LAMPIRAN 1 PERATURAN MENTERI KEHUTANAN Nomor : P.02/Menhut-V/2004 SK. /Kpts-V/2004 Tanggal : 22 Juli 2004 PENYELENGGARAAN KEGIATAN GERAKAN NASIONA L REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN TAHUN 2004 BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Degradasi hutan dan lahan di Indonesia saat ini telah menjadi keprihatinan banyak pihak baik secara nasional maupun internasional, yang menunjukkan peningkatan kualitas maupun kuantitasnya. Secara indikatif, kawasan hutan dan lahan yang mengalami kerusakan dan perlu direhabilitasi mencapai luas + 56 juta hektar, dengan laju deforestasi sebesar 1,6 juta sampai 2 juta ha per tahun. Kerusakan hutan dan lahan tersebut telah mengakibatkan bencana alam antara lain berupa banjir, tanah longsor dan kekeringan. Bencana tersebut telah menimbulkan kerugian besar berupa kerusakan infrastruktur, berbagai aset pembangunan serta terganggunya tata kehidupan masyarakat. Penyebab utama terjadinya bencana tersebut adalah kerusakan lingkungan, terutama di wilayah hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai daerah tangkapan air. Untuk menanggulangi hal tersebut, perlu dilakukan upaya pemulihan dan peningkatan kemampuan fungsi dan produktivitas hutan dan lahan melalui kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL). Mengingat upaya RHL tersebut sangat strategis bagi kepentingan nasional maka perlu dilakukan percepatan pelaksanaan kegiatan dan diarahkan sebagai gerakan berskala nasional yang terencana, terpadu, menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak terkait, baik pemerintah, swasta dan masyarakat luas serta terkoordinasi. Gerakan tersebut adalah Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL/Gerhan). Kegiatan GN RHL/Gerhan direncanakan selama 5 (lima) tahun dengan sasaran seluas 3.000.000 ha, yang dimulai tahun 2003 seluas 300.000 hektar tersebar di 29 DAS, 15 Propinsi dan 145 Kabupaten/Kota, yang penyelenggaraannya diatur dengan Keputusan Menteri Kehutanan No. 349/Kpts-II/2003 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan GN RHL tahun 2003 dan No. 369/Kpts-V/2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan GN RHL tahun 2003. Sedangkan sasaran GN RHL/Gerhan tahun 2004 seluas 500.000 ha tersebar pada 141 DAS, 31 Provinsi, dan 372 Kabupaten/Kota. Sebagai konsekuensi dari upaya percepatan tersebut diperlukan tersedianya fasilitas penganggaran. Anggaran untuk kegiatan GN RHL/Gerhan menggunakan Dana Reboisasi (DR), yang mekanismenya didasarkan kepada Peraturan/Ketentuan yang berlaku, yakni mekanisme penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
1
Ketentuan Penyelenggaraan Pelaksanaan GN RHL tahun 2004 yang disusun ini memuat sasaran lokasi, jenis kegiatan, organisasi pelaksana kegiatan dan pola penyelenggaraan kegiatan yang melengkapi dan merupakan penyempurnaan ketentuan pelaksanaan GN RHL/Gerhan tahun 2003, yang disajikan dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Kegiatan GN RHL/Gerhan tahun 2004. B. Tujuan Tujuan penyelenggaraan kegiatan GN RHL/Gerhan Tahun 2004 adalah untuk mempercepat upaya rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS Prioritas yang diarahkan untuk penanggulangan bencana alam banjir, tanah longsor dan kekeringan secara terpadu dengan peran serta semua pihak melalui mobilisasi sumber daya. C. Pengertian 1. Dana Reboisasi (DR) adalah dana untuk reboisasi dan rehabilitasi hutan serta kegiatan pendukungnya yang dipungut dari Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dari hutan alam yang berupa kayu. 2. Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) adalah upaya untuk memulihkan, mempertahankan dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan sehingga daya dukung, produktifitas dan peranannya dalam mendukung sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. 3. Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GN RHL/Gerhan) adalah suatu kegiatan terkoordinasi yang mendayagunakan segenap kemampuan pemerintah dan masyarakat dalam merehabilitasi hutan dan lahan pada wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) 4. Keproyekan GN RHL/Gerhan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pembiayaan pelaksanaan GN RHL/Gerhan yang bersumber dari anggaran SKO Rutin Dana Reboisasi. 5. Pembina Harian adalah Kepala Satuan Kerja dimana kegiatan Gerhan tahun 2004 berada. 6. Atasan Langsung dari Atasan Langsung Bendaharawan (Atasan Langsung ALB) adalah atasan struktural dari Atasan Langsung yang ditunjuk. 7. Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) adalah personil yang ditunjuk untuk menangani kegiatan GN RHL/Gerhan tahun 2004, yang merupakan personil Dinas/instansi yang telah ditetapkan sebagai satuan kerja penanganan GN RHL/Gerhan dan dipilih secara cermat, memenuhi persyaratan administratif, mempunyai kondite baik dan mempunyai pengalaman teknis yang memadai. Atasan Langsung Bendaharawan bertanggung jawab secara penuh terhadap substansi kegiatan yang dikelolanya dan mampu mempertanggungjawabkan seluruh anggaran kegiatan yang dikelolanya.
2
8. Pimpinan Pelaksana (Pinlak) adalah personil dinas/instansi yang ditunjuk oleh Atasan Langsung Bendaharawan untuk melaksanakan fungsi pemantauan, pengendalian dan koordinasi pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan pada wilayah tertentu. 9. Bendaharawan adalah personil dinas/instansi yang menangani GN RHL/Gerhan yang penunjukannya dilakukan secara cermat, memenuhi persyaratan administratif, mempunyai kondite baik dan mempunyai pengalaman yang memadai. Bendaharawan bertanggungjawab atas segala penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran keuangan yang dikelolanya. 10. Pemegang Uang Muka Kerja (PUMK) adalah personil dinas/instansi yang menangani GN RHL/Gerhan yang penunjukannya dilakukan secara cermat, memenuhi persyaratan administratif, mempunyai kondite baik dan mempunyai pengalaman yang memadai, yang ditunjuk oleh Atasan Langsung Bendaharawan untuk dapat memudahkan pekerjaan administrasi keuangan. D. Ruang Lingkup Ruang lingkup penyelenggaraan GN RHL/Gerhan ini adalah kegiatan GN RHL/Gerhan tahun 2004 yang berada pada 461 satuan kerja pelaksana kegiatan GN RHL/Gerhan (372 satuan kerja pada Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota, 20 Balai KSDA/Taman Nasional, 31 Dinas Kehutanan Propinsi, 31 Balai Pengelolaan DAS, 6 Balai Perbenihan Tanaman Hutan dan 1 Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan).
3
BAB II SASARAN KEGIATAN GN RHL/GERHAN TAHUN 2004 A. Sasaran Lokasi Penentuan sasaran lokasi GN RHL/Gerhan tahun 2004 didasarkan atas beberapa hal, antara lain : 1. Termasuk DAS Prioritas. 2. Hutan dan lahan kritis yang diindikasikan dari penutupan lahan. 3. Areal rawan banjir, tanah longsor, dan kekeringan. 4. Perlindungan bangunan vital : waduk, dam, bendungan, dan danau. 5. Termasuk dalam Rencana Teknik Tahunan 2004. 6. Hasil penilaian kinerja GN RHL/Gerhan Tahun 2003. 7. Usulan Gubernur/Bupati/Walikota. 8. Kesiapan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota. 9. Pertimbangan adanya kegiatan RHL dari sumber dana DAK-DR dan sisa kegiatan GN RHL/Gerhan Tahun 2003 yang harus diselesaikan. Sasaran GN RHL/Gerhan tahun 2004 yang merupakan kegiatan tahun kedua adalah seluas 500.000 ha dari target GN RHL/Gerhan lima tahunan seluas 3.000.000 ha. Kegiatan GN RHL/Gerhan tahun 2004 tersebar pada 141 DAS, 31 Provinsi, 372 Kabupaten/Kota yang dilaksanakan pada kawasan hutan (hutan produksi, hutan lindung, hutan konservasi) dan di luar kawasan hutan. Sasaran lokasi GN RHL/Gerhan Tahun 2004 secara rinci tercantum pada lampiran 2 Peraturan Menteri Kehutanan tentang Penyelenggaraan Kegiatan GN RHL/Gerhan Tahun 2004. B. Sasaran Kegiatan Kegiatan GN RHL/Gerhan Tahun 2004 meliputi beberapa kegiatan antara lain : 1. Pemulihan kerusakan hutan dan lahan melalui kegiatan vegetatif. Kegiatan vegetatif ini yang berbentuk tanam menanam secara massal dalam rangka memperbaiki atau meningkatkan fungsi hutan dan lahan yang berkaitan dengan fungsi perlindungan, produktivitas, estetika, maupun sosial budaya dalam ekosistem DAS, melalui kegiatan teknis : a. Reboisasi, diarahkan untuk perbaikan habitat satwa pada kawasan hutan konservasi, pengaturan tata air pada hutan lindung, dan produksi hasil hutan pada hutan produksi. b. Hutan rakyat, diarahkan untuk menghasilkan kayu maupun hasil nir kayu lainnya yang berasal dari luar kawasan hutan.
4
c.
Rehabilitasi mangrove, diarahkan untuk mengantisipasi degradasi wilayah pantai, intruisi air laut, dan meningkatkan produktivitas wilayah pantai.
d. Penghijauan kota dan penanaman turus jalan, diarahkan untuk memperbaiki kualiats lingkungan, menanggulangi pencemaran udara, serta keindahan kota. 2. Pengendalian erosi/sedimentasi melalui kegiatan konservasi tanah. Kegiatan ini diarahkan untuk mengurangi atau mencegah terjadinya erosi tanah dan membantu meningkatkan produktivitas lahan serta ketersediaan air dalam tanah. 3. Dukungan untuk memperkuat pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan melalui kegiatan spesifik Kegiatan yang bersifat spesifik ini diarahkan untuk pelaksanaan dan pengembangan kegiatan GN RHL/Gerhan.
mendukung
4. Memperkuat peran Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat, melalui kegiatan yang bersifat mengembangkan kelembagaan yang ada, dalam bentuk : a. Koordinasi antar Departemen. b. Koordinasi antar Instansi di tingkat Propinsi. c.
Koordinasi antar Instansi di tingkat Kabupaten/Kota.
d. Pendampingan LSM dan penyuluh terhadap masyarakat/kelompok tani. 5. Diperolehnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan melalui pengawasan dan pengendalian yang efektif, baik di tingkat Kabupaten/Kota, Propinsi, maupun Nasional.
5
BAB III JENIS KEGIATAN DAN PELAKSANAAN GN RHL/GERHAN TAHUN 2004 A. Kegiatan GN RHL/Gerhan Tahun 2004 1. Kegiatan pembibitan a. Kegiatan pembibitan mencakup pengadaan/penyediaan bibit, renovasi sentra produksi bibit dan renovasi persemaian permanen skala kecil yang bertujuan untuk penyediaan bibit tanaman yang berkualitas dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembuatan tanaman reboisasi, hutan rakyat, rehabilitasi mangrove dan penghijauan kota serta pengadaan bibit untuk pemeliharaan tanaman tahun 2003. Pengadaan bibit tanaman kayu-kayuan, MPTS, endemik dan bibit mangrove berada pada dokumen anggaran Pengembangan Pembibitan pada 31 Balai Pengelolaan DAS (BPDAS). b. Pengadaan bibit tanaman kayu-kayuan, MPTS dan endemik untuk kegiatan reboisasi, hutan rakyat, turus jalan dan penghijauan kota dilaksanakan oleh pihak III melalui proses penunjukan langsung dengan mengacu peraturan perundangan yang berlaku. Sedang bibit untuk kegiatan rehabilitasi mangrove dapat dibuat secara swakelola atau melalui pengadaan pihak ke III. Jenis dan jumlah bibit yang akan diadakan harus dikoordinasikan oleh BPDAS dengan pihak pelaksana penanaman (Dinas yang mengurusi Kehutanan tingkat propinsi dan kabupaten/kota, dan UPT Ditjen PHKA). c.
Pada dokumen kontrak antara Atasan Langsung Bendaharawan BPDAS dengan pihak III harus memuat tentang jenis tanaman, jumlah bibit masing-masing jenis tanaman, standar kualitas hasil bibit yang diadakan, waktu pelaksanaan pengadaan, waktu serah terima bibit, tempat serah terima bibit, dan sanksi-sanksi.
d. Pada kontrak juga harus ditegaskan bahwa pembayaran kegiatan pengadaan bibit akan dilaksanakan setelah diadakan penilaian bibit oleh Penilai yang diadakan oleh BPDAS atau Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) yang berada di wilayah propinsi setempat. Penilai adalah perguruan tinggi yang memiliki badan usaha. Hasil penilaian dituangkan dalam Berita Acara yang akan dijadikan dasar bagi pembayaran oleh Atasan Langsung Bendaharawan pada BPDAS. e. Proses penunjukan lembaga penilai oleh BPDAS atau BPTH dilaksanakan melalui mekanisme penunjukan langsung sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Penunjukan lembaga penilai dilaksanakan segera setelah kontrak pengadaan bibit dilaksanakan oleh BPDAS. Tugas dari Penilai antara lain adalah melakukan penilaian terhadap sarana prasarana pembibitan, proses pembuatan bibit tanaman, jenis dan jumlah, asal usul, dan mutu fisik dan fisiologis bibit, dokumen pembelian benih serta hasil pengujian benih.
6
f.
Mekanisme penilaian bibit diatur tersendiri dalam petunjuk pelaksanaan penilaian bibit.
g. Mekanisme serah terima terima bibit tanaman adalah sebagai berikut : 1) Hasil penilaian dituangkan dalam suatu Berita Acara Hasil Penilaian diserahkan kepada Atasan Langsung Bendaharawan pada BPDAS atau BPTH dan diketahui oleh Kepala BPDAS atau Kepala BPTH. 2) Khusus untuk penilaian yang anggarannya berada pada satker BPTH, lembaga penilai menyerahkan hasil penilaian kepada Kepala BPTH dan Kepala BPDAS dengan lembar asli ditujukan kepada Atasan Langsung Bendaharawan di BPDAS sebagai dasar pembayaran bibit. 3) Berdasarkan hasil penilaian, Atasan Langsung Bendaharawan di BP DAS memberitahukan kepada Pengada Bibit untuk menyerahkan bibit kepada Atasan langsung Bendaharawan. 4) Atas dasar pemberitahuan tersebut Pengada Bibit menyerahkan bibit yang telah lulus penilaian kepada ALB yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Bibit dan diketahui oleh Kepala BP DAS. 5) Selanjutnya Atasan Langsung Bendaharawan menyerahkan bibit kepada Kepala BPDAS yang dituangkan dalam suatu Berita Acara. 6) Kepala BPDAS selanjutnya menyerahkan bibit kepada pihak pelaksana penanaman (Kepala Dinas yang menangani bidang kehutanan di Propinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala UPT Ditjen PHKA). Penyerahan ini dituangkan dalam suatu Berita Acara. 7) Selanjutnya bibit tersebut diserahkan kepada Atasan langsung Bendaharawan Kegiatan GN RHL/Gerhan pada instansi pelaksana penanaman (Dinas yang menangani bidang Kehutanan Propinsi dan Kabupaten/Kota, UPT Ditjen PHKA Kabupaten/Kota) untuk dilakukan penanaman di lapangan. 8) Pembayaran kepada pengada bibit dilaksanakan setelah serah terima bibit dilaksanakan sebagimana tersebut pada butir 7). 2. Kegiatan pembuatan tanaman dan bangunan konservasi tanah a. Kegiatan pembuatan tanaman dan bangunan konservasi tanah dilaksanakan oleh Dinas yang mengurus kehutanan di Propinsi dan Kabupaten/Kota, serta UPT Ditjen PHKA. Kegiatan pembuatan tanaman meliputi reboisasi, rehabilitasi magrove, penghijuan kota, hutan rakyat dan turus jalan, sedangkan pembuatan bangunan konservasi tanah yaitu berupa pembangunan dam pengendali, dam penahan, pengendali jurang (gully plug), embung dan sumur resapan. Setiap jenis kegiatan fisik GN RHL/Gerhan harus mengacu rancangan teknis kegiatannya.
7
b. Pelaksanaan kegiatan pembuatan tanaman pada kawasan hutan (hutan lindung dan hutan produksi), hutan rakyat, rehabilitasi hutan magrove dan pembuatan bangunan konservasi tanah, dilaksanakan secara swakelola melalui sistem SPKS kepada kelompok tani. SPKS dilakukan untuk pembayaran upah kerja pada kegiatan fisik. c.
Kegiatan pembuatan tanaman pada hutan konservasi, turus jalan dan penghijauan kota dilaksanakan secara swakeloka bekerjasama dengan masyarakat setempat.
d. Pelaksanaan penanaman pada kawasan hutan yang berada di wilayah terpencil dan tidak tersedia tenaga kerja dapat dilakukan melalui pola kerjasama dengan memanfaatkan kepeloporan TNI yang pelaksanaanya diatur bukan seperti pemborongan kepada pihak ke III. e. Satuan kerja pelaksana kegiatan GN RHL/Gerhan Tahun 2004 adalah : 1) Kegiatan penanaman dan konservasi tanah dilaksanakan oleh Dinas yang mengurus kehutanan pada 372 Kabupaten/Kota. 2) Kegiatan Rehabilitasi Hutan Konservasi dilaksanakan oleh UPT Ditjen PHKA pada 20 Satker BKSDA/BTN dan 6 Satker Dinas Kehutanan Provinsi untuk Tahura. 3) Kegiatan penanaman turus jalan oleh 8 Satker pada Dinas Kehutanan Provinsi. 3. Kegiatan pemeliharaan tanaman tahun 2003 (reboisasi pada hutan produksi dan lindung serta hutan rakyat) dlaksanakan secara SPKS dengan kelompok tani. 4. Kegiatan Spesifik, terdiri dari: a. Pembuatan tanaman dengan sistem silvikultur insentif dilaksanakan oleh 5 Satker BPDAS. b. Pengembangan Jati Muna dilaksanakan oleh Satker pada Dinas Kehutanan Propinsi Sulawesi Tenggara. c.
Renovasi Sentra Produksi Bibit dilaksanakan oleh Satker Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH) wilayah Kalimantan dan Persemaian Permanen Skala kecil oleh Dinas Kehutanan Propinsi DIY.
d. Pengembangan dan Penelitian oleh Satker Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan. 5. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Gerhan Tahun 2004 dilaksanakan oleh 31 Satuan Kerja Dinas yang mengurus kehutanan di Propinsi.
8
B. Tolok Ukur dan Jenis Kegiatan Tolok ukur dan jenis kegiatan pada setiap Kegiatan GN RHL/Gerhan tahun 2004: 1. Kegiatan Pembibitan pada BPDAS a. Administrasi Kegiatan b. Perencanaan c.
Pengadaan Bibit, 1) Kayu-kayuan 2) Multi Purposes Tree Species (MPTS) 3) Bibit Mangrove
d. Pengembangan kelembagaan e. Penilaian bibit f.
Monitoring dan Evaluasi
2. Kegiatan Penilaian Bibit pada BPTH a. Administrasi Kegiatan b. Pengembangan kelembagaan c.
Pengawasan dan Pengendalian
3. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Gerhan pada 31 Dinas Kehutanan Propinsi; a. Administrasi Kegiatan b. Pembinaan dan Pengendalian 1) Penyelenggaraan Kesekretariatan Gerhan 2) Pembinaan dan Monitoring Fisik Kegiatan Gerhan 3) Penilaian tanaman c.
Pada beberapa Propinsi dilakukan kegiatan pemeliharaan pada Taman Hutan Raya (Tahura)
rehabilitasi
dan
4. Kegiatan Penananam dan Konservasi Tanah a. Administrasi Kegiatan b. Perencanaan Teknis Perencanaan Teknis terhadap seluruh kegiatan fisik yang akan dilaksanakan, meliputi perencanaan teknis Reboisasi (di Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi), Rehabilitasi Mangrove, Penghijauan Kota, Hutan Rakyat, Dam Pengendali, Dam Penahan, Gully Plug, Embung dan Sumur Resapan.
9
c.
Kegiatan Fisik 1) Pelaksanaan kegiatan fisik yang akan dilaksanakan, meliputi penanaman Reboisasi (di Hutan Lindung, Hutan Produksi, dan Hutan Konservasi), Rehabilitasi Mangrove, Penghijauan Kota, Hutan Rakyat, pembuatan Dam Pengendali, Dam Penahan, Gully Plug, Embung dan Sumur Resapan 2) Pemeliharaan tanaman kegiatan reboisasi dan hutan rakyat
d. Pengembangan Kelembagaan, 1) Inventarisasi data/informasi sosekbud masyarakat sekitar lokasi, 2) Pelatihan Petani Kader RHL, 3) Pendampingan/pemberdayaan penguatan kelompok tani)
Kelompok
Tani
(temu
usaha,
e. Pembinaan dan Pengendalian Bimbingan Teknis dan Monitoring Fisik Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 5. Kegiatan Rehabilitasi Hutan di Kawasan Konservasi a. Administrasi Kegiatan b. Perencanaan Teknis Penyusunan rancangan teknis reboisasi hutan konservasi c.
Kegiatan Fisik berupa pembuatan tanaman reboisasi hutan konservasi dan pemeliharaan tanaman
d. Pembinaan dan Pengendalian berupa bimbingan teknis dan monitoring fisik kegiatan rehabilitasi hutan konservasi 6. Penanaman Turus Jalan a.
Administrasi Kegiatan
b. Penyusunan rencana penanaman turus jalan c.
Penanaman turus jalan
d. Monitoring dan evaluasi penanaman turus jalan 7. Pembuatan Tanaman dengan Sistem Silvikultur Intensif 8. Pengembangan Jati Muna di Propinsi Sulawesi Tenggara 9. Renovasi Sentra Produksi Bibit di Propinsi Kalimantan Selatan dan Persemaian Permanen Skala Kecil di Propinsi DIY. 10. Penelitian dan Pengembangan
10
C. Pelaksana Kegiatan Kegiatan Gerhan tahun 2004 dilaksanakan oleh 461 Satuan Kerja (Satker) Kegiatan, yang terdiri dari : 1. Badan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
:
1 Satker Kegiatan
2. Dinas Propinsi yang mengurusi kehutanan
:
31 Satker Kegiatan
3. UPT Direktiorat Jenderal RLPS
:
37 Satker Kegiatan
4. UPT Direktorat Jenderal PHKA
:
20 Satker Kegiatan
5. Dinas Kabupaten/Kota yang mengurusi kehutanan : 372 Satker Kegiatan
11
BAB IV ORGANISASI PADA TINGKAT PELAKSANA KEGIATAN A. Organisasi Kegiatan Organisasasi penyelenggaraan Kegiatan GN RHL/Gerhan tahun 2004 adalah sebagaimana pada Gambar 1.
PEMBINA HARIAN
ATASAN LANGSUNG ALB
ATASAN LANGSUNG BENDAHARAWAN (ALB)
STAF SEKRETARIAT
BENDAHARAWAN
PINLAK
PUMK Keterangan
:
= Garis Komando = Garis Konsultasi
Gambar 1. Struktur Organisasi Kegiatan GN RHL/Gerhan Tahun 2004
B. Tugas Personil Kegiatan 1. Pembina Harian mempunyai tugas : a. Mengkoordinasikan rencana dan pelaksana kegiatan. b. Melakukan pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian melekat c.
Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan
d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan kepada Direktur Jenderal RLPS, apabila terjadi penyimpangan wajib menindaklanjuti dan memberikan saran pemecahannya. e. Melaksanakan pemeriksaan kegiatan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun yang menjadi tanggung jawabnya.
12
2. Atasan Langsung Atasan Langsung Bendaharawan mempunyai tugas : a. Memberikan bimbingan pelaksanaan kegiatan sesuai kebijaksanaan teknis b. Mengendalikan dan menilai pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. c.
Mengevaluasi ketepatan, ketaatan dan pencapaian target pelaksanaan kegiatan
d. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Pembina Harian, apabila terdapat penyimpangan wajib menindaklanjuti dan memberikan saran pemecahannya e. Melaksanakan koordinasi untuk kelancaran kegiatan f.
Melaksanakan pemeriksaan pelaksanaan kegiatan sedikitnya 6 bulan sekali.
g. Melaksanakan pengawasan melekat 3. Atasan Langsung Bendaharawan mempunyai tugas : a. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan sesuai dengan jadwal waktunya, baik dari segi keuangan maupun fisik untuk kegiatan yang dipimpinnya b. Membentuk dan menetapkan organisasi kegiatan c.
Mempertanggungjawabkan pelaksanaan anggaran yang dikelola sesuai ketentuan yang berlaku
d. Melakukan pengujian terhadap setiap tagihan sebelum memberikan persetujuan untuk dibayar e. Melakukan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan f.
Menyusun laporan bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan/Akuntanbilitas kegiatan dan bertanggungjawab atas penyampaian laporan kepada pejabat yang terkait sesuai ketentuan yang berlaku
g. Memeriksa Kas Bendaharawan sedikitnya 3 bulan sekali 4. Pemimpin Pelaksana (Pinlak) mempunyai tugas a. Membantu Atasan Langsung Bendaharawan dalam melaksanakan kegiatan dan penggunaan anggaran b. Melakukan koordinasi dan bimbingan teknis terhadap pelaksana kegiatan operasional di lapangan c.
Melakukan monitoring dan evaluasi RHL/Gerhan pada wilayah tertentu
pelaksanaan
kegiatan
GN
d. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan kepada Atasan Langsung Bendaharawan.
13
e. Mengerjakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan Langsung Bendaharawan. 5. Bendaharawan Kegiatan mempunyai tugas : a. Menyelenggarakan pengelolaan keuangan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya untuk menerima, menyimpan dan membayarkan uang atas perintah Atasan Langsung Bendaharawan. b. Bertanggungjawab atas keadaan kas dan surat berharga yang menjadi tanggungjawabnya. c.
Sebelum melaksanakan pembayaran bendaharawan harus mengadakan pengujian terlebih dahulu secara teliti atas keabsahan tanda bukti/tagihan sebelum melakukan pembayaran
d. Menyelenggarakan pembukuan dan menatausahakan keuangan secara tertib, teratur dan terus menerus sesuai dengan peraturan yang berlaku. e. Selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan berikutnya wajib mengirimkan laporan keadaan kas kegiatan (LKKK) bulan yang lalu kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dengan tembusan disampaikan kepada Dirjen RLPS dan Instansi lain terkait. f.
Melakukan pungutan dan membukukan pajak penghasilan (PPh) dan pajak pertambahan nilai (PPn) serta pajak lainnya atas pembayaran yang dilakukannya dan menyetor ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/rekening KPKN pada Bank Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku serta membuat dan menyampaikan laporan penerimaan dan penyetoran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
g. Menyetor sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran ke Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/rekening KPKN pada Bank Pemerintah sesuai ketentuan yang berlaku h. Mengajukan surat permintaan pembayaran dana UYHD/tambahan UYHD/ganti UYHD (SPP-DU/TU/GU) ke KPKN setempat dengan tembusan kepada Dirjen RLPS dilampiri bukti (untuk SPPGU bukti pengeluaran + SPM lengkap) i.
Menyiapkan data keuangan kepada Atasan Langsung Bendaharawan secara berkala atau pada saat diperlukan.
j.
Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Atasan Langsung Bendaharawan
6. Staf Sekretariat Kegiatan mempunyai tugas : a. Membantu Atasan Langsung Bendaharawan administrasi agar tertib dan lancar
dalam
pengelolaan
b. Mengoreksi/memeriksa permintaan anggaran belanja dari unit-unit kerja yang akan dibebankan pada anggaran kegiatan
14
c.
Mengoreksi/memeriksa bukti-bukti pengeluaran dari unit-unit kerja dan memberikan fiat sebelum dimajukan kepada Atasan Langsung Bendaharawan.
d. Mempersiapkan pemeriksaan kas bendaharawan oleh Atasan Langsung Bendaharawan untuk mengadakan pemeriksaan setiap 3 bulan sekali e. Menyusun konsep laporan hasil pemeriksaan Atasan Langsung Bendaharawan. f.
Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik (bulanan, triwulan)
g. Menyusun konsep laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan/ akuntabilitas h. Melaksanakan tugas Bendaharawan.
lainnya
yang
diberikan
Atasan
Langsung
i.
Membantu membuat daftar anggaran, melakukan verifikasi, menyelenggarakan pembukuan, pembuatan LKKA, LKKP menyusun berkas pengajuan SPP.
j.
Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Atasan Langsung Bendaharawan Kegiatan.
15
BAB V PENYELENGGARAAN KEGIATAN A. Dasar Penyelenggaraan Pedoman yang dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan GN RHL/Gerhan tahun 2004 adalah berupa : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah 4. Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan 5. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2002 tentang Dana Reboisasi 7. Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 8. Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 9. Surat Keputusan Bersama 3 Menteri Koordinator Nomor 09/KEP/MENKO/KESRA/III/2004, KEP.16/M.EKON/03/2004, dan KEP.08/ MENKO/POLKAM/III/2004 tanggal 31 Maret 2004 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perbaikan Lingkungan Melalui Rehabilitasi dan Reboisasi Nasional. 10. Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang diatur tersendiri. B. Pola Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan GN RHL/Gerhan tahun 2004 dilaksanakan secara swakelola dan oleh pihak III. Pada Tabel 1 berikut disajikan pola pelaksanaan kegiatan GN RHL/ Gerhan tahun 2004.
16
Tabel 1. Pola Penyelenggaraan Kegiatan Gerhan Tahun 2004
No.
Kegiatan
Pola Pengelolaan
Keterangan
I. Pengembangan Pembibitan pada BPDAS a. Administrasi Kegiatan b. Pengadaan bibit *) • Kayu-kayuan • MPTS • Endemik • Bibit mangrove c. Pengembangan kelembagaan d. Pemantauan dan evaluasi e. Penilaian bibit
f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyediaan bibit
Swakelola Penunjukan Langsung oleh Kepala BPDAS Pihak III Pihak III Pihak III Swakelola/ Untuk Swakelola tanpa Pihak III Penunjukan Langsung Swakelola Pihak III
Penunjukan Langsung oleh Kepala BPDAS kepada Perguruan Tinggi yang memiliki badan usaha
Swakelola
II. Penilaian Bibit pada BPTH a. Administrasi Kegiatan b. Pengembangan kelembagaan c. Pengawasan dan Pengendalian • Pelaporan • Bintek dan Monev • Pengawasan dan penilaian bibit
Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Pihak III Penunjukan Langsung oleh Kepala BPTH/ BPDAS kepada Perguruan Tinggi yang memiliki badan usaha
III. Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan Gerhan pada Dinas Propinsi a. Administrasi Kegiatan Swakelola b. Pembinaan dan Pengendalian • Penyelenggaraan kesekretariatan Gerhan Swakelola • Pembinaan dan monitoring fisik kegiatan Swakelola Gerhan • Penilaian tanaman Pihak III Penunjukan Langsung oleh Kepala Dinas Propinsi kepada Perguruan Tinggi yang memiliki badan usaha
17
No.
Kegiatan
c. Rehabilitasi dan pemeliharaan Tahura
Pola Pengelolaan
Keterangan
Swakelola Dilaksanakan pada beberapa Dinas Kehutanan Propinsi
IV. Penanaman dan Konservasi tanah pada Dinas Kabupaten/Kota a. Administrasi Kegia tan b. Perencanaan Teknis • Penyusunan rancangan teknis reboisasi, rehabillitasi mangrove, hutan rakyat, penghijauan kota dan konservasi tanah. c. Kegiatan Fisik • Pembuatan tanaman reboisasi, rehabilitasi mangrove, hutan rakyat, penghijauan kota dan pembuatan bangunan konservasi tanah • Pemeliharaan tanaman reboisasi dan hutan rakyat d. Pengembangan Kelembagaan • Inventarisasi dan identifikasi sosekbud masyarakat sekitar lokasi • Pelatihan petani kader rehabilitasi hutan dan lahan • Pendampingan/pemberdayaan kelompok tani rehabilitasi hutan dan lahan (temu usaha, penguatan kelompok) • Kepeloporan TNI
Swakelola Swakelola
Swakelola
Swakelola Swakelola Swakelola Swakelola Ditunjuk Pinlak pada Satuan TNI setempat
e. Monitoring dan evaluasi • Bimbingan teknis dan monitoring fisik Swakelola kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan serta pembuatan bangunan konservasi tanah V. Pembuatan Tanaman Reboisasi Hutan Konservasi a. Administrasi Kegiatan b. Perencanaan Teknis • Penyusunan rancangan teknis reboisasi hutan konservasi c. Kegiatan Fisik • Pembuatan tanaman reboisasi hutan konservasi • Pemeliharaan tanaman d. Pembinaan dan Pengendalian • Bimbingan teknis dan monitoring fisik kegiatan rehabilitasi hutan konservasi
Swakelola Swakelola
Swakelola Pada lokasi tertentu
Swakelola
18
No.
Kegiatan
Pola Pengelolaan
Keterangan
VI. Penanaman Turus Jalan a. Administrasi Kegiatan Swakelola b. Penyusunan rencana penanaman turus Swakelola jalan c. Penanaman turus jalan Swakelola d. Monitoring dan evaluasi Swakelola VII. Pembuatan percontohan tanaman sistem Swakelola silvikultur intensif VIII. Renovasi Sentra Produksi Bibit Persemaian Permanen Skala Kecil
dan Pihak ke III
IX. Pengembangan Jati Muna
Swakelola
X. Penelitian dan Pengembangan
Swakelola
Catatan : *).
Metoda pemilihan penyedia bibit dan jasa konsulta nsi penilai bibit serta realisasi tanaman diatur tersendiri dengan Keputusan Menteri Kehutanan **). Pedoman dan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Gerhan diatur dengan Peraturan Menteri Kehutanan
C. Perubahan/Pergeseran dalam SKO-R 1. Perubahan/pergeseran dalam SKO-R diputuskan oleh Menteri Keuangan cq. Direktur Jenderal Anggaran berdasarkan usulan dari Menteri Kehutanan atau pejabat yang ditunjuk. a. Pergeseran biaya tidak dapat dilakukan : 1) Dari belanja modal ke belanja penunjang 2) Dari belanja modal fisik ke belanja modal non fisik b. Pengecualian ketentuan dalam butir (b) harus seijin Menteri Keuangan c.
Keputusan perubahan SKO-R disampaikan kepada: 1) Ketua Bapak Pemeriksa Keuangan (BPK); 2) Menteri/Pimpinan lembaga yang bersangkutan 3) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) 4) Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP); 5) Kepala Badan Akuntansi Negara (BAKUN) 6) Direktur Informasi dan Evaluasi Anggaran (DIEA), Direktorat Jenderal Anggaran; 7) Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran;
19
8) Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN), dan 9) Atasan Langsung Bendaharawan (ALB) d. Departemen/Lembaga menyampaikan perubahan SKO-R yang telah disahkan kepada : 1) Direktur Jenderal/Unit Eselon I yang bersangkutan 2) Inspektur Jenderal Departemen/Unit Pengawasan pada Lembaga; e. Berdasarkan revisi SKO-R yang telah disahkan, disusun Rincian Perhitungan (RP) oleh Pejabat Eselon I/pejabat lain dibawahnya yang ditunjuk pada Departemen/Lembaga yang membawahkan kegiatan bersangkutan. f.
Departemen/Lembaga menyampaikan RP yang telah direvisi kepada : 1) Direktur Jenderal Anggaran 2) ALB
2. Perubahan/Revisi pada Rincian Perhitungan Perubahan/revisi pada suatu kegiatan dalam dokumen Rincian Perhitungan (RP) baik menyangkut biaya satuan, jumlah biaya, volume fisik, lokasi, maupun substansi kegiatannya sendiri, diperkenan dengan ketentuan sebagai berikut : a. Usulan revisi diajukan kepada ALB oleh pelaksana. Apabila pelaksana berada di luar Satker ALB, maka usulan diketahui oleh Kepala Satker pelaksana yang bersangkutan. b. Usulan revisi ditelaah dan diajukan oleh ALB dengan diketahui oleh Kepala Satuan Kerja. Kepala Satker diperkenankan memberikan persetujuan revisi apabila usulan revisi yang diajukan hanya bersifat kesalahan ketik c.
Sedangkan usulan revisi yang bersifat perubahan biaya satuan, jumlah biaya, volume fisik, lokasi, maupun substansi kegiatannya sendiri harus terlebih dahulu mendapat rekomendasi dari Eselon I penangungjawab program.
d. Selanjutnya rekomendasi disampaikan kepada Koordinator Departemen Kehutanan untuk diberikan penetapannya. D. Pengawasan dan Pengendalian 1. Dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan tahun 2004, pengawasan dan pengendalian dilaksanakan sebagai berikut : a. Pembinaan teknis melalui pemberian pedoman, bimbingan, arahan, pelatihan dan supervisi. b. Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelenggaraan program GN RHL/Gerhan di propinsi.
20
c.
Pengawasan dan Pengendalian terhadap GN RHL/Gerhan di kabupaten/kota.
pelaksanaan
kegiatan
d. Pengawasan dan Pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Departemen Kehutanan. e. Penyelenggaraan pelaporan pengawasan dan pengendalian. 2. Pelaksana kegiatan pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut: a. Pengendalian dan pembinaan (teknis dan administrasi keuangan) secara nasional dilaksanakan oleh Ditjen RLPS. b. Khusus untuk pengawasan dari aspek keuangan akan dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Kehutanan dengan bekerja sama dengan Bawasda setempat. c.
Pengawasan dan Pengendalian terhadap penyelengaraan program GN RHL/Gerhan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.
d. Pengawasan dan Pengendalian pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan di kabupaten/kota dilaksanakan oleh Bupati/Walikota. e. Bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan di BP-DAS dilaksanakan oleh Ditjen RLPS. f.
Bimbingan teknis terhadap pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan di Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Ditjen RLPS bersama UPT Ditjen RLPS.
3. Tugas masing-masing institusi yang terkait dengan kegiatan GN RHL/Gerhan dalam kaitan pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut : a. Pengendalian dan pembinaan (teknis dan administrasi keuangan) secara nasional oleh Menteri Kehutanan c.q. Ditjen RLPS. 1) Menerbitkan petunjuk pelaksanaan sebagai bahan acuan bagi propinsi dan kabupaten/kota serta melaksanakan pemantauan atas keterlaksanaan pedoman-pedoman tersebut. 2) Melakukan pemantauan dan pengendalian atas kinerja penyelenggaraan GN RHL/Gerhan di Propinsi, Kabupaten/Kota dan UPT Departemen Kehutanan berdasarkan laporan yang diterima dari Gubernur, Bupati/Walikota dan UPT Departemen Kehutanan. 3) Melakukan tindak korektif dan atau pemberian arahan atau bimbingan secara langsung kepada para penyelenggara/pelaksana GN RHL/Gerhan. Pelaksanaan tindak korektif kepada penyelenggara/pelaksana GN RHL/Gerhan di propinsi dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur dan di kabupaten/kota dilaksanakan melalui koordinasi dengan Gubernur dan Bupati/Walikota.
21
b. Pengawasan dan Pengendalian oleh Gubernur 1) Melakukan pemantauan atas kinerja penyelenggaraan GN RHL/Gerhan yang dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan di propinsi dan kabupaten/kota . 2) Melakukan tindak korektif melalui penyampaian usulan kepada Menteri Kehutanan dan atau pemberian arahan atau bimbingan secara langsung. c.
Pengawasan dan Pengendalian oleh Bupati/Walikota 1) Menyusun petunjuk teknis GN RHL/Gerhan sesuai kebutuhan 2) Melakukan pemantauan atas kinerja pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan pada Satuan Kerja di wilayahnya 3) Melakukan tindak lanjut (tindak korektif) bilamana diperlukan.
E. Pelaporan GN RHL/Gerhan Ketentuan tentang pelaporan kegiatan GN RHL/Gerhan diatur tersendiri dalam Petunjuk Pelaksanaan Pelaporan GN RHL/Gerhan.
22
BAB VI PENUTUP Penyelenggaraan kegiatan GN RHL/Gerhan tahun 2004 ini merupakan rangkaian kegiatan GN RHL/Gerhan tahun kedua dari yang direncanakan selama 5 tahun. Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraanya maka dilengkapi pedoman dan petunjuk pelaksanaan kegiatan GN RHL/Gerhan yang diatur tersendiri.
MENTERI KEHUTANAN
MUHAMMAD PRAKOSA
23
