REPUBLIKA. Duka Gempa dan Tsunami Mentawai (Bagian 1) Menantang Gelombang, Menembus Mentawai

SELASA, 2 NOVEMBER 2010 25 DZULQAIDAH 1431 H

Rp 2.900 / 28 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM

NOMOR 289 / TAHUN KE-18

REPUBLIKA

IKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169, e-mail: iklan@republika co.id SIRKULASI: Telp 021 791 84746 Faks: 021 791 98442 e-mail: sirkulasi@republika co.id

MAHAKA MEDIA

www.republika.co.id

Duka Gempa dan Tsunami Mentawai (Bagian 1)

‘Farewell Tour’ Simply Red Amazing

Menantang Gelombang, Menembus Mentawai Teguh Firmansyah

MARIL GAFUR/ANTARA

G ●

Helikopter MI-17 TNI AD menjadi solusi distribusi bantuan ketika kapal terhalang ombak.

elombang besar disertai angin kencang di sekitar perairan Kepulauan Mentawai, Sabtu (30/10), tidak menyurutkan niat para petugas PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). Mereka nekat meneruskan pelayaran menuju Desa Saumanganyak, Pagai Utara, Kabupaten Mentawai, Sumatra Barat. PLN menyewa dua kapal yang membawa belasan genset untuk penerangan barak pengungsi.

“Kami mesti tetap berangkat untuk membawa genset, walaupun cuaca buruk di Kabupaten Mentawai. Warga Mentawai di tempat-tempat pengungsian sangat membutuhkan listrik,” kata John, salah satu karyawan PLN, Ahad (31/10). Badan Meteorologi Klimatologi dan

KPK Pantau Penjualan KS

S LIPuSkUa

Indah Wulandari, Citra Listya Rini

D esia Indon -8 Hal 5

MGF03

Mustafa Abubakar, Menteri BUMN YOGYAKARTA — Merapi belum berhenti dan sulit diprediksi. Setidaknya, pada Senin (1/11) siang, untuk keempat kalinya sepanjang pekan ini, Merapi meletus. Selama hampir dua jam Merapi memuntahkan tujuh luncuran awan panas mengarah ke selatan, barat daya, dan barat. Saat letusan kemarin, awan panas muncul mulai pukul 10.03 WIB dan tampak berhenti pukul 11.47 WIB. Sementara, asap solfatara putih dan awan vulkanis cokelat pekat membentuk kolom letusan yang menjulang vertikal 1,5 kilometer. Sebagian besar awan panas menuju ke Kali Gendol (Sleman) dan Kali Woro (Klaten). Luncuran terjauh mencapai empat kilometer sampai Bukit Kendil yang selama ini melindungi Desa Tegalmulyo, Sidorejo, dan Balerante di wilayah Klaten, Jawa Tengah. Guguran material Merapi masih terjadi sampai Senin siang, seperti yang teramati dari pos pengamatan Merapi di Jrakah, Boyolali. “Guguran material Merapi masih terus terjadi hingga siang hari, namun dengan intensitas yang terus menurun,” kata petugas Pos Jrakah, Purwono. Setelah pukul 12.00 WIB hingga pukul 18.00 WIB, aktivitas Merapi relatif stabil. Luncuran awan panas terakhir terlihat pukul 16.00 WIB, meluncur ke arah utara dan timur sejauh sekitar 600 meter sampai 800 meter. Sampai pukul 21.00 WIB tadi malam, aktivitasnya dilaporkan sedang. Sejak letusan pertama pada 26 Oktober lalu, periode antarletusan cukup singkat, satu sampai tiga hari saja. “Jadi, sangat memungkinkan Gunung Merapi untuk mengeluarkan letusan eksplosif lagi,” kata Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral R Sukhyar, kemarin. Letusan eksplosif terjadi karena adanya tekanan gas dari dalam bumi yang mendesak keluar, sehingga menimbulkan bunyi dentuman dan memiliki dampak letusan secara radial, arah lontaran material ke segala penjuru. Bunyi dentuman ini tak dijumpai pada letusan tahun 2006 lalu. Merapi telah meletus sebanyak empat kali, yaitu pada 26 Oktober, 30 Oktober, 31 Oktober, dan 1 November.

hikmah Oleh Ali Fikri Noor MA

Doa Pemimpin Adil

Saya Coba Mengoreksi Oleh M Ikhsan Shiddieqy Mengapa harga saham Krakatau Steel hanya Rp 850 per lembar? Itu kan karena underwriter. Sudah dianalisis, sudah dibahas. Akhirnya yang diusulkan angka itu. Sekarang banyak yang mengeluhkan harganya karena dirasa itu kerendahan. Tapi, underwriter sudah kita minta menjelaskan dan mereka siap mempertanggungjawabkan. Ini merugikan pemerintah? Kita lihat bagaimana reaksi pasar. Kalau bagus, berarti menggairahkan industri. Tapi (ada pula) yang menerjemahkan seolah-olah kemurahan. Nanti kita lihatlah. Pemerintah mau mengoreksi harga itu? Saya coba mengoreksi. Kita naikkan menjadi Rp 950, misalnya. Kalau Krakatau Steel menghendaki. Namun, karena ini keputusan sudah tidak bisa lagi. (Nanti) indikasinya tidak bagus terhadap bisnis. Apa IPO tidak bisa ditunda? Kalau kita tunda nanti kena penalti. Kan semua ada aturannya.

BERPACU DENGAN WEDHUS GEMBEL

TAHTA AIDILLA

Sejumlah warga Dusun Pangukrejo II, Desa Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, mengendarai motor dengan kencang menghindari letusan Gunung Merapi, Senin (1/11). Tiga letusan pertama selalu didahului gempa vulkanis. Pada letusan 26 Oktober gempa vulkanis tercatat mencapai 223 kali, namun pada letusan 30 dan 31 Oktober hanya tinggal empat kali saja. Gempa vulkanis tak tercatat pada letusan Senin. Kubah lava dua juta meter kubik yang terbentuk saat letusan 2006 juga telah terbongkar. Kemudian, terbentuk

emimpin yang adil ibarat bayang-bayang Tuhan, sebab pengambilan kata adil sendiri berasal dari salah satu nama Allah SWT, yaitu Al-Adlu (Allah Yang Mahaadil). Adil bermakna menempatkan sesuatu pada tempatnya yang proporsional dan tepat. Kebalikan adil adalah zalim, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempat yang tepat. Allah SWT telah mengharamkan sifat dan perilaku zalim atas diriNya, dan ia juga diharamkan atas diri hamba-hamba-Nya. Perilaku adil akan menciptakan kesejahteraan untuk rakyat. Sebagaimana zalim akan menghadirkan bencana, musibah, dan malapetaka.

P

kawah berdiameter 200 meter yang membuka ke arah selatan (Kali Gendol). Akibatnya, sistem aliran magma Merapi sudah terbuka sehingga magma pun bebas keluar karena sudah tidak ada halangan di puncak. Konsekuensinya, letusan Merapi kemungkinan tak akan didahului gempa vulkanis lagi. ■ neni ridarineni/bowo pribadi/abdullah sammy ed: rahmad budi harto

Dalam hadis Qudsi-Nya Allah berfirman, “Sesungguhnya aku telah mangharamkan zalim itu atas diri-Ku, dan telah Aku jadikan zalim di antara kalian itu sesuatu yang diharamkan, karena janganlah kalian saling berlaku zalim.’’ Dalam sebuah hadis juga diriwayatkan, ada tiga doa yang tidak akan ditolak oleh Allah SWT, yakni: doa orang yang berpuasa hingga ia berbuka, doa pemimpin yang adil, dan doa orang yang terzalimi (hak-haknya).” Mengapa doa pemimpin yang adil itu sangat mudah dikabulkan? Karena di pundaknya terletak berbagai pengharapan hajat hidup orang banyak. Dikisahkan dalam sebuah

Warna Hlm 18

Bersambung ke hlm 11 kol 3-7

Masih Eksplosif Letusan tak lagi didahului gempa vulkanis.

Konser perpisahan Simply Red berlangsung meriah. Para penonton tak sadar mereka menyaksikan Mick Hucknall untuk terakhir kalinya.

Geofisika saat itu sudah meramalkan akan terjadi gelombang besar disertai angin kencang di Mentawai. Gelombang laut setinggi empat meter dan hujan lebat diperkirakan akan berlangsung selama empat hari mendatang. John mengakui, saat berangkat dari Pelabuhan Sikakap, Sabtu sekitar pukul 13.30 WIB, cuaca sudah mulai buruk. “Tapi, kami tidak menyangka jika gelombang sedemikian besar,”

JAKARTA — Kisruh harga saham perdana PT Krakatau Steel (KS) sampai juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi. Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan M Jasin mengatakan, KPK sudah menerima sejumlah laporan terkait potensi penyimpangan penjualan saham BUMN strateBatalkan Penjualan gis industri baja ini. Saham KS Jasin menegaskan, –– Hlm 13 KPK akan memantau penjualan saham itu. “Mengenai penjualan saham perdana (initial public offering/IPO) ya tentunya kalau (KPK) mengamati juga,” kata Jasin, Senin (1/11). Ditegaskannya, Bersambung ke hlm 11 kol 3-7

Lagi Susah Kok Njambret Oleh Abdullah Sammy

iat jahat memang tak kenal tempat. Saat warga Yogyakarta dan sekitarnya sedang pusing tujuh keliling akibat Gunung Merapi yang batuknya semakin parah, kawanan penjambret ini nekat beraksi. Adalah Sunarto (23 tahun) dan Sutarji (28) yang punya ide penjambret seorang pengungsi Merapi bernama Purwanti (23). Saat itu, Senin (1/11), di jalan Desa Cangkringan, Glagaharjo pukul 08.00 WIB. Karena masih pagi, situasi jalan lengang. Purwanti berjalan seorang diri. Dari atas sadel motor Suzuki Satria, mata kedua lelaki asal Karanganyar, Jawa Tengah

N

Kalau Presiden yang minta ditunda bagaimana? Waduh belum sampai ke sana.

Bersambung ke hlm 11 kol 1-2

■ ed: stevy maradona

rehat Menteri BUMN Dikerjain –– Hlm 11

riwayat yang masyhur, ketika Umar bin Khattab sedang menjabat sebagai khalifah, saat itu Gubernur Mesir, Amr bin Ash, mengadu tentang musim paceklik hebat dan berkepanjangan yang menimpa kaum Muslimin di negeri itu. Sungai Nil yang menjadi sumber penghidupan rakyat banyak tak lagi mengalirkan air. Umar lalu memanggil Amr bin Ash untuk datang ke Madinah. Sang Khalifah lalu berkata, “Wahai Amr bin Ash bawalah suratku ini lalu lemparkanlah ia ke Sungai Nil!” Isi surat itu berupa doa Sang Khalifah. Dalam surat itu, Umar yang dikenal sebagai pemimpin yang

Sumbang bencana, parpol pasang bendera Tak ada yang tulus dalam politik Anung: Ketum PSSI gantikan Mbah Maridjan Cocok, pengalaman jadi juru kunci

Dalam sebuah riwayat juga disebutkan bahwa pemimpin yang adil kelak akan disandingkan di dalam surga bersama para nabi dan rasul, syuhada, dan shiddiqin (orang-orang yang membenarkan ajaran agama Islam), dan orangorang saleh. Lalu bagaimana jika seorang pemimpin berkhianat? Rasulullah bersabda, “Barang siapa yang diangkat oleh Allah untuk memimpin suatu urusan rakyatnya, kemudian ia meninggal dunia, di mana saat ia meninggal dunia ia sedang berkhianat kepada rakyatnya, maka tiada lain kecuali telah Allah haramkan baginya masuk surga.’’ ■

adil memanjatkan doa, “Wahai sungai, engkau adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh-Nya untuk menolong hamba-Nya yang lain, jika engkau adalah makhluk ciptaan Allah bantulah hamba-hamba Allah dan mengalirlah engkau!” Sejak saat itu Sungai Nil tidak pernah lagi mengalami kekeringan. Rasulullah SAW bersabda, “Ada tujuh golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan Allah, pada saat itu (hari Kiamat) tidak ada perlindungan siapa pun kecuali perlindunganNya.” Di antara tujuh golongan yang kelak akan mendapatkan jaminan perlindungan-Nya adalah “pemimpin yang adil”.

Total s/d Tanggal 1/11/2010

Rp 163.828.010

DAFTAR NAMA-NAMA DONATUR 1 NOVEMBER 2010

No. 68 69 70 71 72 73

Nama Enny Lenggogeni Rosa Rusdi Hamba Allah Hamba Allah Trisni Budi Velani Takmir BMRI Kanwil 7

Bersambung ke hlm 5

Jumlah 5.000.000 1.000.000 100.000 500.000 100.000 2.000.000 (dalam rupiah)

hukum

2

Halaman >> Selasa > 2 November 2010

REPUBLIKA

>> yustisia << Lima Tersangka Kekerasan Papua Segera Diadili JAKARTA — Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan, saat ini sudah ada lima tersangka anggota militer yang diduga melakukan kekerasan di Papua, seperti terekam dalam video yang beredar di internet sejak beberapa bulan lalu. Berkas mereka pun sudah diserahkan kepada oditur militer. “Lima (orang),” kata Agus ketika ditanya jumlah tersangka dalam kasus kekerasan itu. Agus menyampaikan itu sebelum mengikuti sidang kabinet paripurna di kantor presiden, Senin (1/11).

Namun, Agus belum menyebutkan kapan persidangan akan digelar untuk mengadili lima tersangka itu. Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta jangan ada pihak yang menekan Indonesia terkait video dugaan kekerasan di Papua itu. Sebab, pemerintah melakukan langkahnya itu bukan karena ditekan oleh pihak mana pun. “Saya katakan tidak perlu menekan Indonesia,” kata Presiden pada sidang tersebut. Presiden menyampaikan hal itu ketika menanggapi pemberitaan yang mendesak agar Australia menekan Indonesia untuk segera menuntaskan kasus kekerasan seperti yang diperlihatkan sebuah rekaman video. I m ikhsan shiddieqy

Tersangka Cek Pelawat Praperadilankan KPK JAKARTA — Para kuasa hukum tersangka kasus cek pelawat pemilihan deputi gubernur senior Bank Indonesia tahun 2004, Max Moein cs, menyatakan mengajukan gugatan melawan hukum dan praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. “Ini karena KPK belum menemukan pemberi suap dan alasan peruntukannya. KPK juga keburu-buru menetapkan pihak penerima menjadi tersangka,” ungkap anggota kuasa hukum Max Moein cs, Petrus

Selestinus, Senin (1/11). Seharusnya, lanjut Petrus, KPK menetapkan status tersangka bagi para pemberi terlebih dahulu tanpa menyentuh si penerima cek pelawat yang diduga suap di balik terpilihnya Miranda Swaray Goeltom menjadi deputi gubernur senior Bank Indonesia. Dia pun menuding KPK takut untuk menyentuh dan mencari pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk memberikan cek pelawat tersebut. “Kami gugat dalam perdata karena kami anggap KPK tidak menyentuh pihak yang di atas,” tuturnya. Menanggapi gugatan itu, Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan, M Jasin, menyatakan siap menghadapinya. “Silakan saja,” katanya. I indah wulandari, ed: muhammad subarkah

Haposan dan Cirus Jadi Kunci A Salaby Ichsan

Kapolri baru harus bisa buka tabir perkara rentut palsu perkara Gayus.

UJANG ZAELANI/ANTARA

DENGARKAN SAKSI

Terdakwa Gayus H Tambunan (kiri), bersama kuasa hukumnya mendengarkan keterangan saksi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (1/11). Mantan pegawai Ditjen Pajak ini menjadi tersangka kasus penggelapan pajak.

Bibit dan Chandra Dianggap tak Bersalah A Salaby Ichsan JAKARTA — Plt Jaksa Agung, Darmono, menegaskan bahwa deponeering itu tujuannya tidak hanya mengesampingkan perkara hukum Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah, tetapi juga menganggap kedua pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu tidak bersalah. Darmono menegaskan, dengan dikeluarkannya deponeering itu, kasus BibitChandra dinyatakan tuntas. Hal ini karena tidak ada lagi upaya hukum yang tersedia guna membatalkan deponeering yang dikeluarkan Kejaksaan Agung. “Dengan demikian, tersangka dalam perkara ini secara hukum harus diambil pengertian bahwa dianggap tidak bersalah,” ujarnya, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11).

Keputusan deponeering itu pun, lanjut Darmono, tidak akan berubah apabila terdapat keberatan dari lembaga-lembaga negara yang dimintai pertimbangan atas keputusan Kejaksaan Agung mengeluarkan deponeering tersebut. “Karena sifatnya kan setelah mendapatkan pertimbangan, jadi bukan persetujuan,” ujarnya. Darmono juga meyakini tidak terdapat permasalahan secara kelembagaan atas deponeering yang dikeluarkan dirinya sebagai pelaksana tugas jaksa agung dan bukan jaksa agung definitif. Ia berpegang pada Keputusan Presiden (Keppres) yang dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang menugaskan dirinya sebagai wakil jaksa agung guna melaksanakan segala tugas dan wewenang jaksa agung, termasuk dengan

hak mengeluarkan deponeering. Darmono mengakui, setiap pilihan yang diambil oleh Kejaksaan Agung untuk menuntaskan kasus Bibit-Chandra memang memiliki risiko. Namun, deponeering adalah pilihan terbaik demi kepentingan umum sehingga upaya pemberantasan korupsi di Indonesia tidak terganggu.

Permintaan Bonaran Sementara itu, pengacara Anggodo Widjojo, Raja Bonaran Situmeang, kemarin, mengajukan surat permohonan eksekusi putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung atas kasus Bibit-Chandra ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bonaran pun meminta agar pengadilan melakukan teguran (aanmaning) kepada Kejaksaan Agung karena

tidak melaksanakan putusan MA yang tidak menerima upaya kasasi Kejaksaan Agung terkait Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKPP). Menurutnya, putusan itu merupakan penguatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang juga memutuskan hal sama. “Oleh karena itu, kita mohonkan pengadilan untuk melakukan teguran atau aanmaning kepada Kejaksaan Agung selaku termohon yang berperkara dalam hal ini. Karena, mereka tidak mau melaksanakan sendiri putusan pengadilan ini,” jelasnya. Berdasarkan ketetapan pengadilan, ujar Bonaran, putusan pengadilan harus dilakukan setelah delapan hari sejak dilakukannya peneguran oleh pengadilan negeri.I ed: muhammad subarkah

JAKARTA –– Pengacara Gayus Halomoan Partahanan Tambunan, Adnan Buyung Nasution, menegaskan, kasus rencana penuntutan (rentut) palsu yang menyeret Haposan Hutagalung dan Cirus Sinaga menjadi kunci pengungkapan kasus Gayus. “Perkara (kasus) Haposan dan Cirus ini adalah kunci,” jelas Buyung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (1/11). Menurut Adnan, hal tersebut hanya bisa terjadi jika Cirus dan Haposan diperiksa oleh tim independen yang bersih sehingga dapat membuka tabir pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab dalam kasus tersebut. Adnan mengharapkan, Polri dapat lebih dalam menggali kasus tersebut. Apalagi, saat ini Polri dipimpin oleh Kapolri baru, yaitu Jendral Pol Timur Pradopo. “Kapolri baru melahirkan harapan baru. Kalau perlu, undang LSM untuk meninjau perkara itu,” jelasnya. Adnan menyesalkan ketidakseriusan Polri dan Kejaksaan Agung yang selama ini tidak membidik atasanatasan para penyidik Polri, oknum kejaksaan, dan oknum perusahaan-perusahaan besar yang menjadi penyuplai dana ke rekening

Gayus hingga senilai Rp 28 miliar. “Ini perkara pepesan kosong. Asal mula uang 28 Miliar tidak diperiksa. Kok perkara kecil dipermasalahkan. Perkara Surya Alam Tunggal (SAT) itu kan hanya salah hitung saja,” jelasnya. Selain itu, Adnan mengaku, kliennya sudah memegang semua dokumen permintaan uang eks pengacaranya, Haposan Hutagalung. Namun, Adnan menolak menunjukkan dokumen tersebut kepada para wartawan. Ia pun berjanji akan mempublikasikan bukti itu pada waktu dan tempat yang tepat.

Panggilan polisi Pada kesempatan terpisah, Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Pol Iskandar Hasan, mengatakan, penyidik Bareskrim kini sedang menyiapkan langkah untuk memeriksa para terlapor dugaan pemalsuan rentut perkara Gayus. “Kita baru menyiapkan langkahlangkah. Mungkin mingguminggu ini akan melayangkan surat pemanggilan,” jelas Iskandar. Iskandar mengatakan, sepuluh saksi yang diajukan Kejaksaan Agung akan diperiksa. Setelah itu, ujarnya, polisi akan menetapkan pasal yang dikenakan terhadap tersangka jika status mereka memang dapat ditetapkan. Oleh karena itu, Iskandar mengatakan, penyidik dapat saja menerapkan pasal tentang penyuapan jika berhasil membuktikan motivasi atas pemalsuan rentut itu. “Berawal dari pemalsuan dulu, baru ada motivasi. Kita mulai dari

situ. Nah, motivasinya apa.” Lebih lanjut, Iskandar mengatakan, jumlah saksi yang diperiksa masih bisa bertambah. Hal tersebut, ungkapnya, bisa dilihat dari administrasi yang ada di Kejaksaan Agung. Oleh karena itu, ungkapnya, Polri akan berkoordinasi dengan kejaksaan terkait dengan upaya pemeriksaan itu. Sementara itu, Kabareskrim Mabes Polri, Komjen Pol Ito Sumardi, menyatakan, penyidik harus mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan-keterangan terkait kasus itu dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. “Kita harus mengumpulkan bukti-bukti dan keterangan terkait dari pengadilan, rekaman dan dari saksi, dan masih kita perdalam lagi,” jelasnya. Kasus pemalsuan surat itu dilakukan dengan cara mengganti tuntutan terhadap Gayus, yang semula satu tahun percobaan (surat bernomor R455) menjadi satu tahun penjara (surat bernomor R481). Dalam kesaksian di persidangan, mantan pegawai Direktorat Jenderal Pajak Gayus HP Tambunan mengaku, menyetorkan uang 50 ribu dolar AS sebanyak dua kali sesuai rentut. Pada kasus ini, Kejaksaan Agung memang meyakini ada motif uang dalam pemalsuan rencana tuntutan mantan pegawai direktorat jenderal pajak tersebut.. “Ya, kalau tidak motif uang, mana mungkin (ada pemalsuan rencana tuntutan Gayus). Itu pasti motif uang,” kata Jamwas, Marwan Effendy, (29/10). seperti dikutip Antara. I ed: muhammad subarkah

opini

4

Halaman>> Selasa > 2 November 2010

REPUBLIKA

Imperialisasi Bahasa Indonesia Muh. Khamdan

Peneliti Paradigma Institute

B

ahasa Indonesia dalam proses kelahirannya merupakan bahasa yang terbuka dan terlahir melalui proses kreatif. Secara aklamasi, bahasa tersebut berasal dari baha sa Melayu yang telah berproses melalui interaksi global di zaman kemajuan pelayaran abad pertengahan. Setidaknya dapat disebutkan bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa yang sengaja dilahirkan dari proses kreatif masyarakatnya. Fakta demikian dapat dipahami dari tulisan Alfred Russel Wallace dalam Malay Archipelago dan Jan Huyghen van Linschoten dalam Itinerario mengungkapkan bahwa Malaka yang berada di semenanjung Sumatra merupakan kawasan berkumpulnya nelayan dari berbagai negara. Untuk itu, bahasa yang berkembang adalah hasil adopsi kata-kata dari segala bahasa. Kelahiran identitas baru itu setidaknya berawal dari cara berbicara masyarakat Malaka yang sangat elegan dan indah sehingga terkenal dalam proses komunikasi di seluruh wilayah Hindia Belanda. Dalam novel Pramoedya Ananta Toer berjudul Anak Semua Bangsa, bahasa Indonesia adalah suatu varian bahasa Melayu yang miskin kata sehingga terpaksa mengimpor kata-kata baru untuk berkembang. Proses inilah yang menjadikan bahasa Indonesia selalu hidup melalui penciptaan dalam proses penyerapan dari bahasa daerah dan bahasa asing. Penegasan tersebut didukung adanya realitas kemajemukan suku yang ada di Indonesia. Misalnya, bahasa Sunda

dengan komunitas Sunda, bahasa Melayu dengan komunitas di Sumatra, bahasa Jawa dengan komunitas Jawa, bahasa Wotu untuk melukiskan komunitas Toraja, bahasa Alor menggambarkan komunitas Ambon, bahasa Bulanga untuk mencerminkan komunitas Gorontalo, bahasa Sasak untuk mewakili komunitas Bali dan Flores, serta ratusan bahasa-bahasa lainnya. Hal inilah yang memancing tuntutan agar bahasa dibawa pada konteks integralistik. Ironisnya, keterbukaan bahasa Indonesia yang diakui oleh para pakar kebahasaan pada masa lalu, justru kini mengalami perubahan makna. Kepungan bahasa-bahasa dari berbagai negara dan daerah lokal Indonesia dimaknai sebagai proses imperialisasi bahasa. Padahal, dalam prosesnya, bahasa Indonesia lahir melalui banyaknya impor kata-kata baru. Hal demikian akan semakin jelas dengan menyebutkan jumlah kata serapan yang telah disusun oleh Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, yaitu Belanda sebanyak 3.280 kata, Inggris sebanyak 1.610 kata, Arab sebanyak 1.495 kata, Sansakerta sebanyak 677 kata, Tionghoa sebanyak 290 kata, Portugis sebanyak 131 kata, Tamil sebanyak 83 kata, Parsi sebanyak 63 kata, dan Hindi sebanyak 7 kata. Globalisasi merupakan momentum untuk pengembangan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terbuka dan adaptif terhadap bahasa lain, bukan sebagai kekalahan bahasa Indonesia dalam interaksi sosial. Proses kreatif untuk melanjutkan gerakan impor kata mestinya bukan diartikan sebagai proses pembusukan terhadap bahasa Indonesia sebagai bagian dari jati diri bangsa. Hal itu sangat tidak masuk akal, tak lain karena mengandung cacat

>> resonansi <<

kenyataan berupa pengingkaran terhadap proses kelahiran bahasa Indonesia sebagai identitas bahasa baru. Akan tetapi, itulah kenyataan pengingkaran bahasa Indonesia sebagai bahasa yang terbuka karena terpengaruhi oleh kesadaran tidak kreatifnya penentu kebijakan kebahasaan. Kini, ketika usia kelahiran bahasa Indonesia sejak diikrarkan sebagai bahasa persatuan sudah mencapai 81 tahun, refleksi kreativitas justru terpasung dengan “menuduh” bahasa asing sebagai virus atas sakitnya bahasa Indonesia. Dan parahnya, penentu kebijakan kebahasaan yang diperankan oleh Pusat Bahasa hanya menghadirkan solusi pragmatis berupa lahirnya UU kebahasaan, yang digabung dengan aturan penggunaan bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Lahirnya UU Nomor 24 tahun 2009 tentang penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan yang disahkan pada 9 Juli 2009 ini secara konsep memiliki tiga tujuan pokok, yaitu memperkuat persatuan, menjaga kehormatan untuk menunjukkan kedaulatan negara, dan menciptakan ketertiban serta standardisasi penggunaan bendera, bahasa, lambang negara, dan lagu kebangsaan. Namun, konstitusionalisasi bahasa Indonesia ini tidak konsisten dengan hampanya aturan mengenai larangan serta pidana atas penyelewengan bahasa sehingga keberadaan UU dengan 9 Bab dan 74 pasal ini tidak memberi langkah praktis pada pengembangan bahasa Indonesia. Kesan terbengkalainya bahasa Indonesia pada dasarnya bermula dari proses pendidikan yang ada. Selama ini, pengembangan kebahasaan selalu ditimpakan pada lembaga pendidikan yang mengajarkan

tentang tata bahasa. Dan memang dari lembaga inilah bahasa Indonesia mengalami kemunduran karena proses pembelajaran yang diperkenalkan terbatas pada ejaan yang dibakukan. Ejaan baku yang telah disempurnakan dan diresmikan penggunaannya pada 16 Agustus 1972 terkesan stagnan, bahkan konservatif sehingga pelajaran bahasa Indonesia menjadi momok bagi peserta didik yang pada akhirnya menjemukan dan ditinggalkan. Untuk itu, penyakit memudarnya kebanggaan serta kesetiaan berbahasa Indonesia terletak pada hilangnya pedoman berbahasa yang baik. Pusat Bahasa sebagai instansi yang berwenang pada kebijakan kebahasaan seolah mati suri dan belum mampu menghadirkan terobosan atas konservatifnya ejaan baku. Inilah yang kemudian menyebabkan kalangan pelajar sebagai generasi muda pelanjut dan penutur langsung, memilih untuk mengesampingkan bahasa Indonesia karena tidak adanya teladan dan berkembangnya persepsi bahwa ejaan bahasa Indonesia yang baik justru terkesan kaku. Kekacauan tutur bahasa yang diwujudkan melalui impor bahasa asing oleh masyarakat penutur pada masa sekarang bisa dianggap sebagai bentuk kreativitas hak partisipasi masyarakat dalam proses serapan. Kesempatan demikian agar tidak menjadikan bahasa Indonesia yang semula sebagai bahasa terbuka menjadi tertutup sehingga diperoleh kekayaan kata-kata baru. Untuk itulah, Pusat Bahasa sebagai pemegang kebijakan kebahasaan mesti melahirkan standar kreativitas bahasa melalui panduan serapan untuk memperkaya kata-kata baru dalam bahasa Indonesia. I

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Sikap Teologis dalam Menghadapi Bencana

M

enurut Karen Armstrong, sejak meledaknya Perang Dunia (PD) II banyak rakyat Inggris yang tidak mau lagi percaya kepada Tuhan. Mengapa perang dibiarkan berkecamuk yang menimbulkan bencana yang demikian dahsyat, jika Tuhan memang mahakuasa? Karena pertanyaan ini tidak bisa dijawab dengan memuaskan, maka sebagian rakyat Inggris meninggalkan Tuhan dan tidak mau hirau lagi dengan agama. Mereka tidak berpikir bahwa peperangan adalah akibat ulah manusia, bukan kehendak Tuhan. Tetapi, karena penderitaan begitu berat yang dirasakan, lalu orang mencari jalan termudah: menyalahkan Tuhan. Secara garis besar, bencana itu ada dua macam: bencana alam dan bencana akibat kelakuan manusia. Bencana Lapindo dan Wasior adalah bencana karena ulah manusia, lalu alam mengamuk. Korban bergelimpangan, tetapi pengusaha berdalih bahwa kedua bencana itu adalah bencana alam, sebuah sikap yang tunamoral dan tidak bertanggung jawab. Berkali-kali tragedi semacam ini berlaku di Tanah Air kita, penyebab utamanya tetap saja karena adanya perselingkuhan antara penguasa dan pengusaha. Di mana aparat penegak hukum? Mereka adalah bagian dari peselingkuhan itu. Di mana Pancasila? Nilai-nilai mulia ini telah lama tidak berlaku lagi dalam cara kita bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kecuali untuk retorika politik. Rakyat miskin mungkin juga terlibat dalam proses pengrusakan lingkungan

ini, tetapi peran mereka sangat kecil, setanding dengan kecilnya kemampuan tangan mereka yang sudah terlalu lama didera penderitaan. Berbeda dengan penguasa-pengusaha (penguasaha) dengan menggunakan peralatan serbaberat dan modern untuk mengeruk keuntungan dari alam, rakyat kecil hanyalah sekadar untuk menyambung pernapasan mereka akibat dililit kesulitan hidup. Dapatkah orang menyalahkan Tuhan, jika manusia ditimpa bencana, seperti sikap rakyat Inggris di atas? Sejauh pantauan saya, sikap teologis umat Islam dan rakyat Indonesia pada umumnya tidaklah sampai menyalahkan Tuhan, sekalipun bencana itu datang beruntun menimpa mereka. Dalam menyikapi tsunami di Aceh, gempa Yogya, gempa Padang, letusan Gunung Merapi, tsunami Mentawai, dan 1001 bencana lainnya, rakyat Indonesia masih cukup sopan. Bahkan, sebagian mereka malah menyalahkan diri sendiri yang kurang mematuhi perintah Tuhan, sebab perintah itu dipercayai semata-mata untuk kebaikan manusia. Saya dan teman-teman yang turut mengantarkan lima ton gula pasir sumbangan dari pimpinan Pabrik Gula Cepiring pada 29 Oktober 2010 ke Posko Logistik PP Muhammadiyah di Pakem untuk segera didistribusikan, kami juga mengunjungi barak pengungsian Harjowinangun. Saya saksikan wajah para pengungsi dalam keletihan, tetapi tidak ada yang mengeluh menyalahkan Tuhan. Kami bahkan dengan ramah disilakan masuk

HARIAN

REPUBLIKA MAHAKA MEDIA

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi milik HU Republika. Semua wartawan HU Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semua isi artikel/tulisan yang berasal dari luar, sepenuhnya tanggung jawab penulis yang bersangkutan. (Semua isi artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Kepala Perwakilan Daerah bersangkutan.

ke dalam tenda mereka. Di sini terlihat kerja sama yang sangat bagus antara tim Kopassus, tim Kementerian Sosial, dan tim kesehatan Muhammadiyah, demi meringankan penderitaan pengungsi. Suasana yang semacam ini mengindikasikan bahwa pada tingkat akar rumput, dalam menghadapi bencana, kegotongroyongan rakyat Indonesia masih bertahan. Para relawan kita bahkan banyak yang bersedia menyabung nyawa untuk membantu sesama. Lihatlah apa yang terjadi di lereng Merapi dan Mentawai. Melalui upaya yang serbasulit dan sarat risiko, para relawan itu tetap saja setia dengan misi kemanusiaannya. Bahkan, seorang wartawan untuk membujuk Mbah Maridjan, malah menemui ajalnya diterpa luncuran pasir panas Merapi yang telah membumihanguskan perkampungan di sekitarnya. Ini berbeda sama sekali dengan komentar biadab petinggi DPR: mengapa tinggal di Mentawai, jika tidak mau dilanda tsunami? Saya tidak tahu, yang berbicara ini otaknya atau bagian lain dari tubuhnya. Kita bersyukur tidak ada menyalahkan Tuhan, maka adalah kewajiban pemerintah dan kita semua untuk menolong para korban ini dalam batasbatas kemampuan kita. Karena Indonesia berada dalam lingkaran ring of fire (lingkaran api), maka harus dicari cara yang terbaik untuk mengurangi jumlah korban. Para korban ini masih bertahan dengan imannya masingmasing, iman dalam penderitaan, sebuah sikap teologis yang benar. I

Pemimpin Redaksi: Ikhwanul Kiram Mashuri. Wakil Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Redaktur Pelaksana: Agung Pragitya Vazza. Kepala Newsroom: Arys Hilman. Kepala Republika Online: Irfan Junaidi. Redaktur Senior: Anif Punto Utomo. Wakil Redaktur Pelaksana: Elba Damhuri, M Ir wan Ariefyanto, S Kumara Dewatasari. Asisten Redaktur Pelaksana: Nurul S Hamami, Subroto, Rakhmat Hadi Sucipto, Nina Chairani Ibrahim, Bidramnanta, Selamat Ginting, Syahruddin El-Fikri. Staf Redaksi: Alwi Shahab, Agus Yulianto Budi Utomo, Burhanuddin Bella, C Purwatiningsih, Damanhuri Zuhri, Darmawan Sepriyossa, Djoko Suceno, Darmawan,Edi Setyoko, Eko Widiyatno,Endro Cahyono, Firkah Fansuri, Harun Husein, Heri Pur wata, Heri Ruslan, Ir wan Kelana, Johar Arief, Joko Sadewo, Khoirul Azwar, Maghfiroh Yenny, Muhammad Subarkah, M Ghufron, Natalia Endah Hapsari, M As’adi, Neni Ridarineni, Andi Nur Aminah, Nur Hasan Murtiaji, Priyantono Oemar, Siwi Tri Puji Budiwiyati, Stevy Maradona,Sunarwoto, Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Setiawan, Wachidah Handasah, Yeyen Rostiyani, Yusuf Assidiq. Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, Budi Rahardjo, Cepi Setiadi, Desi Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Dyah Ratna Meta Novia, Edwin Dwi Putranto, EH Ismail, Endro Yuwanto, Fernan Rahadi, Ferry Kisihandi, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, M Ikhsan Shiddieqy, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, M Anis Fathoni, Mohamad Amin Madani, Nidia Zuraya, Palupi Annisa Auliani, Prima Restri Ludfiani, R Hiru Muhammad, Rachmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratna Puspita, Reiny Dwinanda, Rosyid Nurul Hakim, Rusdy Nurdiansyah, Susie Evidia Yuvidianti, Teguh Firmansyah, Wardianto, Wulan Tunjung Palupi, Yogi Ardhi Cahyadi, Yoebal Ganesha Rasyid,Yogie Respati, Zaky Al Hamzah. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman Sudiaman. Kepala Perwakilan DIY - Jawa Tengah: Indra Wisnu Wardhana. Kepala Perwakilan Jawa Timur: Asep Nurzaman. Nian Poloan (Medan), Maspril Aries (Palembang), Ahmad Baraas (Bali). Sekretaris Redaksi: Fachrul Ratzi.

>> tajuk <<

Transparansi Krakatau Steel Papan perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) tak lama lagi bakal menampilkan emiten baru, PT Krakatau Steel (KS), yang berencana melepas 3,1 miliar saham baru ke publik 10 November 2010 mendatang. Perusahaan milik negara di bidang industri baja ini menawarkan sahamnya ke publik seharga Rp 850 per saham, dari kisaran harga yang ditetapkan sebesar Rp 800 sampai 1.050 per lembar. Dengan harga Rp 850, total perolehan dana penawaran perdana sebesar Rp 2,681 triliun. Tak ada yang salah dengan langkah go public ini. Namun, beberapa pekan terakhir, polemik muncul lantaran harga saham tersebut dinilai terlalu murah. Harga penawaran umum perdana KS ditengarai bisa mencapai Rp 1.150 per saham. Dan, murahnya harga itu disebut-sebut terkait dengan tuntutan dan permintaan kalangan investor asing. Padahal, seharusnya KS diperkuat untuk kepentingan nasional. Lebih dari itu, jalan KS ke lantai bursa juga diselimuti isu-isu terkait pesanan saham para pejabat dan politisi. Semua isu itu tentu saja harus diklarifikasi berbagai instansi terkait, termasuk perusahaan penjamin efek (underwriter). Pemerintah, baik Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Keuangan, maupun Badan Pengawas Pasar Modal-Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), sudah melontarkan pernyataan terkait semua isu tadi. Tidak ada intervensi pemerintah atau pihak mana pun dalam penentuan harga perdana saham KS. Begitu pula, perusahaan penjamin efek, yang menegaskan semua penghitungan penetapan harga tersebut sudah dilakukan dengan sangat cermat dan optimal. Harga tersebut didasarkan pada perkiraan price to earning ratio (PER) perseroan tahun 2011 sebesar 9,9 kali. Tingkat PER tersebut dianggap lebih tinggi dibandingkan industri sejenis dari Korea, Pohang Iron and Steel Corporation (POsco) sebesar 8,2 kali dan Tata Steel 8,1 kali. Harga Rp 850 dikabarkan memicu respons peminat saham KS hingga 32 miliar lembar saham. Sedangkan pada harga Rp 1.150, jumlah investor yang berminat membeli saham KS menciut menjadi hanya 18 miliar lembar saham. Sementara itu, pihak lain melontarkan alasan harga tersebut justru berpotensi merugikan negara. Sebaliknya, dengan harga murah tadi, banyak pihak bakal mengeruk keuntungan sangat besar, khususnya asing. Apalagi, investor asing saat ini sedang ramai-ramainya masuk Indonesia. Dengan kekuatan dana yang dimilikinya, investor asing dapat secara mudah menguasai KS. Kita memang butuh kehadiran investor asing, tapi tidak berarti kita begitu saja didominasi asing. Selain itu, KS juga tercatat sebagai produsen baja terbesar di Indonesia dan Asia Tenggara, sekaligus penguasa pasar baja di Indonesia. Belum lagi, prospek ekonomi Indonesia yang bagus, serta tingginya permintaan dan potensi pasar baja di Indonesia. Kinerja keuangan pun tak buruk. Semester I 2010, produsen baja yang berpusat di Cilegon Banten ini mengantongi laba bersih sekitar Rp 1 triliun. Dengan sederet prospek dan kinerja sebaik itu, wajar kalau harga saham perdana yang dipatok Rp 850 dianggap terlalu murah. Kita berharap klarifikasi tak sebatas pernyataan. Ada baiknya pemerintah dan siapa pun yang berwenang menetapkan harga penawaran perdana saham KS, memaparkan secara perinci, bagaimana sebenarnya penghitungan penetapan harga dilakukan. Tampilkan pula alasan-alasan dan pertimbangan lain yang diperkuat data. Bukankah semua pihak mengaku menjunjung transparansi? Apalagi, transparansi pula yang merupakan salah satu sebab mengapa sebuah perusahaan masuk bursa efek. Jadi, jangan cuma perang mulut. Kesiapan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memantau seluruh proses go public KS bisa sangat membantu terciptanya transparansi. I

>> suarapublika << KETUA DPR Pernyataan tak Pantas Pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie pada Rabu, 27 Oktober 2010 (“Siapa pun yang takut kena ombak jangan tinggal di pinggir pantai. Sekarang, kalau tinggal di Mentawai ada peringatan dini dua jam sebelumnya, sempat nggak meninggalkan pulau?”) kiranya telah melukai hati rakyat Indonesia, khususnya masyarakat Sumatra Barat. Lebih dari itu, pernyataan tersebut telah membuat sebagian besar masyarakat menjadi marah. Lampiasan kemarahan itu tertumpah di berbagai komentar di banyak jejaring sosial dunia maya, seperti twitter dan facebook. Sampai saya berandai-andai, jika komentarnya tentang letusan Gunung Merapi, mungkin akan ada pernyataan, “Siapa pun yang takut kena letusan jangan tinggal di sekitar gunung.” Bila berkomentar tentang kemacetan dan banjir di Jakarta, penyataannya akan berbunyi, “Siapa pun yang tidak mau kena macet dan banjir jangan tinggal di Jakarta.” Betapa naifnya pernyataan seperti itu. Sebagai ketua DPR RI, pernyataan itu terasa sangat meremehkan penderitaan rakyat yang menjadi korban bencana alam. Lebih jauh, pernyataan itu justru kontraproduktif. Saat rakyat banyak yang menderita akibat bencana, pernyataan itu sama sekali tidak membawa manfaat, bahkan justru menimbulkan polemik dan saling hujat di masyarakat ataupun elite partai politik. Semestinya, seorang wakil rakyat memahami apa yang menjadi tuntutan dan kebutuhan rakyat. Apalagi, di tengah berbagai bencana yang menimpa rakyat, para wakil rakyat dan pemerintah wajib memberikan bantuan, mengayomi, dan memberikan rasa aman kepada para korban. Rakyat butuh solusi dan tindakan nyata untuk keluar dari beban penderitaan mereka, bukan malah pernyataan-pernyataan yang kontraproduktif, sikap apologetika pemerintah, atau malah politisasi isu-isu bencana antarelite parpol. Sungguh memprihatinkan kondisi negeri ini. Rakyat semakin menderita, sedangkan para wakilnya di DPR sana tidak peduli, bahkan menghamburkan uang rakyat dengan percuma (untuk mobil dinas, baju dinas, perjalanan dinas, renovasi rumah dinas, pelesiran, bangun gedung baru, dan sebagainya). Jika para penguasa dan wakil rakyat tidak amanah dan sering kali bertentangan dengan kemauan rakyat, lalu buat apa ada pemerintah dan DPR? Bukankah setiap amanah akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT? Wahai, para pemimpin dan wakil rakyat, takutlah kepada Allah! Jangan sampai Allah menjadi lebih murka dan menimpakan bencana yang lebih dahsyat lagi di negeri ini. Imroatus Sholihah, SSi Jl Monjali Gg Intan 46A, Sleman, DIY

Penerbit: PT. Republika Media Mandiri. Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510, Alamat Surat: PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: 021-780.3747 (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Fax Redaksi: 021798.3623, E-mail: [email protected]. Bagian Iklan: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510. Tel: 021794.4693, Fax: 021-798.1169. Alamat Perwakilan Iklan: Jl. Gajahmada No. 95, Jakarta 11140. Tel: 021-633.6410. Fax: 021-633.7470. Sirkulasi dan Langganan: Tel: 021-791.98441, Fax: 021-791.98442. Online: http://www.republika.co.id. Alamat Perwakilan: Bandung: Jl. LL RE Martadinata No. 126 Tel: 022-420.7671, 420.7672, 420.7675, Fax: 022-426.2829, Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 0274-541.582, Surabaya: Jl. Barata Jaya No. 51, Tel: 031-501.7409, Fax: 031-504.5072. Direktur Utama: Erick Thohir. Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Operasional: Tommy Tamtomo. Direktur Marketing: Prasanti Andrini. GM Keuangan: Didik Irianto. GM Marketing dan Sales: Ismed Adrian. Manager Iklan: Yulianingsih. Manager Produksi: Nurrokhim. Manager Sirkulasi: Darkiman Ruminta. Manager Keuangan: Hery Setiawan. Harga Langganan: Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. 4.000 per eksemplar (tambah ongkos kirim). Rekening Bank a.n PT Republika Media Mandiri: Bank BSM, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( Bank BCA, Cab. Graha Inti Fauzi, No. Rek. 375.305.666.8. Surat Izin Usaha Penerbitan Pers: SK Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, Anggota Serikat Penerbit Surat Kabar: Anggota SPS No. 163/1993/11/A/2002.

Selasa > 2 November 2010 > Halaman >> 6

REPUBLIKA

Bendera dan Sirine Bikin Gusar Sultan Yoebal Ganesha

BELAJAR PAKAI MASKER

TRISNADI/AP

Sejumlah pelajar sebuah SMP di kawasan Hargobinangun, Sleman, DI Yogyakarta, terpaksa mengenakan masker saat mengikuti proses belajar-mengajar, Senin (1/11). Para pelajar mengenakan masker karena hujan abu masih terjadi, menyusul masih tingginya aktivitas Merapi.

DPR Setujui Tambahan Dana Yoebal Ganesha

Dana untuk Wasior, Merapi, Mentawai, dan bencana lain. SLEMAN — Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santosa, mengatakan DPR telah menyetujui penambahan anggaran tanggap darurat penanggulangan bencana. Besarnya Rp 150 miliar, untuk dipakai di daerah bencana hingga akhir tahun 2010. “Sejak Jumat sore (29/10) kita sudah mengetok persetujuan anggaran bencana itu,” ,” kata Priyo saat bersama sejumlah anggota Komisi VII dan Komisi VIII DPR, meninjau Posko Utama Bencana Merapi, Pakem, Sleman, DI Yogyakarta, Senin (1/11). Menurut Priyo, persetujuan itu diberikan setelah DPR mendapatkan penjelasan bahwa anggaran tanggap darurat

hingga akhir tahun 2010 tinggal Rp 50 miliar saja. Padahal, sejumlah bencana sedang melanda Indonesia, seperti banjir bandang di Wasior, disusul erupsi Merapi, dan gempa/tsunami Mentawai. Anggaran Rp 150 miliar itu, kata Priyo, diambil dari anggaran negara dengan nomor nomenklatur 99. Dana itu bersifat on call. Sewaktu-waktu dapat dicairkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan, sesuai mekanisme. Dana itu, kata Priyo, dapat diakses melalui Kementerian Keuangan, Kementrian Sosial, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). “Dana itu diharapkan dapat membantu penanganan bencana di Indonesia,” katanya. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra), Agung Laksono, mengatakan bahwa pemerintah telah siap mengeluarkan berapa pun dana yang dibutuhkan dalam masa tanggap darurat yang tidak bisa diperkirakan. Baik

dalam bencana Merapi maupun Mentawai. “Kalau untuk anggaran tanggap darurat, saya kira berapa pun yang diperlukan kami sudah siap. Terutama untuk menangani pengungsi, termasuk pengungsi di Gunung Merapi yang bertambah akhirakhir ini,” katanya sebelum mengikuti rapat kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, kemarin. Soal berapa dana yang mungkin dikeluarkan pemerintah untuk masa tanggap darurat, Agung mengatakan, “Karena selama ini belum bisa pasti kapan berakhirnya [masa tanggap darurat], jadi kalau [anggaran] dialokasikan sekarang, kemudian nanti bertambah lagi, lebih baik pada saatnya kita sekaligus berapa yang sudah dikeluarkan.” Sebelumnya, Wakil Menteri Keuangan, Anny Ratnawati, mengatakan dana cadangan yang dapat digunakan untuk mendukung program tanggap darurat bencana alam di BNPB

tinggal Rp 50 miliar. Anggaran tersebut dinilainya tidak akan cukup untuk mendanai upaya tanggap darurat di sejumlah daerah. Terkait banyaknya bencana di Tanah Air, Priyo mengatakan pimpinan DPR telah meminta fraksi dan badan di DPR menunda studi banding ke luar negeri. “Alhamdulillah, teman-teman di fraksi dan komisi setuju untuk membatalkan,” katanya. Anggota DPR yang berkunjung ke Pakem diterima oleh Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X dan Bupati Sleman, Sri Purnomo. Kepada anggota DPR, Sultan meminta perhatian tak hanya diberikan pada masa tanggap darurat, tapi juga tahap rekonstruksi. Bupati Sleman mengatakan pihaknya semula hanya menyiapkan Rp 4 miliar untuk penanganan tanggap darurat bencana Merapi. “Tapi, kebutuhan itu ternyata bisa membengkak. Kami kini mengalokasikan dana Rp 21 miliar,” katanya. Berkaitan dengan kondisi

itu, Sultan mengatakan Pemprov DIY akan mengalihkan pos-pos anggaran di APBD untuk mencukupi kebutuhan darurat selama bencana. “Jadi, kalau ditanya berapa dana yang kami siapkan, maka jawaban saya tak terbatas,” katanya. Tapi, Sultan juga meminta Bupati Sleman melakukan hal yang sama. “Pos-pos anggaran tertentu masih bisa ditunda, tapi pengungsi kan harus dicukupi semua kebutuhan mereka,” katanya. Hanya saja, katanya, dalam pengalihan anggaran ini hendaknya semua pihak terbuka, agar tak kena ‘bencana lainnya’. “Bisa-bisa diperiksa KPK,” katanya. Soal dana bantuan asing, Sultan mengaku belum mendapatkan kabar adanya bantuan dari negara sahabat. “Saya rasa inikan lokal. Yang peting kami berusaha dengan dana yang ada untuk memenuhi semua kebutuhan dalam masa darurat ini,” katanya. ■ antara ed: harun husein

SLEMAN — Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono X, gusar melihat banyaknya bendera dan spanduk di lokasi bencana Merapi. Menurut dia, kondisi itu sama seperti terjadinya letusan Merapi pada tahun 2006 lalu. “Apa yang terjadi saat ini sama dengan 2006. Saya mohon, hanya satu yang dikibarkan, yakni bendera Merah Putih. Jangan sampai di masyarakat timbul kesan bahwa penderitaan mereka dimanfaatkan kelompok lain, ataupun oleh organisasi-organisasi, siapapun mereka,” kata Sultan di Posko Utama Bencana Merapi, Pakem, Sleman, Yogyakarta, Senin (1/11). Sultan menambahkan, “Kalau mau membantu harus ikhlas. Tidak perlu pasang-pasang bendera atau minta dimuat di suratsurat kabar.” Selain bendera, Sultan juga mempersoalkan banyaknya kendaraan relawan bencana Merapi, yang membunyikan sirine saat melintas di sekitar posko maupun barak pengungsi. Sirine itu, kata dia, kerap membuat masyarakat panik. “Saat ini, yang merepotkan lagi adalah lalu-lalangnya kendaraan atau ambulans dengan nama masing-masing organisasi atau lembaga, bahkan partai politik yang membunyikan sirine keras-keras. Padahal kendaraan atau ambulans tersebut tidak sedang mengangkut atau membawa seseorang atau korban yang harus segera mendapatkan pertolongan. Jangan begitulah, ini bisa membuat masyarakat panik,” kata Sultan. Sultan mengatakan, Pemerintah Provinsi DIY maupun Pemerintah Kabupaten Sleman tidak akan mempersulit para relawan atau donatur yang ingin menyalurkan bantuannya untuk korban Merapi. “Silakan saja kalau mau membantu, apakah akan diserahkan melalui posko utama atau mau langsung ke barak-barak pengungsian, ataupun mau diserahkan langsung ke pengungsi, terserah. Kami juga tak ingin birokrasi menjadi hambatan. Tapi yang penting bantuan itu harus ikhlas,” tandasnya. Pernyataan senada disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso. Sepanjang perjalanan kunjungannya ke lokasi bencana Merapi di Sleman, Yogyakarta, kemarin, Priyo mendapati banyak bendera partai politik —termasuk Partai Golkar—, bendera organisasi massa, dan benderabendera lainnya. Priyo mengatakan pemasangan bendera partai politik, ormas, dan lain-lain, tidaklah salah. Tapi, dia menilai sebaiknya diturunkan. “Saya menyeru semua bendera parpol dan ormas diturunkan. Sebaiknya diganti bendera Merah Putih saja,” katanya saat berkunjung ke Posko Utama Bencana Merapi, Pakem, Sleman, kemarin. ■ antara ed: harun husein

Merapi Meletus, Penerbangan Normal SOLO — Kendati Merapi meletus lagi pada Senin (1/11) pagi, namun aktivitas penerbangan di Bandara Adisoemarmo, Solo, Jawa Tengah, tidak terganggu. Bandara itu aman dari terjangan debu vulkanik, sebab angin dari Merapi —yang mungkin membawa debu vulkanik— tidak mengarah ke Adisoemarmo. “Kami waspada ketika letusan kembali terjadi, dengan memantau kondisi angin. Tapi, hingga pukul 12.00 WIB, tidak ada masalah signifikan, sehingga penerbangan tetap berjalan normal,” kata Airport Duty Manager (ADM) PT Angkasa Pura I, Edi Martono, di Solo, kemarin. Penerbangan di Bandara Adisoemarmo dimulai pukul

11.20, diawali pesawat Garuda yang take off menuju Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Pukul 12.42 giliran pesawat Air Asia yang menuju Kuala Lumpur, Malaysia. “Hingga pukul 14.00, pesawat take off dan landing sesuai jadwal,” kata Asisten Airport Duty manager (ADT) PT Angkasa Pura I, Saiful Makuta. Arah angin dari Merapi, kata Saiful, memang mengarah ke Kota Solo. Tapi, kata dia, debu vulkanik hanya akan mengganggu kondisi udara jika berada pada radius sepuluh kilometer dari puncak gunung. “Jarak antara Bandara Adisoemarmo dengan puncak Merapi sekitar 40-50 kilometer.” Sebelumnya, menyusul terjadinya letusan Merapi

pada Ahad (31/10) siang, aktivitas di Bandara Adisoemarmo sempat terganggu. Bandara sempat ditutup selama satu jam, pada pukul 18.00 hingga 19.00. Lima penerbangan —baik keberangkatan maupun kedatangan— ditunda. “Kami lebih mementingkan keamanan penumpang agar sampai ditenpat tujuan dengan selamat,” kata Edi Martono, sambil berharap agar penumpang maklum. Penutupan dilakukan karena saat Merapi meletus dan melepaskan awan panas dan berbagai material vulkanik lainnya, angin mengarah ke Solo. Hembusan angin ke Solo itu terjadi sekitar pukul 17.50. “Selain itu, pilot yang baru turun dari pesawat melaporkan

kondisi cuaca tidak aman, sehingga penerbangan harus ditutup sementara.” Penerbangan yang tertunda, antara lain, pesawat Lion Air tujuan Jakarta yang seharusnya berangkat pukul 17.37, dimundurkan menjadi 19.30; Garuda Indonesia tujuan Jakarta yang sudah berangkat pukul 18.10, juga diminta kembali ke Bandara Adisoemarmo, dan baru dibolehkan take off pukul 21.00. “Setelah pukul 19.00, kondisi abu sudah tidak terlalu parah dan bisa dihindari,” kata Edi Martono. Sebelumnya, pada Sabtu (30/10), Bandara Adisutjipto juga menghentikan aktivitas, menyusul terjadinya hujan abu. Penutupan pukul 06.00 hingga 07.20. ■ antara ed: harun husein

PEMERIKSAAN KESEHATAN

TAHTA AIDILLA

Sejumlah warga sedang memeriksakan kesehatannya di Arjabinangun, Sleman, Yogyakarta. Senin (1/11). Warga memanfaatkan fasilitas kesehatan yang disediakan secara cuma-cuma yang sebagian besar bermasalah dengan pernafasannya akibat debu Vulkanik yang menyerang wilayah pemukiman mereka.

Selasa > 2 November 2010 > Halaman >>

REPUBLIKA

5

Terjadi 729 Gempa di Anak Krakatau Muhammad Fakhruddin

PENANGANAN TRAUMA

TAHTA AIDILLA

Sejumlah anak pengungsi sedang bermain bersama badut di Posko Pengungsian Argobinangun, Sleman, Yogyakarta, Senin (1/11). Permainan interaksi dilakukan untuk mengurangi masa trauma akibat bencana Merapi.

Letusan Bikin Panik Pengungsi Abdullah Sammy

Warga di luar daerah rawan bencana ikut mengungsi karena ketakutan. SLEMAN—Sesaat setelah Gunung Merapi kembali meletus dan melepaskan awan panas atau biasa disebut wedhus gembel, Senin (1/11), masyarakat yang menempati barak pengungsian di Glagah Harjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman, mengalami kepanikan. Anak-anak yang mendiami barak itu menjerit histeris. Sementara itu, orang tua mereka pontang-panting mencari anggota keluarga, yang tengah mencari pakan untuk ternak mereka. Situasi makin mencekam karena dari tempat itu abu vulkanis tampak membubung tinggi. Padahal, jarak Glagah Harjo yang hanya 11 kilometer dari Gunung Merapi relatif dekat

dengan zona bahaya. Sejumlah petugas, saat itu, akhirnya memutuskan memindahkan para pengungsi dari lokasi tersebut. “Pengungsi langsung kita pindahkan ke bawah. Lokasi evakuasi tersebar. Salah satunya di Wukirsari,” kata petugas dari Kodam Diponegoro, Stepanus, yang menjaga lokasi pengungsian saat dijumpai wartawan di Glagah Harjo. Pemindahan lokasi ini merupakan langkah antisipasi, mengingat jarak barak pengungsian dengan puncak Merapi hanya sekitar 11 kilometer atau hanya satu kilometer dari zona bahaya. Kepanikan juga melanda pengungsi di Wukirsari. Bahkan, dua ibu rumah tangga langsung pingsan begitu melihat wedhus gembel raksasa. Namun, setelah kondisi berangsur normal, pengungsi telah kembali ke baraknya masingmasing. Begitu juga dengan warga yang menempati pos pengungsian Glagah Harjo. Kepala Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Sukono, mengakui, warganya yang meng-

ungsi sering naik ke kawasan yang dilarang. Ia mengatakan, pada pagi hari, pengungsi kebanyakan pulang untuk mengondisikan rumahnya. Terutama, untuk mencari pakan ternak. Ia beralasan, warga sudah mempersiapkan peralatan jika sewaktu-waktu harus lari. “Kalau suasana kayak gini, yang tidak memiliki kendaraan tidak berani naik (kembali ke desa),” ungkap dia. Setelah ada komando Merapi mengeluarkan awan panas, mereka turun dengan mengendarai motornya. Sukono mengatakan, sebagian warga masih keberatan kalau ternaknya diungsikan. Mereka mengaku kerepotan kalau ternak juga ikut mengungsi. Dengan besarnya awan panas yang dikeluarkan, kemarin, Pemda Klaten menyiapkan langkah antisipasi untuk memperluas Kawasan Rawan Bencana (KRB). Kabid Potensi Lin mas Badan Kesatuan Bangsa Po litik dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbangpol Linmas) Klaten, Joko Rukminto, mengatakan, perluasan KRB akan

membawa konsekuensi cukup berat yang harus ditanggung pemda. “Perluasan KRB akan membuat kita kerepotan untuk menyediakan barak, logistik, dan kebutuhan pengungsi lainnya. Tapi, kalau itu harus terjadi, kita siapkan tempat untuk menampung peng ungsi,” kata Joko. Sementara itu, hingga Senin (1/11) malam, pengungsi di luar penduduk KRB III memadati kantor desa di Kecamatan Manisrenggo dan Karangnongko. Mereka berasal dari Dukuh Bumiharjo, Surowono, dan Dukuh Tangkil di Desa Tegalmulyo dengan jumlah mencapai 200 jiwa. Warga dari luar KRB III tersebut, menurut Joko, mengungsi lantaran ketakutan terkena dampak dari erupsi Gunung Merapi. Warga tersebut yang berasal dari Desa Tegalmulyo, Tlogowatu, ikut mengungsi pada malam hari. “Hujan abu vulkanis yang sampai ke desa mereka membuat ketakutan sehingga ikut mengungsi meskipun tidak masuk KRB III,” ungkap Joko.

Ketika Sapi Seharga Nyawa Manusia Abdullah sammy, Neni Ridarineni api ternyata mempunyai nilai penting bagi warga Desa Kinahrejo, Sleman, Yogyakarta. Tak heran kalau sapi pula yang membuat sejumlah warga nekat bertahan di rumah, sekalipun ancaman awan panas Gunung Merapi alias wedus gembel bergelayut di depan mata mereka. Banyak warga Kinahrejo yang ternyata menggantungkan mata pencahariannya pada usaha pemerahan sapi. Makakala wedus gembel menerjang desa, Selasa (26/10), sapi menjadi bagian penting yang ingin mereka selamatkan. Seorang warga Kinahrejo yang ditemui Republika, Karjono, mengaku, masih ingat ketika kepanikan melanda warga Kinahrejo pada Selasa (26/10). Auman sirine tanda Merapi meletus membuat warga naik-turun desa untuk mencari sanak keluarga. Karjono mengaku, di tengah kepanikannya, ia masih sempat berpikir untuk menyelamatkan sapi perahannya. Dia segera bergegas ke kandang yang berada di ujung desa. “Saat itu, saya langsung kepikiran ternak. Karena itu, setelah keluarga dievakuasi, saya coba mengecek keadaan ternak,” ungkapnya saat dijumpai di barak

S

pengungsian Wukirsari, Sleman, Senin (1/11). Berpacu dengan wedus gembel yang meluncur ke desanya, Karjono berupaya membebaskan sapinya yang masih terikat di kandang. Untungnya, ia bernasib mujur. Sapi dan ternaknya berhasil dibebaskan sesaat sebelum wedus gembel membumi hanguskan desanya. “Setelah (sapi—Red) lepas, saya langsung pergi,” ungkapnya. Karjono pun segera mengungsi. Sementara itu, sapi dengan insting binatangnya mampu menghindari bencana. “Alhamdulillah, tidak apa-apa sapi saya. Sapi itu sekarang sudah di tempat penampungan ternak di Umbulharjo,” kata Karjono. Karjono sadar, ia telah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan sapinya. Tapi, ia merasa harus melakukannya karena sapi merupakan harta paling berharga yang dimilikinya. “Sapi juga masih ada dan bisa menjadi penghasilan selama kami di pengungsian.” Tapi, tak semua warga Kinahrejo bernasib baik. Sejumlah warga Kinahrejo tewas bersama dengan sapi mereka. “Ada yang tidak beruntung Mas. Mereka tetap tidak mau mengungsi walaupun sudah ada peringatan. Mereka itu takut meninggalkan rumah tanpa harta benda dan ternaknya,” kata dia. Rasa takut kehilangan

ternak pun berujung dengan hilangnya nyawa sang pemilik. Persoalan banyaknya warga yang masih bolak-balik dari lokasi pengungsian ke rumahnya tenyata juga disebabkan oleh persoalan ternak. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Tengah, Priyanto Jarot Nugroho, menyayangkan jika ada warga masih sering kembali ke tempat tinggal masing-masing untuk mengurus hewan ternaknya. “Seharusnya, warga lebih mementingkan keselamatan diri mereka daripada hewan ternak,” katanya. Hal ini diakui pula oleh Wakil Bupati Sleman, Yuni Satia Rahayu. Warga, seperti Karjono, merasa kalau hilang ternak, hilang pula gantungan hidup mereka. “Mereka tidak mau ngungsi. Pada umumnya, sapi itu baru dibeli dari hasil kredit pemerintah. Jadi, mereka masih berutang dan belum memperoleh hasil,” jelas Yuni. Yuni mengimbau warga untuk lebih mementingkan nyawanya ketimbang harta dan mata pencaharian. “Kami sedang merencanakan program penggantian bagi ternak yang tewas,” tandasnya. Wakil Gubernur Yogyakarta, Paku Alam IX, juga menjanjikan akan mengganti sekitar 300 sapi warga yang mati. Sapi-sapi yang mati akibat letusan Merapi—kebetulan milik koperasi, pemerintah akan menggantinya. ■ ed: joko sadewo

SBY ke Merapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memastikan meninjau langsung bencana letusan Gunung Merapi di Yogyakarta pada Selasa (2/11). Kepastian rencana kunjungan itu disampaikan langsung oleh Presiden dalam sidang kabinet paripurna di kantor presiden, Senin (1/11). “Besok (hari ini— Red) sekitar pukul 14.00 WIB, saya akan meninjau ke depan setelah menerima Perdana Menteri Australia (Julia Gillard—Red),” kata Presiden SBY. Ketika terjadi letusan terbaru Gunung Merapi pada Senin (1/11) pagi, Presiden langsung menghubungi Gubernur DI Yogyakarta dan Jawa Tengah. “Kedua gubernur sedang memimpin dan mengelola langkah-langkah tanggap darurat, utamanya mengatasi letusan baru.” Tindakan yang sudah dilakukan Pemprov DI Yogyakarta dan Jateng, dinilai SBY, sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa. “Sekaligus saya minta perhatian dan kerja sama untuk menaati apa yang disampaikan pemerintah.” ■ my1 ed: joko sadewo

Pengungsi di Mriyan Kekurangan Masker JAKARTA –– Ratusan pengungsi di Desa Mriyan, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali belum mendapatkan masker menyusul terjadinya letusan besar Merapi, Senin (1/11). Sejumlah barak pengungsian bahkan belum tersedia dapur umum. Kepala Desa Lanjaran, Kecamatan Musuk, Sudarto, mengatakan, warganya yang mengungsi di balai desa Mriyan belum mendapatkan masker untuk mengantisipasi debu vulkanis yang melanda daerah itu. “Selain itu, pengungsi di Desa Mriyan juga kekurangan air minum sehingga warga harus mencari sendiri untuk kebutuhannya,” kata Sudarto, yang dikutip Antara. Kondisi tidak nyaman juga dialami pengungsi di barak pengungsian Desa Karang Kendal, Musuk. Di tempat itu belum tersedia dapur umum. Padahal, jumlah pengungsi mencapai 500 jiwa lebih. Kades Cluntang, Sumardjo, menyebutkan bahwa di pos pengungsian itu ada sekitar 50 balita dan dua ibu hamil. Satu di antaranya dirujuk ke Puskesmas setempat. Menurut dia, sebagian besar warganya yang mengungsi belum mendapatkan masker, padahal kondisi di tempat pengungsian sering terjadi hujan pasir dan abu. Bahkan, lanjut dia, warganya yang mengungsi di Balai Desa Sangup dan Jenowo belum pernah dapat logistik dari Pemkab. Kepala Dinas Kesehatan Kota Boyolali Yulianto Prabowo menjelaskan, persediaan masker di Boyolali tersisa hanya 700. Menurut Yulianto, sebanyak 15.300 ribu masker telah dibagikan kepada para pengungsi di kawasan Kecamatan Selo dan Musuk sejak Selasa (26/10). Kendati demikian, pihaknya masih akan terus mengupayakan ketersediaan masker untuk permintaan sejumlah sekolah di Boyolali. Menurut dia, semua persediaan masker telah dialokasikan ke wilayah Yogyakarta, Sleman, Magelang, dan Klaten. Masker dari wilayah Surakarta, kata dia, semuanya telah dibagikan kepada para pengungsi di empat wilayah tersebut. Sehingga, untuk Boyolali kehabisan stok. ■ ed: joko sadewo

SERANG — Pos Pemantau Pasauran, Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, mengimbau warga yang tinggal di wilayah pantai sekitar Gunung Anak Krakatau untuk tidak memercayai isu tsunami. Padahal, alat seismograf di pos pemantau hingga Senin (1/11) siang telah merekam 729 kali gempa. “Masyarakat di wilayah pantai Provinsi Banten dan Provinsi Lampung harap tenang dan jangan memercayai isu-isu tentang letusan Gunung Anak Krakatau yang akan menyebabkan tsunami,” kata Kepala Pos Pemantau Gunung Anak Krakatau, Cinangka, Anton Triambudi, Senin (1/11). Anton mengatakan, Gunung Anak Krakatau memang masih berpotensi terjadi gempa dan letusan. Hal tersebut didominasi oleh gempa letusan dan gempa embusan. Dengan perincian, gempa vulkanis dalam (VB) sebanyak 31 kali, gempa vulkanis dangkal (VA) sebanyak 221 kali, gempa letusan sebanyak 178 kali, gempa tremor sebanyak 151 kali, dan gempa embusan sebanyak 148 kali. “Kita tidak mencatat kekuatan gempanya, hanya aktivitasnya,” ujar Anton. Jika terjadi kesimpangsiuran informasi, Anton meminta warga agar langsung bertanya kepada petugas pos pemantau yang dapat dihubungi di nomor telepon (0254) 651449. Masyarakat pun diimbau melakukan aktivitas seperti biasanya dengan mengikuti arahan dari Satlak Penanggulangan Bencana dan Satkorlak Penanggulangan Bencana setempat. Anton hanya meminta masyarakat dan wisatawan untuk tidak mendekati Pulau Gunung Anak Krakatau dalam radius 3-5 kilometer meski jarak semburan batu pijar hanya mencapai 100 meter. Anton juga melarang keras warga yang nekat ingin mendarat di pulau tersebut. “Karena, batu yang berasal dari gunung sangat berbahaya jika terkena seseorang.” Hingga saat ini, kegiatan Gunung Anak Krakatau masih berstatus waspada pada level III. Jumlah letusan kemungkinan bisa terus meningkat, mengingat dapur magma Gunung Anak Krakatau saat ini kembali aktif. Namun, intensitas gempa dan letusan yang terjadi setiap harinya mengalami fluktuasi: kadang meningkat dan kadang menurun. Letusan berasal dari kawah yang baru terbentuk dan berdiameter 25 meter yang berada di puncak gunung. Petugas Pos Pengamatan Gunung Anak Krakatau yang terletak di Desa Pasauran, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten, Jumono, mengatakan, kegiatan masyarakat pesisir Pantai Carita dan Anyer relatif normal. Gempa vulkanis dan letusan Gunung Anak Krakatau yang kini status ‘waspada’ tidak menimbulkan gelombang tsunami. Pihaknya menjamin pesisir pantai bagian barat di Provinsi Banten aman. ■ ed: joko sadewo

Daftar Donatur 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

M Slamet Pardijanto Hamba Allah Wusda Hamba Allah Hamba Allah Hamba Allah Hamba Allah Hamba Allah Hamba Allah Hamba Allah Mintarsih Bambang Sulistyo Syahrir Sasya Lelenya P.M Andayani K Nasution Hamba Allah Hamba Allah Hamba Allah Hamba Allah Nanik Purwaningsih Evita Asmalda Hamba Allah Hamba Allah Syaiful Rohman Hamba Allah Jarot Subana Kusman Sriadi Asep Sumanjaya Makmung Hadi Latifah Hanum S Irma Sri Hapsari Nunung Nuraeni Yudista A.A Nugroho Hamba Allah Hamba Allah Sugito Titi Faridah Andy Siswanto Hamba Allah Hamba Allah Hamba Allah Raldi Artono Koestoer Riyan Leandros Aniek Makaryani Hamba Allah Jamin Soedjoko Nurkamid KBIH Khazanah Mandiri Ace Hanif Muchisam T Sediyastuti Maria Ulfah Agus Aryawan Hamba Allah

1.000.000 200.000 101.010 250.000 100.000 500.000 50.000 100.000 150.000 2.000.000 1.000.000 500.000 100.000 100.000 300.000 2.000.000 1.000.000 250.000 250.000 100.000 500.000 250.000 1.000.000 180.000 100.000 2.500.000 200.000 50.000 250.000 500.000 500.000 200.000 300.000 1.000.000 100.000 1.000.000 100.000 100.000 1,000.000 85.000 300.000 500.000 100.000 1,000.000 200.000 1,000.000 200.000 1,000.000 200.000 250.000 300.000 200.000 100.000 77.000

Total 34.093.010 Total s/d tgl 1/11/2010 163.828.010

politik

3

Halaman >> Selasa > 2 November 2010

REPUBLIKA

'Hindari Konsultasi Soal Reshuffle '

Rosyid Nurul Hakim Ikhsan Shiddieqy

Hasil evaluasi UKP4 diserahkan ke SBY hari ini.

WIDODO S. JUSUF/ANTARA

PENANGANAN BENCANA

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (kedua kanan) didampingi Wapres Boediono (kanan) memimpin sidang kabinet paripurna di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/11). Sidang tersebut membahas sejumlah masalah dalam negeri, termasuk penanganan bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah.

DPR akan Klarifikasi Menakertrans JAKARTA — Komisi IX DPR berencana akan memanggil dan meminta klarifikasi Menakertrans Muhaimin Iskandar terkait dengan kontroversi penunjukan satu-satunya Konsorsium Perusahaan Asuransi TKI ‘Proteksi TKI’ yang dipertanyakan banyak pihak. Wakil Ketua Komisi IX DPR Irgan Chairul Mahfiz ketika dihubungi Antara, mengatakan, ada hal yang akan dipertanyakan kepada Muhaimin, tidak hanya penunjukan konsorsium asuransi, tetapi juga sistem perlindungan TKI yang memadai. “Kita akan memanggil pemerintah (Kemanterian

Tenaga Kerja dan Transmigrasi) terkait masalah ini,” katanya. Menurut dia, TKI harus mendapat perlindungan maksimal karena mereka tidak hanya berjuang untuk keluarga tetapi juga membawa nama bangsa di luar negeri. Jika mereka telantar maka citra Indonesia juga memburuk. Sementara Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Mohammad Miftah Faried melihat kebijakan Menakertrans dalam menerbitkan Kepmenakertrans No 209/MEN/IX/2010 tentang Penetapan satu Konsorsium Asuransi Proteksi TKI seba-

gai sebuah langkah positif. “Kami menilai, kebijakan Kepmenakertrans ini sesuai amanat undang-undang. Program asuransi TKI yang selama ini berjalan ternyata belum memberikan manfaat yang optimal terhadap perlindungan CTKI/TKI, sehingga kami berharap kebijakan ini dilakukan demi pembenahan atau reformasi terhadap program tersebut,” kata Miftah, Senin (1/11). Dipaparkannya, sistem asuransi yang dipraktikkan saat ini, justru memberatkan dan mempersulit TKI. Mulai dari perang diskon yang dilakukan oleh para perusahaan asuransi maupun klaim

asuransi yang tidak mudah. Dicontohkannya, kasus klaim asuransi TKI yang semestinya bisa diproses pencairannya kurang dari satu hari, ternyata ada yang molor hingga 20 hari. Hal ini menandakan banyak perusahaan asuransi yang tidak menjalankan ketentuan semestinya. Kebijakan Menakertrans bisa menjadi “uji coba” atas perbaikan sistem pelayanan dan perlindungan terhadap TKI. SBMI akan tetap memonitor dan mengevaluasi perkembangan implikasi efektif dari kebijakan asuransi proteksi tersebut.  ed: joko sadewo

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disarankan untuk tidak berkonsultasi dengan partai koalisi jika ingin melakukan reshuffle kabinet. Konsultasi dikhawatirkan akan menjadi ajang transaksi politik partai koalisi pemerintah. “Sebaiknya Presiden hanya perlu melakukan konfirmasi tanpa konsultasi. Presiden jangan sampai terjebak dengan transaksi,” kata Pengamat Politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sujito, Senin (1/11). Sebelum menemui koalisi, menurut Arie, Presiden SBY harus siap dengan halhal yang perlu dievaluasi di kabinetnya. Setelah itu, Presiden hanya mengonfirmasikan pada partai yang menterinya harus diganti posisinya. “Lalu koalisi hanya memberikan pertimbangan saja. Jangan kemudian mendikte harus seperti apa,” kata Arie. Dalam sistem pemerintahan presidensial, SBY semestinya tidak perlu ragu untuk menyiapkan kabinet sebelum bertemu dengan koalisi. Agar tidak terjadi transaksi politik, SBY juga harus menyampaikan kepada publik tentang evaluasi kabinet yang lama dan ala-

sannya mengganti beberapa menteri, termasuk perlu mencantumkan rekam jejak menteri-menteri baru yang bakal mengisi kabinet. Dengan cara ini, publik juga bisa ikut menilai. Sebab, jika sampai terjebak pada transaksi politik, pemerintahan SBY akan pe nuh ketidakpastian. Pengamat politik dari UGM lainnya, Sigit Pamungkas, juga menegaskan konsultasi tidak diperlukan oleh SBY. “Persoalan kabinet adalah hak prerogatif presiden,” ujarnya. Dengan sistem presidensialisme, tanggung jawab pemerintahan ada di tangan presiden, bukan pada koalisi partai. Jika presiden justru melakukan konsultasi, Sigit menganggap tindakan itu akan melecehkan konstitusi dan juga mengerdilkan mandat yang diterimanya dari rakyat. Peneliti Lembaga Survei Indonesia, Burhanudin Muhtadi, mengatakan, idealnya presiden tidak perlu berkonsultasi dengan partai koalisi untuk urusan kocok ulang menteri. Tetapi, Burhanuddin tidak yakin SBY akan melakukannya. “Kalau melihat SBY yang safety player, maka kemungkinan ia akan memilih berkonsultasi,” kata dia. Hal ini karena risiko politiknya lebih kecil. Dalam melakukan perombakan menteri nantinya, SBY akan menemui ketua umum partai yang masuk dalam koalisi. Nasib menteri dalam Kabinet Indonesia Bersatu jilid dua ini akan sangat bergantung pada du-

kungan politik dari partainya. “Nuansa reshuffle itu apakah orang yang akan diganti itu masih kuat basis politik dengan partainya. Kalau partainya akan mengganti dengan kader yang lain, selesailah menteri itu,” ujarnya.

Evaluasi Sementara itu, Presiden SBY akan menerima hasil evaluasi kabinet dari Unit Kerja Presiden untuk Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan (UKP4), pada Selasa (2/11). “Besok (hari ini—Red) sudah diserahkan ke Presiden. Keluarnya (ke publik) tergantung Presiden,” kata Ketua UKP4, Kuntoro Mangkusubroto, sebelum Sidang Kabinet Paripurna di kantor presiden, kemarin. Dia mengatakan, UKP4 tidak mengeluarkan nilai angka atas evaluasi kementerian. Kuntoro menegaskan, istilah ‘rapor merah’ hanya datang dari media massa. Menurut dia, UKP4 tidak berkepentingan dengan isu reshuffle. “UKP4 sama sekali tidak mempunyai kaitan dengan reshuffle, kami hanya melakukan evaluasi kinerja kementerian setiap dua bulan, ini istilahnya B10, kita evaluasi bulan ke-9 dan 10,” kata Kuntoro. Hal yang akan dilaporkan adalah evaluasi UKP4 atas program atau proyek yang seharusnya mencapai sasaran di suatu bulan. Sasaran yang tidak tercapai akan diberi warna merah atau kuning. Sementara yang tercapai diberi warna biru atau hijau.  ed: joko sadewo

Demokrat Asuh Anak Korban Bencana JAKARTA — Partai Demokrat mengangkat anakanak korban bencana tsunami di Mentawai, Sumatra Barat, dan banjir bandang di Teluk Wondama, Wasior, Papua, sebagai anak asuh dengan memberikan beasisiwa pendidikan hingga tamat SLTA. “Anak-anak yang akan diasuh DPP Partai Demokrat itu dalam tahap pendataan oleh tim yang ada di Mentawai dan Wasior,” kata Ketua Divisi Tanggap Darurat DPP Partai Demokrat Umar Arsal di Jakarta, seperti dikutip Antara, Senin (1/11). Menurut dia, anakanak yatim piatu yang akan diasuh seluruhnya berjumlah 50 orang, dan mereka dari Mentawai dan Wasior. Menurut anggota DPR dari Komisi V tersebut, selain

beasiswa, mereka juga akan dibantu segala kebutuhan pendidikan serta biaya hidup hingga selesai SMA yang akan ditanggung oleh DPP Partai Demokrat. “Tentunya mereka akan diasuh oleh ibu atau ayahnya sesuai datadata dari tim di lokasi. DPP nanti akan menyalurkan beasiswanya melalui perangkat desa dan pengurus PD setempat,” kata Umar. Menurut Umar Arsal, anak-anak yang menjadi anak asuh PD tersebut berusia mulai dari balita hingga belasan tahun. Untuk menjaga hubungan anak-anak yatim piatu tersebut dengan keluarganya, kata Umar, mereka akan tetap menjalankan pendidikan di daerah mereka. “Tetapi kalau mereka kelak mau melanjutkan pendidikan ke Jakarta, tetap

kita akan bantu,” katanya. Mengenai berita tentang rencana istri Presiden SBY, Ani Yudhoyono, yang akan mengadopsi bayi yang ditemukan selamat dari terjangan tsunami, menurut Umar, Ibu Negara bukan mengadopsi anak melainkan akan menjadi ibu asuh. “Pada intinya, bayi tersebut tetap diperbolehkan tinggal dengan keluarganya, bukan tinggal atau diasuh langsung Ibu Negara,” ujarnya. Sementara soal biaya anggaran untuk mengasuh anak yatim piatu, kata dia, akan ditanggung langsung oleh DPP Partai Demokrat. “Sudah disepakati temanteman di fraksi akan menyisihkan sebagian pendapatannya dan uang sakunya bila dia ditugaskan ke luar negeri.”  ed: joko sadewo

Uji Materiil Capres Independen akan Diajukan Lagi Indira Rezkisari JAKARTA –– Uji materiil UUD 1945 tentang calon presiden dari golongan independen akan diajukan kembali. Rencananya, pada awal tahun depan, permohonan uji materiil diajukan ke MK. Pengajuan uji materi akan dilakukan lagi oleh aktivis sekaligus pendiri Gerakan Nasional Calon Independen, Fadjroel Rachman. Sebelumnya, pada 2009, Fadjroel pernah mengajukan permohonan yang sama. Mahkamah Konstitusi (MK) saat itu menolak permohonan Fadjroel. “Kali ini, wacana sudah ada, organisasinya sudah terbentuk, jaringan, dan praktiknya pun telah berjalan,” ujar dia, Senin (1/11), kepada Republika. Fadjroel optimistis uji materiil calon presiden kedua akan berbeda nasibnya dengan pengajuan pertama. Sejak calon independen bisa

mengikuti pemilukada, sudah ada satu gubernur dan 16 bupati dari golongan independen yang memenangkan pemilukada. Kemenangan terakhir terjadi dua bulan lalu di Kabupaten Waropen, Papua dan Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Gerakan Nasional Calon Independen juga terus membuka kelas pelatihan bagi individu yang tertarik maju dalam pentas pemilukada. Aktor Derry Drajat adalah salah satu peserta pelatihan. Derry baru saja kalah dalam Pemilukada Kota Depok. Menurut Fadjroel, meski kalah, Derry meraup suara yang bisa diperhitungkan. Ia meraih 10 persen suara sah Pemilukada Kota Depok. Rata-rata, calon independen yang kalah mendapatkan suara 10 sampai 15 persen. Pemanggilannya oleh Dewan Pertimbangan Presiden pun diyakini Fadjroel sebagai bentuk dukungan pemerintah atas wacana calon

presiden independen. Pengamat politik dari Universitas Airlangga, Aribowo, melihat peluang calon independen di Pilpres 2014 masih sulit. Calon independen akan menghadapi dua tantangan. “Pertama, cara memperoleh tiket, dan kedua, kekuatan untuk menggalang dukungan pilihan sampai ke tingkat bawah,” kata dia . Aribowo memperkirakan, DPR sebagai pembuat aturan dukungan bagi calon independen tidak akan memberi kemudahan. Seti-daknya, aturan dukungan tanda tangan bagi calon in-dependen yang hendak maju di pilres akan dirancang le-bih sulit. “Setelah dapat tiket, lalu calon independen harus memiliki kekuatan lagi untuk sampai ke bawah,” sambungnya. Jalan menggapai dukungan sampai ke bawah dengan kampanye pun tidak mudah.  ed: joko sadewo

Gerakan Simpatik (GESIT) Entrostop Berbagi Kasih untuk Merapi dan Mentawai antuan kemanusiaan untuk korban tsunami di Kepulauan Mentawai, Sumatra Barat, terus mengalir. Entrostop, yang adalah merupakann Produk unggulann darii grupp PTT Kalbee Farma, pun ikut andil dalam berbagi kasih dengan korban tsunami Mentawai. Salah satu kegiatannya, Entrostop telah menyiapkan bantuan kemanusiaan yang diberikan melalui kerja sama dengan Direktorat Jenderal (Dirjen) Pekerjaan Umum (PU). “Bantuan kemanusiaan ini berkat kerja sama Entrostop dengan Dirjen Pekerjaan Umum. Kami ingin dapat berbagi dengan sesama saudara kita yang tertimpa musibah tsunami di Kepulauan Mentawai,” kata Sinteisa Sunarjo, General Manager Group Brand PT Kalbe Farma, Sabtu, (30/10) saat ditemui di Terminal Tiga Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Sementara Ir. Arie Herlambang, perwakilan dari BPPT Dirjen PU, mengatakan bantuan yang diberikan ke Mentawai, antara lain, satu unit tenda operasional dengan ukuran 5 x 5 meter (cukup untuk menampung sekitar 15 orang), 10 unit tempat tidur lipat, 10 kodi baju kaus, 10 kodi jas hujan, satu generator set (genset) ukuran 1 Kilo Volt Amphere (KVA), alat untuk memasak air, alat untuk memasak nasi (magic com), satu unit pengolah air, 15 unit MCK darurat, 30 WC duduk, dua tenda pos, 50 unit Pengolah Air Minum Cepat (PAC) atas nama Entrostop, 50 tangki air bersih, dan paket obat-obatan yang terdiri dari Entrostop, Kalpanax, Promag, Mixagrip, Fatigon, dan Procold, serta Fatigon Hydro.

B

Sinteisa Sunarjo, menambahkan, obatobatan ini diperlukan korban tsunami, terutama Entrostop, karena di lokasi bencana minim air bersih. “Selama ini bantuan ke sana lebih banyak berupa sandang dan pangan, sementara kebutuhan air bersih di sana sangat minim. Karena itulah kami mengirimkan bantuan 50 tangki air bersih ke Mentawai agar dapat memenuhi kebutuhan air bersih mereka,” kata Sinteisa. Air ini, sambung Sinteisa, nanti dicampur dengan penjernih air bersih kemudian diaduk selama lima menit dan siap diminum. Satu tangki menampung 200 liter air bersih. “Diasumsikan 50 tangki air bersih ini dapat untuk memenuhi kebutuhan 20 kepala keluarga di Mentawai,” ujar Sinteisa. Selain mengirimkan bantuan logistik, Entrostop juga mengirimkan dua tim dokter dan empat perawat. “Mereka tidak ikut dengan kapal, tapi nanti akan dijemput di Padang. Kapal ini langsung sampai di Mentawai karena ukuran kapal memadai untuk bersandar di darmaga Sikakap yang dekat dengan lokasi bencana,” ujar Sinteisa.

Bantuan logistik ini nantinya akan dibawa dengan Kapal Baruna Jaya 3. Kapal ini juga pernah mengirimkan bantuan kemanusiaan saat bencana tsunami yang melanda Nanggroe Aceh Darussalam pada Desember 2004. Kapal Baruna Jaya 3 telah berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok, pada hari Ahad, (31/10), sekitar pukul 10.00 WIB. Diperkirakan akan sampai di darmaga Sikakap, Kepulauan Mentawai, pada hari Selasa (2/11) sore. “Tergantung cuacanya, karena informasi yang didapat cuaca di sana kurang bagus. Dalam keadaan normal, kapal bisa melaju dengan kecepatan 9 atau 10 knot,” kata Manti M. Firdaus, Kepala Pengelola Survey Kelautan pada Baruna Jaya di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. G adv

Selasa > 2 November 2010 > Halaman >> 7

REPUBLIKA

Warga Mentawai akan Direlokasi M Ikhsan Shiddieqy

Soal biaya, dia mengaku belum menghitung detail proses relokasi itu karena yang terpenting saat ini adalah memindahkan warga dari wilayah bahaya. “Memindahkan masyarakat itu perlu ada penjelasan, penerangan, diimbau, dirayu, diberi penjelasan baik-baik, baru mereka mau pindah. Kalau biaya, berapa pun, saya kira pemerintah demi mengurusi masyarakatnya aman, pasti diusahakan.” Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) akan mengevaluasi kondisi lingkungan Kabupaten Mentawai setelah tsunami 25 Oktober, yang pelaksanaannya diperkirakan selesai dalam sebulan. “Saya kira mungkin cepat karena Mentawai ini parsial dalam sebulan assesment bisa diselesaikan,” kata Deputi Menteri Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim, Arief Yuwono, Senin. Sebanyak 15 pegawai KLH telah melihat kondisi Mentawai untuk mengetahui kemungkinan perlunya pemindahan warga, terutama yang wilayahnya hancur akibat tsunami karena gempa berkekuatan 7,2 pada Skala Richter. “Kita akan cek ulang lagi ke lapangan sekaligus melihat dampak kerusakan lingkungan akibat tsunami,” kata Arief. Dampak terhebat akibat tsunami, yaitu kerusakan permukiman dan bentang alam di Kecamatan

Warga di pesisir barat akan dipindah ke pesisir timur.

BONGKAR MUAT

ANDRI SAUBANI/REPUBLIKA

Anak-anak terlihat membantu aparat TNI membongkar muat bantuan makanan dan obat-obatan dari KRI Teluk Manado yang berlabuh di dermaga Sikakap, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sabtu (30/10). Minimnya alat transportasi laut dan cuaca buruk di Mentawai mengakibatkan bantuan untuk korban bencana tsunami menumpuk di Kecamatan Sikakap.

Pelajar Mentawai Mulai Bersekolah SIKAKAP –– Para pelajar di Sikakap, Kecamatan Pagai Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, kembali ke sekolah, Senin (1/11), setelah sepekan diliburkan pascagempa disertai tsunami yang menerjang daerah kepulauan di pesisir pantai barat Sumatra itu. Ratusan pelajar berpakaian seragam terlihat di tiga sekolah di Sikapak, yakni SDN Makalo, SMPN 1, dan SMAN 1 Sikakap, Pagai Utara Selatan. Pelajar berkumpul di lorong atau teras sekolah, tidak di lapangan yang kini digunakan untuk tempat parkir helikopter bantuan. Meski telah kembali ke sekolah, tapi pada hari pertama ini belum ada kegiatan

belajar mengajar. Kegiatan difokuskan pada pendataan siswa serta orang tuanya. Keterangan dari sekolah menyebutkan, pada hari pertama hanya 20 persen siswa yang hadir dari total pelajar di Sikakap 600 siswa. Seorang guru SMAN 1 Sikakap mengatakan, dari pendataan, tak ada murid yang meninggal, tapi banyak orang tua murid belum diketahui keberadaannya. Para pelajar di Sikakap selamat dari tsunami karena waktu kejadian berada di pusat kecamatan yang luput dari tsunami. Namun, orang tua mereka banyak berada di desa-desa yang terkena tsunami. Salah seorang pelajar

SDN 1 Sikakap Yulisma mengatakan, banyak kawannya sekelas yang belum hadir pada hari pertama sekolah pascatsunami Senin (25/10) lalu. Bencana itu menyebabkan 449 orang tewas dan 96 orang masih dicari. Sementara itu, Lembaga Kemanusian Aksi Cepat Tanggap (ACT) Jakarta telah mulai memberi terapi untuk para pengungsi korban gempa dan tsunami di Kepulauan Mentawai. “Kita sudah memulai dua babak pemberian trauma healing terhadap pengungsi yang dipusatkan di mushala dan masjid di Sikakap, diikuti sekitar 120 orang,” kata Koordinator tim Trauma Healing ACT di Sikakap Mentawai,

Ade Badri, Senin (1/11). Tahap pertama pada 29 Oktober 2010, sebanyak 80 orang pengungsi yang diberi trauma healing di pengungsian Sikakap. Pada Sabtu (30/10) malam diikuti 40 pengungsi di Sikakap—pusat penampungan utama pengungsi gempa dan tsunami. Peserta trauma healing pada dua kelompok di dua titik pengungsian, jika dilihat persentase usia, 80 persen diikuti orang dewasa dan 20 persen anak-anak. Hasil pengamatan Tim Trauma Healing ACT, secara psikologi, mayoritas pengungsi cukup terpukul mentalnya, meskipun masih dinilai kategori ringan. ■ antara ed: nur hasan murtiaji

JAKARTA — Pemerintah sedang menyusun rencana induk (master plan) relokasi warga Kepulauan Mentawai yang menjadi korban gempa dan tsunami. Rencana induk itu perlu dibuat karena harus ada tata ruang yang jelas untuk memindahkan warga. “Sekarang master plannya sedang dikerjakan, tata ruangnya harus kita buat, memperhatikan sumber daya alam dan manusia. Yang paling menonjol, sekarang rencana tata ruangnya harus memperhatikan mitigasi bencana,” kata Menteri Pekerjaan Umum, Djoko Kirmanto, di kantor presiden, Senin (1/11). Relokasi warga Mentawai ke hunian sementara (huntara) sudah dilakukan, tapi relokasi ke tempat permanen perlu ada kajian. “Kalau sekadar memindahkan sementara sudah ada. Tapi kalau tata ruang, ya harus ada proses,” urai Djoko. Pemerintah pusat akan membantu pemerintah daerah menyiapkan tata ruangnya. Rumah relokasi itu nantinya harus tahan gempa. “Tapi, bukan berarti kalau digoyang tidak roboh ya,” ujar Djoko.

Sipora Selatan, Pagai Selatan, dan Pagai Utara. “Tapi, relatif tidak terjadi pencemaran lingkungan.” Rencana KLH ke depan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi, yakni menyiapkan konsep tata ruang pada wilayah yang tak terkena dampak tsunami serta mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial. KLH juga berencana secara struktural membuat batu pemecah gelombang, pembangunan dinding penahan laju tsunami, pembangunan rumah panggung, dan membangun bangunan penyelamatan diri. Secara nonstruktural, berupa sosialisasi dan pelatihan, pemetaan wilayah rawan tsunami, serta menyiapkan jalur evakuasi. Pada Ahad (31/10), Menko Polhukam, Djoko Suyanto, mengatakan, pemerintah mempertimbangkan memindahkan warga Kepulauan Mentawai dari pesisir barat yang lebih rawan terkena tsunami ke pesisir timur yang lebih aman. “Yang sekarang di pesisir barat dipindah ke pesisir timur,” katanya di Bandara Halim Perdanakusuma. Namun, kata Djoko, tak mudah memindahkan masyarakat pesisir yang terbiasa hidup sebagai nelayan ke daerah berbeda. Masalah pemindahan itu, kata dia, akan dibahas pemerintah provinsi bersama instansi terkait, seperti KLH dan Kementerian Kehutanan. ■ antara ed: nur hasan murtiaji

Peringatan Tsunami Terkendala Listrik Prima Restri JAKARTA –– Tak adanya aliran listrik menjadi salah satu fator lambatnya informasi tsunami di Kepulauan Mentawai. Akibatnya, informasi tsunami tidak bisa disampaikan ke warga yang tinggal di kepulauan itu. “Bagaimana mereka mau mendapat informasi, listrik saja tidak ada. Listrik tak menjangkau daerah itu hingga kini,” kata Direktur Pengurangan Risiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho di Jakarta, Senin (1/11). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), kata Sutopo, sudah menduga akan terjadi tsunami. Pesan itu sudah dikirim ke pemerintahan Mentawai. Tapi, karena alat komunikasi sangat terbatas, pesan tidak sampai ke masyarakat pesisir. Kondisi ini diperparah

rusaknya salah satu alat pemantau tsunami di Kepulauan Mentawai. Sensor tsunami lainnya berfungsi, tapi terlalu jauh dari Kepulauan Mentawai dan terhalang pulau sehingga deteksi tidak sampai. Akibat ketiadaan aliran listrik dan keterbatasan alat komunikasi, sejumlah desa belum terjangkau petugas penyelamat hingga kini. “Tak ada kapal maupun helikopter yang bisa menjangkau karena cuaca di Mentawai saat ini mudah sekali berubah,” katanya. Sulitnya menjangkau daerah terdampak tsunami, kata Sutopo, membuat masa tanggap darurat bisa diperpanjang 14 hari lagi. Sampai Senin (1/11), data BNPB mencatat 431 orang meninggal, 88 hilang, 271 luka berat, 142 luka ringan, dan 14.983 warga mengungsi. “Sedangkan 20 warga negara asing ditemukan selamat,” ungkapnya. Dila-

porkan pula 517 rumah rusak berat, 2004 rumah rusak ringan, delapan tempat ibadah rusak, lima SD rusak, dan delapan kilometer jalan hancur. BNPB mencatat 150 kabupaten kota rawan tsu-nami, mulai dari pantai barat Sumatra, pantai selatan Jawa, hingga Sulawesi. BNPB juga mencatat terdapat 13 jenis bencana di Indonesia: 175 kabupaten/kota rawan tinggi, 150 kabupaten/kota rawan sedang, dan 95 kabupaten/kota rawan rendah. Gubernur Bengkulu, Agusrin M Najjamudin, mengatakan, evakuasi korban tsunami Mentawai kaerna helikopter MI 17 tak mampu mengangkut seluruh keluarga korban. ‘’Satu keluarga korban bisa 10 orang. Untuk dibawa ke Mukomuko, helikopter tak mampu mengangkut semua keluarganya sehingga korban belum ada yang dirujuk ke sini.’‘ ■ antara ed: nur hasan murtiaji

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PANITIA REKRUITMEN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2010

PENGUMUMAN Nomor : 1 Tahun 2010 Dalam rangka mengisi lowongan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka kesempatan untuk menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah. Informasi lebih lanjut mengenai pengumuman ini dapat diakses melalui web site www.rekrutmen.jakarta.go.id mulai hari Rabu tanggal 3 November 2010 pukul 09.00 WIB.

#FODBOB
NFOHFQVOH
OFHFSJ
*OJ
TBBUOZB
NFOHHFSBLLBO
SFWPMVTJ
LFQFEVMJBO
5JN
3FTDVF
.FEJT
3FMJFG
EBO
5SBVNB
)FBMJOH
"$5
UFSKVO
LF
TFNVB
XJMBZBI
CFODBOB
VOUVL
NFNCBOUV
BOEB
NFOZBNQBJLBO
LFQFEVMJBO

AP/Achmad Ibrahim

Pengungsi Merapi

RUS AKBARA/AFP

Tsunami Mentawai

Banjir Jabodetabek

Wasior

#$"




."/%*3*





1&3."5"
4:"3*")




#4.




EBO
$*.#
/*"("



 BO
"LTJ
$FQBU
5BOHHBQ

%"'5"3
4")"#"5
1&%6-* 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742

No Name No Name Ade Fi No Name No Name Chardo Windi No Name No Name No Name No Name No Name Febrina Dwi Pratiwi No Name No Name No Name Kel.Harriyanto Malang Kel.Harriyanto Malang No Name R Sahardiman No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name M Rian Sanjaya No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name No Name Novianto Diah Ramona Sari

50,000 100,000 25,000 1,000,000 500,000 100,000 100,000 300,000 500,000 100,000 1,000,000 100,000 200,000 4,500,000 50,000 50,000 3,000,000 2,000,000 100,000 100,000 500,000 50,000 150,000 100,000 500,000 50,000 100,000 200,000 300,000 50,000 1,000,000 500,000 100,000 250,000 100,000 200,000 250,000 1,000,000 250,000 200,000 500,000 800,000 500,000 100,000 1,000,000 100,000 25,000 999,000 1,000,000 100,000

743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792

Yunita Rismawati Hery Setyawan Zuljasni HendartiYahya Farindra Tamin Putro Agus Prasetyo Ardiyan Ismartono Ryan Pradana Yayuk Ernawati S MT Sakinah No Name Fenny Ludin No Name Taufan Danindja Putra Saelan No Name Kusmiyati No Name Abdul Aziz Yulia Rosana Sofia Adiani Mochammad Syarief Yuli Nurwanto Abd. Rahman Narita Diyan Permana Sari No Name Rosa Sanjaya Yeni Rochmawati Mochamad Mocharom Mutia Susanti Suwandi Suyanto Pawiroharsono Nur Mukhayaroh Irman Syahlevi Lubis Daru Puspitaningrum No Name Wahyu Satrio Ardiko Luzty Inayati Avieska Aditya Tyagita Sripenny Ratnasari Yul Hairil Bayu Ardhi Koencara Djoko Subagyo Katri Pratiwi Purnisa Damarani Doris Aminah Nasution Pa/pi Alm Bp & Ibu Soebagio A.barry Barasila Mochamad Nurwahid Anne MariaYulianna Irma Rachmawati

100,000 100,000 150,000 200,000 1,000,000 100,000 500,000 500,000 200,000 100,000 750,000 200,000 150,000 100,000 150,000 100,000 100,000 75,000 1,000,000 100,000 500,000 50,000 500,000 500,000 250,000 100,000 50,000 150,000 500,000 100,000 100,000 250,000 100,000 50,000 300,000 50,000 1,000,000 150,000 100,000 100,000 150,000 100,000 300,000 50,000 500,000 5,000,000 1,000,000 250,000 50,000 100,000

793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842

No Name Zulbaity Aziz R.Adhityo Nugroho Komunitas Tda Abdullah Adirini Pujayanti Nurlidya Devi Sandra Hendi Sucahyo No Name Fadjar Pudji Nirmala Doni Mustari Mita Anistya No Name Amalia Sarah Santi PrimadaYuan Mandhika No Name No Name Iskandar Alamsyah Yayuk Ernawati S No Name Heni Prasetyo Rini Fauziah Ardiyan Ismartono Mt Sakinah Fenny Ludin No Name Taufan Danindja Putra Saelan Harmansyah No Name Sofia Adiani Rahman Kusmiyati No Name No Name Gati Gantini Novitasari Dewi Salusi Narita Diyan Permana Sari No Name Rosa Sanjaya Seventina Nurul Hidayah Aprilia Kusumaningsih Mutia Susanti Suwandi Nur Mukhayaroh Daru Puspitaningrum Waluyo Benie Fitriyanto Kukuh Kumara Rabi Haryati

2,000,000 200,000 70,000 5,000,000 150,000 50,000 100,000 500,000 100,000 200,000 50,000 100,000 100,000 500,000 300,000 200,000 100,000 100,000 1,000,000 100,000 50,000 50,000 200,000 500,000 500,000 750,000 150,000 100,000 150,000 500,000 500,000 300,000 50,000 100,000 75,000 150,000 500,000 100,000 250,000 100,000 50,000 415,000 50,000 100,000 250,000 50,000 150,000 250,000 500,000 100,000

843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892

Umniyati Kowi Adhitia Rheinendra Nn Abdul Azis Hakim Iskandar Soesman Ninik Wahyu Agustina Oswinda Erlangga No Name Katri Pratiwi Agus Salim Doris Aminah Nasution Triani Pudyasrini Argatina Ariadne Dian T No Name No Name Mochamad Nurwahid No Name No Name No Name Mochamad Ramdani M Rofiqul Ghodiy Agung Isyunanto Ari Kurniawan No Name Nalendra Widigdya Wiwin Aryanti Dwi Nanto RehanaVidya Kristanti Vidya Ayuningtyas PT PGN (PERUSAHAAN GAS NEGARA) Arisnawati Amir Jeffry Nugraha No Name Modina Marini DelYuzar Diah Febri Candrasari No Name ArestoYudo Sujono Asti Ferdiana Dewi Fitria Sri Lestari N Paramita Mohamad Yunita Rismawati Hery Setyawan Febrina Rezfianti R Kartiko Adi Wibowo Anggia Anggraini Handojo Goenadi Miranti Aisyah Amanda Samalo

150,000 300,000 100,000 300,000 300,000 150,000 100,000 70,000 300,000 2,000,000 500,000 100,000 5,000,000 500,000 20,000 500,000 250,000 200,000 150,000 150,000 334,500 30,000 200,000 50,000 200,000 250,000 300,000 100,000 75,000 100,000 180,000,000 500,000 250,000 50,000 100,000 1,000,000 100,000 100,000 250,000 200,000 305,000 2,678,400 100,000 100,000 991,760 8,929 178,260 8,923 446,400 892,800

%POBTJ
TE

3Q   

"LTJ
$FQBU
5BOHHBQ ,PNQMFL
1FSLBOUPSBO
$JQVUBU
*OEBI
1FSNBJ
#MPL
#
 +M
*S
+VBOEB

$JQVUBU
5BOHFSBOH
4FMBUBO

XXXBDUPSJE
'BY


+FNQVU
%POBTJ





$"3&
-*/&


 Jejaring Aksi : DIY/MERAPI, 085219068581 (BAYU GAWTAMA), SUMATERA BARAT, MENTAWAI , 081374297785 (ZULKIFLI) PADANG, 081363500255 (SIDIK), PAPUA WASIOR 081395907377 (ADING). Jakarta Pusat 021-71271367 (Nanang), Jakarta Timur, 0817858714 (Ipal), Jakarta Selatan, 08121357339 (Ade), Jakarta Barat, 08128499130 (Lilik), Jakarta Utara, 08151667564 (Sirojudin Haris), Tangerang 081218865758 (Wahyu), Bekasi Bogor Karawang Lebak 08121305181 (Ruli), Jawa Barat, Bandung 081394533071 (Cucum), Solo, 081548597913 (Handoko), Karang Anyar 08156753406 (Ihwan), Pati 085225966627 (Sukardi), Blora dan Cepu 081325072265 (Aryanto), Semarang 0811289469 (Kartiko), Banjarnegara, 08122787465 (Muhtadi), Surabaya, 0816526868 (Wahyu), Jember 08124958407 (Ismed), Gresik 031 70950042 (Fakhrudin), Bojonegoro 08170559698 (Totok), Lamongan 081330393629 (Hasyim), Madiun, 08564532123 (Miftah), Pasuruan 0343 7733558 (Yusuf ), Situbondo 085236978797 (Ari), NTB 081916397847 (Syaiful), NTT 081339001074 (Hermawansyah), Bali 0817552371 (Saifuzzuhri), Banjarmasin 08125134911 (Yohan), Balikpapan 0811540632 (Syamsul), Manado 085657012469 (Awaluddin P), Gorontalo, 08140143164 (Yasin), Morowali 08525773662 (Rojak).

Gabung ACT, ketik: DAFTAR#NAMA LENGKAP kirim ke 0853 3000 6000

Jakarta, 1 November 2010 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA selaku KETUA PANITIA PENGADAAN CPNSD PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA ttd. FADJAR PANJAITAN NIP: 195508261976011001

www.qurbanku.com

Qurban kambing mulai:

999.000 dan 3.500.000 ( I n do n e s i a )

( G a z a P a le st i na )

-BZBOBO
+FNQVU
2VSCBO





.BOGBBU
2VSCBO
"OEB B erqurban bersam a ACT U
F
S
T
F
C
B
S
di daerah rawan p angan LF
EBFSBI
#&/$"/" dan bencana HJ[J
CVSVL

SBXBO
QBOHBO


TIPE

3FLFOJOH
2VSCB/BUJPO
 1. BSM # 101 002 6996 2. BCA # 676 030 3818 3. MANDIRI # 101 000 5625 106 4. PERMATA SYARIAH # 0971 001 224 BO
"LTJ
$FQBU
5BOHHBQ 4.4
LPOGJSNBTJ
TFUFMBI
USBOTGFS
2OBNB
QFRVSCBOOBNB
CBOLUBOHHBM
USBOTGFS
LJSJN
LF




Keterangan: Kode hewan G dan H adalah hewan qurban untuk Program Qurban di Gaza-Palestina