RESUME DATA INFORMASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007 I. PENDAHULUAN

RESUME DATA INFORMASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007

I. PENDAHULUAN Hutan tropis Indonesia seluas ± 120 juta Ha yang kaya akan keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam yang harus dijaga dan dilestarikan. Kerusakan sumber daya hutan yang terjadi telah terbukti mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi kehidupan manusia. Data terakhir mengidentifikasikan bahwa laju deforestasi antara tahun 2000-2005 sebesar 1,08

juta

Ha/tahun

memerlukan

upaya

penanganan

yang

strategis,

terencana dan terpadu melibatkan semua komponen bangsa. Upaya untuk mengatasi kerusakan hutan dan lahan yang telah dilakukan oleh pemerintah bersama-sama masyarakat melalui beberapa kegiatan antara lain melalui Gerakan dan Kampanye RHL sejak tahun 2003 yaitu Gerhan, KMDM, Indonesia menanam, Penanaman Serentak, Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon serta gerakan penanaman lainnya yang dilaksanakan secara swadaya dan swakarsa oleh masyarakat. Kegiatan RHL yang dilaksanakan sejak tahun 2003 s/d 2007 telah dilaksanakan pembuatan tanaman di dalam dan di luar kawasan hutan seluas ± 4,7Juta hektar. Upaya RHL yang dilakukan melalui program, gerakan dan kampanye yang dicanangkan oleh pemerintah maupun masyarakat luas seringkali tidak terdokumentasikan dengan baik dan lengkap kedalam bentuk data dan informasi RHL yang mudah untuk digunakan dan diakses, sehinga seringkali menyulitkan pembuat kebijakan dalam perumusan kebijakan pembangunan kehutanan khususnya RHL dan juga kesulitan dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Oleh karena itu diharapkan dengan penyusunan data dan informasi RHL tahun 2007 ini dapat memberikan informasi terkini pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan.

Direktorat Bina Rehabilitasi Hutan dan Lahan

1

II. KONDISI SAAT INI A. Luas Kawasan Hutan Hutan tropis indonesia seluas ± 120 juta Ha merupakan kekayaan alam yang memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi, apabila dimanfaatkan secara bijaksana akan terjamin kelestariannya dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tabel 1. Luas Hutan Indonesia berdasarkan fungsinya. No.

Fungsi Hutan

Luas Kawasan Hutan (Jt Ha)

1

Hutan Konservasi

20,50

2

Hutan Lindung

33,50

3

Hutan Produksi

66,35 120,35 (63% luas daratan)

Total

Sumber : Renstra-KL Dephut, 2005-2009 (penyempurnaan)

B. Laju Deforestasi Deforestasi hutan adalah perubahan kondisi dari hutan menjadi bukan hutan (termasuk perubahan penggunaan untuk perkebunan, pemukiman, kawasan industri, waduk/dam dsb).

3 2.83 2.5

Juta (Ha)

2 1.8 1.5

1

1.08 0.9

0.5

0 1982-1990

1990-1997

1997-2000

Tahun

2000-2006

Gambar 1. Perkembangan Laju Degradasi dan Deforestasi Hutan


2

Angka tahun 1997-2000 yang tinggi, antara lain disebabkan karena perubahan

tata

ruang,

penggunan

kawasan

untuk

non

kehutanan,

kebakaran hutan, transisi otonomi daerah, illegal logging serta missmanagement pemanfaatan hutan.

C. Luas Lahan Kritis Tahun 2006 Sesuai dengan data lahan kritis terkini (Direktorat PDAS, Ditjen RLPS, 2006) maka sasaran RHL berupa lahan kritis (agak kritis, kritis dan sangat kritis) adalah seluas 77.806.880,78 Ha, sedangkan yang prioritas untuk ditangani adalah lahan dalam kategori sangat kritis dan sangat kritis seluas 30.196.799,92 Ha. Tabel 2. Luas lahan kritis tahun 2006 Lahan Kritis (Ha)

1.

Fungsi Hutan /Lahan HK

4.355.352,43

Lahan Kritis Prioritas (Ha) 1.353.091,3

2.

HL

9.303.698,60

3.251.934,28

3.

HP

15.255.894,70

6.336.785,36

4.

HPK

10.549.322,68

5.181.954,31

5. HPT Jumlah Dalam Kawasan

11.569.367,32

3.382.722,94

51.033.635,73

19.506.488,19

6.

26.773.245,05

10.690.311,73

77.806.880,78

30.196.799,92

No.

APL

TOTAL X 1000 Ha 40.000 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 HK

HL

HP

HPK

HPT

APL

Fungsi Hutan dan Lahan

Gambar 2. Grafik luas lahan kritis tahun 2006


3

D. Laju Rehabilitasi Hutan dan Lahan Sejak tahun 2003 sampai 2007 dilakukan pembuatan penanaman dan pemeliharaan pohon seluas 4,4 juta hektar dengan kegiatan Gerhan, HTI, HTR, RHL swadaya, DAK-DR/DBH-SDHDR, sebagaimana pada Tabel berikut ini. Tabel 3. Rekapitulasi Pelaksanaan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Tahun 20032007 Kegiatan

2003

2004

2005

2007 1)

2006

GERHAN Perum Perhutani HTI dan HTR

295.455 82.898 124.691

464.470 91.565 131.914

447.246 104.299 163.125

HPH (pengayaan)

115.605

115.191

114.792

1.400

1.650

2.000

1.850

Silvikultur Intensif

-

13500 3)

5.300

7.700

RHL Swadaya

-

-

-

-

DAK-DR/Bagi Hasil

29.419

25.634

3.527

649.468

843.924

840.289

Hutan Meranti

Jumlah

67.242 900.000 104.623 200.000 163.851 500.000 2) 71.805 281.830

417.071

Jumlah 2.174.413 583.385 1.083.581 699.223

4.000 30.000 84.170 -

10.900

2.000.000

4.750.752

56.500 84.170 58.580

Keterangan:

1) Perkiraan/Rencana, dalam proses pelaksanaan Multiyears 2) 300 rb Ha HTI dan 200 rb Ha dari HTR 3) Sedang proses perubahan peraturan

Mencermati data tersebut dapat dihitung bahwa kemampuan pemerintah dalam melaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan ± 700.000 Ha per tahun. Laju rehabilitasi tersebut Jika dibandingkan dengan laju deforestasi maka akan nampak sebagaimana pada gambar berikut ini. Q ± 1,08 juta Ha/Th Laju deforestasi

RHL/GERHAN Laju rehabilitasi

± 700.000 Ha/Th

Gambar 3. Laju rehabilitasi dan laju deforestasi.


T

4

Dari grafik tersebut nampak bahwa masih terdapat selisih yang besar antara laju rehabilitasi dan laju deforestasi, oleh karena itu pemerintah terus mendorong upaya-upaya rehabilitasi kedepan, diantaranya yaitu melalui : 1.

Pembuatan hutan tanaman (HTI) seluas 9 juta ha s.d tahun 2014

2.

Hutan tanaman rakyat (HTR) seluas 5,4 juta ha s.d tahun 2016

3.

Pembuatan tanaman hutan rakyat (HR) seluas 8 juta ha s.d tahun 2025

4.

Pembuatan tanaman Gerhan seluas 5 juta ha s.d tahun 2009

5.

Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dengan membangun HKm seluas 2 Juta Ha sampai tahun 2015.

6.

Pengembangan pola RHL dengan programatic CDM dan REDD sebagai tindak lanjut Bali Road Map.

7.

Pengembangan RHL melalui pengembangan HHBK (sutera alam, bambu, lebah madu, Gaharu, getah).


5

III. PENYELENGGARAAN GN-RHL/GERHAN A. Kebijakan Penyelenggaraan GN-RHL/Gerhan 1. Strategi Penyelenggaraan Gerhan diselenggarakan sebagai program nasional yang bersifat terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi dengan melibatkan lintas lembaga sektoral, daerah

dan

masyarakat

dalam

perencanaan,

pelaksanaan,

dan

pengendalian yang efisien dan efektif. Strategi penyelenggaraan Gerhan adalah: a.

Memadukan

kemampuan

kemampuan

Pemerintah

menggerakkan

peranserta

Pemerintah

Pusat,

mendayagunakan

(Provinsi

dan

Kabupaten/Kota),

masyarakat,

swasta/badan

usaha

(BUMN/BUMS/BUMD) terkait. b.

Menyelaraskan

rencana

berdasarkan

urgensi

dan

prioritas

penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan pada DAS-DAS kritis serta sesuai aspirasi masyarakat. c.

Mengorganisasikan penyelenggaraan kegiatan secara terkoordinasi dan

terpadu

sesuai

dengan

kewenangan,

tugas,

fungsi

dan

tanggungjawab masing-masing instansi/lembaga terkait. d.

Melaksanakan rehabilitasi hutan dan lahan secara profesional, partisipatif, transparan, dan akuntabel.

e.

Melakukan pembinaan teknis dan administrasi secara terarah serta pengawasan represif dan fungsional.

f.

Membangun sistem informasi, pemantauan dan evaluasi yang efektif dengan teknologi canggih.

g.

Menggalang peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan melalui kepeloporan TNI dan kalangan pendidikan.

2. Perencanaan Kebijakan perencanaan dalam rangka penyelenggaraan Gerhan : a.

Penetapan lokasi Gerhan baik di kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan perencanaan DAS sebagai satu kesatuan ekosistem. Lokasi difokuskan pada DAS prioritas I dan II, dengan pertimbangan khusus, seperti


6

1) Hutan dan lahan kritis yang diindikasikan dari penutupan lahan, 2) Areal rawan banjir, 3) tanah longsor dan kekeringan, 4) Areal perlindungan bangunan vital antara lain; waduk, PLTA dan bangunan pengairan utama, 5) Kondisi social ekonomi masyarakat dan 6) Adanya usulan dari pemerintah propinsi/kabupaten/kota b.

Dasar perencanaan Gerhan mengikuti hirarkhi perencanaan RHL yang didasarkan pada Rencana Umum RHL ( > 15 tahun), Rencana RHL 5 (Lima) Tahun dan Rencana Teknik Tahunan (RTT) .

c.

Pada tingkat operasional dibuat Rancangan Teknik.

3. Pengorganisasian Secara nasional pengorganisasian penyelenggaraan Gerhan dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerhan. Di Propinsi dibentuk Tim Pengendali

tingkat Propinsi yang diketuai oleh

Gubernur dan anggotanya berasal dari unsur terkait yang menangani GNRHL/GERHAN, yang bertugas mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan GN RHL/GERHAN yang ada di wilayah Propinsi tersebut Pada tingkat kabupaten dibentuk Tim Pembina yang diketuai oleh Bupati dengan anggota yang berasal dari instansi yang terlibat pada kegiatan GN-RHL/GERHAN. 4. Pelaksanaan Organisasi pelaksana Gerhan disusun berdasarkan tugas dan kewenangan yang dimiliki dalam pelaksanaan Gerhan, yaitu : a. Pengadaan bibit dilaksanakan oleh pusat (UPT Ditjen RLPS) b. Penanaman (hutan rakyat, hutan lindung dan produksi di luar wilayah Perum Perhutani) dan konservasi tanah dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota yang menangani urusan Kehutanan c. Penanaman pada hutan konservasi oleh UPT Ditjen PHKA d. Penanaman hutan lindung dan hutan produksi di Jawa (kecuali DIY) oleh Perum Perhutani. e. Penanaman Tahura dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi


7

f.

Penanaman di dalam kawasan hutan di Prop DIY dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Propinsi

g. Pengawasan dan pengendalian oleh Dinas Kehutanan Propinsi. 5. Pengendalian Pembinaan dan Pengendalain tingkat Pusat oleh Tim Koordinasi Gerhan dan Tim Pembina Eselon I Departemen Kehutanan dilaksanakan secara berkala

dalam

rangka

memantau

pelaksanaan

kebijakan

GN

RHL/GERHAN pada wilayah propinsi/kabupaten/kota. Pengawasan fungsional tingkat Pusat oleh lembaga pemeriksa Irjen, Bepeka, BPKP, dan pengawasan internal oleh Satuan Pengawasan Intern (SPI) Perum Perhutani. Pembinaan dan Pengendalain tingkat Propinsi oleh Tim Pengendali Propinsi. Pengawasan fungsional tingkat Propinsi oleh Bawasda Propinsi. 6. Pendanaan Pendanaan untuk menyelenggarakan Gerhan bersumber pada: a.

APBN dan APBD;

b.

Dana Reboisasi dan/atau

c.

Sumber-sumber lain yang tidak mengikat. scsuai dengan peraturan perundang-undangan.

7. Peraturan Perundangan Beberapa peraturan sebagai landasan penyelenggaraan RHL/GERHAN adalah sebagai berikut : a. Perencanaaan RHL 1) UU No. 41 Tahun 1999 tanggal 30 September 1999 tentang Kehutanan ; 2) UU No. 25 Tahun 2004 tanggal 5 Oktober 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ; 3) PP No. 20 Tahun 2004 tanggal 5 Agustus 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ; 4) PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan 5) Peraturan Presiden RI No. 7/M Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009


8

6) Instruksi Presiden No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah 7) Permenhut

No.

P.27/Menhut-II/2006

tentang

Rencana

Pembangunan Jangka Panjang kehutanan Tahun 2006-2025 8) SK Menhut No. SK.456/Menhut-VII/2004 tanggal 29 Nopember 2004 tentang Lima Kebijakan Prioritas Bidang Kehutanan dalam Program Pembangunan Nasional Kabinet Indonesia Bersatu 9) Permenhut No. P.04./Menhut-II/2005 tanggal 14 Februari 2005 tentang Renstra Dephut Tahun 2005-2009 10) Permenhut No. P.28/Menhut-II/2006 tentang Sistem Perencanaan Kehutanan 11) SK Menhut No. SK.421/Menhut-II/2006 tanggal 15 Agustus 2006 tentang Fokus-fokus Pembangunan Kehutanan 12) Permenhut No. P.58/Menhut-II/2006 tanggal 30 Agustus 2006 tanggal 30 Agustus 2006 tentang Renstra-KL Dephut Tahun 2005-2009 13) SK Menhut No. SK.176/V-Set/2004 tanggal 22 September 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Data Spatial Lahan Kritis 14) SK Menhut No. SK.346/Kpts/V/2005 tentang variabel/kriteria dalam penyusunan urutan DAS Prioritas. 15) Permenhut No. P.26/Menhut-II/2006 tanggal 11 Mei 2006 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan DAS Terpadu. 16) SK Menhut No. 20/Kpts/II/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang Pola Umum dan Standar serta Kriteria RHL 17) SK Dirjen RLPS No.030/Kpts/V/2001 tanggal 17 Juli 2001 tentang Penyusunan Kriteria dan Standar Teknis Rehabilitasi Hutan Mangrove. b. GN-RHL/Gerhan Tahun 2003 1) Keputusan

Bersama

/KESRA/III/2003,

3

(tiga)

Menko

KEP.16/M.EKON/03/2003,

No.

09/KEP/MENKO dan

KEP.08/

MENKO/POLKAM/III/2003 tanggal 31 Maret 2003 tentang Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional berdasarkan;


9

2) Surat

Keputusan

Menko

Kesejahteraan

Rakyat

No

18/KEP/MENKO/KESRA/X/2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan GN-RHL; 3) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 340/KPTS-V/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan GNRHL/GERHAN Tahun 2003 4) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 304/KPTS-II/2003 tentang Penunjukan Pembina Wilayah Penyelenggaraan GN-RHL tahun 2003. 5) Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 429/KPTS-V/2003 tentang Pertunjuk Pelaksanaan Pendampingan Kelompok Tani 6)

Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 37/Menhut-V/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penilaian Tanaman dan Bangunan Konservasi Tanah sereta Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan GNRHL

c. GN-RHL/Gerhan Tahun 2004 1)

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.02/Menhut-V/2004 tentang Penyelenggaraan GNRHL/GERHAN tahun 2004;

2)

Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 03/Menhut-V/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan GNRHL/GERHAN tahun 2004.

3)

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 270/Menhut-V/2004 tentang Pembina Penyelenggaraan GNRHL/GERHAN tahun 2004 pada 31 Propinsi dan Kegiatan RHL Sumber Dana DAK-DR.

4)

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 271/Menhut-V/2004 tentang Metoda Pemilihan Penyedia Bibit, Penyedia Jasa Konsultasi Penilaian Bibit dan Jasa Konsultasi Penilaian Kinerja pelaksanaan Kegiatan GNRHL/GERHAN.

5)

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK 272/Menhut-V/2004 tentang Standar harga bibit untuk GNRHL/GERHAN.

d. GN-RHL/Gerhan Tahun 2005 1)

Peraturan Menteri Kehutanan No. P.32 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan dan Sasaran Kegiatan GNRHL/GERHAN Tahun 2005.


10

2)

Peraturan Menteri Kehutanan No. 33 Tahun 2005 tentang Pedoman dan petunjuk Pelaksanaan kegiatan.

3)

Peraturan Menteri kehutanan No. 34 Tahun 2005 tentang Standar Harga Bibit GNRHL/GERHAN Tahun 2005.

4)

Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.383/Menhut-V/2005 tanggal 15 November 2005 tentang Pembina Penyelenggaraan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/GERHAN).

e. GN-RHL/Gerhan Tahun 2006 1)

Keputusan

Bersama

Perekonomian,

Menko

Menko

Bidang

Kesra,

Bidang

17/KEP/MENKO/KESRA/VIII/2006,

Menko

Polhukam

Nomor :

Bidang Nomor :

50/M.EKON/VIII/2006

Nomor : KEP.50/Menko/Polhukam/VIII/2006 tentang Tim Koordinasi Nasional Rehabilitasi dan Reboisasi Hutan. 2)

Permenhut No. P.81/menhut-V/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang

Penyelenggaraan

dan

Sasaran

Kegiatan

Gerakan

Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan tahun 2006, 3)

Permenhut No. P.82 /menhut-V/2006 tanggal 29 Desember 2006 tentang Perubahan Kedua atas Permenhut No. P.33/MenhutV/2005 tentang Pedoman dan petunjuk Pelaksanaan Gerhan tahun 2006

4)

Permenhut No. P.83/Menhut-V/2006 tentang Perubahan Ketiga atas Permenhut No. P.34/Menhut-V/2005 tentang Standar Harga Bibit untuk Gerhan Tahun 2005

f. GN-RHL/Gerhan Tahun 2007 1)

Peraturan Presiden RI Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

2)

Permenhut Nomor P. 21/Menhut-V/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Gerhan tahun 2007 dan perubahannya.

3)

Permenhut No. P.22/Menhut-V/2007 tanggal 20 Juni 2007 tentang Pedoman teknis dan Petunjuk Pelaksanaan Gerhan Tahun 2007 dan perubahannya.


11

B. Rencana GNRHL/Gerhan tahun 2003 – 2007 Program Gerhan tahun 2003-2007 ditargetkan seluas 3 Juta Ha dengan target sebagai berikut : Tabel 4. Target dan realisasi alokasi Gerhan 2003 -2007 Tahun

Target (Ha)

Realisasi Alokasi (Ha)

2

3

1 2003

300.000

300.000

2004 2005

500.000 600.000

500.000 600.000

2006

700.000

97.635

2007

900.000

779.060

3.000.000

2.276.695

Jumlah

Ha 900.000 800.000 700.000 600.000 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 0 1 2003

2 2004

3 2005

Target (Ha)

4 2006

5 2007

Tahun


Gambar 4. Perkembangan realisasi alokasi Gerhan tahun 2003 -2007 Kegiatan

Gerhan

tersebut

diselenggarakan

di

33

Provinsi,

480

Kabupaten/Kota. Untuk tahun 2006 rencana semula adalah 700.000 Ha, namun sehubungan dengan kelanjutan Gerhan tahun 2005 yang menyerap anggaran tahun 2006 maka pada tahun 2006 hanya mampu teralokasi


12

Gerhan seluas 60.000 Ha. Disamping itu dalam rangka percepatan RHL di DAS rawan bencana, telah dialokasikan anggaran hasil efisiensi pengadaan bibit tahun 2006 untuk penanaman seluas 37.635 Ha sehingga total alokasi pembuatan tanaman tahun 2006 seluas 97.635 Ha. Sesara rinci pada kegiatan 2003-2006 sebagaimana tabel. 5 dan lampiran. C. Pelaksanaan GNRHL/Gerhan tahun 2003 – 2007 1. Gerhan Tahun 2003 GN RHL/GERHAN tahun 2003 direncanakan seluas 300.000 Ha, meliputi 163.144 ha dalam kawasan hutan dan 136.856 ha di luar kawasan hutan dan telah direalisasikan seluas 295.455 Ha yang terdiri dari 160.153 Ha di dalam kawasan hutan dan 135.302 Ha di luar kawasan hutan. Penanaman dilakukan pada 29 DAS prioritas I dan II, dilaksanakan oleh 15 Satuan Kerja (Satker) Propinsi, 145 Satker Kabupaten/Kota. Gerhan tahun 2003 sampai dengan saat ini sudah tidak ada lagi penambahan penanaman.

Rata-rata

prosentase

keberhasilan

tanaman

secara

nasional berdasarkan hasil penilaian LPI sebesar 59,58 %. 2. Gerhan Tahun 2004 Sasaran Gerhan tahun 2004 seluas 500.000 Ha dan telah direalisasikan seluas 464.470 Ha. Gerhan 2004 dilaksanakan di 141 DAS prioritas dan dilaksanakan oleh 372 Satker Kabupaten/Kota dan sampai dengan saat ini sudah tidak ada lagi penambahan penanaman. 3. Gerhan Tahun 2005 Sasaran lokasi kegiatan Gerhan tahun 2005 adalah areal kawasan hutan dan luar kawasan hutan seluas 600.000 hektar yang tersebar pada 184 DAS, dilaksanakan 420 Satker Kabupaten/Kota dan sampai tahun 2007 telah direalisasikan seluas 447.246 Ha (74,54%). Kegiatan penanaman Gerhan tahun 2005 sampai saat ini masih dilanjutkan.


13

4. Gerhan Tahun 2006 Target pelaksanaan kegiatan Gerhan tahun 2007 seluas 700.000 Ha, namun karena beban pekerjaan Gerhan 2005 banyak yang belum selesai dan penyesuaian anggaran tahun 2006 maka realisasi target Gerhan tahun 2006 hanya seluas 97.635 Ha yang terdiri dari kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan seluas 60.000 Ha dan kegiatan Rehabilitasi Daerah Pasca dan Rawan Bencana Alam seluas 37.635 Ha. Pelaksanaan kegiatan Gerhan tahun 2006 sampai saat ini telah direaliasikan seluas 67.242 Ha dan masih tetap dilanjutkan penanamannya. 5. Gerhan Tahun 2007 Target Gerhan tahun 2007 seluas 900.000 Ha, namun mengingat keterbatasan anggaran maka sasaran fisik penanaman tahun 2007 hanya dapat dibiayai seluas 779.060 Ha. Total anggaran Gerhan tahun 2007

adalah

sebesar

Rp

2.768.956.647.000,-

yang

dokumennya

diterbitkan secara bertahap, yaitu tahap I sebesar Rp 2.178.688.069.000,dan tahap II sebesar Rp 590.268.578.000,-.

Realisasi pelaksanaan

penanaman sampai dengan Desember 2007 tercatat 420.860 Ha Pada

tahun

2007

dilakukan

penyempurnaan

sistem/mekanisme

pelaksanaan Gerhan dengan tujuan untuk meningkatkan peran Dinas Kab./Kota yang lebih nyata, meningkatkan pemberdayaan dan peran serta

masyarakat,

masyarakat/petani

meningkatkan dan

meningkatkan

efektifitas keberhasilan

pembinaan tanaman.

Penyempurnaan tersebut yaitu pada dasar hukum yang dijadikan landasan adalah Perpres Nomor 89 Tahun 2007 tentang Gerhan kemudian tahun anggaran dengan sistem kontrak tahun jamak (kontraktual

multiyears),

sistem

pembayaran

berdasarkan

prestasi

pekerjaan, perubahan paket kegiatan dan satker (Kegiatan

dalam

kawasan : dilakukan dalam 1 paket di Dinas Kab/Kota (bibit, penanaman, pemeliharaan). Kegiatan luar kawasan/HR : Bibit oleh BP DAS, Penanaman oleh Dinas Kab./Kota), SPKS diperluas yaitu selain upah juga pada bahan/alat. Pada tahun 2007 ditunjuk Petugas Lapangan Gerhan (PLG) untuk pendampingan teknis dan kelembagaan.


14

Tabel 5. Rencana dan Realisasi Kegiatan GN-RHL Tahun 2003-2007 Rincian Pembuatan Tanaman No

Tahun

Dalam Kawasan

Luar Kawasan

Turus Jalan

Mangrove

Bangunan Konservasi Tanah

Rencana

Realisasi

Rencana

Realisasi

Rencana

Realisasi

Rencana

Realisasi

Rencana

Realisasi

Rencana

Realisasi

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Ha

Km

Km

Ha

Ha

Unit

Unit

5

6

7

8

9

10

11

12

3

4

13

14

1

2

1

2003

163.144

160.153

136.856

135.302

2

2004

217.532

196.750

277.393

262.726

5.075

3

2005

273.825

198.988

289.285

220.382

4

2006

39.905

23.943

55.010

5

2007

267.070

267.070

961.476

846.904

Jumlah

Jumlah Penanaman (Ha)

250

250

300.000

295.455

1.764

1.609

4.794

420

390

500.000

464.270

6.243

5.522

36.890

27.876

1.650

1.361

600.000

447.246

8.554

5.820

42.600

2.690

672

30

27

97.635

67.242

2.975

1.249

458.120

458.120

51.145

51.145

2.725

2.725

779.060

779.060

6.705

-

1.216.664

1.119.130

95.800

84.487

5.075

4.753

2.276.695

2.053.273

26.241

14.200

800.000 Mangrove 58.792 Ha (3%)

700.000 Turus Jalan 2.028 Km (0,08%)

600.000 500.000 Dalam Kawasan 775.794 Ha (46%)

400.000 300.000 200.000 100.000 -

Luar Kawasan 860.660 Ha (51%)

Gambar 5. Realisasi GN-RHL 2003-2007 per Kegiatan


2003

2004

2005

2006

2007

Rencana

300.000

500.000

600.000

97.635

779.060

Realisasi

295.455

464.470

447.246

67.242

420.860

Gambar 6. Rencana dan Realisasi GN-RHL 2003-2007

15

D. Rencana Gerhan 2008-2009 Dalam rangka pencapaian Rencana Strategis Departemen Kehutanan Tahun 2005-2009, dimana ditargetkan rehabilitasi hutan dan lahan melalui Gerhan seluas 5 Juta Ha dengan rencana alokasi sebagai berikut : Tabel . Rencana Gerhan Tahun 2005 - 2009 Tahun

Rencana Alokasi (Ha)

2005 2006 2007 2008 2009

600.000 700.000 900.000 1.400.000 1.400.000

JUMLAH

5.000.000

Mencermati pelaksanaan Gerhan pada tahun 2005-2007 realisasi alokasi Gerhan tahun 2005-2007 masing-masing seluas 600.000 Ha, 97.635 Ha dan 779.060 Ha, seperti pada tabel berikut ini. Tabel . Realisasi Gerhan Tahun 2005 - 2009 Tahun


2005 2006 2007 2008 2009

600.000 97.635 779.060 -

JUMLAH

1.476.695

Oleh karena itu untuk tahun 2008 dan 2009 masing-masing ditargetkan kembali seluas 1,7 Juta Ha dan 1,8 Juta Ha. Sesuai dengan rencana alokasi Gerhan diatas, maka pada tahun 2008, anggaran diperkirakan sebesar Rp. 8,5 Trilyun yang bersumber dari APBN, APBD, Donasi luar negeri dan sumber lain yang tidak mengikat.


16

IV. PENYELENGGARAAN KEGIATAN RHL TAHUN 2007

A. Upaya Percepatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Upaya percepatan RHL dalam rangka untuk memulihkan, mempertahankan dan meingkatkan fungsi hutan dan lahan pada tahun 2007, sesuai dengan instruksi Wakil Presiden RI telah ditetapkan target RHL seluas 2 juta ha (setara dengan pembuatan tanaman sejumlah 1.652.870 batang pohon), yang meliputi kegiatan afforestation dan reforestation yaitu melalui program kegiatan Gerhan, RHL swadaya, APBD, DBH-DR, HTI, HTR, silvikultur intensif. Tabel 8. Realisasi Percepatan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan lahan Tahun 2007 Kegiatan 1 Gerhan Rehabilitasi H. Lindung di Pulau Jawa

Penanaman (Ha) Rencana

Realisasi

%

PENANGGUNG JAWAB

2

3

4

5

900.000

779.060

86,56

Ditjen RLPS

200.000

154.294

77,15

Perum Perhutani 1)

HTI

300.000

147.700

49,23

Ditjen BPK

HTR

200.000

0

0

HPH (pengayaan)

281.830

39.397,81

13,98

Ditjen BPK

4.000

2.799

69,98

Ditjen BPK 3)

30.000

14.430

48,1

Ditjen BPK

84.170

80.100 4)

95,16

Dephut 5) Kab/Kota

2.000.000

1.217.781

60,89

Hutan Meranti Silvikultur Intensif - DAK-DR/Bagi Hasil - RHL Swadaya Jumlah

Ditjen BPK 2)

Keterangan : 1. Realisasi sampai dengan Minggu III Desember 2007, Akhir Desember 2007 ditargetkan 95 % telah dilaksanakan (Unit I, II dan III) 2. Tahap pencadangan areal 3. Pengalokasian disesuaikan dengan ketersediaan anggaran 2007 4. Pelaksanaan RHL swadaya sampai dengan Agustus 2007 5. DAK-DR tahun 2007 dalam bentuk Dana Bagi Hasil, sesuai Permenkeu No. 126 Th. 2007, Pedoman Teknis dalam tahap penyelesaian.

Selain itu kampanye dan aksi penanaman dilaksanakan pada tahun 2007, diantaranya kegiatan penanaman serentak pada tahun 2007 telah menanam sebanyak 75.454.969 pohon yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat,


17

pemerintah provinsi, Kabupaten/Kota, TNI dan Polisi, BUMN, Swasta, Instansi Pendidikan dan Lembaga Swadaya Masyarakat. Selain itu dilaksanakan pula dan Gerakan Perempuan Tanam dan Pelihara Pohon dimana sampai saat ini telah terserap bibit sebanyak 8.263.938 pohon yang berasal dari Departemen Kehutanan dan swadaya masyarakat. B. Pelaksanaan Gerhan Tahun 2007 Kegiatan seluas 900.000 Ha dilakukan secara bertahap dengan sistem kontrak tahun jamak (multiyears). Sasaran pelaksanaan Gerhan 2007 di 33 Provinsi, 431 Kab/Kota yang meliputi pembuatan tanaman di kawasan hutan negara seluas

348.760 ha (39 %), luar kawasan hutan negara 497.370 ha (55 %),

mangrove seluas 51.145 ha (6 %), turus jalan 2.725 Km (0,3 %). C. Anggaran Gerhan Tahun 2007 Anggaran Gerhan tahun 2007 adalah sebesar Rp 3.825.643.986.000,- dengan rincian sebagai berikut : Tabel 9. Anggaran Gerhan Tahun 2007 Anggaran Pembiayaan 1. Kegiatan lanjutan Gerhan tahun 2006

Biaya

Keterangan

Rp 1.056.687.339.000,-

Sumber anggaran dari DR, dapat diluncurkan

a. Tahap I

Rp 2.178.688.069.000,-

Sumber anggaran dari DR, dapat diluncurkan

b. Tahap II

Rp 590.268.578.000,-

Sumber anggaran ABPN-P, tidak dapat diluncurkan

2. Kegiatan Gerhan tahun 2007 :

JUMLAH

Rp 3.825.643.986.000,-

Sumber : Setditjen RLPS, 2007

Mengingat anggaran Gerhan tahap II bersumber dari anggaran APBN-P, maka pembiayaan kegiatan yang bisa diluncurkan pada tahun 2008 adalah hanya anggaran sisa dari pembiayaan tahap I dan lanjutan Gerhan 2006 yang totalnya adalah sebesar Rp 3.235.375.408.000,-.


18

V. KONSEPSI RHL MASA DEPAN Pada masa yang akan datang RHL tetap menjadi kebijakan prioritas Departemen Kehutanan dan harus dilanjutkan dengan beberapa kebijakan yaitu mengoptimalkan peran para pihak dalam penyelenggaraan RHL, penyempurnaan Metoda dan Teknis, mengedepankan peran masyarakat sebagai

subjek,

pemilihan

jenis

tanaman

yang

”akrab”

masyarakat,

menumbuhkan iklim kondusif usaha berbasis hutan, Pola penyelenggaraan

:

subsidi, insentif, model dan swadaya dan mengarah kepada RHL mandiri , partisipatif dan kemitraan. Pola-pola kegiatan RHL yang dapat dilaksanakan pada masa yang akan datang yaitu : 1.

Optimalisasi

kegiatan

Gerhan

dengan

sistem

kontrak

tahun

jamak

(multiyears) dan pola khusus dengan melibatkan peran serta BUMN dan BUMS kehutanan dalam RHL, penghijauan lingkungan (bantuan bibit ke Ormas) dan RHL Mandiri. 2.

Tanggap isu international yang sedang berkembang yang terkait dengan RHL adalah pola perdagangan karbon (carbon trade) dengan mekanisme CDM dan REDD.

3.

Pengembangan HTR dengan pola kredit kepada masyarakat.

4.

Investasi swasta pada kegiatan HTI.

5.

RHL kemitraan, yaitu dengan pengembangan kemitraan antara swasta dan masyarakat pemilik lahan maupun kemitraan pemegang HGU, pemda serta mitra kehutanan.

6.

Penyelenggaraan

RHL

dengan

pengembangan

HKM

,

yang

menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat.


19

RESUME DATA INFORMASI REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2007 I. PENDAHULUAN

Recommend Documents