBAR

300000

Poly. (BPD SUMBAR)

250000

60000

200000

40000

150000 100000

20000

50000


Ju l-0 1 Se p01

M ay -0 1

Ja n01 M ar -0 1

N ov -0 0

Ju l-0 0 Se p00

M ay -0 0

M ar -0 0

00 nJa

l-0 1 Se p01

Ju

M ay -0 1

M ar -0 1

Ja n01

N ov -0 0

l-0 0 Se p00

Ju

M ay -0 0

0

M ar -0 0

Ja n00

0


94


600000

250000

500000

200000 BPD SUMUT

400000

Poly . (BPD SUMUT)

BPD DIY

150000

Poly. (BPD DIY)

300000

100000 200000

50000 100000

0 Ja n00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l-0 0 Se p00 N ov -0 0 Ja n01 M ar -0 1 M ay -0 1 Ju l-0 1 Se p01

01

1

p-

l-0

Se

Ju

-0 1 M ay -0 1

01 n-

ar M

Ja

N ov -0 0

0

00

l-0

p-

Ju

Se

0 -0

M ay -0 0

ar M

Ja

n-

00

0

Propinsi Sumatera Utara

Propinsi DI Yogyakarta

1200000

140000 120000

BPD JATENG

1000000

Poly. (BPD JATENG)

100000

800000

BPD KALTENG Poly. (BPD KALTENG)

80000

600000 60000

400000 40000

200000

20000


01 p-

Ju l-0 1

Se

M ar -0 1 M ay -0 1

Ja n01

N ov -0 0

Ju l-0 0 Se p00

M ay -0 0

M ar -0 0

Ja n00

Se p01

1 l-0 Ju

M ay -0 1

M ar -0 1

01 nJa

N ov -0 0

Se p00

0 l-0 Ju

M ay -0 0

0

M ar -0 0

Ja

n-

00

0

Propinsi Kalimantan Tengah

600000

45000 40000

500000

35000

BPD KA LTIM 400000

BPD LAMPUNG

30000

Poly. (BPD KA LTIM)

Poly. (BPD LAMPUNG) 25000

300000 20000 200000

15000 10000

100000 5000


Propinsi Lampung

01 p-

Ju l-0 1

Se

M ay -0 1

M ar -0 1

Ja n01

p00 N ov -0 0

Ju l-0 0

Se

M ay -0 0

M ar -0 0

Ja n00

01 pSe

Ju l-0 1

M ay -0 1

M ar -0 1

Ja n01

00

N ov -0 0

pSe

Ju l-0 0

M ay -0 0

0 M ar -0 0

Ja n00

0


1400000

350000

1200000

300000 250000

1000000 BPD RIAU

800000

Poly. (BPD SULSEL)

Propinsi Riau

01

1 l-0

p-

Ju

Se

ar -0 1 M ay -0 1

M

0

01

-0

n-

ov N

Ja

0

00 p-

l-0 Ju

Se

-0 ar M

Ja

n-

00

01

1

p-

l-0 Ju

Se

1 -0

M ay -0 1

01

ar

n-

M

Ja

00 p-

l-0

Se

Ju

0 -0 ar M

N ov -0 0

0

0

50000

0

M ay -0 0

100000

200000

00

150000

0 M ay -0 0

Poly. (BPD RIA U)

400000

n-

BPD SULSEL

200000

600000

Ja

95

Propinsi Sulawesi Selatan 45000

60000

40000 50000

35000 B PD S UL TENG 40000

BPD SULTRA

30000

Po ly . ( B PD S UL TENG )

Poly. (BPD SULTRA)

25000 30000

20000 15000

20000

10000 10000

5000 0


01 pSe

Ju l-0 1

M ay -0 1

M ar -0 1

Ja n01

00

N ov -0 0

p-

Ju l-0 0

Se

M ay -0 0

M ar -0 0

Ja n00

Se p01

Ju l-0 1

M ay -0 1

M ar -0 1

Ja n01

N ov -0 0

Se p00

Ju l-0 0

M ay -0 0

M ar -0 0

Ja n00

0


14000

600000

12000

500000

10000

400000

BPD SUMUT

BPD SUMSEL

Poly. (BPD SUMUT)

Poly. (BPD SUMSEL)

8000

300000 6000

200000 4000

100000 2000

01 pSe

Ju l-0 1

M ay -0 1

M ar -0 1

Ja n01

N ov -0 0

00 pSe

M ay -0 0

M ar -0 0

Ja n00

Ju l-0 0

Propinsi Sumatera Selatan

Ja n00 M ar -0 0 M ay -0 0 Ju l-0 0 Se p00 N ov -0 0 Ja n01 M ar -0 1 M ay -0 1 Ju l-0 1 Se p01

0

0


96


Berdasarkan gambaran kepemilikan SBI oleh setiap BPD di atas, nampak bahwa komposisi kepemilikan SBI oleh Bank Pembangunan Daerah terlihat mengalami peningkatan kecuali Propinsi Lampung, Propinsi Sumatera Selatan, Propinsi Kalimantan Selatan dan Propinsi Jawa Barat. Peningkatan kepemilikan SBI oleh BPD di atas telah terjadi khususnya semenjak penerapan otonomi daerah. Hal ini dapat terjadi berdasarkan beberapa asumsi kondisi yang melatar belakanginya seperti : o

Bank Pembangunan Daerah (BPD) yang semenjak pelaksanaan otonomi daerah menerima limpahan dana yang cukup besar atas nama pemerintah daerah belum dapat menyalurkan kelebihan dana tersebut untuk mendanai kegiatan usaha (sektor riil) di daerahnya sehingga seperti langkah yang selalu diambil bank-bank semasa krisis, BPDBPD tersebut menempatkan kelebihan dananya tersebut pada instrumen yang bersifat zero risk yaitu SBI.

o

Berdasarkan asumsi bahwa pemerintah daerah, baru dapat menggunakan dana tersebut dengan optimal tahun depan, maka langkah yang paling tepat yang dilakukan oleh BPD-BPD tersebut untuk menempatkan kelebihan dana adalah pada SBI tenor 1 atau 3 bulan.

o

Jatuh tempo SBI yang relatif pendek (1 s/d 3 bulan) membuat BPD dapat dengan lebih fleksibel mengelola portfolio dananya terutama jika sewaktu-waktu pemerintah daerah ingin memanfaatkan dana tersebut.

Sedangkan alasan BPD-BPD di empat propinsi yang tidak meningkatkan kepemilikan SBI-nya (BPD Lampung, BPD Kalimantan Selatan, BPD Sumatera Selatan dan BPD Jawa Barat) diperkirakan karena pengalokasian dana otonomi daerah oleh pemerintah daerah setempat dilakukan secara merata dan tidak semata-mata pada BPD. Pemerintah daerah Propinsi Lampung mengalokasikan dana otonomi daerahnya pada bank pemerintah. Pemerintah daerah Propinsi Kalimantan Selatan mengalokasikan dananya pada bank pemerintah (simpanan valas) dan bank umum swasta nasional. Pemerintah daerah Propinsi Jawa Barat mengalokasikan dananya pada simpanan rupiah (deposito) dan simpanan valas di bank pemerintah. Pemerintah daerah Propinsi Sumatera Selatan mengalokasikan dananya pada bank pemerintah (giro dan deposito).

Perkembangan lelang SBI Indikasi bahwa hampir semua BPD di Indonesia mengalami peningkatan jumlah kepemilikan SBI di atas dapat pula di-cross check dengan pelaksanaan lelang SBI mingguan. Pendekatan ini dilandasi oleh pemikiran bahwa dana-dana PKPD dan non PKPD yang


97

ditempatkan kembali ke sistem perbankan oleh pemerintah daerah setempat, secara otomatis akan meningkatkan likuiditas perbankan (baca : BPD). Sehingga, dengan asumsi perbankan nasional belum mempunyai outlet penempatan dana yang aman dan menghasilkan selain di SBI maka dana PKPD tersebut akan meningkatkan bidding lelang SBI baik 1 maupun 3 bulan melebihi jumlah SBI jatuh waktu. Berikut ini gambaran statistik lelang SBI selama 3 tahun yaitu sebelum penerapan otonomi daerah (tahun 1999 dan 2000) dan pasca penerapan otonomi daerah (tahun 2001).

30,000

40,000

25,000

30,000 Bidding

35,000

Bidding

25,000

Jatuh Waktu Poly. (Bidding)

Jatuh Waktu

20,000

Poly. (Bidding)

25,000

30,000 20,000

20,000

25,000 15,000

20,000

15,000

15,000

15,000

10,000

10,000 10,000

10,000 5,000

5,000 5,000

5,000

1-Dec

15-Dec

3-Nov

17-Nov

6-Oct

20-Oct

8-Sep

22-Sep

25-Aug 50,000

50,000

45,000

40,000

45,000

Bidding

40,000

Jatuh Waktu 35,000

Poly. (Bidding)

35,000

30,000

30,000

25,000

25,000

20,000

20,000

15,000

15,000

10,000

10,000

5,000

5,000

-

4Ju l 18 -J u 1- l Au 15 g -A u 29 g -A ug 12 -S e 26 p -S ep 10 -O c 24 t -O ct 7N ov 21 -N ov

-

3Ja n 17 -J an 31 -J a 14 n -F e 28 b -F e 14 b -M a 28 r -M a 11 r -A pr 25 -A pr 9M a 23 y -M ay 6Ju n 20 -J un

28-Jul

11-Aug

14-Jul

tahun 2000

30-Jun

tahun 1999

2-Jun

Bidding dan Jatuh Tempo SBI 1 bulan

16-Jun

Bidding dan Jatuh Tempo SBI 1 bulan

19 mei

5J 19 an -J 2- an F 16 eb -F e 1- b M 15 ar -M 29 ar -M 12 ar -A 26 pr 10 Ap -M r 24 ay -M a 7- y J 21 un -J u 5- n J 19 ul -J 2- ul A 16 ug -A 30 ug -A 13 ug -S 27 ep -S 11 ep -O 24 ct -O 8- ct N 22 ov -N 6- ov D 20 ec -D ec

-

29-Dec

0 5-May

0

Bidding dan Jatuh Tempo SBI 1 bulan tahun 2001

98


Berdasarkan gambaran tiga tahun pelaksanaan operasi pengendalian moneter di atas nampak bahwa : •

Sebelum pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya terjadi undersubscribe yaitu jumlah jatuh tempo SBI melebihi jumlah bidding SBI dan bidding SBI cenderung bergerak dengan trend menurun seperti yang terlihat pada garis poli bidding selama lelang mingguan di tahun 1999 dan 2000.

•

Namun pasca pelaksanaan otonomi daerah, terlihat kecenderungan bidding SBI yang melebihi jumlah SBI jatuh tempo. Hal ini sedikit nampak pada kecenderungan (garis poli) bidding SBI yang cenderung sedikit meningkat dan terkadang melebihi jumlah SBI jatuh waktu. Walaupun disadari bahwa selisih ini memang belum begitu nyata terlihat (masih belum dominan terjadi pada setiap lelang) namun fenomena ini bisa menjadi salah satu sinyal awal bahwa perbankan memiliki kelebihan likuiditas pada pasca penerapan otonomi daerah dibandingkan sebelum penerapan otonomi daerah.

•

Adapun masih kecilnya selisih antara bidding dan jatuh tempo pada tahun 2001 di atas, kemungkinan disebabkan karena : o

Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai bank yang mayoritas menyimpan rekening pemerintah, menempati porsi yang tidak begitu besar (khususnya dari sisi aset) pada peta perbankan nasional sehingga pergerakan BPD-BPD pada lelang SBI tersebut tertutupi oleh bank-bank lain.

o

Untuk dana pemerintah daerah yang ditempatkan pada BPD dalam bentuk giro atau simpanan yang likuid, membuat sedikit berisiko bagi BPD untuk me-lock dana tersebut pada instrumen dengan tenor 1-3 bulan. Kecuali pada BPD-BPD tertentu yang mungkin sudah mengetahui rencana pengeluaran pemerintah daerah masingmasing sehingga memudahkan BPD-BPD tersebut untuk menempatkan dana pada lelang SBI.

o

Keterbatasan acces BPD-BPD di seluruh Indonesia untuk “bermain” pada SBI, kecuali jika mereka menggunakan jasa perantara (bank atau institusi lain) untuk membantu penempatan dana mereka pada lelang SBI yang di-pool di Jakarta dan hal ini terjadi pada BPD di luar pulau Jawa.

Kepemilikan Intervensi Rupiah oleh Bank Pembangunan Daerah. Untuk mendukung asumsi di atas bahwa mayoritas dana PKPD dan non PKPD ditempatkan pada simpanan giro sehingga membatasi ruang gerak BPD-BPD untuk menempatkan dana tersebut pada lelang SBI 1 & 3 bulan, dilakukan pengujian dengan


99

melihat perkembangan kepemilikan instrumen intervensi rupiah oleh BPD-BPD di seluruh Indonesia. Secara logika, dengan adanya kendala periode penempatan dana pada simpanan giro, tentunya BPD-BPAD tertentu hanya akan “berani” bermain pada instrumen intervensi rupiah dibandingkan SBI 1 & 3 bulan. Berikut ini perkembangan kepemilikan intervensi rupiah oleh BPD-BPD : 140000

60000

120000

50000

BPD BALI

100000

40000

Poly. (BPD BALI)

80000

BPD DIY Poly. (BPD DIY)

30000

60000 40000

20000

20000

10000

0

0 -10000

Ja n9 M 9 ar M 99 ay -9 9 Ju l-9 Se 9 p9 N 9 ov -9 Ja 9 n0 M 0 ar M 00 ay -0 Ju 0 l-0 Se 0 p0 N 0 ov -0 Ja 0 n0 M 1 ar M 01 ay -0 1 Ju l-0 Se 1 p0 N 1 ov -0 1

Ja nM 99 ar M 99 ay -9 Ju 9 lSe 99 pN 99 ov Ja 99 nM 00 ar M 00 ay -0 Ju 0 lSe 00 pN 00 ov Ja 00 nM 01 ar M 01 ay -0 Ju 1 l-0 Se 1 pN 01 ov -0 1

-20000

Propinsi Bali 800000

Propinsi DI Yogyakarta 140000

700000

BPD JABAR

120000 600000

Poly. (BPD JABAR)

BPD DKI Poly. (BPD DKI)

500000

100000 80000

400000 60000

300000

nJa

M

n-

ar

Ja

M

99

0

-9 M 9 ay -9 9 Ju l-9 Se 9 p9 N 9 ov -9 Ja 9 n0 M 0 ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 Se 0 p0 N 0 ov -0 Ja 0 n0 M 1 ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 Se 1 p0 N 1 ov -0 1

20000

0

99

100000

ar -9 M 9 ay -9 9 Ju l-9 Se 9 p9 N 9 ov -9 Ja 9 n0 M 0 ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 Se 0 p0 N 0 ov -0 Ja 0 n0 M 1 ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 Se 1 p0 N 1 ov -0 1

40000

200000


Propinsi Jawa Barat 600000

350000 300000

BPD JATENG Poly. (BPD JATENG)

250000

500000 400000

200000

300000

150000

200000

100000

100000

-100000


Poly. (BPD JATIM)

Ja

n-

99

M ar M 99 ay -9 9 Ju lSe 9 9 p9 N 9 ov -9 Ja 9 n0 M 0 ar -0 M 0 ay -0 Ju 0 l-0 Se 0 pN 00 ov -0 Ja 0 n0 M 1 ar M 01 ay -0 1 Ju l-0 Se 1 pN 01 ov -0 1

0

0 Ja n9 M 9 ar M 99 ay -9 9 Ju l-9 Se 9 p9 N 9 ov -9 Ja 9 n0 M 0 ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 Se 0 p0 N 0 ov -0 Ja 0 n0 M 1 ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 Se 1 p0 N 1 ov -0 1

50000

BPD JATIM

Propinsi Jawa Timur

0

90000

70000 BPD KALTIM

60000 Poly. (BPD KALTIM)

50000

30000

10000

-10000

180000

160000

140000 Poly. (BPD SULTENG)

Propinsi Sulawesi Tengah 99

2000

1000


200000


BPD SULTENG

70000

120000 60000

100000 50000

80000 40000

60000 30000

40000 20000

20000

0 10000

0

-20000 -10000

-9 M 9 ay -9 9 Ju l-9 Se 9 p9 N 9 ov -9 Ja 9 n0 M 0 ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 Se 0 p0 N 0 ov -0 Ja 0 n0 M 1 ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 Se 1 p0 N 1 ov -0 1

3000

n-

4000

ar

BPD KALSEL

M

5000

Ja

Ja nM 99 ar M 99 ay -9 Ju 9 l-9 Se 9 pN 99 ov -9 Ja 9 nM 00 ar M 00 ay -0 Ju 0 lSe 00 pN 00 ov -0 Ja 0 nM 01 ar M 01 ay -0 Ju 1 lSe 01 pN 01 ov -0 1

6000

Ja nM 99 ar M 99 ay -9 Ju 9 lS e 99 p N -99 ov J a 99 nM 00 ar M 00 ay -0 Ju 0 lS e 00 p N -00 ov J a 00 nM 01 ar M 01 ay -0 Ju 1 lSe 01 p N -01 ov -0 1

Ja nM 99 ar M 99 ay -9 Ju 9 l-9 Se 9 pN 99 ov Ja 99 nM 00 ar M 00 ay -0 Ju 0 lSe 00 pN 00 ov Ja 00 nM 01 ar M 01 ay -0 Ju 1 lSe 01 pN 01 ov -0 1

7000

Ja n9 M 9 ar -9 M 9 ay -9 9 Ju l-9 Se 9 p9 N 9 ov -9 Ja 9 n0 M 0 ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 Se 0 p0 N 0 ov -0 Ja 0 n0 M 1 ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 Se 1 p0 N 1 ov -0 1

Ja n9 M 9 ar -9 M 9 ay -9 9 Ju l-9 Se 9 p9 N 9 ov -9 Ja 9 n0 M 0 ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 Se 0 p0 N 0 ov -0 Ja 0 n0 M 1 ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 Se 1 p0 N 1 ov -0 1

100 Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 2002

18000

16000

14000

12000

10000

BPD KALTENG

8000

Poly. (BPD KALTENG)

6000

4000

2000

-2000

0

-4000


250000

80000

BPD SULSEL

150000 Poly. (BPD SULSEL)

40000

20000

100000

0

50000

0


90000

80000 BPD SULUT

Poly. (BPD SULUT)



300000

70000 60000 50000

101

BPD SULTRA

250000

Poly. (BPD SULTRA) 200000

BPD SUMBAR Poly. (BPD SUMBAR)

40000 150000

30000 20000

100000

10000 50000

0 -10000

Ja nM 99 ar M 99 ay -9 Ju 9 lSe 99 pN 99 ov Ja 99 nM 00 ar M 00 ay -0 Ju 0 lSe 00 pN 00 ov Ja 00 nM 01 ar M 01 ay -0 Ju 1 lSe 01 pN 01 ov -0 1

Ja nM 99 ar M 99 ay -9 Ju 9 l-9 Se 9 pN 99 ov -9 Ja 9 nM 00 ar M 00 ay -0 Ju 0 lSe 00 pN 00 ov Ja 00 nM 01 ar M 01 ay -0 Ju 1 l-0 Se 1 pN 01 ov -0 1

0

Propinsi Sulawesi Tenggara


9000 8000 7000 6000 5000

BPD SUMUT

4000 3000 2000 1000

9 -9 9 l-9 Se 9 p9 N 9 ov -9 Ja 9 n0 M 0 ar -0 M 0 ay -0 0 Ju l-0 Se 0 pN 00 ov -0 Ja 0 n0 M 1 ar -0 M 1 ay -0 1 Ju l-0 Se 1 pN 01 ov -0 1 ay

M

Ju

-9

nJa

M

ar

99

0


Dari perkembangan di atas, nampak bahwa hanya 15 BPD yang menempatkan dananya pada instrumen intervensi rupiah dan dari ke-15 BPD tersebut dapat dikelompokkan menjadi : •

BPD yang aktif melakukan transaksi pada intervensi rupiah, BPD yang kurang aktif dan BPD yang “dadakan”. BPD yang aktif bertransaksi khususnya BPD-BPD yang terdapat pada propinsi kaya dan berlokasi di pulau Jawa (hal ini mendukung pula asumsi acess mengikuti lelang di atas) yaitu BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Timur, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Barat kecuali dua BPD yang berlokasi di luar Pulau Jawa namun masih berada pada propinsi kaya hasil alam yaitu BPD Sulawesi Selatan dan BPD Sulawesi Tenggara.

•

BPD yang kurang aktif bertransksi yaitu : BPD DI Yogyakarta, BPD Bali, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sulawesi Tengah, BPD Sumatera Barat.

102


•

Dan, BPD yang dadakan bertransaksi yaitu : BPD Sumatera Utara, BPD Sulawesi Utara, BPD Kalimantan Selatan dan BPD Kalimantan Timur.

•

Beberapa BPD nampak mulai aktif melakukan penempatan dana pada intervensi rupiah pasca penerapan otonomi daerah yaitu : BPD Bali, BPD Kalimantan Tengah, BPD Sulawesi Tengah, BPD DKI Jakarta, BPD Jawa Tengah, BPD Jawa Timur, BPD Sulawesi Selatan, BPD Sulawesi Tenggara, BPD Kalimantan Timur.

Lalu lintas transaksi (flow of fund) di setiap KBI. Selain dengan mengetahui kemana pemerintah daerah di setiap propinsi menempatkan dana dropping otonomi daerah, dapat pula dilacak kemungkinan penggunaan dana oleh setiap pemerintah daerah tersebut karena sebagian daerah disinyalir telah menggunakan dana walaupun baru sebatas pembayaran gaji pegawai. Hal ini dapat diteliti dengan melihat apakah ada peningkatan lalu lintas uang kartal yang dapat merupakan salah satu cerminan dari pencairan dana otonomi daerah oleh pemerintah daerah tersebut. Untuk mengetahui lalu lintas uang kartal (flow of fund) di atas, dilakukan penelitian pada lalu lintas uang kartal pada setiap KBI dengan asumsi propinsi-propinsi yang baru terbentuk digabung (dimasukkan) dengan propinsi-propinsi yang sudah ada karena belum adanya KBI baru yang dibentuk khusus untuk propinsi-propinsi baru. Selain daripada itu, laporan perkembangan uang kartal di suatu propinsi dikoordinir oleh KBI-KBI yang besar yang mewakili propinsi-propinsi besar. Propinsi-propinsi yang dianalisa dalam paper ini beserta KBI yang menjadi koordinatornya, secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut : •

Propinsi Irian Jaya dicakup oleh KBI Irian Jaya

•

Propinsi Sumatera Utara dicakup oleh KBI Medan, KBI Sibolga, KBI Padang Sidempuan dan KBI Pematang Siantar.

•

Propinsi Jawa Barat dicakup oleh KBI Bandung, KBI Cirebon dan KBI Tasikmalaya.

•

Propinsi Riau dicakup oleh KBI Pakan Baru dan KBI Batam

•

Propinsi DI Nanggroe Aceh Darussalam dicakup oleh KBI Nanggroe Aceh Darussalam dan KBI Leuksemawe

•

Propinsi Jambi dicakup oleh KBI Jambi.

•

Propinsi Sumatera Barat dicakup oleh KBI Padang

•

Propinsi Sumatera Selatan dicakup oleh KBI Palembang


103

•

Propinsi Bengkulu dicakup oleh KBI Bengkulu

•

Propinsi Lampung dicakup oleh KBI Lampung

•

Propinsi Jawa Tengah dicakup oleh KBI Solo, KBI Purwokerto, KBI Tegal dan KBI Semarang.

•

Propinsi DI Yogyakarta dicakup oleh KBI Yogyakarta

•

Propinsi Jawa Timur dicakup oleh KBI Surabaya, KBI Malang, KBI Kediri dan KBI Jember

•

Propinsi Kalimantan Barat dicakup oleh KBI Pontianak

•

Propinsi Kalimantan Selatan dicakup oleh KBI Banjarmasin.

•

Propinsi Kalimantan Tengah dicakup oleh KBI Palangkaraya.

•

Propinsi Kalimantan Timur dicakup oleh KBI Samarinda dan KBI Balikpapan

•

Propinsi Sulawesi Selatan dicakup oleh KBI Ujung Pandang.

•

Propinsi Sulawesi Utara dicakup oleh KBI Menado

•

Propinsi Sulawesi Tenggara dicakup oleh KBI Kendari.

•

Propinsi Sulawesi Tengah dicakup oleh KBI Palu

•

Propinsi Bali dicakup oleh KBI Denpasar

•

Propinsi Nusa Tenggara Barat dicakup oleh KBI Mataram

•

Propinsi Nusa Tenggara Timur dicakup oleh KBI Kupang.

•

Propinsi Maluku dicakup oleh KBI Ambon.

•

Propinsi DKI Jakarta : Kas Thamrin dan Kas Kota

•

Propinsi Maluku Utara dicakup oleh KBI Ternate

IV.2.3.5.1 Metode Dekomposisi Metode analisa yang digunakan untuk melihat lalu lintas transaksi (flow of fund) di setiap KBI ini adalah dengan analisa statistik yang disebut Metode Dekomposisi. Metode ini dilakukan dengan melakukan perhitungan secara matematika terhadap suatu data time series tanpa menggunakan software khusus. Beberapa alasan yang melatarbelakangi digunakannya metode ini yaitu :

104


•

Metode Dekomposisi adalah salah satu metode dalam statistika yang khusus digunakan untuk melihat pola suatu data time series sekaligus melakukan forecasting jangka pendek berdasarkan pola data time series tersebut.

•

Metode ini menggunakan data murni apa adanya tanpa dilakukan penghalusan data (smoothing data) karena tujuannya adalah untuk memecah suatu series data ke dalam unsur trend, seasonal, cyclical dan error-nya dengan asumsi suatu data pasti tersusun oleh setidaknya keempat unsur tersebut. Sehingga keuntungan metode ini dibandingkan pengolahan secara ekonometri adalah pesan-pesan yang terkandung dalam suatu data dapat ditangkap secara utuh mengingat pendekatan ekonometri kurang dapat menangkap pesan-pesan yang terkandung pada suatu data karena modifikasi yang dilakukan untuk me-run data tersebut.

•

Pendekatan ekonometri dengan model struktural sangat sulit untuk dikembangkan mengingat data variabel ekonomi daerah yang diperlukan seperti suku bunga deposito, PDRB, M1, M2, kredit, dll cukup sulit untuk diperoleh dan apabila diperoleh umumnya dalam time period yang tidak begitu panjang untuk dilakukan running dengan menggunakan structural econometric analysis.

•

Metode dekomposisi relatif dapat dengan akurat mem-forecast suatu data namun hanya dalam time frame (jangka waktu) yang sangat pendek (bulanan dalam 1 tahun). Sedangkan untuk jangka waktu yang agak panjang terkadang diperlukan adanya suatu adjustment khusus terutama untuk mengakomodir perubahan pola seasonal atau pola error yang menyimpang dari pola umumnya. Ramalan ke depan yang dilakukan, dibentuk dengan mengambil trend data, seasonal, error serta cyclical data tersebut dengan asumsi series trend dan seasonal memiliki porsi yang dominan dalam membentuk series tersebut.

Secara sederhana proses dekomposisi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut : (1). Data time series yang merupakan satu kesatuan dibagi-bagi atau dipilah-pilah berdasarkan 4 komponen pembentuknya yaitu trend, seasonal, cyclical dan error. (2). Untuk memperoleh series komponen trend dan cyclical maka data awal di moving average (MA) sesuai dengan pola natural data tersebut. Biasanya moving average yang digunakan adalah MA 3 (data kuartalan), MA 6 (data semesteran) atau MA 12 (data tahunan). Sedangkan pada penelitian ini digunakan MA 3. (3). Untuk memperoleh series komponen seasonal dan error maka data awal dibagi dengan point (2).


105

(4). Untuk mendapatkan series komponen trend maka dibuat persamaan kuadrat antara variabel waktu dan data awal sehingga dengan polinomial 2 (persamaan kuadrat) didapat persamaan kuadrat untuk mencari trend data maupun perkiraan trend data ke depan. (5). Berdasarkan hasil perhitungan point (4) di atas, maka dapat diperoleh series komponen cyclical yaitu dengan membagi point (2) dengan point (4). (6). Untuk memperoleh series komponen seasonal maka point (3) di atas dibuat simulasi dengan menghilangkan nilai tertinggi dan terendah pada setiap bulan sehingga didapat rata-rata pola seasonal setiap bulan yang pada akhirnya dilakukan adjustment dengan membagi pola data tersebut dengan 12. (7). Berdasarkan perhitungan pada point (6) di atas dapat diperoleh series komponen error yaitu dengan membagi point (3) dengan point (6). (8). Terakhir, untuk melakukan forecasting maka diambil series data komponen trend, seasonal (dengan memperpanjang rumus yang ada), cyclical dan error (rata-rata adjusted setiap bulan).

Hasil Perhitungan Uang kartal yang datanya diperoleh dari masing-masing KBI tersebut mencakup aliran uang kartal yang berupa cash inflow dan cash outflow. Secara sederhana cash inflow dapat diartikan masuknya aliran dana yaitu tepatnya berupa aliran uang kartal baru ke sistem perbankan sedangkan cash outflow bermakna keluarnya aliran dana yaitu berapa jumlah keluarnya uang kartal dari sistem perbankan kepada masyarakat. Sehingga untuk melihat apakah dropping dana PKPD dan non PKPD tersebut digunakan (dicairkan) pemerintah sehingga menambah jumlah uang kartal di daerah, dilakukan analisa pada aliran uang kartal yang berupa cash inflow dan cash outflow masing-masing daerah secara terpisah. Idealnya, untuk mengetahui ada atau tidaknya pertambahan uang kartal pada suatu daerah adalah dengan meilhat net cash inflow dan outflow di daerah tersebut. Namun khusus untuk analisa data dengan menggunakan metode dekomposisi, suatu series data yang berlainan tanda (positif dan negatif) serta bersifat instationary (yang terlihat pada fluktuasi yang cukup tajam pada suatu bulan tertentu) sulit untuk di dekomposisi sehingga tidak dapat dilakukan dekomposisi untuk data net cash inflow / outflow. Sehingga dalam penelitian ini data cash inflow dan cash outflow dipisah dengan fokus utama pada data cash outflow namun jika terdapat suatu daerah yang memiliki pola cash

106


outflow yang relatif stabil sedangkan data cash inflow-nya cenderung meningkat maka khusus daerah-daerah tersebut akan dilihat pola pergerakan data cash inflow-nya. Dasar pertimbangan yang diambil dalam menggunakan data cash outflow untuk suatu daerah adalah sebagai berikut : •

Jumlah uang kartal yang keluar dari sistem perbankan pada suatu daerah dapat diasumsikan dengan data cash outflow dari perbankan daerah tersebut.

•

Walaupun disadari ada kemungkinan uang kartal yang beredar di suatu daerah adalah merupakan hasil transfer dana dari daerah lainnya namun khusus untuk pelaksanaan otonomi daerah diasumsikan dana alokasi dari pemerintah pusat ke daerah-daerah akan dicairkan oleh pemerintah daerah setempat untuk membayar gaji pegawai dsb sehingga tercermin dari peningkatan jumlah cash outflow daerah tersebut.

•

Dana yang ada di perbankan, mayoritas berasal dari hasil pelaksanaan otonomi daerah sehingga perubahan pola data cash outflow dipandang cukup mewakili fenomena ada tidaknya peningkatan fresh money di suatu daerah yang terlihat dari naik atau tidaknya uang kertas dan giral yang dikeluarkan bank-bank setempat. Sedangkan dasar pertimbangan bagi beberapa daerah yang diambil data cash inflow-

nya, adalah karena daerah-daerah tersebut menunjukkan perubahan yang siginifikan pada pola cash inflow dibandingkan pola cash outflow yang relatif tetap. Pada paper ini, dilakukan proses dekomposisi dengan panjang series data uang kartal bulanan sejak 1994 hingga Juni 2001 untuk setiap propinsi di Indonesia. Adapun hasil lengkap metode dekomposisi per propinsi di Indonesia yang terdiri dari data aktual dan forecast dapat digambarkan sebagai berikut : Aktual dan forecast data cash outflow 7,000,000

1,000,000 900,000

6,000,000

800,000 700,000

5,000,000

600,000

4,000,000

500,000 3,000,000

400,000

Y (TCSE)

300,000 200,000

F

2,000,000 Y (TCSE)

1,000,000

F

100,000

Sumatera Utara

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

n9 Ju 4 lJ a 94 n9 Ju 5 l-9 Ja 5 n9 Ju 6 l-9 Ja 6 n9 Ju 7 l-9 Ja 7 n9 Ju 8 l-9 Ja 8 n9 Ju 9 l-9 Ja 9 n0 Ju 0 l-0 Ja 0 n0 Ju 1 l-0 1

Ja

Irian Jaya

Jan-94

-

-


7,000,000

107

1,100,000

6,000,000

900,000 Y (TCSE) F

5,000,000

700,000

4,000,000 500,000

3,000,000

Y (TCSE) F

300,000

2,000,000 100,000

1,000,000

Jawa Barat

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jan-94

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

Jul-94

-100,000

-

Riau

1,400,000

1,000,000 900,000

Y (TCSE)

1,200,000

F

Y(TCSE)

800,000

1,000,000

F

700,000 600,000

800,000

500,000 600,000

400,000 300,000

400,000

200,000 200,000

100,000 Jul-00

Jan-01

Jul-00

Jan-01

Jul-01

Jul-99

Jan-00

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Nanggroe Aceh Darussalam

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jan-96

Jul-95

Jul-94

Jan-95

Ja n9 Ju 4 l-9 Ja 4 n9 Ju 5 l-9 Ja 5 n96 Ju l-9 Ja 6 n9 Ju 7 l-9 Ja 7 n98 Ju l-9 Ja 8 n9 Ju 9 l-9 Ja 9 n0 Ju 0 l-0 Ja 0 n0 Ju 1 l-0 1

Jan-94

-

-

Jambi

1,000,000

2,500,000

900,000 800,000

2,000,000 Y (TCSE)

700,000

F

600,000

1,500,000

500,000 400,000

Y (TCSE)

1,000,000

F

300,000 200,000

500,000

100,000 -

Sumatera Selatan

Jul-01

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Sumatera Barat

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

-

108


1,750,000

2,000,000

1,550,000

1,800,000 1,600,000

1,350,000

1,400,000 1,150,000

Y (TCSE)

1,200,000

950,000

F

1,000,000

750,000

800,000 Y (TCSE)

550,000

600,000

F

400,000

350,000

200,000

150,000

Jul-00

Jan-01

Jul-01

Jul-00

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-99

Jan-00

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-99

Bengkulu

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

-50,000

Lampung

7,000,000

1,800,000 1,600,000

6,000,000

1,400,000 5,000,000

1,200,000

4,000,000

Y (TCSE)

1,000,000

F

800,000

3,000,000 2,000,000

Y (TCSE)

600,000

F

400,000

1,000,000

200,000

Jawa Tengah

Jul-98

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jan-94

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jul-94

-

0

DI Yogyakarta

1,200,000

10,000,000 9,000,000 Y (TCSE) 8,000,000

1,000,000

F

7,000,000

800,000

6,000,000

Y (TCSE) 600,000

5,000,000

F

4,000,000 400,000

3,000,000 2,000,000

200,000

1,000,000

Kalimantan Barat

Jul-01

Jan-01

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

Jan-97

Jawa Timur

Jan-94

-

0


1,100,000

109

1,000,000 900,000

900,000

800,000 700,000

700,000

500,000

Y (TCSE)

600,000

F

500,000

Y (TCSE) F

400,000 300,000

300,000 200,000

100,000

100,000

Kalimantan Selatan

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jan-94

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

Jul-94

-

-100,000

Kalimantan Tengah

2,200,000

2,400,000

1,700,000

1,900,000

1,200,000

1,400,000 Y (TCSE) 900,000

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jan-00

Jul-99

Jan-99

Jul-98

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Sulawesi Selatan

1,000,000

500,000

900,000

450,000

800,000

400,000

700,000

350,000

600,000

300,000

Y (TCSE)

500,000

Jan-97

Jul-95

Kalimantan Timur

Jan-96

Jan-94

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

-100,000 Jan-95

-300,000 Jul-94

400,000

Jan-94

200,000

F

Jul-94

F

Jan-95

Y (TCSE)

700,000

250,000

F

400,000

200,000

300,000

150,000

200,000

100,000

100,000

Y (TCSE) F

50,000

Sulawesi Tenggara

Jul-01

Jan-01

Jul-00

Jan-00

Jul-99

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Sulawesi Utara

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

-

Jul-96

Maluku 15,000,000

150,000

100,000

0

DKI Jakarta

Jul-01

F

Jul-00

Y (TCSE)

Jan-01

300,000

Jul-99

450,000

Jan-00

Nusa Tenggara Barat

Jul-98

-100,000

Jan-99

Jul-98

Jul-01

Jan-01

Jul-00

Jan-00

Jul-99

Jan-99

100,000

Jul-97

F

Jan-98

300,000

Jul-97

Sulawesi Tengah

Jan-98

500,000

Jul-96

400,000

Jan-97

700,000

Jan-97

500,000

Jan-96

900,000

Jul-96

600,000

Jul-95

1,100,000 Jul-94

Jul-01

Jan-01

Jul-00

Jan-00

Jul-99

Jan-99

Jul-98

Jan-98

Jul-97

Jan-97

Jul-96

Jan-96

Jul-95

Jan-95

1,000,000

Jan-95

Jan-94

Jul-01

100,000

Jul-94

Jul-00 Jan-01

150,000

Jan-94

Jul-01

Jan-01

Jul-00

Jul-99 Jan-00

F

Jan-96

Jul-99 Jan-00

Jul-98 Jan-99

Y (TCSE)

Jul-95

Jul-98 Jan-99

Jul-97 Jan-98

350,000

Jan-95

Jul-97 Jan-98

Jul-96 Jan-97

400,000

Jul-94

Jul-96 Jan-97

Jul-95 Jan-96

500,000

Jan-94

Jul-01

Jan-01

Jul-00

Jan-00

Jul-99

Jan-99

Jul-98

Jan-98

Jul-97

Jan-97

Jul-95 Jan-96

200,000

Jul-95

200,000

Jan-95

Jul-94

Jan-94

250,000

Jan-96

250,000

Jan-95

Jul-94

Jan-94

300,000

Jan-95

Jul-94

Jan-94


450,000 3,000,000

2,500,000

300,000 2,000,000

1,500,000 Y (TCSE)

F

50,000 500,000

-

Bali

Y (TCSE)

Y (TCSE) F

200,000

100,000

-

Nusa Tenggara Timur

400,000

30,000,000

350,000

25,000,000

20,000,000

Y (TCSE)

10,000,000 F

50,000

5,000,000

-


111

250,000

200,000

150,000

Y (TCSE) F

100,000

50,000

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

-

Maluku Utara

Aktual dan forecast data cash outflow tanpa pengaruh Y2K 450,000

2,000,000

400,000

1,800,000

350,000

1,600,000 1,400,000

300,000 250,000 200,000

Y (TCSE)

1,200,000

F

1,000,000

F

Poly.(Y (TCSE))

Jan-94 Jun-94 Nov-94 Apr-95 Sep-95 Feb-96 Jul-96 Dec-96 May-97 Oct-97 Mar-98 Aug-98 Jan-99 Jun-99 Nov-99 May-00 Oct-00 Mar-01 Aug-01

Aug-01

Oct-00

Mar-01

Nov-99

May-00

Jun-99

Jan-99

Aug-98

Oct-97

Mar-98

May-97

Jul-96

Dec-96

Feb-96

Apr-95

200,000

Sep-95

400,000

50,000 Jun-94

600,000

100,000

Nov-94

Poly.(Y (TCSE))

800,000

150,000

Jan-94

Y (TCSE)

Irian Jaya

Sumatera Utara

3,000,000

1,100,000 900,000

2,500,000

Y (TCSE) F

2,000,000

700,000

Poly.(F)

1,500,000

500,000

1,000,000

300,000

500,000

100,000

Y (TCSE) F Poly.(Y (TCSE))

Riau

Feb-01

Aug-01

Aug-00

Jul-99

Feb-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jan-97

Jul-96

Jan-96

Jul-95

Jan-95

Jul-94

Aug-01

Feb-01

Aug-00

Jul-99

Feb-00

Jul-98

Jan-99

Jan-98

Jul-97

Jul-96

Jan-96

Jul-95

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jan-97

Jawa Barat

Jan-94

-100,000

-

Bengkulu

400,000

300,000

500,000

250,000

400,000

Y (TCSE)

Poly. (Y (TCSE))

-

Lampung

600,000

300,000 Poly. (Y (TCSE))

50,000 200,000

100,000

-

Mar-98

Oct-97

May-97

Dec-96

Jul-96

Feb-96

Aug-01

Jun-99

Aug-01

-

Aug-01

100,000

Oct-00

50,000

Mar-01

200,000 Mar-01

100,000

Mar-01

Poly. (Y (TCSE))

May-00

300,000 Oct-00

F May-00

F

Oct-00

Y (TCSE)

May-00

600,000

Jun-99

350,000

Nov-99

700,000 Nov-99

Sumatera Selatan

Nov-99

Jan-99

Poly.(Y (TCSE))

Aug-98

700,000

Jan-99

Y (TCSE)

Aug-98

Mar-98

Jambi

Jun-99

Jan-99

Sumatera Barat

Aug-98

450,000 F

Mar-98

Y (TCSE)

400,000

Oct-97

100,000 500,000

May-97

150,000

Oct-97


May-97

F

Dec-96

800,000

Dec-96

900,000

300,000

Jul-96

350,000

Feb-96

100,000

Jul-96

200,000

50,000

Feb-96

100,000

Apr-95

300,000

Sep-95

400,000

150,000

Apr-95

500,000

200,000

Sep-95

250,000

Apr-95

800,000

Sep-95

600,000

Jun-94

300,000

Nov-94

700,000

Nov-94

350,000

Nov-94

Jan-94

Poly.(Y (TCSE))

Jun-94

F

Jan-94

Aug-01

Mar-01

Oct-00

May-00

Nov-99

Jun-99

Jan-99

Aug-98

Mar-98

Oct-97

May-97

Dec-96

Jul-96

Feb-96

Y (TCSE)

Jun-94

Aug-01

Mar-01

Oct-00

May-00

Nov-99

Jun-99

Jan-99

Aug-98

Mar-98

Oct-97

May-97

Dec-96

Jul-96

Apr-95 Sep-95

500,000

Jan-94

Aug-01

Mar-01

Oct-00

May-00

Nov-99

Jun-99

Jan-99

Aug-98

Mar-98

Oct-97

May-97

Dec-96

Feb-96

200,000

Jul-96

250,000

Sep-95

Nov-94

Jun-94

Jan-94

400,000

Feb-96

150,000

Apr-95

Nov-94

Jun-94

Jan-94

450,000

Sep-95

200,000

Apr-95

Nov-94

Jun-94

Jan-94


1,000,000 900,000 Y(TCSE)

F

Poly. (Y(TCSE))

-


2,500,000

113

600,000 500,000

2,000,000

400,000

Y (TCSE) 1,500,000

Y (TCSE)

F

F

300,000

Poly. (Y (TCSE))

Poly. (Y (TCSE))

1,000,000

200,000 500,000

100,000

Jun-99

Nov-99

May-00

Oct-00

Mar-01

Aug-01

Nov-99

May-00

Oct-00

Mar-01

Aug-01

May-00

Oct-00

Mar-01

Aug-01

Jan-99

Aug-98

Oct-97

Mar-98

May-97

Jul-96

Jun-99

Jawa Tengah

Dec-96

Feb-96

Apr-95

Sep-95

Jun-94

Jan-94

Aug-01

Oct-00

Mar-01

May-00

Jun-99

Nov-99

Jan-99

Aug-98

Oct-97

Mar-98

May-97

Jul-96

Dec-96

Feb-96

Apr-95

Sep-95

Jun-94

Nov-94

Jan-94

Nov-94

-

0

DI Yogyakarta

4,000,000

500,000 450,000

3,500,000

Y (TCSE)

400,000

F

3,000,000

350,000

Poly. (Y (TCSE)) 2,500,000

300,000

Y (TCSE)

250,000

2,000,000

F

200,000

1,500,000

Poly. (Y (TCSE))

150,000 1,000,000

Jawa Timur

Jan-99

Aug-98

Mar-98

Oct-97

Dec-96

May-97

Jul-96

Feb-96

Apr-95

Sep-95

Nov-94

Jan-94

Aug-01

Feb-01

Aug-00

Feb-00

Jul-99

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jan-97

Jul-96

Jan-96

Jul-95

Jan-95

Jul-94

Jan-94

50,000

0

Jun-94

100,000 500,000

Kalimantan Barat

450,000

400,000

400,000

350,000

350,000

300,000

300,000 250,000

Y (TCSE)

250,000

Y (TCSE) F

F Poly. (Y (TCSE))

200,000

Poly. (F)

200,000

150,000 150,000

Kalimantan Selatan

Kalimantan Tengah

Nov-99

Jun-99

Jan-99

Aug-98

Mar-98

Oct-97

May-97

Dec-96

Jul-96

Feb-96

Apr-95

Sep-95

Nov-94

Jun-94

Aug-01

Mar-01

Oct-00

May-00

Nov-99

Jun-99

Jan-99

Aug-98

Mar-98

Oct-97

May-97

Dec-96

Jul-96

Feb-96

Apr-95

Sep-95

Nov-94

Jun-94

50,000

Jan-94

50,000

Jan-94

100,000

100,000

Sulawesi Tengah

Poly. (Y (TCSE))

400,000

50,000

-

Bali

Aug-01

100,000

Feb-01

Y (TCSE)

Feb-00

200,000

Aug-00

250,000

Jul-99

Sulawesi Utara Poly. (Y (TCSE))

40,000

20,000

-

Jul-96

Jan-99

Aug-98

Mar-98

Oct-97

May-97

Dec-96

Aug-01

Mar-01

Oct-00

Aug-01

Mar-01

Oct-00

May-00

F

May-00

Y (TCSE)

Jun-99

180,000

Nov-99

200,000

Nov-99

Sulawesi Selatan

Jun-99

Jan-99

Aug-98

-

Jul-98

50,000

Jan-99

60,000

Mar-98

100,000

Jan-98

80,000

Oct-97

100,000

150,000

May-97

120,000

Jul-97

200,000

Dec-96

Kalimantan Timur

Jan-97

400,000

Feb-96

F

500,000

Jul-96

600,000

Feb-96

140,000

Poly. (Y (TCSE)) Apr-95

Y (TCSE)

500,000

Jul-96

160,000

F Sep-95

600,000

Jan-96

Y (TCSE)

Apr-95

350,000

Sep-95

400,000

Jul-95

Jun-94

-

Nov-94

100,000

Nov-94

100,000

Jan-95

Poly. (Y (TCSE))

Jan-94

F

Jun-94

700,000

Jan-94

Aug-01

Mar-01

Oct-00

May-00

Nov-99

Jun-99

Jan-99

Aug-98

Mar-98

Oct-97

May-97

Dec-96

Jul-96

Feb-96

900,000

Jul-94

Aug-01

Feb-01

Aug-00

Feb-00

Jul-99

Jan-99

Jul-98

Jan-98

Jul-97

Jan-97

Jul-96

Jan-96

Apr-95

1,000,000

Jan-94

Aug-01

Mar-01

Oct-00

May-00

Nov-99

Jun-99

Jan-99

Aug-98

Mar-98

Oct-97

May-97

Dec-96

Jul-96

Feb-96

150,000 Sep-95

300,000

Jul-95

Nov-94

Jun-94

Jan-94

400,000

Sep-95

250,000

Jan-95

Jul-94

Jan-94

300,000

Apr-95

Nov-94

Jun-94

Jan-94


800,000

800,000

700,000

Y (TCSE)

Poly. (Y (TCSE))

300,000

200,000

200,000

Sulawesi Tenggara

1,200,000

1,000,000

F

800,000

600,000 Y (TCSE)

F

200,000 Poly. (Y (TCSE))

-


115

250,000

300,000 250,000

Y (TCSE)

200,000

F 200,000

Poly. (Y (TCSE))

150,000

Y (TCSE)

150,000

F 100,000

Poly. (Y (TCSE))

100,000 50,000

50,000

Aug-01 Aug-01

Oct-00

Mar-01

May-00

Jun-99

Nov-99

Jan-99

Aug-98

Oct-97

Mar-98

May-97

Jul-96

May-00 Oct-00 Mar-01

10,000,000

180,000

9,000,000

160,000

8,000,000

140,000

7,000,000 6,000,000

Y (TCSE)

Y (TCSE)

5,000,000

F

F

4,000,000

120,000

80,000

Dec-96

Nusa Tenggara Timur

200,000

100,000

Feb-96

Apr-95

Nusa Tenggara Barat

Sep-95

Jun-94

Jan-94

Feb-01

Aug-00

Aug-01

Jul-99

Feb-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

Nov-94

-

-

Poly. (Y (TCSE))

Poly. (Y (TCSE))

3,000,000

60,000

2,000,000

40,000

1,000,000

20,000

Maluku

Nov-99

Jun-99

Aug-98 Jan-99

Mar-98

May-97 Oct-97

Jul-96 Dec-96

Feb-96

Apr-95

Sep-95

Jan-94

Aug-01

Feb-01

Aug-00

Jul-99

Feb-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

DKI Jakarta

100,000 90,000 80,000 70,000 60,000 Y (TCSE) 50,000

F

40,000

Poly. (Y (TCSE))

30,000 20,000 10,000

Maluku Utara

Mar-01 Aug-01

Oct-00

May-00

Nov-99

Jun-99

Jan-99

Aug-98

Oct-97

Mar-98

May-97

Dec-96

Jul-96

Feb-96

Sep-95

Apr-95

Nov-94

Jun-94

Jan-94

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jun-94 Nov-94

-

0

116


Kesimpulan berdasarkan data cash outflow Berdasarkan perhitungan dekompisisi untuk data cash outflow dengan maupun tanpa pengaruh Y2K seperti yang terlihat pada grafik-grafik di atas, didapat beberapa kesimpulan yaitu : 1. Pada umumnya seluruh propinsi di Indonesia mengalami kecenderungan peningkatan cash outflow khususnya hal ini terlihat semenjak akhir tahun 1999 yaitu menjelang Y2K hingga pelaksanaan otonomi daerah (lihat : Aktual dan forecast data cash outflow). 2. Walaupun peningkatan permintaan cash outflow tertinggi terjadi pada saat terjadinya Y2K namun jika pengaruh Y2K tersebut dihilangkan, kecenderungan peningkatan itu masih jelas terlihat (lihat : Aktual dan forecast data cash outflow tanpa pengaruh Y2K). 3. Kecenderungan peningkatan cash outflow ini juga diiringi dengan meningkatnya fluktuasi series cash outflow (lihat : Aktual dan forecast data cash outflow dan aktual net cash inflowoutflow). 4. Peningkatan cash outflow secara mendadak seperti yang terjadi pada saat akhir tahun 1999 dan memasuki tahun 2000 (kasus Y2K) belum nampak pada pelaksanaan otonomi daerah. 5. Pada beberapa bulan pelaksanaan otonomi daerah, kecenderungan peningkatan cash outflow memang terlihat (kecuali untuk Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Propinsi Bengkulu) namun tidak terjadi secara mendadak. 6. Kecenderungan peningkatan cash outflow yang tertinggi terjadi pada propinsi Riau. 7. Berdasarkan proyeksi jangka pendek, diperkirakan kecenderungan peningkatan cash outflow masih terus berlangsung paling tidak hingga akhir tahun 2001. 8. Secara umum kesimpulan yang dapat ditarik adalah penerapan otonomi daerah berupa dropping dana alokasi PKPD dan non PKPD dalam beberapa bulan selama tahun 2001 hingga Juni 2001, sampai sejauh ini belum memberikan dampak yang signifikan dan mendadak pada peningkatan jumlah uang kartal (currency outside bank) di mayoritas propinsi-propinsi di Indonesia. Walaupun semenjak tahun 1994 hingga Juni 2001 telah terjadi gejala peningkatan uang kartal di seluruh propinsi di Indonesia.


117

Kesimpulan berdasarkan data net cash inflow-outflow Sementara itu, berdasarkan data aktual net cash inflow-outflow serta perhitungan dekompisisi untuk data cash inflow seperti yang terlihat pada grafik-grafik di bawah, didapat beberapa kesimpulan yaitu : 1. Berdasarkan data aktual net cash inflow-outflow, ditemukan fakta yang sama dan mendukung kesimpulan di atas yaitu hampir semua propinsi di Indonesia mengalami net cash outflow dengan kecenderungan yang semakin meningkat. Sedangkan sebagian kecil lainnya mengalami net cash inflow seperti Propinsi Jawa Barat, Propinsi Sumatera Barat, Propinsi Jawa Tengah, Propinsi Yogyakarta, Propinsi Jawa Timur, Propinsi Kalimantan Selatan. 2. Secara garis besar berdasarkan klasifikasi net inflow-outflow, seluruh propinsi yang di analisa dibawah ini dapat dikelompokkan ke dalam : propinsi yang mengalami net inflow, propinsi yang mengalami net outflow dan propinsi relatif stabil (lihat : Tabel) 3. Peningkatan fluktuasi seperti yang nampak pada analisa sebelumnya juga telihat lebih jelas pada analisa ini sedangkan peningkatan cash outflow dalam jumlah besar akibat Y2K melanda semua propinsi tidak terkecuali propinsi yang selama ini selalu mengalami cash inflow. 4. Khusus untuk propinsi-propinsi yang senantiasa mengalami cash inflow di seperti disebutkan diatas, propinsi-propinsi tersebut juga mengalami kecenderungan peningkatan cash inflow dari bulan ke bulan. Sehingga apabila dikaitkan dengan hasil sebelumnya dapat diketahui bahwa walaupun propinsi-propinsi tersebut mengalami kecenderungan peningkatan cash outflow namun peningkatannya masih lebih kecil daripada peningkatan pada cash inflow sehingga secara net mengalami cash inflow. 5. Patut dicermati pula bahwa propinsi-propinsi yang mengalami net cash inflow adalah propinsi yang wilayahnya cukup besar, terdapat pada pulau-pulau yang padat populasi penduduknya serta yang terutama 3 dari 6 propinsi tersebut adalah Propinsi Jawa Barat, Propinsi Jawa Timur dan Propinsi Jawa Tengah. Sehingga apabila temuan ini dikaitkan dengan temuan sebelumnya, memang terdapat indikasi bahwa propinsi-propinsi besar di jawa dan yang mendapatkan alokasi dana PKPD dan non PKPD dalam jumlah besar belum memanfaatkan dananya secara optimal melainkan menampatkan dana tersebut kembali ke sistem perbankan dan tidak terjadi peningkatan jumlah uang kartal di masyarakat propinsi-propinsi tersebut.

118


Aktual net cash inflow-outflow

1,500,000

400,000

Inflow

200,000

Inflow

1,000,000

0

500,000

-200,000 0

-400,000

Outflow

-500,000

-600,000

Outflow -1,000,000

-800,000

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

Ja nJu 94 nN 94 ov Ap 94 r-9 Se 5 pFe 95 b9 Ju 6 lD 96 ec M 96 ay O 97 ct M 97 ar Au 98 g9 Ja 8 nJu 99 nN 99 ov M -99 ay O 00 ct M 00 ar -0 1

-1,500,000

-1,000,000

Irian Jaya

Sumatera Utara

4,000,000

400,000

3,000,000

Inflow

200,000

Inflow

2,000,000

0

1,000,000

-200,000

0 -1,000,000

-400,000

-2,000,000

-600,000

Outflow

Outflow

-3,000,000

-800,000

-4,000,000

-1,000,000

-5,000,000

Jul-99

Jan-00

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jul-00

Jan-01

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Riau

100,000

Inflow

Jan-00

200,000

Jan-98

Jul-96

Jawa Barat

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-01

Jul-00

Jul-99

Jan-00

Jan-99

Jul-98

Jul-97

Jan-98

Jan-97

Jul-96

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jan-95

Jan-94

-1,200,000

-6,000,000

Inflow

-

-

-100,000 -200,000

-200,000 -400,000 -600,000

-300,000

Outflow

-400,000

Outflow

-500,000 -800,000

-600,000 -1,000,000

-700,000 Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jan-96

Jul-95

Jul-94

Jan-95

Ja n94 Ju l-9 Ja 4 n95 Ju l-9 Ja 5 n96 Ju l-9 Ja 6 n97 Ju l-9 Ja 7 n98 Ju l-9 Ja 8 n99 Ju l-9 Ja 9 n00 Ju l-0 Ja 0 n01


Jan-94

-800,000

-1,200,000

Jambi


119

800,000

400,000 600,000

Inflow

Inflow -100,000

400,000 200,000

-600,000 -

Outflow -1,100,000

-200,000

Outflow

-400,000

-1,600,000

-600,000

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Sumatera Barat

Jan-96

Jan-95

Jan-94

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

Jul-94

-2,100,000

-800,000

Sumatera Selatan

500,000

3,000,000

Inflow

2,500,000

Inflow

-

2,000,000 1,500,000

-500,000

1,000,000 500,000

Outflow -1,000,000

-500,000

Outflow

-1,500,000

-1,000,000 -1,500,000

Jul-99

Jan-00

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-00

Jan-01

Jul-98

Jan-99

Jul-98

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-99

Bengkulu

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jan-94

-2,000,000

-2,000,000

Lampung

1,000,000

3,000,000

Inflow

2,000,000

Inflow 500,000

1,000,000 0

-

-1,000,000 -2,000,000

-500,000

-3,000,000

Outflow

-4,000,000

Outflow

-1,000,000

-5,000,000 -6,000,000

Jawa Tengah

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jan-01

Jul-00

Jul-99

Jan-00

Jan-99

Jul-98

Jul-97

Jan-98

Jan-97

Jul-96

Jan-96

Jul-95

Jan-95

Jul-94

Jan-94

-1,500,000

DI Yogyakarta

120


200,000

4,000,000

Inflow

Inflow

2,000,000

-

0

-200,000

-2,000,000 -400,000

-4,000,000

Outflow

-600,000

-6,000,000

Jul-99

Jan-00

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jul-00

Jan-01

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-00

Jawa Timur

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jan-94

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jan-95

Jul-95

-1,000,000

Jan-96

-10,000,000 Jul-94

-800,000

Jan-94

-8,000,000

Jul-94

Outflow

Kalimantan Barat

400,000

200,000 Inflow

200,000

Inflow -

-

-200,000

-200,000

-400,000

Outflow

-400,000

-600,000

Outflow -600,000

-800,000 -800,000

Kalimantan Selatan

Jul-98

Jan-99

Jan-98

Jul-97

Jan-97

Jul-96

Jan-96

Jul-95

Jan-95

Jan-94

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jul-94

-1,000,000 -1,000,000

Kalimantan Tengah

1,000,000

500,000

Inflow

Inflow

500,000

0

-

-500,000 -500,000

-1,000,000

Outflow

Outflow

-1,000,000

-1,500,000 -1,500,000

Kalimantan Timur

Jan-99

Jul-98

Jan-98

Jul-97

Jan-97

Jul-96

Jan-96

Jul-95

Jan-95

Jul-94

-2,000,000 Jan-94

Jan-01

Jul-00

Jan-00

Jul-99

Jan-99

Jul-98

Jan-98

Jul-97

Jan-97

Jul-96

Jan-96

Jul-95

Jan-95

Jul-94

Jan-94

-2,000,000

Sulawesi Selatan


121

100,000

400,000

Inflow

200,000 Inflow

-

-100,000

-200,000 -200,000

-400,000

Outflow

-300,000

-600,000

Outflow

-400,000

Jul-00

Jan-01

Jul-00

Jan-01

Jul-00

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-01

Sulawesi Utara

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

-500,000 Jan-95

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

-1,000,000

Jan-94

-800,000

Sulawesi Tenggara

200,000

1,000,000

Inflow

Inflow

100,000

500,000

-

-

-100,000

-500,000

-200,000

-1,000,000

-300,000

Outflow

-1,500,000

Outflow

-400,000

-2,000,000

-500,000

Jul-99

Jan-00

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Sulawesi Tengah

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jan-97

Jul-96

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

-2,500,000

Bali

200,000

200,000

Inflow

Inflow

100,000

-

-

-200,000 -100,000

-400,000

Outflow

-200,000

-600,000

-300,000

-800,000

-400,000

Outflow

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jan-99

Jul-98

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jan-96

Jan-95

Jul-94

Jan-94

Jul-95

Nusa Tenggara Barat

Jan-94

-500,000

-1,000,000

Nusa Tenggara Timur

122

Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, September 2002 10,000,000

100,000

Inflow

50,000

Inflow

5,000,000

0

-

-50,000 -5,000,000

-100,000 -150,000

Outflow

-10,000,000

Outflow

-200,000

-15,000,000

-250,000

Maluku

DKI Jakarta 50,000

Inflow -50,000 -100,000

Outflow

-150,000 -200,000

Jan-94 May-94 Sep-94 Jan-95 May-95 Sep-95 Jan-96 May-96 Sep-96 Jan-97 May-97 Sep-97 Jan-98 May-98 Sep-98 Jan-99 May-99 Sep-99 Jan-00 May-00 Sep-00 Jan-01 May-01

-250,000

Maluku Utara

No

Propinsi

Net Cash Inflow/Outflow

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Irian Jaya Riau NAD Jambi Kalimantan Tengah Kalimantan Timur Sulawesi Tengah Bali Maluku DKI Jakarta Maluku Utara Jawa Barat Sumatera Barat Jawa Tengah Yogyakarta Jawa Timur Kalimantan Selatan Sumatera Utara Sumatera Selatan Bengkulu Lampung Kalimantan Barat Sulawesi Selatan Sulawesi Utara Sulawesi Tenggara Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur

Cash Inflow Cash Inflow Cash Inflow Cash Inflow Cash Inflow Cash Inflow Cash Inflow Cash Inflow Cash Inflow Cash Inflow Cash Inflow Cash Outflow Cash Outflow Cash Outflow Cash Outflow Cash Outflow Cash Outflow Relatif Stabil Relatif Stabil Relatif Stabil Relatif Stabil Relatif Stabil Relatif Stabil Relatif Stabil Relatif Stabil Relatif Stabil Relatif Stabil

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-94

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

-30,000,000

Jan-95

-25,000,000

-400,000 Jan-94

-350,000

Jan-95

-20,000,000

-300,000


123

Aktual dan forecast cash inflow 5,000,000

1,000,000 900,000

4,500,000

Y (TCSE)

800,000

4,000,000

F 3,500,000

700,000

3,000,000

600,000

Y (TCSE)

2,500,000

500,000

F

400,000

2,000,000

300,000 1,500,000

200,000 1,000,000

100,000 500,000

Jul-00

Jan-01

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-01

Jul-99

Jan-00

Jul-99

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-00

Jawa Timur

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

0

DI. Yogyakarta

700,000

3,500,000 3,000,000

600,000

Y (TCSE) F

2,500,000

500,000

Y (TCSE)

Jawa Tengah

Jul-98

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jan-95

Jan-94

Jul-01

Jul-00

Jan-01

Jul-99

Jan-00

Jul-98

Jan-99

Sumatera Barat

4,500,000 4,000,000 Y (TCSE)

3,500,000

F

3,000,000 2,500,000 2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 Jul-00

Jan-01

Jan-00

Jul-99

Jul-98

Jawa Barat

Jan-99

Jul-97

Jan-98

Jul-96

Jan-97

Jul-95

Jan-96

Jul-94

Jan-95

Jan-94

Jul-01

Jul-97

Jan-98

0 Jul-96

100,000

Jan-97

500,000

Jul-95

200,000

Jan-96

1,000,000

Jul-94

300,000

Jan-95

1,500,000

Jan-94

400,000

Jul-94

F

2,000,000

124


Kesimpulan akhir dari analisa dengan metode dekomposisi •

Penerapan otonomi daerah selama beberapa bulan dalam tahun 2001 ini ternyata belum memberikan dampak lonjakan yang drastis pada peningkatan aliran dana (cash inflow/ otflow) di propinsi-propinsi di Indonesia. Walaupun secara umum seluruh propinsi mengalami kecenderungan peningkatan aliran dana keluar (cash outflow) namun hal ini diyakini sudah merupakan pola sejak 1994 sedangkan sejak penerapan otonomi daerah belum nampak adanya fluktuasi yang tajam.

•

Terlihat jelas bahwa hampir semua propinsi belum siap untuk memanfaatkan dana alokasi PKPD dan non PKPD yang didrop dalam jumlah besar dan mendadak sehingga mayoritas propinsi hanya mengalokasikan dana itu untuk pembayaran gaji pegawai dan keperluan rutin yang jumlahnya kecil dan nampak pada kecenderungan peningkatan pola cash outflow. Bahkan 5 propinsi besar mengalami net cash inflow yang berarti dapat diasmusikan mereka belum memanfaatkan dana tersebut.

•

Untuk tahun depan (sesuai dengan hasil forecasting) diperkirakan akan terjadi peningkatan aliran dana keluar untuk setiap propinsi. Hal ini juga didukung dengan asumsi bahwa semua propinsi sudah merasa siap dan telah mempunyai planning masing-masing sehingga dana PKPD dan non PKPD yang di-drop pemerintah dan yang selama ini masih “mendekam” di rekening pemerintah daerah di bank di daerah masingmasing, langsung digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan daerah tersebut.

Perkembangan laju inflasi di masing-masing propinsi di Indonesia Ditemukannya indikasi bahwa lalu lintas uang kartal di setiap daerah pada umumnya belum menunjukkan peningkatan yang signifikan akibat dari penerapan otonomi daerah, akan coba cross-chek dengan laju inflasi di masing-masing propinsi di Indonesia. Berdasarkan data-data inflasi di setiap propinsi di Indonesia di bawah ini akan coba dilihat apakah terdapat gejala peningkatan laju inflasi sebelum maupun sesudah penerapan otonomi daerah.


125

50

13.00

40

8.00

30 3.00

20 -2.00

10 0

-12.00

-10 Jul-01

Apr-01

Jan-01

Oct-00

Jul-00

Apr-00

Jan-00

Oct-99

Jul-99

Apr-99

Jan-99

Oct-98

Jul-98

Apr-98

Jan-98

Oct-97

Jul-97

Apr-97

Jan-97

Ja n9 M 7 ay -9 Se 7 p9 Ja 7 n98 M ay -9 Se 8 p9 Ja 8 n9 M 9 ay -9 Se 9 p9 Ja 9 n00 M ay -0 Se 0 p0 Ja 0 n01 M ay -0 Se 1 p01

-7.00

Propinsi Irian Jaya


29

50

24

40

19

30 14

20 9

10

4

Ja n9 M 7 ay -9 Se 7 p9 Ja 7 n98 M ay -9 Se 8 p9 Ja 8 n99 M ay -9 Se 9 p9 Ja 9 n00 M ay -0 Se 0 p0 Ja 0 n0 M 1 ay -0 Se 1 p01

1

01

Se

p-

01

-0

n-

ay

Ja

M

0 Se

p-

00

-0

n-

ay M

9

p-

Se

Ja

99

-9

n-

ay

Ja

M

8 Se

p-

98

-9

n-

ay

Ja

M

7 Se

p-

97

-9

n-

ay

Ja

M

00

-6

99

-10

98

-1

97

-

Propinsi Jawa Barat

Propinsi Riau

15

25.00

13 20.00

11 9

15.00

7 10.00

5 3

5.00

1 0.00

-1

-9 7 p9 Ja 7 n9 M 8 ay -9 Se 8 p9 Ja 8 n99 M ay Se 99 p9 Ja 9 n0 M 0 ay -0 Se 0 p0 Ja 0 n0 M 1 ay -0 Se 1 p01

ay

Se

nJa

M

Jul-01

Apr-01

Jan-01

Oct-00

Jul-00

Apr-00

Jan-00

Oct-99

Jul-99

Apr-99

Jan-99

Oct-98

Jul-98

Apr-98

Jan-98

Oct-97

Jul-97

Apr-97

Jan-97

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

97

-3

-5.00

Propinsi Jambi


00

0

1

97

40

35

15

10

0 n97 ay -9 Se 7 p9 Ja 7 n9 M 8 ay -9 Se 8 p9 Ja 8 n99 M ay -9 Se 9 p9 Ja 9 n00 M ay -0 Se 0 p0 Ja 0 n01 M ay -0 Se 1 p01

11

1

M

Ja

Se 7 p97 Ja n98 M ay -9 Se 8 p98 Ja n99 M ay -9 Se 9 p99 Ja n00 M ay -0 Se 0 p00 Ja n01 M ay -0 Se 1 p01

-9

n-

ay

-4

Ja n9 M 7 ay -9 Se 7 p9 Ja 7 n9 M 8 ay -9 Se 8 p9 Ja 8 n99 M ay -9 Se 9 p9 Ja 9 n00 M ay -0 Se 0 p0 Ja 0 n01 M ay -0 Se 1 p01

Jul-01

Apr-01

Jan-01

Oct-00

Jul-00

Apr-00

Jan-00

Oct-99

Jul-99

Apr-99

Jan-99

Oct-98

Jul-98

Apr-98

Jan-98

Oct-97

Jul-97

Apr-97

Jan-97

Ja M

16

Ja n9 M 7 ay -9 Se 7 p9 Ja 7 n9 M 8 ay -9 Se 8 p9 Ja 8 n99 M ay -9 Se 9 p9 Ja 9 n0 M 0 ay -0 Se 0 p0 Ja 0 n0 M 1 ay -0 Se 1 p01

01

-0

01

p-

ay

n-

Se

M

Ja

-0

00

p-

ay

9

99

-9

n-

Se

M

Ja

98

8

99

p-

ay

n-

Se

M

Ja

-9

p-

ay

97

7

98

p-

n-

Se

M

Ja

Se

97

-9

n-

ay

Ja

M


12

10 8

6 6

4

2 -

-2

Propinsi Sumatera Barat Propinsi Sumatera Selatan

15

15

13

13

11

11

9

9

7

7

5

5

3

1

3

1

-1

-1

-3

-3

Propinsi Bengkulu Propinsi Lampung

16

30

14

12

25

10

20

8

6

5

4

2

-5

-

-10

-2

Propinsi DI Yogyakarta


5

-

-5

-

-10

-2


Jul-01

20

Jan-01

12

Apr-01

25

Jul-00

14

30

Oct-00

16

35

Jan-00

40

Apr-00


Jul-99

-4

Oct-99

1

Jan-99

6

Apr-99

16

Jul-98

Propinsi Jawa Timur

Oct-98

-3

Jan-98

-8

Apr-98

-1

Jul-97

2

Oct-97

1 01

22

Apr-97

p-

32

Ja n9 M 7 ay -9 Se 7 p9 Ja 7 n98 M ay -9 Se 8 p9 Ja 8 n9 M 9 ay -9 Se 9 p9 Ja 9 n00 M ay -0 Se 0 p0 Ja 0 n01 M ay -0 Se 1 p01

Se

01 -0

n-

00

0

00

p-

ay

Ja M

9

99

-0

n-

p-

ay

Se

M

Ja

Se

99

-9

n-

98

8

98

p-

ay

Ja M

7

97

-9

n-

p-

ay

Se

M

Ja

Se

97

-9

n-

ay

Ja M

42

Ja n9 M 7 ay -9 Se 7 p9 Ja 7 n9 M 8 ay -9 Se 8 p9 Ja 8 n99 M ay -9 Se 9 p9 Ja 9 n00 M ay -0 Se 0 p0 Ja 0 n01 M ay -0 Se 1 p01

Jul-01

Apr-01

Jan-01

Oct-00

Jul-00

Apr-00

Jan-00

Oct-99

Jul-99

Apr-99

Jan-99

Oct-98

Jul-98

Apr-98

Jan-98

Oct-97

Jul-97

Apr-97

Jan-97

62

Jan-97

Ja n97 M ay -9 7 Se p97 Ja n98 M ay -9 8 Se p98 Ja n99 M ay -9 9 Se p99 Ja n00 M ay -0 0 Se p00 Ja n01 M ay -0 1 Se p01


127

15

52

13

11 9

7

5

12

3

1


16

14

12

11 10

8

6

4

2

-2 -

-4


10

15

8

10

6

4

2

Jan-97

Propinsi NTB

Jan-97


11 12

9 10

7 8

5

3 6

1


11

9

7

5

3

4

1

2

-1

-

-3

-2

Propinsi NTT

Se

p-

01

1

01

00

-0

nay

Ja M

p-

0

00 -0

n-

99

9

99 p-

ay Se

M

Ja

8 98

-9

n-

p-

ay Se

M

Ja

Se

98

97

-9

nay

Ja M

p-

7

97 -9

-

Se

-2

n-

2

ay

4

M

6

Ja

Jul-01

Apr-01

Jan-01

Oct-00

Jul-00

Apr-00

Jan-00

Oct-99

Jul-99

Apr-99

Jan-99

Oct-98

Jul-98

Apr-98

Jan-98

Oct-97

Jul-97

Apr-97

8

Ja nAp 97 r-9 Ju 7 lO 97 ct Ja 97 nAp 98 r-9 8 Ju lO 98 ct Ja 98 nAp 99 r-9 Ju 9 lO 99 ct -9 Ja 9 nAp 00 r-0 Ju 0 lO 00 ct -0 Ja 0 nAp 01 r-0 1 Ju l-0 1

Jul-01

Apr-01

Jan-01

Oct-00

Jul-00

Apr-00

Jan-00

Oct-99

Jul-99

Apr-99

Jan-99

Oct-98

Jul-98

Apr-98

Jan-98

Oct-97

Jul-97

Apr-97

10

Ja n9 M 7 ay -9 Se 7 p97 Ja n98 M ay -9 Se 8 p98 Ja n99 M ay -9 Se 9 p99 Ja n00 M ay -0 Se 0 p00 Ja n01 M ay -0 Se 1 p01

Ja n9 Ap 7 r-9 7 Ju l-9 O 7 ct -9 Ja 7 n9 Ap 8 r-9 8 Ju l-9 O 8 ct -9 Ja 8 n9 Ap 9 r-9 9 Ju l-9 O 9 ct -9 Ja 9 n0 Ap 0 r-0 0 Ju l-0 O 0 ct -0 Ja 0 n0 Ap 1 r-0 1 Ju l-0 1


16

14

12

10 8

6

4

2

-2

-

Propinsi Sulawesi Tenggara

4

-1 2

-3 -

-2

Propinsi Bali

12

10

8

6


12

14

10

12

129

8 10

6 4

8

2

6

0

4

-2

Propinsi Maluku

1

01

Se

p-

01

-0

n-

ay M

p-

0

00 Ja

Se

00

-0

n-

ay

Ja

M

9

99

Se

p-

99

-9

n-

ay M

8

98 p-

Se

Ja

98

-9

n-

ay

Ja

M

7

97

-9

n-

ay

Ja

M

p-

-2

Se

-

-8

Ja n97 M ay -9 7 Se p97 Ja n9 M 8 ay -9 8 Se p98 Ja n9 M 9 ay -9 9 Se p99 Ja n0 M 0 ay -0 0 Se p00 Ja n0 M 1 ay -0 1 Se p01

-6

97

2

-4


13 11 9 7 5 3 1 -1

Jul-01

Apr-01

Jan-01

Jul-00

Oct-00

Jan-00

Apr-00

Jul-99

Oct-99

Jan-99

Apr-99

Jul-98

Oct-98

Jan-98

Apr-98

Jul-97

Oct-97

Jan-97

Apr-97

-3

Propinsi Maluku Utara

Berdasarkan perkembangan di atas, dapat diketahui bahwa : o

Laju inflasi di seluruh propinsi di Indonesia setelah diberlakukannya otonomi daerah menunjukkan kecenderungan penurunan. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa belum terjadinya excess likuiditas (terutama karena pencairan dana dropping otonomi daerah) yang berkorelasi pada meningkatnya laju inflasi di daerah-daerah tersebut.

o

Namun terdapat tiga propinsi yaitu Propinsi NTB, Propinsi NTT dan Propinsi Sulawesi Tengah yang memiliki kecenderungan peningkatan laju inflasi pada saat diberlakukannya otonomi daerah walupun diperkirakan tidak akan meningkat secara siginifikan (seperti pada saat fenomena Y2K). Hal ini mencerminkan terjadinya excess likuiditas dalam jumlah kecil yang diduga karena telah dimanfaatkannya dana dropping otonomi daerah untuk keperluan rutin daerah.

130

o


Pada rencana alokasi DAU 2002, ketiga propinsi di atas mengalami peningkatan jumlah dana alokasi sehingga jika kecenderungan perilaku ekspansif (tanpa diimbangi oleh output sektor riil) mereka tidak diantisipasi, dapat berpotensi meningkatkan inflasi di tahun depan.

PEMBUKTIAN HIPOTESA DAN KESIMPULAN Berdasarkan analisa dan temuan-temuan pada serangkaian pendekatan di atas maka dapat disimpulkan bahwa : Hipotesa yang disebutkan diawal bahwa penerapan otonomi daerah sepanjang tahun 2001 ini belum berdampak pada pengendalian base money oleh otoritas moneter karena pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan untuk mengelola dana alokasi PKPD dan non PKPD tersebut masih menempatkannya pada bank-bank setempat dengan asumsi pemerintah daerah belum siap dalam waktu singkat untuk memanfaatkan dana tersebut secara optimal sehingga secara otomatis dana alokasi tersebut mengalir kembali ke otoritas moneter melalui mekanisme lelang SBI, terbukti benar. Walaupun disadari pula bahwa pembuktian akan hipotesa ini membutuhkan penelitian lebih lanjut dan analisa data yang lebih mendalam karena mengingat penerapan otonomi daerah terkait dengan banyak indikator ekonomi terutama indicator perekonomian daerah yang dalam penelitian ini belum banyak disentuh dan analisis perilaku daerah yang membutuhkan survey lapangan untuk memastikan tingkat kebenarannya.

KESIMPULAN Beberapa kesimpulan umum yang dapat ditarik dari serangkaian analisa dan temuan –temuan di atas adalah : 1. Penerapan otonomi daerah di negara-negara yang telah lebih dulu menerapkannya ternyata menimbulkan banyak permasalahan khususnya pada tahun-tahun awal penerapan otonomi daerah tersebut. Namun seiring dengan berjalannya waktu dan penyempurnaan ketentuan otonomi yang terus dilakukan oleh pemerintah serta penerapan aturan hukum dan pembagian tugas yang adil antar pemerintah, menyebabkan otonomi daerah dapat berjalan dengan baik. 2. Penerapan otonomi daerah di Indonesia khususnya sepanjang tahun 2001 ini ditandai dengan adanya dropping dana alokasi PKPD dan non PKPD (anggaran) yang cukup besar kepada seluruh propinsi dengan hak pemanfaatan dana sepenuhnya ditangan pemerintah daerah.


131

3. Pada tahun ini, rata-rata propinsi di Indonesia mendapatkan alokasi dana sekitar Rp1 triliun s.d Rp3 triliun. Kecuali sejumlah propinsi besar di pulau Jawa dan 2 propinsi (Propinsi Kalimantan Timur dan Propinsi Riau) yang mendapatkan alokasi dana dalam jumlah di atas Rp6 triliun. Hal ini terjadi karena dasar pertimbangan pembagian dana tersebut mengacu pada sejumlah indikator ekonomi seperti jumlah penduduk, luas wilayah, sumber daya alam dll pada propinsi masing-masing. 4. Berdasarkan analisa pada perkembangan simpanan pemerintah daerah di bank-bank ditemukan bahwa terdapat peningkatan jumlah simpanan pemerintah daerah yang cukup siginifikan pasca penerapan otonomi daerah. Peningkatan simpanan ini terutama berada pada Bank Pemerintah dan Bank Pembangunan Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa dropping dana PKPD dan non PKPD belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh daerah dan kembali mengalir masuk ke sistem perbankan. 5. Temuan di atas diperkuat oleh adanya peningkatan kepemilikian SBI oleh banyak BPD di seluruh propinsi di Indonesia dan kepemilikan intervensi rupiah oleh beberapa BPD. Hal ini sesuai dengan asumsi kondisi perekonomian Indonesia yang belum stabil sehingga perbankan (baca : BPD) belum banyak menempatkan dananya pada sektor rill namun menempatkan kelebihan dananya pada instrumen zero risk yaitu SBI. 6. Dari pendekatan moneter yang lain, yaitu dari lalu lintas uang kartal (flow of fund) di setiap daerah juga ditemukan indikasi bahwa secara umum belum terdapat peningkatan lalu lintas uang kartal dalam jumlah besar pasca penerapan otonomi daerah. Sehingga hal ini juga memperkuat asumsi bahwa pencairan dana PKPD dan non PKPD belum banyak terjadi kecuali dilakukan oleh beberapa daerah dalam jumlah kecil untuk pembayaran gaji dan pengeluaran rutin daerah. Namun berdasarkan proyeksi jangka pendek, terdapat kecenderungan peningkatan lalu lintas uang kartal pada tahun depan khususnya bagi daerah-daerah yang mempunyai prilaku ekspansif. 7. Pengamatan pada uang kartal di atas juga didukung oleh hasil pengamatan pada laju inflasi pada setiap propinsi di Indonesia. Secara umum seluruh propinsi di Indonesia mengalami kecenderungan penurunan laju inflasi pasca penerapan otonomi daerah. 8. Kesimpulan umum yang didapat adalah bahwa penerapan otonomi daerah selama tahun 2001 ini relatif belum memberikan perngaruh pada pengendalian moneter. Namun pada tahun depan diharapkan otoritas moneter dapat lebih berhati-hati dan cermat dalam mengamati perilaku setiap daerah karena : •

diasumsikan tahun depan telah banyak propinsi yang merasa “siap” untuk memanfaatkan dropping dana tersebut,

132


•

kendali sepenuhnya penempatan dana berada ditangan masing-masing daerah,

•

adanya kecenderungan sejumlah daerah untuk meningkatkan simpanan valas dan pola pengendalian moneter yang tidak sentralistik seperti sebelum pelaksanaan otonomi daerah.

Semua ini akan mempersulit otoritas moneter dalam mengendalikan operasional kebijakan moneter jika tidak dilakukan pengamatan pada masing-masing daerah dan pengambilan langkah kebijakan yang berhati-hati.

DAFTAR PUSTAKA

Departemen Keuangan RI, Nota Keuangan dan RAPBN 2001, 2001 DSM, Kajian Dampak Pemberlakuan UU no 25/1999 tentang PKPD terhadap Pengelolaan Data Moneter dan Fiscal, 2000 Pemerintah RI, UU No 22/ 1999 tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 25/1999 tentang PKPD Nugroho, Wahyu Agung dan Decymus, Analisis Sustainabilitas Fiskal Indonesia, 2001. Zulverdi, Doddy dan Wahyu Agung Nugroho, Arah Kebijakan Bank Indonesia Mengantisipasi Perimbangan Keuangan Pusat Daerah Pemerintah RI, Kepres No 181/ 2000 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota tahun Anggaran 2001. Pemerintah RI, Keputusan Menkeu No 343/KMK.06/2001 tentang Penetapan Jumlah DBH dari Sumber Daya Alam Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum dan Perikanan. M Govinda Rao, Fiscal Decentralization in Indian Federalism, Institute for Social & Economic Change, Bangalore, September, 2000. Jun Ma & John Norregaraad, China’s Fiscal Decentralization, October, 1998.

Rifki Ismal* PENDAHULUAN

Recommend Documents