RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT PT. BUMI ANDALAS PERMAI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Tanaman

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT PT. BUMI ANDALAS PERMAI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN (1)

Identitas LPPHPL a. Nama Lembaga

: PT. AYAMARU SERTIFIKASI

b. Nomor Akreditasi

: LPPHPL-001-IDN, tanggal 2 September 2010

c. Alamat

: KOMPLEK RUKO BRAJA MUSTIKA B-11 Lantai 1, Jl. Dr. Sumeru RT/RW 002/001, Bogor Barat

d. Nomor telepon/faks/E-mail

: Telp. 0251-8333513, 8333515 Fax. 0251-8333593 Email : [email protected] Website : www.ayamarusertifikasi.co.id

e. Direktur

: Ir. Akhmad

f. Tim Audit

: 1.

g. Tim Pengambil Keputusan

Provinsi Sumatera Selatan

Ir. Achmad Djazuli (Lead Auditor/Auditor Prasyarat)

2.

Ir. Oniranto Adifajari (Auditor Produksi)

4.

Ir. Lukman Hakim (Auditor Ekologi)

5.

Ir. Dasa Iskandar O. (Auditor Sosial)

6.

Ir. AL Koestono (Auditor VLK)

: 1.

Ir. Akhmad

2.

Ir. Mukit

3.

Dr. Ir. Lukman Yunus. Msi

1


(2)

Identitas Auditee a. Nama Pemegang Izin/Hak Pengelolaan : IUPHHK-HT PT. BUMI ANDALAS PERMAI b. Nomor & Tanggal SK

: SK.339/Menhut-II/2004 Tanggal 7 September 2004

c. Luas dan Lokasi

: ± 192.700 Hektar Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan

d. Alamat Kantor

: Jl. R. Sukamto, Ruko Palembang Trade Centre (PTC) Blok I No. 63, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II Palembang (30114) Telp. (0711) 364167,364175 Fax. (0711) 364152

e. Pengurus

: 1. Dewan Komisaris : Rudy Tjioe (Komisaris Utama) Lioe Tha Nen (Komisaris) 2. Dewan Direksi : Harsoyo (Direktur Utama) Masagus Faisal Rahman (Direktur)


2


(3) No.

Ringkasan Tahapan Tahapan

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

1.

Audit Tahap I

Bogor

Melakukan pengumpulan dokumen, verifikasi dokumen. Melakukan diskusi kesiapan Audit Tahap II melalui komunikasi telepon dan email. Berdasarkan masa operasional IUPHHK-HT PT. BUMI ANADALAS PERMAI (PT. BAP), dinilai dengan bobot verifier dengan umur auditi di atas 5 tahun. Pelaksanaan penilaian kinerja PHPL mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor : P.8/VIBPPHH/2012 Tentang : Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

2.

Koordinasi dengan Instansi Kehutanan

Palembang, Tanggal 16 Oktober 2013

Melaksanakan kegiatan entry meeting Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP Wilayah V Palembang. Menjelaskan rencana penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. BAP. Meminta gambaran umum IUPHHK-HT PT. BAP terkait dengan tenaga teknis dan informasi auditee lainnya.

3.

Pertemuan Pembukaan (Opening Meeting)

Kantor PT. BAP di Palembang. Tanggal 16 Oktober 2013

Perkenalan Tim Auditor dan penyampaian rencana Audit. Paparan oleh PT. BAP terkait kegiatan PHPL IUPHHK-HT di lapangan. Penjelasan mengenai metodologi yang akan digunakan dalam penilaian kinerja. Penetapan Manajemen Representif oleh PT. BAP untuk mendampingi Tim Auditor Penandatanganan Berita Acara Opening

3.

Konsultasi Publik

Wisma Grand Kemala di Palembang, Tanggal 17 Oktober 2013

Dihadiri oleh Camat, Kepala Desa dan Tokoh Masyarakat. Staf Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Staf BPPHP Wilayah V Palembang LSM Diskusi Penanadatanganan Berita Acara Konsultasi Publik

5.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Kantor PT. BAP di Palembang dan Areal PT. BAP di Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan. Tanggal 17 s/d 28 Oktober 2013

Verifikasi dokumen legal dan laporan pelaksanaan kegiatan di bidang prasyarat, produksi, ekologi dan sosial. Wawancara dengan karyawan yang bertanggungjawab atas seluruh kegiatan di lapangan. Melakukan observasi, uji petik di lapangan dan desa terdekat dengan PT. BAP. Melakukan klarifikasi temuan lapangan.

Meeting.


3


No. 6.

Tahapan Melapor ke Dishutbun Kabupaten Ogan Komering Ilir

Waktu dan Tempat

Ringkasan Catatan

Kayu Agung, Tanggal 26 Oktober 2013

Melaksanakan kegiatan exit meeting Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. BAP pada saat exit

meeting Meminta informasi tambahan tentang IUPHHK-HT PT. BAP 7.

Pertemuan Penutup (Closing Meeting)

Di Kantor PT BAP Palembang. Tanggal 27 Oktober 2013

Melengkapi data-data yang belum dipenuhi oleh auditi Penyampaian hasil verifikasi dokumen dan gambaran kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. BAP Penandatangan Berita Acara Pertemuan Penutup (Closing Meeting) dan Berita Acara Penilaian Kinerja PHPL.

8.

Melapor ke Dinas Kehutaan Provinsi Sumatera Selatan dan BP2HP Wilayah V Palembang

Palembang, Tanggal 28 Oktober 2013

Tim Auditor melapor ke Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan dan BPPHP Wilayah V Palembang. Menyampaikan gambaran umum kinerja PHPL IUPHHK-HT PT. BAP pada saat dilaksanakan exit meeting

9.

Pengambilan Keputusan

Bogor, 27 Desember 2013

Berdasarkan nilai hasil perhitungan kinerja aktual, diketahui PT. BAP memiliki nilai kinerja aktual sebesar 63 dari total nilai maksimal kinerja sebesar 66 dengan demikian pencapaian kinerja PHPL IUPHHKHT PT. BAP adalah 95,54 % atau masuk dalam kinerja dengan predikat “BAIK”, yaitu

apabila total nilai kinerja indikator yang dicapai antara 76% s/d 100% dari kemungkinan total nilai maksimum yang dapat dicapai, dengan catatan tidak terdapat verifier dominan yang bernilai buruk, dan memenuhi standar Verifikasi Legalitas Kayu. Atas dasar itu PT. BAP berhak memperoleh sertifikat PHPL dari LPPHPL PT. AYAMARU SERTIFIKASIdengan No. Sertifikat: 07/A-SERT-PHPL/XII/2013, berlaku sejak tanggal 27 Desember 2013 s/d 26 Desember 2018


4


(4) (4.1) No. 1.

Resume Hasil Penilaian Kriteria Dan Indikator Penilaian Kinerja PHPL Kriteria dan Indikator

Nilai

Ringkasan Justifikasi

1. 1. Kepastian Kawasan Pemegang Ijin dan Pemegang Hak Pengelolaan

BAIK

1. 2. Komitmen Pemegang Ijin

BAIK

1. 3. Jumlah dan Kecukupan Tenaga Profesional Bidang Kehutanan Pada Seluruh Tingkatan Untuk Mendukung Pemanfaatan, Implementasi, Penelitian, Pendidikan dan Latihan

BAIK

1. 4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian IUPHHK Pada Hutan Alam

BAIK

Terdapat dokumen legal dan administrasi terkait tata batas auditee, berupa :  Akta pendirian perusahaan dan akta perubahanterakhir.  SK Menhut No. SK.339/Menhut-II/2004 tanggal 7 September 2004. Auditee sudah memiliki administrasi tata batas antara lain :  Instruksi Kerja Tata Batas No. INS.18/VIIBPKH II/2/2011 Tanggal 14 Juli 2011  Pedoman tata batas, pernyataan No. 21/PB/IUPHHK-HT/2010 Tanggal 17 Desember 2009. Realisasi tata batas sudah 100% tetapi BATB masih dalam proses. Terdapat konflik batas dan ada upaya pemegang izin untuk menyelesaiakan konflik tetapi tidak terus menerus. Tidak ada perubahan fungsi kawasan dan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan. Auditee memiliki dokumen yang memuat visi dan misi berupa Profile PT. Bumi Anadals Permai - Sumatera Selatan dan lembar visi dan misi PT. Bumi Andalas Permai yang ditandatangani Direktur Utama. Terdapat bukti sosialisasi kegiatan kepada karyawan perusahaan, tetapi tidak ada bukti sosialisasi kepada masyarakat. Terdapat kesesuaian antara visi dan misi dengan sebagian implementasi PHL Auditee memiliki kecukupan jumlah Ganis PHPL yang tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada bukti upaya peningkatan kompetensi SDM baik melalui training internal maupun eksternal. Auditee memiliki dokumen ketenagakerjaan seperti perjanjian kerja bersama (PKB), sertifikat kepesertaan jamsostek dan kebijakan promosi. Auditee memiliki struktur organisasi beserta jobdesknya yang sesuai dengan kerangka PHL dan dilegalisir oleh Direksi. Terdapat perangkat kerja yang digunakan dalam operasional sistem informasi manajemen auditee. Tenaga pelaksana yang ditugaskan dalam kaitan berlangsungnya sistem informasi

PRASYARAT


5

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Tanaman No.

Kriteria dan Indikator

1. 5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)

2.

Nilai

BAIK

Ringkasan Justifikasi manajeman melekat pada bagian dan distrik. Organisasi SPI yang ada berjalan cukup efektif untuk seluruh tahapan kegiatan yang dibuktikan dengan adanya laporan audit internal. Ada bukti keterlaksanaan tindak koreksi berbasis hasil monitoring. Terdapat bukti dilakukannya sosialisasi kegiatan operasional melalui kegiatan sosialisasi/penyuluhan kegiatan operasional di Desa Srijaya Baru. Terdapat persetujuan amdal yang dikeluarkan oleh Bupati Bupati Ogan Komering Ilir melalui Surat No. 194/KEP/KPELH/2004 tanggal 8 Juli 2004, tentang : Keputusan kelayakan Lingkungan Hidup Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada hutan Tanaman (IUPHHK-HT) PT. BAP Luas 107.885 Ha Lokasi Kecamatan Air Sugihan dan Tulung Selapan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan Lengkap dengan peta lampirannya. Auditee telah melakukan kegiatan tata batas areal kerjanya, saat ini dalam proses penyelesaian legalitasnya. Terdapat bukti persetujuan masyarakat dalam penataan batas melalui perwakilan dari kecamatan dan desa yang mendampingi pelaksanaan kegiatan sebagaimana termuat dalam surat tugas yang dilampirkan. Ada sosialisasi yang menyangkut batas areal kerja Auditee. Terdapat bukti persetujuan dalam pelaksanaan kegiatan CSR/CD oleh masyarakat. Terdapat bukti dilakukannya kegiatan sosialisasi kawasan lindung yang tertuang dalam Barita Acara Sosialisasi/Penyuluhan Kegiatan Operasional Perusahaan Di Desa Srijaya Baru, Kecamatan Air Sugihan

PRODUKSI 2. 1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari


BAIK

Auditee telah memiliki dokumen RKUPHHKHTI beserta kelengkapannya yang disahkan oleh Kementerian Kehutanan. Penyusunan RKU telah mempertimbangkan hasil deliniasi mikro. Penataan areal kerja (blok RKT RTT dan compartment) sesuai dengan RKUPHHK /RPKH. Tanda batas blok dan petak kerja hanya sebagian yang terlihat jelas di lapangan terutama identitas petak tanaman berumur lebih dari 2 tahun.

6



Nilai

2. 2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem *)

BAIK

2. 3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan

BAIK

2. 4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan

BAIK

2. 5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/ pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya *)

BAIK


Ringkasan Justifikasi Auditee Memiliki data potensi tegakan per tipe ekosistem dari survei potensi, beserta kelengkapan peta pendukungnya (peta sebaran kelas umur dan peta penataan areal kerja). Auditee membuat PSP (permanent sample plot) yang mewakili kelas umur, tersebar di setiap Distrik, dan datanya sudah dianalisis. Terdapat bukti upaya melakukan analisis data potensi dan riap tegakan dan memanfaatkan hasilnya untuk menyusun perhitungan JTT sendiri. Auditee memiliki SOP tahapan kegiatan sistem silvikultur dimana isinya telah sesuai ketentuan, tetapi tidak lengkap untuk keseluruhan kegiatan. SOP telah diimplementasikan di lapangan . Potensi tegakan dengan jumlah yang mampu menjamin tercapainya kelestarian pemanenan hasil (antara 80 - 120 m3/Ha). Terdapat permudaan tanaman dalam jumlah yang mampu menjamin terjadinya kelestarian pemanenan (≥ 75-89% dari jumlah tanaman perhektar sesuai jarak tanam yang dipergunakan). Auditee tidak membuat prosedur khusus pemanfaatan hutan ramah lingkungan, tetapi auditee memiliki 4 (empat) jenis SOP yang dapat yang menjelaskan tahapan kegiatan pemanfaatan hutan ramah lingkungan. Terdapat penerapan teknologi ramah lingkungan pada tiga atau lebih tahapan kegiatan silvikultur. Tingkat keterbukaan wilayah PT SBAWI, tidak dapat diverifikasi karena menggunakan sistem THPB. Auditee merupakan IUPHHK-HT dengan kelas perusahaah pulp dan menerapkan sistem silvikultur THPB, sehingga terdapat Fe ≥ 0,95. Terdapat dokumen RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang tetapi isinya hanya sebagian yang mengacu pada RKU yang disahkan. Terdapat peta kerja yang menggambarkan areal yang boleh ditebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung tetapi tidak sesuai dengan Peta RKU/RKT yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Terdapat implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tanaman beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan.

7



2. 6. Tingkat investasi dan reinves tasi yang memadai dan memenuhi kebutuhandalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan SDM

3.

Nilai

SEDANG

Ringkasan Justifikasi Realisasi volume tebangan, antara 70% 105%, dan lokasinya sesuai dengan RKT. Realisasi alokasi dana yang dikeluarkan oleh auditee mencapai rata-rata di atas 80% dari kebutuhan kelola hutan yang seharusnya. Alokasi dana untuk seluruh bidang kegiatan kurang proporsional dengan perbedaan antara 20-50%. Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan berjalan lancar, namun tidak sesuai dengan tata waktunya. Realisasi kegiatan penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HT melebihi 80% tapi belum seluruhnya. Realisasi penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan oleh IUPHHK-HTI < 50% dari yang seharusnya.

EKOLOGI 3. 1. Keberadaan kemantapan dan Kondisi Kawasan Dilindungi Pada Setiap Tipe Hutan

BAIK

3. 2. Perlindungan dan Pengamanan Hutan

BAIK

3. 3. Pengelolaan dan Pemantauan Dampak Terhadap Tanah dan Air Akibat Pemanfaatan Hutan

BAIK


Luas kawasan lindung sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada seperti AMDAL, Delmik dan RKUPHHK-HTI dan sesuai dengan kondisi biofisiknya. Kawasan lindung yang telah ditata di lapangan 64,99 % dari yang seharusnya. Kondisi kawasan lindung yang berhutan mencakup 51 - 79 %. Dalam hal ini terdapat realisasi menghutankan kembali 52,67 % dari rencana. Tidak semua para pihak mengakui keberadaan kawasan lindung. Terdapat laporan pengelolaan yang sesuai dengan ketentuan terhadap sebagian kawasan lindung hasil tata ruang areal/landscaping. Auditee mempunyai prosedur perlindungan hutan yang tertuang dalam 7 (tujuh) jenis SOP, mencakup seluruh jenis gangguan yang ada. Auditee memiliki jenis dan jumlah sarana prasarana sesuai dengan ketentuan dan berfungsi dengan baik. Tersedia SDM perlindungan hutan namun jumlahnya tidak memadai. Kegiatan perlindungan diimplementasikan melalui tindakan tertentu. (preemptif/preventif/ represif) dengan mempertimbangkan seluruh jenis gangguan yang ada. Auditee memiliki prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air yang tertuang dalam 11 (sebelas) SOP dan 4 (empat) instruksi kerja, namun belum terdapat SOP pengelolaan dan

8



3. 4. Identifikasi Spesies Flora dan Fauna Yang Dilindungi dan/ atau Langka (Endangered), Jarang (Rare), Terancam Punah (Threatened) dan Endemik

3. 5. Pengelolaan Flora untuk: (1) Luasan terten tu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/ atau jarang langka dan terancam punah dan endemik

3. 6. Pengelolaan Fauna untuk: (1) Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak. (2) Perlindungan terha dap species fauna dilidungi dan/ atau jarang, langka, terancam punah dan endemik


Nilai

SEDANG

BAIK

SEDANG

Ringkasan Justifikasi pemantauan limbah domestik serta SOP pemantauan biota air. Tersedianya sarana pengelolaan dan pemantauan sesuai dengan ketentuan dan/atau dokumen perencanaan serta berfungsi dengan baik. Auditee memiliki Ganis PHPL Keling sebanyak 4 orang. Tersedia dokumen perencanaan pengelolaan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Tersedia dokumen perencanaan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dan diimplementasikan sesuai dengan ketentuan. Terdapat indikasi terjadinya dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air, tetapi ada upaya pengelolaan dampak sesuai ketentuan. Tersedia prosedur pengelolaan flora dan fauna untuk seluruh jenis yang dilindungi/langka/ jarang/terancam punah/endemik yang terdapat di areal auditee yang dituangkan dalam 4 (empat), tetapi tidak terdapat metoda analisis data dan identifikasi status perlindungannya. Terdapat implementasi identifikasi flora dan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. Tersedia prosedur pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin. Terdapat implementasi pengelolaan flora tetapi tidak mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal auditee. Terdapat gangguan terhadap kondisi sebagian species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik yang terdapat di areal kerja auditee. Tersedia prosedur pengelolaan jenis fauna dilindungi/langka/jarang/ terancam punah/endemik yang dituangkan dalam 2 (dua) jenis SOP. Terdapat implementasi pengelolaan fauna tetapi tidak mencakup seluruh jenis fauna dilindungi/langka/jarang/ terancam punah/endemik yang terdapat di areal kerja auditee. Terdapat gangguan tetapi ada upaya penanggulangan gangguan oleh pemegang izin.

9

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Tanaman No. 4.


Nilai


SOSIAL 4. 1.

Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat

BAIK

4. 2.

Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

BAIK

4. 3.

Ketersedia an mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak

BAIK


Terdapat dokumen/ laporan yang lengkap mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin. Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif dan penyelesaian konflik yang diketahui para pihak. Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak- hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfataan SDH, yang legal, lengkap dan jelas. Terdapat bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan pemegang izin dengan sebagian masyarakat hukum adat/setempat. Terdapat persetujuan oleh sebagian para pihak dan masih ada konflik. Tersedia dokumen yang lengkap menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan. Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat. Terdapat bukti lengkap pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada seluruh masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Terdapat sebagian bukti realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Tersedia laporan/ dokumen yang lengkap terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi. Tersedia data dan informasi yang lengkap dan jelas tentang masyarakat hukum adat dan/ atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH. Terdapat mekanisme yang legal mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat yang berbasis hutan, namun belum lengkap. Terdapat dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat, namun belum lengkap dan jelas.

10


(4.2) No. 1


Nilai

4. 4.

Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal

BAIK

4. 5.

Perlindungan, Pengem bangan dan Peningkat an kesejahteraan Tenaga Kerja

BAIK

Ringkasan Justifikasi Terdapat bukti implementasi sebagian (< 50%) kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat oleh pemegang izin. Terdapat bukti dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak yang lengkap dan terdokumentasi dengan baik. Terdapat mekanisme resolusi konflik namun belum lengkap. Terdapat konflik dan tersedia peta konflik yang lengkap dan jelas Atau Tidak terdapat konflik. Tersedia organisasi, sumberdaya manusia, dan pendanaan yang cukup untuk mengelola konflik baik. Terdapat dokumen/laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas. Terdapat bukti bahwa Pemegang izin telah merealisasikan seluruh hubungan industrial dengan seluruh karyawan. Pemegang izin telah merealisasikan seluruh rencana pengembangan kompetensi. Terdapat dokumen standar jenjang karir dan telah diimplementasikan seluruhnya. Terdapat dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan telah diimplementasikan seluruhnya.

Kriteria Dan Indikator Verifikasi Legalitas Kayu Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


K1.1 Areal unit manajemen hutan terletak di kawasan hutan produksi 1.1.1 Pemegang izin a. Dokumen Surat Memenuhi PT. BAP telah memiliki dokumen mampu Keterangan Hak perijinan IUPHHK-HT: Surat menunjukkan Pengusahaan Hutan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor keabsahan Izin (SK IUPHHK: SK. 339/Menhut-II/2004 tanggal: Usaha HA/HPH) 7 September 2004, tentang : Pemanfaatan Hasil Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hutan Kayu Hasil hutan Kayu Pada Hutan (IUPHHK). Tanaman Kepada PT. Bumi Andalas Permai Atas Areal Hutan Seluas ± 192.700 (Seratus Sembilan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus) Hektar, Di Provinsi Sumatera Selatan. b.


Bukti pemenuhan kewajiban Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IIUPHHK)

Memenuhi

PT. BAP telah melaksanakan suluruh kewajiban pembayaran IIUPHHK pada Hutan Tanaman pada Hutan Produksi sesuai dengan Surat Perintah Pembayaran (SPP) yang dikenakan.

11

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Tanaman No. 2

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


K2.1

Pemegang izin memiliki rencana penebangan pada areal tebangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang 2.1.1 RKUPHHK/ RPKH a. Dokumen RKUPHHK/ Memenuhi PT. BAP telah memiliki kelengkapan dan Rencana Kerja RPKH, RKT/Bagan dan keabsahan dokumen RKUPHHKTahunan (RKT/ Kerja/RTT beserta HT dan RKTUPHHK-HT tahun 2012 Bagan Kerja/RTT) lampirannya yang dan RKTUPHHK-HT tahun 2013 disahkan oleh yang telah disahkan oleh beserta lampiran petanya yang telah berwenang. pejabat yang disahkan pejabat berwenang: berwenang, 1. Dokumen Revisi Rencana Kerja meliputi: Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Dokumen Kayu Hutan Tanaman Industri RKUPHHK/ RPKH (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka & lampirannya Waktu 10 (Sepuluh) Tahun yang disusun Periode 2009 – 2018 sesuai berdasarkan dengan Surat Keputusan Menteri IHMB/risalah Kehutanan Nomor: SK.107/VIhutan dan BUHT/2011 tanggal 25 Agustus dilaksanakan oleh 2011 Ganis PHPL 2. Dokumen RKTUPHHK Tahun Timber Cruising 2012 yang telah disahkan melalui dan/ atau Canhut Surat Keputusan Direksi PT. Bumi Dokumen Andalas Permai Nomor: SK. RKT/RTT yang 104/BAP/XII/2011 tanggal 16 disusun Desember 2011 berdasarkan 3. Dokumen RKTUPHHK tahun 2013 RKU/RPKH dan yang telah disahkan melalui Surat disahkan oleh Keputusan Direksi PT. Bumi pejabat yang Andalas Permai Nomor: SK. berwenang atau 101/BAP/XII/2012 tanggal 10 yang disahkan Desember 2012 secara self 4. Dokumen Revisi RKTUPHHK approval tahun 2013 yang telah disahkan Peta rencana melalui Surat Keputusan Direksi penataan areal PT. Bumi Andalas Permai Nomor: kerja yang dibuat SK. 049/BAP/VII/2013 tanggal 1 oleh Ganis PHPL Juli 2013. Canhut b. Peta areal yang Memenuhi Pada Peta RKTUPHHK-HT setiap tidak boleh ditebang Distrik di PT. BAP tahun 2012 dan pada RKT/Bagan tahun 2013 Skala 1: 50.000 Kerja/RTT dan bukti menggambarkan adanya Areal implementasi di Kawasan Lindung (Diwarnai dengan lapangan warna merah). Berdasarkan hasil pengamatan pada beberapa areal yang tidak boleh ditebang terbukti bahwa pada areal tersebut tidak terdapat penebangan c. Penandaan lokasi Memenuhi Berdasarkan hasil pengamatan blok tebangan/ blok lapangan (Uji Petik) diketahui RKT/petak RTT yang Auditee telah melakukan penandaan jelas di peta dan batas blok/petak tebangan terbukti di lapangan K2.2. Adanya rencana kerja yang sah 2.2.1. Pemegang izin a. Dokumen Rencana Memenuhi PT. BAP memiliki Dokumen Rencana hutan Kerja Usaha Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil mempunyai Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri rencana kerja Hutan Kayu (RKUPHHK-HTI) Untuk Jangka Waktu yang sah sesuai (RKUPHHK) (bisa 10 (Sepuluh) Tahun Periode 2009 – dengan dalam proses) 2018 sesuai dengan Surat Keputusan peraturan yang dengan lampiranMenteri Kehutanan Nomor: berlaku. lampirannya SK.107/VI-BUHT/2011 tanggal 25 Agustus 2011.


12


Kriteria/Indikator

2.2.2.

3

Verifier

Nilai


b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri. Izin peralatan dan mutasi

Tidak diverifikasi

Berdasarkan verifikasi dokumen dan pengamatan di lapangan yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa tidak ada pemanfaatan kayu yang berasal dari hutan alam bekas tebangan yang diperuntukkan sebagai areal penyiapan lahan tanaman yang diizinkan untuk pembangunan HTI Jumlah dan jenis peralatan yang dimasukkan ke dalam areal kerja disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan izin, yang dicantumkan dalam bagan kerja atau RKTUPHHK. Pengadaan peralatan untuk kegiatan operasional disediakan oleh kontraktor dibuktikan dengan adanya dokumen Surat Perjanjian Kerja antara PT. BAP dengan beberapa Kontraktor Pelaksana

Seluruh Memenuhi peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan pemanenan telah memiliki izin penggunaan peralatan dan dapat dibuktikan kesesuaian fisik di lapangan (tidak berlaku untuk Pemegang Hak Pengelolaan) K3.1. Pemegang izin menjamin bahwa semua kayu yang diangkut dari Tempat Penimbunan Kayu (TPK) hutan ke TPK Antara dan dari TPK Antara ke industri primer hasil hutan (IPHH)/pasar, mempunyai identitas fisik dan dokumen yang sah 3.1.1. Seluruh kayu Dokumen LHP yang Memenuhi 1. PT. BAP telah membuat laporan bulat yang telah disahkan oleh hasil pemanenan (LHP) dan ditebang/ pejabat yang disahkan oleh petugas/pejabat dipanen atau berwenang. berwenang. yang dipanen/ 2. Seluruh LHP telah dibuat oleh dimanfaatkan Petugas yang telah diangkat telah di-LHPkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 428/KPTS/I/HUT/2013 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan IUPHHK-HTI Atas Nama PT. Bumi Andalas Permai Tahun 2013, tanggal 21 Januari 2013. 3. Pengesahan LHP dilakukan oleh Pejabat yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 809/KPTS/XII/HUT/2012, tanggal 27 Desember 2012 3.1.2. Seluruh kayu Surat keterangan Memenuhi 1. Dokumen Surat Keterangan yang diangkut sahnya kayu bulat Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) PT. keluar areal izin (SKSKB) dan BAP berupa Dokumen FA-KB dan dilindungi lampirannya dari FA-KB Lanjutan. dengan surat Tempat Penimbunan 2. PT. BAP telah memiliki dokumen keterangan Kayu (TPK) ke TPK legal untuk pemindahan Kayu sahnya hasil Antara dan dari TPK dari TPK hutan ke TPK Antara hutan. Antara ke industri serta ke tujuan akhir pengiriman primer hasil hutan dan kayu dengan surat keterangan atau pedagang kayu sahnya hasil hutan sesuai bulat ketentuan : 3. Dari TPK di dalam areal Sungai Baung menuju TPK Antara Sungai Baung dilengkapi dengan FA-KB yang dilampiri dengan


13


4

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


Daftar Kayu Bulat Kecil (DKBK) dan Trip Tiket Angkutan Kayu. 4. Dari TPK Antara Sungai Baung menuju tujuan akhir di Industri menggunakan dokumen FA-KB Lanjutan yang dilengkapi dengan Surat Pengantar, Daftar Kayu Bulat Kecil, Lampiran Daftar Kayu Bulat Kecil dan Rekapitulasi Langsir KBK. 3.1.3. Pembuktian asal a. Tanda-tanda PUHH Memenuhi Tanda-tanda PUHH yang terdapat usul kayu bulat /barcode pada kayu pada Kayu hasil penebangan adalah (KB) dari dari Pemegang izin berupa pemasangan Label berwarna pemegang IUPHHK-HA, Kuning pada setiap tumpukan kayu IUPHHK-HA/ IUPHHK-HA, IUPHHK hasil penebangan / pemanenan. IUPHHK-HT/ RE bisa dilacak Label tersebut berisi informasi IUPHHKbalak. tentang Nomor Tumpukan, Nama RE/Peme gang Petak, Panjang, Lebar dan Tinggi Hak Pengelolaan Rata Rata Tumpukan , Kode Internal Perusahaan, Tanggal dan Kode TUK. b. Identitas kayu yang Memenuhi Penandaan dilakukan pada setiap diterapkan secara tumpukan kayu yang kemudian konsisten oleh dimasukan dalam Buku Ukur. Hasil pemegang izin. pengukuran yang dicatat dalam Buku Ukur tersebut kemudian dibuat menjadi Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat Kecil (LHP-KBK), kemudian setelah diperiksa oleh Pejabat yang diangkat, hasilnya adalah Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat Kecil (DPKBK) dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan LHP Kayu Bulat Kecil. 3.1.4. Pemegang izin Arsip SKSKB dan Memenuhi 1. Jumlah keseluruhan Dokumen mampu dilampiri Daftar Hasil FA-KB yang telah diterbitkan membukti kan Hutan untuk hutan pada tahun 2013 (Sejak Januari adanya catatan alam, dan arsip FAKB s/d September 2013) adalah angkutan kayu dan lampirannya untuk sebanyak 6980 Lembar. ke luar TPK hutan tanaman 2. Jumlah keseluruhan FA-KB Lanjutan yang telah diterbitkan pada tahun 2013 adalah sebanyak 180 Lembar. 3. Seluruh FA-KB dan FA-KB Lanjutan dibuat oleh Petugas yang telah diangkat secara sah. K3.2 Pemegang izin telah melunasi kewajiban pungutan pemerintah yang terkait dengan kayu 3.2.1. Pemegang izin a. Dokumen SPP Memenuhi Hasil verifikasi dokumen PT BAP menunjukkan (Surat Perintah tentang Surat Perhitungan bukti Pembayaran) Dana Pemungutan / Pembayaran & pelunasan Dana Reboissi (DR) Penyetoran Tahunan PSDH periode Reboisasi (DR) dan/atau PSDH telah tanggal 1 Januari 2013 s/d 30 dan Provisi diterbitkan September 2013, di dapati bahwa Sumber Daya informasi jenis kayu dan volume Hutan (PSDH) kayu yang tercantum dalam SPP telah sesuai dengan yang ada pada LHP. b. Bukti Setor DR dan/ Memenuhi Hasil Verifikasi Dokumen untuk tahun atau PSDH 2013 adalah sebagai berikut: 1. Terdapat bukti setor pembayaran PSDH sesuai dengan seluruh SPP yang ditagihkan sampai dengan 30 September 2013.


14


Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai

Ringkasan Justifikasi 2. Besarnya Jumlah keseluruhan

5

K3.3 3.3.1.

3.3.2.

6

c. Kesesuaian tarif Memenuhi PSDH dan DR atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuain tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman Pengangkutan dan perdagangan antar pulau Pemegang izin Dokumen PKAPT Memenuhi yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT) Pengangkutan Dokumen yang Memenuhi kayu bulat yang menunjukkan identitas menggunakan kapal. kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin yang sah.

SPP sampai dengan 30 september 2013 adalah : Rp. 1.043.037.122,3. Besarnya Jumlah seluruh setoran pembayaran PSDH adalah : Rp. 1.043.037.122,PT. BAP telah memenuhi kewajiban untuk membayar PSDH sesuai dengan tarif PSDH menurut ketentuan yang berlaku

PT. BAP telah mendapatkan pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT), yang dibuktikan dengan tersedianya Dokumen Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar Nomor: 347/PDN/PKAPT/II/2008

Dokumen yang menunjukan identitas kapal : 1. Surat Persetujuan Berlayar dari Syahbandar 2. Surat Persetujuan Penundaan Kapal dari Kepala Kantor Unit Penyelengara Pelabuhan Sungai Lumpur- Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 3. Surat Keterangan Susunan Perwira Deck dan Mesin 4. Daftar Awak Kapal dan 5. Manifest of Cargo on Board. K4.1 Pemegang izin telah memiliki Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)/ Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (DPPL)/ Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) & melaksanakan kewajiban yang dipersyaratkan dalam dokumen lingkungan tersebut 4.1.1. Pemegang izin Dokumen Memenuhi Terdapat Dokumen ANDAL, RKL dan telah memiliki AMDAL/DPPL/UKLRPL yang telah mendapat Dokumen UPL/RKL-RPL persetujuan Pihak berwenang AMDAL/DPPL/UKL melalui : Surat Keputusan Bupati -UPL meliputi Ogan Komering Ilir Nomor: Analisa Dampak 194/KEP/K-PLH/2004 tanggal 8 Juli Lingkungan 2004. (ANDAL), Rencana Kelola Lingkungan (RKL), dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.


15


Kriteria/Indikator 4.1.2.

7

K.5.1 5.1.1

Pemegang izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial.

Verifier

Nilai

PT. BAP telah memiliki dokumen RKL & RPL yang disusun pada tahun 2004. Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), dan telah mendapat persetujuan melalui Surat Keputusan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor: 194/KEP/KPLH/2004 tanggal 8 Juli 2004. b. Bukti pelaksanaan Memenuhi 1. Terdapat Dokumen Laporan pengelolaan dan Pelaksanaan Rencana pemantauan dampak Pengelolaan Lingkungan dan penting aspek fisikRencana Pemantauan kimia, biologi dan Lingkungan Periode I dan II sosial setiap tahunnya 2. Terdapat Dokumen Sertifikat Hasil Pengujian Kualitas Air. 3. Terdapat Dokumen Laporan Pengelolaan dan Pemantauan Kawasan Lindung Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Prosedur dan a. Implementasi Memenuhi 1. Terdapat Prosedur Operasional mplementasi K3 prosedur K3 Standar/Standard Operational Procedure (POS/SOP) K3 dalam kegiatan operasional lapangan 2. Terdapat Kepatuhan penggunaan APD pada seluruh karyawan ditunjang dengan kegiatan Pelatihan terkait K3, serta terdapat Struktur Organisasi P2K3 beserta personal yang bertanggung jawab. b. Ketersediaan Memenuhi 1. Peralatan Kesehatan dan Obatperalatan K3 obatan tersedia di masing-masing Klinik yang terdapat pada setiap Distrik. 2. Terdapat Laporan Bulanan Peralatan Pemadam Kebakaran Hutan pada setiap Distrik 3. Peralatan Kesehatan yang relatif lengkap berada pada Base Camp di Sungai Baung. Tersedia Dokumen Inventaris Peralatan Klinik HQ Sungai Baung serta Laporan Persediaan Obat di HQ Sungai Baung 4. Terdapat Laporan Bulanan Kelengkapan dan Kondisi Alat Pelindung Diri (APD) pada setiap Distrik


a. Dokumen RKL dan RPL

Memenuhi

c. Catatan kecelakaan kerja

Memenuhi


Tersedia Laporan Bulanan Catatan Kecelakaan Kerja berupa Monthly Accident/Incident Reportyang dibuat oleh Seksi GA&OSH dan diketahui oleh Kepala Distrik.

16

RESUME PENILAIAN KINERJA PHPL Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Pada IUPHHK Hutan Tanaman No. 8

Kriteria/Indikator

Verifier

Nilai


Memenuhi

Terdapat Serikat Pekerja Rimba Acacia PT. Bumi Andalas Permai yang telah tercatat pada Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir dengan bukti pencatatan No. 251/10/D. NakerTrans/2012, tanggal 9 Maret 2012. 1. PT BAP telah menerapkan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau dalam hal ini adalah Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT Bumi Andalas Permai dengan Serikat Pekerja (SP) Rimba Acacia PT. Bumi Andalas Permai. 2. PKB yang dimaksud telah didaftarkan pada instansi yang berwenang yaitu Disnakertrans Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. : 568.3/656/NAKERTRANS/2012. Berdasarkan Daftar Tenaga Kerja PT. Bumi Andalas Permai tahun 2013, karyawan yang termuda adalah atas nama: Meiranda Saputra yang bekerja di bagian Nursery-Mandiri Unit Plantation-Nursery pada Distrik Air Sugihan, dengan tanggal lahir 05 Mei 1995. Mulai masuk kerja pada tanggal 17 September 2013, sehingga usianya adalah: 18 Tahun 4 Bulan pada saat pertama kali masuk kerja di PT. BAP.

K.5.2 5.2.1

Pemenuhan hak-hak tenaga kerja Kebebasan Ada serikat pekerja atau berserikat bagi kebijakan perusahaan pekerja yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja

5.2.2

Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB atau PP

Memenuhi

5.2.3

Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur

Memenuhi

Jakarta, Desember 2013 LP PHPL PT Ayamaru Sertifikasi Ttd, Direktur


17

RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL PADA IUPHHK-HT PT. BUMI ANDALAS PERMAI KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR, PROVINSI SUMATERA SELATAN

Recommend Documents