Review dan Penilaian Fasilitas Nuklir oleh Badan Pengawas Terjemahan dokumen IAEA GS-G-1.2: Review and Assessment of Nuclear Facilities by the Regulatory Body
BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR Revisi Juli 2005
The International Atomic Energy Agency (IAEA) makes no warranty and assumes no responsibility for the accuracy or quality or authenticity of workmanship of the translation/publication/printing of this document/publication and adopts no liability for any loss or damage consequential or otherwise howsoever caused arising directly or indirectly from the use there of whatsoever and to whomsoever
International Atomic Energy Agency (IAEA) tidak menjamin dan tidak bertanggung jawab atas ketepatan dan kualitas atau orisinalitas dari penerjemahan/penerbitan/pencetakan dokumen/publikasi ini dan tidak bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang ditimbulkan sebagai akibat dari pemanfaatannya atau sebaliknya secara langsung atau tidak langsung untuk apapun dan oleh siapapun
Saran, kritik dan koreksi sangat kami harapkan Redaksi: Hendriyanto Haditjahyono Pusat Pendidikan dan Pelatihan – BATAN
[email protected]
PRAKATA Oleh Mohamed ElBaradei Direktur Jenderal
Salah satu fungsi hukum IAEA adalah untuk menetapkan atau mengadopsi standar keselamatan untuk perlidungan kesehatan, kehidupan dan kepemilikan dalam pengembangan dan penerapan tenaga nuklir untuk maksud damai, dan menyediakan penerapan standar tersebut pada pengoperasiannya sendiri maupun pengoperasian yang dibantu, dan pada pengoperasian di bawah pengaturan bilateral ataupun multilateral atas permintaan pihak-pihak, atau atas permintaan negara anggota, terhadap setiap kegiatan Negara anggota dalam bidang tenaga nuklir. Badan-badan berikut berwenang mengembangkan standar keselamatan: the Commission on Safety Standards (CSS); the Nuclear Safety Standards Committee (NUSSC); the Radiation Safety Standards Committee (RASSC); the Transport Safety Standards Committee (TRANSSC); dan the Waste Safety Standards Committee (WASSC). Negara anggota secara luas diwakili oleh komite-komite tersebut. Dalam rangka menjamin konsensus internasional yang lebih luas, standar keselamatan juga dikirimkan ke semua Negara anggota untuk mendapatkan komentar sebelum disetujui oleh the IAEA Board of Governor (untuk Fundamental Keselamatan dan Persyaratan Keselamatan) atau oleh the Publication Committee, atas nama Direktur Jenderal (untuk Pedoman Keselamatan). Standar Keselamatan IAEA tidak mengikat secara hukum kepada Negara anggota tetapi boleh diadopsi oleh mereka, atas kebijakan masingmasing, untuk digunakan sebagai peraturan nasional berkaitan dengan kegiatan mereka sendiri. Standar tersebut mengikat kepada IAEA sehubungan dengan operasinya sendiri dan pada Negara sehubungan dengan operasinya yang dibantu oleh IAEA. Setiap Negara yang ingin masuk ke dalam perjanjian dengan IAEA untuk mendapatkan bantuannya sehubungan dengan tapak, desain, konstruksi, komisioning, operasi atau dekomisioning fasilitas nuklir atau setiap kegiatan lain yang akan perlu mengikuti bagian dari standar keselamatan yang berhubungan dengan kegiatan yang tercakup dalam perjanjian. Meskipun begitu, hal ini hendaknya dipahami bahwa keputusan akhir dan tanggung-jawab hukum untuk setiap prosedur perizinan berada pada Negara anggota. Meskipun standar keselamatan menetapkan dasar esensial untuk keselamatan, bisa jadi masih perlu dibuat persyaratan yang lebih rinci, sesuai dengan praktek nasional. Lebih jauh, secara umum terdapat aspek khusus yang perlu dikaji kasus demi kasus. Proteksi fisik bahan fisil dan radioaktif serta PLTN secara keseluruhan disebutkan seperlunya, tetapi tidak dibahas secara rinci; kewajiban Negara dalam hal ini hendaknya ditujukan pada dasar-dasar instrumen dan publikasi yang relevan yang dikembangkan di bawah bantuan IAEA. Aspek non-radiologi dari keselamatan industri dan proteksi lingkungan juga tidak secara eksplisit
dipikirkan; disadari bahwa Negara anggota hendaknya memenuhi kewajiban internasional sehubungan dengan hal itu. Persyaratan dan rekomendasi yang dibuat dalam standar keselamatan IAEA mungkin tidak dapat dipenuhi secara utuh oleh beberapa fasilitas yang dibangun berdasarkan setandar sebelumnya. Keputusan tentang penerapan standar keselamatan tersebut tergantung pada Negara anggota secara individual. Perhatian Negara terlukis dalam kenyataan bahwa standar keselamatan IAEA, yang tidak mengikat secara hukum, dikembangkan dengan tujuan menjamin bahwa penggunaan damai tenaga nuklir dan bahan radioaktif dilakukan dengan cara yang memungkinkan Negara tersebut memenuhi kewajibannya berdarakan prinsip-prinsip hukum dan peraturan internasional yang diterima secara umum sehubungan dengan perlindungan lingkungan. Menurut salah satu prinsip tersebut, teritori Negara harus tidak digunakan untuk kegiatan yang bisa menyebabkan kerusakan negara lain. Jadi Negara memiliki kewajiban memenuhi standar. Kegiatan nuklir sipil dalam perundangan negara, seperti halnya kegiatan lain, merupakan aspek kewajiban suatu negara untuk masuk dalam konvensi internasional, sebagai tambahan untuk prinsip-prinsip yang dapat diterima hukum internasional. Negara diharapkan mengadopsinya ke dalam sistem hukum nasionalnya seperti legislasi (termasuk pengaturan) dan standar serta tindakan lain sebagaimana diperlukan untuk memenuhi semua kewajiban internasional secara efektif.
DAFTAR ISI 1
PENDAHULUAN Latar belakang (1.1 – 1.3) Tujuan (1.4) Ruang lingkup (1.5) Struktur (1.6)
2
PROSES REVIEW DAN PENILAIAN Tujuan Review dan Penilaian (2.1 – 2.2) Manajemen Review dan Penilaian (2.3 – 2.5) Penjadwalan (2.6) Tahap proses otorisasi yang berbeda-beda (2.7 – 2.25) Organisasi dan sumber daya teknis untuk Review dan Penilaian (2.26 – 2.29) Hubungan eksternal (2.30 – 2.39)
3
KINERJA PROSES REVIEW DAN PENILAIAN Umum (3.1) Petunjuk internal (3.2) Rencana Review dan Penilaian (3.3 – 3.8) Dokumentasi yang harus disampaikan oleh operator (3.9 – 3.14) Dasar-dasar pengambilan keputusan (3.15 – 3.20) Dasar-dasar untuk Review dan Penilaian 3.21 – 3.39) Verifikasi analisis keselamatan (3.40 – 3.62) Inspeksi pengawasan untuk Review dan Penilaian (3.63 – 3.64) Catatan Review dan Penilaian oleh badan pengawas (3.65) Dokumentasi yang dihasilkan oleh badan pengawas (3.66) Riset dan pengembangan yang dimulai oleh badan pengawas (3.67 – 3.68)
4
PEMANTAUAN PROSES TINUAU-ULANG DAN PENILAIAN (4.1 – 4.2)
TAMBAHAN: TOPIK -TOPIK YANG DIREVIEW DAN DIKAJI ACUAN GLOSARIUM
1 PENDAHULUAN LATAR BELAKANG 1.1
Pencapaian dan mempertahankan tingginya tingkat keselamatan tapak,
desain, konstruksi, komisioning, operasi dan dekomisioning fasilitas nuklir, dan penutupan fasilitas pembuangan limbah, memerlukan infrastruktur hukum dan pemerintahan yang kuat, termasuk badan pengawas dengan tanggung jawab dan fungsi yang ditetapkan dengan baik. Review dan Penilaian terhadap kepatuhan operator fasilitas nuklir terhadap keselamatan merupakan fungsi utama dari badan pengawas. 1.2
Publikasi Persyaratan Keselamatan IAEA tentang Infrastruktur Hukum
dan Pemerintahan untuk Keselamatan Nuklir, Radiasi, Limbah Radioaktif dan Transport [1] mengatur persyaratan infrastruktur semacam itu. Hal itu meliputi persyaratan tentang pembentukan badan pengawas yang independen yang berfungsi dan bertanggung jawab mengawasi fasilitas nuklir. 1.3
Empat Pedoman Keselamatan IAEA merekomendasikan pemenuhan
persyaratan sehubungan dengan tanggung-jawab dan fungsi khusus dari badan pengawas di dalam pengaturan fasilitas nuklir. Pedoman Keselamatan ini ditujukan untuk Review dan Penilaian pengawasan; sedangkan tiga Pedoman Keselamatan yang lain masing-masing memuat organisasi dan penentuan staf badan pengawas [2], inspeksi dan penegakan hukum pengawasan [3] dan dokumentasi sehubungan dengan proses pengawasan [4].
TUJUAN 1.4
Tujuan dari Pedoman Keselamatan ini adalah untuk memberikan
rekomendasi bagi badan pengawas dalam melakukan review dan penilaian keselamatan sehubungan dengan aplikasi yang dibuat oleh operator untuk fasilitas nuklir pada tahapan yang berbeda-beda (tapak, desain, konstruksi, komisioning, operasi dan dekomisioning atau penutupan) selama umur fasilitas
1
untuk menentukan apakah fasilitas tersebut memenuhi tujuan dan persyaratan keselamatan yang terkait.1
RUANG LINGKUP 1.5
Pedoman Keselamatan ini memuat review dan penilaian terhadap
kepatuhan sehubungan dengan keselamatan fasilitas nuklir seperti: instalasi pengkayaan dan pembuatan bahan bakar; instalasi reaktor daya; reaktorreaktor lain seperti: reaktor riset dan perangkat kritis; instalasi olah-ulang bahan bakar bekas; dan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif seperti: fasilitas penanganan, penyimpanan dan pembuangan. Pedoman keselamatan ini juga memuat hal-hal yang berhubungan dengan dekomisioning fasilitas nuklir, penutupan fasilitas pembuangan limbah dan rehabilitasi tapak.
STRUKTUR 1.6
Tujuan, manajemen, perencanaan dan masalah organisasi sehubungan
dengan proses review dan penilaian diberikan pada Bab 2. Bab 3 membahas tentang dasar-dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan proses Review dan Penilaian. Bab 4 memuat aspek-aspek yang berhubungan dengan Penilaian proses ini. Tambahan (Appendix) menyediakan daftar umum topiktopik yang tercakup di dalam proses review dan penilaian.
1
Dalam publikasi ini, istilah ‘tujuan keselamatan’ digunakan dengan arti ’tujuan, prinsip dan kriteria keselamatan’.
2
2 PROSES REVIEW DAN PENILAIAN TUJUAN REVIEW DAN PENILAIAN 2.1
Tujuan dasar dari Review dan Penilaian adalah untuk menentukan
apakah aplikasi dari operator menunjukkan, bahwa fasilitas sepanjang umurnya akan memenuhi tujuan keselamatan yang ditetapkan oleh badan pengawas. 2.2
Tujuan khusus dari Review dan Penilaian akan tergantung pada tahapan
operasi fasilitas (stages of lifetime). Contoh-contoh tujuan khusus ini meliputi hal-hal sebagai berikut: (a)
Untuk menentukan apakah operator mempunyai kemampuan dan sumber daya (khususnya, penyediaan dana untuk dekomisioning) untuk melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan setiap otrorisasi yang diberikan untuk tahapan operasi fasilitas.
(b)
Untuk menentukan apakah tapak yang dipilih, sesuai dengan fasilitas yang diajukan, dengan mempertimbangkan interaksi antara tapak dan fasilitas dan perubahan-perubahan lingkungan tapak yang diantisipasi selama periode komisioning dan operasi; dan untuk merekomendasikan persyaratan otorisasi yang tepat sehubungan dengan tapak dan sekitarnya yang oleh badan pengawas mungkin dianggap perlu.
(c)
Sebelum pembuatan, konstruksi, pemasangan, komisioning, operasi dan dekomisioning atau penutupan: untuk menentukan apakah proposal dan komitmen operator dalam hal desain, operasi dan dekomisioning atau penutupan memenuhi persyaratan dari badan pengawas, serta untuk menerapkan persyaratan dan batasan lain yang oleh badan pengawas mungkin dianggap perlu.
(d)
Untuk menentukan apakah program uji komisioning sudah lengkap dan memuat dengan benar semua batas-batas operasi, kriteria penerimaan pengujian, batasan dan prosedur; apakah ujin komisioning bisa dilakukan dengan selamat; serta apakah hasil pengujian cukup memenuhi semua fitur sehubungan dengan keselamatan fasilitas.
(e)
Untuk menentukan apakah operator menerapkan sistem manajemen keselamatan yang tepat, yang sesuai dengan persyaratan dari badan pengawas.
(f)
Untuk menentukan apakah batasan dan kondisi operasi konsisten dengan persyaratan darin badan pengawas, karakteristik operasi fasilitas, dan keadaan pengetahuan dan pengalaman operasi; serta untuk menentukan apakah level keselamatan yang memadai dipertahankan.
3
(g)
Untuk menentukan apakah personil operator memenuhi persyaratan dari badan pengawas, dalam hal jumlah maupun kompetensi.
(h)
Untuk menentukan apakah modifikasi yang diusulkan terhadap fasilitas, pada tahap operasi manapun, telah disusun dan implementasinya telah direncanakan sedemikan, sehingga tidak ada kompromi terhadap keselamatan.
(i)
Untuk mengevaluasi Review keselamatan yang dilakukan oleh operator.
(j)
Untuk menentukan apakah rencana dan komitmen operator sehubungan dengan dekomisioning telah memenuhi persyaratan dari badan pengawas.
(k)
Untuk menentukan apakah rencana dan komitmen operator sehubungan dengan tahap penutupan dan paska-penutupan fasilitas pembuangan (limbah) telah memenuhi persyaratan dari badan pengawas.
(l)
Untuk menentukan, bila relevan, apakah indikator kinerja yang diusulkan oleh operator sudah sesuai.
(m)
Untuk menentukan apakah program yang diajukan oleh operator untuk konfirmasi kinerja bisa diterima (hal ini penting terutama untuk fasilitas pembuangan).
(n)
Untuk menentukan apakah setiap persyaratan tambahan (atau kondisi izin) telah dipenuhi oleh operator.
MANAJEMEN REVIEW DAN PENILAIAN 2.3
Manajemen di dalam badan pengawas untuk proses Review dan
Penilaian merupakan bagian penting dari proses. Pertimbangan hendaknya diberikan untuk memberikan tanggung-jawab manajerial terhadap individu atau satuan organisasi. Manajemen Review dan Penilaian hendaknya meliputi tanggung-jawab untuk: (a)
merencanakan dan mengarahkan proses Review dan Penilaian;
(b)
menyiapkan prosedur yang diikuti sesuai dengan program manajemen kualitas secara keseluruhan;
(c)
mengkoordinasikan pertukaran semua informasi antara badan pengawas dan operator;
(d)
untuk semua dokumen yang dikirim atau yang diterima, menjaga catatan nama pengirim dan nama penerimanya, tindakan follow-up yang diperlukan dan hasil dari tindakan tersebut;
4
(e)
memantau kemajuan dokumen yang diajukan oleh operator dan kemajuan proses Review dan Penilaian terhadap program tentatif yang disetujui oleh operator dan badan pengawas (bila ada program semacam itu);
(f)
membuat pengaturan yang diperlukan, bilamana bagian badan pengawas yang berbeda perlu mengkombinasikan kepakarannya untuk mengambil keputusan dari waktu ke waktu;
(g)
membuat pengaturan untuk koordinasi antara kegiatan Review dan Penilaian dan kegiatan inspeksi yang terkait;
(h)
membuat pengaturan untuk hubungan dengan konsultan, panitia pengarah atau setiap organisasi relevan yang terkait, bilamana mereka diperlukan;
(i)
menfasilitasi konsultasi secara nasional dengan badan pengawas dan departemen pemerintah lain, sebagaimana diperlukan;
(j)
menyusun dan menyebarkan semua temuan dari badan pengawas setelah selesai proses Review dan Penilaian;
(k)
merencanakan konsultasi publik selama proses Review, sebagaimana diperlukan;
(l)
merencanakan setiap proses dengar pendapat pada akhir proses Review dan Penilaian; sebagaimana diperlukan;
(m)
mengkualifikasi dan melatih personil yang terlibat di dalam proses Review dan Penilaian.
2.4
Publikasi Persyaratan Keselamatan IAEA tentang Infrastruktur Hukum
dan Pemerintahan untuk Keselamatan Nuklir, Radiasi, Limbah Radioaktif dan Transport [1] menetapkan persyaratan berikut. ”Dasar-dasar utama Review dan Penilaian adalah informasi yang diajukan oleh operator. Tinjaian dan Penilaian yang seksama terhadap aplikasi teknis dari operator harus dilakukan oleh badan pengawas dalam rangka menentukan apakah fasilitas atau kegiatan memenuhi tujuan, prinsip-prinsip dan kriteria keselamatan yang relevan. Untuk melakukan itu, badan pengawas harus mendapatkan pengertian tentang desain fasilitas atau komponen, konsep keselamatan yang menjadi dasar desain dan prinsip-prinsip operasi yang diajukan oleh operator, untuk dipenuhi sendiri, yaitu bahwa: (1)
informasi yang tersedia kegiatan yang diajukan;
menunjukkan
keselamatan
fasilitas
atau
5
(2)
informasi yang terdapat dalam aplikasi operator adalah tepat dan memadai untuk memungkinkan konfirmasi kesesuaian dengan persyaratan badan pengawas; dan
(3)
penyelesaian teknis, khususnya untuk yang baru, telah dibuktikan atau dikualifikasi dengan pengalaman atau pengujian atau kedua-keduanya, dan mampu mencapai tingkat keselamatan yang disyaratkan” (Acuan [1], para 5.9)
2.5
Review dan Penilaian fasilitas nuklir memerlukan sejumlah pekerjaan
dan sumberdaya, dan rencana yang tepat hendaknya dibuat untuk itu. Badan pengawas hendaknya mengembangkan program untuk melakukan Review dan Penilaian informasi yang disediakan oleh operator (lihat acuan [4], para 4.2 – 4.8) atau dikumpulkan selama pelaksanaan inspeksi sendiri [3]. Kerjasama operator hendaknya dilakukan untuk menjamin bahwa Review dan Penilaian dilakukan dengan cara yang efektif dan terinformasikan. Sebagai tambahan, informnasi dari sumber lain (seperti laporan kejadian dari negara lain) yang berpengaruh pada keselamatan fasilitas hendaknya ditinjau dan dikaji.
PENJADWALAN PENGAJUAN 2.6
Badan pengawas hendaknya hendaknya menunjukkan kepada operator
perkiraan periode waktu yang diperlukan untuk proses Review dan Penilaian sedemikian hingga bisa memudahkan proses tersebut dan memperkecil penundaan pemberian otorisasi yang diperlukan. Adalah penting untuk mencapai kesepakatan pada jadwal indikatif. Dalam menjadwalkan program Review dan Penilaian, badan pengawas hendaknya menyadari bahwa informasi awal yang diajukan oleh operator boleh jadi tidak lengkap. Dalam hal ini, adalah perlu waktu waktu banyak untuk mendapatkan informasi yang cukup yang memungkinkan Review dan Penilaian penuh bisa dimulai. Lagi pula, masalah penting bisa saja timbul, yang memerlukan studi tambahan dan menyebabkan keterlambatan. Faktor seperti itu bisa menyebabkan banyak variasi waktu yang diperlukan untuk Review dan Penilaian untuk tahap tertentu dalam masa umur fasilitas. Operator hendaknya mengajukan setiap informasi tambahan yang diharuskan oleh badan pengawas dalam waktu yang ditetapkan.
Badan
pengawas
hendaknya
mencurahkan
usahanya
untuk
menyelesaikan proses Review dan Penilaian sesuai dengan jadwal yang 6
disetujui, tetapi tujuan ini hendaknya tidak kompromi dengan tanggung-jawab badan pengawas.
TAHAP PROSES OTORISASI YANG BERBEDA-BEDA 2.7
Proses otorisasi (lihat Acuan [4], Appendix) merupakan proses berlanjut
yang boleh jadi mulai sebelum perencanaan dan studi kelayakan untuk tapak dan berlanjut sampai dekomisioning atau penutupan fasilitas nuklir hingga pembebasan dari kontrol pengawasan. Bab ini menjelaskan secara garis besar bidang-bidang yang merupakan penekanan dalam Review dan Penilaian. Tidak cukup hanya meninjau dan mengkaji bidang-bidang ini secara terisolasi; semua bidang yang relevan dari titik-titik pengambilan keputusan sebelumnya hendaknya dipertimbangkan pada setiap tahap dalam proses otorisasi dalam rangka menjamin bahwa keterterimaan pengajuan dari operator bukan merupakan kompromi. Daftar topik-topik yang hendaknya dipertimbangkan dalam proses Review dan Penilaian selama masa hidup fasilitas diberikan dalam Tambahan. 2.8
Untuk kepraktisan, Review dan Penilaian setiap bidang bisa mulai pada
tahap lebih awal dan berlanjut sampai ke tahap berikutnya. Review dan Penilaian untuk beberapa bidang juga bisa dikombinasikan, tergantung pada pengaturan yang dibuat pada tingkat nasional dan sifat fasilitas. Karena Pedoman Keselamatan ini meliputi jangkauan yang luas dari tipe fasilitas, maka tidak mungkin untuk menyediakan rincian bidang tertentu yang hendaknya merupakan obyek Review dan Penilaian pada setiap tahap dalam masa hidup fasilitas untuk tiap jenis. Meskipun demikian, bab ini memberikan overview umum terhadap bidang mayor untuk Review dan Penilaian; tingkatan bidang yang hendaknya dipertimbangkan akan tergantung pada sifat fasilitas dan resiko yang terkait dengannya.
Evaluasi tapak 2.9
Dalam mempertimbangkan aplikasi tapak, badan pengawas akan
cenderung mengkonsentrasikan pada karakteristik tapak dan interaksi antara tapak dan fasilitas yang diusulkan. Evaluasi tapak untuk banyak fasilitas 7
awalnya ditentukan dengan proses yang tidak dipengaruhi banyak oleh kriteria yang ditentukan. Walaupun demikian, persyaratan umum sehubungan dengan jauhnya, kepadatan penduduk lokal dan pengaturan pengangkutan akan diterapkan. Untuk tapak pembuangan limbah, pertimbangan geologik dan hidrogeologik akan menjadi faktor utama dalam evaluasi tapak. Kebanyakan untuk
tapak
semacam
itu,
badan
pengawas
boleh
dilibatkan
dalam
merumuskan kriteria pemilihan tapak dan dalam proses penentuan kesesuaian tapak (lihat Acuan [5-7]). 2.10
Dalam semua hal, tapak fasilitas hendaknya dikualifikasi dengan Review
dan Penilaian untuk menentukan interaksi potensial antara fasilitas yang diusulkan dengan tapak dan untuk meninjau dan mengkaji kesesuaian tapak dari segi keselamatan. Review dan Penilaian tapak boleh dilakukan paralel dengan Review dan Penilaian desain, atau bisa juga di beberapa negara, dilakukan pada tahap yang lebih awal. Bidang-bidang Review dan Penilaian untuk keperluan khusus merupakan implikasi lingkungan lokal, sifat alami dan manusiawi yang dibuat, untuk keselamatan fasilitas dan kebutuhan yang akan diperlukan oleh fasilitas terhadap infrastruktur lokal. 2.11
Untuk fasilitas pembuangan limbah, pertahanan geologi merupakan
elemen penting untuk jaminan jangka panjang yang diperlukan. Argumen yang dibuat akan tergantung pada pengertian terhadap sifat lingkungan. Pengertian semacam itu mungkin tidak komplit pada tahap ini dan hendaknya diperkuat dan dikonfirmasikan dalam tahap konstruksi dan operasi untuk memberikan dasar-dasar teknis dan mendapatkan kepercayaan publik yang diperlukan. Proses Review dan Penilaian tentang kualifikasin tapak bisa memerlukan beberapa dekade dan tentu saja bisa masuk ke periode kontrol institusi setelah penutupan fasilitas.
Desain, konstruksi, pembuatan dan pemasangan 2.12
Sebelum pemberian izin konstruksi fasilitas, Review dan Penilaian akan
dikonsentrasikan pada pendekatan operator terhadap keselamatan dan standar keselamatan, dan bagaimana hal tersebut diaplikasikan dalam pengembangan 8
desain. Fitur-fitur seperti layout fisik dan konstruksi fasilitas dan elemen kunci proses
hendaknya
dipertimbangkan
secara
hati-hati; kemudian efeknya
terhadap keselamatan fasilitas selama masa hidupnya hendaknya dikaji pada tahap desain. Sebagai tambahan, sebelum pemberian izin konstruksi, badan pengawas hendaknya meninjau dan mengkaji pengaturan operator untuk mengontrol
kegiatan
konstruksi,
pembuatan
dan
pemasangan.
Begitu
konstruksi dimulai, beberapa fitur desain hanya bisa diubah karena kesulitan yang besar. Rencana garis besar untuk dekomisioning, meliputi hal-hal seperti strategi yang digunakan, dosis radiasi yang diperkirakan dan jumlah limbah yang dihasilkan, hendaknya disiapkan oleh operator pada tahap desain. Rencana tersebut hendaknya menjadi obyek Review dan Penilaian oleh badan pengawas. 2.13
Review dan Penilaian desain hendaknya berlanjut selama konstruksi,
pembuatan dan pemasangan sampai rinciannya telah diselesaikan. Perubahan untuk desain yang diizinkan pada tahap ini hendaknya dianalisis oleh operator dan
dilaporkan
pada
badan
pengawas,
yang
hendaknya
memerlukan
pelaksanaan Review dan Penilaian.
Komisioning 2.14
Komisioning bisa dipertimbangkan dalam dua tahap: tahap tidak aktif,
yaitu sebelum bahan fisil dan radioaktif dimasukkan; dan tahap aktif, yaitu setelah bahan fisil dan radioaktif dimasukkan. Jelasnya, resiko radiologi akan timbul hanya setelah tahap kedua dimulai. Komisioning hendaknya dilakukan sesuai dengan program-program yang telah ditinjau dan dikaji oleh badan pengawas, yang hendaknya menentukan apakah fasilitas yang dibangun telah memenuhi persyaratannya. 2.15
Tahap tak-aktif dari komisioning (komisioning dingin) ditujukan untuk
menjamin bahwa fasilitas tersebut telah dikonstruksi, dibuat dan dipasang secara
benar
dan
sesuai
dengan
dokumentasi
desain.
Bila
terjadi
penyimpangan dari dokumentasi ini, hal itu hendaknya dicatat, dan hendaknya ditunjukkan
bahwa
analisis
keselamatan
bukan
dikompromikan.
Hasil 9
komisioning tak-aktif hendaknya juga mengkonfirmasi fitur-fitur operasi fasilitas dan hendaknya menjadi bahan pengembangan instruksi rinci untuk operator, yang hendaknya dikonfirmasikan pada tahap aktif. 2.16
Komisioning aktif dengan pemasukan bahan fisil dan radioaktif
merupakan langkah utama dalam proses pemberian izin. Review dan Penilaian tersebut hendaknya mempertimbangkan: desain akhir fasilitas atau desain fasilitas sesuai terbangun secara keseluruhan; program komisioning dan kemajuannya; struktur organisasi; kualifikasi personil operasi; kesiapsiagaan darurat; batasan dan kondisi operasi pendahuluan dan prosedur operasi pendahuluan. Bilamana terjadi penyimpangan dari parameter desain, maka penyimpangan tersebut hendaknya dianalisis oleh operator dan dilaporkan kepada badan pengawas, yang hendaknya memerlukan pelaksanaan Review dan Penilaian. 2.17
Bila proses komisioning aktif bergerak mendekati penyelesaian, Review
dan Penilaian hendaknya dikonsentrasikan pada cara bagaimana fasilitas dioperasikan dan dirawat, dan pada prosedur pengonrolan dan pemantauan operasi dan tindak lanjut terhadap penyimpangan atau kejadian-kejadian lain. Sebelum pemberian izin operasi rutin, badan pengawas hendaknya meninjau dan mengkaji konsistensi hasil uji komisioning. Bila badan pengawas menemukan ketidak-konsistensian pada hasil-hasil tersebut, maka badan pengawas
hendaknya
mengkaji
setiap
perbaikan
ketidak-sesuaian dan
modifikasi terhadap desain dan prosedur operasi yang dibuat sesuai dengan hasil komisioning. Badan pengawas hendaknya meninjau dan mengkaji setiap perubahan yang diajukan terhadap batasan dan kondisi.
Operasi 2.18
Untuk operasi rutin badan pengawas hendaknya mengharuskan operator
melaporkan secara berkala ketaatannya terhadap tujuan keselamatan dan kepatuhannya dengan persyaratan pengawasan yang ditentukan, dan usahausaha yang dibuat untuk meningkatkan keselamatan. Badan pengawas hendaknya meninjau dan mengkaji laporan-laporan dan hendaknya melakukan inspeksi untuk memastikan kepatuahannya dengan persyaratan pengawasan dan untuk meastikan bahwa fasilitas mampu melanjutkan operasinya. 10
2.19
Sementara kebutuhan untuk Penilaian akan timbul dalam berbagai cara
(lihat para 2.25), Penilaian keselamtan sistematik, Review keselamatan periodik (periodic safety reviews , PSRs) hendaknya dilakukan oleh operator pada interval tertentu untuk meninjau efek kumulatif dari penuaan fasilitas dan efek modifikasi, serta implikasi pengalaman operasi dan pengembangan teknik. Sifat dari Review ini dan interval antar Review akan tergantung pada sifat fasilitas dan besarnya potensi resiko yang ada. Tujuan dari Review tersebut hendaknya untuk mengkaji fasilitas terhadap persyaratan dan praktek pengawasan yang berlaku dan untuk menentukan apakah terdapat pengaturan yang cukup untuk mempertahankan keselamatannya. Bila Review menunjukkan bahwa fasilitas tidak
memenuhi
persyaratan
pengawasan
yang
berlaku,
kekurangan-
kekurangan yang berarti hendaknya dikaji dan cara yang mudah untuk memenuhi
persyaratan
tersebut
hendaknya
dipikirkan.
PSR
hendaknya
memungkinkan badan pengawas mengambil keputusan apakah fasilitas bisa melanjutkan operasinya sampai PSR berikutnya dilakukan. 2.20
Selama operasi fasilitas, rencana garis besar dekomisioning hendaknya
diperbarui oleh operator dari waktu ke waktu dan ditinjau oleh badan pengawas dipandang dari sudut pengalaman operasi, adanya persyaratan pengawasan baru atau revisi dan perkembangan teknologi.
Dekomisioning 2.21
Dekomisioning fasilitas nuklir, sedemikian hingga kontrol pengawasan
bisa dihilangkan, tediri atas dekontaminasi dan dismantling (pelepasan) dan/atau pelepasan bahan radioaktif, limbah radioaktif, komponen dan struktur. Dekomisioning
meliputi: persiapan dan persetujuan atas rencana rinci
dekomisioning; kegiatan nyata dekomisioning dan pengelolaan limbah yang muncul dari kegiatan-kegiatan tersebut. Sesaat sebelum shutdown tetap fasilitas, rencana rinci hendaknya disiapkan untuk perizinan atau persetujuan oleh badan pengawas. Rancana dekomisioning hendaknya ditinjau dan dikaji dalam rangka untuk menjamin bahwa dekomisioning bisa dilakukan secara selamat dengan pengurangan bahaya radiologi secara bertahap dan sistematik. Dalam kasus yang
dimaksudkan untuk menunda dekomisioning secara
keseluruhan atau sebagian, hendaknya ditunjukkan bahwa tidak akan ada 11
beban yang membahayakan pada generasi mendatang. Pengelolaan limbah dari dekomisioning hendaknya merupakan fitur yang berarti pada rencana dekomisioning. Jumlah limbah yang besar mungkin dihasilkan selama periode waktu yang singkat, dan jenis dan aktivitas limbah tersebut mungkin sangat bervariasi. Dalam Review dan Penilaian rencana dekomisioning, hendaknya dipastikan bahwa limbah semacam itu bisa dikelola dengan selamat.
Penutupan fasilitas pembuangan limbah 2.22
Untuk memungkinkan fasilitas pembuangan dilanjutkan melewati tahap
operasi ke tahap penutupan, fasilitas pendukung hendaknya didekomisioning dan fasilitas tersebut hendaknya disegel secara tepat. Proposal rinci untuk penutupan dan untuk Penilaian keselamatan fasilitas untuk jangka panjang hendaknya ditinjaundan dikaji oleh badan pengawas. Pertimbangan khusus hendaknya diberikan pada informasi rinci, termasuk catatan operasi yang relevan
pada:
kandungan
radionuklida
dan
sifat
fisika
limbah
dan
pengepakannya; kondisi geologi dan hidrogeologi; kinerja desain fasilitas (meliputi
bahan
pengisian-ulang/backfill,
struktur
teknis
dan
pengaturan
penyegelan); aspek pemantauan dan pendapatan kembali; dan migrasi radionuklida dan jalur yang mungkin. 2.23
Bila kontrol institusi setelah penutupan fasilitas pembuangan limbah
dipertimbangkan perlu, maka pengaturan untuk kontrol di masa depan, meliputi program pemantauan lingkungan secara berkelanjutan, hendaknya merupakan obyek Review dan Penilaian oleh badan pengawas.
Pembebasan dari kontrol pengawasan. 2.24
Sebelum operator bisa perbolehkan lepas dari perizinan, hendaknya
dipastikan
bahwa
semua
tanggungjawab
(responsibility)
dan
pertanggungjawaban (liability) yang dipersyaratkan selama otorisasi telah dilepaskan secara memuaskan dan bahwa tidak ada kemungkinan yang masuk akal bahwa setiap persyaratan di masa depan akan diberikan pada operator. Operator hendaknya memberikan bukti akan hal itu, dan secara khusus, menunjukkan bahwa tapak yang direhabilitasi tidak akan memiliki resiko radiologi ang tak dapat diterima dibandingkan dengan kondisi radiologi yang 12
ada sebelum fasilitas dibangun. Badan pengawas hendaknya meninjau dan mengkaji bukti-bukti tersebut dan hendaknya menentukan apakah bukti tersebut cukup untuk menutup kasus-kasu itu.
Kaji-ulang 2.25
Sepanjang masa hidup fasilitas, mungkin perlu bagi operator untuk
melakukan
kaji-ulang
terhadap
keselamatannya
(atau
terhadap
aspek
keselamatan). Kaji-ulang ini bisa atas inisiatif dari operator atau atas permintaan dari badan pengawas. Kebutuhan kaji-ulang tersebut mungkin timbul karena: -
Pengalaman yang relevan terhadap keselamatan yang telah didapat pada fasilitas, pada fasilitas yang serupa atau pada fasilitas nuklir dan non-nuklir lain yang relevan;
-
Informasi dari pengujian yang relevan dan dari program riset dan pengembangan, dan pengetahuan baru tentang masalah teknis;
-
Modifikasi yang diajukan terhadap fasilitas penanganan dan pengoperasian fasilitas; dan
-
Perubahan dalam kerangka kerja pengawasan, peraturan dan pedoman.
atau
terhadap
cara
ORGANISASI DAN SUMBER DAYA TEKNIS UNTUK REVIEW DAN PENILAIAN Organisasi 2.26
Review dan Penilaian merupakan fungsi pokok dari badan pengawas.
Ukuran dan komposisi badan pengawas, jumlah konsultan yang digunakan dan penggunaan panitia penasehat hendaknya merefleksikan jumlah dan ukuran, sifat dan tahapan dalam masa hidup fasilitas yang diawasi. Pedoman Keselamatan tentang Organisasi dan Penentuan Staf Badan Pengawas untuk Fasilitas Nuklir [2] memberikan rekomendasi tentang pendekatan terhadap organisasi Review dan Penilaian, dan kualifikasi, kemampuan dan pelatihan yang diperlukan untuk personil yang dilibatkan dalam fungsi ini.
Konsultan
13
2.27
Paragraf 4.3 dari Acuan [1] menetapkan persyaratan sehubungan
dengan
penggunaan
konsultan
untuk
membantu
badan
pengawas,
di
antaranya adalah, proses Review dan Penilaian. Pertimbangan tambahan sehubungan dengan konsultan diberikan dalam Acuan [2] para 3.28 – 3.29. 2.28
Dalam
penggunaan
konsultan,
badan
pengawas
hendaknya
mendefinisikan secara hati-hati istilah acuan (terms of reference, TOR) untuk Review
dan
Penilaian.
Badan
pengawas
hendaknya
menjamin
bahwa
konsultan mempunyai pengertian yang jelas tentang tujuan keselamatan. Badan pengawas hendaknya mempunyai staf tetap dengan kompetensi untuk menangani kerja konsultan dan mengevaluasi kualitas dan hasil mereka. ”Penggunaan konsultan tidak boleh membebaskan setiap tanggung-jawab badan
pengawas.
pengambilan
Khususnya,
keputusan
tanggung-jawab badan pengawas dalam
dan
pembuatan
rekomendasi
tidak
boleh
didelegasikan.” (Acuan [1], para 4.4).
Badan penasehat 2.29
Fungsi dan organisasi badan penasehat dibahas dalam paragraf 4.9 dari
Acuan [1] dan paragraf 3.30 – 3.32 dari Acuan [2]. Pertimbangan yang hati-hati hendaknya diberikan untuk menetapkan satu atau lebih badan seperti itu untuk memberikan bantuan dalam proses Review dan Penilaian oleh badan pengawas.
HUBUNGAN EKSTERNAL Hubungan dengan operator 2.30
Badan pengawas dan operator hendaknya menetapkan hubungan resmi
berdasarkan pada independensi dan saling menghormati. Jalur komunikasi yang tepat antara operator dan badan pengawas hendaknya ditetapkan. Operator, dengan tanggung-jawabnya terhadap keselamatan fasilitas, boleh jadi hanya merupakan organisasi di antara yang terlibat di dalam pembuatan, konstruksi, pemasangan, operasi dan analisis keselamatan fasilitas, yang akan mempunyai hubungan langsung dengan badan pengawas. Dalam hal ini, operator hendaknya mewakili semua kontraktornya secara resmi berhubungan 14
dengan badan pengawas, meliputi pengajuan dokumen dan menghadiri pertemuan. 2.31
Operator hendaknya mengajukan dokumentasi seawal mungkin untuk
memberikan waktu kepada badan pengawas untuk melakukan Review dan Penilaian. Badan pengawas boleh memberikan petunjuk terhadap persyaratan yang dipenuhi untuk dokumentasi. Badan pengawas hendaknya mempunyai kontak berkala dengan operator dalam rangka memberikan petunjuk yang rinci, termasuk petunjuk tentang jenis dan isi, serta waktu pendokumentasian yang diberikan oleh operator. 2.32
Dalam semua tahap proses pemberian izin, operator dan badan
pengawas hendaknya melanjutkan pelaksanaan pertemuan untuk membahas topik-topik seperti dasar-dasar untuk perubahan yang diajukan, mendahului pengajuan
secara
resmi,
atau
untuk
membahas
hal-hal
yang
telah
dipertimbangakan. Program pertemuan resmi pada tingkatan manajemen yang berbeda boleh ditetapkan antara badan pengawas dan operator, dalam rangka menumbuhkan hubungan yang baik dan untuk memberikan kemungkinan pemberitahuan tentang perubahan atau inisiatif yang mungkin, yang akan memudahkan perencanaan ke depan. Catatan tertulis tentang pertemuan seperti itu dan setiap keputusan dan kesepakatan hendaknya dijaga.
Hubungan dengan kontraktor operator 2.33
Banyak
informasi
yang
diperlukan
oleh
badan
pengawas
untuk
melakukan Review dan Penilaian mungkin disiapkan oleh kontraktor kepada operator. Kontraktor-kontraktor ini mungkin terlibat dalam desain, pembuatan, konstruksi, pemasangan, perawatan atau analisis keselamatan, dan mereka mungkin juga mempunyai sub-kontraktor. Adalah tanggung-jawab operator untuk
membuat
pengaturan
dengan
kontraktornya
untuk
menjamin
ketersediaan semua informasi yang diperlukan dan memberitahukan kepada badan pengawas secara penuh semua informasi baru dan setiap revisi terhadap informasi yang diajukan sebelumnya yang mungkin relevan terhadap proses Review dan Penilaian. Badan pengawas mungkin mencari atau mengizinkan partisipasi kontraktor dalam pertemuan antara badan pengawas dan operator dalam rangka mengklarifikasi isu-isu sehubungan dengan 15
keselamatan dan memudahkan pertukaran informasi. Selama perkembangan Review dan Penilaian, mungkin perlu bagi badan pengawas dengan sepengetahuan
dari
operator, untuk memiliki kontak langsung dengan
kontraktor. Operator-operator ini hendaknya tidak mengurangi tanggung-jawab operator terhadap keselamatan fasilitas.
Hubungan dengan badan pemerintah lain 2.34
Untuk mendukung badan pengawas, badan pemerintahan lain mungkin
akan berpartisipasi dalam proses pengawasan sesuai dengan praktek legislasi dan peraturan nasional. Badan pengawas hendaknya menetapkan dan menjaga penghubung selama masa hidup fasilitas dengan badan-badan pemerintah lain; dan hendaknya juga mengembangkan dan menformalkan prosedur kerja dengan badan-badan semacam itu, apakah dengan tingkat nasional, regional atau lokal. Bidang-bidang Review dan Penilaian, di mana badan-badan lain bisa berpartisipasi, hendaknya diidentifikasi. Badan-badan ini bisa meliputi: -
Badan berwenang dalam perlindungan lingkungan;
-
Badan berwenang yang bertanggung-jawab untuk isu pertanggungjawaban;
-
Badan berwenang untuk proteksi fisik dan/atau safeguards;
-
Badan berwenang untuk perencanaan penggunaan sumberdaya air dan tanah;
-
Badan berwenang untuk proteksi kebakaran;
-
Badan berwenang untuk transport;
-
Badan penegakan hukum;
-
Badan-badan dengan tanggung-jawab untuk struktur teknik sipil dan bangunan, dan perlengkapan listrik dan mekanik;
-
Badan-badan kedaruratan;
-
Badan-badan lain dengan tanggung-jawab untuk pembatasan pelepasan efluen radioaktif;
-
Badan pengawas lain, khususnya yang melakukan fungsi yang setara.
16
lain
dengan
tanggung-jawab
untuk
kesiapksiagaan
2.35
Sifat hubungan antara operator dengan badan pemerintahan lain
hendaknya ditentukan dengan hukum, peraturan dan praktek nasional.
Hubungan badan pengawas dengan negara lain dan badan internasional 2.36
”Keselamatan fasilitas dan kegiatan merupakan perhatian internasional.
Berbagai
konvensi
internasional
sehubungan
dengan
berbagai
aspek
keselamatan telah dikuatkan. Badan berwenang nasional, dengan bantuan badan pengawas, harus menetapkan pengaturan untuk pertukaran informasi yang berhubugan dengan keselamatan, secara bilateral atau regional, dengan negara tetangga atau negara lain yang tertarik, dan dengan organisasi antarpemerintah yang relevan, baik untuk memenuhi kewajiban keselamatan maupun untuk mempromosikan kerja-sama.” (Acuan [1], paragraf 4.11). 2.37
Mungkin terdapat bidang teknik khusus yang informasinya bisa diperoleh
oleh badan pengawas untuk digunakan dalam proses Review dan Penilaian. Pertukaran informasi akan berguna khususnya bila badan pengawas dari negara lain mempunyai pengalaman pemberian izin terhadap fasilitas yang serupa; hendaknya dipertimbangkan untuk membuat sebuah kelompok untuk badan-badan pengawas tersebut. Sumber-sumber informasi dan kepakaran meliputi badan internasional seperti IAEA. 2.38
Alasan khusus bagi badan pengawas untuk mendapatkan informasi,
meliputi: (1)
Mendapatkan pengetahuan tentang fasilitas baru yang diperkenalkan, yang pengalamannya telah dimiliki oleh negara lain;
(2)
Menambahkan ke dalam database pengalaman operasi dengan fasilitas khusus;
(3)
Mendapatkan pengetahuan tentang metode analisis yang berbeda, seperti metode penggunaan kod komputer;
(4)
Mendapatkan pengetahuan tentang pendekatan Review dan Penilaian yang berbeda;
(5)
Mendapatkan pengetahuan tentang manajemen proses Review dan Penilaian;
(6)
Mendapatkan pengetahuan dari kontraktor operator di negara lain; 17
(7)
Mendapatkan informasi tentang fasilitas di negara lain, yang karena dekatnya, mungkin mempunyai pengaruh terhadap negara tetangga.
2.39
Pertukaran
informasi
boleh
dilakukan
dengan
cara
pertemuan,
pengiriman dokumen dan kunjungan pakar, tetapi tidak satupun dari setiap cara ini akan membebaskan badan pengawas nasional dari tanggung-jawabnya untuk mengambil keputusan dan membuat rekomendasi.
3 KINERJA PROSES REVIEW DAN PENILAIAN UMUM 3.1
Proses Review dan Penilaian adalah penilaian penting, yang dilakukan
oleh badan pengawas, akan informasi yang diajukan oleh operator untuk menunjukkan keselamatan fasilitas. Review dan Penilaian dilakukan dalam rangka memungkinkan badan pengawas untuk mengambil keputusan
pada
keterterimaan fasilitas dari segi keselamatan. Proses tersebut terdiri atas pengujian atas aplikasi operator tentang semua aspek yang berhubungan dengan keselamatan fasilitas. Hal itu hendaknya mencakup pertimbangan baik untuk keadaan normal maupun kegagalan, dan semua kejadian meliputi kesalahan manusia, yang berpotensi menyebabkan paparan terhadap pekerja atau
masyarakat
atau
bahaya
radiologi
terhadap
lingkungan.
Analisis
keselamatan hendaknya selengkap mungkin, dan satu dari tugas awal meninjau dan mengkaji adalah untuk mengkonfirmasikan kelengkapannya. Proses Review dan Penilaian hendaknya meliputi pengecekan pada tapak dan tempat lain untuk menvalidasi klaim yang dibuat di dalam aplikasi. Operator sering mempunyai Review luar setara (external peer reviews ) yang dilakukan pada fasilitasnya oleh organisasi nasional atau internasional. Hasil dari Review seperti itu bisa memberikan pada badan pengawas pandangan tambahan terhadap kegiatan operator.
PEDOMAN INTERNAL 3.2
Badan pengawas hendaknya menyediakan pedoman internal tentang
prosedur yang harus diikuti dalam proses Review dan Penilaian, dan pedoman tentang tujuan keselamatan yang harus dipenuhi. Pedoman rinci tentang topik 18
khusus untuk Review dan Penilaian hendaknya juga diberikan, sebagaimana mestinya. Pertimbangan hendaknya diberikan untuk perluasan, sehingga pedoman badan pengawas bisa tersedia untuk operator dan masyarakat.
RENCANA REVIEW DAN PENILAIAN 3.3
”Badan pengawas harus menyiapkan programnya sendiri tentang
Review dan Penilaian terhadap fasilitas dan kegiatan dengan cermat. Badan pengawas
harus
mengikuti
perkembangan
kegiatan
fasilitas,
bila
memungkinkan, dari awal pemilihan tapak, desain, konstruksi, komisioning dan operasi, sampai dengan dekomisioning, atau penutupan.” (Acuan [1] paragraf 5.10) 3.4
Untuk efisiensi pengawasan, temuan pada Review awal hendaknya
diprioritaskan pada dasar implikasi potensial untuk Penilaian keselamatan secara keseluruhan terhadap fasilitas dan titik-titik tunda yang terkait dalam proses otorisasi. Untuk efektivitas pengawasan, usaha Review dan Penilaian hendaknya selalu difokuskan lebih kepada aspek-aspek evaluasi tapak, desain dan operasi yang melibatkan fitur-fitur tak teruji (inovatif). 3.5
Untuk aplikasi yang lebih penting oleh operator (seperti laporan analisis
keselamatan), akan lebih berguna bagi badan pengawas untuk melakukan Review penerimaan dokumen. Sebagai hasil dari Review penerimaan, aplikasi atau pengajuan yang secara nyata tidak sempurna pada bidang tertentu yang mungkin dikembalikan kepada operator untuk perbaikan atau diajukan ulang. 3.6 badan
Dalam pelaksanaan Review dan Penilaian terhadap pengajuan operator, pengawas
menyediakan
hendaknya
jaminan
bahwa
menerapkan semua
topik
rencana yang
sistematik signifikan
untuk
terhadap
keselamatan akan tercakup dan bahwa operator fasilitas yang mirip akan diperlakukan dengan sama. Rencana ini hendaknya mencakup serangkaian prosedur yang akan diikuti oleh badan pengawas untuk semua aspek dan topik yang tercakup di dalam aplikasi dalam rangka mengidentifikasi item-item yang telah memenuhi tujuan dan persyaratan keselamatan, dan item-item yang tidak memenuhinya. Secara garis besar rencana tersebut seperti di bawah ini:
19
(1)
Definisi ruang lingkup proses Review dan Penilaian;
(2)
Spesifikasi tujuan dan dasar teknis untuk proses Review dan Penilaian (ini bisa dipertimbangkan sebagai kriteria penerimaan);
(3)
Identifikasi informasi tambahan yang perlu untuk Review dan Penilaian;
(4)
Kinerja prosedur Review dan Penilaian langkah demi langkah untuk menentukan apakah tujuan keselamatan yang sesuai dan persyaratan pengawasan telah dipenuhi untuk setiap aspek atau topik;
(5)
Keputusan pada keterterimaan argumen operator tentang keselamatan atau kebutuhan untuk aplikasi lebih lanjut.
3.7
Secara praktis, ruang lingkup dan kedalaman Review dan Penilaian
akan tergantung pada berbagai faktor seperti kebaruan, kompleksitas, sejarah terdahulu, pengalaman operator dan resiko terkait2. Bidang yang hendaknya menjadi konsentrasi badan pengawas dalam Review dan Penilaian pada tahap yang berbeda bisa dipertimbangkan dalam istilah yang lebih luas. Sebagai contoh, sementara tahap kualifikasi merupakan tahap yang berarti untuk semua fasilitas, adalah sangat penting khususnya untuk fasilitas pembuangan limbah. 3.8
Fitur utama dari aplikasi operator adalah kondisi normal atau gagal3.
Walaupun demikian, hendaknya diakui pentingnya aspek lain dari aplikasi keselamatan: keselamatan fasilitas didasarkan pada teknik yang masuk akal dan manajemen yang baik, dan analisis keselamatan merupakan konfirmasi tentang kecukupannya dan bukan merupakan pelengkapnya. Nilai dari analisis keselamatan adalah memperluas pengetahuan dan memahami fasilitas dan sifatnya, dan mengidentifikasi kekurangan dalam bidang keselamatan yang bisa diperbaiki.
DOKUMENTASI YANG DIAJUKAN OLEH OPERATOR Tanggung-jawab operator 3.9
Operator hendaknya bertanggung-jawab untuk mengajukan dokumen
untuk mendukung aplikasinya untuk otorisasi. Pada setiap tahap proses
2
Catat bahwa tujuan publikasi ini, istilah ‘resiko’ digunakan secara umum untuk kombinasi kualitatif terhadap frekwensi dan konsekwensi dari sebuah jenis kejadian. 3 Dalam keseluruhan publikasi ini, istilah ‘kondisi gagal’ digunakan untuk menunjukkan semua situasi yang di dalamnya terdapat penyimpangan dari batas operasi normal atau dari kondisi acuan yang dihasilkan dari kejadian awal terpostulasi.
20
otorisasi operator hendaknya disyaratkan untuk menunjukkan kepatuhannya kepada badan pengawas, bahwa fasilitas bisa diletakkan di tapak, didesain, dibangun, diuji komisioning, dipoerasikan, didekomisioning atau ditutup tanpa memberikan resiko radiologi yang tidak dikehendaki terhadap pekerja, masyarakat dan lingkungan. Sifat alami dari informasi ini dan jenis dokumen yang memuat informasi tersebut akan tergantung pada sifat fasilitas dan resiko yang dipresentasikan pada persyaratan nasional yang berlaku. 3.10
Pada semua tahap operator hendaknya bisa menunjukkan bahwa
operator mengendalikan fasilitas dan mempunyai organisasi, manajemen, prosedur
dan
kewajibannya,
sumber dan
daya
yang
memadahi
pertanggung-jawabannya,
bila
untuk
melaksanakan
diperlukan.
Total
dokumentasi yang digunakan oleh operator untuk menunjukkan ini, yang beberapa di antaranya mungkin tidak terdapat pada awal pengajuan resmi, hendaknya mencakup semua topik yang terkait (lihat Tambahan), tergantung pada tahap proses otorisasi dan sifat dari fasilitas. 3.11
”Setiap
modifikasi
terhadap
aspek
fasilitas
atau
kegiatan
yang
berhubungan dengan keselamatan (atau mempunyai pengaruh tak langsung yang berarti pada aspek yang berhubungan dengan keselamatan) harus menjadi obyek Review dan Penilaian, dengan mempertimbangkan potensi besar dan sifat bahaya yang terkait.” (Acuan [1], para 5.11)
Catatan pengajuan operator 3.12
Pertukaran informasi resmi melalui saluran komunikasi yang disetujui
merupakan elemen fundamental dari proses Review dan Penilaian. Pertukaran informasi yang mungkin terjadi antara badan pengawas dengan pihak-pihak lain yang terkait (meliputi badan pemerintah lain, operator dan kontraktornya, panitia pengarah, konsultan dan anggota masyarakat, bila perlu) hendaknya dalam bentuk tertulis dan dicatat secara resmi saat diterima dan disimpan dalam cara yang memungkinkan untuk dilacak kembali. Dokumentasi resmi tertentu akan disyaratkan oleh hukum dan peraturan negara atau oleh persyaratan dari badan pengawas. Dokumentasi ini hendaknya disediakan secara yang teratur oleh operator.
21
3.13
Pengajuan resmi yang lain akan dibuat oleh operator terhadap
permintaan khusus dari badan pengawas atau atas inisiatif dari operator. Catatan pertemuan dan dengar pendapat resmi juga bisa memuat kegiatan pertukaran informasi resmi dan hendaknya dicatat dan disimpan secara tepat.
Informasi kepemilikan dan kerahasiaan 3.14
Informasi tertentu yang diberikan oleh operator atau kontraktornya
hendaknya dipikirkan sebagai rahasia dikarenakan sifatnya, untuk alasan keamanan atau karena hak kerahasiaan pribadi, sesuai dengan hukum dan peraturan nasional. Informasi rahasia semacam itu hendaknya tersedia saat diperlukan tanpa halangan, bagi badan pengawas; yaitu kepada staf, konsultan atau panitia pengarahnya, begitu juga bagi badan pemerintah yang lain yang terlibat di dalam proses Review dan Penilaian. Pihak-pihak yang dipercaya akan informasi tersebut hendaknya menyadari akan kerahasiaan tersebut dan hendaknya mematuhi, dan konsisten dengan hukum dan peraturan nasional, untuk menjaga kerahasiaan.
DASAR-DASAR KEPUTUSAN 3.15
”Review dan Penilaian pengawasan akan menimbulkan serangkaian
keputusan pengawasan. Pada tahap tertentu dalam proses otorisasi, badan pengawas harus mengambil langkah formal yang akan menghasilkan: (1)
Pemberian otorisasi, yang menekankan kondisi atau batasan pada kegiatan operator selanjutnya; atau
(2)
Penolakan untuk memberikan otorisasi.
Badan pengawas harus mencatat secara resmi dasar-dasar pengambilan keputusan ini.” (Acuan [1], para 5.5) 3.16
Tujuan dari Review dan Penilaian terhadap informasi terdokumentasi
yang diajukan oleh operator adalah untuk memungkinkan badan pengawas mengambil keputusan atau serangkaian keputusan pada keselamatan fasilitas dan kegiatan yang terkait. 3.17
Keputusan
sehubungan
dengan
keselamatan
hendaknya
dibuat
berdasarkan Review dan Penilaian terhadap aplikasi operator, studi dan 22
evaluasi yang dilakukan secara terpisah oleh badan pengawas sendiri, dan tujuan keselamatan dan persyaratan tertentu yang ditetapkan oleh badan pengawas. Tujuan keselamatan tersebut (lihat catatan kaki 1) dan persyaratan pengawasan akan muncul dengan
sendirinya dari pengetahuan akibat
perkembangan teknologi dalam semua bidang yang berhubungan. Keputusan dari badan pengawas hendaknya mencerminkan keputusan profesional oleh orang yang kompeten secara teknis pada dasar-dasar peraturan pengawasan dan pengalaman operasi selama proses Review dan Penilaian. 3.18
Basdan pengawas hendaknya meminta setiap informasi tambahan yang
diperlukan dan hendaknya siap untuk menghentikan Review dan Penilaian, bilamana terdapat kekurangan informasi yang disediakan. Badan pengawas hendaknya mensyaratkan bahwa dokuemn-dokumen yang diajukan untuk ditinjau dan dikaji dipersiapkan secara tepat dan menjadi obyek sistem jaminan kualitas yang efektif dan hendaknya ditinjau secara tepat. 3.19
Pada beberapa tahap selama proses Review dan Penilaian, keputusan
akan diambil untuk keterterimaan berbagai aspek fasilitas. Sifat keputusan ini akan bervariasi selama masa umur fasilitas, beberapa diantaranya akan berhubungan
secara
langsung
dengan
tahap-tahap
proses
otorisasi
pengawasan. Badan pengawas hendaknya mengenali dasar-dasar keputusan tersebut, yang telah mempertimbangkan sejumlah faktor. Yang terpenting di antaranya adalah: a.
Tingkatan, di mana tujuan keselamatan dan persyaratan pengawasan telah dipenuhi;
b.
Keterterimaan kedalaman dan kerincian aplikasi operator, dari sudut pandang sifat fasilitas dan besarnya resiko atau efeknya;
c.
Tingkat pengetahuan sehubungan dengan proses-proses atau efek tertentu;
d.
Keyakinan dalam keputusan yang dicapai berdasarkan pada analisis.
3.20
Faktor-faktor ini merupakan bagian integral dari proses Review dan
Penilaian dan hendaknya diberikan pertimbangan khusus dalam dokumendokumn yang dihasilkan oleh badan pengawas. Keputusan pada keterterimaan diambil
terhadap
latar
belakang
tujuan
keselamatan,
prosedur
dan 23
pertimbangan, yang dasar-dasarnya dipahami dengan jelas. Keputusan pada keselamatan fasilitas, sebagai contoh, akan selalu diambil dalam kerangka persyaratan untuk memenuhi kewajiban tertentu. Hal ini akan meliputi, sebagai contoh, batasan dan kondisi operasi dan kewajiban-kewajiban dalam rangka program perawatan dan ferkwensi inspeksi ’in-service’ atau kriteria penerimaan untuk limbah radioaktif.
DASAR-DASAR UNTUK REVIEW DAN PENILAIAN Tujuan dan persyaratan keselamatan 3.21
Pada semua tahap proses otorisasi, badan pengawas hendaknya
mempunyai pengertian yang jelas tentang tujuan dan persyaratan keselamatan yang akan digunakan dalam review dan penilaian. Tujuan keselamatan dan persyaratan pengawasan hendaknya dikomunikasikan terhadap operator untuk memberikan arahan dalam penyiapan dokumen. 3.22
Tujuan
keselamatan
dan
persyaratan
pengawasan
hendaknya
menetapkan sasaran keselamatan untuk tingkat kinerja dalam proteksi yang akan dicapai pada fasilitas. Badan pengawas hendaknya menghindari penjelasan desain yang khusus, sistem manajemen keselamatan atau prosedur operasi. 3.23
Badan pengawas boleh mengembangkan tujuan dan persyaratan
keselamatan sendiri atau mengadopsi dari tujuan atau persyaratan yang telah dikembangkan atau dikeluarkan oleh organisasi internasional atau oleh badanbadan pengawas dari negara lain. Bila tujuan dan persyaratan keselamatan akan diadopsi, maka pengertian yang
jelas tentang dasar-dasarnya,
penggunaan dan efektivitasnya di negara lain hendaknya didapatkan dengan cara melakukan kontak secara tepat dengan badan-badan yang terkait. Tujuan dan persyaratan tersebut hendaknya diadopsi seperlunya untuk tujuan tertentu. 3.24
Dalam menyusun struktur dan isi tujuan dan persyaratan keselamatan
yang digunakan dalam proses review dan penilaian, badan pengawas hendaknya mempertimbangkan berbagai sumber dalam rentang yang luas, meliputi:
24
a.
Hukum dan peraturan nasional;
b.
Saran-saran dari para konsultan, organisasi penunjang yang ditunjuk dan badan-badan penasehat yang berkaitan dengan badan pengawas;
c.
Standar dan pedoman nuklir, radiasi, pengangkutan dan keselamatan limbah radioaktif begitu juga informasi yang dikeluarkan oleh organisasi nasional maupun internasional;
d.
Persyaratan dan pengalaman dalam industri terkait lainnya;
e.
Hasil dan pengalaman teknis dari riset dan pengembangan;
f.
Kepakaran dan persyaratan yang digunakan oleh badan lain yang terkait dengan review dan penilaian terhadap fasilitas yang setara dalam kaitannya dengan teknologi atau keselamatan.
Konsultasi masyarakat merupakan bagian dari proses penetapan tujuan keselamatan dan persyaratan pengawasan di beberapa negara. 3.25
Tujuan
keselamatan
dan
persyaratan
pengawasan
hendaknya
mencakup, di antaranya: -
Pencegahan kegagalan lebih baik dari mengurangi akibat kegagalan;
-
Penerapan prinsip pertahanan berlapis;
-
Pemenuhan kriteria kegagalan tunggal untuk sistem keselamatan yang terkait;
-
Persyaratan redundansi, keragaman, dan pemisahan (fisik);
-
Memilih sistem pasif dibandingkan dengan sistem aktif atau sistem berdasarkan pada operator untuk pencegahan dan proteksi;
-
Kriteria sehubungan dengan faktor manusia dan interfase manusiamesin;
-
Batas dosis dan rintangan dosis (dose constraint) (baik pekerja maupun masyarakat), jumlah pelepasan ke lingkungan dan pertimbangan ALARA;
-
Kriteria untuk kajian resiko radiasi terhadap pekerja dan masyarakat;
-
Pengurangan dan pengelolaan limbah yang dibangkitkan, meliputi tahap dekomisioning di masa mendatang;
-
Kesiapsiagaan kedaruratan.
25
Peraturan dan pedoman 3.26
“Sistem pengaturan pedoman harus dipilih sehingga sesuai dengan
sistem hukum dari suatu negara dan sesuai dengan sifat dan tahap fasilitas dan kegiatan yang diawasi. Untuk peraturan yang tidak dikeluarkan oleh badan pengawas, mekanisme hukum dan pemerintahan harus menjamin bahwa peraturan seperti itu dikembangkan dan ditetapkan sesuai dengan skala waktu yang tepat.” (Acuan [1], paragraf 5.25). Dalam pengembangan peraturan dan pedoman, rekomendasi yang dikeluarkan oleh badan internasional seperti IAEA dan rekomendasi yang digunakan di negara lain akan memberikan sumber acuan berharga, dan hendaknya dipertimbangkan. 3.27
Peraturan (wajib) hendaknya dikembangkan pada dasar-dasar umum
atau berdasarkan pada jenis fasilitas dan hendaknya memberikan persyaratan yang lebih rinci untuk digabungkan ke dalam otorisasi individual. Di beberapa negara, persyaratan wajib seperti itu digabungkan ke dalam kondisi yang dilampirkan pada izin. (Acuan [4], paragraf 5.11 – 5.21). 3.28
“Pedoman, sifat tidak-wajib, pada cara pemenuhan peraturan harus
disiapkan, seperlunya. Pedoman itu juga memberikan informasi tentang data dan metode yang digunakan dalam penilaian kecukupan desain dan tentang analisis serta dokumen yang diajukan oleh operator kepada badan pengawas.” (Acuan [1], paragraf 5.27). 3.29
Badan
pengawas
hendaknya
mensyaratkan
perbaikan keselamatan terus-menerus dan
fasilitas
melakukan
pada saat itu badan pengawas
hendaknya secara periodik melakukan review terhadap peraturan dan pedoman yang ada dikaitkan dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi. Batasan bahwa peraturan dan pedoman harus direvisi akan tergantung pada tingkat kerinciannya. Bila hanya diberikan sasaran keselamatan dan petunjuk umum, maka frekwensi revisinya akan rendah. Bila persyaratan perundangan berubah, maka perubahan pada peraturan dan pedoman mungkin akan perlu dilakukan. 3.30
Badan pengawas mungkin belum mempunyai tujuan dan persyaratan
keselamatan lebih rinci rinci yang mencakup semua bidang yang menjadi obyek 26
review dan penilaian, karena meskipun dengan tujuan dan persyaratan keselamatan yang komprehensif, mungkin saja beberapa aspek keselamatan belum tercakup. Dalam hal ini, badan pengawas hendaknya mengevaluasi keterterimaan proposal yang diberikan oleh operator kasus demi kasus terhadap prinsip-prinsip umum. Pertimbangan terhadap proposal tersebut bisa menyebabkan timbulnya peraturan dan pedoman tambahan atau perubahan terhadap peraturan dan pedoman yang sudah ada. 3.31
Dalam beberapa hal, operator boleh mengajukan sebuah pendekatan
alternatif
yang
menyarankan
pencapaian
tujuan
keselamatan
di
dalam
pedoman. Dalam hal seperti itu, operator hendaknya disyaratkan untuk menunjukkan pendekatan yang diajukan akan memberikan tingkat keselamatan yang sama. Peraturan, pedoman dan kondisi izin lebih rinci diberikan dalam Acuan [4].
Pembandingan dengan peraturan, pedoman dan standar industri 3.32
Badan
pengawas
hendaknya
menetapkan
mana
persyaratan,
peraturan, peraturan dan standar industri yang bisa diterapkan pada fasilitas yang terkait dan hendaknya menentukan persyaratan yang diberikan pada operator. Bila tidak ada persyaratan, peraturan, pedoman dan standar industri, maka badan pengawas hendaknya memikirkan untuk mengembangkannya. Dalam pelaksanaan review dan penilaian, badan pengawas hendaknya menggunakan persyaratan yang bisa diterapkan sebagai acuan dalam mengambil keputusan tentang keterterimaan aplikasi operator. 3.33
Dalam beberapa hal, peraturan, pedoman dan standar yang bisa
diterapkan mungkin tidak secara memadai mencakup semua rentang fasilitas atau mungkin tidak mempunyai tingkatan yang rinci yang hendaknya dipikirkan di dalam pengambilan keputusan keterterimaan. Badan pengawas hendaknya menghasilkan
pedoman
tidak-wajib
(non-mandatory).
Pedoman-pedoman
tersebut hendaknya disediakan bagi operator sehingga mereka mempunyai perhatian terhadap persyaratan dan pedoman yang menjadi dasar keputusan. Pedoman tersebut hendaknya mencakup, di antaranya, persyaratan yang bisa
27
diterapkan dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip teknik dan aspek operasi dan manajerial.
Aplikasi (umum) acuan 3.34
Bilamana aplikasi untuk jenis fasilitas khusus (atau ada bagian khusus)
bisa terjadi berulang kali, maka lebih tepat bagi operator (atau dalam beberapa hal, kontraktor, yang terjadi di negara lain) untuk mengajukan ‘fasilitas acuan’ atau ‘fasilitas generik’. Fasilitas acuan adalah fasilitas yang sudah ada dan ditunjuk untuk jenis yang di bangun di berbagai lokasi di tempat lain, sedangkan fasilitas generik adalah sejenis fasilitas yang dibangun dengan modifikasi yang relatif sedikit di berbagai lokasi. Bila pendekatan nasional memberikan pengajuan acuan atau generik untuk dipertimbangkan, badan pengawas hendaknya menerapkan review yang ketat terhadap pengajuan yang lain. Meskipun demikian, karena tidak semua aspek yang perlu dipertimbangkan dalam proses tersebut (sebagaimana dibahas di depan) bisa dicapai dengan berdasar pada pengajuan tersebut, badan pengawas tidak bisa memberikan otorisasi dengan cara yang sama sebagai fasilitas tunggal yang khusus. 3.35
Tidak tepat bila memberikan otorisasi penuh berdasarkan pada fasilitas
acuan atau generik, karena keselamatan itu tergantung pada faktor-faktor seperti yang terkait dengan tapak, aspek operasi dan manajerial, yang hanya menjadi jelas bila operator tertentu meminta otorisasi untuk tapak khusus. Otorisasi hendaknya dibatasi pada desain generik, yang aplikasinya hendaknya diikuti dengan aplikasi tambahan oleh operator sehubungan dengan fasilitas khusus. 3.36
Asalkan bahwa review dan penilaian oleh badan pengawas telah selesai
dilakukan secara memuaskan dan badan pengawas memberikan otorisasi untuk fasilitas generik, fasilitas atau desain acuan, maka operator hanya mengajukan khusus untuk setiap fasilitas khusus. Pengajuan terbatas ini hendaknya dikonsentrasikan pada aspek-aspek yang membedakan fasilitas tertentu yang diajukan dari fasilitas acuan atau fasilitas generik, dan khususnya pada fitur untuk lokasi atau tapak yang dipilih. Dalam memberikan aplikasi terbatas untuk fasilitas khusus, operator hendaknya menunjukkan secara jelas aspek-aspek dari aplikasi acuan atau aplikasi generik yang membedakan 28
fasilitas tersebut dan hendaknya memberikan penjelasan mengapa aspke lain dari aplikasi ini tidak terpengaruh. Sebagai tambahan, badan pengawas, dalam komentarnya
terhadap
fasilitas
generik
atau
fasilitas
acuan,
bisa
mengidentifikasi aspek khusus yang hendaknya dituju dalam aplikasi khusus. 3.37
Meskipun bila desain yang mirip atau fasilitas yang mirip telah diberikan
otorisasi di negara lain, badanpengawas hendaknya tetap melkukan review dan penilainannya sendiri secara independen. Hal itu mungkin mempertimbangkan review dan penilaian yang dibuat oleh negara lain, dan juga pengalaman dan pengetahuan baru yang telah dicapai sejak review dan penilaian itu. Hendaknya
juga
dipertimbangkan
perbedaan
tujuan
dan
persyaratan
keselamatan antara negara-negara tersebut. Badan pengawas dari negara terkait hendaknya menetapkan hubungan dekat untuk memudahkan proses review dan penilaian.
Perhitungan audit 3.38
Badan
pengawas
boleh
memutuskan
untuk
melakukan
sejumlah
perhitungan audit (audit calculation) untuk mencek bahwa operator telah memberikan alasan yang tepat terhadap aspek keselamatan tertentu, untuk tujuan khusus seperti: a.
Mengidentifikasi kelemahan, jika ada, dalam hal keselamatan operator;
b,
Menghitung marjin keselamatan atau tingkat konservatisme dalam hal keselamatan operator;
c.
Melakukan analisis sensitivitas dan analisis ketidakpastian dalam rangka menverifikasi penunjukan operator untuk berbagai struktur, sistem dan komponen (SSK) yang berisiko cukup berarti;
d.
Memahami proses yang kompleks yang menghubungkan antara sistem teknis dan alam (hal ini penting khususnya untuk fasilitas limbah);
e.
Membuktikan bahwa penilaian keselamatan telah dipertahankan konsisten dengan data terkini yang diperoleh dari penelitian dan pemantauan;
f.
Memdapatkan kepercayaan lebih dalam proses pengambilan keputusan sendiri;
g.
Mengembangkan kapasitas rumah (in-house) untuk penyelesaian atau klarifikasi lebih jauh terhadap isu keselamatan; dan 29
h.
Membatasi, dengan dasar kuantitatif, tugas melakukan review dan penilaian desain dan operasi fasilitas.
3.39
Meskipun demikian, akan menjadi mahal atau tidak tepat bagi badan
pengawas untuk melakukan secara komplit perhitungan untuk setiap aplikasi di dalam
proses
perizinan.
Pelaksanaan
perhitungan
audit
merupakan
ketrampilan yang sangat intensif, yang jika dilakukan secara rutin, akan bisa menghilangkan tanggung-jawab operator.
VERIFIKASI ANALISIS KESELAMATAN Umum 3.40
Usaha yang perlu dicurahkan badan pengawas di dalam proses reviw
dan penilaian akan dikonsentrasikan pada kinerja prosedur review dan penilaian tahap demi tahap untuk menentukan apakah tujuan dan persyaratan keselamatan yang dapat diterapkan untuk setiap topik atau aspek telah dipenuhi. Tahap proses ini terdiri atas pengujian aplikasi dari operator terhadap pengaturan manajerial, sistem teknis dan prosedur operasi, serta terhadap analisis keselamatan untuk fasilitas. Analisis keselamatan ini mencakup baik kondisi normal maupun gagal dalam rangka menunjukkan bahwa keselamatan fasilitas memenuhi tujuan dan persyaratan keselamatan dari badan pengawas. Adalah tanggung-jawab badan pengawas untuk menentukan apakah aplikasi tersebut telah cukup memadai, dan menunjukkan secara rinci dan akurat akan pemenuhan tujuan dan persyaratan keselamatan tersebut. Dalam pelaksanaan review dan penilaian, badan pengawas mungkin menemukan bahwa hal itu bermanfaat untuk melakukan analisis atau penelitiannya sendiri. Setiap input untuk badan pengawas dalam hal ini hendaknya tidak mengkompromikan atau menghilangkan tanggung-jawab operator terhadap keselamatan fasilitas. Bab berikutnya membicarakan aspek utama verifikasi; dan topik yang lebih rinci untuk aspek-aspek ini yang disusun dalam Tambahan. 3.41
Dalam pelaksanaan review dan penilaian, badan pengawas hendaknya
menentukan apakah operator telah menefinisikan kriteria yang memenuhi tujuan dan persyaratan keselamatan yang berhubungan dengan: (1) 30
Desain teknis;
(2)
Aspek operasi dan manajerial; dan
(3)
Kondisi operasi normal dan gagal.
3.42
Tujuan
keselamatan,
umum apakah
review
pengawasan
deterministik
atau
terhadap probabilistik,
laporan adalah
analisis untuk
menverifikasi apakah untuk setiap penghalang (barrier) yang diidentifikasi terhadap pelepasan bahan radioaktif, tindakan keselamatan cukup memadai untuk menjamin pada tingkat-tingkat berikut: -
Pencegahan kegagalan penghalang itu sendiri dan pencegahan kegagalan sistem yang terkait dalam kondisi operasi normal dan gagal;
-
Pemantauan setiap parameter yang signifikan terhadap integritas penghalang, untuk memungkinkan inisiasi tindakan manual atau otomatis dalam rangka mencegah setiap evolusi yang mengarah pada kondisi tidak selamat;
-
Tindakan keselamatan untuk mencegah atau membatasi pelepasan bahan radioaktif jika penghalang tersebut gagal;
-
Pengurangan dampak, untuk aplikasi tertentu dan tergantung pada resiko yang terkait.
Struktur, sistem dan komponen (SSK) 3.43
Dari analisis ini, persyaratan pada SSK dan pengoperasian bisa diambil
dan dibandingkan dengan ketentuan yang dibuat oleh operator. Review dan penilaian oleh badan pengawas hendaknya memastikan bahwa operator telah menggunakan analisis keselamatan untuk menentukan persyaratan SSK dan bahwa persyaratan tersebut akan dipenuhi oleh peralatan dan prosedur operasi. Fitur khusus yang menjadi obyek review dan penilaian meliputi: -
Fungsi dan klasifikasi keselamatan SSK;
-
Kualitas fitur teknis dalam pengertian praktek teknik yang baik atau dibuat sesuai dengan persyaratan pengawasan;
-
Kontrol fasilitas dalam operasi normal dan kondisi kegagalan, dengan memperhitungkan sistem otomatis, antarmuka manusia-mesin dan instruksi operasi;
-
Jaminan Mutu yang mencakup SSK dan aspek operasi seperti pelatihan, kualifikasi dan pengalaman personil pengoperasi dan sistem manajemen keselamatan.
31
Organisasi dan manajemen 3.44
Fasilitas yang direkayasa dengan baik mungkin tidak akan mencapai
tingkat keselamatan yang diharuskan, jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, review dan penilaian oleh badan pengawas hendaknya mencakup pertimbangan
tentang
organisasi,
manajemen,
prosedur
dan
budaya
keselamatan operator, yang berpengaruh pada keselamatan nuklir, radiasi, pengangkutan dan limbah radioaktif serta keselamatan pengoperasian fasilitas. Operator hendaknya menunjukkan, dengan cara dokumentasi, bahwa terdapat sistem manajemen keselamatan yang memberikan prioritas tertinggi pada keselamatan nuklir. 3.45
Aspek khusus yang menjadi obyek review dan penilaian hendaknya
meliputi hal-hal berikut: (1)
Apakah kebijakan keselamatan operator timbul dari manajemen senior dan menunjukkan komitmen tingkat tinggi terhadap persyaratan pengawasan dan menyatakan usaha untuk mencapainya.
(2)
Apakah organisasi operator sedemikian rupa sehingga bisa mencapai sasaran dan tujuan dalam kebijakan keselamatanya. Secara khusus, hal-hal berikut hendaknya diperhatikan: -
Kontrol kegiatan yang memadai pada fasilitas,
-
Memupuk kerjasama antar staf dan antara staf dan manajer,
-
Sistem komunikasi yang memuaskan baik pada rantai vertikal atas dan bawah maupun antar manajer,
-
Sistem untuk memastikan, bahwa semua staf kompeten untuk posisi yang ditunjuk untuk mereka.
(3)
Apakah operator mempunyai sistem untuk memastikan perencanaan kerja yang memadai dan standar kinerja yang sesuai, sedemikian hingga staf dan manajer tahu apa yang diharapkan dari mereka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran kebijakan keselamatan.
(4)
Apakah operator mempunyai sistem untuk mereview dan mengaudit secara periodik semua bukti kinerja mereka, termasuk pertimbangan tentang kejadian-kejadian operasi dan hal-hal lain yang penting terhadap keselamatan, dalam rangka menentukan kecukupannya untuk mencapai tujuan dan sasaran, dan untuk mempertimbangkan dan membuat perbaikan yang diperlukan.
32
(5)
Apakah operator mempunyai sistem untuk memastikan bahwa operator dapat mencapai dan mempertahankan kemampuannya dalam organisasi untuk memahami sifat, isi dan rincian saran yang diberikan oleh kontraktor dan mampu untuk menilai kebaikan saran tersebut.
3.46
Review dan penilaian oleh badan pengawas hendaknya mencakup
semua aspek manajerial dan prosedur organisasi operator dan sistem yang berhubungan dengan keselamatan nuklir, seperti: umpan balik pengalaman keselamatan
operasi;
pengembangan
batasan
dan
kondisi
operasi;
perencanaan dan pemantauan perawatan, inspeksi dan pengujian; pembuatan dan revisi dokumen; dan pengontrolan kontraktor (lihat Tambahan untuk lebih rincinya). Badan pengawas hendaknya juga mereview dan menilai prosedur operator untuk pengontrolan dan justifikasi perubahan prosedur manajerial dan organisasi operator dan sistem yang bisa berdampak pada keselamatan nuklir.
Kinerja keselamatan operasi 3.47
Badan pengawas hendaknya laporan yang diajukan secara periodik oleh
organisasi operasi, dalam kesesuaiannya dengan persyaratan yang ditetapkan, sebagaimana untuk memantau kinerja keselamatan operasi fasilitas. Sebagai tambahan, laporan tentang kejadian yang signifikan terhadap keselamatan hendaknya direview secara keseluruhan oleh badan pengawas. Badan pengawas hendaknya memastikan bahwa terdapat sistem yang efektif untuk umpan balik pengalaman keselamatan operasi, sehingga tidak akan ada kejadian yang berhubungan dengan keselamatan akan terjadi tanpa terdeteksi dan bahwa tindakan perbaikan akan diambil untuk mencegah terulangnya kejadian yang berhubungan dengan keselamatan tersebut. Bila keparahan kejadian memerlukannya, badan pengawas boleh melakukan atau mengatur investigasi independen, yang biasanya oleh tim dengan bidang kepakaran yang terpilih secara tepat, untuk mengkonfirmasikan bahwa kejadian tersebut cukup diselidiki, akar penyebab kejadian diidentifikasi secara benar, dan tindakan perbaikan yang diambil telah memadai. Review badan pengawas hendaknya mencakup identifikasi pelajaran yang didapat dan memberikan informasi yang berhubungan dengan keselamatan.
33
Konsekwensi radiologi dalam kondisi normal 3.48
Penilaian operasi rutin diarahkan pada penentuan dosis radiasi pekerja
dan pelepasan radioaktif. Konsekwensi ini akan dibandingkan dengan tujuan, persyaratan, dan batasan keselamatan yang disetujui oleh badan pengawas, meliputi penerapan prinsip ‘serendah mungkin yang bisa dicapai’ (ALARA). Dalam
review
hendaknya
dan
ditentukan
penilaian apakah
pengawasan aplikasi
terhadap
tersebut
aplikasi
memenuhi
operator,
tujuan
dan
persyaratan ini. Dalam review dan penilaian, perhatian khusus hendaknya diberikan pada sejumlah faktor yang mempengaruhi konsekwensi radiologi potensial untuk pekerja, masyarakat dan lingkungan dalam operasi rutin, yang meliputi: (a)
Sumber dan inventori;
(b)
Program proteksi radiasi pekerja dan hal-hal lain yang berhubungan dengan proteksi radiasi;
(c)
Proteksi radiasi masyarakat, dengan semua jalur paparan yang diperhitungkan;
(d)
Pengelolaan limbah radioaktif;
(e)
Pelepasan, pelarutan dan penyebaran efluen radioaktif.
3.49
Dalam
mempertimbangkan
item-item
tersebut,
badan
pengawas
hendaknya memuaskan diri sendiri bahwa dosis radiasi terhadap pekerja dan masyarakat dan pelepasan radioaktif ke lingkungan bisa diterima. Khususnya, review dan penilaian hendaknya memastikan bahwa: (1)
Batasan dan kondisi operasi dan dasar-dasar untuk itu telah ditentukan;
(2)
Konsekwensi radiologi potensial pada batas atas dari jangkauan ini telah dipertimbangkan;
(3)
Telah didemonstrasikan, bahwa terdapat pengaturan (termasuk prosedur operasi) untuk menerapkan prinsip ALARA.
3.50
Badan pengawas hendaknya mensyaratkan adanya perbaikan yang bisa
dicapai setiap waktu yang dibuat di dalam prosedur desain dan operasi fasilitas dengan tujuan mengurangi konsekwensi radiologi potensial.
34
Analisis keselamatan terhadap kondisi gagal (abnormal) 3.51
Pertimbangan tentang kondisi gagal sangat mempengaruhi batas desain
untuk sistem keselamatan dan sebagian besar SSK yang diperlukan untuk pengoperasian fasilitas [8]. Hal itu juga akan sangat berpengaruh pada instruksi dan prosedur operasi yang harus diikuti oleh personil pengoperasi. Sebagai tambahan, konsekwensi radiologi potensial untuk pekerja, masyarakat dan lingkungan untuk kondisi gagal bisa jauh lebih parah dibandingkan dengan pada saat operasi rutin. Untuk alasan ini, sebagian besar usaha review dan penilaian hendaknya diarahkan kepada analisis keselamatan terhadap kondisi gagal yang diberikan oleh operator. Hal itu hendaknya dilakukan sesuai dengan besarnya potensi dan sifat resiko yang berhubungan dengan fasilitas khusus. Analisis keselamatan bisa dipertimbangkan terdiri dari dua tahap utama: (1)
Identifikasi kejadian pemicu terpostulasi (postulated initiating events, PIEs) dan frekwensinya;
(2)
Evaluasi terhadap konsekwensinya.
3.52
Untuk penilaian kinerja paska-penutupan fasilitas pembuangan limbah,
bagaimana
PIEs
itu
dikembangkan
dan
pertimbangan hendaknya diberikan pada semua fitur, kejadian dan proses signifikan yang bisa berpengaruh pada kinerja fasilitas. Daftar komplit fitur, kejadian dan proses hendaknya dikembangkan dan kriteria (dengan dasardasar teknis) untuk menyaring fitur, kejadian dan proses tersebut hendaknya ditentukan secara jelas. Skenario yang dipertimbangkan untuk penilaian kinerja hendaknya mengikuti secara logis fitur, kejadian dan proses yang dipilih.
Identifikasi PIEs 3.53
Identifikasi
PIEs
yang
hendak
diperhitungkan
di
dalam
analisis
keselamatan merupakan tahap pertama dalam proses review dan penilaian. Metode yang digunakan hendaknya sistematik dan bisa diaudit. Lebih jauh, daftar PIEs hendaknya selengkap mungkin. Fitur penting dari proses review dan
penilaian
hendaknya
mempertimbangkan
metode
identifikasi
yang
digunakan operator memenuhi persyaratan ini dan apakah daftar PIE operator bisa diterima sebagai dasar untuk analisis keselamatan.
35
3.54
PIEs bisa dikelompokkan dalam berbagai cara. Satu cara yang umum
digunakan adalah memisahkannya ke dalam: (a)
Bahaya eksternal, yaitu yang di luar kendali operator dan bisa timbul dari sebab-sebab alam maupun ulah manusia seperti kejadian gempa, tabrakan pesawat terbang atau ledakan gas cair yang mudah terbakar saat pengangkutan.
(b)
Kegagalan internal yang dihasilkan dari kegagalan inheren fasilitas, seperti kegagalan mekanik atau elektrikal atau kehilangan fungsi.
(c)
Bahaya internal seperti kebakaran atau ketumpahan bahan korosif yang timbul dari kegagalan sistem yang ada di dalam kontrol operator tetapi tidak secara langsung dipertimbangkan dalam proses review dan penilaian.
Pertimbangan hendaknya juga diberikan pada kesalahan manusia, yang mungkin sebagai penyebab awal kegagalan atau yang memperburuk keadaan. 3.55
Biasanya
dilakukan
pengklasifikasian
PIEs
sehubungan
dengan
kegagalan internal sesuai dengan frekwensi pemicu PIE dasn konsekwensi potensialnya. Tujuan pengklasifikasian seperti itu adalah untuk membantu memutuskan jenis dan tingkat analisis yang hendak dilakukan. Badan pengawas hendaknya memutuskan pada jenis pengklasifikasian PIE yang mengharuskan operator menyediakan informasi sedemikian hingga bisa diputuskan apakah tujuan dan persyaratan keselamatan telah dipenuhi. Sifat fasilitas dan besarnya potensi resiko akan mempengaruhi persyaratan ini, begitu juga kedalaman dan tingkat rincian analisis selanjutnya. 3.56
Klasifikasi tipikal PIE, berdasarkan frekwensi pemicu, akan digunakan
untuk menentukan hal-hal berikut: (a)
PIE dengan kemungkinan besar, yang hendak dianalisis untuk menunjukkan fasilitas mempunyai toleransi kuat untuk memberikan ketentuan sistem keselamatan atau prilaku inheren yang cenderung (i) mengembalikan keadaan selamat, (ii) mencegah pelepasan bahan radioaktif atau (iii) membatasi setiap pelepasan pada tingkat rendah yang bisa diterima.
(b)
PIE dengan kemungkinan kecil tetapi mempunyai potensi konsekwensi parah sedemikian hingga fasilitas harus mempunyai sistem keselamatan untuk mencegah pelepasan zat radioaktif atau membatasi pelepasan pada tingkat yang bisa diterima.
36
PIE yang tidak masuk ke dalam dua kelompok tersebut hendaknya dianalisis untuk menentukan apakah secara keseluruhan bisa memberikan kontribusi pada resiko total yang tak bisa diterima, apakah PIE dalam kelas tersebut berada di ambang pintu untuk eskalasi cepat konsekwensi (efek tepi jurang, cliff edge effect), dan apakah terdapat manajemen kedaruratan. 3.57
Badan pengawas hendaknya menentukan jenis pertimbangan dan
asumsi analitis yang diterapkan di dalam review dan penilaian analisis opertor, dan hendaknya mencek apakah semua itu telah dipertimbangkan dalam analisis. Untuk PIE yang bisa berdampak pada desain dan syarat sistem keselamatan, atau berdampak pada persyaratan untuk rekayasa SSK, marjin keselamatan yang cukup mungkin diperlukan di dalam analisis untuk memenuhi persyaratan untuk menunjukkan
bahwa keselamatan fasilitas adalah bagus.
Analisis keselamatan bagian ini hendaknya digabungkan dengan pertimbangan prektek teknis dan ioperasi. Badan pengawas, sebagai bagian dari review dan penilaiannya, hendaknya memastikan bahwa semua klaim yang dibuat di dalam analisis keselamatan kinerja sistem seperti itu telah dipenuhi secara praktek. Senada dengan itu, sistem teknik hendaknya dikualifikasikan memenuhi persyaratan fungsi sesuai dengan desainnya; untuk semua situasi dan seluruh waktu, dengan kondisi penuaan dan lingkungan yang dipertimbangkan. 3.58
Analisis untuk kondisi kegagalan dan keselamatan jangka panjang
hendaknya selalu dilakukan dengan kod komputer. Review dan penilaian hendaknya meliputi cek bahwa setiap data, pemodelan dan kod komputer yang digunakan
dalam
melakukan
perhitungan
sehubungan
dengan
kinerja
perlengkapan dalam kondisi yang ditunjukkan dalam analisis atau setiap konsekwensi radiologis sudah didasarkan pada pengetahuan dan pengertian yang baik, dan bahwa tingkat konservatisme yang cukup telah tercakup. Sebagai bagian dari review dan penilaian, badan pengawas hendaknya memastikan bahwa kod komputer tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip yang dipahami dengan baik. Kod komputer hendaknya divalidasi dengan pengalaman atau percobaan untuk mengkonfirmasikan bahwa pembuatan kod telah dilakukan secara akurat dan data masukan telah dipilih secara banar. Dalam beberapa hal, kod-kod tersebut digunakan secara luas baik secara nasional maupun secara internasional, dan oleh karenanya akan mungkin 37
untuk mempertimbangkan verifikasi dan validasinya dengan dasar yang umum. Meskipun demikian, cek hendaknya dilakukan untuk memastikan bahwa kod tersebut tidak dikurangi dengan modifikasi dan digunakan dengan cara yang benar. 3.59
Sebagai pelengkap pada pendekatan deterministik, badan pengawas
hendaknya mensyaratkan evaluasi resiko yang timbuol dari fasilitas. Metode umum penyediaan evaluasi seperti itu adalah untuk operator dalam melakukan kajian keselamatan probabilistik (PSA)4. PSA memberikan pendekatan yang komprehensif dan terstruktur untuk mengidentifikasi skenario kegagalan dan kerusakan yang diakibatkannya pada fasilitas, dan pada tahap akhir, menyusun perhitungan numerik tentang resiko pekarja, masyarakat dan lingkungan. Demikian juga, PSA menawarkan pendekatan sistematik untuk menentukan apakah
keandalan
dan
ketaktergantungan
sistem
keselamatan
adalah
memadai untuk mencek syarat pertahanan berlapis [9] dan mengkaji apakah resiko-resiko tersebut serendah mungkin yang dapat diterima (ALARA). Dalam analisis sepertin itu, biasanya dibuat asumsi yang kurang konservatif dan dipertimbangkan harga perhitungan terbaik (best estimates). 3.60
Badan pengawas hendaknya mereview dan menilai PSA dalam rangka
mendapatkan keyakinan bahwa PSA tersebut telah dilakukan sesuai dengan satandar yang dapat diterima sehingga hasilnya bisa digunakan sebagai masukan pada proses pengambilan keputusan pengawasan. Untuk rincian tambahan pada kemampuan dan pembatasan metode PSA, lihat Acuan [10]. Dalam review dan penilaian, hendaknya dipikirkan: apakah data yang digunakan dalam perhitungan frekwensi dan probabilitas dibuat dengan cukup baik; apakah sistem penunjang diperlakukan secara tepat, tergantung pada kegagalan dan intervensi manusia; apakah penggabungan PIE ke dalam kedua kelompok analisis (bila ada) dilakukan dengan benar; apakah identifikasi skenario kegagalan komprehensif; dan apakah anaisis terhadap tanggap dan konsekwensi fasilitas bisa diterima. Dalam beberapa keadaan, mungkin akan tepat menghitung resiko dengan cara kualitatif menggunakan prinsip-prinsip
4
Untuk fasilitas pembuagan limbah, kajian resiko probabilistik (PRA) merupakan istilah yang umum digunakan.
38
berdasarkan pada praktek operasi dan teknik yang baik, dan pada pertimbangan fenomena alam jangka panjang untuk fasilitas pembuangan. PSA hendaknya memuat pertimbangan sensitivitas hasil pada ketidakpastian data dan pemodelan dan pentingnya kejadian individual dalam perkembangan skenario kegagalan. 3.61
Pengetahuan yang diperoleh dari PSA hendaknya diperhitungkan
bersama dengan pengetahuan dari analisis lain dalam pengambilan keputusan pada keterterimaan keselamatan fasilitas. Aspek penting PSA adalah bahwa, selain pemberian estimasi resiko, PSA juga memberikan informasi apakah desainnya
seimbang
pada
interaksi
antara
fitur
desain
fasilitas
dan
kelemahannya. Aspek tambahan ini hendaknya diberikan untuk pertimbangan badan pengawas mereview PSA. 3.62
Telah ditekankan sebelumnya, bahwa dalam review dan penilaian
pengawasan, hendaknya dibuktikan bahwa klaim yang dibuat dalam aplikasi operator akurat. Dalam pertimbangan anaisis keselamatan, cek tersebut hendaknya meliputi cara pelaksanaan operasi, jangkauan mode operasi normal, ketersediaan perlengkapan dan personil siap tugas (stand-by), dan kinerja item-utem perlengkapan utama. Cek-cek tersebut hendaknya juga memastikan bahwa identifikasi kegagalan dan bahaya telah akurat, mulai dari beberapa kemungkinan efek atau penyebab moda yang umum – sebagai contoh, akibat dari bahaya internal – mungkin tidak kelihatan sampai dengan tata-letak fisik diamati. Tata-letak tersebut mungkin juga membatasi tingkat intervensi operator bila sistem sulit untuk diakses karena posisinya. Dalam mempertimbangkan aspek itu, hendaknya diperhitungkan kenyataan bahwa akses oleh operator bisa jadi penting karena kondisi kegagalan yang lain.
INSPEKSI PENGAWASAN UNTUK REVIEW DAN PENILAIAN 3.63
Meskipun fitur fundamental dari proses review dan penilaian adalah
pemikiran oleh badan pengawas terhadap dokumen yang diajukan oleh operator, badan pengawas hendaknya juga memverifikasi klaim yang dibuat dalam dokumen, sebagai bagian penting dari prroses, dengan cara inspeksi terhadap fasilitas. Verifikasi seperti itu hendaknya dilakukan oleh spesialis pada semua tahap proses otorisasi. Inspeksi tersebut akan memungkinkan badan 39
pengawas mendapatkan informasi dan data tambahan yang diperlukan untuk review dan penilaian. Sebagai tambahan, badan pengawas akan bisa memperluas pengertian praktek manajerial, aspek teknik dan operasi yang terkait dan menumbuhkan hubungan dengan spesialis dalam organisasi pengoperasi. Bila operator memenuhi beberapa fungsi pokok jauh dari fasilitas, badan pengawas hendaknya juga mengunjungi bagian-bagian yeng relevan dari organisasi pengoperasi. Staf badan pengawas yang melakukan review dan penilaian harus mempunyai hak untuk berkunjung, atau untuk menunjuk yang lain untuk berkunjung atas namanya, pada lokasi operator, dan bila perlu, mengunjungi tempat konraktor dengan sepengetahuan operator. Kunjungan semacam itu bisa memberikan kesempatan yang baik untuk mengakses kecukupan dan efektivitas sistem jaminan kualitas operator, pembuat dan pemasok. 3.64
Akan berguna bagi operator untuk mengatur persiapan, atau yang
termasuk dalam, aplikasi yang kompleks untuk mempresentasikan penilai kunci yang membicarakan tentang isu teknik utama yang muncul dan teknik analisis yang digunakan dalam aplikasi.
CATATAN TENTANG REVIEW DAN PENILAIAN BADAN PENGAWAS 3.65
Proses review dan penilaian akan mencakup pembuatan laporan oleh
berbagai pakar dalam badan pengawas dan oleh konsultan yang pekerjakan. Sistem kontrol dokumen hendaknya dibuat untuk menjaga catatan proses yang memungkinkan
dokumen
dan
catatan
tersebut
bisa
dilacak
kembali.
Hendaknya dimungkinkan mengakses dasar-dasar keputusan sebelumnya agar mendapatkan konsistensi dan untuk memudahkan setiap penilaian ulang yang perlu bagi informasi baru.
DOKUMENTASI YANG DIHASILKAN OLEH BADAN PENGAWAS 3.66
Review dan penilaian hendaknya menghasilkan keputusan tentang
keterterimaan keselamatan fasilitas yang mungkin dihubungkan dengan suatu tahap dalam proses otorisasi. Dasar keptusan tersebut hendaknya dicatat dan didokumentasikan dalam bentuk yang tepat. Dokumentasi tersebut hendaknya
40
merangkum
review
mempresentasikan
dan
penilaian
yang
dilakukan
dan
hendaknya
sebuah kesimpulan yang jelas tentang keselamatan
aktivitas yang diizinkan (Acuan [4], paragraf 5.3-5.5). Secara khusus, hendaknya mencakup topik-topik berikut: -
Acuan bagi dokumen yang diajukan oleh operator;
-
Dasar-dasar evaluasi;
-
Evaluasi yang dilakukan;
-
Perbandingan pengawasan;
-
Perbandingan dengan fasilitas serupa (acuan), bila perlu;
-
Analisis independen yang dilakukan oleh staf badan pengawas, atau oleh konsultan atau organisasi pendukung yang ditunjuk atas namanya;
-
Kesimpulan sehubungan dengan keselamatan;
-
Persyaratan tambahan yang dipenuhi oleh operator.
dengan
persyaratan,
peraturan
dan
pedoman
RISET DAN PENGEMBANGAN YANG DIPRAKARSAI OLEH BADAN PENGAWAS 3.67
Badan pengawas mungkin menemukan bahwa ada aspek dari fasilitas
yang diatur yang belum dipahami secara penuh. Hal ini bisa menerapkan fasilitas yang ada ataupun yang akan datang. Aspek-aspek ini bisa meliputi, di antaranya, teknik pemodelan, proses atau perkembangan kegagalan. Badan pengawas hendaknya mendorong operator (atau banyak operator, bila terdapat fasilitas yang sejenis atau yang direncanakan) untuk melakukan pekerjaan riset atau pengembangan yang diperlukan untuk memperluas pengertian tentang isu yang berhubungan dengan keselamatan. Badan pengawas hendaknya tidak menerima aplikasi keselamatan yang tidak didukung oleh argumen teknis yang mencukupi, dan bila perlu, dimintakan dari sebuah justifikasi asumsi yang dibuat dan data yang digunakan dengan cara studi tambahan. 3.68
Badan pengawas mungkin memutuskan untuk memprakarsai pekerjaan
riset dan pengembangan yang dipertimbangkan bahwa perlu studi tambahan di luar yang sudah dilakukan oleh operator. Mungkin ada juga situasi bagi badan 41
pengawas mensyaratkan pekerjaan riset dan pengembangan sedemikian hingga badan pengawas bisa menerapkan pemikiran kritis dalam review dan penilaian. Sebagai contoh, bila operator menawarkan penyelesaian baru bagi masalah teknis, dalam bentuk perangkat keras atau analisis, badan pengawas bisa melakukan atau mengkontrakkan riset independen, atau menghasilkan interpretasi
independen
tentang
temuan
riset,
untuk
menvalidasi
atau
menverifikasi pendekatan tersebut. Untuk memastikan bahwa pekerjaan riset dan pengembangan dilakukan secara independen terhadap operator, badan pengawas hendaknya memikirkan langkah-langkah untuk menjamin bahwa sumber dukungan teknis dijaga tidak mempunyai kontak langsung dengan operator,
dalam
pandangan
bahwa
operator
itu
sendiri
boleh
juga
menggunakan organisasi luar.
4 PEMANTAUAN PROSES REVIEW DAN PENILAIAN 4.1
Badan
pengawas
hendaknya
memastikan
bahwa
temuan
atau
keputusan dari proses review dan penilaian itu menjadi sasaran bagi proses yang sesuai dari review sebaya sesuai dengan praktek nasional suatu negara dan sistem jaminan kualitas secara keseluruhan dari badan pengawas. Badan pengawas hendaknya mendokumentasikan temuan dari review dan penilaian dan hendaknya dokumentasi tersebut disediakan buat operator dan yang lain sesuai dengan praktek nasional. Informasi lebih lanjut terdapat pada Acuan [4]. 4.2
Badan pengawas hendaknya memiliki sistem audit, review dan
pemantauan semua aspek dalam proses review dan penilaian sehingga bisa untuk memastikan bahwa review dan penilaian tersebut dilakukan sesuai dengan dan dengan cara yang efisien dan bahwa setiap perubahan proses yang diperlukan sebelumnya dalam pengetahuan dan perbaikan metode atau alasan yang setara, diterapkan. Sistem tersebut hendaknya memuat, antara lain: (a)
Peraturan dan pedoman;
(b)
Prosedur penilaian di dalam badan pengawas;
(c)
Prosedur untuk menghubungi operator;
42
(d)
Ketersediaan staf yang sesuai untuk review dan penilaian;
(e)
Prosedur untuk penggunaan konsultan dan panitia pengarah dalam proses;
(f)
Prosedur untuk komisioning dan evaluasi fasilitas yang diprakarsain oleh badan pengawas;
(g)
Catatan dokumen;
(h)
Pembuatan, pencatatan dan penyebaran hasil review dan penilaian.
43
Tambahan TOPIK-TOPIK YANG DICAKUP DALAM REVIEW DAN PENILAIAN
A.1. Tambahan ini memberikan daftar umum topik-topik yang hendaknya dipertimbangkan dalam proses review dan penilaian sepanjang umur fasilitas, sejak pemilihan tapak sampai dengan dekomisioning atau penutupan. Setiap topik telah dirinci; namun demikian, tidak berarti bahwa untuk semua item yang diperlukan telah mencakup secara penuh setiap aspek keselamatan. Juga, tergantung pada fasilitas dan pada tahap khusus dalam umur fasilitas, beberapa topik akan lebih penting dari yang lain, dan tingkat rincian yang diperlukan dalam review dan penilaian bisa bervariasi.
SIFAT ALAM FASILITAS DAN LINGKUGANNYA A.2. Informasi berikut tentang fasilitas dan tentang proses yang dilakukan hendaknya diberikan oleh operator pada berbagai tahap dan digunakan sebagai dasar review dan penilaian: (a)
Penjelasan rinci fasilitas, yang didukung oleh gambar tata-letak, sistem dan peralatan;
(b)
Informasi tentang kemampuan fungsi fasilitas, sistem dan item peralatan utamanya (termasuk sistem pengelolaan limbah dan sistem dan peralatan proteksi radiasi);
(c)
Temuan dari pengujian yang menvalidasi kemampuan fungsi;
(d)
Hasil inspeksi komponen;
(e)
Catatan perawatan;
(f)
Penjelasan tentang kondisi fisik SSK yang ada berdasarkan pada inspeksi atau pengujian;
(g)
Penjelasan tentang fasilitas pendukung yang ada baik pada tapak maupun di luar tapak, termasuk bengkel perawatan dan perbaikan;
(h)
Kondisi geologi, hidrologi dan meteorologi; dan
(i)
Penjelasan tentang karakteristik luar-tapak, termasuk kepadatan penduduk, penggunaan lahan, pengembangan industri (termasuk pipa
44
saluran) dan pengaturan pengangkutan (seperti lapangan terbang, jalan darat dan rel kereta).
ASPEK INFRASTRUKTUR A.3. Sepanjang umur setiap fasilitas, operator harus mengusulkan dan menerapkan
pengaturan
untuk
pengelolaan
limbah.
Badan
pengawas
hendaknya mereview dan menilai proposal untuk perlakuan tapak (on-site) dan penyimpanan limbah radioaktif untuk memastikan bahwa karakteristik limbah yang diproses dan pengemasan limbah sesuai dengan strategi nasional untuk limbah radioaktif, persyaratan penerimaan limbah yang bisa diterima untuk langkah selanjutnya dalam pengelolaan limbah dan persyaratan pengawasan. Secara khusus, badan pengawas hendaknya memuaskan diri bahwa limbah atau kemasan limbah: -
dikarakterisasi secara tepat dan sesuai dengan sifat terantisipasi dan lama penyimpanan sebelum pembuangan;
-
Bisa menjadi sasaran survailan secara teratur; dan
-
Bisa diambil kembali untuk langkah berikutnya dalam pengelolaan limbah sebelum pembuangan.
A.4. Pengaturan yang memadai hendaknya dilakukan untuk pengangkutan bahan dan limbah radioaktif dan peralatan baik pada tapak maupun di luar tapak. Badan pengawas hendaknya mereview dan menilai pengaturan ini dan hendaknya
yakin
bahwa
semua
persyaratan
nasional dan persyaratan
pengawasan telah dipenuhi.
ANALISIS KESELAMATAN A.5. Sepanjang umur fasilitas, badan pengawas hendaknya mereview dan menilai informasi tentang fasilitas yang diberikan oleh operator, dan informasi khusus meliputi: (a)
Kompilasi analisis keselamatan dan asumsinya;
(b)
SSK yang penting bagi keselamatan;
(c)
Batasan dan kondisi operasi yang diizinkan; 45
(d)
Kejadian operasi terantisipasi;
(e)
PIE untuk analisis keselamatan:
(f)
-
Bahaya eksternal (banjir, kejadian gempa, tabrakan pesawat, ledakan gas atau cairan)
-
Kegagalan internal (kegagalan mekanik atau elektrik)
-
Bahaya internal (kebakaran, kejatuhan bahan korosif);
Daftar fitur, kejadian dan proses: -
Daftar penghalang dengan kontribusi relatifnya
-
Penjelasan tentang cara pemenuhan persyaratan pertahanan berlapis
-
Kegiatan terantisipasi untuk konfirmasi kinerja;
(g)
Metode analisis dan kod komputer yang digunakan dalam analisis keselamatan dan verifikasi serta verifikasi kod-kod tersebut;
(h)
Pelepasan tradioaktif dan paparan radiasi dalam operasi normal dan kondisi kegagalan;
(i)
Kriteria keselamatan operator untuk analisis tindakan operator, kejadian dengan penyebab umum, efek hubungan-silang (cross-link), kriteria kegagalan tunggal, redundansi, keragaman dan pemisahan.
A.6. Dampak fasilitas terhadap sekitarnya hendaknya dikaji. Isu sosial dan ekonomi, penggunaan lahan, isu teknik seperti pertimbangan rinci tentang geologi, hidrologi, rute pengangkutan fasilitas dan proteksi lingkungan hendaknya diperhitungkan dalam penilaian. Baik dampak terantisipasi maupun konsekwensi kondisi kegagalan, yang menjadi obyek analisis keselamatan, hendaknya dipertimbangkan.
ORGANISASI PENGOPERASI DAN SISTEM MANAJEMEN A.7. Pada semua tahap umur fasilitas, operator hendaknya menunjukkan bahwa: (a)
fasilitas itu akan terkontrol;
(b)
operator mempunyai sistem manajemen keselamatan yang memadai yang mampu mengelola dan mengontrol fasilitas;
46
(c)
operator mempunyai sumber daya yang memenuhi kewajiban dan tanggung-jawabnya sehubungna dengan otorisasi.
Hendaknya
dicatat
bahwa
untuk
beberapa
fasilitas
(terutama
faslitas
pembuangan limbah) demo ini mungkin perlu diterapkan untuk periode yang diperluas, mungkin mencakup beberapa generasi, yang pengontrolannya hendak dipertahankan. A.8. Informasi bahwa operator hendaknya memberikan kepada badan pengawas untuk review dan penilaian hal-hal yang mencakup: (a)
Rincian struktur organisasi pengoperasi, yang menunjukkan pengontrolan yang memadai terhadap kegiatan stafnya sendiri dan kontraktornya;
(b)
Demo tentang kecukupan sumber daya dalam kaitannya dengan staf yang terlatih dengan benar dan berpengalaman, yang menjamin kepakaran internal (in-house);
(c)
Demo tentang kecukupan prosedur pengontrolan perubahan organisasi dan sumberdaya;
(d)
Spesifikasi dan dokumentasi tugas staf, demo tentang integrasi tanggung-jawab keselamatan untuk tugas-tugas mereka;
(e)
Demo tentang ketentuan, atau akses kepada, kepakaran keselamatan tingkat tinggi untuk melakukan analisis keselamatan dan teknik dan untuk melaksanakan fungsi audit dan review terkait;
(f)
Demo tentang kecukupan ketentuan keuangan untuk melanjutkan pertanggung-jawaban dan dekomisioning ; dan
(g)
Setiap proposal untuk penggunaan kontraktor.
struktur
A.9. Operator hendaknya menunjukkan sistem keseluruhan untuk manajemen keselamatan yang mengontrol semua kegiatan untuk memberikan jaminan bahwa persyaratan jaminan kualitas, keselamatan dan proteksi lingkungan akan dipenuhi. Hal ini meliputi ketersediaan prosedur operasi. A.10. Operator hendaknya menunjukkan bahwa dia mempunyai: (a)
Mekanisme pengaturan target operasi dan target keselamatan;
(b)
Kebijakan yang menyatakan bahwa tuntutan keselamatan di atas tuntutan produksi;
47
(c)
Peran dan tanggung-jawab terdokumentasi untuk perorangan dan kelompok;
(d)
Prosedur untuk pengontrolan modifikasi terhadap keselamatan;
(e)
Prosedur untuk umpan balik pengalaman operasi kepada staf, termasuk pengalaman sehubungan dengan kegagalan organisasi dan manajemen;
(f)
Mekanisme untuk dokuemntasinya;
(g)
Pengaturan resmi untuk mempekerjakan dan mengontrol kontraktor;
(h)
Fasilitas dan program pelatihan staf;
(i)
Program jaminan kualitas dan audit jaminan kualitas reguler dengan asesor independen;
(j)
Sistem untuk menjamin kesesuaian dengan persyaratan pengawasan;
(k)
Catatan yang komprehensif, siap diambil-kembali dan dapat diaudit, tentang informasi dan sejarah operasi dan perawatan;
(l)
Tingkatan staf untuk operasi fasilitas yang memperhitungkan pembatasan ketidak-hadiran, kerja shif dan kerja lembur;
(m)
Ketersediaan staf terkualifikasi dan yang bertugas pada setiap waktu;
(n)
Metode sistematik dan tervalidasi untuk pemilihan staf, termasuk pengujian aptitud, pengetahuan dan ketrampilan;
(o)
Program pelatihan awal, penyegaran dan peningkatan, termasuk penggunaan simulator;
(p)
Pelatihan budaya keselamatan, khususnya untuk manajer;
(q)
Program untuk umpan balik pengalaman operasi sehubungan dengan kegagalan kinerja manusia;
(r)
Pedoman untuk keserasian tugas sehubungan dengan penyalahgunaan jam kerja, kesehatan dan isi;
(s)
Persyaratan kompetensi staf untuk pengoperasian, perawatan, dan teknis dan manajerial;
(t)
Sistem untuk mempertimbangkan antar-muka manusia-mesin dan desainnya, dan untuk analisis kebutuhan informasi manusia dan beban tugas untuk ruang kontrol dan stasiun kerja yang lain.
48
mempertahankan
konfiguarsi
fasilitas
dan
PROSEDUR OPERASI A.11. Operator hendaknya menunjukkan bahwa dia telah menghasilkan atau mencapai: (1)
Persetujuan resmi dan dokumen berhubungan dengan keselamatan;
untuk
semua
prosedur
yang
(2)
Sistem resmi untuk modifikasi prosedur;
(3)
Pengertian dan penerimaan prosedur oleh manajemen dan staf di tapak;
(4)
Verifikasi bahwa prosedur tersebut diikuti;
(5)
Prosedur yang memadai sesuai dengan praktek baik internasional;
(6)
Pengaturan untuk review reguler dan bila perlu, revisi prosedur;
(7)
Prosedur yang jelas yang telah memperhitungkan prinsip-prinsip yang berhubungan dengan faktor manusia;
(8)
Prosedur yang sesuai dengan asumsi dan temuan dari analisis keselamatan dan sesuai dengan pengalaman dari desain dan operasi; dan
(9)
Prosedur memadai untuk pengoperasian darurat.
KUALIFIKASI PERALATAN A.12. Operator hendaknya menyediakan: (a)
Daftar peralatan yang tercakup dalam program kualifikasi peralatan dan daftar prosedur pengontrolan;
(b)
Laporan kualifikasi dan dokumen pendukung lain (seperti spesifikasi kualifikasi peralatan dan rancana kualifikasi);
(c)
Verifikasi bahwa peralatan yang dipasang cocok dengan persyaratan kualifikasi;
(d)
Dokumentasi prosedur untuk mempertahankan kualifikasi selama masa hidup perlatan yang terpasang;
(e)
Informasi tentang mekanisme untuk menjamin kesesuaian dengan prosedur;
(f)
Dokumentasi program dan prosedur perawatan, pengujian dan inspeksi untuk memebrikan umpan balik darinya dan untuk menjamin bahwa degradasi dari penuaan peralatan yang terkualifikasi tetap tidak berarti;
49
(g)
Dokumentasi analisis terhadap efek kegagalan peralatan tidak tercakup dalam program kualifikasi peralatan;
(h)
Daftar tindakan perbaikan yang tepat untuk menjaga kualifikasi peralatan;
(i)
Informasi tentang tindakan proteksi peralatan yang terkualifikasi dari kondisi lingkungan yang tidak cocok;
(j)
Informasi tentang integritas fisik dan fungsi peralatan yang terkualifikasi;
(k)
Catatan semua tindakan kualifikasi yang diambil selama masa hidup peralatan yang terpasang.
MANAJEMEN PENUAAN A.13. Operator hendaknya menyediakan program untuk manajemen penuaan dari peralatan yang mencakup: (1)
Metode dan kriteria yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi SSK yang tercakup dalam program manajemen penuaan;
(2)
Daftar SSK yang tercakup dalam program dan catatan manajemen penuaan yang memberikan informasi penggunaannya dalam manajemen penuaan;
(3)
Evaluasi dan dokumentasi potensi degradasi yang terkait dengan penuaan yang bisa mempengaruhi fungsi keselamatan SSK;
(4)
Rincian perluasan pengertian dari mekanisme yang dominan penuaan SSK;
(5)
Rincian program untuk pendeteksian sesuai waktu dan mitigasi proses penuaan dan/atau efek penuaan;
(6)
Kriteria penuaan dan marjin keselamatan SSK yang diperlukan;
(7)
Keperdulian terhadap kondisi fisik SSK, termasuk marjin keselamatan yang aktual.
KINERJA KESELAMATAN OPERATOR A.14. Organisasi pengoperasi hendaknya memberikan rincian tentang: (1)
Sistem yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan kejadian yang berhubungan dengan keselamatan;
(2)
Pengaturan yang dibuat untuk analisis akar penyebab kejadian, pelajaran yang diambil dan tindak lanjut yang dilakukan;
50
(3)
Metode untuk memilih dan mencatat data operasi yang berhubungan dengan keselamatan, termasuk data untuk perawatan, pengujian dan inspeksi;
(4)
Analisis kecenderungan terhadap data operasi yang berhubungan dengan keselamatan;
(5)
Umpan balik dari data operasi terkait keselamatan kepada rejim operasi, termasuk catatan dan laporan kejadian dan kecelakaan;
(6)
Analisis indikator kinerja keselamatan seperti: -
frekwensi shutdown operasi yang tidak direncanakan
-
frekwensi aktuasi dan keperluan sistem keselamatan terpilih
-
frekwensi kegagalan sistem
-
ketak-tersediaan sistem keselamatan
-
dosis radiasi kerja tahunan perorangan dan kelompok
-
kecenderungan penyebab kegagalan (kesalahan kegagalan peralatan, masalah administrasi, pengontrolan)
-
Catatan perawatan yang menonjol
-
Batasan perawatan yang berulang
-
Batasan perawatan korektif, termasuk perbaikan dan penggantian
-
Frekwensi tindakan operator yang tak terencana sehubungan dengan keselamatan dan laju kesuksesannya
-
Jumlah limbah radioaktif yang dihasilkan
-
Jumlah limbah radioaktif dalam simpanan;
operator, masalah
(7)
Catatan dosis radiasi pekerja di tapak;
(8)
Catatan kontaminasi di luar tapak dan data dari pemantauan radiasi di tapak;
(9)
Catatan kuantitas dan karakteristik relevan limbah radioaktif yang timbul dan disimpan di fasilitas;
(10)
Catatan kuantitas efluen radioaktif yang lepas.
51
PENGALAMAN FASILITAS LAIN DAN TEMUAN DARI RISET A.15. Operator hendaknya menyediakan informasi tentang pengaturannya untuk: (a)
Umpan balik pengalaman yang relevan terhadap keselamatan dari fasilitas yang setara dan dari fasilitas nuklir dan non-nuklir lainnya;
(b)
Mengkaji pengalaman tersebut dan mengambil tindakan berdasarkan padanya;
(c)
Menentukan kebutuhan untuk riset dan pengembangan;
(d)
Mendapatkan informasi tentang temuan dari program riset yang relevan;
(e)
Mengkaji informasi riset dan mengambil tindakan berdasarkan padanya.
52
ACUAN
[1]
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Legal and Governmental
Infrastructure for Nuclear, Radiation, Radioactive Waste and Transport Safety, Safety Standards Series No. GS-R-1, IAEA, Vienna (2000). [2] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Organizing and Staffing of the Regulatory Body for Nuclear Facilities, Safety Standards Series No. GS-G1.1, IAEA, Vienna (2002). [3]
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Regulatory Inspection of
Nuclear Facilities and Enforcement by the Regulatory Body, Safety Standards Series No. GS-G.-1.3, IAEA, Vienna (2002). [4] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Documentation for Use in Regulating Nuclear Facilities, Safety Standards Series No. GS-G.-1.4, IAEA, Vienna (2002). [5] INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Site Evaluation for Nuclear Facilities, Safety Standards Series No. NS-R.-3, IAEA, Vienna (to be published). [6]
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, External Human Induced
Events in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, Safety Standards Series No. NS-G.-3.1, IAEA, Vienna (2002). [7]
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Dispersion of Radioactive
Material in Air and water and Consideration of Population Distribution in Site Evaluation for Nuclear Power Plants, Safety Standards Series No. NS-G.-3.2, IAEA, Vienna (2002). [8]
INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY, Safety Assessment and
Verification for Nuclear Power Plants, Safety Standards Series No. NS-G.-1.2, IAEA, Vienna (2001).
53
[9]
INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY ADVISORY GROUP, Defence in
Depth in Nuclear Safety, INSAG Series No. 10, IAEA, Vienna (1996). [10] INTERNATIONAL NUCLEAR SAFETY ADVISORY GROUP, Probabilistic Safety Assessment, Safety Series No. 75-INSAG-6, IAEA, Vienna (1992).
54
GLOSARIUM
Penilaian (assessment). Proses, dan hasil analisis secara sistematik terhadap bahaya yang terkait dengan sumber-sumber dan praktek-praktek, serta tindakan
proteksi
dan
keselamatan
yang
terkait,
yang
bertujuan
mengkuantifikasi tindakan kinerja untuk membandingkannya dengan kriteria. Otorisasi (authorization). Pemberian izin tertulis (written permission)
oleh
badan pengawas atau badan pemerintah lain kepada operator untuk melakukan tindakan tertentu. Otorisasi bisa mencakup, sebagai contoh, perizinan, sertifikasi, registrasi, dan sebagainya. Penutupan (closure). Tindakan administratif dan teknis yang ditujukan pada penyimpanan pada akhir masa operasi – misalnya, menutup limbah yang dibuang (untuk penyimpanan di dekat permukaan) atau penimbunan kembali dan/atau penyegelan (untuk penyimpanan geologik dan lintasan yang menuju ke sana) – serta penghentian dan penyelesaian tindakan dalam setiap struktur yang terkait. Komisioning (commissioning). Proses pengoperasian yang dilakukan untuk membuktikan, bahwa sistem dan komponen fasilitas setelah dikonstruksi, sesuai dengan desain dan memenuhi kriteria kinerja yang diperlukan. Dekomisioning (decommissioning). Tindakan administratif dan teknis yang diambil untuk memungkinkan pelepasan beberapa atau semua kontrol pengawasan dari fasilitas (kecuali untuk penyimpanan yang ditutup atau tidak didekomisioning). Inspeksi (inspection). Pengujian, observasi, pengukuran atau pengujian yang dilakukan untuk menilai struktur, sistem, komponen dan bahan, begitu juga kegiatan operasi, proses, prosedur dan kompetensi personil. Izin (license). Dokumen legal yang dikeluarkan oleh badan pengawas yang memberikan otorisasi untuk melakukan kegiatan tertentu sehubungan dengan fasilitas atau kegiatan. 55
Batasan dan kondisi operasi (operational limits and conditions). Serangkaian aturan yang mengatur batasan parameter, kemampuan fungsi dan tingkat kinerja peralatan dan personil yang disetujui oleh badan pengawas untuk pengoperasian dengan selamat fasilitas yang diizinkan. Operator (operator, operating organization). Setiap organisasi atau orang yang mengajukan otorisasi atau yang diizinkan dan/atau bertanggung jawab untuk keselamatan nuklir, radiasi, limbah radioaktif atau pengangkutan ketika melakukan kegiatan, sehubungan dengan setiap fasilitas nuklir atau sumber radiasi pengion. Hal ini meliputi, antara lain, perorangan pribadi, badan pemerintah, pengirim barang atau pengangkut, pemegang izin, rumah sakit, orang yang bekerja sendiri, dan sebagainya. Kejadian pemicu terpostulasi (postulated initiating event, PIE). Kejadian yang diidentifikasi selama desain yang bisa menyebabkan kejadian operasional terantisipasi atau kondisi kecelakaan. Penyebab utama atau kejadian pemicu terpostulasi bisa berupa kegagalan peralatan yang mungkin dan kesalahan operator (baik di dalam maupun di luar fasilitas), kejadian alam atau akibat ulah manusia. Badan pengawas (regulatory body). Otoritas atau sistem otoritas yang ditunjuk oleh pemerintah negara sebagai yang mempunyai wewenang hukum untuk melaksanakan proses pengawasan, termasuk penerbitan otorisasi, dan oleh karena itu mengatur keselamatan nuklir, radiasi, limbah radioaktif dan pengangkutan.
56
