REPUBLIKA. Arus Gelombang Utama

REPUBLIKA www.republika.co.id

KAMIS, 13 JANUARI 2011 8 SHAFAR 1432 H

Awas Gelombang Tinggi

NOMOR 9 / TAHUN KE-19

Rp 2.900 / 28 Halaman LUAR P JAWA Rp 4.000 DITAMBAH ONGKOS KIRIM

INSIDEN AKIBAT GELOMBANG BESAR DESEMBER 2010-JANUARI 2011

SEBARAN GELOMBANG ANCAMAN GELOMBANG TINGGI

MAHAKA MEDIA IKLAN: Telp: 021 791 84744, Faks: 021 798 1169, e-mail: iklan@republika co.id SIRKULASI: Telp 021 791 84746 Faks: 021 791 98442 e-mail: sirkulasi@republika co.id

● Selama Desember 2010 empat perahu nelayan dan

wisata terbalik di sekitar Teluk Jakarta. ● Sejak Desember 2010 penyeberangan Merak terganggu. ● 28 Desember 2010 KM Armada Mandiri kandas di

Lampung Barat. ● 29 Desember 2010 satu perahu nelayan terbalik di

Cirebon. ● 31 Desember 2010 satu perahu nelayan terbalik di

Nusakambangan. ● 3 Januari 2011 kapal pengangkut pisang tenggelam di

Muara Jawa Kutai Kertanegara.

Pembahasan RUU Tembakau (Habis)

● 11 Januari 2011 kapal tongkang batu bara kandas di

Perusahaan Rokok Coba Cawe-cawe?

Tuban. ● 11 Januari 2011 kapal penumpang Rehobot tenggelam di

Teluk Kupang. ● 11 Januari 2011 15 rumah terancam roboh di pesisir

Semarang. Enam tongkang dan dua tugboat kandas. ● 12 Januari 2011 puluhan rumah hanyut diterjang ombak

di pesisir Sikka, NTT. ● 12 Januari 2011 satu speedboat terbalik di Gili Meno,

Lombok. Sumber: BMKG

Oleh Darmawan Sepriyossa, Fitriyan Zamzami, Erdy Nasrul

Tinggi Gelombang (meter)

Arus Gelombang Utama

isruh soal upaya penghilangan ayat pada proses legislasi UU Kesehatan itu perlahan mengendap. Semua pintu untuk mempersoalkannya kembali seolah pelan-pelan menutup. Polisi yang menyatakan tak ada perbuatan pidana, wartawan yang mengalihkan perhatian karena ada isu lain yang lebih ‘seksi’, juga publik yang memang gampang ‘lupa’. Selain itu, ada alasan yang nyaris wajar membuat semua yang mempersoalkannya akan terkesan mengada-ada. “Karena ayat itu kemudian nongol lagi di UU, dianggap tak ada masalah,” kata Hakim Sorimuda Pohan. Bagi pegiat gerakan antirokok itu, masuknya kembali klausul “Zat adiktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tembakau, produk yang mengandung

K

Teguh Firmansyah, Eko Widiyatno

Sejumlah pelayaran antarpulau dihentikan. JAKARTA — Ombak ganas yang datang pada awal 2011 mengancam aktivitas pelayaran dan nasib nelayan di Tanah Air. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah mengeluarkan peringatan datangnya gelombang setinggi rata-rata 4-6 meter yang diperkirakan terjadi merata hampir di seluruh perairan Indonesia. Kepala BMKG Sri Woro Harijono menyebutkan, ombak tak bersahabat itu menghampiri perairan Indonesia pekan ini yang dipicu munculnya siklon di selatan Cilacap, Jawa Tengah. “Memang sekarang lagi tinggi, diperkirakan antara tanggal 14 sampai 18 ini,” ujarnya, Rabu (12/1). Siklon musiman itu membuat putaran angin lebih cepat dan melahirkan cuaca buruk, terutama di selatan Pulau Jawa. Cuaca buruk ini sudah direspons Administrator Pelabuhan (Adpel) Cilacap. Kepala Seksi Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Kantor Adpel Tanjung Intan Cilacap, Hari Widyanto, sudah mengeluarkan peringatan kepada seluruh nakhoda agar tak melaut sejak 5 Januari lalu. Gelombang tinggi membuat tiga kapal tongkang pengangkut

Bersambung ke hlm 11 kol 1-7

:: pro kontra :: Baca selengkapnya di hlm 10 KUNTORO MANGKUSUBROTO KEPALA UKP4

Ada yang Dapat Rapor Merah

AMIN MADANI/REP

Kementerian mana saja yang mendapat rapor merah? Nggak boleh saya sebutkan. Kebanyakan mereka (yang mendapat rapor merah) memberikan alasan. Kita catat, tetapi tidak mengubah penilaian. Kalau umpamanya baik ya baik, kalau kurang baik kita sebut kurang baik. ■

0,75

1,25

1,5

batu bara untuk PLTU Karangkandri, Cilacap, terpaksa melepas jangkar di pantai Banyuwangi dan Pacitan, Jawa Timur, sejak tiga hari lalu. Gelombang di selatan Jawa yang mencapai lima meter disertai angin berkecepatan 65 kilometer per jam, tak mampu ditembus ketiga tongkang ini. “Mereka tak bisa melanjutkan perjalanan ke Cilacap,” ungkap Manajer PLTU Karangkandri Cilacap, Sutikno. Tiap kapal tongkang itu memuat 40 ribu ton batu bara untuk membangkitkan listrik selama tujuh hari. Peringatan gelombang tinggi Brisbane juga dikeluarkan ’Tenggelam’ –– Hlm 9 Adpel Cirebon, Jawa Barat. Semua pelayaran dan nelayan diminta mewaspadai bahaya gelombang pasang setinggi empat meter disertai angin berkecepatan 37 kilometer per jam. “Cuaca tidak bersahabat untuk pelayaran,” ujar Kasi Kelayakan Adpel Cirebon, Dani Zaelani. Buruknya cuaca memaksa ribuan kapal nelayan bersandar di Muara Gebang, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. “Sekarang sudah mulai musim baratan, nelayan susah melaut,” ungkap Wakil Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Cirebon, Dade Mustafa. Gelombang setinggi 2,5 meter yang menghampar di Selat Sunda juga menghambat operasi kapal roll on-roll off (roro) yang menghubungkan Pelabuhan Merak,

2

2,5

3

3,5

4

5

6

7

Banten, dengan Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Waktu tempuh kapal feri bertambah lama sehingga membuat truk barang yang hendak menyeberang harus antre hingga dua kilometer di Pelabuhan Merak. Kepala Cabang PT Indonesia Ferry Cabang Utama Merak, Teja Suparna, mengatakan, jumlah perjalanan kapal menyusut dari kondisi normal sebanyak 80 trip menjadi 64 trip. Waktu bongkar muat yang semestinya hanya satu jam molor menjadi dua-tiga jam. “Kapal yang sudah hampir sandar pun kadang harus kembali lagi ke tengah karena gelombang tinggi.” Namun, Adpel Merak belum melarang operasi kapal feri karena gelombang masih bisa dilintasi. Adpel hanya mengeluarkan imbauan tertulis kepada nakhoda kapal untuk ekstrahati-hati. Di Palembang, penumpang yang hendak menyeberang ke Pulau Belitung harus kecewa. Kapal penyeberangan yang siap bertolak dari Pelabuhan Boom Baru, mendadak dibatalkan karena tak mau menantang bahaya. “Saya sudah berada di atas kapal, tapi terpaksa turun setelah mendapat kabar cuaca buruk,” ujar E Purnama, penumpang kapal penyeberangan Ekspres Bahari. Ganasnya ombak juga membuat kapal roro yang melayani antarpulau dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, ditunda. ■ muhammad fakhruddin/lilis sri handayani/erik purnama putra/s bowo pribadi/citra listya rini/antara ed: budi raharjo

ERIC IRENG/ANTARA

0,5

●

Kapal motor tradisional tak berani melaut.

Sudi: Ada Menteri Berkinerja Buruk M Ikhsan Shiddieqy, Yasmina Hasni JAKARTA — Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) telah merampungkan hasil evaluasi atas kinerja anggota Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II selama setahun terakhir. Tak semua menteri memuaskan, bahkan ada yang kinerjanya buruk. Menurut Menteri Sekretaris Negara Sudi Silalahi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sudah menerima hasil evaluasi tahunan dari UKP4. Namun, Sudi enggan menyebutkan ke-

menterian apa saja yang rapornya masih merah. “Semua penilaian kabinet sudah disampaikan UKP4. Ada yang positif, ada yang negatif,” kata Sudi, Rabu (12/1). Presiden, kata Sudi, kemungkinan juga akan memanggil menteri yang rapornya masih kebakaran itu. “Kapan saja. Saya kira tidak mesti (dipanggil) sekaligus,” ujarnya. Bahkan, kata Sudi, mungkin sudah ada menteri yang dipanggil meskipun tidak diumumkan kepada pers. Selanjutnya, berdasarkan evaluasi UKP4 itu, Bersambung ke hlm 11 kol 3-7

INDRA JAYA SAERUN PENGAMAT POLITIK UI

Perseteruan Menkominfo dan Research In Motion (Bagian 3)

Mengapa SBY tidak kunjung mau mengganti menteri? Masyarakat umum ataupun tokoh sudah menyerukan penilaian dan kritikan untuk Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) Jilid II. Sebenarnya SBY tahu, tapi sampai sekarang tidak mau terima saran. Inilah juga yang membuat pamornya turun di mata masyarakat. Padahal, pada KIB Jilid I, setahun sekali menterinya diganti. ■

Tarik Ulur Kepentingan Bisnis dan Keamanan DA’AN YAHYA/REP

SBY tidak Mau Terima Saran

Muhammad Hafil, Bilal Ramadhan

P DOK REPUBLIKA

rehat Menkumham pastikan Ayin bebas tanpa remisi Apa? Tanpa komisi? Politikus bermuka dua soal gedung baru DPR Syukurlah, masih punya muka

R

asulullah SAW tampak keheranan mendengar pengakuan tulus Ma’iz bin Malik. Sadarkah Ma’iz bahwa pengakuannya berakibat dijatuhi hukuman mati? Karena itu, Rasulullah bertanya, apakah orang ini sedang mengalami gangguan kejiwaan. “Ia tidak gila!” jawab sahabat yang hadir. Namun, Rasulullah SAW masih juga meragukan ketulusannya. Beliaupun menyuruh salah seorang di antara yang hadir untuk mencium aroma tubuhnya. Jangan-jangan ada bau minuman keras, bisa diduga laki-laki ini sedang mabuk berat. Juga tak tercium sedikit pun bau minuman keras di tubuhnya.

● Blackberry incar pasar Asia, termasuk

Indonesia.

Untuk lebih meyakinkan, Rasulullah SAW bertanya langsung kepadanya, apakah betul Anda berzina. “Ya,” jawab Ma’iz, seraya mendesak agar segera dibersihkan dirinya dari dosa zina. Dia siap menjalani hukuman rajam. Kasus serupa terjadi pada diri wanita Ghamidiyah asal lembah Juhainah. Di hadapan Rasulullah SAW ia mengaku hamil hasil zina, dan memohon agar dijatuhi hukuman rajam seperti terjadi pada Ma’iz. Rasulullah SAW menganjurkan agar ia segera bertaubat kepada Allah, sambil menunggu lahir bayi yang di kandungnya. Wanita itu kembali melaporkan diri setelah bayinya lahir, dan mende-

erseteruan antara Pemerintah India dan Research In Motion (RIM) sejak Agustus 2010 lalu menjadi salah satu contoh bagaimana tarik-menarik yang kuat antara kepentingan bisnis dan keamanan. Pemerintah India menuntut RIM agar membuka semua akses pada layanan Blackberry Messenger (BBM) dan push email. Pemerintah India khawatir layanan pesan antarpelanggan telepon pintar Blackberry yang terlindungi sistem enkripsi data itu

bisa digunakan para pelaku kejahatan, seperti teroris, karena jaringan itu sukar disadap oleh intelijen. Karena itu, New Delhi bahkan menuntut diberi kunci enkripsi jaringan Blackberry atau RIM menghadapi ancaman pemblokiran. Sikap India ini senada dengan Pemerintah Arab Saudi dan Uni Emirat Arab yang mengeluarkan tuntutan serupa. Namun, RIM masih menolak permintaan ketiga negara ini karena hendak mempertahankan privasi para pelanggannya di India yang kebanyakan dari segmen korporat.

hikmah Oleh Muhammad Abbas Aula

Mengaku Bersalah sak agar segera menjalani eksekusi. Rasulullah SAW masih juga menyuruhnya pulang dan memberinya kesempatan untuk menyusui sampai anaknya bisa disapih. Wanita malang ini datang kembali sambil menggendong anaknya, di tangannya ada sepotong roti sebagai tanda bahwa sang anak benarbenar sudah disapih.

Kesempatan ini mestinya dapat dimanfaatkan oleh Ghamidiyah untuk melarikan diri. Rasulullah pun tidak akan menyuruh para sahabat mencari wanita itu, atau memasukkannya dalam daftar buronan jika benar bahwa setelah anaknya disapih ternyata ia tidak melaporkan diri. Tampaknya Rasulullah SAW sangat memahami

bahwa wanita ini sungguh-sungguh bertaubat dan tidak akan mengulangi perbuatannya. Ma’iz dan Ghamidiyah adalah sosok dua anak manusia langka di zaman sekarang ini. Keduanya datang melaporkan diri, mengakui kesalahannya, lalu minta dihukum dengan hukuman paling berat yang merenggut nyawa. Keduanya seperti tidak yakin bahwa taubatnya diterima oleh Allah, jika hanya dengan lantunan doa dan istighfar, tanpa menjalani hukuman rajam. Keduanya memilih hukuman di dunia walaupun teramat berat, daripada di akhirat nanti dihukum dengan hukuman yang lebih dahsyat.

RIM melayani 41 juta pelanggan di 91 negara melalui kerja sama dengan lebih dari 500 perusahaan operator telekomunikasi. Desakan India yang hanya punya satu juta pelanggan Blackberry telah menekan harga saham perusahaan yang berbasis di Waterloo, Ontario, Kanada, itu. Dihitung dari awal tahun sampai akhir Agustus 2010, harga saham RIM yang diperdagangkan di bursa Nasdaq, New York, jatuh 31 persen. Maklum, India adalah pasar telepon seluler terbesar kedua di dunia. Bersambung ke hlm 11 kol 1-2

Usai eksekusi para sahabat masih memperdebatkan, apakah taubatnya diterima oleh Allah atau tidak? Bahkan Umar bin Khattab mempertanyakan, apa layak menshalatkan jenazah orang yang berbuat dosa zina seperti ini? “Sungguh Allah telah menerima taubatnya. Bila taubatnya dibagikan kepada seluruh umat ini, niscaya taubatnya masih tersisa,” ujar Rasulullah SAW meyakinkan. (HR Muslim No 1695). Perubahan drastis bisa terjadi pada diri seorang Muslim, manakala keyakinan akan adanya kehidupan di hari akhirat, meresap ke lubuk hati yang paling dalam. Wallahu a’lam. ■

nasional

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

3

DPR Wajib Panggil BHD Agung Budiono, Bilal Ramadhan

Komisi III DPR bentuk Panja Pemberantasan Mafia Pajak. JAKARTA –– DPR wajib mengklarifikasi keterangan mantan kapolri Jenderal Bambang Hendarso Danuri (BHD) soal kasus Gayus Tambunan dalam suatu forum resmi. Wakil Ketua DPR Paramono Anung pun mendorong Komisi III DPR secara resmi meminta keterangan BHD ihwal kemungkinan guncangnya stabilitas negara jika kepolisian serius mengusut kasus Gayus. “Saya yang termasuk mendorong, kalau memang ucapan Pak Benny K Harman (ketua Komisi III—Red) dan BHD betul, itu harus disampaikan dalam forum resmi untuk mengetahui kebenaran ucapan tersebut,” tegas Pramono di gedung DPR, Rabu (12/1). Menurut Pramono, BHD memiliki kewajiban untuk menyampaikan secara terbuka atau tertutup kepada Komisi III. Politisi PDIP ini menampik anggapan, jika upaya meminta keterangan BHD sebagai sikap DPR yang berlebihan. Menurut Pramono, pemanggilan BHD saat ini malah menjadi Komisi III DPR sebagai komisi yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kinerja penegak hukum. Pramono menambahkan, keterangan BHD sangat penting untuk membuka tabir mafia perpajakan. Termasuk soal pihak yang diduga melindungi dan pihak yang selama ini mengucurkan dana untuk kepentingan Gayus selama dalam tahanan. “Selama ini sikap kepolisian masih samar-samar, bahkan terkesan menutup-nutupi kasus Gayus.” Senin (10/1) lalu, Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengungkapkan fakta mengejutkan seputar kasus Gayus. Menurut Benny, BHD pernah menyatakan kepadanya bahwa pengungkapan kasus Gayus

bisa berdampak pada terpecahbelahnya bangsa ini. Alasannya, kasus Gayus terkait perusahaan besar yang dimiliki orang dan politisi penting di Indonesia.

Panja Pajak Komisi III DPR, kemarin, menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Pemberantasan Mafia Pajak. Rencana kerja terkait panja akan diajukan kepada Paripurna DPR dalam waktu dekat untuk disahkan. “Peran Panja adalah untuk memperkuat kepolisian.” Benny menjelaskan, keberadaan panja tidak untuk mengambil alih penanganan kasus Gayus oleh penegak hukum. Panja akan berfungsi mengawasi dan membantu institusi penegak hukum yang ada. Benny menambahkan, hadirnya panja diharapkan mampu menguatkan kepolisian agar memiliki keberanian moral dan bertindak dalam memproses para mafia pajak sesuai aturan hukum yang berlaku. Benny menampik anggapan pembentukan Panja Pemberantasan Mafia Pajak bermaksud memolitisi kasus mafia pajak. Benny menegaskan, pembentukan panja ditujukan untuk menjadi bagian dari solusi terhadap ruwetnya kasus mafia pajak yang ditangani polisi saat ini. Menurut Benny, Panja Pemberantasan Mafia Pajak akan dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Tjatur Sapto Edy. “Panja tidak ingin memolitisasi, namun memberi solusi,” jelasnya. Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho mengapresiasi langkah yang diambil DPR dengan membentuk Panja Pemberantasan Mafia Pajak. ICW meminta DPR serius membantu pengungkapan kasus Gayus secara menyeluruh dan tuntas. “DPR telah membuat banyak panja, jadi jangan cuma untuk mengakomodasi tekanan publik. Melainkan harus menuntaskan kasus ini,” tegas Emerson. Emerson menjelaskan, langkah yang diambil Komisi III DPR perlu dikaitkan dengan

PEMBENTUKAN PANJA MAFIA PAJAK

AN DA I: S A TR US IL

dugaan praktik mafia hukum di Indonesia. Maksudnya, ketika proses panja itu berjalan, panja nantinya dapat menekan institusi terkait kasus mafia pajak seperti Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan, dan lembaga penegak hukum agar mau bersinergi dalam mengusut tuntas kasus Gayus.

Tersangka Penyidik Badan Reserse dan Kriminal Polri menetapkan Gayus HP Tambunan sebagai tersangka terkait kasus dugaan paspor palsu yang digunakannya ke luar negeri. Dalam pembuatan paspor palsu itu, Gayus menggunakan calo. “Gayus mulai hari ini telah ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan penggunaan paspor palsu,” kata Kepala Bidang Penerangan Umum (Kabid Penum) Polri Kombes Pol Boy Rafli Amar di Jakarta, Rabu (12/1). Gayus diduga pada 22-24 September 2010 berada di Makau, kemudian berangkat lagi pada 30 September 2010, dan kembali 2 Oktober 2010 di Kuala Lumpur dan Singapura. Perjalanan dengan paspor palsu itu dilakukan di saat dia seharusnya ditahan di Markas Komando Brimob, Depok. Penyidik Polri mendapat informasi bahwa paspor dengan foto Gayus, atas nama Sony Laksono. Sebenarnya, paspor itu diperuntukkan atas nama Margareta, bocah berumur lima tahun. Gayus sebelumnya sudah pernah menjadi tersangka untuk

TAHTA AIDILLA

Ketua Komisi III DPR, Benny K Harman, memaparkan pembentukan Panja Pemberantasan Mafia Pajak kepada media usai rapat tertutup di gedung DPR, Senayan, Rabu (12/1).

kasus mafia hukum, gratifikasi, mafia pajak, dan suap petugas penjaga Rumah Tahanan Markas Komando (Rutan Mako) Brimob. Akibat perbuatannya, Gayus diancam Pasal 263 dan 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kabareskrim Polri, Komjen Ito Sumardi mengatakan, Polri terus menyelidiki sindikat paspor palsu Gayus. Terlebih lagi, setelah Polri berhasil menangkap tiga orang anggota sindikat pembuat paspor Gayus dengan nama Sony Laksono. Ketiganya adalah warga sipil. Ketiga orang yang ditangkap terkait paspor palsu Gayus adalah pria berinisial A (37) dan ditahan di Bareskrim Polri, Selasa (11/1). Identitas kedua orang lagi yang ditahan, Rabu ini, masih dirahasiakan. Dalam pemeriksaan di Mabes Polri, Gayus mengungkapkan, pembuatan paspor itu menggunakan jasa calo. Pernyataan Gayus itu dikontrontir dengan keterangan tiga orang sindikat pembuat paspor yang sudah ditahan. Gayus dikenalkan seorang pria berinisial AG kepada salah satu anggota sindikatnya, A. “AG datang dengan sukarela ke Bareskrim Mabes Polri untuk memberikan keterangan,” kata Boy. AG merupakan sahabat Gayus semasa di SMA. Lalu, semasa kuliah, AG bersahabat dengan A. Saat Gayus membutuhkan paspor, AG memperkenalkannya ke A yang dalam sindikat itu sebagai pengambil gambar foto paspor. Gayus mendapatkan paspor bernama Sony Laksono dengan membayar kepada sindikat sebesar 100 ribu dolar AS atau sekitar Rp 900 juta. A mendapatkan bagian dari uang tersebut sebesar 2.500 dolar AS. Dalam kasus paspor palsu itu, Kuasa Hukum Gayus, Hotma Sitompul, mengatakan status kliennya sebagai saksi. Dia mengatakan, uang yang dibayarkan untuk paspor itu tak mencapai 100 ribu dolar AS, tapi lebih kecil dari itu. “Gayus membayarnya dengan uang sendiri.” I erdy nasrul ed: andri saubani/dewi mardiani

Denny Akui Berkomunikasi dengan Milana Yasmina Hasni, Bilal Ramadhan

JAKARTA — Sekretaris Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Mafia Hukum (PMH), Denny Indrayana, mengaku berkomunikasi dengan Gayus HP Tambunan dan istrinya, Milana Anggraeni, terkait dengan pengungkapan kasus mafia pajak dan peradilan. Dia membantah tudingan kuasa hukum Gayus, Hotma Sitompul, bahwa dia punya bukti komunikasi yang dilakukan Den-

ny, sering. “Kata ‘sering’ itu tidak tepat. Komunikasi saya dengan Gayus dan istrinya bisa dihitung dengan jari. Semuanya dalam konteks untuk membongkar praktik mafia pajak dan peradilan yang terkait dengan Gayus, untuk memintanya berkata jujur,” jelas Denny di kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/1). Denny juga membantah keras bahwa istrinya pun sering mengirim pesan ke Gayus dan Milana. “Tidak benar. Tidak ada komunikasi yang di-

sebut ‘sering’. Paling bicara selamat Idul Fitri. Hanya seperti itu,” kata dia. Istrinya memang pernah bertemu Milana. “Namun, itu untuk membantu saya membongkar mafia pajak dan peradilan.” Untuk membuktikannya, Denny mempunyai dokumendokumen yang menerangkan soal komunikasi-komunikasi itu. “Ada backup file-nya, soft file-nya saya punya semua.” Sebelumnya, Hotma mengatakan, “Milana risi dihubungi Denny Indrayana beberapa kali.” Sebelum pemeriksaan

Gayus di Mabes Polri, dia menyatakan, Denny menghubunginya dalam pesan singkat melalui layanan Blackberry Messenger (BBM). Soal isi pesannya, Hotma mengatakan tak tahu. Denny Indrayana sempat membuat kesal Gayus saat ia mengunggah foto paspor pria mirip Gayus yang bernama Sony Laksono pada akun Twitter pribadinya. Gayus mempertanyakan unggahan itu di media pribadi, padahal Satgas PMH merupakan lembaga resmi. I ed: dewi mardiani

A IK BL PU E R A/ HY YA

KPK Telusuri Sumber Dana Gayus Muhammad Hafil, Bilal Ramadhan JAKARTA—Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menelusuri asal dana yang masuk ke rekening Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Untuk itu, KPK berencana memanggil pihakpihak yang berhubungan dengan Gayus terkait masalah itu. Beberapa pihak termasuk perusahaan-perusahaan dan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak. Menurut Ketua KPK Busryo Muqoddas, poin penting yang sedang ditelusuri KPK adalah asal dana yang masuk ke rekening Gayus. “Kita telusuri dari mana dana itu berasal dan diapakan saja dana itu,” katanya usai acara Donor Darah PMI di gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/1). Untuk menelusuri dana itu, KPK akan memanggil orangorang maupun perusahaan yang pernah berhubungan dengan Gayus terkait urusan pajak. Namun, Busyro enggan menyebutkan nama-nama atau perusahaan tersebut. Ditanya apakah salah satu yang akan dipanggil adalah Dirjen Pajak, Busryo mengatakan, KPK akan memanggilnya jika ternyata yang bersangkutan memiliki informasi tentang aliran dana Gayus. “Siapa pun orangnya, jika dia punya informasi akan kita panggil, termasuk Dirjen Pajak.” Gayus adalah mantan pegawai Pajak Golongan IIIA Ditjen Pajak Departemen Keuangan. Dia ditahan sejak April 2010 karena dugaan kasus mafia hukum dan mafia pajak. Selama masa penahanannya di Markas Komando Brimob, Gayus berulang kali keluar dari penjara dan bepergian ke Bali dan sejumlah negara. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan KPK untuk mengambil alih kasus Gayus. Soalnya, kasus besar itu mengharuskan KPK untuk menanganinya sesuai UU.

“Undang-undangnya mengatur demikian, suatu kasus yang dianggap besar oleh masyarakat, maka KPK berkewajiban menangani kasus tersebut,” ujarnya. Sementara itu, Polri menindaklanjuti adanya pengusaha yang memberi dana kepada Gayus. Menurut Kabareskrim Polri, Komjen Ito Sumardi, kaitan antara pengusaha itu dan pajak pasti karena adanya persoalan pajak. “Kaitannya sangat erat karena ada kewajiban (pajak) yang harus dibayar.” Dia menyampaikan telah memiliki data terkait penyokong dana Gayus selama ditahan. Namun, data-data itu hanya untuk konsumsi penyidikan. “Jadi belum bisa disampaikan kepada media,” tambahnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Agus Martowardojo memastikan satu-dua hari ke depan akan memberikan semua informasi terkait penggelapan pajak dan wajib pajak di kasus Gayus. “Pada 20 Desember 2010, ada surat dari Kapolri untuk minta data. Katanya, statusnya ini dalam posisi penyidikan,” terangnya di kantor presiden, Rabu. Untuk itu, pihaknya segera menyiapkan data dan informasi terkait yang dibutuhkan untuk penyidikan. “Tentu kita berikan. Ini kan proses penegakan hukum.” Agus mengakui Ditjen Pajak sudah melakukan perbaikan dan transformasi, namun belum mampu membongkar ‘big fish’ di dalamnya. “Kalau memang ada, sebutkan kasusnya apa. Pasti kita tindak, nanti kita lakukan investigasi.” Presiden sendiri sudah memberikan arahan kepadanya untuk memberantas kejahatan dan meningkatkan kinerja. Dari pengawasan Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4), kinerja Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai lemah di sisi tata nilai dan budaya kerja. I yasmina h, shally p, ed: dewi mardiani

nasional Aan Ajukan Kasasi ke MA JAKARTA — Edwin Partogi, kuasa hukum Sukandi bin Sukatmah alias Aan, mendaftarkan kasasi perkara kliennya atas putusan banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ke Mahkamah Agung. “Baru menyatakan kasasi, belum menyampaikan memori kasasi. 14 hari kemudian baru kasasi. Tapi, kita akan lebih cepat, maksimal seminggu,” kata Edwin saat dihubungi Republika, Rabu (12/1). Edwin mengungkap kejanggalan dalam putusan banding tersebut. Menurut Edwin, pertimbangan majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam mengabulkan banding jaksa adalah karena proses praperadilan di

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

:: yustisia :: Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memenangSjahril Djohan kan pihak termohon (penyidik Polda Metro Jaya). Kasus yang menjerat Aan ini bermula dari pemeriksaannya sebagai saksi atas kepemilikan Menang Banding senjata api oleh Direktur Utama PT Maritim Timur Jaya di lantai 8 gedung Artha Graha oleh penyidik Polda Maluku pada 14 Desember 2009. Menyusul pemeriksaan ini, Aan kemudian ditetapkan sebagai tersangka kepemilikan pil inex seberat 0,1 gram. Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Aan dibebaskan dari dakwaan jaksa. Namun, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 5 November 2010 mengabulkan banding jaksa. Aan dihukum empat tahun penjara dan denda Rp 800 juta. ■ a syalabi ichsan ed: andri saubani

JAKARTA — Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, Muhammad Yusuf, mengatakan upaya banding jaksa atas vonis terdakwa kasus tindak pidana korupsi dugaan penyuapan, Sjahril Djohan, ditolak Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta. Menurut Yusuf, saat ini jaksa sedang mempelajari putusan dan mempertimbangkan pengajuan kasasi ke Mahkamah Agung. “Kalau masih ada peluang untuk kasasi, jaksa akan kasasi,” kata Yusuf, Rabu (12/1).

4

Seperti yang dilansir dalam laman situs Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Selatan, pihak kejari telah menerima Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor: 392/PID/2010/PT.DKI tanggal 08 Desember 2010 atas nama terdakwa Sjahril Djohan. Dalam putusan tingkat banding tersebut, majelis hakim tetap pada amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yaitu pidana penjara selama satu tahun enam bulan dan pidana denda sebesar Rp 50 juta. Yusuf menjelaskan, sikap Jaksa Penuntut Umum (JPU) akan mengacu pada Pasal 353 KUHAP mengingat putusan pengadilan telah memenuhi dua pertiga dari tuntutan jaksa. ■ a syalabi ichsan ed: andri saubani

MK Permudah Hak Menyatakan Pendapat

Yogie Respati, Agung Budiono

Peluang proses impeachment menjadi jauh lebih besar. JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (12/1) mengabulkan permohonan uji materi Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Majelis Hakim MK menganulir pasal tentang ketentuan batas kehadiran anggota DPR dalam hak menyatakan pendapat untuk usul pemberhentian presiden dan wakil presiden. “Amar putusan MK menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pasal 184

ayat (4) tidak punya kekuatan hukum mengikat,” kata Ketua MK, Mahfud MD, di Gedung MK, Rabu (12/1). Dalam putusan MK, Pasal 184 ayat (4) dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 7B yang menyatakan, usul pemberhentian presiden hanya dapat dilakukan dengan minimal dukungan dua per tiga dari jumlah anggota dewan. Sementara dalam UU MD3, hak menyatakan pendapat baru bisa diusulkan jika didukung minimal tiga per empat dari jumlah anggota DPR. Menurut Mahfud, tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam UU MD3 bertentangan dengan maksud konstitusi. Mahfud menambahkan, syarat tiga per empat jumlah kehadiran anggota DPR untuk mengusulkan hak menyatakan pendapat menghambat mekanisme kontrol antarlembaga tinggi negara. Padahal, dalam UUD 1945,

usulan hak menyatakan pendapat dapat diajukan minimal oleh dua per tiga dari jumlah anggota DPR. Mahfud menegaskan, hak menyatakan pendapat dengan tujuan pemakzulan (impeachment) terhadap presiden tidak boleh melebihi batas minimal dari yang ditetapkan UUD 1945, yaitu dua per tiga kehadiran anggota DPR. Mahfud menambahkan, Pasal 184 ayat (4) juga menyamaratakan hak menyatakan pendapat oleh DPR. Dia menerangkan, hak menyatakan pendapat pada umumnya diatur dalam UUD Pasal 20A. Sedangkan hak menyatakan pendapat untuk menilai presiden bisa dimakzulkan atau tidak diatur dalam Pasal 7B. “Nah, menurut MK, untuk menyatakan pendapat pada umumnya cukup dengan syarat mayoritas sederhana, artinya suara terbanyak di antara pendapat berbeda,” ujar Mahfud.

EDWIN DWI PUTRANTO/REPUBLIKA

KEMBALI DITUNDA

Terdakwa kasus dugaan pencucian uang dan korupsi senilai Rp 64 miliar, Bahasyim Assifie, meninggalkan ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/1). Sidang yang sedianya mendengar pembacaan tuntutan dari JPU, kembali ditunda karena JPU belum siap dengan tuntutannya.

Patrialis: Ayin Bebas 27 Januari 2011 Yasmina Hasni JAKARTA — Menteri Hukum dan HAM, Patrialis Akbar, menegaskan bahwa Arthalyta Suryani alias Ayin akan bebas per 27 Januari 2011. Tanggal sekian itu memang merupakan batas akhir hukuman Ayin. Tidak akan ada tambahan hukuman untuk Ayin. “Ya sudah selesai. Kita ini sama-sama manusia, samasama saudara. Kita punya kawan, punya famili, tak ada orang yang mau masuk penjara itu. Semua orang masuk penjara pasti tak ingin lebih. Kalau lebih, berarti petugasnya yang mau. Kalau petugasnya tak mau, bagaimana? Narapidananya tak bisa ngapa-ngapain,” tegasnya di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (12/1). Jadi, kata Patrialis, Ayin belum mendapatkan remisi 17 Agustus tahun 2010. Kalau bebas, itu semata-mata memang sudah saatnya bebas. Menurut Patrialis, Dirjen Lembaga Pemasyarakatan (Pas) Kemenkumham, Untung Sugiyono, tidak menggunakan remisi 17 Agustus untuk membebaskan Ayin. Untung Sugiyono juga menunda pemberian remisi untuk Ayin. “Jadi, remisi dari Kanwil

Banten tidak dijadikan pembebasan bersyarat Ayin. Artinya, Dirjen Pas tidak menggunakan itu dan masih berpendirian menunda pemberian remisi,” katanya. Mengenai perbedaan pendapat remisi Ayin, pihak Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Banten dan Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Kalapas) Wanita Tangerang tidak perlu kompak dengan Dirjen Pemasyarakatan (Pas). Begitulah menurut pendapat Patrialis Akbar. “Itu kan sesuai dengan kewenangan mereka masing-masing di tempat masing-masing,” katanya. Hal ini dinyatakan Menkumham dalam menanggapi permohonan remisi Ayin. Permohonan pemberian remisi itu diajukan oleh Kakanwil Kemenkumham Banten dan Kalapas Wanita Tangerang. Permohonan remisi tersebut ditolak Dirjen Pas karena Ayin dianggap belum memenuhi persyaratan untuk mendapatkan remisi itu. Namun, pengajuan remisi itu mengundang tanya. Terlebih, Dirjen Pas sebelumnya sudah menegaskan tak akan memberikan remisi dalam waktu satu tahun ini. Keputusan itu terkait de-

ngan peristiwa fasilitas mewah yang didapatkan Ayin di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu, Jakarta, pada pertengahan 2010. Pengajuan remisi ini kemudian memunculkan dugaan lain. Ayin diduga melakukan lobi kepada pihak Lapas Wanita Tangerang untuk diusulkan pembebasan bersyarat. Menurut Patrialis, perbedaan pendapat semacam ini diperbolehkan. “Tak usah pakai kompak-kompakan. Itulah tandanya demokrasinya muncul, sistemnya ada.” Kalau sudah kompakkompakan, kata dia, nanti malah akan dicurigai lagi. “Kok satu suara. Ini kan berbuat salah, atau tak berbuat salah,” sambungnya. Patrialis juga menambahkan bahwa terkait perbedaan pendapat dalam remisi, Kemenkumham telah berusaha berbuat berdasarkan aturan hukum yang terbaik. “Hak orang kita hormati, hak kita dihormati orang,” paparnya. Ayin adalah terpidana kasus suap terhadap jaksa Urip Tri Gunawan terkait kasus BLBI. Ayin menjalani pidana 4,5 tahun atas putusan Peninjauan Kembali (PK) di Mahkamah Agung. ■ ed: dewi mardiani

Kuasa hukum pemohon uji materi, Maqdir Ismail, mengatakan, dengan kembalinya ketentuan ke UUD, membuat kemungkinan pemakzulan lebih besar. “Kalau misalnya memang bisa dilihat ada impeachment atau proses impeachment, itu possibilitynya jauh lebih besar terjadi daripada dengan UU.’’ Uji materi Pasal 184 ayat (4) sendiri diajukan oleh dua pemohon. Pemohon pertama adalah tiga anggota DPR, yaitu Lily Wahid, Bambang Soesatyo, Akbar Faizal, serta 16 orang lainnya dengan nomor perkara 26/PUUVIII/2010. Pemohon kedua adalah praktisi hukum Farhat Abbas dengan nomor perkara 23/PUU-VIII/2010. Menurut pakar hukum tata negara, Margarito Kamis, DPR bisa langsung menindaklanjuti putusan MK dengan kembali fokus ke kasus Bank Century. ‘’Peluang impeachment makin besar.’’ ■ ikhsan ed: andri saubani

REPLIK HAPOSAN

EDWIN/REPUBLIKA

Terdakwa kasus mafia hukum, Haposan Hutagalung, usai menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (12/1). Sidang mengagendakan pembacaan tanggapan jaksa atas nota pembelaan terdakwa (replik).

opini Gagalnya Atasi Kemiskinan Khudori Pegiat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Anggota Pokja Ahli Dewan Ketahanan Pangan Pusat (2010-2014)

P

emerintah memasang target angka kemiskinan bisa ditekan dari 13,33 persen pada 2010 menjadi 11,5 persen-12,5 persen pada 2011. Untuk mencapai itu, anggaran kemiskinan naik dari Rp 80,1 triliun (2010) menjadi Rp 86,1 triliun (2011). Lima tahun terakhir, anggaran kemiskinan naik hampir empat kali lipat, tapi kemiskinan hanya turun tiga persen. Pemerintah boleh mengklaim angka kemiskinan terus menurun, tetapi sesungguhnya mereka gagal mengentaskan kemiskinan. Setidaknya, ada tiga alasan gagalnya pengentasan kemiskinan. Pertama, siapa sebenarnya orang miskin? Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), seseorang dikatakan miskin apabila pengeluaran di bawah Rp 212.210 per bulan. Dengan garis kemiskinan itu, jumlah orang miskin tinggal 31 juta (13,33 persen). Benarkah data itu? Banyak yang meragukan data itu karena dinilai tak sesuai fakta lapangan. Yang mesti dipahami, angka itu hanya menghitung warga di bawah garis kemiskinan, bukan orang miskin yang pengeluarannya hanya sedikit atas garis kemiskinan. Jika golongan terakhir ini dihitung, jumlahnya bisa 70 juta (seperti penerima raskin) atau 76,4 juta (penerima Jamkesmas). Kedua, kunci sukses penanggulangan kemiskinan ada pada tersedianya data dan pemetaan kelompok sasaran. Dengan data valid, penanggulangan kemiskinan bisa mencapai sasaran. Justru di sinilah masalah muncul. Kita tidak saja menghadapi garis kemis-

kinan yang didekati dengan cara salah (dengan proksi pengeluaran), tapi juga tak memiliki data kemiskinan andal. Kita tidak punya data akurat di mana orang miskin tinggal. Sejauh ini, kita mengandalkan dua sumber data kemiskinan: Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS dan data Keluarga Pra-Sejahtera BKKBN. Sayangnya, keduanya tidak bisa dijadikan poverty targeting yang dapat melacak siapa sesungguhnya orang miskin. Data BPS sejak awal dirancang guna melihat kecenderungan umum kemiskinan lewat garis kemiskinan. Sedangkan data BKKBN tak memadai dan bermasalah dalam penetapan definisi kemiskinan. Inilah, antara lain, penyebab tak tuntasnya kemiskinan di negeri ini. Ketiga, kita juga memiliki masalah dalam pemetaan dan fokus program antikemiskinan. Di era SBY, program antikemiskinan dibagi tiga klaster. Klaster pertama berupa bantuan dan perlindungan sosial pada keluarga kurang mampu, seperti bantuan beras untuk orang miskin (raskin), Jamkesmas, Program Keluarga Harapan, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Klaster kedua berupa program dan anggaran berbasis masyarakat yang dilaksanakan melalui PNPM Mandiri. Warga desa yang miskin didampingi dan diberdayakan. Klaster ketiga dilakukan pemberdayaan UMKM dan penyediaan Kredit Usaha Rakyat (KUR). SBY menyebut klaster pertama sebagai pemberian ikan bagi rakyat miskin dan hampir miskin. Klaster kedua dianalogikan sebagai pemberian kail agar warga lebih mandiri. Dan, klaster ketiga ibarat pemberian perahu. Diharapkan masyarakat kecil bisa mengembangkan usahanya sendiri, bahkan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain.

>> resonansi <<

Pengelompokan klaster bisa dipahami karena kelompok miskin tidak homogen. Pertanyaannya, jika pada klaster pertama hanya diberi “ikan” tanpa pemberdayaan, apakah itu tidak menimbulkan ketergantungan pada diri kelompok paling miskin itu? Bagaimanapun kelompok klaster pertama tetap mempunyai potensi pengembangan, bukan sekadar “hidup dari pemberian”. Karena itu, pada klaster pertama porsi “ikannya” lebih besar daripada kelompok lain agar bisa survive. Namun, pada saat bersamaan mereka juga perlu diberi kail. Kalau tidak, selamanya mereka miskin dan tidak berdaya. Pada titik ini perlu mendudukkan kail dan ikan dalam penanganan kemiskinan secara proporsional. Dalam realitasnya, keduanya tidak bisa dipisahkan. Misalnya, tukang bakso. Setelah punya modal bisa berjualan bakso dengan pendapatan sehari Rp 20 ribu. Tapi, begitu ia sakit—karena si tukang bakso satu-satunya tulang punggung keluarga— gerobak bakso dijual sebab ia tidak punya kartu sehat. Pemberian “ikan” dalam bentuk bantuan langsung juga tidak selamanya membuat orang miskin malas dan bergantung pada negara. Syaratnya sasaran, kriteria, dan mekanisme harus jelas. Visinya pun harus jangka panjang, bukan sekadar proyek yang sporadis ala BLT kompensasi kenaikan BBM. Pertanyaan lain menyangkut fokus program. Anggaran antikemiskinan ditebar pada 51 program yang tersebar hampir di semua departemen/ lembaga. Akibatnya, terjadi tumpang-tindih, bahkan repetisi program yang ujungujungnya penghamburan anggaran. Akan lebih baik jika penanggulangan kemiskinan dikumpulkan dalam satu lembaga sehingga pelaksanaan program lebih bermanfaat,

efektif, dan efisien. Apa yang paling mengkawatirkan adalah upaya antikemiskinan akan gagal seperti yang sudahsudah. Sudah tidak terhitung program dan usaha pemerintah untuk memberdayakan ekonomi rakyat miskin. Tanpa mengecilkan hasilnya, sejatinya jumlah warga miskin masih banyak. Apa yang salah dengan program antikemiskinan? Karena upaya pemerintah mengentaskan kemiskinan direduksi hanya dari sisi permodalan, seakan-akan muncul simple truth bahwa modal adalah segala-galanya. Faktanya, ekonomi rakyat amat lemah dalam keahlian dan keterampilan usaha, akses dana/modal usaha, dan pemasaran atau informasi (Suyanto, 1997; Dieter Evers, 1995; Sutojo, dkk, 1994). Menurut Chambers (1987), ada lima ketidakberuntungan pada kelompok rumah tangga miskin, yaitu kerentanan, kelemahan fisik, derajat isolasi, keterbatasan pemilikan aset, dan ketidakberdayaan. Upaya pemberdayaan warga miskin tidak jauh dari penanganan hal-hal di atas. Pemberian “kail” dan bukan “ikan” sebagai strategi pemberdayaan ekonomi rakyat pun dirasa tidak memadai. Kelompok miskin juga perlu diajari bagaimana cara memancing yang baik. Bahkan, ada persoalan mendasar bahwa kelompok miskin yang diberdayakan itu juga perlu dijamin agar “sungai” atau “kolam” yang dipancing tidak keruh dan sustainable. Bagaimana mereka bisa memancing jika kolamnya sudah dikaveling orang lain? Masih banyaknya jumlah warga miskin di era pemerintahan SBY ini yang tak hanya menunjukkan SBY gagal memahami kemiskinan, tapi juga gagal memenuhi janjinya. Siapa pun dia, ketika gagal memahami hakikat kemiskinan mereka akan gagal menurunkannya. I

M

Oleh Azyumardi Azra

Esposito berkesempatan membicarakan masa depan Islam dalam ceramah di Syahida Inn, Kampus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Jumat pekan lalu (7/1). Subjek ini juga merupakan judul buku terbarunya, The Future of Islam (Oxford: OUP, 2010). Berbagai realitas dan kecenderungan pokok, baik intra-Islam dan Muslim maupun dalam hubungan dengan masyarakat Barat, menjadi subjek pembicaraan Esposito terkait masa depan Islam. Sebagiannya sudah sering mengemuka dalam pembicaraan publik sejak dari hal; Apakah dunia Muslim bakal terkunci dalam perbenturan peradaban; Apakah Islam kompatibel dengan demokrasi dan HAM; Apakah ‘fundamentalisme’ menghambat pembangunan masyarakat modern di dunia Islam; Apakah Islam ‘menenggelamkan’ masyarakat Barat karena kian meningkatnya jumlah kaum Muslim di Barat; Atau apakah Eropa bakal menjadi ‘Eurabia’ atau sebaliknya terasimilasi ke dalam masyarakat Eropa. Dalam pandangan Esposito, Islam dan Muslim memiliki banyak wajah, yang tidak selalu menggembirakan. Terjadi gejala peningkatan kekerasan di banyak wilayah dunia Muslim. Hubungan intraMuslim sering ditandai pelarangan aliran dan kelompok Muslim tertentu karena dipandang mayoritas Muslim sebagai sesat dan menyimpang. Esposito mengambil contoh Malaysia yang melarang aliran Islam seperti Syiah; dan juga Indonesia yang menghadapi persoalan Ahmadiyah. Esposito juga melihat Islam dan dunia Muslim menghadapi berbagai kecenderungan yang tidak menjanjikan untuk masa depan. Pertama, meningkatnya ultrakonservatisme Islam, yang terutama diwakili Wahabisme. Meski gerakan

H A R I A N HH AA RR II AA NN

REPUBLIKA REPUBLIKA MAHAKA MEDIA MAHAKA MAHAKAMEDIA MEDIA

Semua naskah yang dikirim ke Redaksi dan diterbitkan menjadi Semua naskah yang ke Redaksi diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua Harian Republika dibekali Semua naskah yangdikirim dikirim kewartawan Redaksidan dan diterbitkan menjadi milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal dan tidak menerima maupun meminta imbalan dari milik Harian Republika. Semua wartawan Harian Republika dibekali tanda pengenal maupun meminta imbalan dari siapa pun. Semuadan isi tidak artikel/tulisan berasal dari luar, sepenuhnya tanda pengenal dan tidakmenerima menerimayang maupun meminta imbalan dari siapa pun. yang dari sepenuhnya tanggung jawab isi penulis yang bersangkutan. Semua isi artikel/tulisan siapa pun.Semua Semua isiartikel/tulisan artikel/tulisan yangberasal berasal dariluar, luar, sepenuhnya tanggung jawab yang isi yang terdapat di suplemen daerah, menjadiSemua tanggung jawab Kepala tanggung jawabpenulis penulis yangbersangkutan. bersangkutan. Semua isiartikel/tulisan artikel/tulisan yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawab Perwakilan Daerah bersangkutan. yang terdapat di suplemen daerah, menjadi tanggung jawabKepala Kepala Perwakilan PerwakilanDaerah Daerahbersangkutan. bersangkutan.

2

Tajuk Lelah, tapi tak Boleh Lagi, dan lagi, dan lagi .... Tiada henti. Ini sudah diperkirakan. Contoh terakhir, usulan untuk memberikan remisi kepada Ayin, terpidana kasus suap terhadap jaksa. Sebelumnya, Ayin juga mendapat perlakuan istimewa di penjara dengan berbagai fasilitas mewahnya. Kita sudah banyak mendengar tentang perilaku korup, dan tentu saja diikuti represi dan tindak yang bisa berkategori kriminal, para sipir penjara. Ada terpidana kabur, terpidana berkeliaran di luar penjara, jual-beli fasilitas, tarif untuk pembesuk, bahkan mengendalikan bisnis narkoba dari balik penjara. Hal-hal semacam itu menjadi fenomena biasa bagi aparat penegak hukum. Bukan hanya dilakukan sipir, tapi juga jaksa, hakim, dan polisi. Seolah bangsa ini tak bergerak maju. Angkanya terlalu signifikan untuk disebut bahwa semua itu cuma penyimpangan dan oknum. Kita juga tak bisa mengabaikannya karena tak ada perbaikan berarti. Kapital yang berputar makin jauh membesar, dan jumlah yang terlibat pun makin masif. Sehingga, tak perlu ada yang ditakuti untuk menjadi birokrat dan pejabat korup. Tak perlu khawatir untuk menjadi pengusaha maling. Tak perlu malu menjadi calo yang menerabas hukum. Mengapa pula waswas untuk menjadi politisi busuk. Modalnya cuma satu: buang harga diri. Kasus Ayin dan jaksa Urip hanya berhenti di mereka. Kita tak pernah tahu siapa pelaku sesungguhnya. Kasus Gayus Tambunan terus berliku-liku. Jangankan menangkap big fish di belakangnya, mengungkap kasus Gayusnya sendiri pun tak akan terjadi. Kasus Bank Century hanya berhenti dengan dicopotnya Sri Mulyani dari jabatan menteri keuangan dan terpentalnya Komjen Susno Duadji. Jika kita runut satu per satu, semua kasus yang pernah diungkap tak pernah sampai ke akarnya. Itulah kenyataannya. Ada tembok yang selalu menghadang. Tembok yang tak pernah tampak sosoknya. Tapi, orang-orang yang masih waras tak boleh lelah, walaupun kita sudah lelah. Walaupun kita sudah hilang kata-kata. Tak apa kita terus mengulang kata-kata yang sama. Sebagaimana manusia-manusia nista itu juga tak pernah lelah untuk berkilah dan mencari pembenaran diri. Kita juga tak boleh frustrasi, walau kita juga sudah berputus asa. Terus berharap, hanya itu harapan kita. Sebagaimana para manusia nestapa itu juga terus berharap bahwa dia bukan termasuk yang sial untuk dijadikan sampel belaka tentang pemberantasan korupsi. Mari kita kuat-kuatan berharap dan kuat-kuatan berupaya. Harapan itu bukan diberikan pada presiden, juga bukan diberikan pada jaksa, polisi, atau hakim. Apalagi pada menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, maupun lurah. Tentu saja harapan itu tak perlu repot-repot diberikan kapada partai. Harapan itu bukan diserahkan pada seseorang atau sebuah lembaga. Harapan itu diberikan pada kemauan baik kita semua. Harapan itu digantungkan pada akumulasi energi positif yang kita curahkan bersama. Kita harus mulai membangun rasa percaya diri bahwa yang bisa menyelesaikan persoalan ini bukan presiden A atau partai B. Kita harus membuang berhala paternalisme dan memusnahkan mistik ratu adil. Tak ada satrio piningit. Tak ada pendekar. Tak ada orang kuat. Justru yang ada adalah kekuatan anonim yang diikhtiarkan bersama. Itu lebih dahsyat. Itu adalah kita semua. Kita harus merekonstruksi karakter dasar bangsa ini: rasional, egaliter, dan logis. I

:: suarapublika :: Menemukan Kamera Digital

Esposito: Masa Depan Islam asa depan Islam. Subjek yang sedikitnya dalam tiga dasawarsa menjadi pembicaraan hangat di kalangan kaum Muslim maupun Barat. Tiga puluh dua tahun lalu, ketika abad ke-15 Hijriah bermula, terdapat kalangan Muslim di berbagai wilayah dunia Islam yang sangat optimistis dengan masa depan Islam. Mereka berpendapat abad 15 Hijriah adalah era ‘kebangkitan Islam’. Kini, setelah 32 tahun berlalu, optimisme dan harapan itu agaknya perlu dilihat kembali. Sementara itu, kalangan Barat juga tak luput berbicara tentang masa depan Islam, khususnya sejak dunia memasuki abad ke-21 Masehi. Pembicaraan tentang subjek ini kian menemukan momentum sejak peristiwa 11 September 2001, pengeboman WTC di New York dan Pentagon di Washington DC. Sejak saat itu, Islam dan Muslim yang sering diasosiasikan dengan kekerasan dan terorisme tidak hanya menjadi pusat kecurigaan dan antipati di kalangan masyarakat Barat, tetapi juga dianggap sebagai ‘ancaman’ bagi masa depan dunia Barat. John L Esposito adalah salah satu figur terkemuka yang juga mencoba mengkaji masa depan Islam. Esposito, guru besar dan direktur Centre for Muslim-Christian Understanding pada Georgetown University, Washington DC, dikenal sebagai pakar yang melihat Islam dan Muslim secara lebih objektif dan empati. Karena itu, ia sering menjadi sasaran kemarahan kalangan Barat yang fobia terhadap Islam dan Muslim. Padahal, dengan pendekatan seperti itu, Esposito tidak kehilangan kritisisme terhadap Islam dan kaum Muslimin, baik dalam konteks negara Muslim tertentu maupun dalam hubungan antara dunia Muslim dan Barat.

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

Wahabiyah sekarang tidak selalu menampilkan kekerasan, ia membuat Islam hadir sebagai agama yang segala tidak boleh: ‘ini tidak boleh, itu tidak boleh’. Kedua, meningkatnya berbagai kesulitan yang dihadapi para penganjur pembaruan dan reformasi di dalam Islam juga masyarakat Muslim. Menurut Esposito, pembaruan dalam Islam kini bahkan menjadi medan pertarungan yang kian sulit terselesaikan. Ketika pemikiran dan gerakan pembaruan mulai dilancarkan, pada saat yang sama perdebatannya juga meningkat tentang ‘Islam siapa’ atau ‘Islam yang mana’. Hal ini mencerminkan kenyataan kian meningkatnya perbedaan-perbedaan tajam di kalangan kaum Muslimin menyangkut pemahaman dan penafsiran Islam yang mapan dalam bentuk berbagai aliran pemikiran dan mazhab. Gambaran yang diberikan Esposito tentang Islam dan dunia Muslim terlihat pesimistis. Dalam tanggapan saya kepada Esposito, gambaran demikian muncul tidak lain karena penekanan pengamatan yang terpusat pada politik domestik dunia Islam dan khilafiyah di kalangan umat yang sejak awal masa pasca-Nabi Muhammad tidak pernah terselesaikan. Saya menganjurkan agar juga melihat dinamika Islam kultural, khususnya di Indonesia, yang lebih menjanjikan. Ini terlihat dalam pertumbuhan kaum terdidik dan kelas menengah Muslim; ormas dan civil society yang dinamis, dan seterusnya. Meski demikian, Esposito membukakan berbagai ‘PR’ yang mesti dilakukan kaum Muslim jika Islam dapat memiliki masa depan lebih menjanjikan. Kaum Muslim mesti segera membereskan rumahnya sehingga dapat berperan lebih kontributif pada hari ini dan ke depan. I

Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hilman Nugraha. Pemimpin Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Hilman Nugraha. RedakturRedaksi: Pelaksana: Elba Damhuri. Kepala Newsroom: MArys Irwan Ariefyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza. Pemimpin Redaksi: Nasihin Masha. Wakil Pemimpin Redaksi: Arys Hilman Nugraha. Redaktur Damhuri. Newsroom: MM Irwan Kepala Republika Online: Agung Pragitya RedakturPelaksana: Senior: AnifElba Punto Utomo.Kepala Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten Redaktur Pelaksana: Elba Damhuri. Kepala Newsroom: Irwan Ariefyanto. Ariefyanto. Kepala Republika Online: Agung Pragitya Vazza. Vazza. Redaktur Anif Punto Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten RedakturSenior: Pelaksana: Sadewo, Nur Hasan Murtiaji, Subroto. Reporter Senior: Andi Nur Aminah, Budi Utomo, Harun Redaktur Senior: Anif Bidramnanta, Punto Utomo. Utomo.Joko Wakil Redaktur Pelaksana: Irfan Junaidi, Syahruddin El-Fikri, Kumara Dewatasari. Asisten Redaktur Pelaksana: Joko Hasan Murtiaji, Subroto. Reporter Senior: Andi Nur Budi Utomo, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Sadewo, Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Sammy, Budiono, Redaktur Pelaksana:Bidramnanta, Bidramnanta, Joko Sadewo,Nur Nur Hasan Murtiaji, Subroto. Reporter Senior: AndiAbdullah NurAminah, Aminah, BudiAgung Utomo, Harun Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Abdullah Sammy, Agung Budiono, Agus Yulianto, Alwi Shahab, Andri Saubani, Anjar Fahmiarto, Annisa Mutia, A Syalaby Ichsan, Budi Rahardjo, Burhanuddin Bella, Citra Husein, Muhammad Subarkah, Nurul S Hamami, Selamat Ginting, Teguh Setiawan. Staf Redaksi: Abdullah Sammy, Agung Budiono, Agus Yulianto, Saubani, Anjar Fahmiarto, Annisa AASyalaby Ichsan, Budi Burhanuddin Bella, Listya Rini, C Alwi Purwatiningsih, Damanhuri Zuhri, Darmawan, Desi Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Purwadi, Djoko Agus Yulianto, AlwiShahab, Shahab,Andri Andri Saubani, AnjarDarmawan Fahmiarto,Sepriyossa, AnnisaMutia, Mutia, Syalaby Ichsan, BudiRahardjo, Rahardjo, Burhanuddin Bella,Citra Citra Listya Rini, CCPurwatiningsih, Damanhuri Zuhri, Sepriyossa, Desi Susilawati, Dewi Mardiani, Didi Djoko Suceno, Ratna Meta Novia, Edi Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Darmawan, Eko Widiyatno, Endro Yuwanto, EH Ismail, Fernan Rahadi, Ferry Listya Rini,Dyah Purwatiningsih, Damanhuri Zuhri,Darmawan Darmawan Sepriyossa, Darmawan, Desi Susilawati, Dewi Mardiani, DidiPurwadi, Purwadi, Djoko Suceno, Dyah Ratna Meta Edi Edwin Dwi Eko Endro EH Fernan Rahadi, Ferry Kisihandi, Firkah Fansuri, Fitria Fitriyan Zamzami, Heri Purwata, Heri Ruslan, Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Suceno, Dyah Ratna Meta Novia, Novia,Andayani, Edi Setyoko, Setyoko, Edwin Dwi Putranto, Putranto, Eko Widiyatno, Widiyatno, Endro Yuwanto, Yuwanto, EH Ismail, Ismail, Fernan Rahadi, Ferry Kisihandi, Firkah Fitria Zamzami, Heri Purwata, Heri Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Israr, JoharFitriyan Arief, Khoirul Azwar, Mansyur Faqih, Mohammad Akbar, Mohamad Amin Kisihandi, Firkah Fansuri, Fansuri, Fitria Andayani, Andayani, Fitriyan Zamzami, HeriMaghfiroh Purwata,Yenny, Heri Ruslan, Ruslan, Ichsan Emrald Alamsyah, Indah Wulandari, Indira Rezkisari, Irwan Kelana, Khoirul Azwar, Maghfiroh Yenny, Mansyur Akbar, Mohamad Amin Madani, Muhammad MJohar As’adi, M Ghufron, Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Faqih, Hapsari, Neni Ridarineni, Zuraya, Nina Indira Rezkisari, IrwanFakhruddin, Kelana,Israr, Israr, JoharArief, Arief, KhoirulM Azwar, Maghfiroh Yenny, Mansyur Faqih,Mohammad Mohammad Akbar,Nidia Mohamad Amin Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Ghufron, M Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridarineni, Nidia Zuraya, Nina Chairani Ibrahim, Palupi Annisa Auliani, Prima Restri Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Basarah, Rahmat Budi Harto, Ratna Madani, Muhammad Fakhruddin, M As’adi, M Ghufron, M Ikhsan Shiddieqy, Natalia Endah Hapsari, Neni Ridarineni, Nidia Zuraya, Nina Chairani Palupi Auliani, Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat Santosa Rahmat Ratna Puspita,Ibrahim, Reiny Dwinanda, Rosyid NurulPrima Hakim, Rusdy Nurdiansyah, R Hiru Muhammad, Setyanavidita Livikacansera, Shally Pristine, Siwi Chairani Ibrahim, PalupiAnnisa Annisa Auliani, PrimaRestri Restri Ludfiani, Priyantono Oemar, Rachmat SantosaBasarah, Basarah, RahmatBudi BudiHarto, Harto, Ratna Puspita, Dwinanda, Rosyid Nurul Rusdy Nurdiansyah, RRHiru Setyanavidita Livikacansera, Shally Siwi Tri PujiReiny Budiwiyati, Stevy Maradona, Sunarwoto, Evidia Yuvidianti, Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Puspita, Reiny Dwinanda, Rosyid NurulHakim, Hakim, RusdySusie Nurdiansyah, HiruMuhammad, Muhammad, Setyanavidita Livikacansera, ShallyPristine, Pristine, Siwi Tri Puji Stevy Maradona, Sunarwoto, Susie Taufiqurrahman Bachdari, Teguh Firmansyah, Wachidah Handasah, Wardianto, Tunjung Palupi, Yasmina Hasni,Yuvidianti, Yeyen Rostiyani, Yoebal Ganesha Rasyid, Ardhi Cahyadi, Yogie Tri Puji Budiwiyati, Budiwiyati, StevyWulan Maradona, Sunarwoto, Susie Evidia Evidia Yuvidianti, Taufiqurrahman Bachdari, TeguhYogi Firmansyah, Wachidah Handasah, Wardianto, Respati, Yusuf Assidiq,Wulan Zaky AlTunjung Hamzah.Palupi, Handasah, Wardianto, Wulan Tunjung Palupi, Yasmina Yasmina Hasni, Hasni, Yeyen Yeyen Rostiyani, Rostiyani, Yoebal Yoebal Ganesha Ganesha Rasyid, Rasyid, Yogi Yogi Ardhi Ardhi Cahyadi, Cahyadi, Yogie Yogie Respati, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah. Kepala Quality Control dan Bahasa: Rakhmat Hadi Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Jawa Barat: Maman Respati, Yusuf Assidiq, Zaky Al Hamzah. Kepala Quality Control dan Rakhmat Hadi Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Sudiaman. Kepala Perwakilan DIY - Jawa Tengah: Wisnu Wardhana. Kepala Perwakilan Jawa Timur:Jawa Asep Barat: Nurzaman. Nian Kepala Quality Control dan Bahasa: Bahasa: Rakhmat HadiIndra Sucipto. Kepala Desain: Sarjono. Kepala Perwakilan Perwakilan Jawa Barat: Maman Maman Sudiaman. Kepala Perwakilan DIY Indra Jawa Poloan (Medan), Aries (Palembang), Ahmad Baraas (Bali). Wardhana. Sekretaris Redaksi: Fachrul Ratzi. Sudiaman. KepalaMaspril Perwakilan DIY - - Jawa Jawa Tengah: Tengah: IndraWisnu Wisnu Wardhana.Kepala Kepala Perwakilan Perwakilan Jawa Timur: Timur:Asep AsepNurzaman. Nurzaman.Nian Nian Poloan Poloan(Medan), (Medan),Maspril MasprilAries Aries(Palembang), (Palembang),Ahmad AhmadBaraas Baraas(Bali). (Bali).Sekretaris SekretarisRedaksi: Redaksi:Fachrul FachrulRatzi. Ratzi.

Milik Jamaah Haji Pada 12 Oktober 2010, saya, jamaah haji kloter 69 SOC dari KBIH Amanah, Kabupaten Magelang, telah menemukan sebuah kamera digital, mungkin milik jamaah haji Indonesia di sebuah kamar pada sebuah hotel di Jeddah. Untuk itu, bagi para jamaah haji Indonesia yang pernah menginap di hotel tersebut dan merasa ketinggalan kamera digital agar dapat segera menghubungi saya sesuai alamat di bawah ini. Dan, tidak ada biaya apa pun untuk memperoleh kembali kamera tersebut dengan catatan dapat menunjukkan cukup bukti dan data identitas pemilik kamera tersebut atau foto yang ditunjukkan kesamaan dengan yang ada di kamera. Kepada siapa pun yang pernah mengetahui atau mendengar informasi Kamera Tertinggal milik anggota Jamaah Haji Indonesia atau anggota jamaah haji di kloternya atau rombongan maupun regunya, mohon bantuan agar informasi ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Atas bantuan dan kerja samanya, saya ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Budiarto Widodo Perumahan Bumi Prayudan, Blok L/11 Mertoyudan, Magelang, Jawa Tengah Telp 0293-326378 081328769397

Reuni SMP Stella Duce II Yogya Lulusan Tahun 1986 Tiada terasa sudah 25 tahun kita berpisah meninggalkan SMP Stella Duce II. Untuk menyambung tali silaturahim dan persaudaraan yang telah lama putus, kami dan juga teman-teman alumni Stece II ingin mengadakan reuni yang insya Allah akan dilaksanakan di Aula SMP Stella Duce II, Jl Suryodiningratan 13, Yogyakarta, pada Ahad, 20 Februari 2011, pukul 09.00 pagi. Demi terlaksananya acara ini, kami mengharapkan partisipasi dari temanteman alumni 1986 untuk bisa ikut pada acara tersebut dan bisa menginformasikan kepada teman-teman lainnya. Sekretariat panitia di rumah Elita, Jl Minggiran Baru, No 37 A, Yogyakarta (085725893552, 081802632521), atau menghubungi teman lain. Bambang Erwanto (081226944475/0274-7869271), Lusi (085878926206/0274-2154353), Thomas (087861332501/02193856818). Kontribusi sebesar Rp 50.000 plus sumbangan sukarela ke rekening BCA a/n Eri Hestu Wahyu (1260302317), BNI Yogya (2746496120) a/n Elita Widiarti SE SH. Besar harapan kami untuk kesediaan teman-teman bisa hadir pada acara ini. Bantuan dan partisipasi sekecil apa pun dari kalian amatlah berarti buat terselenggaranya acara ini. Terima kasih. Bambang Erwanto Dukuh MJ I/1461 YK 081226944475/0274-7869271 Penerbit: PT Republika Media Mandiri. Alamat Redaksi: Jl. Warung Buncit Raya No. 37, Jakarta 12510, Alamat Surat: PO Penerbit: PT Mandiri. Alamat Jl. Raya Jakarta 12510, Alamat Surat: PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: 021-780.3747 (Hunting), Fax:Buncit 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Redaksi: Penerbit: PTRepublika RepublikaMedia Media Mandiri. AlamatRedaksi: Redaksi: Jl.Warung Warung Buncit RayaNo. No.37, 37, Jakarta 12510,Fax Alamat Surat:021PO Box 1006/JKS-Jakarta 12010. (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Fax Redaksi: 798.3623, E-mail: [email protected]. Bagian Iklan: Jl. Warung Buncit Raya No. Bagian). 37, Jakarta Tel:021021Box 1006/JKS-Jakarta 12010. Tel: Tel: 021-780.3747 021-780.3747 (Hunting), Fax: 021-780.0649 (Seluruh Bagian). Fax12510. Redaksi: 021798.3623, E-mail: Bagian Iklan: Buncit 37, 021794.4693, Fax: [email protected]. 021-798.1169. Sirkulasi dan Langganan: Tel: 021-791.98441, 021-791.98442. Online: 798.3623, E-mail: [email protected]. Bagian Iklan: Jl. Jl. Warung Warung Buncit Raya Raya No. No.Fax: 37, Jakarta Jakarta 12510. 12510. Tel: Tel: 021794.4693, Fax: dan Langganan: 021-791.98441, Fax: Online: http://www.republika.co.id. AlamatSirkulasi Perwakilan: Jl. LLTel: RE Martadinata No. 126 Tel:021-791.98442. 022-420.7671, 420.7672, 794.4693, Fax: 021-798.1169. 021-798.1169. Sirkulasi danBandung: Langganan: Tel: 021-791.98441, Fax: 021-791.98442. Online: http://www.republika.co.id. Alamat Perwakilan: LL RE Martadinata No. 126 420.7675, Fax: 022-426.2829, Jl. PerahuJl. No. Baru, Tel: 566028, 420.7672, Fax: 0274http://www.republika.co.id. AlamatYogyakarta: Perwakilan:Bandung: Bandung: Jl. LL4, REKota Martadinata No.0274-544.972, 126Tel: Tel:022-420.7671, 022-420.7671, 420.7672, 420.7675, Fax: 022-426.2829, Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 541.582, Surabaya: Jl. Barata Jaya No. 51, Tel: 031-501.7409, Fax: 031-504.5072. 420.7675, Fax: 022-426.2829, Yogyakarta: Jl. Perahu No. 4, Kota Baru, Tel: 0274-544.972, 566028, Fax: 02740274541.582, 541.582,Surabaya: Surabaya:Jl. Jl.Barata BarataJaya JayaNo. No.51, 51,Tel: Tel:031-501.7409, 031-501.7409,Fax: Fax:031-504.5072. 031-504.5072. Direktur Utama: Erick Thohir. Direktur Utama: Thohir. Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Direktur Operasional: Direktur Utama:Erick Erick Thohir. Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Tommy Tamtomo. Direktur Marketing: Prasanti Andrini. GM Keuangan: Didik Irianto. GM Direktur Marketing dan Sales: Direktur Pemberitaan: Ikhwanul Kiram Mashuri, Direktur Operasional: Operasional: Wakil Direktur Utama: Daniel Wewengkang. Tommy Tamtomo. Direktur Prasanti Andrini. GM Keuangan: Didik Marketing Sales: Yulianingsih. Manajer Produksi: Nurrokhim. Manajer Sirkulasi: Ruminta. Manajer Keuangan: Herydan Setiawan. Tommy Tamtomo. Direktur Marketing: Marketing: Prasanti Andrini. GMDarkiman Keuangan: Didik Irianto. Irianto. GM GM Marketing dan Sales: Yulianingsih. Yulianingsih.Manajer ManajerProduksi: Produksi:Nurrokhim. Nurrokhim.Manajer ManajerSirkulasi: Sirkulasi:Darkiman DarkimanRuminta. Ruminta.Manajer ManajerKeuangan: Keuangan:Hery HerySetiawan. Setiawan. Harga Langganan: Rp. 69.000 per bulan, harga eceran Pulau Jawa Rp 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. 4.000 per Harga Langganan: 69.000 per bulan, eceran Pulau Jawa 2.900. Harga Eceran Luar Jawa: Rp. eksemplar (tambahRp. ongkos kirim). Bank a.n PT Republika Media Mandiri: BSM, Cab. Warung Buncit, Harga Langganan: Rp. 69.000 perRekening bulan,harga harga eceran Pulau JawaRp Rp 2.900. Harga Bank Eceran Luar Jawa: Rp.4.000 4.000per per eksemplar (tambah kirim). Rekening a.n PT Mandiri: BSM, Cab. Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab.Bank Warung No. Rek.Media 1270004240642 ( Bank Cab. Warung Buncit, eksemplar (tambahongkos ongkos kirim). Rekening Bank a.nBuncit, PTRepublika Republika Media Mandiri:Bank Bank BSM,Lippo, Cab.Warung Warung Buncit, No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( Bank BCA, Cab. Graha Inti Fauzi, No. Rek. 375.305.666.8. No. Rek. 0030113448 ( Bank Mandiri, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 1270004240642 ( Bank Lippo, Cab. Warung Buncit, No. Rek. 727.30.028988 ( (Bank BCA, Cab. Graha Surat Izin Usaha Penerbitan Menpen No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, No. Rek. 727.30.028988 BankPers: BCA,SK Cab. GrahaInti IntiFauzi, Fauzi,No. No.Rek. Rek.375.305.666.8. 375.305.666.8. Surat Izin Pers: SK No. 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, Anggota Serikat Penerbit Surat Anggota No. 163/1993/11/A/2002. Surat IzinUsaha UsahaPenerbitan Penerbitan Pers:Kabar: SKMenpen Menpen No.SPS 283/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1992, Anggota AnggotaSerikat SerikatPenerbit PenerbitSurat SuratKabar: Kabar:Anggota AnggotaSPS SPSNo. No.163/1993/11/A/2002. 163/1993/11/A/2002.

penggunaan hak menyatakan pendapat harus dilakukan dengan bijaksana berdasarkan demokrasi Pancasila, agar tidak mengubah sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945. Ketentuan yang sama ditemukan dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, serta Pasal 27 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, Pasal 75 UUDS Tahun 1950 yang menganut sistem pemerintahan perlementer, hanya mengenal hak interpelasi dan hak menyelidiki (enquette). Berbagai Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketentuan syarat minimum quorum maupun persetujuan anggota DPR, kecuali hanya diatur dalam peraturan tata tertib DPR. Ketentuan quorum maupun persetujuan anggota untuk menggunakan hak menyatakan pendapat dalam beberapa peraturan tata tertib DPR tersebut ditetapkan dengan kehadiran dan persetujuan anggota secara mayoritas sederhana atau paling tinggi dengan kehadiran dan persetujuan 2/3 anggota (seperti dalam Keputusan DPR Nomor 08/DPR RI/I/2005.2006 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat RI). Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia sebelum Undang-Undang a quo, DPR telah banyak menggunakan hak menyatakan pendapat terhadap Pemerintah antara lain: ƒ Hak mengajukan usul dan pendapat tentang penggantian Panglima TNI (Tahun Sidang 2004-2005); ƒ Usul hak menyatakan pendapat tentang kebijakan antisipatif Pemerintah atas kenaikan harga pokok yang murah dan terjangkau bagi masyarakat (Tahun Sidang 2007-2008); ƒ Usulan hak menyatakan pendapat tentang Presiden telah melakukan pelanggaran terhadap UU Nomor 41 Tahun 2008 tentang APBN 2009 (Tahun Sidang 2008-2009); [3.16] Menimbang bahwa perubahan UUD 1945, menata kembali hubungan antar lembaga negara berdasarkan prinsip checks and balances, yaitu suatu sistem pemerintahan yang dikembangkan dari sistem pemisahan kekuasaan antara cabang-cabang utama kekuasaan negara yang terdiri dari kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sistem checks and balances menghendaki adanya keseimbangan dan saling mengawasi antar lembaga negara untuk menghindari kekuasaan absolut dari suatu lembaga atau organ negara. Dalam hubungan dengan jabatan Presiden sebagai penyelenggara kekuasaan eksekutif, DPR, dan DPD selaku lembaga perwakilan rakyat secara terus menerus mengawasi segala kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan oleh Presiden agar tetap sesuai dengan konstitusi dan semangat serta tujuan negara. Dalam posisi inilah, terletak arti penting jaminan konstitusional bagi DPR untuk dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusionalnya mengawasi Presiden sebagaimana diatur dalam konstitusi; [3.17] Menimbang bahwa untuk menjawab pertanyaan dalam paragraf [3.14] Mahkamah berpendapat sebagai berikut: [3.17.1] Menimbang UUD 1945 setelah perubahan, secara tegas memuat hak menyatakan pendapat DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945, sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPR. Tidak ada uraian lebih lanjut tentang mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat tersebut dalam UUD 1945 kecuali secara implisit diamanatkan untuk diatur dalam Undang-Undang. Di samping itu perubahan UUD 1945, juga mengenal “pendapat DPR” atas hasil pengawasannya dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Menurut Mahkamah, walaupun terdapat persamaan antara hak menyatakan pendapat DPR yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945, yaitu sama-sama dalam rangka pengawasan DPR terhadap Presiden, tetapi kedua ketentuan tersebut mengandung perbedaan. Pasal 20A UUD 1945, hanya memberikan jaminan adanya hak DPR untuk menyatakan pendapat dengan tidak disertai batasan apapun mengenai cara serta mekanisme penggunaan hak tersebut. Hal itu diserahkan pengaturannya dalam Undang-Undang. Sedangkan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang diatur dalam Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur juga mekanisme pengambilan keputusannya, yaitu dilakukan dalam sidang paripurna yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota DPR dan disetujui oleh paling sedikit 2/3 anggota DPR yang hadir. Mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat berdasarkan Pasal 20A bersifat terbuka untuk diatur dalam tingkat UndangUndang, sedangkan pendapat DPR yang diatur dalam Pasal 7B bersifat limitatif. Hal ini sejalan dengan pendapat ahli Saldi Isra dan Aidul Fitriciada Azhari, yang berpendapat bahwa syarat quorum dan pengambilan keputusan dalam rangka pemakzulan/pemberhentian Presiden bersifat limitatif dan tidak dimungkinkan adanya delegasi pengaturan yang berbeda kepada Undang-Undang. Selain itu Mahkamah sependapat juga dengan ahli Fajrul Falaakh yang pada pokoknya berpendapat bahwa hak menyatakan pendapat menurut sistem ketatanegaraan Indonesia ada yang bersifat umum (lex generalis) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 20A UUD 1945 dan ada yang bersifat khusus (lex specialis) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7B UUD 1945; [3.17.2] Menimbang bahwa UU 27/2009 menggabungkan mekanisme penggunaan hak menyatakan pendapat, baik yang bersumber dari Pasal 20A maupun Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945, tanpa membedakan jenis dan bobot pernyataan pendapat yang seharusnya dibedakan atas lex specialis dan lex generalis. Hak menyatakan pendapat dalam UU a quo mencakup hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, serta dugaan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU a quo tidak membedakan semua jenis hak menyatakan pendapat DPR baik berdasarkan Pasal 20A sebagai lex generalis maupun Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945 sebagai lex specialis yang mengatur bahwa semua jenis pernyataan pendapat hanya dapat dilakukan melalui keputusan rapat paripurna DPR yang dihadiri oleh paling sedikit 3/4 anggota DPR dan disetujui oleh paling sedikit 3/4 anggota DPR yang hadir. Penyamarataan ketentuan seperti ini menurut Mahkamah bertentangan dengan maksud dan semangat UUD 1945; [3.17.3] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, DPR memang memiliki kebebasan legislasi untuk menentukan mekanisme pengambilan keputusan dengan menetapkan syarat tertentu, baik syarat quorum maupun syarat persetujuan anggota DPR terhadap hak menyatakan pendapat yang bersifat umum yang bersumber dari Pasal 20A UUD 1945. Akan tetapi, DPR tidak memiliki kebebasan untuk mengatur syarat quorum dan persetujuan anggota DPR terkait dengan pendapat DPR dalam rangka usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang akan diajukan kepada Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang tidak dapat mengatur persyaratan yang lebih berat atau lebih ringan berdasakan kebijakan legislasi selain yang ditentukan oleh konstitusi. Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan DPR yang pada pokoknya menyatakan bahwa antara kedua ketentuan tersebut secara substansial mengandung dua hal yang berbeda. Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai syarat formil pengajuan permintaan DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi, sedangkan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 mengatur syarat formil pengajuan hak menyatakan pendapat DPR terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. Menurut Mahkamah, tidak mungkin terjadi pendapat DPR terkait permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi dalam rangka usul pemakzulan Presiden tanpa terlebih dahulu ada persetujuan DPR atas usul penggunaan hak menyatakan pendapat sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (4) UU a quo. Dengan demikian, menurut Mahkamah, ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 khususnya terkait dengan usul menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden adalah tidak sejalan dengan maksud dan semangat konstitusi; [3.17.4] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, memperberat syarat penggunaan hak menyatakan pendapat DPR dengan menentukan syarat quorum maupun syarat persetujuan keputusan DPR, paling sedikit 3/4 kehadiran dan persetujuan 3/4 anggota yang hadir, mempersulit pelaksanaan hak dan kewenangan konstitusional DPR yang ditentukan secara tegas dalam konstitusi. Mahkamah tidak sependapat dengan pandangan Pemerintah maupun DPR bahwa tingginya persyaratan quorum maupun persetujuan anggota DPR adalah dalam rangka memperkuat legitimasi putusan hak menyatakan pendapat serta memperkuat sistem presidensial. Menurut Mahkamah, syarat quorum dan persetujuan tersebut, mengakibatkan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat tidak dapat secara efektif melaksanakan pengawasannya terhadap Presiden, sehingga tidak sejalan dengan sistem checks and balances yang dianut dalam UUD 1945. Dengan pengaturan yang demikian, sangat potensial melahirkan tidak efektifnya kontrol DPR terhadap Presiden. Bahkan, seperti diungkapkan oleh Ahli Adnan Buyung Nasution, dengan pengaturan Pasal 184 ayat (4) UU a quo maka persyaratan penggunaan hak menyatakan pendapat menjadi jauh

lebih berat dari persyaratan yang diperlukan dalam perubahan UUD 1945 yang justru terkait dengan perubahan sistem pemerintahan. Menurut Mahkamah, prosedur dan mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang ditentukan dalam UUD 1945 telah mencerminkan penguatan sistem Presidensial. Hal itu ditunjukkan dengan proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden yang harus melewati tiga lembaga negara yaitu, DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR. Demikian juga dengan mekanisme pengambilan keputusan yang harus memenuhi persyaratan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 anggota DPR dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR. Adapun di tingkat MPR, ditentukan persyaratan kehadiran sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota MPR dalam sidang paripurna dan harus disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Ketentuan-ketentuan tersebut bersifat limitatif, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Gagasan pembatasan oleh konstitusi tentang syarat dan mekanisme menyatakan pendapat tentang dugaan pelanggaran hukum tertentu atau tidak terpenuhinya lagi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden ditentukan secara ketat dan berat sehingga jika diperberat lagi oleh undang-undang dapat berakibat terjadinya pelanggaran dalam proses kontrol terhadap Presiden/Wakil Presiden dan merupakan pelemahan terhadap demokrasi; [3.17.5] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang dikemukakan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, syarat pengambilan keputusan DPR untuk usul menggunakan hak menyatakan pendapat mengenai dugaan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak boleh melebihi batas persyaratan yang ditentukan oleh Pasal 7B ayat (3) UUD 1945. Bahkan menurut Mahkamah, pada “tingkat usul” penggunaan hak menyatakan pendapat, persyaratan pengambilan keputusan DPR harus lebih ringan dari persyaratan yang ditentukan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945, karena untuk dapat menindaklanjuti pendapat tersebut kepada Mahkamah Konstitusi harus melalui persyaratan yang lebih berat sebagaimana diatur dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 tersebut. Demikian juga, terhadap usul hak menyatakan pendapat atas kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional yang bersifat strategis dan tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket harus lebih ringan daripada persyaratan pendapat DPR terkait pengajuan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan proses pemberhentian Presiden yang ditentukan dalam Pasal 7B ayat (3) UUD 1945; [3.18] Menimbang bahwa dengan tidak berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 berdasarkan putusan Mahkamah ini, ketentuan persyaratan pengambilan keputusan mengenai “usul” penggunaan hak menyatakan pendapat berlaku ketentuan mayoritas sederhana; [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat dalil permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum; 4. KONKLUSI Berdasarkan pertimbangan atas fakta dan hukum di atas, Mahkamah berkesimpulan: [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; [4.2]

[4.3]

Para Pemohon perseorangan memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo, sedangkan para Pemohon anggota DPR memiliki kedudukan hukum (legal standing) khusus untuk permohonan a quo terkait dengan hak-hak konstitusional yang secara eksklusif melekat pada anggota DPR; Dalil-dalil para Pemohon dalam pokok perkara beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan dengan mengingat Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316). 5. AMAR PUTUSAN, Mengadili, Menyatakan: ƒ M e n g a b u l k a n p e r m o h o n a n p a r a P e m o h o n u n t u k seluruhnya; ƒ Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; ƒ Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; ƒ Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal enam bulan Januari tahun dua ribu sebelas yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Januari tahun dua ribu sebelas, oleh kami Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, M. Akil Mochtar, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Harjono, dan M. Arsyad Sanusi, masing-masing sebagai Anggota dengan dibantu oleh Saiful Anwar dan Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, DPR atau yang mewakili, dan Pemerintah atau yang mewakili. KETUA, Moh. Mahfud MD. ANGGOTA-ANGGOTA, Achmad Sodiki Muhammad Alim Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar Ahmad Fadlil Sumadi Maria Farida Indrati Harjono M. Arsyad Sanusi PANITERA PENGGANTI, ttd. Saiful Anwar Hani Adhani

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Pasal 14 UndangUndang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Jakarta, 12 Januari 2011 Plt. Panitera,

Kasianur Sidauruk Putusan selengkapnya dapat dilihat dalam situs www.mahkamahkonstitusi. go.id atau dapat diperoleh secara cuma-cuma di Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat, Telp. (021) 23529000.

didaktika

7

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

WIHDAN HIDAYAT

KOMPUTER TUNANETRA

Dua orang tunanetra mengikuti pelatihan komputer di Pejaten, Jakarta Selatan, Rabu (12/1). Pelatihan ini diselenggarakan oleh Yayasan Air Putih untuk menambah keterampilan dan pengetahuan mereka.

RSBI Dievaluasi Erik Purnama Putra, Yulianingsih

Jika belum dapat jadi SBI, sokongan dana dihentikan. SURABAYA — Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang diterapkan di sejumlah sekolah di Indonesia dalam enam tahun terakhir akan dievaluasi. Evaluasi dilakukan tahun ini. Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas) Suyanto menyatakan, sejak dicanangkan, sekolah yang menyandang RSBI terkesan stagnan. Sekolah rintisan ini tidak kunjung berubah menjadi Sekolah Bertaraf Internasional (SBI). Yang jelas, kata dia, itu merupakan proyek percontohan. “Sampai sekarang, belum ada yang bertaraf internasional,” tuturnya usai membuka The Second National Science Camp SMP RSBI 2011 di Surabaya, Selasa (11/1) malam. Menurut Suyanto, sementara ini, pemerintah tidak akan memberikan izin pendirian RSBI dan akan memaksimalkan yang sudah berdiri. Saat ini, kata dia, pemerintah hanya akan fokus membenahi RSBI dan akan ada evaluasi secara menyeluruh. “Tahun ini akan dievaluasi. Kami targetkan paling lama dua tahun ke depan sudah bisa menjadi sekolah bertaraf internasional,” ujar Suyanto.

Dia mengakui, Kemdiknas belum bisa memetakan daerah mana yang memiliki potensi unggul dalam bidang RSBI. “Tapi, syarat satu RSBI untuk tiap kabupaten/kota sudah terealisasikan,” ujarnya. Hanya saja, sambung Suyanto, jumlah RSBI dipastikan tidak akan bertambah sebelum proses evaluasi selesai. Tidak ada rencana untuk ditingkatkan. “Kita harapkan dua tahun ke depan huruf R-nya sudah bisa hilang dan menjadi SBI,” jelas dia. Jumlah RSBI saat ini mencapai 1.115 sekolah dari seluruh jenjang pendidikan. Mulai sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah menengah atas dan sekolah menengah kejuruan (SMA/ SMK). “Yang memenuhi syarat akan diakomodasi, kalau masih mau melanjutkan, ya biar dibiayai sendiri,” ujarnya. Gubernur Jawa Timur (Jatim), Soekarwo, yang hadir dalam acara itu, meminta kepastian perubahan status RSBI menjadi SBI. “Saya minta Kemdiknas merumuskan standard atau regulasi untuk menghilangkan R (rintisan) dari RSBI,” katanya. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi Jatim siap mendukung perubahan status sekolah. “Kami siap mendukung. Jadi, Kemdiknas yang merumuskan standardnya, kami yang jadi eksekutornya, asalkan ada dana,” katanya, Gubernur juga menyatakan mendukung pertemuan siswa, guru, dan kepala sekolah RSBI se-Indonesia di Surabaya untuk menyusun rumusan yang mempercepat perubahan RSBI menjadi SBI. Tanpa adanya perte-

muan seperti ini, kata dia, tidak akan saling menimba pengalaman sehingga kualitas menurun. Jadi, jangan sampai hanya semangat di awal,” pintanya.

Ujian sendiri Menyangkut pelaksanaan ujian sekolah, Kemdiknas tidak akan mengeluarkan aturan teknis meskipun hasil ujian sekolah digunakan sebagai bahan penghitungan penentuan kelulusan siswa. Sekolah berhak mengatur tanpa perlu menunggu petunjuk teknis dari pemerintah. Ujian sekolah, kata Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas), Mohammad Nuh, dilaksanakan oleh sekolah secara langsung, bukan oleh pemerintah. “Namanya juga ujian sekolah, ya silakan sekolah. Nanti kalau saya mengatur, malah muncul pertanyaan, yok opo ujian sekolah kok menteri melu ngatur,” tandasnya usai membuka Konferensi Pusat Regional Ahli Education for Sustainable Development (ESD) di Yogyakarta, Rabu (12/1). Pemberian kewenangan kepada sekolah, kata menteri, karena sekolah lebih mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mengetes kemampuan akademis siswanya. “Hanya saja untuk menentukan kelulusan, tetap akan dilakukan penggabungan nilai ujian sekolah dan ujian nasional (UN),” katanya. Ujian sekolah harus dilaksa nakan sebelum UN. Standar minimalnya kalau diga bung ratarata 5,5. “Nanti, kalau UN dapat nilai empat, tahu-tahu ujian sekolah nilainya 12, kan nggak mungkin. Jadi, ya sebelum UN,” tambahnya.  ed: burhanuddin bella

UGM Tetap Laksanakan Ujian Masuk Sebelum SNMPTN Ichsan Emrald JAKARTA—Universitas Gajah Mada (UGM) tetap melaksanakan ujian mandiri melalui ujian masuk (UM) sebelum pelaksanaan Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN). “Semuanya seperti yang lalu,” tutur Kepala Humas UGM, Suryo Baskoro. Dihubungi di Jakarta, Rabu (12/1), Suryo mengatakan saat ini UGM masih dalam tahap transisi. Sesuai PP Nomor 66 Tahun 2010, proses transisi diberi waktu dua tahun. “Berdasarkan hal ini, UGM masih tetap akan melaksanakan ujian mandiri pada 27 Maret 2011. Suryo beralasan UGM melaksanakan ujian mandiri dan jalur khusus agar bisa menjaring banyak siswa miskin yang berprestasi dan memiliki keahlian khusus dalam bidang olahraga dan seni. “Faktanya, anak yang tak mampu—bukannya meremehkan—biasanya kurang dalam hal fasilitas belajar. Takutnya melalui SNMPTN anak-anak ini tak terdeteksi,” paparnya. Dia menyatakan, hingga saat ini ujian mandiri masih dibahas di forum antarrektor PTN. Suryo mengaku sudah menjelaskan kepada Menteri Pendidikan Nasional bahwa penjaringan khusus yang dilaksanakan UGM meng-

hasilkan hal positif. Dia menyatakan hingga kini UGM masih menjamin anakanak miskin dan berprestasi akan bebas dari biaya apa pun. “Tapi kami tetap mendukung kebijakan pemerintah mengenai SNMPTN itu,” tuturnya.

Wajib didahulukan Secara terpisah, Wakil Menteri Pendidikan Nasional Fasli Jalal menyatakan, PTN wajib mendahulukan penerimaan mahasiswa baru melalui jalur SNMPTN. “Itu sesuai peraturan menteri yang sudah menjadi konsensus sejak dari draf dan telah mendapat persetujuan dari semua rektor PTN di Indonesia,” katanya di Yogyakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (12/1). Menurut dia, rektor PTN setuju melaksanakan seleksi mandiri setelah dilakukan SNMPTN. ”Jadi, bagi PTN yang sudah telanjur membuka pendaftaran penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi mandiri kami persilakan, tapi pelaksanaan tes seleksi harus tetap setelah SNMPTN,” katanya. Ia mengatakan, sesuai kebijakan baru, PTN harus memberikan proporsi sebesar 60 persen penjaringan mahasiswa melalui seleksi nasional. Seleksi tersebut terbagi menjadi dua:

SNMPTN dan Penelusuran Bibit Unggul (PBU). Proporsi yang ditetapkan untuk kedua seleksi itu diserahkan kembali kepada setiap PTN. Untuk 40 persen kuota lainnya bisa digunakan untuk seleksi mandiri, seperti di UGM, yang mengadakan ujian masuk (UM). “Itu sudah menjadi konsensus yang harus disepakati oleh siapa pun agar semua anak bisa tersaring secara nasional dengan proporsi yang besar,” katanya. Menurut dia, selama ini seleksi mandiri yang dibebaskan di setiap PTN dinilai kurang sehat karena memberikan proporsi yang sedikit untuk seleksi nasional dan sebagian besar berdasarkan penilaian PTN bersangkutan. Kemdiknas, kata dia, akan melakukan kontrol dalam pelak sanaan seleksi tahun ini. Kami tidak akan menekankan pada sanksi, tapi lebih pada self control untuk menjalankan apa yang sudah disepakati,” tuturnya. Anggota Komisi X DPR-RI, Raihan Iskandar, juga meminta agar PTN melaksanakan ujian mandiri setelah SNMPTN. Ini agar kesempatan bagi calon mahasiswa jauh lebih terbuka untuk masuk ke dalam kampus-kampus favorit di Indonesia.  ed: burhanuddin bella

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011 Pengantar : Putusan Mahkamah Konstitusi berikut ini dimuat agar dapat dipahami secara utuh oleh seluruh lapisan masyarakat.

KUTIPAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA Putusan Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 Perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PUTUSAN Nomor 23-26/PUU-VIII/2010 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA [1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Pemohon Perkara Nomor 23/PUU-VIII/2010 [1.2] M. Farhat Abbas, SH., MH., tempat/tanggal lahir di Tembilahan, tanggal 22 Juni 1976, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Kemang Utara Raya VII, Nomor 11, RT 002, RW 004, Kelurahan Bangka, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2010 memberi kuasa kepada Rakhmat Jaya,SH., MH., Muh. Burhanuddin, SH., Moh. Yaser Arafat, SH., Dirga Rachman, SH., Rama Difa, SH., Gatot Murniaji, SH., Hamka, SH., Windu, SH., Katika Rianingtyas, SH., dan Donny Setiawan, SH., kesemuanya advokat, konsultan hukum pada Kantor Hukum Farhat Abbas dan Rekan, berkantor di Gedung Plaza Basmar Lantai 1, Jalan Mampang Prapatan Raya, Nomor 106 Jakarta Selatan, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ---------------- Pemohon I; Pemohon Perkara Nomor 26/PUU-VIII/2010 [1.3]

A. Perorangan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang terdiri dari:

1.

Lili Chadijah Wahid, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, beralamat di KP. Rawa Selatan RT.001/RW.04 Kelurahan Kampung Rawa, Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat;

2.

Bambang Soesatyo, SE., MBA., Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, beralamat di Jalan Bala Dewa B/11 RT. 014/RW.006 Kelurahan Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur;

3.

Akbar Faizal, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI, beralamat di KKDR Anggrek-3 Blok F1 RT.07/RW.06 Kelurahan Tirta Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok; B. Perorangan Warga Negara Indonesia yang terdiri dari:

1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

8. 9. 10. 11.

12. 13.

14.

15.

16.

Abdulrachim Kresno, beralamat di Jalan Senayan 32, RT. 006/RW. 006, Kelurahan Hawa Barat, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; Agus Suroto, beralamat di Komplek Nata Endah Blok V Nomor 1, Cibabat, Cimahi; Ir. Darwis Darlis, beralamat di Jl. Tegal Parang Selatan I Nomor 21 RT.01/RW.05, Kelurahan Tegal Parang, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan; Drs. Dody Rudianto, MM, beralamat di Komp Wirana Nomor 17 RT.006/RW.008, Kelurahan Jati Makmur, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi; Dwi Soebawanto, beralamat di Jalan Patrakomala Nomor 40, RT.05/RW.06, Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumurbandung, Bandung, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 April 2010. Elong Suchlan, beralamat di Jalan Galaxy Raya Nomor 94, RT 004/RW 007 Kelurahan Sekejar, Kecamatan Buah Batu, Bandung, Jawa Barat; Erfanto Sanaf, beralamat di Jalan Singaraja 29, RT. 005 RW. 010, Kelurahan Antapani Kidul, Kecamatan Antapani, Bandung, Jawa Barat; Ir. Alwisman Dahlan, beralamat di Jalan. Pulo Mas II/c Nomor 6, Villa Sari Mas, Jakarta, 13210; Ir. S. Indro Tjahyono, beralamat di Jalan Lumbu Tengah VI A/51, RT 002, RW 028, Bojong, Raisalumbu, Kota Bekasi; Ir. Sayuti Asyathri, beralamat di Jalan Ciliwung I, RT 010/006, Cililitan, Kramat Jati, Jakarta Timur; Machmud Madjid, beralamat di Jalan Riung Mungpulung IB Nomor 14 Komp Riung Bandung, RT. 008/RW. 009, Kelurahan Babarancem Kidul, Kecamatan Gedebage, Bandung, Jawa Barat; Mohammad Hatta Taliwang, beralamat di Jalan Bako III Nomor .36, Komplek Pharmindo, Cimahi, Bandung; Muchtar Effendy Harahap, beralamat di Jalan Mustika Jaya IV RT.002/RW.011, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Polo Gadung, Jakarta Timur; Ir. Suluh Tjiptadi, beralamat di Jalan Nusa Indah Nomor 177 A KPAD RT.09/RW.02, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Bandung; Tashudi Yanto, beralamat di Jalan Ikan Pari Blok A Nomor 66/29, RT/RW 001, Kelurahan Teluk Betung, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Bandar Lampung; Umar Marasabessy, beralamat di Jalan Bengkong Padurenan Nomor 53, RT.002/RW.03 Kelurahan Padurenan, Kecamatan Mustika Jaya, Bekasi, Jawa Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 April 2010 memberi kuasa kepada Dr. Maqdir Ismail, SH., LL.M., Dr. S.F. Marbun, SH., M.Hum., M. Rudjito, SH., LL.M., Ari Yusuf Amir, SH., MH., Dasril Affandi, SH.,MH., Sugito, SH., Mirza Zulkarnain, SH., MH., Masayu Donny Kertopati, SH., Ilham Nur Akbar, SH., dan Ade Kurniawan, SH., kesemuanya advokat dan konsultan hukum pada Kantor Maqdir Ismail & Partners Law Firm, berkantor di Jalan Bandung Nomor 4, Menteng, Jakarta 10310, baik bersama-sama atau sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----------------------- Pemohon II; Untuk selanjutnya keseluruhan disebut sebagai ----------------------------------------------------------------------------------para Pemohon; [1.4] Membaca permohonan dari para Pemohon; Mendengar keterangan dari para Pemohon; Mendengar keterangan lisan dan membaca keterangan tertulis dari Pemerintah; Membaca keterangan tertulis Dewan Perwakilan Rakyat; Mendengar dan membaca keterangan tertulis ahli para Pemohon; Memeriksa bukti-bukti dari para Pemohon; Membaca kesimpulan para Pemohon; 2.

DUDUK PERKARA Dan seterusnya

3. PERTIMBANGAN HUKUM [3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama dari permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 184 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043 selanjutnya disebut UU 27/2009) terhadap Pasal 7B ayat (3) dan Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan: a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; dan b. kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon; Terhadap kedua hal tersebut, Mahkamah berpendapat sebagai berikut: Kewenangan Mahkamah [3.3] Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) juncto Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili SDGD WLQJNDW SHUWDPD GDQ WHUDNKLU \DQJ SXWXVDQQ\D EHUVLIDW ¿QDO untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945; [3.4] Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah menguji konstitusionalitas norma Pasal 184 ayat (4) UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD terhadap Pasal 7B ayat (3), dan Pasal 20A ayat (1), ayat (2), ayat (3) UUD 1945, sehingga oleh karenanya Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo; Kedudukan Hukum (Legal Standing) Para Pemohon [3.5] Menimbang bahwa selanjutnya Mahkamah mempertimbangkan kedudukan hukum (legal standing) dari masing-masing Pemohon, sebagai berikut : [3.5.1] Menimbang bahwa untuk menentukan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon, Mahkamah perlu merujuk : 1. Pasal 51 UU MK, yang menentukan : ”(1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. perorangan warga negara Indonesia; b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang; c. badan hukum publik atau privat; atau d. lembaga negara. ”(2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. ”(3) Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa: a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. 2. Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007, serta Putusan-Putusan selanjutnya, berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu: a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945; b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya UndangUndang yang dimohonkan pengujian; F    NHUXJLDQ NRQVWLWXVLRQDO WHUVHEXW KDUXV EHUVLIDW VSHVL¿N (khusus) dan aktual atau setidak-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi; d. adanya hubungan sebab-akibat (causal verband) antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian; e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi; [3.5.2] Menimbang bahwa Pemohon I (Permohonan Nomor 23/ PUU-VIII/2010) dan Pemohon II perseorangan berjumlah 16 orang (Permohonan Nomor 26/PUU-VIII/2010) sebagai perseorangan warga negara, pada pokoknya mendalilkan mempunyai hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 yaitu: Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Pasal 20A ayat (1) yang menyatakan, “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan”. Pasal 20A ayat (2), yang menyatakan, “Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat”. Pasal 20A ayat (3), yang menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal pasal lain UndangUndang Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imunitas”. Pasal 7B ayat (3), yang menyatakan, “Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Mahkamah Konstitusi hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat”. Menurut para Pemohon hak konstitusionalnya tersebut telah dirugikan akibat berlakunya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menyatakan, “Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR dan keputusan diambil dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir”. [3.5.3] Menimbang bahwa para Pemohon perseorangan tersebut mendalilkan bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 telah merugikan hak konstitusionalnya sebagai perseorangan warga negara Indonesia yang dijamin oleh konstitusi yaitu hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan negara Indonesia serta hak untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya Pemerintahan berdasarkan pada prinsip negara hukum; [3.5.4] Menimbang bahwa terhadap kedudukam hukum (legal standing) Pemohon perorangan, Pemerintah dan DPR memberikan keterangan yang menyatakan bahwa para Pemohon perseorangan tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan ini, dengan alasan pokok bahwa pada kenyataannya para Pemohon tidak dalam posisi yang terganggu, terkurangi atau setidak-tidaknya terhalang-halangi aktivitasnya untuk memberikan perhatian terhadap kehidupan demokrasi di Indonesia melalui berbagai sarana yang tersedia sebagaimana dijamin oleh konstitusi maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Menurut Pemerintah dan DPR, tidak DGDNHUXJLDQNRQVWLWXVLRQDO\DQJVSHVL¿NGDQDNWXDO\DQJGLDODPL oleh para Pemohon dan tidak ada hubungan sebab akibat antara kerugian yang dialami para Pemohon dengan berlakunya Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009. Apalagi pasal-pasal UUD 1945 yang dirujuk oleh para Pemohon adalah pasal-pasal yang mengatur hak dan kewenangan konstitusional DPR yang bukan hak konstitusional perseorangan. Demikian juga, menurut DPR, para Pemohon selaku perseorangan warga negara tidak memenuhi kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini atas nama kepentingan publik; [3.5.5] Menimbang bahwa negara Indonesia adalah negara yang menganut prinsip negara hukum yang di dalamnya mengandung

makna, antara lain : supremasi hukum (supremacy of law), persamaan kedudukan di hadapan hukum (equality before the law), segala tindakan negara harus berdasar atas hukum dan melalui proses hukum (due process of law), pembatasan kekuasaan, perlindungan hak asasi manusia, menjalankan prinsip-prinsip demokrasi, transparansi, dan kontrol sosial serta berorientasi pada upaya mewujudkan tujuan bernegara untuk membangun kesejahteraan umum (welfare state). Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut para Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang telah ikut aktif dalam pemerintahan antara lain sebagai pemilih dalam pemilihan umum, berhak ikut serta dalam pemerintahan berdasarkan prinsip demokrasi yang dijamin oleh konstitusi. Bentuk partisipasi warga negara tersebut dilakukan dengan, antara lain: ikut mengontrol jalannya pemerintahan negara berdasarkan hukum, baik secara langsung dalam bentuk menyampaikan pendapat dan pikiran tentang jalannya pemerintahan negara, ikut memilih dalam menentukan pemimpin negara (Bukti P-3b.1 sampai dengan P-3b.8) serta berhak untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke Mahkamah untuk meluruskan jalannya pemerintahan negara, maupun secara tidak langsung melalui mekanisme perwakilan rakyat yaitu DPR, DPD dan DPRD. Menurut Mahkamah, hak warga negara untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara tidak serta merta hilang atau beralih kepada para wakil rakyat dengan dipilihnya anggota DPR, DPD, maupun DPRD. Rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang berhak mengontrol atau mengawasi jalannya pemerintahan negara kehilangan hak konstitusionalnya menyalurkan aspirasi kepada DPR karena terhalangnya hak DPR selaku lembaga perwakilan rakyat untuk mempergunakan hak menyatakan pendapat akibat terlalu beratnya syarat quorum maupun syarat persetujuan Anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) menyebabkan terhalangnya hak DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat untuk mengawasi Presiden juga secara tidak langsung menghalangi pelaksanaan hak-hak kedaulatan yang dimiliki oleh rakyat dalam mengawasi jalannya pemerintahan negara; [3.5.6] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas menurut Mahkamah para Pemohon perseorangan warga negara memiliki hak konstitusional yang dirugikan dengan berlakunya Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009, sehingga prima facie para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam mengajukan permohonan a quo; [3.6] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon dalam kedudukannya/jabatannya sebagai anggota DPR, Mahkamah terlebih dahulu mengemukakan pendiriannya sebagaimana dipertimbangkan dalam putusan-putusan sebelumnya, yaitu Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, tanggal 17 Desember 2007, dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, tanggal 3 Juni 2010. Dalam putusan a quo, Mahkamah berpendirian bahwa anggota DPR tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang ke hadapan Mahkamah dengan alasan pokok bahwa pengertian “perseorangan warga negara Indonesia” dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a UU MK tidak sama dengan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR, sebab perseorangan warga negara Indonesia yang berkedudukan sebagai anggota DPR tidak mempunyai hak konstitusional yang dijadikan dasar atau dalil kerugian hak konstitusional Pemohon, yaitu hak konstitusional dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 20A ayat (1) UUD 1945. UUD 1945 secara eksplisit telah menentukan secara tegas hak konstitusional bagi warga negara Indonesia, anggota DPR, maupun DPR selaku lembaga. Para Pemohon selaku anggota DPR memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk membentuk Undang-Undang atau mengajukan usul perubahan suatu Undang-Undang. Hak ini tidak dimiliki oleh warga negara yang bukan anggota DPR. UUD 1945 menentukan hak konstitusional anggota DPR sebagaimana termaktub dalam Pasal 20A ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan, “Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat serta hak imunitas”, dan Pasal 21 UUD 1945 yang menyatakan, “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang.” Adapun Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga memiliki hak/kewenangan konstitusional yang diatur antara lain dalam Pasal 11 ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14 Ayat (1), Pasal 20 Ayat (1), Pasal 20A ayat (2), Pasal 22 Ayat (2), Pasal 24B Ayat (1), Pasal 24A Ayat (3) serta Pasal 24C Ayat (3), Pasal 7A dan 7B UUD 1945; [3.7] Menimbang bahwa terkait dengan kedudukan hukum (legal standing) para Pemohon sebagai anggota DPR dalam Permohonan ini, Mahkamah berpendapat bahwa objectum litis permohonan para Pemohon adalah Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menentukan batas minimum jumlah quorum adalah 3/4 dari jumlah anggota DPR dan untuk pengambilan keputusan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari anggota DPR yang hadir sebagai syarat agar secara institusional DPR dapat menggunakan hak menyatakan pendapat. Menurut Mahkamah “hak menyatakan pendapat” dalam ketentuan a quo terkait dengan hak konstitusional yang melekat hanya pada anggota DPR dan tidak merupakan hak warga negara yang lainnya. Dengan kata lain, DPR sebagai institusi dapat menggunakan hak tersebut, hanya dengan persetujuan para anggota DPR yang masing-masing memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi untuk mengontrol jalannya pemerintahan negara. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, para Pemohon selaku anggota DPR di samping memiliki hak yang secara tegas diatur dalam Pasal 20A ayat (3) dan Pasal 21 UUD 1945 juga memiliki hakhak konstitusional yang melekat pada hak DPR sebagai institusi. Konstruksi ini menjadi sangat wajar apabila dikaitkan dengan prinsip bahwa jabatan anggota DPR adalah jabatan majemuk yakni jabatan dalam suatu institusi yang keputusannya harus ditetapkan secara kolektif melalui mekanisme dan quorum tertentu. Dalam kaitan dengan permohonan ini, hak konstitusional untuk ikut memutuskan penggunaan “hak menyatakan pendapat” sebagai mekanisme kontrol DPR atas suatu kebijakan pemerintah, dapat terhalang atau tidak dapat dilaksanakan dengan adanya ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU a quo. Apalagi jika dikaitkan dengan posisi para Pemohon sebagai anggota DPR yang jumlahnya minoritas dalam kaitan dengan hal-hal tertentu yang harus diputuskan oleh DPR seperti dalam hak menyatakan pendapat menjadi tidak mungkin diloloskan dengan persetujuan 3/4 anggota DPR, padahal hak menyatakan pendapat adalah dalam rangka berjalannya sistem demokrasi yaitu check and balance antara lembaga DPR dan Pemerintah. Jika demikian maka tidak akan ada suatu mekanisme untuk meluruskan jalannya sistem demokrasi melalui lembaga DPR karena syarat persetujuan dan quorum menjadi sangat tinggi (mayoritas mutlak yaitu 3/4 anggota DPR). Dengan demikian, dalam kasus ini, posisi anggota DPR berbeda dengan posisi anggota DPR dalam Putusan Mahkamah Nomor 20/PUU-V/2007, bertanggal 17 Desember 2007 dan Putusan Nomor 151/PUU-VII/2009, bertanggal 3 Juni 2010, karena dalam perkara ini yang dipersoalkan adalah hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh para anggota DPR. Oleh sebab itu, menurut Mahkamah, para Pemohon sebagai anggota DPR khusus dalam permohonan ini memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo; [3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo, dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing), selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan; Pendapat Mahkamah Pokok Permohonan [3.9] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah menguji konstitusionalitas Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menyatakan, “Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPR apabila mendapat persetujuan dari Rapat paripurna DPR yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dengan persetujuan paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota DPR yang hadir”, terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 7B, dan Pasal 20A UUD 1945; [3.10] Para Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 yang menentukan persyaratan quorum dan persetujuan minimum 3/4 anggota DPR untuk menggunakan hak menyatakan pendapat bertentangan dengan konstitusi yaitu melanggar hak fundamental anggota DPR untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat (democracy) baik yang dilaksanakan secara langsung maupun melalui sistem perwakilan. Menurut para Pemohon Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dijamin oleh konstitusi yang memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan pengawasan terhadap Presiden untuk mengungkap kebenaran atas suatu kebijakan pemerintah yang berimplikasi pada kehidupan berbangsa dan bernegara. Di samping itu, menurut para Pemohon, ketentuan Pasal a quo, hanya melindungi kepentingan kelompok yang memiliki jumlah kursi dominan untuk melanggengkan sistem kekuasaan, sehingga kebenaran yang muncul hanyalah kebenaran berdasarkan jumlah suara kelompok dominan yang dapat mengabaikan kepentingan hukum dan demokrasi. Apalagi ketentuan Pasal a quo melanggar ketentuan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 yang bersifat imperatif dalam rangka membangun prinsip checks and balances dan prinsip kesetaraan antara lembaga negara yang dianut oleh UUD 1945;

6

[3.11] Menimbang bahwa untuk memperkuat dalilnya, para Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 untuk Permohonan Nomor 23/PUU-VIII/2010, Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-3b.8 dan lima orang ahli, yaitu Aidul Fitriciada Azhari, Saldi Isra, Mohamad Fajrul Falaakh, Adnan Buyung Nasution, dan Ibramsyah untuk Permohonan Nomor 26/ PUU-VIII/2010. Para ahli pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: AIDUL FITRICIADA AZHARI ƒ Prosedur pemberhentian Presiden diatur sangat limitatif oleh konstitusi, bahkan tidak ada delegasi provisio, sehingga tidak ada pendelegasian peraturan kepada Undang-Undang organik yang sifatnya membatasi sehingga seharusnya tidak dapat diingkari atau disalahi oleh Pasal 184 UU 27/2009 dengan mengatur persyaratan yang lebih berat dibandingkan ayat (4) ketentuan Pasal 7B UUD 1945, sehingga menurut Ahli Pasal 184 ayat (4) UU a quo bertentangan dengan prinsip supremasi konstitusi dan prinsip checks and balances dalam sistem presidensial yang dianut oleh UUD 1945. SALDI ISRA ƒ Pengaturan mengenai prosedur dan syarat quorum yang sudah ada dalam Pasal 7B UUD 1945 dan syarat untuk memulai proses pemakzulan Presiden bukan merupakan legal policy para pembentuk Undang-Undang. Hal yang berbeda dengan konstitusi Amerika Serikat dan Konstitusi Filipina yang membuka ruang delegasi kepada Undang-Undang untuk menjelaskan lebih lanjut mekanisme dan persyaratan pemakzulan. Menurut Ahli, kalaupun ada pengaturan dalam Undang-Undang, pengaturan tersebut tidak boleh mengebiri syarat konstitusional yang ditentukan oleh UUD 1945. Adanya syarat quorum dan persetujuan minimum 3/4 anggota DPR yang lebih berat dari ketentuan konstitusi untuk dapat menggunakan hak menyatakan pendapat yang menyulitkan terjadinya pemakzulan Presiden akan dapat melindungi Presiden yang melakukan pelanggaran hukum sampai akhir masa jabatannya. MUHAMMAD FAJRUL FALAAKH ƒ Hak menyatakan pendapat adalah instrumen dari fungsi pengawasan DPR terhadap Presiden. Hak tersebut diatur secara umum maupun secara khusus, ada lex generalis maupun lex specialis. Menurut Ahli, Pasal 184 ayat (4) UU a quo membingungkan karena usulan yang sudah diputus dengan persetujuan paling sedikit 3/4 anggota DPR dalam sidang yang dihadiri paling sedikit 3/4 anggota DPR yang hanya berstatus usulan, kemudian masih harus diputuskan lagi dengan formula persetujuan paling sedikit 2/3 anggota DPR dalam sidang yang dihadiri paling sedikit 2/3 anggota DPR. Ketentuan tersebut telah merintangi hak lembaga DPR untuk menyatakan pendapat dalam rangka pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang hendak menggunakan hak tersebut, sehingga menciderai hak warga negara melalui wakil-wakilnya untuk mengontrol pemerintah sebagai bagian dari rights of representative democracy. ADNAN BUYUNG NASUTION ƒ Pasal 184 ayat (4) UU a quo sudah menyimpang dari ketentuan yang sudah kita jadikan baku untuk mengubah konstitusi. Usulan untuk mengubah Undang-Undang Dasar dalam Sidang Majelis Permusyaratan Rakyat diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR. Untuk mengubah pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar, dihadiri oleh paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ini merupakan ketentuan baku yang tidak pernah diubah. Jumlah 2/3 merupakan satu ketentuan normatif untuk perubahan yang paling mendasar yaitu mengubah Undang-Undang Dasar. Ketika ada Pasal 184 ayat (4) yang harus mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang harus dihadiri oleh paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota DPR dan harus disetujui oleh paling sedikit 3/4 dari anggota DPR yang hadir untuk menggunakan hak menyatakan pendapat adalah pemasungan hak-hak konstitusional yang sudah baku. DPR berfungsi melakukan pengawasan dan untuk melakukan pengawasan tidak harus diperberat, tetapi harus lebih mudah melakukan pengawasan karena kalau diperberat pengawasan DPR tidak bisa berjalan. IBERAMSJAH : ƒ Dari segi checks and balances system hal tersebut merupakan pelemahan legislatif (DPR). Secara politik akan sangat menyulitkan dan membahayakan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara terutama dari sudut pandangan politik apabila dengan mudahnya orang mengubah, menambah, atau bahkan menghilangkan substansi baik kuantitatif maupun kualitatif dari Undang-Undang Dasar. Dari sudut pandang politik akan berbahaya bagi setiap rezim ke depan karena akan melakukan perubahan-perubahan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bernegara. [3.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan para Pemohon, Pemerintah menyampaikan keterangan secara lisan dan tertulis yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 tidak bertentangan dengan UUD 1945 dengan alasan pokok bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat strategis dan dapat menimbulkan dampak tertentu yang berskala QDVLRQDOGLSHUOXNDQGXNXQJDQ\DQJFXNXSVLJQL¿NDQPD\RULWDV  dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari berbagai partai politik yang menempatkan wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Patokan angka prosentase paling sedikit 3/4 (tiga perempat) sebagaimana diatur dalam ketentuan yang dimohonkan untuk diuji tersebut, juga merupakan cerminan atau perwujudan legitimasi yang kuat dari Dewan Perwakilan Rakyat atau dengan perkataan lain juga sebagai cerminan dukungan mayoritas dari rakyat Indonesia khususnya dalam rangka menggunakan hak menyatakan pendapat Dewan Perwakilan Rakyat tersebut, selain itu, patokan angka prosentase tersebut juga dimaksudkan guna menjaga stabilitas keberlangsungan pemerintahan dan pembangunan nasional yang sedang berjalan. Menurut Pemerintah, Pasal a quo juga sejalan dengan ketentuan Pasal 7B ayat (7) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan, “Keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah Presiden dan/atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat “; [3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, DPR menyampaikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa ketentuan paling kurang 3/4 (tiga per empat) dalam Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 tidak bertentangan dengan Pasal 7B ayat (3) UUD 1945. Antara kedua ketentuan tersebut secara substansial mengandung dua hal yang berbeda. Pasal 7B ayat (3) UUD 1945 mengatur mengenai syarat formil pengajuan permintaan DPR RI kepada Mahkamah Konstitusi sedangkan Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 mengatur syarat formil pengajuan hak menyatakan pendapat DPR dalam rapat paripurna DPR. Menurut DPR Pasal 184 ayat (4) UU 27/2009 terkait dengan pelaksanaan fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) dan ayat (2) UUD Tahun 1945. Ketentuan quorum dan jumlah minimal dukungan anggota DPR sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 184 ayat (4) UU 27 /2009, dimaksudkan agar DPR dalam menggunakan hak menyatakan pendapat memperoleh dukungan paling kuat/besar dari anggota DPR sebagai perwujudan legitimasi kelembagaan dan politik. Di sisi lain persyaratan dukungan sekurang-kurangnya 3/4 tersebut untuk memperkuat sistem pemerintahan presidensiil di mana kedaulatan berada pada rakyat, sehingga pemerintah tidak dengan mudah dijatuhkan (dimakzulkan) oleh DPR, serta bertujuan untuk memperkokoh pemerintahan yang stabil dan demokratis; [3.14] Menimbang bahwa dari uraian di atas masalah pokok yang harus dijawab oleh Mahkamah adalah: 1. Apakah batas minimum 3/4 untuk quorum dan persetujuan anggota DPR untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat DPR bertentangan dengan UUD 1945? 2. Berapakah batas minimum quorum dan persetujuan anggota DPR yang dimungkinkan oleh UUD 1945 untuk menyampaikan hak menyatakan pendapat? [3.15] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah menjawab kedua pertanyaan tersebut, Mahkamah terlebih dahulu menguraikan pengertian, pengaturan, dan praktik hak menyatakan pendapat dalam ketatanegaraan Indonesia. Sebelum perubahan UUD 1945, hak menyatakan pendapat adalah hak yang dimiliki oleh DPR untuk menyampaikan pendapat terhadap kebijakan Pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. UUD 1945 sebelum perubahan tidak mengenal hak menyatakan pendapat, akan tetapi hak tersebut telah diakomodasi dalam berbagai undang-undang tentang hakhak DPR, seperti dalam Pasal 32 UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD yang memberikan hak kepada DPR untuk mengajukan hak menyatakan pendapat yang merupakan kelanjutan dari hak interpelasi dapat berbentuk memorandum, resolusi, dan/atau mosi. Demikian juga dalam Pasal 32 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 tentang Perubahan UU Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Namun ditegaskan bahwa

internasional

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

9

Yasser Arafat Diracun Thalium Yeyen Rostiyani

1

TERBURUK

AP

Luapan Sungai Brisbane pada Rabu (12/1) menyebabkan sebagian wilayah terendam air (foto 1). Sementara tempat pemberhentian feri di Holman Street tampak tenggelam di balik gejolak banjir (foto 2). Seorang penyelam dari kepolisian Australia memandangi kendaraan yang terjungkal di bagian daratan yang rendah (foto 3).

Brisbane ’Tenggelam’ Hiru Muhammad

Air Sungai Bremer mencapai titik tertinggi sejak 1974. BRISBANE — Banjir hebat yang melanda Kota Brisbane, ibu kota Queensland, Australia, telah merendam lebih dari 20 ribu rumah. Jumlah korban yang hilang di kota berpenduduk sekitar dua juta jiwa itu mencapai lebih dari 90 orang dan jumlah itu diperkirakan terus bertambah. Banjir diprediksi mencapai puncaknya pada Kamis dini hari. Kawasan Brsibane bagian tengah saat ini bagaikan kota hantu, terutama malam hari, karena tidak ada aliran listrik yang terpaksa dipadamkan

demi keamanan warga. Ribuan warga setempat juga harus dievakuasi atau tetap berada di dalam rumah. Hingga Rabu (12/1) sore, jumlah korban tewas yang ditemukan mencapai 12 orang dan selebihnya belum diketahui nasibnya. “Banyak orang yang tidak diketahui keberadaannya oleh keluarga mereka,” kata Menteri Negara Bagian Queensland Anna Bligh. Energex, perusahaan listrik di wilayah tersebut, menyatakan, pihaknya terpaksa melakukan pemadaman listrik karena pertimbangan keamanan. Akibat pemadaman itu sekitar 70 ribu rumah tidak memiliki sarana penerangan, di Queensland. “Ini memang menyulitkan banyak orang. Air dan listrik memang tidak bisa bertemu. Kalau listrik tidak dipadamkan kondisi akan lebih buruk,”

kata Bligh. Petugas penyelamat yang dibantu dengan helikopter dan warga setempat mulai mencari korban yang selamat setelah hujan reda. Banjir hebat itu juga telah menerjang kawasan pusat bisnis Brisbane yang dipenuhi endapan lumpur. Sejumlah media lokal menyebutkan banjir Brisbane itu akan berlanjut dan mencapai puncaknya Kamis dini hari hingga Sabtu. Diperkirakan banjir tidak akan melampaui angka 5,45 meter seperti yang pernah dialami tahun 1974. “Saya meminta warga Ipswich dan Brisbane bersabar menanti bantuan datang beberapa hari ke depan,” kata Bligh seperti dikutip BBC. Pemerintah setempat juga telah mendirikan dua tempat penampungan korban banjir yang akan digunakan oleh 6.500 pengungsi. Pemerintah

2 TERTIUS PICKARD/AP

3 AP

juga telah meminta warga yang tinggal di dataran rendah untuk segera mengungsi atau tidak melakukan bepergian. Harian Queensland Times menyebutkan, 3.000 rumah terendam air di Ipswich dan 1.100 orang ditampung di tempat pengungsian. Ketinggian air di Sungai Bremer dikabarkan telah mencapai posisi 20,5 meter pada Rabu sore dan jumlah itu tertinggi sejak 1974. Sarana transportasi kereta api di kota itu juga telah dihentikan akibat banjir. Namun, Wali Kota Ipswich Paul Pisasale menyebutkan, tingkat ketinggian banjir akan surut dalam waktu 36 jam. Pisasale juga mengingatkan warganya akan kemungkinan ter-

jadinya aksi penjarahan terhadap pusat pertokoan maupun perumahan yang ditinggal penghuninya. Banjir di Queensland tersebut diperkirakan menelan kerugian hingga lima miliar dolar Australia dan berdampak pada 200 ribu jiwa. “Kami bekerja 24 jam sehari untuk menerima panggilan darurat mereka yang perlu bantuan,” kata Wali Kota Toowoomba Peter Taylor. Seorang pejabat bank sentral Australia menyebutkan, banjir memangkas angka pertumbuhan sebesar satu persen atau hampir 13 miliar dolar Australia. Jumlah itu melampaui prediksi sebelumnya. ■ ap/reuters ed: yeyen rostiyani

YERUSALEM — Yasser Arafat diracuni thalium, demikian pengumuman Bassam Abu Sharif, mantan penasihat senior Arafat, Senin (10/1). Jenis racun ini ditemukan dalam tubuh mantan presiden Palestina tersebut oleh ahli toksikologi forensik di Inggris. Abu Sharif tidak menyebutkan nama ataupun lembaga yang melakukan penelitian tersebut. Thalium, katanya, adalah zat kimia yang langka yang dampaknya sulit dideteksi. “Zat fatal ini disarikan dari rumput laut dan bentuknya seperti cairan yang tidak berwarna, tidak memiliki rasa, serta tidak berbau,” kata Abu Sharif yang kemudian dikutip laman Al Arabiya, Selasa. Salah satu ciri khas dari thalium ini, kata Abu Sharif, ketika ditambahkan pada makanan atau minuman, tidak akan ada perbedaan dalam hal rasa, warna ataupun baunya. Zat ini juga bisa disuntikkan ke dalam pembuluh darah. “Namun, laporan ini menunjukkan bahwa cara yang paling efektif untuk memasukkan racun ini ke dalam tubuh adalah lewat lidah sehingga bisa saja ditambahkan ke dalam air, teh, kopi, atau pada sayur dan buah-buahan atau bahkan obat.” Menurut sang penasihat, para ahli toksikologi Inggris dan Eropa tidak mudah mengenali racun yang satu ini. Jadi, hanya ahli toksikologi forensik yang mampu mengidentifikasinya. “Menurut sang ahli, racun ini amat efektif dan tidak ada penawar yang bisa menghentikan efeknya jika lebih dari lima jam setelah injeksi atau dikonsumsi lewat makanan atau minuman.” Thalium bekerja secara perlahan dan merusak satu per satu sistem dalam tubuh. Hal ini dimulai dari hati, ginjal, paru-paru, lalu akhirnya otak. Menurut sang ahli yang dikutip Abu Sharif, rentang waktu hingga mencapai kematian tergantung pada banyak faktor seperti usia, tubuh, dan kekebalan. “Namun, umumnya rentang waktu ini bervariasi antara dua dan delapan bulan sehingga ini memberi kesempatan pada pelakunya untuk lari dari tempat kejadian,” kata Abu Sharif. Gejala yang diderita korban, antara lain, mual dan limbung yang datang dan pergi. Akibatnya, tubuh kadang terasa pulih, kadang lemah. Setelah beberapa waktu, rentang waktu antara keduanya akan semakin pendek sampai akhirnya si korban selalu merasa pusing. Pada tahap lanjutan, rambut di lengan akan mulai rontok lalu diikuti di seluruh tubuh. Baru pada tahap berikutnya, rambut di kepala yang mendapat giliran. Pada tahap akhir, sang korban akan mulai gemetar dan tidak bisa berdiri untuk jangka waktu lama. Kematian akan terjadi saat darah tidak bisa mencapai otak. Thalium mampu memecah sel darah merah dan tubuh pun dibuat tak mampu memproduksi lagi sel darah. Namun, Abu Sharif mengakui laporan ini masih belum lengkap. Ia pun mengingatkan agar Presiden Otorita Palestina, Mahmud Abbas, juga berhati-hati. “Saya katakan kepada Abbas agar berhatihati karena bisa saja ada rencana serupa dari Israel untuk menyingkirkannya dan Perdana Menteri Salam Fayyad,” katanya. ■

REPUBLIKA

khazanah

KAMIS, 13 JANUARI 2011

8

Musik dan Filosofinya Yusuf Assidiq

Efek irama musik terhadap karakter dan perilaku, juga diulas mendalam.

K

iprah intelektual alKindi, Ibnu Sina, hingga Ikhwan al-Safa, tak hanya tentang ide dan pemikiran ilmiah yang berat. Mereka juga memberi perhatian pada seni, khususnya musik. Gagasan dari para filsuf besar itu memberi warna tersendiri pada bidang tersebut. Praktik bermusik berkembang pesat di era kekhalifahan. Para penguasa dari dinasti ke dinasti, begitu menghargai kesenian musik. Khalifah Abbasiyah, al-Mahdi, misalnya, kerap mengundang Siyath, pemusik terkenal asal Makkah ke istananya di Baghdad. Pun khalifah Harun al-Rasyid, tak tanggung-tanggung dalam memberikan hadiah kepada para seniman. Ibrahim al-Maushili, seorang pengusung musik klasik, konon pernah menerima imbalan hingga 150 ribu dirham dari khalifah. Istana al-Rasyid, papar Philip K Hitti melalui bukunya History of the Arabs, merupakan penyokong dan pelindung musik serta nyanyian. Semua berjalan di tengah polemik yang masih berkembang terkait larangan ahli fikih terhadap musik dan alat musik. Tapi, musik tetap digemari. Pada perkembangannya, kesenian ini akhirnya menjangkau ranah ilmiah dan intelektual. Pemantiknya adalah literatur-literatur dari Yunani yang dialihbahasakan selama periode Abbasiyah. Dua karya Aristoteles berhasil diterjemahkan ke bahasa

Arab yakni Problemata (Kitab alMasa’il) serta De Anima (Kitab fi al Nafs). Keduanya mengupas teori-teori musik. Begitu pula risalah karya Euclid yang berjudul Kitab al-Nagham (Buku Melodi). Teks-teks tersebut menginspirasi ilmuwan, cendekiawan, dan sarjana Muslim. Mereka berlomba melakukan kajian terhadap musik. Lantas, lahirlah aneka gagasan ilmiah nan cemerlang, mulai dari aspek fisika hingga fisiologi suara. Sejumlah filsuf legendaris ikut memberikan kontribusi pemikiran. Buku berjudul Philosophies of Music in Medieval Islam karya Fadlou Shehadi menyingkap hal tersebut. Menurut Fadlou, filosofi dan teori musik adalah dua hal berbeda. Kajian teori musik pada abad pertengahan menyangkut elemen-elemen dalam musik, misalnya irama, interval, melodi, ritme, transisi, komposisi, dan lainnya. Filosofi musik, lanjut Fadlou, pada dasarnya mencoba menyibak segala hal di balik elemen maupun unsur musik. Mulai dari asal-usul, kaitan antara jiwa dan alam semesta, serta masih banyak lagi. Efek irama musik terhadap karakter dan perilaku, juga diulas mendalam. Satu tema penting lagi yang kerap diusung para filsuf, yakni bagaimana pandangan agama terhadap musik dan nyanyian.

Dipelopori al-Kindi Fadlou mencatat, pelopor pembahasan musik dalam lingkup filsafat Islam adalah al- Kindi (801-873). Ia termasuk filsuf Muslim paling awal. Tokoh yang di Barat dikenal dengan nama alKindus itu juga menekuni banyak bidang ilmu seperti kimia, geometri, astronomi, teknik, matematika, dan medis. Seperti sarjana lain semisal Yunus alKhatib, Ishaq al-Mawsili, atau alKhalil Ahmad, pada awalnya al-Kindi membahas teori musik, baik dari aspek komposisi, relasi musik dan lirik, melodi, dan seterusnya. Namun, dalam kapasitasnya sebagai filsuf besar, alKindi sangat tertarik mempelajari musik pada cakupan lebih luas. Menurutnya, masih banyak elemen dari musik yang perlu dikaji. Ia merujuk pada tradisi dan literatur Yunani terkait musik, terutama karya Pytagoras. Al-Kindi lantas menulis beberapa kitab maupun esai tentang filosofi musik. Dalam buku berjudul al-Risalah alKubra fi’l Ta’lif, al-Kindi menjelaskan,

MASMOI.WORDPRESS.COM

● Para musisi Arab

pada sekitar abad ke-10.

● Al-Kindi, pelopor pembahasan musik dalam filsafat Islam. untuk bisa memahami filosofi musik, seseorang harus mengerti dasar-dasar elemen musik. Ada empat unsur penting yakni interval, melodi, syair, serta komposisi. Setiap unsur bisa dijabarkan secara ilmiah, sehingga al-Kindi mengklasifikasikan musik sebagai ‘ilmu tengah’, sejajar dengan aritmatika, geometri, dan astronomi. Itulah yang kemudian mengaitkan musik dan kosmos, elemen perubahan, relativitas, serta konsepkonsep normatif. Pada perkembangannya, ilmuwan yang sepanjang hidupnya telah menghasilkan 265 karya itu, percaya bahwa musik memiliki dimensi berbeda dari fenomena yang ada. Seseorang, menurut al-Kindi, bisa mengurai interval musik melalui pendekatan matematika. Namun di sisi lain, terdapat kemungkinan untuk mengeksplorasi dimensi dan efek dari musik dalam ranah fisiologi serta psikologi. Tak hanya itu, empat senar pada instrumen musik ‘ud merepresentasikan empat elemen dasar di alam semesta, antara lain, langit, bumi, siang, dan malam. Dari sini hadir gagasan tentang kesesuaian antara nada-nada, melodi, maupun irama, dengan elemen-elemen inti di alam semesta. Karena alam diciptakan Tuhan dalam kesempur-

AMROOMS.BLOGSPOT.COM

naan, maka perwujudan musik pun hendaknya mencerminkan kaidah kesempurnaan pula. Ikhwan al-Safa, kelompok persaudaraan sufi dari abad ke-9, menambahkan unsur suara, cita, dan rasa, dalam dimensi musik. Ide ini lantas dikembangkan lebih jauh oleh Ibnu Sina. Para anggota Ikhwan meyakini, musik yang dimasukkan pada ilmu pengetahuan, punya capaian religius, yakni menambah ketakwaan serta mendekatkan diri kepada-Nya. Tiap jenis suara musik yang dihasilkan instrumen memiliki kualitas dan keunikan. Karena itu, tiap karakteristik suara dapat memberikan pengaruh berbeda bagi pendengarnya. Dalam hal ini, Ikhwan dan Ibnu Sina sepakat dengan gagasan bahwa musik mampu menghadirkan efek tertentu secara biologis maupun psikologis. Musik akhirnya banyak diterapkan sebagai salah satu metode penyembuhan aneka penyakit fisik dan psikis. Ibnu Sina (980-1037) mempelajari ide-ide tentang musik al-Farabi. Ia pun sependapat dengan Ikhwan al-Safa bahwa elemen suara sangat penting dalam kehidupan manusia. Suara tercipta dari keteraturan dan kreasi sehingga mampu menyentuh jiwa. ■ ed: wachidah handasah

MASMOI.WORDPRESS.COM

Harmonisasi Empat Dawai al-Kindi Yusuf Assidiq

l-Kindi diketahui mahir memainkan ‘ud atau gambus berleher pendek. Bagi al-Kindi, sangat penting untuk memahami musik secara teori dan praktik. Dalam risalah Ajza Khabariyyah fi’l Musiqi, ia mengaitkan empat dawai ‘ud dengan empat unsur penting di alam semesta. Pertama adalah dawai C (al-Zir) yang paling tipis. Letaknya paling atas dari tiga senar lainnya. Dawai itu diasosiasikan dengan unsur api. “Ia memiliki seluruh jiwa, tapi tidak punya raga,” sebut al-Kindi. Secara fenomena alam, senar tersebut dilihat sebagai musim panas. Kedua, dawai A, terdapat di urutan paling bawah. Ia merupakan unsur air, dan berdimensi musim salju. Ketiga, dawai G yang dipandang merepresentasikan unsur angin. Sementara dawai D disebut al-Kindi sebagai elemen bumi

A

atau keseluruhan jiwa dan raga. Keempatnya tidak bisa dipisahkan. Sebab, suara yang timbul dari setiap dawai tadi saling melengkapi untuk membentuk jalinan nada dan melodi yang merdu. Al-Kindi berpendapat, keseimbangan alam tercipta dari harmoninasi keempat elemen penting tadi. Sejak abad pertengahan, istilah musiqa atau musiqi sudah digunakan secara luas. Kata yang juga tercantum dalam risalah-risalah para ilmuwan dan filsuf Muslim diadopsi dari bahasa Yunani. Satu istilah lagi dilontarkan sejarawan Ismail dan Lois Lamya alFaruqi yakni handasah al-shaut (seni suara). Dalam buku Atlas Budaya, Menjelajah Khazanah Peradaban Gemilang, keduanya berpendapat, kata musiqa sebenarnya hanya berlaku pada jenis seni suara tertentu. Bahkan, untuk sebagian besar, merujuk pada sesuatu yang statusnya masih diragukan, atau bahkan buruk dalam budaya Islam.

Pengertian handasah al-shaut punya dimensi lebih luas. Ia memiliki arti semua kombinasi artistik nada dan irama yang dikenal pada khazanah seni Islam. Ismail dan Lois Lamya menegaskan, Alquran sangat memengaruhi handasah al-shaut dengan dua cara. Pertama, secara sosiologis. Hal itu menyebabkan pemusik dan pendengar memandang seni shauti secara khas Islam. Kedua, secara teoretis, terutama dengan membentuk karakteristik contoh seni suara aktual seperti yang ditampilkan umat Muslim. Qiraah adalah jenis handasah al-shaut yang paling awal dan merasuk pada budaya Islam. Di samping itu, qiraah menentukan karakteristik aliran lain seni suara dalam Islam. Pada abad pertengahan, telah muncul beragam jenis nada dan irama, semisal azan, tilawah Alquran, gema haji, atau puisi religius. Begitu pula musik seremonial, musik militer, dan banyak lagi. ■ ed: wachidah handasah

● Aneka alat musik pada abad pertengahan. WELOVE-MUSIC.NET

nasional

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

5

:: sosialita :: Indonesia Kekurangan Sejuta Kantong Darah JAKARTA — Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, mengatakan, Indonesia masih kekurangan satu juta kantong darah. Kebutuhan darah untuk Indonesia sekitar empat juta kantong. Sedangkan data pada 2009, Indonesia hanya memiliki tiga juta kantong darah. Untuk ukuran Indonesia yang penduduknya sekitar 250 juta, kata dia, Seharusnya Indonesia memiliki paling sedikit empat juta kantong darah atau sekitar empat persen dari jumlah penduduknya. Hal ini di-

sampaikan mantan wakil presiden ini saat kegiatan donor darah di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Rabu (12/1). Untuk mencapai angka empat juta kantong darah tersebut, JK mengatakan, pihaknya saat ini masih terus mengampanyekan kegiatan donor darah. PMI membuka sebanyak 212 gerai yang tersebar di mal maupun di kampus-kampus. PMI didukung mendapatkan sumbangan dari per usahaan–perusahaan yang masih peduli terhadap pentingnya persediaan kantong darah. “Kita dorong perusahaan untuk merealisasikan kegiatan CSR (Coorporate Social Responsibiliy)-nya dengan mendorong para pegawainya untuk melakukan donor darah,” kata JK. ■ muhammad hafil ed: dewi mardiani

MK Diminta Koreksi Putusannya JAKARTA — Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang lanjutan pengujian UU (PUU) No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Pasal 106 ayat 2. Dalam sidang tersebut pemohon adalah Sugianto dan Eko Sumarno yang mempersoalkan kewenangan MK terkait mengadili perselisihan hasil suara yang diatur oleh UU Pemda. Kuasa hukum pemohon, Arbab Paproeka, mengatakan pihaknya mengajukan PUU No 32 Tahun 2004, bukan meminta agar pemohon dapat ditetapkan men-

jadi pemenang. “Kami hanya meminta untuk membatalkan norma baru yang dihasilkan MK. Kami tidak minta Sugianto ditetapkan kembali sebagai bupati terpilih. Oleh karenanya berbeda antara permohonan yang kami ajukan, bukan PHPU, tapi PUU, sepanjang menyangkut norma baru yang dihasilkan oleh putusan MK,” kata Arbab di gedung MK, Rabu (12/1). Menurutnya putusan MK perkara PHPU No 45 itu melahirkan norma baru. “Menurut pasal 106 ayat 2, keberatan terhadap penetapan hasil pemilukada hanya menyangkut hasil penghitungan suara. Tapi kemudian konsekuensi putusan PHPU tadi, terjadi penambahan norma baru bahwa sengketa tidak hanya menyangkut selisih penghitungan suara, tapi juga sengketa proses.” ■ yogie respati ed: joko sadewo

Bangun Gedung, DPR Abaikan Kritik Agung Budiono, Rosyid Nurul Hakim

Fraksi-fraksi di DPR hanya pasang muka dua.

EDWIN/REPUBLIKA

KASUS GAYUS

Mantan Wakil Presiden, Jusuf Kalla, bersama Ketua KPK, Busyro Muqqadas, menjawab pertanyaan wartawan usai menghadiri acara donor darah di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (12/1). JK mendukung usulan sejumlah kalangan yang meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun tangan dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan.

Pertukaran Corby tak Bisa Dilakukan A Syalaby Ichsan JAKARTA — Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI), Hikmahanto Juwana, menyarankan supaya pemerintah Indonesia tidak melakukan pertukaran narapidana dengan Australia. Pertukaran hanya berlaku untuk tawanan perang, bukan narapidana. “Pertukaran narapidana, terutama Corby (Schapelle Leigh Corby) dengan tahanan WNI di Australia, sebaiknya tidak dilakukan. Dalam hukum internasional, pertukaran tahanan hanya dikenal dalam hukum perang, dengan istilah exchange of prisoners of war,” katanya, di Jakarta, Rabu (12/1). Dikatakannya, antara Indonesia dan Australia tidak terlibat dalam perang. Kare-

na itu, pertukaran narapidana tidak bisa dilakukan. Selain itu, katanya, seperti dilansir oleh Antara, dalam hukum internasional dikenal adanya perjanjian untuk pemindahan narapidana (transfer of sentenced prison). “Namun, antara Indonesia dan Australia hingga sekarang masih belum disepakati perjanjian pemindahan tahanan,” katanya. Pada Selasa (11/1), Pemerintah Australia melalui Wakil Jaksa Agung, Roger Wilkins, meminta adanya pertukaran narapidana Indonesia di Australia dengan narapidana Australia di Indonesia. Hal itu disampaikan dalam pertemuannya dengan Jaksa Agung Basrief Arief di Jakarta. Menurut Hikmahanto, pertukaran Corby dan kasus narkoba oleh Bali Nine de-

ngan napi Indonesia berpotensi mencederai keadilan. Penjara narkoba di sini lebih ketat. “Sementara Corby bisa merasakan penjara yang kondisinya jauh lebih baik di Australia.” Selain itu, lapas di Indonesia belum tentu mampu menampungnya. Soalnya, saat ini lapas-lapas di Indonesia sudah melebihi kapasitas tampungnya. Australia terus berupaya memindahkan narapidana Australia di Indonesia ke negara asalnya dengan alasan untuk melindungi warganya. Selain itu, pemerintah Australia juga ingin mendapatkan dukungan publiknya. Meski demikian, Hikmahanto mengingatkan agar Kejakgung berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan HAM terkait

hal itu. Sebelumnya, Jakgung Basrief Arief membenarkan adanya permintaan pertukaran narapidana tersebut. “Tapi, hal itu harus dikoordinasikan terlebih dahulu dengan Kementerian Hukum dan HAM.” Disampaikan Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejakgung, Babul Khoir Harahap, usul pertukaran napi itu baru tahap pembicaraan. Lagi pula, tindakan itu harus melalui perjanjian kerja sama (MoU) menteri luar negeri dan menteri hukum dan HAM kedua negara. Babul juga mengoreksi pernyataan pada Selasa bahwa pertukaran napi itu sejumlah 12 ribu orang. Jumlah napi yang ingin dipertukarkan adalah 500 orang. “Bukan dua belas ribu, tapi lima ratus.” ■ ed: dewi mardiani

JAKARTA –– Penolakan keras publik maupun penolakan yang muncul dari internal DPR, ternyata tidak membuat pimpinan DPR menghentikan pembangunan gedung DPR. Mereka tetap mengklaim semua fraksi telah setuju, sekalipun Fraksi Partai Gerindra dan Partai Hanura membantah menyetujui pembangunan gedung senilai Rp 1,3 triliun itu. “Tidak berhenti, tetap jalan saja karena semua sesuai dengan mekanisme yang ada,” kata Wakil Ketua DPR Priyo Budi Santoso di DPR, Rabu (12/1). Priyo berdalih perdebatan terkait gedung baru tidaklah produktif, lantaran semua fraksi dalam rapat konsultasi terakhir telah sepakat untuk tetap dibangun. “Saya dengar Pak Marzuki mengatakan, jika ada satu fraksi saja yang menolak, gedung baru tidak akan dibangun. Tapi, saat itu tidak ada satu pun partai yang menolak,” tuturnya. Priyo mengklaim semua anggota DPR membutuhkan adanya gedung baru. Ia mengharapkan penolakanpenolakan yang belakangan muncul agar dihentikan. “Saya enggan mengomentari. Harusnya, kalau ingin mengais simpati rakyat, ajaklah sama-sama, jangan sendirian. Hormati mekanisme yang ada,” ungkapnya. Sekertaris Jendral DPR

KRI Dewaruci Segera Pensiun Oleh M Ikhsan Shiddieqy apal Republik Indonesia (KRI) Dewaruci segera mengakhiri masa tugasnya sebagai kapal layar tiang tinggi (tall ships) yang disegani dunia. Umur kapal yang telah mencapai 58 tahun tersebut menjadi alasan utama dipensiunkannya kapal layar terbesar yang dimiliki TNI Angkatan Laut (AL). “Waktu atau umur tidak bisa ditipu. Dewaruci itu umurnya 58 tahun. Tentara saja harus pensiun umur 58 tahun,” kata Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana Soeparno, di Wisma Elang Laut, Rabu (12/1). Menurut Soeparno, faktanya KRI Dewaruci masih aktif sampai sekarang. Namun, TNI AL tidak mau terlena dengan usianya yang semakin uzur. Mengingat KRI Dewaruci selama ini mengemban tugas soft diplomacy yang tak kalah penting dari tugas militer, TNI AL tengah mempersiapkan penggantinya. Anggaran Rp 720 miliar sudah dikantongi TNI AL untuk produksi kapal layar besar pengganti KRI Dewaruci. Soeparno mengharapkan KRI yang akan menggantikan Dewaruci nantinya bisa mulai melaksanakan tugas pada 2014. TNI AL saat ini masih menjajaki tempat produksi KRI pengganti Dewaruci. Negara-negara yang dijajaki adalah Jerman, Spanyol, dan negaranegara Eropa lainnya yang unggul dalam bidang pelayaran. KRI Dewaruci sendiri diproduksi di Jerman oleh HC Stulchen & Sohn Hamburg. Setiap tahunnya, kadet Akedemi Angkata Laut berlayar dengan KRI Dewaruci ke berbagai bela-

K

MASUKI M ASTRO/ANTARA

han dunia dengan tujuan utama adalah latihan pelayaran bintang, atau disebut Kartika Jala Krida. KRI Dewaruci juga sering mengikuti lomba kapal layar di berbagai tempat di dunia. Tahun lalu, KRI Dewaruci menyabet penghargaan The Best Ship in Crew Parade dalam parade pelayaran yang berlangsung di Kota Lavrion, Yunani. Kapal ini juga memiliki marching band sendiri, yaitu marching band taruna Akademi Angkatan Laut yang biasa dikenal dengan nama Gita Jala Taruna. Mendekati masa pensiunnya, kata Soeparno, KRI Dewaruci akan difungsikan untuk kepentingan bangsa dan masyarakat, Soeparno menjamin, KRI Dewaruci tidak akan dikomersilkan. “Kita tidak berbicara di Angkatan Laut, tapi boleh seluruh masyarakat Indonesia memakai, namun tidak kita komersilkan.”

Pulau terluar Selain peremajaan KRI Dewaruci, TNI AL menjamin tidak akan ada lagi pulau-pulau terluar yang jatuh ke negara lain. Saat ini, TNI AL sudah mengamankan penjagaan ketat terhadap 12 pulau terluar. “Yakinlah, pulau-pulau terluar itu tidak akan lepas lagi,” tambah Soeparno. Dia menjelaskan, pulau-pulau yang sudah lepas ke negara lain memang prosesnya harus dilepas dan sudah melalui proses yang panjang di Mahkamah Internasional. Sebagai informasi, sengketa kepemilikan pulau yang melibatkan Indonesia di Mahkamah Internasional adalah kepemilikan Pulau Sipadan dan Ligitan yang akhirnya jatuh ke tangan Malaysia. Soeparno mengatakan, pulau terluar lain di luar 12 pulau yang dijaga oleh TNI AL tetap dipantau dan menjadi objek patroli. “Sampai sekarang kita terus beraksi bahwa pulau terluar itu penting, 12 pulau sudah kita jaga, marinir sudah ke sana. Kalaupun ada yang belum, itu selalu kita patroli kapal-kapal kita.” ■ ed: andri saubani

Nining Indra Saleh mengatakan, pihaknya belum mendapat kabar dari pimpinan DPR soal rencana peletakan batu pertama pembangunan gedung baru dewan. Sekretariat Jendral DPR juga belum mengetahui kepastian jadi atau tidaknya pembangunan gedung baru. “Belum ada. Nanti kalau sudah ada jadwal yang fix, akan saya informasikan,” ujar Nining dalam pesan singkat yang diterima Republika. Klaim seluruh fraksi menyetujui pembangunan gedung baru, sehari sebelumnya dibantah oleh Fraksi Partai Gerindra dan Partai Hanura. “Fraksi Partai Gerindra secara tegas menolak rencana pembangunan gedung baru dan meminta kepada pimpinan DPR untuk membatalkannya,” kata Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra, Fadli Zon. Bantahan menyetujui pembangunan gedung baru juga disampaikan Hanura. “Sikap resmi Fraksi Hanura sesuai dengan putusan pada 2 September 2010, yang menolak pembangunan gedung baru DPR karena kami anggap itu bukanlah prioritas. Sampai saat ini, putusan itu belum dicabut,” kata Sekretaris Fraksi Hanura, Syarifudin Sudding. Menurutnya, klaim yang disampaikan oleh ketua DPR bahwa seluruh fraksi telah menyepakati pembangunan gedung tidaklah benar. “Belum. Saya pikir klaim itu tidak benar,” ujar Sudding. Sementara sebagai oposisi, Fraksi PDIP justru tidak menolak pembangunan gedung baru itu. Mereka hanya meminta agar pembangunan gedung baru DPR

direvisi total. Ketua Fraksi PDIP, Tjahjo Kumolo, dalam pesan SMS kepada Republika mengatakan, pembangunan gedung baru DPR harus dilakukan secara bertahap dengan prinsip kewajaran. “Harus direvisi total perencanaannya. Minimalkan anggaran pembangunan yang ada. Tidak perlu mewah, apalagi monumental. Rencanakan apa adanya saja,” kata Tjahjo, Rabu (12/1).

Muka dua Pengamat politik sekaligus peneliti Lembaga Survei Indonesia (LSI), Burhanudin Muhtadi, menyatakan, semakin semangatnya pimpinan DPR untuk membangun gedung baru, karena tidak ada upaya dari pimpinan partai yang ada untuk secara keras menolak. “Sepanjang tidak ada ketegasan dari elite partai untuk memerintahkan kepada fraksi mereka menghentikan pembangunan, maka pimpinan DPR akan terus maju,” katanya. Pemimpinan DPR sudah melihat kondisi ini, sehingga mereka pun tidak berniat untuk berhenti ataupun bereaksi terhadap adanya penolakan. “Saya duga fraksi yang menolak sedang memainkan politik dua muka,” ujar Burhanudin saat dihubungi Republika, Rabu (12/01). Meskipun di depan publik menyatakan menolak, mereka sendiri memberi celah bagi proses pembangunan gedung baru DPR. Dia melihat, hanya Gerindra saja yang memiliki sikap tegas untuk menolak pembangunan tersebut. Sedangkan untuk fraksi yang lain, mereka justru menggunakan katakata bersayap yang cenderung mendua dan tidak jelas posisinya. ■ ed: joko sadewo

ICMI Kembangkan Bioethanol dari Singkong Djoko Suceno GARUT — Sebuah terobosan baru di bidang energi alternatif digagas Ikatan Cendekiawan Muslim seIndonesia (ICMI). Mereka berhasil menciptakan energi bioethanol berbahan baku ubi kayu atau singkong. Peluncuran produk bioethanol ini dilakukan Gubernur Jabar H Ahmad Heryawan disaksikan Ketua Presidium ICMI Ilham Habibie dan Bupati Garut H Aceng Fikri, di Kampung Nangewer, Desa Cijambe, Kecamatan Cikelet, Kabupaten Garut, Selasa (11/1). Menurut Ahmad Heryawan, karya ICMI di bidang energi alternatif ini akan sangat membantu masyarakat. Karena itu, ia akan terus mendukung program ICMI dalam pengembangan program bioethanol di Garut selatan. “Ini merupakan karya ICMI yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Saya mengharapkan program ini terus dikembangkan sehingga bisa menjadi produk unggulan,” kata dia. Ketua Presidium ICMI Pusat, Ilham Habibie, mengatakan, ICMI sengaja mengembangkan program yang bisa dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Menurut dia, sebuah program bisa dikatakan berhasil jika bisa dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat. “ICMI selalu memiliki pedoman tersebut. Program dikatakan berguna kalau dirasakan langsung oleh akar rumput atau masyarakat,” ujar dia. ICMI, kata Ilham, bertekad akan

terus mengembangkan program itu dengan menggandeng pihak terkait, seperti Pemprov Jabar, Pemkab Garut, dan Kementerian Sumber Daya Mineral. Cita-cita bioethanol yang dipelopori ICMI wilayah Jabar di Kampung Nangewer ini bisa menjadi proyek percontohan. “Ini program nyata yang melibatkan masyarakat langsung. Kita harus bisa mencontoh Brasil yang berhasil buat bioethanol secara besar-besaran dari bahan tebu,” tutur dia. Manajer Proyek Bioethanol, Muhtarom, menyebutkan, program ini dirancang pada 2008 oleh ICMI Pusat. Namun, program ini baru bisa dimulai pada 2009 berkat bantuan Pemprov Jabar melalui pembangunan pabrik di Kampung Nangewer. Program ini bekerja sama dengan Koperasi Garsel dan BMT Darul Taqwa. Pada akhir Juli 2009, lanjut Muhtarim, mesin bioethanol sudah terpasang dan mulai diujicobakan. Dari hasil uji coba mesin selama tiga pekan dengan bahan baku empat ton singkong, mampu menghasilkan 200 liter bioethanol. Kadar ethanol yang dihasilkan bervariasi, mulai dari 96, 95, 94, dan 91 persen. Terjadinya fluktuatif kadar ini, imbuh dia, karena mesin tersebut belum berjalan secara normal. Keadaan ini berlangsung selama tiga bulan. “Saat ini mesin bisa berjalan secara normal sehingga bioethanol yang dihasilkan berkadar antara 9295 persen,” tutur dia. ■ ed: joko sadewo

pro kontra nit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) sudah rampung mengevaluasi kinerja setahun pertama ––tepatnya satu tahun tiga bulan— Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II. Kepala UKP4 Kuntoro Mangkusubroto membawa bundel rapor 34 kementerian kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Rabu (12/1) malam. Namun, Kuntoro irit bicara kepada wartawan mengenai hasil penilaian terhadap kinerja para menteri itu. Banyak yang dia rahasiakan, namun sedikit isyarat: ada beberapa menteri yang mendapat rapor merah. Hanya saja, mantan kepala Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) AcehNias itu juga tidak bisa memastikan apakah menteri yang bernilai buruk akan berujung direshuffle. KIB jilid II dilantik pada 22 Oktober 2009. Kabinet ini sarat dengan muatan politis. Dari 35 kursi menteri, 22 di antaranya diisi orang partai politik anggota koalisi pemenangan SBY pada Pilpres 2009 atau peserta koalisi pendukung pemerintah yang datang

U

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

10

belakangan, yaitu Partai Golkar. Kue kabinet itu masing-masing terbagi kepada Partai Demokrat (8), PKS (4), PAN (3), PPP (2), PKB (2), dan Partai Golkar (3). Koalisi pendukung pemerintah inilah yang kemudian membentuk Sekretariat Gabungan (Setgab). Dalam KIB II ini goyangan terhadap anggota kabinet tak kunjung menimbulkan reshuffle. Berbeda dengan KIB I, Presiden SBY malah sampai berani memecat pendukung utamanya dalam Pilpres 2004, Yusril Ihza Mahendra, dari kursi mensesneg. Tapi kali ini, SBY tampak lebih mementingkan harmoni dalam koalisi pada periode terakhir kepemimpinannya. Kita masih menunggu, apakah rapor merah sejumlah menteri yang diberikan UKP4 akan berujung keberanian melakukan perombakan kabinet? Apalagi, sejak Setgab partai koalisi dibentuk, hampir setiap langkah strategis yang akan dikeluarkan Presiden SBY, dibicarakan dulu di lembaga ini. Pergantian kabinet terkait dengan nilai para menteri menjadi salah satu kajian menarik Setgab.

ILUS TRA SI: D A'AN YAH YA/ REP UBL IKA

INDRA JAYA SAERUN PENGAMAT POLITIK UI

Sekarang SBY Agak Lambat Sekarang SBY agak lambatlah.

Oleh Rosyid Nurul Hakim

Bagaimana seharusnya Presiden SBY menyikapi rapor para menteri yang disodorkan UKP4? SBY harus bisa tegas. Kalau ada yang tidak bagus, harus menyatakan tidak bagus. Sebenarnya sudah perlu untuk melakukan reshuffle. Masyarakat sudah tidak bisa dibohongi. Rakyat melihat bahwa ada menteri yang tidak sesuai dengan targetnya, ya diganti. Selain itu, menteri kalau menyadari tidak mampu, ya mengundurkan diri. Tapi, kelihatannya bukan itu yang SBY mau, padahal rakyat menginginkan menteri yang mampu. SBY justru melihat, yang mendukung koalisi Presiden, diambil semua jadi menteri. Dia juga merasa tidak enak untuk memberhentikan karena keharmonisan dalam kabinet itu penting.

Mengapa dibilang lambat? Waktu periode kepemimpinannya pada 2004 sampai 2009, kita lihat SBY cepat melakukan pergantian menteri. Tapi, sekarang justru lemah. Pak SBY merasa dia tidak berani untuk me-reshuffle karena ada upaya untuk menjaga keharmonisan kabinet pada masa terakhir kepemimpinannya. Seharusnya, jangan melihat itu, negara ini harus diperhatikan untuk kepentingan rakyat. Bagaimana Anda melihat komposisi kabinet sekarang? Dilihat dari awal, SBY sudah banyak menyalahi. Banyak menteri yang tidak sesuai dengan job-nya. Partai pemenang pemilu dan pendukung memang banyak menaruh menteri. Ini balas jasa, hampir 60 persen dari partai

masuk Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Jadi, memang perasaan balas jasa itu. Saya lihat bukan profesional. Padahal, banyak yang lebih mampu sebenarnya. Maka, reshuffle itu penting untuk dilakukan. Sinergikan kembali kabinetnya. Menteri yang tidak mampu, tidak sesuai dengan kehendak rakyat, harus diganti. Penggantian itu bisa berdasarkan laporan dari Pak Kuntoro. Menteri apa yang Anda nilai kurang maksimal? Banyak yang saya perhatikan. Menteri kita

KUNTORO MANGKUSUBROTO KEPALA UKP4

Laporan Kami tak Terkait Reshuffle Oleh Yasmina Hasni

IN AM

A LIK UB EP R / NI DA MA

Kami hanya melakukan suatu kajian mengenai kinerja kementerian berdasarkan rencana-rencana aksi yang ditetapkan.

Laporan evaluasi sudah diserahkan ke Presiden? Rabu (12/1) malam kita serahkan laporan 2010 kepada Bapak Presiden. Laporan keseluruhan tahun 2010? Iya Semua kementerian/lembaga sudah mengumpulkan? Sudah Hasilnya? Ya tidak boleh saya sampaikan hasilnya (kepada wartawan). Berapa kementerian yang mendapat rapor merah? Mudah-mudahan tidak sebanyak yang kemarin itu ya. Kurang dari lima atau lebih dari lima? Ah, itu saya tak boleh ngomong. Evaluasi terakhir ada lima menteri yang merah, sekarang lebih baik dari itu, berkurang atau bertambah? Yang mana ya ...? Oh, yang kemarin itu saya sudah lupa, jadi tidak bisa membandingkan. Jadi, akan dilanjutkan pemba-

hasan lagi atau bagaimana? Sepenuhnya Presiden yang menentukan. Biasanya setelah diserahkan mau diapakan? Ya beliau (Presiden) yang menentukan. Apakah ini perlu disidangkan atau tidak. Atau, dipegang oleh beliau sendiri untuk dipelajari lebih mendalam lagi. Apakah ke depannya akan ada reshuffle? UKP4 sama sekali tidak punya kaitan dengan reshuffle. Kami hanya melakukan suatu kajian mengenai kinerja kementeriankementerian berdasarkan rencana-rencana aksi yang ditetapkan. Saya kira itu saja. Mengapa masih ada yang gagal target? Macam-macam. Apa ada hambatan dari pencairan anggaran atau regulasi belum selesai? Ada, ada. Ada masalah apa, macam-macamlah. Ada alasan karena mungkin kehati-hatian dalam melaksanakan proyek? Ada juga. ■ ed: asep nur zaman

banyak yang kurang maksimal pekerjaannya. Dari polling media, sampai 40 persen yang tidak baik. Saya mencatat, dari 35 menteri, 20 persen seharusnya diganti. Kurang etis kalau menyebut nama, tapi misalkan menteri bidang kesejahteraan rakyat, seperti dalam menghadapi bencana di Wasior, penanganannya lambat. Di bidang tenaga kerja, banyak TKI yang disiksa dan sistem yang kurang maksimal. Apakah sebaiknya SBY mengganti menteri-menteri strategis yang berurusan langsung dengan pelayanan publik dengan figur dari kalangan profesional? Memang sebaiknya begitu. Adanya pemerintahan itu kan sejatinya bertujuan untuk melayani masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kalau menteri-menteri yang mengurusi pelayanan langsung kepada masyarakat berasal dari politisi, tentu langkah-langkah kebijakannya akan diganduli kepentingan politik yang sektoral. Seharusnya urusan melayani rakyat itu tidak boleh tersandera dengan kepentingan politik tertentu. Saya yakin sebenarnya prinsip umum seperti ini sangat dipahami pemerintah, tapi kan buktinya sulit terwujud karena dari awalnya kabinet terbentuk di atas fondasi kompromi Banyak yang saya politik.

perhatikan. Menteri kita banyak yang kurang maksimal pekerjaannya. Dari polling media, sampai 40 persen yang tidak baik.

Mengapa SBY terkesan berkeras tidak akan melakukan reshuffle kabinet? Bicara reshuffle itu memang murni hak prerogatif Presiden. Tapi, hendaknya SBY melihat apakah reshuffle akan bermuara pada kepentingan masyarakat atau kepentingan pribadi. SBY kan mempunyai modal politik yang besar dengan terpilih secara demokratis. Kalau melihat itu, anggota kabinet yang kurang baik, demi untuk kepentingan masyarakat, harus diganti. Tidak hanya berdasarkan laporan UKP4, tapi dilihat juga kemampuannya selama ini. SBY kan sudah mengeluarkan 15 target kepemimpinan Kabinet Indonesia Bersatu. Tapi, SBY sepertinya memang tidak akan ada niat seperti itu (reshuffle), tipis kemungkinan. Alasannya itu tadi, tidak enak dengan pihak yang membantu di koalisi. Ya, masalah keharmonisan itu. Apakah keengganan SBY untuk mengganti menteri yang kurang layak juga akibat adanya Sekretariat Gabungan (Setgab)? Kemungkinan secara politik ada pengaruhnya sehingga menimbulkan kehati-hatian SBY untuk me-reshuffle. Tekanan itu memang ada. Kalau ada pihak yang tidak suka menterinya dikeluarkan SBY, nanti kurang harmonis. Kurang harmonis ini yang tidak disukai SBY. ■ ed: asep nur zaman

publik TARIK ULUR ..................................................................... dari hlm 1 Kini, RIM menghadapi tekanan yang sama dari Pemerintah Indonesia yang mengajukan tuntutan serupa dengan India dengan pertimbangan pajak dan juga keamanan. Padahal, pelanggan BlackBerry di Indonesia dua kali lipat India dengan pasar telepon seluler lebih dari 180 juta orang. Selain meminta RIM membuka perwakilan dan menempatkan server di Indonesia agar bisa dipajaki, Pemerintah Indonesia juga menuntut akses data kepada RIM bagi upaya penegakan hukum. Bila tuntutan ini tak dipenuhi, RIM bisa menghadapi risiko pemblokiran akhir Januari 2011. Tuntutan yang digaungkan Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring ini disambut baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Kalau upaya itu bisa memberikan kemudahan bagi KPK untuk melakukan penyelidikan, mengapa tidak?” kata Wakil Ketua KPK Bidang Pencegahan Haryono Umar, Rabu (12/1). Selama ini KPK memiliki teknologi sendiri untuk melakukan upaya penyelidikan. Di antaranya adalah teknologi penyadapan telepon seluler yang menggunakan jasa operator lokal. Namun, jika orang yang dibidik menggunakan BlackBerry, KPK sulit untuk melakukan penyelidikan itu karena pusat data BlackBerry berada di Kanada. Selama ini, penyadapan pengguna BlackBerry hanya bisa dilakukan terhadap percakapan telepon yang menggunakan saluran operator telekomunikasi di Indonesia. Namun, bila para pelaku menggunakan fasilitas BBM yang terenkripsi (diacak), aparat hukum akan mengalami kesulitan membuka datanya karena tak punya kunci enkripsi. Kunci pembuka data itu terdapat pada handset BlackBerry yang ada di tiap pelanggan.

Tak hanya KPK yang melakukan pelacakan tersangka kejahatan melalui penyadapan. Polri juga demikian. Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Kombes Boy Rafli Amar mengatakan, pola komunikasi yang dilakukan pelaku kejahatan dengan BlackBerry dapat dijadikan alat bukti. “Banyak pelaku kejahatan menggunakan Black-Berry,” kata Boy. Namun, Polri belum bisa menggunakan pola komunikasi dalam BlackBerry untuk dijadikan alat penyidikan karena tak bisa mengaksesnya langsung. Polri harus meminta izin kepada RIM yang servernya di Kanada. Kejaksaan Agung juga mulai ikut bergabung dalam liga pengguna alat penyadap saluran telekomunikasi dan kini sedang menyusun standar operasi serta prosedur penggunaannya. Ketika ditanya apakah alat penyadap Kejaksaan Agung mampu menembus jaringan BlackBerry yang terenkripsi, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Babul Khoir Harahap mengaku tak tahu. “Tunggu dulu barangnya, operasionalnya nanti,” ungkapnya. Sementara itu, pakar teknologi informasi Onno W Purbo menilai, upaya pemerintah untuk memindahkan server RIM ke Indonesia tak punya landasan kuat jika ditilik dari segi kemudahan akses data jaringan BlackBerry demi kepentingan keamanan. Menurutnya, untuk bisa mengakses server tak mengharuskan fisik server itu harus ada di negara yang sama dengan pengakses. “Bagi kita di dunia komputer dan internet, lokasi server nggak penting. Yang penting dikasih user name dan password buat akses ke server,” kata mantan dosen ITB ini. “Aneh saja mindahin server cuma gara-gara mau sniffing (menyadap).”  a syalabi ichsan/ rosyid nurul hakim ed: rahmad budi harto

PERUSAHAAN ROKOK ............................................. dari hlm 1 tembakau padat, cairan, dan gas yang bersifat adiktif yang penggunaannya dapat menimbulkan kerugian pada dirinya dan/atau masyarakat sekelilingnya“ itu sama sekali tak otomatis membuat bau lancung untuk menghilangkan ayat itu kontan hilang. Apalagi setelah pada pertengahan Desember 2010 lalu ia menemukan fakta yang menyesakkan dadanya. Ternyata, sebulan sebelumnya, diam-diam PT HM Sampoerna (HMS) Tbk, perusahaan rokok yang dikuasai raksasa rokok dunia, Phillip Morris International, mengajukan surat kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Marzuki Alie. Pada surat tertanggal 9 November 2010 itu HMS dengan tegas meminta DPR untuk mengikutsertakan mereka dalam membahas RUU Pengendalian Produk Tembakau. “HMS meminta dan siap diikutsertakan dalam membahas hal ini dengan DPR RI,” bunyi surat yang diteken Presiden Direktur HMS John Gledhill itu. Itulah yang membuat

19

11

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

Hakim gusar. Meski ayat yang dicoret dari UU Kesehatan No 36/2009 itu telah kembali, Hakim melihat surat itu sebagai upaya intervensi perusahaan rokok dalam legislasi perundangundangan. Menurut dia, tak hanya mengusik nasionalisme dan etikanya, hal yang dilakukan HMS itu wajar membuat orang mendugaduga. Siapa dapat menjamin bahwa upaya itu baru pertama kalinya dilakukan kalangan produsen rokok untuk ikut cawe-cawe dalam proses legislasi? Sementara selama ini kalangan antirokok sudah ‘kalah’ berkali-kali. Dulu, pada Peraturan Pemerintah No 81/1999 tercantum larangan iklan rokok di televisi, hanya boleh di media cetak dan media luar ruang. Setahun kemudian, PP 38/2000 mengubahnya dengan membolehkan iklan rokok di TV, dengan catatan setelah pukul 21.30 hingga 05.00. Dengan terbitnya PP 19/2003 yang merevisi PP 81/1999, kini publik menyaksikan iklan-iklan rokok tak lagi mengenal waktu, beriklan

Mandala Berhenti Terbang dala Airlines Diono Nurjadin menegaskan, pemberhentian operasional Mandala saat ini hanya sementara waktu. Ditujukan agar kelangsungan hidup Mandala ke depan tetap terjaga. ”Ini langkah terbaik untuk menjaga future (masa depan) Mandala, agar bisa fokus restrukturisasi perusahaan, sehingga bisa memperbaiki situasi perusahaan,” jelas Diono dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (12/1) malam. Mandala berharap, penghentian operasional ini bisa dilalui tidak terlalu lama. Setelah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) didapatkan, dalam 45 hari ke depan, Mandala bisa melakukan rencana restrukturisasi tahap pertama. Namun, mengenai total utang Mandala, ia tidak bisa menyampaikan karena masih dalam proses filling ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat.

”Pengajuan PKPU ini langkah terbaik untuk semua pihak. Jika tidak berhenti operasi sementara, kerugian akan lebih besar lagi. Kami harapkan bisa kembali operasi dalam waktu dekat,” tutur Diono. Salah satu pemicu negatif kondisi internal Mandala saat ini, yaitu terlalu mahalnya biaya pesawat kepada lessor. Diono mengakui bahwa pihaknya memiliki tunggakan kepada lessor yang harus diselesaikan. ”Pesawat kita sewa tinggi,” tukasnya. Mandala optimistis bisa mengoperasikan 10 pesawat di awal tahun depan. Untuk mewujudkanya, Mandala akan mencari investor yang bisa mendukung. Guna mengembalikan kondisi Mandala, Diono mengutarakan tengah bernegosiasi dengan sejumlah investor yang berminat masuk. Sayangnya, ia belum

bisa menyampaikan namanama investor tersebut. Jika investor baru masuk, maka kepemilikan para pemegang saham lama, Cardig International (51 persen) dan Indigo Partners (49 persen), akan terdilusi. ”Tergantung negosiasi antarpemagang saham sekarang dan calon investor. PKPU ini adalah suatu komitmen pemegang saham sekarang untuk menyelamatkan Mandala,” papar Diono. Saat ini para pilot Mandala ditempatkan sementara di Tiger Airways, anak Singapore Airlines, sehingga bisa tetap terbang dan untuk jaga kualifikasi mereka. ”Jadi, kami tidak akan memberhentikan karyawan. Kita akan kembali beroperasi,” ungkap Diono. Mengenai refund untuk calon penumpang, ia mengatakan akan disesuaikan dengan peraturan perusahaan. ”Sebaik mungkin kita lakukan refund,” janji Diono.

SUDI: ADA ........................................................................ dari hlm 1

minta agar Setgab tidak mencampuri proses reshuffle yang merupakan hak prerogatif Presiden. “Biarkan Presiden mengambil keputusan tanpa harus ditekan oleh partai pendukung dan Partai Demokrat sekalipun,” kata Nasir. PAN juga yakin tiga kadernya di kabinet telah memberikan kontribusi positif kepada pemerintah, sehingga tidak akan didepak dari pemerintahan. “PAN menyerahkan sepenuhnya kepada kebijakan Presiden karena menteri-menteri PAN di kabinet semuanya memiliki kualifikasi bagus,” kata Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi. Terkait dengan pengaruh Setgab terhadap reshuffle, menurut Yoga, dalam forum Setgab tidak pernah membicarakan reshuffle dan tidak mencampuri keputusan Presiden terhadap reshuffle itu. Dia juga mengingatkan bah-

wa perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden. Sebelumnya, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali mengemukakan bahwa reshuffle tidak terikat oleh prestasi atau kinerja seorang menteri, karena semuanya tergantung kebutuhan Presiden. Reshuffle itu sama saja dengan PHK di perusahaan. Jika perusahaan tidak butuh lagi, karyawan bisa diberhentikan,” kata Surya. Sementara itu, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Nico Hardjanto menilai, reshuffle akan dipenuhi transaksi politik antara Presiden SBY dan partai-partai anggota koalisi sehingga tak akan mengubah komposisi wakil partai politik di kabinet. Dia menilai, selama ini SBY memiliki daya paksa yang lemah terhadap anggota koalisi.

hak, dalam posisinya di HMS, sebagian tugas Yos memang membantah. Persoalannya, hingga kembali dibahas Selasa (11/1) lalu, Baleg DPR tampaknya lebih condong kepada draf versi AMPTI dibanding draf usulan Forum Parlemen untuk Kependudukan dan Pembangunan (IFPPD) yang lebih prokelompok antirokok. Pada penamaan undangundang itu saja, misalnya. Baleg dalam draf mereka menamakan RUU itu RUU Pengendalian Produk Tembakau, lebih ringkas dibanding versi IFPPD yang memilih ’RUU Pengendalian Dampak Produk Tembakau Terhadap Kesehatan’ Pada bagian asas dan tujuan, pasal 3, misalnya. Meski tak telak-telak menempatkannya pada urutan teratas sebagaimana versi AMPTI, draf Baleg masih menyertakan klausul ’melindungi dan membina petani’. Sementara itu, manakala draf IFPPD mengajukan tuntutan tegas pelarangan segala bentuk iklan dan promosi rokok (pasal 31 draf IFPPD), draf Baleg masih memberikan banyak toleransi dengan tidak bicara soal itu, kecuali mengatur seputar norma dan kepa-

tutan beriklan. Sikap itu lebih dekat dengan draf usulan AMPTI. Tentu saja itu tak otomatis menjadikan sikap Baleg sebagai kesalahan dan sebaliknya. Baleg tampaknya melihat urusan iklan ini lebih rumit dari sekadar keyakinan bahwa itu bisa merangsang orang untuk membeli rokok. Sikap yang sama ditunjukkan Baleg dengan tidak mengakomodasi tuntutan Koalisi Antirokok yang meminta pelarangan penjualan rokok secara eceran (mengeteng). Hanya pada pasal 16, draf usulan IFPPD menempatkannya di pasal 11, Baleg lebih memilih sikap IFPPD yaitu larangan untuk menjual produk tembakau pada mereka di bawah usia 18 tahun. Tampaknya, kini publik pun dituntut untuk tak melepaskan pandangan dari pembahasan RUU yang mulai kembali digelar DPR Selasa (11/1) lalu. Pasalnya, sebagaimana dikatakan pegiat Koalisi Antirokok, Kartono Mohamad, di Indonesia, masyarakat sendirian berhadapan dengan kekuatan besar perusahaan rokok. Di negara lain, seluruh komponen masyarakat masih bisa sepakat satu suara. 

Citra Listya Rini, Shally Pristine

Dephub minta refund tiket atau pengalihan calon penumpang. JAKARTA — Mandala Airlines menghentikan sementara kegiatan operasionalnya mulai Kamis (13/11). Manajemen maskapai warisan Yayasan Dharma Putra Komando Strategis TNI Angkatan Darat (Kostrad) ini mengalami kesulitan keuangan. Cardig Internasional dan Indigo Partners asal Amarika Serikat (AS)—sebagai pemegang saham mayoritas sejak 2006—sedang menanggung beban utang besar. Presiden Direktur Man-

Presiden akan memberikan arahan perbaikan kinerja kepada kementerian yang masih belum mencapai target yang ditentukan. Namun, Sudi mengingatkan, evaluasi terhadap kementerian bukan berarti berujung kepada perombakan kabinet. “Kita tidak bicara soal reshuffle, itu hak Presiden,” ujar Sudi. Pengamat politik dari Universitas Indonesia Iberamsyah mengatakan, setidaknya ada 10 menteri yang kinerja masih belum baik, sehingga harus dipertimbangkan untuk diganti. Dia menyebut sektor yang masih jelek kinerjanya adalah menteri-menteri di bidang hukum, tenaga kerja, dan pertanian. “Banyak sekali (menteri) yang harus diganti, minimal 10,” kata guru besar ilmu politik ini. Dia meminta Pre-

siden tegas dan tidak menolerir menteri yang kinerjanya payah. Iberamsyah menilai, Presiden masih bersifat lunak terkait rencana reshuffle karena masih bergantung pada masukan dan pertimbangan dari luar. Padahal, reshuffle itu sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Dalam memutuskan reshuffle, kata Iberamsyah, jangan sampai Presiden didikte oleh Sekretariat Gabungan (Setgab), forum koalisi partai pendukung pemerintah yang dipimpin oleh Aburizal Bakrie selaku ketua umum Partai Golkar. Dia mensinyalir Setgab hanya merupakan alat bagi salah satu parpol untuk menekan Presiden ketika hendak mengeluarkan keputusan penting, salah satunya reshuffle.

“Setgab tidak dikenal dalam sistem ketatanegaraan dan demokrasi. Setgab ini hanya ada di Indonesia,” ujarnya. Anggota Fraksi PKS di DPR Nasir Djamil meyakini empat kader PKS yang duduk di kabinet tetap aman. “Prediksi saya, semua menteri dalam kabinet SBY sudah bekerja maksimal. Reshuffle, menurut saya, justru akan membuang energi,” kata Nasir. Dia mengingatkan, popularitas SBY yang cenderung menurun saat ini menjadikan reshuffle buah simalakama bagi SBY. Dia meminta SBY untuk lebih berkonsentrasi meningkatkan kinerja seluruh anggota kabinetnya agar mampu merealisasikan arah dan kebijakan pembangunan. SBY, menurutnya, hanya punya waktu sampai 2012 untuk membuktikan kinerja kabinetnya. Nasir juga me-

di manapun mau. Saat Komisi Perlindungan Anak (KPA) melayangkan uji materiil atas Pasal 46 ayat 3 huruf c dalam UU Penyiaran No 32/2002, yang menjadi salah satu dasar hukum iklan rokok di televisi, Mahkamah Konstitusi menolak permintaan uji materiil tersebut. “Saya keberatan jika HMS terlibat dalam pembahasan RUU itu. Saya khawatir undang-undang itu tak lebih dari akomodasi kepentingan para produsen rokok,” kata Hakim. Belakangan, setelah media massa ramai memberitakan, DPR menolak permintaan itu. Ketua Badan Legislasi DPR Ignatius Mulyono mengatakan, tak ada pihak selain DPR dan pemerintah yang bisa ikut dalam pembahasan. Di luar keduanya, kata Ignatius, hanya bisa berpartisipasi lewat rapat dengar pendapat. ”Kalau sebatas memberi masukan, ya diperbolehkan,” kata Ignatius, saat itu. Yang juga membuat Hakim khawatir, menurut dia, sebelum mengirimkan surat permintaan itu, HMS sudah— dalam istilah Hakim—menyusupkan usulan perubahan draf RUU Pengendalian

Produk Tembakau melalui staf ahli di Badan Legislasi. Menurut dia, perubahan draf RUU itu diusulkan ke Badan Legislasi melalui Aliansi Masyarakat Petani Tembakau Indonesia (AMPTI). Hakim percaya, keberadaan AMPTI disponsori Phillip Morris. Sayang, Hakim sendiri saat didesak mengakui tak memiliki data keterkaitan antara Phillip Morris dan AMPTI. ”Nanti pasti akan terbongkar sendiri,” kata dia, berkilah. Sementara Ignatius mengakui, Badan Legislasi DPR memang menerima usulan perubahan RUU dari PT HM Sampoerna. Tapi, menurut dia, hal tersebut baru sekadar masukan. Finalisasi RUU sendiri baru akan dibahas Januari ini. Ignatius bilang, wajar saja Sampoerna mengusulkan hal itu. ”Kita kan harus juga melihat pandangan dari para stakeholder dari UU ini nantinya,” kata Ignatius. Yang harus diwaspadai, kata Ignatius, jangan kemudian undang-undang itu hanya menguntungkan pihak asing. Tentu saja yang dimaksud Ignatius berkaitan dengan kepemilikan saham Phillip Morris di HMS. Direktur Corporate Affair

PT HM Sampoerna Yos Adiguna Ginting, juga mempertanyakan pandangan minor sehubungan dengan surat yang dikirimkan perusahaannya ke DPR. Menurut Yos, tak hanya wajar, hal itu menurut dia bahkan merupakan hak HM Sampoerna. Yos menggunakan dalih UU No 10 Tahun 2004 soal Peraturan Pembentukan Perundangan. Pada Bab X Pasal 53 tertera, ’Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan atau tertulis dalam rangka penyiapan atau pembahasan rancangan undang-undang dan rancangan peraturan daerah’. ”Jadi jelas kan, kami hanya melakukan apa yang menjadi hak kami,” kata Yos. Saat ditanya tentang draf usulan AMPTI, Yos mengakui, draf RUU usulan AMPTI itulah yang sesuai dengan keinginan pihaknya. Walau begitu, ia membantah PT HM Sampoerna ikut mendanai AMPTI. Yos juga membantah keras dugaan perusahaannya menggunakan ’jalan belakang’ untuk mengegolkan RUU versi mereka. ”Justru untuk itu kami kemarin berkirim surat. Biar transparan semuanya,” kata dia. Tentu saja, tak hanya ber-

Suasana malam, embusan angin, dan silhuet gunung di hadapanku itu telah cukup membuatku merasa betul-betul nyaman, bahkan agaknya aku termenung dibuatnya, sampai tiba-tiba teguran Madjid menyentakkanku. “Hoy!!! Melamun kau, Megat ….” Aku tersentak. Bang Temanggung telah berdiri di hadapan kami dengan dua buah piring berisi pisang goreng. Tersenyum beliau menyaksikan aku terkejut. “Megat, kuamat-amati sejak kemarin kau sering melamun. Ada apakah gerangan, Gat?” kata Bang Temanggung sambil mengunyah pisang goreng. Beliau telah duduk di atas kursinya. “Tak tahulah aku, Bang. Aku merasa hatiku galau betul dua hari terakhir ini.” Madjid menghentikan kunyahannya. Ia menatapku. Beberapa kerut bahkan muncul di dahinya. “Perkara si Roza itukah yang

membuat hatimu gundah, Gat?” tanya Madjid. Aku menggelengkan kepala. “Atau, perkara kambingmu yang tak juga beranak itukah?” Aku menggelengkan kepala. “Lalu, apakah gerangan? O, tahulah aku. Pasti perkara si Zul itu. Kulihat kalian berdua ada sedikit tegang kemarin.” Aku menggelengkan kepala. “Atau .…” “Si Megat ini galau hati akibat pertemuannya dengan Bu Daya tempo hari. Betul begitu, Megat?” potong Bang Temanggung. Aku tersentak. Abang seperti dapat membaca isi pikiranku. Aku tak menjawab. Madjid tampak mulai melanjutkan mengunyah goreng pisangnya. “Berapa tepatnya umurmu, Megat?” tanya Bang Temanggung. “Dua puluh tahun, 22 Desember ini.” “22 Desember? Tanggal kelahiran kita hampir sama, Megat. Kalau aku 31 Desember. Hmm …”

Bang Temanggung mengangkat dagu sambil mengelus-elus jenggotnya, “kalau ingatanku tak salah, saat kau lahir itu aku ada di Seremban,” lanjut Bang Temanggung. Mendengar kata Seremban, Madjid mencolek lenganku. Aku baru ingat bahwa Kota Seremban inilah yang pernah dibilang oleh Madjid sebagai kota kembar Bukittinggi. Aku tersenyum, “Merantau?” kataku. Bang Temanggung tak segera menjawab. Ia menatapku, “Kau harus tahu, Megat, bahwa merantau itu bukanlah sebuah tindakan untuk main-main. Setiap pemuda di dusun ini dituntut agar merantau sejauh mungkin ke negeri orang untuk menuntut ilmu, yang semua itu bertujuan untuk mencari kemuliaan .…” “Kemuliaan macam apa yang bisa mereka peroleh dari tanah rantau, Bang?” tanyaku. “Tunggulah dulu, aku tadi belum

Ada tahap peringatan Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Herry Bhakti juga mengaku mendapat laporan, Mandala harus melakukan restrukturisasi terkait masalah keuangan. Mengenai air operator certificate (AOC) Mandala, pihaknya akan menahan selama 45 hari. Jika peringatan 1, 2, dan 3, serta selama satu tahun tidak beroperasi, menurut Herry, maka surat izin usaha perdagangan (SIUP) Mandala akan dicabut oleh pemerintah. ”Yang pasti, kita akan mengawasi terus perkembangan Mandala,” ujarnya, kemarin. Namun, Herry meminta Mandala mengembalikan hak calon penumpang yang sudah membeli tiket. ”Mandala harus melakukan refund atau mengalihkan penumpang ke penerbangan lain,” tuturnya.  ed: asep nur zaman

 antara ed: rahmad budi harto

selesai bercakap. Mereka bertujuan untuk mencari kemuliaan. Orangorang yang lama tinggal di rantau, saat kembali ke kampung pasti dianggap lebih mulia. Kenapa? Kau pasti ingin menanyakan hal itu, kan?” Aku tersenyum. “Kau harus merantau untuk menjadi seorang lelaki Minang. Tunggu dulu. Jangan kau potong dulu .…” Aku menyeringai. Si Madjid tertawa sembunyi-sembunyi. “Tiga puluh tahun yang lampau surau kampung itu memang masih terjaga betul fungsinya .…”

Bersambung

ekonomi :: bursa ::

:: kurs :: Rabu (12/1)

:: indikator :: Rabu (12/1)

FTSE 100

6043,55

0,49%

Dax

7024,07

1,19%

Cac 40

3907,85

1,19%

AUD

8.425

9.421

11.671,88

0,30%

EUR

11.120

12.424

Nasdaq

2716.83

0,12%

GBP

13.363

14.930

Shanghai

2821.30

0,62%

HKD

1.099

1.228

Hang Seng

24.092,08

1,40%

Nikkei

10.512,80

0,02%

Straits Times

3.242,31

BEI

3.554,77

Dow Jones

BELI

JUAL

JPY

103

115

0,03%

SGD

6.614

7.393

2,88%

USD

8.545

9.545

Sumber: BBC dan Limas sampai 17.30 WIB

13

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

:: kurs tengah dolar AS :: Rabu (12/1)

Terus Menanjak

9.100

ejak lima tahun silam, pertumbuhan dana kelolaan reksadana bisa dibilang terus meningkat. Namun, tetap tercatat adanya peningkatan dari waktu ke waktu. Kinerja bursa saham yang mengilap beberapa tahun belakangan menjadi salah satu faktor pendorong kenaikan dana kelolaan ini. 

S

9.088

9.072 9.044

9.045

9.026

9.016 8.994

9.002

8.988 6/1

Sumber: eTrading Securities sampai 17.30 WIB

7/1

10/1

11/1

12/1 Sumber: BI

Harga Saham Garuda Rp 750-1.100 Citra Listya Rini, Fitria Andayani

Saham Garuda sulit dilepas di atas Rp 900 per lembar.

JAKARTA — Saham Initial Public Offering (IPO) PT Garuda Indonesia (Persero) berada pada tawaran dengan kisaran Rp 750-1.100 per lembar. Menteri BUMN, Mustafa Abubakar, mengharapkan agar lebih banyak investor domestik yang melirik saham flag carrier Indonesia tersebut. Ia juga meyakini kisaran harga yang ditetapkan sudah tepat setelah melihat berbagai aspek. Kendati sempat berharap Garuda dapat dilepas di atas Rp 1.000 per lembar, menurutnya, pihak penjamin emisi berpendapat berbeda. “Kami tidak ingin (saham) bagus di primary, tapi anjlok di pasar sekunder,” ujar Mustafa di Jakarta, Rabu (12/1). Ia juga meyakini tanggapan investor, baik lokal maupun asing atas saham Garuda dengan kisaran harga yang ditetapkan akan positif. Menyoal porsi kepemilikan saham investor asing dan domestik, diharapkan porsi investor domestik sebesar 70 persen dan asing sebesar 30 persen. Rencananya, Garuda Indonesia akan masuk ke bursa pada 11 Februari 2011 dengan melepas 9,36 miliar lembar saham atau setara 36,5 persen saham. Garuda Indonesia dikabarkan akan meraup dana segar dari IPO sebesar 300-350 juta dolar AS. Secara terpisah, Deputi Menteri BUMN Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi, Achiran Pandu Djajanto, mengungkapkan Peraturan Pemerintah (PP)-nya sudah ditetapkan. “PP sudah ada, harga sudah ada, tinggal diketik, jadi sabar saja,” tutur Pandu. Belajar dari ramainya polemik harga saham IPO PT Krakatau Steel, pemerintah menggunakan PP untuk penetapan harga IPO BUMN. Rencananya, Garuda melakukan paparan publik untuk penawaran saham pada Rabu (12/1) siang. Namun hingga waktu yang dijadwalkan, per-

nyataan efektif pelaksanaan IPO belum juga turun dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK). Namun demikian, hingga Rabu siang, Garuda telah mengantongi pernyataan praefektif pelaksanaan IPO. Kepala Biro PKP Sektor Jasa Bapepam-LK, Noorachman, mengungkapkan pernyataan praefektif diberikan kemarin. Kelengkapan administrasi yang harus diberikan Garuda pun sudah lengkap. Direksi Garuda Indonesia juga kembali dipanggil rapat di Kementerian BUMN kemarin siang. Proses pelepasan saham perdana Garuda akan dilakukan dua tahap. Tahap pertama, akan dilepas 30 persen kepemilikan saham, termasuk di dalamnya 10 persen milik PT Bank Mandiri Tbk, sisanya 10 persen menyusul melalui secondary offering. Garuda mengharapkan target dana yang bisa diperoleh dari penjualan 40 persen saham ke publik itu berkisar Rp 3-4 triliun. Garuda akan menggunakan laporan keuangan triwulan III-2010. Kementerian BUMN sempat menyatakan Garuda menderita rugi sebesar Rp 39,51 miliar pada kuartal III 2010. Namun, rugi bersih itu berubah menjadi laba bersih sebanyak Rp 194,9 miliar setelah dilakukan audit terhadap neraca keuangan Garuda. Kepala Riset Bhakti Securities, Edwin Sebayang, berpendapat, keputusan IPO Garuda di saat indeks sedang koreksi merupakan langkah yang bagus. "Saat ini likuiditas masih bagus, suku bunga kompetitif. Ini tepat saat kompetisi modal juga cukup besar," ujar Edwin. Sementara pengamat pasar modal Yanuar Rizky meminta agar IPO Garuda jangan sampai seperti Krakatau Steel. Fungsi pengawasan Bapepam-LK harus ditegakkan, juga keseriusan pemerintah untuk memberikan ruang bagi investor domestik.  ed: wulan tunjung palupi

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

LISTING PERTAMA 2011

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Eddy Sugito, bersama Dirut Megapolitan Development Tbk, Lora Melani Lowas Barak Rimba (kanan), dan Komut Megapolitan Development Tbk, Sudjono Barak Rimba (tengah), di sela pencatatan perdana saham Megapolitan Development Tbk (EMDE), di Jakarta, Rabu (12/1).

Pemerintah Tanggung Bea Masuk JAKARTA — Pemerintah menyediakan dana Rp 2 triliun untuk menanggung bea masuk impor barang dan bahan produksi untuk tahun 2011. Hal tersebut terungkap dalam salinan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.011/2010 yang diperoleh di Jakarta, Rabu (12/1). Dalam PMK tersebut, dijelaskan bahwa bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP) adalah bea masuk terutang yang dibayar oleh pemerintah dengan pagu anggaran APBN 2011. Fasilitas BMDTP dapat diberikan atas impor barang dan bahan dengan ketentuan barang dan bahan belum diproduksi di dalam negeri. “Selain itu, fasilitas BMDTP juga diberikan bagi barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, tetapi

belum memenuhi spesifikasi yang dibutuhkan atau jumlahnya belum mencukupi kebutuhan industri,” demikian bunyi PMK tersebut. Permohonan untuk mendapatkan BMDTP diajukan oleh pembina sektor industri kepada Menteri Keuangan dilampiri antara lain analisis dan alasan perlunya industri sektor tertentu diberikan BMDTP. PMK tersebut mengatur tentang BMDTP atas impor barang dan bahan untuk memproduksi barang dan/ atau jasa guna kepentingan umum serta untuk peningkatan daya saing industri sektor tertentu dalam tahun anggaran 2011. BMDTP dapat diberikan kepada industri sektor tertentu berdasar empat kriteria. Pertama, memenuhi penyediaan barang dan/atau

jasa untuk kepentingan umum, dikonsumsi oleh masyarakat luas, dan/atau melindungi kepentingan konsumen (bobot 40 persen). Kriteria kedua, meningkatkan daya saing (bobot 30 persen). Ketiga, meningkatkan penyerapan tenaga kerja (bobot 20 persen), dan keempat meningkatkan pendapatan negara (bobot 10 persen). Jika permohonan dan jumlah pagu anggarannya disetujui, Menteri Keuangan menerbitkan PMK mengenai BMDTP atas impor barang dan bahan untuk industri sektor tertentu. APBN 2011 menetapkan besarnya penerimaan bea masuk sebesar Rp 17,90 triliun, termasuk di dalamnya fasilitas BMDTP sebesar Rp 2 triliun.  ed: wulan tunjung palupi

:: kreativasi ::

Donny Pramono Pemilik Sour Sally

Yogurt Lokal Go International Waralaba lokal yang sukses menembus pasar internasional bertambah. Namun, waralaba yang baru berusia tiga tahun dan sudah membuka outlet di pasar dunia hanya sedikit. Salah satunya, Sour Sally Frozen Yogurt, yang didirikan Donny Pramono, pemuda berusia 28 tahun. Pada pengujung 2010, Sour Sally membuka outlet pertamanya di Singapura, terletak di Wisma Atria Orchard Road. Kepada wartawan Republika, Nur Hasan Murtiaji dan Zaky Al Hamzah, Donny berbagi kisah sukses mengepakkan sayap Sour Sally hingga ke negeri seberang. onny mengaku, perkembangan pesat bisnis ini berawal dari kecintaannya mengonsumsi makanan yogurt saat kuliah akuntansi dan marketing di Amerika Serikat. Di negerinya Obama itu, yogurt dikenal menyehatkan. Berangkat dari kecintaan pada yogurt itu, sepulang dari negeri Paman Sam, Donny terinspirasi untuk bisa menyebarkan sebuah gaya hidup baru yang menyehatkan ini di Indonesia. Akhirnya, dibuatlah sebuah brand yang memang ditujukan untuk semua masyarakat Indonesia dan negara sekitar. Muncullah nama Sour Sally. “Yogurt kan kesannya asam. Nah, saya ingin yogurt ini terasa manis, yummy, delicious, tapi agak unik,’’ katanya. Idenya menjual yogurt muncul pada 2007, tapi baru diluncurkan pada 15 Mei 2008. Menurut dia, momen melepas Sour Sally Yogurt sangat tepat. Pertama, brand Sally

D

sangat kuat mencerminkan gadis puber yang ceria, smart, dan cool. Kedua, masyarakat Indonesia getol dengan gaya hidup sehat. Namun, rahasia utama kesuksesan bisnis ini adalah modal nekat. “Yap, saat mendirikan Sour Sally, modal utama saya nekat. Ide ada, brand bagus, tapi kalau tidak nekat, ndak bakalan berhasil.” Memang, kata dia, agar roda usaha berjalan sukses, dibutuhkan dua hal. Pertama, mengaplikasikan teori untuk membuat strategi. Kedua, mempunyai jiwa pengusaha. Agar punya jiwa pengusaha, ada dua cara, bisa dari keluarga dan lingkungan. “(Seperti) berkawan dengan orangorang yang berjiwa seperti itu,’’ pesan dia. Beruntung bagi Donny yang memiliki rekan dan saudara yang berjiwa bisnis. Dari modal nekat dipadu ilmu yang dipelajari saat kuliah, Donny merekrut delapan orang anggota

tim kreatif dan tujuh staf di outlet. Tim ini bertugas mengkreasi menu dan rasa produk Sour Sally. “Kami berusaha untuk terus memberikan yang terbaik dan terus memperbaiki diri ke depannya,” jelasnya. Saat pertama membangun usaha, tugas paling berat adalah proses awal mengubah atau mengalihkan selera konsumen agar menyukai yogurt beku. Kunci lainnya adalah mempelajari target pasar yang disasar. Respons awal dari konsumen beragam. Ada yang senang, ada pula masih ragu-ragu. Konsumen awalnya masih bertanya-tanya, ini produk apa. Kalau ada respons negatif, itu dijadikan input agar berkembang menjadi lebih baik lagi. Namun, atas semua itu, Donny optimistis produk lokal bisa bersaing dengan produk luar negeri asalkan berkualitas. “Masukan, kritikan, dan penilaian konsumen menjadi semangat awal tim sehingga memacu Sour Sally bisa berdiri saat ini dengan 26 outlet di Indonesia dan satu outlet di Singapura,’’ katanya. Di Indonesia, outlet Sour Sally beredar di lima kota besar, Jakarta, Bandung, Surabaya, Bali, dan Medan. Dalam pembukaan outlet di Singapura, Sour Sally mengusung tema ‘Healthy Lifestyle Habit’. Sebuah pencapaian yang sejauh ini dirasa belum ada di Indonesia maupun Singapura dalam dunia Food and Beverages!

Dari situ, dia juga terus melihat bahwa ke depannya Sour Sally harus terus berkembang menjadi sebuah brand kebanggan bangsa Indonesia. Semakin lama, outletnya bertambah. Dengan sendirinya juga menambah jumlah karyawan. Makin lama, konsumen makin bertambah. Donny senang, bangga, dan juga bahagia karyanya mendapat apresiasi luar biasa dari masyarakat pada umumnya dan rekan-rekan media pada khususnya. Akan tetapi, bukan berarti bisnis Sour Sally tanpa pesaing. Donny menekankan kepada tim agar melihat kendala sebagai sebuah tantangan. Di tengah persaingan bisnis yang sangat ketat ini, agar terus menjadi besar, Donny dan tim Sour Sally memberikan yang terbaik bagi seluruh penggemarnya. “Inilah yang selalu kita tanamkan dalam tim Sour Sally mengenai bagaimana berinovasi dan tidak pernah berhenti memberikan yang terbaik.’’ Penghargaan demi penghargaan menjadi bukti kesuksesan Sour Sally masuk ke bisnis food and beverages. Di antaranya, Top Business Development Citra Awards. Maka, setiap Sour Sally mendapatkan penghargaan, Donny selalu menyebut kesuksesan Sour Sally sebagai market leader Frozen Yogurt di Indonesia dan juga secara internasional

tak lepas dari kerja sama tim yang solid. Sebagai entrepreneur muda, Donny tak menampik bisnis ini murni mencari profit. Akan tetapi, dia selalu menggelar event-event bertema kebanggaan pada citra bangsa Indonesia serta kampanye mencintai produk dalam negeri dan tema sosial lain. Setiap tahun, dia selalu merevisi target disesuaikan dengan perkembangan dan minat pasar. Namun, dengan 27 outlet itu menjadi poin bahwa Sour Sally merupakan brand yang dinamis. Layak

menyandang sebuah titel The Local Brand Goes International. “Kita tidak akan berhenti di sini.’’ Saatnya tim Sour Sally mendesain target baru ke depan. Tentunya, target ini harus realistis dan akan jauh lebih besar daripada target lama. Apalagi, kata dia, pada awal-awal tahun ini banyak yang masih diperbaiki. 

WIHDAN HIDAYAT

REPUBLIKA

KAMIS, 13 JANUARI 2011

MAHAKA MEDIA

jadwal

Subuh

04.30

shalat

Zhuhur

12.00

Ashar

15.26

Maghrib

18.13

Isya

19.29

Bandung -3 Mnt, Yogyakarta -14 Mnt, Semarang -14 Mnt, Surabaya -24 Mnt, Jambi + 13 Mnt, Padang +26 Mnt, Medan +33 Mnt. Makassar +8 Mnt.

Wakaf Bisa Atasi Kemiskinan

SHALAT ZHUHUR

BANDARLAMPUNG – Wakaf dapat dijadikan instrumen untuk pengentasan kemiskinan. “Selain wakaf, juga zakat, infak, dan sedekah dapat dijadikan instrumen pengentasan kemiskinan,” kata Menteri Agama Suryadharma Ali pada pelantikan Majelis Taklim Rachmat Hidayat di Bandarlampung, Selasa (11/1). Namun, Menag menekankan, penggunaan instrumen pengentasan kemiskinan itu jangan hanya bersifat temporer, tetapi harus permanen. Sebab, jika hanya temporer atau tidak berkelanjutan, kemiskinan akan terus terjadi. “Dengan instrumen pengentasan kemiskinan secara permanen itu, diharapkan orang yang tadinya penerima berubah menjadi pemberi,” katanya. Mengentaskan kemiskinan lewat wakaf, lanjut Menag, dilakukan dengan mengembangkan wakaf uang tunai. Biasanya, kata dia, wakaf berbentuk barang seperti tanah, gedung, atau rumah. “Dan semua ini hanya dapat dilakukan oleh orang kaya.” Lain halnya dengan wakaf uang tunai yang dapat dilakukan oleh semua orang. Dicontohkan, orang yang berpenghasilan di atas Rp 750 ribu per bulan dapat mewakafkan uang tunai Rp 5.000. Sementara mereka yang berpenghasilan di atas Rp 1 juta per bulan dapat mewakafkan Rp 10 ribu, dan seterusnya. Karena itu, Menag berharap, instansi pemerintah maupun swasta dapat menerapkan instrumen itu, sehingga kemiskinan di Tanah Air dapat teratasi. Pada saat yang sama, ia juga meminta peran aktif majelis taklim untuk meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

Puluhan pria menunaikan shalat Zhuhur berjamaah di Masjid Cut Meutia, Jakarta, Rabu (12/1). Masjid ini merupakan salah satu tempat ibadah favorit umat Islam Jakarta.

:: konsultasi agama :: Pengasuh: Ustaz Bachtiar Nasir

Qadha Puasa karena Hamil AGUNG SUPRIYANTO

Wati, Yogyakarta Waalaikumussalam Wr Wb Alhamdulillah, semoga Allah memberkahi niat tulus dan upaya membayar utang puasanya, dan semoga menjadi kehamilan yang dirahmati Allah. Apabila masih punya kesempatan dan kekuatan meng-qadha puasa, lunasi sisa utang puasanya. Namun, jika kehamilan disertai rasa sakit saat berusaha keras meng-qadha puasa, maka menurut mayoritas ulama (jumhur), wajib membayar fidiah saja. Adapun ukuran fidiah yang harus dibayarkan terdapat pada ayat berikut, “(Yaitu) dalam beberapa hari yang tertentu. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), (wajiblah baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan, wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya (jika mereka tidak berpuasa) membayar fidiah, (yaitu) memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan –– maksudnya memberi makan lebih dari seorang miskin untuk satu hari––, itulah yang lebih baik baginya. Berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui (QS Al-Baqarah: 184). Pembayaran dapat diberikan kepada satu orang miskin atau ke beberapa orang miskin. Pemberian makan sebaiknya dengan ukuran yang kita konsumsi seharihari. Wallahu a’lam bish shawab.

Republika menerima pertanyaan dari pembaca seputar masalah agama. Pertanyaan dapat dikirim melalui e-mail ke [email protected]

:: taaruf ::

Warga Temanggung Gelar Shalawat TEMANGGUNG — Sebagai ungkapan keprihatinan atas kondisi bangsa saat ini yang dilanda berbagai bencana, ribuan warga Kabupaten Temanggung, Selasa (11/1) malam, menggelar shalawat di alun-alun. Acara bertajuk “Temanggung Bershalawat” ini dipimpin Alhabib Syekh Bin Abdul Qadir Assegaf dari Solo. Dalam tausiyahnya, Alhabib Syekh meminta kalangan ulama dan umat Islam untuk tetap menjaga kerukunan serta bersatu membangun kekuatan di semua bidang kehidupan. Dengan memadu kekuatan, kata dia, umat Islam bisa memberikan kontribusi positif bagi kehidupan berbangsa. Menurut Alhabib Syekh, Islam tidak mendidik umatnya menjadi kaum yang lemah. Sebaliknya, Islam mengajarkan umatnya agar memiliki kepercayaan diri yang tinggi. Ketua panitia penyelenggara, Miftakhul Lubab, mengatakan, selain untuk menyikapi kondisi bangsa saat ini, kegiatan ini merupakan wujud syiar agama Islam. “Ini penting sehingga tidak terjadi salah kaprah di kalangan masyarakat mengenai ajaran Islam akibat kontaminasi paham-paham yang melenceng dari pedoman agama,’’ ujarnya. Untuk lebih memotivasi para pencinta shalawat, kata Miftakhul, kegiatan ini sengaja dikemas dengan mengombinasikan shalawat dengan seni hadrah. “Kami mendatangkan Muhayujjul Asywaq, seni hadrah dari Yogyakarta.’’ Pada kesempatan itu, Bupati Temanggung, H Hasyim Affandi, mengatakan, kegiatan shalawat bersama ini diharapkan dapat mendatangkan berkah bagi seluruh umat Islam, khususnya warga Temanggung. “Temanggung Bershalawat” yang dihadiri ribuan warga dari berbagai wilayah di daerah penghasil tembakau ini berlangsung hingga tengah malam. ■ m as’adi, ed: wachidah handasah

Pemerintah Segera Sewa Pemondokan Nashih Nashrullah

dia kepada Republika di Jakarta, Rabu (12/1). Dijelaskan, aturan yang berlaku dalam proses penyewaan pemondokan di Arab Saudi adalah pihak penyewa harus menyerahkan uang muka terlebih dahulu. Padahal berdasar UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, penggunaan dana operasional haji tidak bisa dilakukan jika belum mendapat persetujuan DPR. Pengeluaran dana tanpa persetujuan DPR, kata Abdul Ghafur, akan menyalahi mekanisme dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. “Menggunakan uang tanpa izin DPR bisa kena KPK, karena korupsi tidak semata memperkaya diri, tetapi juga karena tidak sesuai prosedur.” Namun, kata Abdul Ghafur, tahap pertama untuk penyewaan pemondokan telah ditempuh oleh pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah telah membentuk tim pemondokan haji, baik tim di Arab Saudi maupun Tanah Air. Tak sekadar dibentuk, kata dia, tim itu pun sudah mulai bekerja dengan tim pemondokan di Arab Saudi, misalnya, telah aktif membuat daftar dan database

Ditargetkan, 80 persen pemondokan di Makkah berada di ring 1. JAKARTA—Pemerintah telah mengakomodasi usulan untuk segera menyewa pemondokan di Arab Saudi. Dengan menyewa sesegera mungkin, diharapkan lebih banyak lagi jamaah haji Indonesia mendapatkan pemondokan yang dekat dengan Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Hanya saja, seperti dikatakan Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag), Abdul Ghafur Djawahir, proses penyewaan tersebut dilakukan secara bertahap karena ada prosedur dan mekanisme yang harus dipatuhi. “Usulan itu (untuk segera menyewa pemondokan) memang ada dan telah kita upayakan, tetapi mekanisme tidak bisa langsung sewa begitu saja,” kata

pemondokan yang akan disewa. Sedangkan, tim di Tanah Air menyiapkan izin kepada DPR terkait penggunaan biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) sebesar 30 persen dari total biaya pemondokan tahun lalu. Surat izin tersebut, ungkap Abdul Ghafur, sudah diajukan ke DPR dan diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu dekat. Dengan demikian, target pemondokan haji tahun 2011 diharapkan tercapai. “Kita menargetkan 80 persen pemondokan di Makkah berada ring 1—jarak terjauh yang empat kilometer semakin dekat—dan di Madinah 100 persen.”

Program prioritas Pada kesempatan lain, Menag menyebut sejumlah program priotas Kementerian Agama pada 2011. Prioritas pertama adalah peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama di tengah masyarakat. Kedua, berkembangnya kehidupan sosial yang harmonis, rukun, dan damai di kalangan umat beragama. Prioritas ketiga, lanjut Menag, adalah meningkatkan kualitas pelayanan bagi umat beragama. Keempat, meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. “Prioritas kelima, terwujudnya optimalisasi potensi ekonomi yang dikelola pranata keagamaan, seperti zakat, wakaf, dan dana sosial keagamaan lainnya.”

Sudah diterima Hasrul Azwar, anggota Komisi VIII dari Fraksi PPP, mengemukakan, surat izin penggunaan dana pemondokan BPIH sebesar 30 persen sudah diterima. “Rencananya, pada 20 (20 Januari 2011) besok akan diagendakan rapat dengar pendapat Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah dan Komisi VIII DPR. Diharapkan pada tanggal itu pula bisa disepakati dan direalisasikan.” ■ ed: wachidah handasah

■ antara, ed: wachidah handasah

Publik Jerman Minati Studi Islam Oleh Jibril Muhammad slam memainkan peran yang semakin penting dalam debat publik di Jerman. Hal itu setidaknya terlihat dari dibukanya program studi Islam di Universitas Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt. Ini adalah program studi Islam pertama yang ada di Jerman. Rencana untuk membuka program studi Islam telah diumumkan Pemerintah Jerman sejak tahun lalu. Tujuannya, untuk melatih generasi pengajar dan pemuka agama Islam agar lebih mampu beradaptasi dengan masyarakat Barat. Lewat program ini pula, diharapkan kaum muda Islam tak mudah

I

mengikuti pemikiran yang ekstrem dan kelompok radikal. Seperti dilansir voa-islam.com, program setingkat sarjana ini akan fokus pada kajian ilmiah agama dan aspek sejarah Islam. Untuk mengukur berhasil tidaknya program ini, rencananya pihak universitas akan meninjau ulang pada tiga tahun pertama sejak peluncuran. Namun, sepertinya tak harus menunggu sampai tiga tahun untuk melihat keberhasilan program ini. Sebab, pada semester pertama ini saja jumlah peminat program ini cukup banyak, yakni lebih dari 100 orang. Sebelumnya, Pemerintah Jerman juga telah menunjukkan optimismenya terhadap program studi Islam ini.

Hasil Seleksi KPHI Diprotes Nashih Nashrullah

JAKARTA –– Hasil seleksi Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI) mendapat protes dari sejumlah pihak. Salah satunya dari Ketua Umum Rabithah Haji Indonesia (RHI) Ade Marfudin. Kepada Republika, Rabu (12/1), Ade menegaskan, hasil sementara dan proses seleksi KPHI harus segera dibatalkan dan dilakukan pemilihan ulang. Sebab, kata dia, proses seleksi itu telah cacat demi hukum dan melanggar asas keadilan, profesionalitas, dan akuntabilitas. “Ini jelas bertentangan dengan agenda reformasi yang menginginkan terjadinya perubahan mendasar menuju penyelenggaraan haji yang lebih baik.” Ade menjelaskan, di antara kelemahan yang terdapat dari hasil seleksi yaitu adanya komposisi anggota KPHI yang terdiri atas tiga unsur pemerintah dan enam unsur masyarakat. Hal ini, kata dia, membuat KPHI tidak sepenuhnya independen melakukan pengawasan. Padahal, menurut UU Nomor 13 Tahun 2008, KPHI merupakan lembaga mandiri yang bertugas mengawasi penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu, RHI meminta DPR menolak namanama yang terjaring seleksi.

Anggota Komisi VIII dari Fraksi PDIP, Zainun Ahmadi, menyayangkan proses seleksi yang dilakukan secara diam-diam. Padahal, seperti diamanatkan dalam UU Nomor 13 Tahun 2008, mestinya seleksi dilakukan secara terbuka dengan prosedur sebagaimana yang kerap dipakai dalam seleksi komisi-komisi yang lain. Zainun kemudian mencontohkan salah satu kelemahan dalam proses seleksi KPHI, yakni tanpa melalui fit and proper test. “Mereka mau main sembunyi-sembunyi, nyatanya secara tidak sengaja hasil seleksi menguak ketika rapat dengar pendapat dengan Dirjen Haji dan Umrah akhir tahun lalu, tahu-tahu sudah ada 18 nama,” ungkap Zainun. Karena itu, menurut Zainun, pemerintah perlu mengkaji ulang hasil seleksi KPHI. Tidak menutup kemungkinan, karena dinilai cacat hukum, seleksi harus diulang berdasarkan prinsip transparansi, prosedural, dan akuntabilitas. Hal senada dikatakan anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi PKS Iskan Qolba Lubis. Ia meminta pemerintah membatalkan hasil seleksi sebelum diajukan ke Presiden. Alasannya, hasil seleksi dinilai cacat hukum karena tidak sesuai dengan roh UU Nomor 13 Tahun 2008. ■ ed: wachidah handasah

IFK-CFS.DE

Assalamu’alaikum Wr Wb Ustaz, pada Ramadhan lalu (2010) saya punya utang puasa sembilan hari. Usai Idul Fitri, saya bermaksud mengganti utang puasa itu. Baru mendapatkan satu hari, saya dinyatakan positif hamil. Saat itu, saya sebenarnya mencoba untuk terus berpuasa, tapi kondisi saya kurang fit untuk berpuasa. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana dengan utang puasa saya yang masih delapan hari? Apakah harus dibayar dengan berpuasa atau boleh dengan membayar fidiah? Kalau dengan fidiah, bagaimana ketentuan membayar fidiah tersebut?

12

Universitas Johann Wolfgang Goethe, Frankfurt, Jerman “Jumlah anak-anak dan kaum muda Islam di Jerman sangat tinggi dan terus meningkat,” ujar Menteri Pendidikan

Jerman, Annete Schavan. Karena itu, ketika Dewan Penasihat Pendidikan mengajukan proposal mengenai pembentukan program studi Islam, Pemerintah Jerman langsung menyetujui. Lantas, seperti apa Islam diajarkan di universitas Jerman ini? Yang pasti, tidak seperti di universitas-universitas di Timur Tengah atau Arab Saudi. “Biasanya kita mempelajari segala sesuatu tentang Islam dalam bahasa asli kita sendiri, baik di masjid maupun di sekolah Alquran. Kini, kita akhirnya bisa mempelajari semua itu pada tingkat ilmiah dan dalam bahasa Jerman,’’ kata Urbe Tschi (21 tahun), salah satu mahasiswa program tersebut. ■ ed: wachidah handasah

industri

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

14

Virtual Holding Tunggu Formalisasi Citra Listya Rini

BI sudah setujui konsep induk usaha maya ini. JAKARTA — Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan konsep pembentukan induk usaha maya atau virtual holding bagi empat bank BUMN sudah mendapat lampu hijau. Namun, masih menunggu formalisasi konsep. “Konsep virtual holding sudah mendapatkan persetujuan, tinggal formalisasinya saja,” tegas Mustafa kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/1). Keempat Bank BUMN itu adalah PT Bank Mandiri Tbk (Mandiri), PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BRI), dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN). Menurut Mustafa, virtual holding ini diharapkan menjadi bagian dari pelaksanaan regulasi Bank Indonesia (BI) mengenai pemilikan tunggal bank atau single presence policy (SPP). BI selaku pence-

tus kebijakan tersebut juga sudah menyetujui konsep virtual holding ini. “Para presiden komisaris dan komisaris (bank BUMN) akan menjadi anggota komite kebijakan perbankan. Mereka saling sharing dalam komite tersebut,” ujarnya. Nantinya, para komisaris tersebut akan memantau segala kinerja dan pengambilan keputusan bankbank pelat merah jika ada sebuah kebijakan. Komite tersebut juga di-

harapkan bisa menguatkan pertumbuhan bank-bank BUMN. Untuk ketua komite tersebut, jelas Mustafa, diperkirakan bisa saja dari bank yang terbesar, seperti Bank Mandiri atau BRI. Kemudian pada pekan depan, Kementerian BUMN akan memanggil manajemen bank-bank BUMN untuk

penggodokan outlook perbankan di 2011. Menurut BI, tambah Mustafa, bank-bank pelat merah masih minim dalam menyalurkan kredit. Sehingga, akan didorong menyalurkan kredit hingga di atas 20 persen. Namun, bunga kredit perbankan tetap single digit. Sebelumnya, Deputi Menteri BUMN Bidang Jasa Perbankan, Parikesit Suprapto, menyatakan secepatnya sekitar semester pertama 2011 komite kebijakan perbankan akan jalan. Selain lolos dari SPP dan mendorong sinergi di antara bank-bank BUMN, tujuan utama pembentukan virtual holding ini adalah menciptakan bank BUMN yang semakin efisien. Anggota komite ini ialah para komisaris utama Bank BUMN yang menangani fungsi holding Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN. Terdapat tiga tugas utama komite pelaksana virtual holding. Pertama, komite bertugas mengonsolidasikan fokus strategi bankbank BUMN. Kedua, mengonsolidasikan rencana bisnis bank-bank BUMN. Tugas ketiga, jelas dia, komite juga bertugas menyusun program-program efisiensi. ■ ed: zaky al hamzah

PENGRAJIN TEMPE

IMAM BUDI UTOMO/REPUBLIKA

Pengrajin tempe industri rumahan memasukkan kedelai yang sudah dimasak ke dalam plastik untuk dijadikan tempe di Jl Tenggilis, Kauman, Surabaya, Rabu (12/1). Harga kedelai impor di pasar tradisional yang mencapai Rp 9.000 per kg membuat sejumlah pengrajin tempe rumahan mengurangi produksi.

Hipmi Cetak Dua Ribu Pengusaha Shally Pristine JAKARTA — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menargetkan terciptanya dua ribu pengusaha baru setiap tahun. Saat ini, terdapat sekitar 40 ribu pengusaha anggota Hipmi di seluruh Indonesia. “Sebagian besar mereka terkonsentrasi di Jawa, terutama Jakarta dengan jumlah anggota sekitar dua ribu pengusaha,” ujar Ketua Umum Hipmi, Erwin Aksa, dalam Musda XIV Hipmi Jaya, di Jakarta, Rabu (12/1). Karena itu, dia menginginkan muncul lebih banyak entrepreneur muda dengan bisnis yang mapan dan tersebar merata di seluruh Indonesia sehingga Hipmi

bisa menjadi mitra produktif pemerintah untuk menggerakkan perekonomian. Pada program 2011 ini, Hipmi, kata Erwin, akan melanjutkan program pembinaan anggota. Tumpuannya pada pemberdayaan dan peningkatan kapabilitas, baik dari sisi bisnis maupun kepemimpinan. Dia berharap tiap anggota saling berjejaring sehingga tercipta hubungan yang produktif. “Tahun lalu kami melakukan studi ke Amerika, mungkin tahun ini ke Eropa. Kami mengembangkan organisasi di tingkat lokal dan internasional,” katanya. Dalam acara Musda itu, Erwin meminta Hipmi Jaya menjadi barometer bagi badan pengurus daerah lain

karena Hipmi Jaya memiliki organisasi yang sehat dan berkembang serta dengan jumlah anggota paling banyak dan mapan. Selain itu, dari sisi kepemimpinan pun menonjol, terlihat dari banyaknya anggota Hipmi Jaya yang menjadi tokoh di masyarakat. Erwin berharap proses regenerasi dalam Musda tersebut berjalan lancar. Sementara itu, Ketua Umum Hipmi Jaya periode 2008-2011, Adisatrya Sulisto, mengatakan Hipmi merupakan wadah belajar bagi anggotanya agar usahanya bisa “naik kelas”. Anggota senior Hipmi yang usahanya telah mumpuni, kata dia, harus terbuka kepada juniornya dalam berbagi penga-

laman menjalankan usaha. Ia mempelajari fenomena menarik dalam perjalanan Hipmi dua dekade terakhir. Pada awal 1990-an, pengusaha di Hipmi umumnya bergerak di konstruksi yang memanfaatkan jejaring Hipmi untuk mendapatkan proyek yang bersumber dari APBN maupun APBD. Namun, kini anggota Hipmi datang dari berbagai latar belakang usaha dan memiliki bisnis yang mapan. Musda Hipmi Jaya mengagendakan pemilihan ketua umum. Ada lima kandidat memperebutkan 700 suara. Kelimanya, Andhika Anindyaguna, Eman A Setiawan, Iqbal Farabi, Rully Oktavianto, dan KRH Tedjodiningrat. ■ ed: zaky al hamzah

● /ADV.

● /ADV.

syariah :: bursa syariah ::

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

Rabu (12/1)

DJIM DJIGRC DJIMTR DJI100X DJMY25D IMXL DJICHKU

2.242,86 1.751,25 3.777,43 2.373,38 948,56 2.266,46 1.733,77

:: kurs dinar ::

:: jakarta islamic index ::

11,86% 15,49% 21,87% 26,11% 6,38% 11,17% 25,77%

Rabu (12/1)

540.00 525.00

Rabu (12/1)

1.740.000 1.735.000 512,92

510.00

1.730.000 503,54

1.723.000 1.725.000

495.00

1.720.000 493,70

DJIM: Dow Jones Islamic Market World Index DJIGRC: Dow Jones Islamic Market Greater China Index DJIMTR: Dow Jones Islamic Market Turkey Index DJI100X: Dow Jones Islamic Market International Titans 100 Index DJMY25D: Dow Jones Islamic Market Malaysia Titans 25 Index (USD) IMXL: Dow Jones Islamic Market Titans 100 Index DJICHKU: Dow Jones Islamic Market China/Hong Kong Titans 30 Index

1.719.000 1.719.000 488,29

480.00 6/1

7/1

10/1

11/1

1.710.000 6/1

12/1

15,25

Sumber: Dow Jones Indexes Dipantau 17.00 WIB

7/1

10/1

11/1

12/1

12.000 Sumber: Limas

Capai Target inerja BNI Syariah terus menunjukan pertumbuhan yang signifikan. Dari sisi aset sampai November 2010, tercatat Rp 6,1 triliun. Pertumbuhan juga terjadi pada dana pihak ketiga yang mencapai Rp 4,9 triliun. Angka tersebut sudah memenuhi target yang dipatok sepanjang tahun 2010. ■

K

Sumber: Wakala Induk Nusantara

BSM Raih Penghargaan Bank Terpopuler Sefti Oktarianisa JAKARTA — Bank Syariah Mandiri meraih penghargaan sebagai most popular bank (bank paling populer) dan the best of brand equity champion pada Indonesia Brand Champion Award 2011 versi Markplus Insight dan Majalah Marketeers, Rabu (12/1). Berdasarkan hasil survei terhadap 2.970 responden di enam kota, BSM mencatat perfoma sangat baik selama tahun 2010 lalu. Survei dilakukan di Jakarta, Surabaya, Bandung, Semarang, Medan, dan Makassar. Dari sisi nilai top of mind index Bank Syariah Mandiri mencapai 41,25. Sementara brand equity yang diukur dari tiga kategori, yakni brand awarness index, brand image index, dan brand loyalty index, bank syariah ini juga mencapai indeks 70,96. Menurut Direktur Mandiri Syariah Sugiharto, penghargaan tersebut merupakan motivasi untuk pihaknya berbuat lebih baik lagi. “Kita harus mampu mempertahankan pasar yang telah ada dan kalau bisa meningkatkan lagi ke depan,” katanya kepada Republika. Untuk itu, BSM akan membuat sejumlah inovasi produk baru. Meski belum mau mengungkapkan, , produk tersebut akan dikelu-

:: nisbah ::

1.750.000 530,52

Syariah Alternatif Biayai Ekspor Sefti Oktarianisa

Pembiayaan ekspor bisa dilakukan dengan empat hal.

BRAND CHAMPION AWARD:

YOGI ARDHI/REPUBLIKA

Direktur Bank Syariah Mandiri, Sugiharto (kiri), menerima award Indonesia Brand Champion Award 2011 dari Direktur Markplus, Michael Hermawan, di Jakarta, Rabu (12/1). BSM menerima dua penghargaan untuk kategori The Most Popular Brand of Islamic Banking dan The Best of Brand Equity Champion of Islamic Banking. arkan dalam waktu dekat ini. “Selain itu, penambahan modal juga akan dilakukan,” katanya. Bank Mandiri berencana memberi modal sebesar Rp 200 miliar kepada Bank Mandiri Syariah. Selain Bank Syariah Mandiri, sejumlah bank juga mendapatkan penghargaan. Untuk kategori most popular brand, dua bank syariah lain yang juga meraih top of mind awarness, yakni

Bank Muamalat dan BRI Syariah dengan top of mind index masing-masing 22,02 dan 13,74. Sedangkan untuk brand equity champion penghargaan juga diberikan pada empat bank syariah lain. Yaitu, Bank BNI Syariah dengan brand equity index mencapai 70,50, Bank Mega Syariah dengan brand equity index mencapai 70,39, Bank BRI Syariah dengan brand equity index mencapai 70,22,

15

dan Bank Muamalat dengan brand equity index 69,88. Selain bank syariah, sejumlah bank konvensional juga meraih penghargaan dalam kegiatan ini. Untuk kategori most popular bank konvensional, penghargaan diberi kepada Bank BRI dengan top of mind index mencapai 31,1, Bank BCA dengan top mind index mencapai 24,4 dan Bank Mandiri dengan top mind index 16.9.  ed: firkah fansuri

JAKARTA — Pembiayaan ekspor dengan asas syariah dianggap sebagai alternatif yang paling signifikan bagi pertumbuhan ekspor di Indonesia. Hal ini diutarakan sejumlah tokoh dalam seminar bulanan ekonomi syariah yang diselenggarakan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), di Jakarta, Rabu (12/1). “Ekonomi syariah bisa diaplikasikan untuk beragam sektor usaha, baik itu usaha menengah, kecil, maupun ekspor. Jadi, ini bisa dipakai apalagi untuk pembiayaan ekspor,” kata pengamat ekonomi syariah sekaligus anggota Komite Ekonomi Nasional (KMN) Muhammad Syafii Antonio. Diutarakannya, pembiayaan ekspor nasional bisa dilakukan untuk empat hal. Mulai dari pembiayaan, penjamin, asuransi, dan reasu-

ransi, serta jasa konsultasi. Hal ini bisa dilakukan dengan tiga kelompok akad, yakni pembiayaan modal kerja ekspor dengan akad musyarakah, mudharabah, dan murabahah, serta pembayaran investasi atau refinancing dan pembiayaan project financing dengan akad murabahah, mudharabah, musyarakah, dan musyarakah mutanaqshah. Selain itu, ia mengungkapkan, untuk kerja sama pembiayaan, bank syariah tak hanya bisa bermitra dengan eksportir tapi juga pemasok barang ekspor, yang kebanyakan didominasi oleh usaha kecil menengah. Ada tiga model yang bisa digunakan, yakni linkage program dengan nasabah korporasi syariah (pembiayaan piutang dagang) dan piutang syariah, pembiayaan bersama (joint venture) antara bank syariah dan piutang syariah, dan pembiayaan bersama antara dua bank syariah dan musyarakah mutanaqisah. “Dengan ini tak hanya ekspor yang bisa meningkat signifikan, tetapi juga usaha kecil,” jelasnya. Dari tahun ke tahun, perbankan syariah yang mela-

kukan pembiayaan ekspor syariah terus tumbuh. Angka ini semakin bertambah dengan kemunculan Lembaga Pengembangan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Indonesian Eximbank. “Bahkan, dari total pendapatan nasional, pembiayaan ekpor yang dilakukan bank bisa sekitar tujuh hingga 10 persen,” katanya. Menurut pengusaha Sandiaga S Uno, ekonomi syariah menjadi solusi terbaik karena sangat prosektor riil. “Belum lagi risk sharing (bagi hasil) juga amat cocok untuk kondisi yang ada di Indonesia,” katanya. Meski demikian, ia mengaku, untuk menjadikan ekonomi syariah sebagai sumber pembiayaan ekspor memang masih menghadapi sejumlah tantangan. Misalnya, masih dominannya sistem konvensional, banyak pelaku usaha yang belum mengerti kredit ekspor syariah, serta akses informasi dan akses pasar yang masih minim. Berdasarkan data World Trade Organization (WTO) Maret 2010, dari seluruh negara di dunia, Indonesia menjadi negara eksportir dunia ke-30.  ed: firkah fansuri

Noor Islamic Bank Luncurkan Fit for Life Oleh Sefti Oktarianisa ebuah bank syariah di Dubai, Noor Islamic Bank, meluncurkan kartu pembiayaan unik guna menjamin kesejahteraan pemegangnya. Kartu kredit Fit for Life (kartu yang tepat untuk kehidupan) dirancang untuk memenuhi kebutuhan penggunanya yang ingin memperbaiki kesehatan keuangan sekaligus gaya hidup mereka pada 2011. Beragam keunggulan ditawarkan kartu kredit ini, mulai dari bonus pada pengguna, akses gratis di sarana olahraga, seperti

S

klub golf atau klub kebugaran lain, hingga hal remeh-temeh, seperti diskon parkir dan restoran. Kepala bagian Ritel Noor Islamic Bank, John Chang, mengaku kartu ini dapat membantu nasabah untuk belajar bagaimana hidup sehat. “Di samping itu, kartu ini juga memberikan cara pandang pada nasabah untuk lebih bertanggung jawab untuk mengelola keuangan mereka,” ujarnya seperti dilansir Zawya beberapa waktu lalu. Menurutnya, gaya hidup sehat itu, walaupun ada biaya tahunan, nilai dan tabungan yang disimpan nasabah tetap lebih besar daripa-

da biaya yang dikeluarkan. Sementara itu, Bank Islam Qatar SAQ berencana menawarkan sertifikat deposito syariah paling cepat pada kuartal pertama 2011. Pemberian pinjaman itu dimaksudkan agar tercipta pasar sekunder untuk instrumen ini. “Kami berusaha menciptakan ini sebagai sebuah produk ritel, produk antarbank, dan sebagai produk perusahaan untuk segmen pelanggan kami,” ujar General Manger Strategi dan Pemasaran Bank Islam Qatar, Chaudry Muhammad Wasi. Menurut dia, dengan begitu akan tercipta pasar

sekunder dan instrumen ini bisa dibeli dan dijual dengan mudah. Menurutnya, transaksi yang memerlukan persetujuan dari bank sentral dan dewan syariah bank tersebut akan mampu dialihkan dan diperdagangkan dengan tenor antara satu sampai lima tahun. Ia menuturkan transaksi ini akan didukung dengan aset yang bagus. Selain Qatar, sebelumnya Bank Sentral Uni Emirat Arab juga telah mengeluarkan sertifikat deposito syariah pada 10 November lalu. Produk ini dikeluarkan dengan tenor antara satu minggu dan satu tahun.  ed: firkah fansuri

KARTU PEMBIAYAAN

TOPNEWS

Noor Islamic Bank Dubai mengeluarkan kartu pembiayaan Fit for Life awal tahun ini. Tampak dalam gambar seorang pejalan kaki melintas di depan kantor Noor Islamic Bank, Dubai, beberapa waktu lalu.

finansial

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

16

Tunda Kenaikan TDL Industri Teguh Firmansyah, Shally Pristine

Konsumen juga terimbas kenaikan TDL untuk industri.

EDI YUSUF/REPUBLIKA

TELKOM CSR AWARD

Direktur Human Capital and General Affairs PT Telkom Tbk, Faisal Syam (kanan), memberikan penghargaan kepada Wakil Dirut PT Republika Media Mandiri, Daniel Wewengkang, pada acara 'Telkom CSR Award' di Bandung, Rabu (12/1).

JAKARTA — Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) khawatir pencabutan pembatasan sistem kenaikan (capping) tarif dasar listrik (TDL) bagi industri maksimum tidak lebih dari 18 persen hanya akan melemahkan industri nasional. Pelemahan tersebut membuka peluang masuknya impor barang konsumsi cukup besar. “Itu sudah secara otomatis. Kenaikan listrik membuat cost produksi bertambah dan membuat daya saing jadi lemah,” ujar Ketua Umum Apindo, Sofjan Wanandi, saat konferensi pers, di Jakarta, Rabu (12/1). Dengan berlakunya kebijakan itu, ujar Sofjan, membuka peluang membanjirnya barang konsumsi dari luar. Apalagi, Indonesia sudah menandatangani beragam perjanjian perdagang-

an bebas. Ia mencontohkan, persaingan semakin ketat di industri pengolahan daging karena harga dari Malaysia lebih murah. “Harga daging negeri jiran itu hingga setengah dari harga daging lokal,” paparnya. Bila tak ada keseriusan pemerintah, Sofjan yakin industri akan kolaps dan terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK). Dampak lanjutan, pendapatan negara dari pajak hilang. Data Apindo, sejumlah industri terkena dampak pencabutan capping itu, seperti industri tekstil, kaca lembaran, pengolahan daging, komestik dan jamu, makanan dan minuman, baja dan industri, perhotelan, alas kaki, serta sektor pembibitan unggas ayam. Untuk sektor tekstil dan produk tekstil, terjadi kenaikan tagihan listrik antara 9,91 persen sampai 37,15 persen dan mengakibatkan kenaikan harga produksi antara 3,3 persen sampai 5,4 persen karena ada penambahan di struktur biaya produksi. Industri kaca lembaran dan kaca pengaman terjadi kenaikan pada tagihan listrik sebesar 33,32 persen dan mengakibatkan

Republika Raih Telkom CSR Award 2010

Maman Sudiaman

BANDUNG — Harian Umum Republika kembali meraih penghargaan. Kali ini, Republika meraih CSR Award 2010 dari PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk. Anugerah itu juga diberikan kepada tiga nominator lain. “Ini merupakan salah satu bentuk apresiasi kami kepada mitra binaan yang berprestasi dan juga turut menyukseskan program CSR,” ujar Direktur Human Capital & General Affair Telkom, Faisal Syam, pada acara penyerahan CSR Award 2010 sekaligus membuka seminar bertema CSR di Parahyangan Hotel Horison, Bandung, Rabu (12/1). Penghargaan bergengsi

kategori eksternal ini diberikan Faisal kepada Wadirut PT Republika Media Mandiri, H Daniel Wewengkang. Sejumlah peraih penghargaan lain serta para mitra binaan Telkom dari seluruh Tanah Air ikut hadir. Faisal menjelaskan, pemberian penghargaan didasarkan pada tujuh pilar CSR, yang meliputi Education, Health, Culture of Civility, Partnership, Environment, Disaster and Rescue, serta Public Service Obligation. Sementara, di hadapan para peserta seminar, Faisal menyatakan, kegiatan CSR oleh perusahaan tak bisa dipandang remeh. Bahkan, di negara maju sekalipun, keberadaan CSR menjadi poin kelebihan bagi perusahaan swasta maupun peme-

rintah. Pihak bank akan melihat sebuah perusahaan dengan dasar keberadaan CSR-nya sebelum memberikan pinjaman. Faisal mengaku bersyukur, selama lima tahun berturutturut, Telkom mampu meraih penghargaan sebagai perusahaan dengan CSR terbaik. Kondisi ini terjadi lantaran pembuatan annual report telah memenuhi standar. Pada 2010, dikucurkan Rp 286 miliar dana untuk kredit UKM, Rp 11 miliar dana hibah lingkungan, dan Rp 90 miliar bina lingkungan. Mitra binaan Telkom kini mencapai 69 ribu UKM. Kegiatan ini memberikan penghargaan pada dua kategori unit eksternal dan kelompok mitra binaan. Ada-

pun penerima penghargaan dari kategori unit eksternal antara lain PT Wenang Cemerlang Press (Manado Post), PT Republika Media Mandiri. Wadirut PT RMM, Daniel Wewengkang, menyatakan rasa syukurnya atas penghargaan yang diberikan PT Telkom. Menurutnya, kerja sama yang dilakukan bersama PT Telkom tersebut telah memasuki tahun kelima. Salah satu upaya yang dilakukannya, yakni membuat program CSR Bagimu Guru. Program dimaksud merupakan upaya Republika memajukan peningkatan kinerja para guru bagi kemajuan bangsa. “Kami berharap agar kerja sama ini bisa lebih bermanfaat bagi semua pihak,” ujarnya. ■ mj20 ed: zaky al hamzah

Bapepam-LK Diminta Tindaklanjuti Kasus Ancora JAKARTA — Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) diminta untuk menindaklanjuti dugaan manipulasi laporan keuangan PT Ancora Mining Service, anak usaha PT Ancora Resources Tbk (OKAS). Pengamat pasar modal, Yanuar Rizky, mengatakan, kendati laporan dugaan ditujukan kepada anak usaha perusahaan OKAS, Bapepam-LK wajib memeriksa dugaan emiten yang diduga melibatkan anak usahanya. “Dalam hal ini, BapepamLK seharusnya bertindak cepat dan lugas,” ujarnya di Jakarta, sebagaimana diku-

tip Antara, Rabu (12/1). OKAS selaku induk usaha PT Ancora Mining Service, kata dia, perlu melakukan keterbukaan informasi ke publik. Langkah ini penting agar investor dapat mengetahui pergerakan emiten sehingga tidak dirugikan. Selama ini, lanjutnya, otoritas dan pemangku kepentingan belum menindaklanjuti dugaan penyelewengan secara tuntas. Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Keadilan (FMPK) melaporkan dugaan manipulasi laporan keuangan PT Ancora Mining Service (AMS) ke Direktorat Jenderal Pajak Kementerian

Keuangan atas dugaan manipulasi laporan keuangan. Koordinator FMPK, Yosep Rizal, mengatakan, mereka mengadukan dugaan AMS tersebut ke Bagian Rekayasa Keuangan DJP dan diterima oleh Irwan Martis. Dia mengatakan, AMS merupakan anak perusahaan Ancora Holding yang dimiliki Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Gita Wirjawan. Selain mengadukan kejanggalan dalam laporan keuangan AMS pada 2008. Ketua Bagian Investigasi FMPK, Mustopo, menjelaskan, indikasi manipulasi itu terlihat dari adanya peng-

Nafas terasa Lega, Bebas dari Serangan Sesak Nafas P

enyakit asma adalah salah satu penyakit yang sangat familiar dengan rakyat Indonesia. Pada saat asma, saluran nafas mengalami penyempitan karena hiperaktivitas terhadap rangsangan tertentu, misalnya debu, asap atau bulu binatang yang menyebabkan peradangan. Hal ini akan sangat mengganggu penderita sebab sekarang sangat sulit menemukan udara yang betul-betul bersih. Kondisi demikian, pernah dialami oleh Agung Gunawan, seorang karyawan swasta yang telah menderita sesak nafas sejak 1 tahun yang lalu. Karena sakitnya itu, banyak kejadian tidak menyenangkan yang dialami oleh Agung. “Saya selalu merasa dada saya sakit dan nafas terasa sesak.” Terang pria berusia 40 ini membuka perbincangan. Namun saat ditemui di kediamannya di Jln. Assakinah, Pasar Minggu, Jakarta ternyata Agung terlihat fit jauh dari bayangan penulis. Kepada kami, pria yang menduga karena sering berada di ruangan ber-AC sebagai penyebab dirinya menderita sesak nafas ini bercerita bahwa sejak 5 bulan yang lalu, ia mulai mengkonsumsi Gentong Mas. Dengan rasanya yang enak dan hangat, membuat Agung makin merasakan manfaat herbal ini. “Setelah 5 bulan minum Gentong Mas, kondisi saya sekarang sudah semakin sehat. Nafas terasa lega, bebas dari serangan sesak nafas,” ungkap Agung penuh syukur. Setelah merasakan manfaat Gentong Mas, ia kini bersedia

membagi pengalamannya itu dengan orang lain. “Sekarang, tidak hanya saya yang merasakan manfaat Gentong Mas. Saudara-saudara pun ikut minum. Mudahmudahan banyak orang yang mendapatkan kesehatan seperti yang saya alami. Semoga pengalaman saya ini bermanfaat.” Tutur Agung mengakhiri perbincangan. Gentong Mas adalah minuman herbal dengan bahan utama Gula Aren dan Nigella Sativa (Habbatussauda) yang terbukti memiliki banyak manfaat. Habbatussauda berperan sebagai anti histamin. Histamin adalah sebuah zat yang dilepaskan oleh jaringan tubuh yang memberikan reaksi alergi seperti pada asma bronchial. Habbatussauda dapat mengisolasi ditymoquinone, yang berdampak positif terhadap penderita asma bronchial. Selain itu, Habbatussauda mengandung 15 macam asam amino penyusun isi protein termasuk didalamnya 9 asam amino esensial. dengan demikian mengkonsumsikan Habbatussauda dapat meningkatkan daya tahan tubuh sehingga penderita asma tidak mudah terkena serangan. Selain rasanya manis dan lezat, Gula Aren banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh. Sementara Sifat kimia dari Kayu Manis ialah hangat, pedas, wangi, dan sedikit manis sangat baik untuk mengatasi asma. Meski demikian, untuk mendapatkan hasil yang baik, dianjurkan untuk berolahraga terutama renang dan jangan terlalu lama be-

rada dalam lingkungan yang banyak zat polutif (debu, tungau, asap rokok dan asap motor). Manfaat yang hebat bagi kesehatan dan rasa yang lezat membuat semakin banyak masyarakat mengkonsumsi Gentong Mas. Untuk informasi lebih lanjut silahkan kunjungi www.gentongmas.com. Bagi Anda yang membutuhkan Gentong Mas bisa didapatkan di apotek/ toko obat terdekat atau hubungi: Jakarta Pusat (021) 7150-3671 Jakarta Selatan (021) 71201834, Jakarta Barat (021) 71537244, Jakarta Timur (021) 71503618, Jakar-ta Utara (021) 37460843 Bekasi (021) 70495100, Depok (021) 37713090, Kota Tangerang (08121926-9571),Tangerang Selatan (081210344355), Kab. Tangerang (081389651580), Bogor (0852-210 19518), Cirebon (0812 - 2169618), Banten (0818474322), Jawa Barat (0813 4689449), Jogja karta (081320001013) Jawa Timur (08131 6821146), Bali (08133 7571457) Lampung (081210883349) Sumatra Selatan (081323017741) Bengkulu (085273023491) Jambi (081366971641) Sumatera Utara (081-384777717) Riau (0813 87650717) Aceh (08136 2900792) Kalimantan Timur (08522 398 2705) Sulawesi Selatan (081322262366) Sulawesi Tenggara (08131495 2303) Kaliman tan Selatan (08125 0980 570) Kalimantan Barat (081376179880) Kalimantan Tengah (0813 4638 2718), Sumatra Barat (0812 833 07337) NTB (081338 3556 61). G Depkes:P – IRT812.3205.01.114 www.gentongmas.com

hasilan sebesar Rp 34,9 miliar, tetapi tidak ada pergerakan investasi. Selain itu, ditemukan bukti pembayaran bunga sebesar Rp 18 miliar, padahal AMS mengaku tidak memiliki utang. FMPK juga menemukan bukti piutang senilai Rp 5,3 miliar, tetapi tidak ada kejelasan transaksinya. Kepala BKPM, Gita Wirjawan, menampik keterkaitannya dengan PT Ancora Mining Service maupun Ancora Holding. Menurut dia, tindakan pihak yang mengaitkan dirinya dengan Ancora dan anak usahanya merupakan strategi pihak pelapor. ■ ed: firkah fansuri

kenaikan pada biaya produksi sebesar lima persen. Sektor kosmetik dan jamu terjadi kenaikan pada tagihan listrik sebesar 41,59 persen sampai 65,93 persen dan mengakibatkan kenaikan pada biaya produksi sebesar 15 persen. “Kami meminta supaya capping 18 persen untuk golongan industri (1-2 dan 1-3) tetap diberlakukan sampai ada pembicaraan lebih lanjut antara PT PLN dan asosiasi,” terang Sofjan. Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi), Erwin Aksa, juga khawatir cepat atau lambat kebijakan ini akan memberatkan masyarakat selaku konsumen. Sebab, kata dia, produsen akan menaikkan biaya komponen energi akibat pembatasan capping kepada konsumen. “Padahal, saat ini masyarakat tengah dalam tekanan tingginya harga pangan,” ujar Erwin, di sela Musda Hipmi Jaya, Rabu. PLN dituding Erwin terlalu gegabah dan mengagetkan industri sebab tidak ada pemberitahuan yang memadai. Padahal, pengusaha dan DPR sempat menyepakati penggunaan batasan

atas dan bawah TDL bagi industri. “Kita tentu menyesalkan,” tegasnya. Ia berharap kebijakan PLN itu bisa ditinjau kembali mengingat pelepasan capping menyebabkan kenaikan sekitar 20-25 persen pada komponen biaya listrik bagi industri. Di sisi lain, kepastian ketersediaan bahan baku energi lainnya seperti batu bara dan gas tidak menentu. Padahal, komponen energi berkontribusi paling besar dalam biaya produksi. Pelepasan capping listrik industri ini, jelas Erwin, juga akan menimbulkan ekspektasi peningkatan inflasi, selain kenaikan harga pangan dan komoditas lain meski dia berharap inflasi akan terkendali. “Kenaikan TDL juga harus ditunda sehingga diharapkan inflasi bisa terkendali dan ekonomi tumbuh,” katanya. ■ ed: zaky al hamzah

FAKTA ANGKA

20 - 25 Persen Komponen biaya listrik bagi industri.

Class_Ad

Iklan baris & Kolom

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011 PEMBERITAHUAN

OTOMOTIF

TELEKOMUNIKASI

Untuk memenuhi Pasal 127 No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

MOBIL DIJUAL

ANTENA

- PT. ALLURE KOMUNIKA, mengalihkan 100% saham perseroan.

DIJUAL TOYOTA WISH,2005, CBU, Silver, tangan pertama,nomor cantik, transaksi langsung ditempat Hub: 083898966405 1101/B0021 - 3

ANTENA SOLUTION 46753000 -8601188 Antena100rb,prbola+300ch 1,5jt ok /Tlkm/indvsn, Yes/top TV Bs prll2-10TV lbr bk Sjbdtbk 1012/B0027 - 3

DP2JTAN,INOVA32JT,YARIS20JT, Vios30jt,Altis40jt,Fortuner50jt,Camry 50jt, Resmi, Hendri: 08131924508 1101/B0012 - 3

KENCANA ELEKTRO, Ahli Antena TV,Rp.100rb Parabola,1,5jt, Indovision, Dll.56980784-68878822-85415454. 1012/B0092 - 3

MOBIL DISEWAKAN

RAGAM

JASMINDO RENT CAR APV, AVANZA, Innova,Elf, semua thn br,Hrg mrh + spr pglm 021-70807300, 08128738700, 087770047099,08161496017 1012/B0080 - 3

AGEN

- Maka mengenai segala sesuatu hal diatas dapat menghubungi 021-70002766 Jakarta, 13 Januari 2011 ttd Direksi

PEMBERITAHUAN Untuk memenuhi Pasal 127 No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - PT. CAHAYA TRIPUTRA SAKTI, mengalihkan 100% saham perseroan. - Maka mengenai segala sesuatu hal diatas dapat menghubungi 021-70002766 Jakarta, 13 Januari 2011 ttd Direksi

KPRASI BAITULMAAL M SWK APV, Inv, Sdn,Elf 15sit,avanza+spr sw25-50 rb /Jm min 8&10jam Trm Krjsm 5494061,53678458,08128001438 1101/B0024 - 3 VMM RENT CAR,Innova'08, Avanza, Kj Kapsul, Panther,Pick up harga ekonomis Hub: 70111137, 5383191, 081210111137 1012/B0086 - 3

PROPERTI

PEMBERITAHUAN Untuk memenuhi Pasal 127 No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. - PT. ROCSAN ADVISORS, mengalihkan 100% saham perseroan. - Maka mengenai segala sesuatu hal diatas dapat menghubungi 021-70002766 Jakarta, 13 Januari 2011 ttd Direksi

ARSITEKTUR TAUFIQ ARS PROF MNRJMAHKN Impian Anda Dlm Rncagn yg Artstik. Gmb 100%l gkp (IMB,*3D KRJ,RAB) Ruko dll. 021.23729243 DKI & Jabar 1101/B0001 - 3 www.surosotehnik.web.id rmh/Ruko 1.85jt/m2.Rmh lux(lt.grnt.kmpr oven) 2.25jt/m2.bs lht hsl krj/tnp dp 33900068/0818858009 1012/B0022 - 3

TANAH DIJUAL TNH KOSONG LS 2232M2 SHM Pnggr jln 35x65m2 Jl Kostrad Raya Petukangan Utara Rt4x 4 Hub: 08881-838533/02190453435 1101/B0034 - 3

TRSDIA KURMA SPANJANG TAHUN (ready stock 40 jenis kurma) Ph: 02186903789/021-86900201,email: thamra.com/[email protected] website:www.thamra.com 1012/B0063 - 4

AHLI WC AHLI WC MAMPET SEDOT "RODA DUNIA"021-7229714,081281 219149. Bkn Baru,Rspn,slrn Air/Prng Dak bocor, jetpump,Renov,libur buka 1012/B0077 - 3

ALAT KANTOR SERVICE FAX & PABX: P.sonik, Brother Canon Sharp,jual br/bks Grnsi. Revil toner fax, Aneka, 8413101-081294 53414-081314082656 1012/B0024 - 3

HEWAN KURBAN AL ISHLAH AQIQAH Sedia Kmbing S.msk & ant Mulai 550rb/masak 250rb. Grts bk srtfkt Hub: 83666610 / 78286 80/ 081511398283, www.alishlahaqi qah.com 1101/B0015 - 4 AL-AMIEN AQIQAH Sedia kambing mulai 600rb masak aneka menu,grts krm ptng & 50 buku Risalah aqiqah. 021-7509991-68434577-97734850 1012/B0081 - 3

AR-RAHMAN AQIQAH 32049426/ 89589393 / 7535062 sdia kbg-Sapi mlai 600rb-6jt msk Aneka menu,grts krm ptng, 50buku aqiqah&Svnir 1012/B0082 - 3 NURSOBAH AQIQAH. Sedia kmbng mlai 600rb grts 50bk aqiqah,Nsibox m.6,5 rb.8744866,4586532,Depok info: [email protected] 1012/B0068 - 3

KARTU KREDIT ANDA B'MSLH DG CC/ KTA? BNT tu2p dg pemutihan/tdk byr sm skl,cpt & tuntas legal STC senayan Lt1. Asrie 087880523323-02199362703 1012/B0025 - 3 B'MSLAH DGN CC/KTA? Mau byr sesuai kmpuan, byrkn (pemutihan) cepat & legal. Hani 99660700 - 081311139377,083871736623,41265404. 1012/B0026 - 3

KREDIT GRSI PLG BW ULANG,TKR BPKB, Lsg cair sd 100M, Bng 0,5% Cashback 5jt, Ang undur45hr,Bl vrd Brt Ry Blk G 65.Platinum.45851381/82/83 1101/B0026 - 3

KEHILANGAN TELAH HILANG STNK MOTOR di Jakarta No. BPKB:16063 No.Mesin B. 6602PA thn.1948 warna hitam A.n: Ellyas Tuesa HP. 085691008998 1101/B0031 - 3

LOWONGAN WALK IN INTERVIEW "Muslim book Advisor" tgl 13,14 Jan'11 P/W 21-35 th min.SMA/Sdrjt pny mtr hub Jl.Ori Ry No. 470 komp. Kejaksaan Pd. Bambu JKTM 021.9818 2999/933 27 696 DIBTHKAN BNYAK GURU PRIVAT pengalaman diut.UI/ITB,Honda Ting-gi. Lamaran+CVke: kamar,Privat@yahoo. com ADM MENGUASAI MS. WORD, Excel, Intrnet, Muslimah, single, Lok. Rawamangun/Mampang.CV Jl. Mampang Prapatan X/22 Jaksel 12790 1101/B0035 - 3 KOLEKTOR AL-QUR'AN P/W max 35th menguasai tajwid,Hafalan Qur'an bs bekerja dlm tim email: alquranku@ cbn.net.id/Lmr ke:Jl.Kramat Raya No. 5 (i) Komp.Maya Indah Jkt10450, 08169 32285 1101/B0033 - 5

PENGUMUMAN PELELANGAN UMUM Nomor : 154/VICO/I/2011

VICO Indonesia, bertindak sebagai Kontraktor KKS dari BPMIGAS, akan mengadakan PELELANGAN UMUM untuk pengadaan barang/jasa dibawah ini, berdasarkan Pedoman Tata Kerja No. 007-REVISI-1/PTK/IX/2009, yang merupakan petunjuk pelaksanaan pengadaan barang dan jasa dilingkungan Kontraktor KKS BPMIGAS. No.

JUDUL

1. STORAGE AREA NETWORK (SAN) AND NETWORK ATTACHED STORAGE (NAS) MAINTENANCE SERVICES NOMOR LELANG : 48710 WAKTU PENDAFTARAN : 13 - 18 Januari 2011

KETERANGAN

Golongan : Usaha Kecil (UK) Bidang : Jasa Lainnya Sub-Bidang : Perawatan komputer, alat/peralatan elektronik/telekomunikasi

2. JAKARTA - EAST KALIMANTAN Golongan : Usaha Kecil (UK) : Jasa Pemborongan ALTERNATE TERRESTRIAL LINK Bidang Sub-Bidang : Bidang Radio, Telekomunikasi dan NOMOR LELANG : 48700 Instrumentasi; Jenis Pekerjaan : WAKTU PENDAFTARAN : Sentral dan Jaringan Telekomunikasi 13 - 18 Januari 2011 dan Pemasangan Instrumentasi Keterangan selengkapnya, antara lain tempat, waktu dan keterangan lainnya dapat dilihat pada papan pengumuman Pelelangan VICO Indonesia di Wisma Mulia lt 48-49, Jl. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Jakarta, 13 Januari 2011 Panitia Pengadaan VICO Indonesia

LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH Bth calon Unit Manager Min D3,(Jabota-bek) Intervew datang langsung ke kantor jam 09.30 s/d 12.00 WIB(bawa lamaran)Alamat:Jl. Sukarjo Wiryo pranoto No.2BA Swh Bsr,dpn Stasiun swh Bsr JKP HUb:082110055880 (Joko Ri yoyo),Kn tor 3867789 & 3444048 1101/B0013 - 7 PENERBIT BUKU ISLAM butuh editor: Pria, mnguasai teks Arab,MS word, diutamakan lulusan TimTeng atau LIPIA. Krm lmran ke PO.BOX. 7821 JAT CC 13340 A-Jkrta. 1101/B0008 - 3

17

MLM BTH P/W 26-60TH U/ JLNKN HAK USAHA haji & Umroh,cck ustadz/dzah, pnsiun,PNS/plaut,IRT,krywn PHK, Pandi 0818949454.94510159 1012/B0072 - 3

MINUMAN PAKET USAHA DEPO AIR MINUM Terbaik Mli 8 jt sistem RO/UV/Ozone /Hexa pasang Se Indonesia hub: 02170720795-68011130-70729189 1101/B0030 - 3

PEMBERITAHUAN PANTI ASUHAN YATIM & pelayanan Aqiqah Al-khairan Tlp.021-86903337, 86 900447 Hp. 08161636685 1012/B0043 - 3 PANTI ASUHAN YATIM & pelayanan Aqiqah Al - khairan Tlp. 021-8690233 37, 86900447 Hp. 08161636685 Rek BCA 63302030001 1101/B0032 - 3

PENGOBATAN DGN MINUM TEH HITAM MIND TEA 40% Serangan Jantung Bs Ditekan, Terbukti Dlm wkt 30 Hr Menurunkan Kolesterol. Tensi, Gula Darah, Asam Urat,sudah diteliti, Diuji & direkomendasi oleh Yayasan Jantung.Pst Penjua lan:Lobby RS Jantung Harapan Kita Lt 1 Telp: 5681111 ext 1861,56943653, 0816855106. Bisa dikirim 1012/B0076 - 8

PERHIASAN STAR ARLOJI BELI JAM Bekas/ Berlian dg hrtgg Rolex, Bulgari, Omega, Breitling,Tony:3 929079, 08129455198 Mtgprada Lt.Dsr No.2J 1101/B0003 - 3

PENERJEMAH PENERJ.RESMI ALHADI S.K.GUB. 1190 /82 Terjmh&Leg.Dok.(AR-IND/ IND -AR,ING-IND/IND-ING) Jl.Dt Tonggara No. 8A Rt. 06/011 KramatJati Jak Tim (blkg Ktr PLN Kramatjati)Telp. 0218094661/021-8194567fax. 021-8004 577 HP. 0817189361 (Iwan), 081-1811 0019 (Umar) 1101/B0010 - 5

PRIVAT BIMBEL NURUL ILMI Metode Arrohman baca A lquran dlm 4jam&percakapan B. Arab dibimbing Ustadz/ustadzah Jabo-tabek llsn Arab Saudi 16x per temuan. 08174983366/33582083 1101/B0016 - 4 BRILLIANT:MTK,FIS,KIM,BIO,Akun,k om,musik ,Ing,Prnc,Mndr,Jrm,Jpng, Arab, Ngaji,TOEFL , guru ke Rmh/Kntr 788421-31,081808863974 1101/B0027 - 3

TOUR & TRAVEL IKUTILAH PLTIHAN CARA mmbuka & menjlkn Usaha Tour &Travel, system online, booking, cetak tiket, info www. klik mbc.co.id. T. 021.5228525 1101/B0020 - 3

sepak bola

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

:: gawang :: Maung Bandung Terkapar PALEMBANG — Sriwijaya FC berhasil meraih kemenangan ketiga di Liga Super Indonesia (LSI) musim ini. Laskar Wong Kito menyudahi perlawanan tamunya, Persib Bandung, 4-1 di Stadion Gelora Sriwijaya, Jakabaring, Rabu (12/1). Hasil tersebut membawa Sriwijaya naik ke papan tengah klasemen sementara LSI. Adapun skuat Maung Bandung tetap bertahan di urutan ketiga terbawah. Bermain di depan dukungan penuh publik sendiri, Laskar Wong Kito langsung menggebrak sejak awal laga. Pertandingan baru berjalan 12 menit, tuan rumah sudah membuka skor melalui gol bek asal Brasil, Claudiano Alves. Unggul satu gol, tim asuhan Ivan Kolev itu

:: salto ::

tidak mengendurkan serangannya. Peluang demi peluang terus diciptakan Ponaryo Astaman dan kawan-kawan. Persib beruntung gawang Markus tak kebobolan lagi setelah terus-menerus digempur. Namun semenit menjelang berakhirnya babak pertama, Sriwijaya mampu menambah satu gol lagi melalui Ahmad Jufrianto. Pada babak kedua, Persib berbalik mengambil inisiatif serangan. Upaya mengejar ketinggalan terus dilakukan dengan mengandalkan trisula Cristian Gonzales, Pablo Frances, dan Hilton Moreira di lini depan. Pada menit ke-64, Gonzales sukses melesakkan gol. Maung Bandung lantas gencar melakukan serangan. Namun, tuan rumah mampu memanfaatkan kelengahan Persib dengan mencetak gol ketiga melalui Okto Maniani menit ke-76. Di injury time, striker pengganti, Budi Sudarsono, melengkapi pesta Sriwijaya melalui gol ke gawang mantan klubnya. ■ fernan rahadi ed: endro yuwanto

ejak penghargaan pemain terbaik dunia dihelat FIFA pada 1991, pemain asal Brasil mendominasi dalam daftar. Paling tidak, dalam delapan edisi, pemain Brasil sukses merengkuh gelar tersebut. Namun, hanya lima pemain yang meraihnya, yakni Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, dan Kaka. Ronaldo meraih tiga gelar, sementara Ronaldinho dua gelar. Negara kedua dengan penyumbang terbanyak adalah Prancis. Namun,

S

IRAN VS IRAK

dalam tiga edisi pemberian penghargaan pada 1998, 2000, dan 2003, hanya satu orang Prancis yang menyandangnya, yaitu Zinedine Zidane. Portugal, Italia, dan Argentina berada di tempat berikutnya disusul Jerman, Liberia, dan Belanda. Sementara untuk level klub, gelar pemain terbaik banyak digenggam pemain saat bermain untuk Barcelona. Romario, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho, dan Messi menjadi pemain yang mengusung trofi itu. ■

Redknapp: Becks, Lupakan Lawan MU

KEVORK DJANSEZIAN/AP

Pemain Iran, Javad Nekonam (kiri), bertarung memperebutkan bola dengan pemain Irak, Ahmed Ibrahim, dalam laga Grup D Piala Asia 2011 di Stadion Al-Rayyan, Doha, Qatar, Selasa (11/1). Iran yang pernah tiga kali juara unggul 2-1. ● David Beckham

Ratna Puspita OSAMA FAISAL/AP

LPI Tunggu Satu Klub Lagi Fernan Rahadi

Tiga klub LSI lainnya berniat bergabung. JAKARTA—Liga Primer Indonesia (LPI) masih menunggu kepastian bergabungnya satu klub lagi sebelum merilis jadwal resmi kompetisi selama satu musim. Sejauh ini terdapat tiga klub Liga Super Indonesia (LSI) yang tertarik bergabung ke kompetisi yang dibentuk pengusaha Arifin Panigoro tersebut. “Kami masih menunggu satu klub lagi. Selain itu, terdapat dua stasiun televisi swasta lagi yang berminat membeli hak siar LPI,” ujar juru bicara LPI, Abi Hasantoso, yang ditemui di kantornya, Rabu (12/1). Abi tidak mau menyebutkan nama tiga klub LSI yang tertarik masuk ke LPI tersebut. Namun, diduga

ketiga klub tersebut adalah Arema Indonesia, Persela Lamongan, dan Bontang FC. “Ketiganya bukan klub baru, namun klub-klub lama yang telah memiliki sejarah panjang di persepakbolaan Indonesia. Kami akan memilih salah satu di antara ketiga klub tersebut karena kuota yang kami miliki hanya 20 klub,” jelasnya. Sejauh ini, sudah ada 19 klub yang terdaftar di LPI, yakni Aceh United, Bali De Vata FC, Bandung FC, Batavia United, Bogor Raya FC, Cenderawasih FC, Jakarta 1928 FC, Kabau Padang FC, Solo FC, Manado United, Medan Bintang, Medan Chief, Persebaya 1927, Persema Malang, Persibo Bojonegoro, PSM Makassar, Real Mataram, Semarang United, dan Tangerang Wolves. Mengenai dua stasiun swasta yang tertarik membeli hak siar LPI, Abi menyebut salah satunya adalah Metro TV. Namun, mengenai identitas

stasiun televisi yang satu lagi, Abi tidak mau menyebutkan. Saat ini, satu stasiun televisi, yakni Indosiar, sudah memegang hak siar. “Kami tunggu saja sampai pekan depan,” cetusnya. Sementara itu, pemain asal Kamerun yang sebelumnya membela Arema Indonesia, Pierre Njanka, sudah dipastikan akan membela Aceh United pada LPI musim ini. Abi menyatakan, pemain yang membela timnas Kamerun pada Piala Dunia 1998 itu sudah meneken kontrak dengan tim yang diarsiteki mantan kiper timnas Prancis, Lionel Charbonnier tersebut. “Ya, ia sudah meneken kontrak dengan Aceh United,” ujar Abi. Di sisi lain, manajer umum LPI, Arya Abhiseka, dan sejumlah ofisial Jakarta 1928 FC, kemarin terbang ke Filipina untuk menyelesaikan finalisasi kontrak dengan duo Younghusband, James dan Phil. Keduanya

akan sesegera mungkin didatangkan ke Jakarta. CEO Jakarta 1928, Hadi Basalamah, menyatakan kakak beradik yang memperkuat timnas Filipina pada Piala AFF 2010 lalu itu sudah dipastikan akan membela timnya. Selain dua pemain tersebut, Jakarta 1928 juga telah mendatangkan tiga pemain asing lain, yakni Ortiz, Leonardo, dan Emmanuel De Porras. Sementara itu, Persibo akan segera mengontrak Luciano Leandro, mantan bintang Persija Jakarta, sebagai asisten pelatih. Adapun CEO Solo FC, Kesit Handoyo, menyatakan kelima pemain asing yang belum memperkuat Solo FC pada partai perdana melawan Persema akhir pekan lalu sudah bisa dimainkan. Kelimanya adalah Aleks Vrtesky, David Micevski (Australia), Sergei Litvinov (Rusia), Stevan Racic, dan Zarko Lazetic (Serbia).

Belajar dari Film Menuju the Citizen Oleh Ratna Puspita ilm baru Blue Moon Rising mengenai cobaan dan perjuangan para penggemar Manchester City agaknya menjadi motivasi tersendiri bagi Edin Dzeko sebelum bergabung ke Citizen. Beberapa jam sebelum menandatangani kontrak dengan City, pada Selasa (11/1), ia menyempatkan diri untuk menyaksikan film yang menguras emosi itu. “Film ini memperlihatkan orangorang yang hidup di City melakukan hal-hal yang fantastis. Ketika saya melihat bagaimana mereka mencintai klub ini, saya sadar mereka belum memenangi satu pun gelar bergengsi sejak 43 tahun silam. Mereka menanti begitu lama, sungguh loyalitas yang mengagumkan,” tutur Dzeko, seperti dilansir the Sun. Berbekal pengalamannya menyaksikan film itu, striker asal Bosnia ini menebalkan keyakinannya bahwa ia bisa menjadi ‘pengobat’ penantian panjang para penggemar City. “Saya ingin membuat seluruh orang di sini gembira, saya mengantar Wolfsburg kali pertama dalam

F

sejarah menjuarai Bundesliga Jerman, dan sekarang saya ingin membawa trofi itu ke sini,” jelasnya. Arsitek City, Roberto Mancini, merasa lega setelah enam bulan perburuan, Dzeko akhirnya berlabuh ke Citizen. Harga striker berusia 24 tahun itu tidaklah murah, City menyepakati transfer senilai 27 juta poundsterling atau sekitar Rp 351 miliar dengan Wolfsburg. Tapi, bagi klub sekaya City, uang sebesar itu tentu tak masalah. Namun, perasaan lega itu harus berbaur dengan rasa waswas. Mancini masih khawatir dengan cedera lutut Mario Balotelli yang membuat striker asal Italia ini harus absen selama satu hingga dua bulan. Seusai mencetak hattrick melawan Aston Villa 28 Desember lalu, Mancini sudah kehilangan Balotelli pada tiga laga terakhir karena cedera lutut kanan. Staf medis City menyarankan Balotelli untuk istirahat selama empat pekan dan membutuhkan waktu lebih lama bila striker kontroversial itu harus menjalani operasi lanjutan. Mancini kesal lan-

taran City sedang berada dalam posisi yang bagus dalam perburuan gelar Liga Primer Inggris musim ini. Saat ini, City menduduki posisi kedua klasemen sementara Liga Primer dan sedang berusaha mengejar Manchester United yang kokoh di posisi puncak. Absennya Balotelli tentu membuat Mancini berharap banyak pada Dzeko untuk mengejar MU. “Saya harap Edin dapat membuat perbedaan antara posisi kedua dan pertama. Dia adalah pemain bagus yang mampu melakukan perubahan pada pertandingan sulit,” kata dia. Dzeko juga menyadari City memiliki rivalitas dengan MU. Mesin gol yang akan mengenakan nomor punggung 10 ini mendengar sebagian besar warga Manchester sebenarnya adalah penggemar City. “Saya tahu rivalitas tim sekota ini, derby 12 Februari nanti akan menarik, saya menantikannya,” tegasnya. Paling tidak, Dzeko tahu betul bagaimana mencetak gol di markas MU di Old Trafford. Ia pernah melakukannya saat memperkuat Woflsburg di ajang Liga Champions, beberapa waktu lalu. Mancini sejak lama memang memandang Dzeko sebagai pemain yang diperlukan di posisi yang saat ini terlalu bergantung pada sosok satu pemain, Carlos Tevez. Dengan 12 gol pada musim ini, Tevez telah mencetak gol dua kali lebih banyak dari total gol keempat striker City lain: Mario Balotelli, Roque Santa Cruz, Emmanuel Adebayor, dan Jo. Belum lagi kepiawaian Dzeko di udara bisa menambah nuansa lain pada tim yang musim ini pertama kali mencetak gol lewat sundulan kepala pada 28 Desember ketika melawan Aston Villa. “Edin kini adalah salah satu dari sepuluh striker terbaik dunia,” ujar pencari bakat sepak bola Eropa, Tor-Kristian Karlsen. ■ ed: endro yuwanto

● Roberto Mancini (kiri) dan Edin Dzeko JON SUPER/AP

18

■ ed: endro yuwanto

LONDON — David Beckham agaknya harus melupakan kemungkinan memperkuat Tottenham Hotspur melawan mantan klubnya, Manchester United (MU). Meski tim asal London itu berhasil menyelesaikan kesepakatan pinjaman dengan LA Galaxy, mantan kapten timnas Inggris itu masih harus meningkatkan kebugaran untuk berlaga di Liga Primer. “Becks tak akan jadi starter pada laga melawan Manchester United, Ahad ini. Dia belum cukup bugar dan dia tahu itu. Akan butuh beberapa pekan untuk mengembalikan kondisi fisiknya ke level normal,” ujar arsitek Spurs, Hary Redknapp, seusai Beckham melakukan latihan perdana dengan Spurs, seperti dilansir the Sun, Rabu (12/1). Meski sudah melakoni latihan dengan Spurs, Beckham yang berharap tampil di Piala Eropa 2012 itu belum dipastikan mendapat

izin dari klubnya, LA Galaxy, selama musim libur kompetisi liga Amerika Serikat. Hingga kini, kedua klub masih mencari kesepakatan mengenai masa pinjaman mantan bintang MU dan Real Madrid itu. Spurs menginginkan Beckham dapat dipinjam hingga pertengahan Maret, tetapi Galaxy meminta gelandang flamboyan ini kembali ke Los Angeles pada 10 Februari mendatang ketika latihan perdana. Sementara itu, berapa nomor punggung yang akan dikenakan Beckham di Spurs juga menjadi perhatian para fans. Beckham mengenakan nomor legendaris tujuh ketika memperkuat MU, tetapi nomor tersebut sudah menjadi milik Aaron Lennon. Nomor 23 yang dikenakan di Real Madrid dan 32 di AC Milan juga sudah punya pemilik. Pada latihan bersama pemain Spurs, Beckham mengenakan topi rajut bernomor 77 dan nomor itulah yang diperkirakan akan menjadi nomor punggungnya bila memperkuat Spurs. Para fans yang melihat sesi latihan di Chigwell, Essex, pun langsung mendatangi toko merchandise resmi klub untuk membeli kostum nomor 77. “Dia termasuk legenda Inggris. Wow, saya tidak percaya dia berada di Spurs,” kata seorang gadis fans Spurs. Respons beragam juga muncul dari media-media lokal di Inggris. Jika di London lebih positif, tetapi tidak dengan media-media di Manchester yang cenderung sinis. ■ ed: endro yuwanto

arena

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

19

:: tribun :: Valentino Rossi: April Saya Pulih ROMA — Valentino Rossi mengaku masih belum 100 persen fit saat MotoGP musim 2011 dimulai Maret mendatang. Pebalap Italia ini mengakui penyembuhan cederanya berjalan lebih lambat dibandingkan harapannya. “Saya menargetkan 100 persen di bulan April atau Mei,” kata Rossi seperti dikutip Autosport, Selasa (11/1). Rossi menjalani operasi bahu November silam. Ia kemudian beristirahat dan menjalani terapi pemulihan. “Saya harap penggemar saya bersabar

karena saya bukan pria berusia 20 tahun lagi saat ini. Saya berpacu dengan waktu karena cedera bahu ini ternyata lebih serius dari yang kami duga,” ungkap mantan pebalap Yamaha ini. Meski belum 100 persen fit, Rossi diprediksi cukup kuat menjalani tes motor barunya, Desmosedici, Februari mendatang. Rossi yang absen di beberapa seri tahun lalu karena mengalami cedera kaki di GP Italia menyebut juara bertahan Jorge Lorenzo dan Casey Stoner sebagai pesaing terberatnya musim ini. Lorenzo dinilai sudah menyatu dengan motor Yamaha tunggangannya. Sementara Stoner menggunakan Honda yang dinilai sebagai motor berkualitas. ■ ed: israr itah

Dedeh Incar Emas SEA Games 2011 JAKARTA –– Pelari Dedeh Erawati mengincar emas nomor lari gawang 100 meter putri di SEA Games 2011. Ia bertekad mempertahankan prestasinya sebagai pemegang medali emas nomor spesialisasinya itu pada SEA Games 2007 Thailand dan 2009 Laos. “Saya optimistis,” katanya seperti dilansir Antara, Rabu (12/1). Atlet asal Sumedang ini telah mempersiapkan diri dengan masuk pelatihan nasional di Jakarta sejak awal Januari lalu. Ia berupaya memperbaiki catatan

larinya. Saat berlaga di nomor lari gawang 100 meter putri Asian Games 2010, ia hanya finis di urutan keenam pada putaran final. Catatan waktu Dedeh turun tajam menjadi 13,42 detik. Padahal di penyisihan, ia mencatatkan waktu 13,20 detik sekaligus memecahkan rekor nasional atas namanya sendiri, yaitu 13,23 detik. Untuk Asia Tenggara, ia melihat pelari gawang Thailand sebagai pesaing kuat. “Saya fokus mempersiapkan diri sejak pelatihan dimulai Januari lalu,” katanya. Selain di nomor gawang, Dedeh disiapkan turun di lari estafet. Namun, semuanya masih tergantung keputusan pelatih. Cabang atletik SEA Games 2011 akan mempertandingkan 46 nomor. ■ ed: israr itah

PBSI Angkat Pelatih Ganda Ratna Puspita

Herry ditarget meloloskan ganda Cipayung ke Olimpiade 2012. JAKARTA — PB PBSI bergerak cepat mencari sosok yang pas untuk mengisi posisi pelatih ganda putra di pelatnas Cipayung yang lowong. Pilihan akhirnya dijatuhkan kepada Herry Iman Pierngadi, pelatih yang pernah berkiprah di Cipayung. Herry merupakan pelatih ganda putra sejak 1990-an. Sejumlah pebulu tangkis tangguh di masa lalu seperti Sigit Budiarto, Candra Wijaya, Tony Gunawan, dan Halim Haryanto pernah merasakan sentuhannya. Namun, dua tahun yang lalu, Herry meninggalkan Cipayung karena alasan kerja sama. Kini, PB PBSI kembali memanggil Herry untuk menggantikan Sigit Pamungkas yang mundur bulan lalu. Sigit akan menangani Markis Kido/Hendra Setiawan yang sudah ke luar dari Cipayung.“Herry kita pilih karena pengalaman dan prestasinya selama ini,” kata Sekjen PB PBSI, Jacob Rusdianto. Herry sudah mulai me-

ngunjungi Cipayung. Namun, ia baru akan mulai bekerja secara resmi pekan depan usai seleksi nasional bulu tangkis yang digelar di Cipayung. “Saya merasa terpanggil ketika diminta bantuan,” kata Herry, Rabu (12/1). Herry mengaku dirinya sempat hengkang karena suasana di Cipayung tidak kondusif. Ia bersedia kembali karena prihatin dengan prestasi bulu tangkis Indonesia yang jalan di tempat. Herry dibebankan target meloloskan ganda Cipayung ke Olimpiade 2012. “Kalau untuk peluang lolos, saya kira (Mohammad) Ahsan/ Bona (Septano) yang paling besar. Keduanya juga sudah pernah saya tangani, jadi saya tahu kemampuannya. Yang lain, saya belum bisa komentar seperti apa peluangnya,” kata dia. Herry akan kembali mengunjungi Cipayung hari ini. Ia akan memberikan saran kepada para pemain yang akan berangkat ke Malaysia Super Series 18-23 Januari dan Korea Premier Super Series 25-30 Januari. Selain Ahsan/Bona, PB PBSI mengirimkan Angga Pratama/ Ryan Agung Saputra dan Yohanes Rendy Sugiarto/ Afiat Yuris Wirawan yang berjuang dari babak kualifikasi. “Karena mereka juga sudah mau berangkat, saran yang bisa saya berikan hanya terkait pembukaan, yaitu melakukan dan menerima servis. Pada sistem reli

poin seperti sekarang, jangan sampai para pemain justru melakukan kesalahan dengan memberi poin pada lawan,” kata dia.

Ke luar Cipayung Sementara itu, delapan pemain asal PB Djarum tidak lagi menghuni Cipayung. Mereka adalah Fernando Kurniawan, Wifqi Windarto, Hendra Mulyono, Albert Saputra, Nugroho Andi Saputro, Annisa Wahyuni, dan Maria Kristin. PB PBSI sudah mengeluarkan surat keputusan dikeluarkannya para pemain ini. Ketua PB Djarum, Yoppy Rosmin, mengatakan pihaknya akan menampung mereka. Tak hanya itu, PB Djarum akan berusaha membangun kembali kemampuan para pebulu tangkisnya. “Enam sampai delapan anak yang dikeluarkan pelatnas akan turun di Sirkuit Nasional. Mereka juga akan diberangkatkan ke luar negeri jika kita nilai siap,” kata Yoppy seusai acara penyerahan bonus atlet PB Djarum berprestasi di Jakarta. Peraih medali perak Olimpiade 2008, Maria Kristin, sudah berada di Kudus. Ia tengah melakukan pemulihan cedera kaki bersama fisioterapis klub. Yoppy mengatakan, kondisi Maria akan diperiksa setiap hari. “Yang penting bagi kita, dia masih punya komitmen bertanding,” kata Yoppy. ■ ed: israr itah

JAE C. HONG/AP

LAKERS MENANG

Center LA Lakers, Andrew Bynum, dihadang pemain Cleveland Cavaliers, Alonzo Gee (kiri), dan Samardo Samuels (kanan) dalam lanjutan kompetisi basket NBA di Los Angeles, Selasa (11/1). Lakers menang 112-57.

Satria Muda Britama Siap Kembali ke Puncak Ratna Puspita

JAKARTA — Satria Muda Britama tidak ingin terlalu lama berada di posisi kedua klasemen sementara National Basketball League (NBL) Indonesia. Pelatih Fictor Gideon Roring membidik kembali ke puncak klasemen dengan mengalahkan Pelita Jaya Esia di Seri IV Bali, Jumat (14/1). Pelita Jaya merupakan rival terberat Satria Muda di regular season musim ini. Tim asuhan Rastafari Horongbala ini menggeser posisi Satria Muda di puncak setelah melakoni pertandingan melawan Comfort Mobile

Citra Satria, Rabu (12/1). “Tentunya kita ingin kembali merebut posisi puncak dan mempertahankannya hingga regular season berakhir. Sebab, ini akan memengaruhi lawan kita di playoff nanti,” kata Ito, sapaan karib Fictor, Rabu (12/1). Satria Muda mengawali musim perdana NBL dengan kurang mulus karena cederanya beberapa pemain: Faisal Ahmad, Agung Sunarko, dan Youbel Sondakh. Pada Seri I di Surabaya Oktober silam, Satria Muda dipaksa menelan kekalahan dari Dell Aspac dan Pelita Jaya Esia Jakarta. Namun, pada laga-laga selanjutnya Satria Muda

berhasil menunjukkan kelasnya sebagai juara lima kali liga basket di Indonesia. Setelah mengalahkan Bima Sakti pada laga pertama Oktober lalu, Satria Muda berhasil melesat dan tidak terkalahkan hingga saat ini. Satria Muda juga tengah dalam kondisi panas setelah memperpanjang rekor kemenangan beruntun menjadi 16 kali dengan mengalahkan Bima Sakti 73-54, Selasa (11/1). Konsistensi itu yang akan kembali ditunjukan Satria Muda ketika menghadapi Pelita Jaya Esia Jakarta yang baru mengoleksi satu kekalahan hingga Seri IV NBL. Laga ini akan menjadi

penentuan siapa yang akan menjadi tim terbaik pada musim reguler ini. Satria Muda mengoleksi 34 poin dari 18 kali main, terpaut satu angka dari Pelita Jaya di posisi pertama. Jika berhasil mengalahkan Pelita Jaya, Satria Muda akan kokoh berada di puncak klasemen. Ito pun memprediksikan laga antara dua tim papan atas itu akan berlangsung sengit. “Tentu kita waspadai Pelita Jaya. Mereka adalah tim yang tangguh. Para pemain cadangannya juga bagus. Tapi, kita ingin hasil yang terbaik. Yang terpenting, kita tetap fokus,” kata Ito. ■ ed: Israr Itah

Alfred Riedl Kantongi Delapan Nama Fernan Rahadi

JAKARTA — Seleksi timnas U-23 gelombang kedua memunculkan beberapa pemain yang menarik perhatian pelatih Alfred Riedl. Mereka dianggap cukup layak masuk dalam tim yang diproyeksikan bermain di SEA Games 2011 dan pra-Olimpiade 2012. “Saya sudah mengantongi delapan nama,” kata Riedl di lapangan C Senayan, Rabu (12/1). Namun, posisi mereka di tim belum aman, sebab masih ada seleksi gelombang ketiga yang akan digelar pada 15-17 Januari. Jika ternyata muncul pemain

yang dinilai lebih berkualitas, bisa dipastikan ada nama yang tergeser. “Kepastiannya akan kami umumkan pada seleksi hari terakhir,” ungkap Riedl. Rencananya, Badan Tim Nasional (BTN) PSSI akan mengumumkan hasil seleksi 25 pemain yang lolos seleksi pada pertandingan pra-Olimpiade melawan Turkmenistan pada 17 Januari nanti. Enam hari kemudian, ke-25 pemain tersebut akan didaftarkan ke International Olympic Committee (IOC). Pada seleksi hari kedua kemarin, pemain blasteran Indonesia-Belanda Ruben Wuarbanaran absen. Cedera pangkal paha

kanan yang dideritanya pada sesi latihan Selasa (11/1) sore membuat Ruben harus beristirahat. Jika Ruben absen, Vincent Partosubroto baru mulai mengikuti seleksi pada Rabu sore. Vincent adalah saudara kandung Donovan Partosoebroto yang pernah membela tim Ajax Junior. Vincent berposisi sebagai penyerang dan bermain di SV Hoofddrop, Belanda. Riedl memanggil Vincent karena lebih membutuhkan pemain di lini depan. Di posisi penjaga gawang, Riedl memiliki banyak nama dengan pilihan pertama kiper Arema Indonesia,

Kurnia Meiga. Walau terus mendatangkan pemain blasteran, Riedl tidak mengistimewakan mereka. “Para pemain keturunan punya kemampuan dasar yang lebih baik dibandingkan pemain lokal, tapi itu tidak terlalu menentukan,” tegas Riedl. Riedl telah membuktikan ucapannya dengan mencoret tiga pemain blasteran pada seleksi pertama, yaitu James Zaidan Saragih, Andrea Bitar, dan Arthur Irawan. “Terdapat faktor lain dalam seleksi ini, antara lain keinginan kuat, kekuatan, dan kecepatan,” ungkapnya. ■ ed: israr itah

NATACHA PISARENKO/AP

RELI DAKAR

Para pebalap tampak dari helikopter saat dimulainya etape ke-9 Reli Dakkar Argentina-Cile 2011 di Copiapo, Cile, Selasa (11/1).

Arsenal, Contoh Pengelolaan Klub Sepak Bola Modern Oleh Israr Itah

irulah jejak Arsenal! Begitu titah dari para petinggi UEFA kepada klub-klub besar Eropa yang cenderung menghambur-hamburkan uang demi meraih prestasi. Arsenal dianggap sebagai representasi model pengelolaan sepak bola profesional di benua biru. “Sepuluh tahun lalu pendapatan Arsenal kalah dibandingkan Chelsea, Liverpool, dan Newcastle. Sekarang Arsenal telah melampaui mereka dan pada 2009 meraih pemasukan dua kali lipat dari Newcastle,” ungkap Sekjen UEFA, Gianni Infantino, seperti dikutip BBC, Selasa (11/1). Arsenal beruntung memiliki

TOM HEVEZIA/AP

T

● Stadion Emirates, markas Arsenal, menjadi salah satu simbol

pengelolaan manajemen sepak bola modern klub asal London itu.

Arsene Wenger sebagai manajer. Perhitungan cermat Wenger dalam jual beli pemain membuat keuangan klub tersebut sangat sehat. Meski gagal meraih trofi selama lima tahun, Arsenal masih masuk dalam jajaran elite klub Eropa. Musim ini mereka berpeluang mengakhiri paceklik juara itu. Arsenal memiliki pendapatan 300 juta pounds (sekitar Rp 4,2 triliun), termasuk dari penjualan properti di Highbury, markas lama mereka. Keuntungan sebelum pajak klub berjuluk the Gunners ini 35 juta pounds (sekitar Rp 495 miliar) pada 2009. “Ini menunjukkan apa yang mungkin dilakukan dengan manajemen bagus dan investasi hati-hati,” kata dia. UEFA akan menerapkan peraturan ketat dalam pengelolaan ke-

uangan sebuah klub. Pengeluaran tidak boleh lebih besar dibandingkan pemasukan. UEFA mulai memonitor klub-klub pada musim 2013/2014. Namun, otoritas tertinggi sepak bola Eropa ini juga akan memasukkan data dua musim sebelumnya. Jika ditemukan pelanggaran, siap-siap saja menerima hukuman larangan bertanding pada kompetisi Eropa musim 2014/2015. Dalam beberapa tahun belakangan klub-klub Inggris disorot dengan masuknya investor kaya raya. Manchester United, Chelsea, Liverpool, dan Manchester City menghabiskan banyak uang untuk pembelian pemain. City mencetak rekor setelah mengalami kerugian 121 juta pounds (sekitar Rp 1,7 triliun) pada 2009 setelah menghabiskan

banyak uang untuk berbelanja pemain serta membayar gaji mereka yang selangit. Sejumlah klub yang mendapatkan lampu kuning ini telah melakukan komunikasi intensif dengan UEFA. Dalam diskusi tersebut, satu-satunya jalan bagi klub untuk mempertahankan tradisi membeli pemain bintang adalah menggenjot pemasukan. Michel Platini, presiden UEFA, masih optimistis klub-klub kaya ini mampu mengikuti aturan baru. “Tahun lalu di Abu Dhabi, saya bertemu dengan pemilik Manchester City dan dia berjanji akan menjalankan semua aturan,” katanya. Manajer City, Roberto Mancini, berjanji pembelian Edin Dzeko seharga 27 juta pounds (sekitar Rp 381,8 miliar) akan menjadi belanja terakhir musim ini. ■

kabar jabodetabek ›

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

21

:: sorot ::

Mang Usen, 26 Tahun Menjaga Pintu Air agi itu baru jam delapan pagi. Namun, Husen Endang (50) sudah bergegas dengan berseragam PNS dan motor kreditnya menuju ke pintu air 10 di wilayah Sewan, Kota Tangerang. Rutinitas yang dijalaninya, apel pagi selama setengah jam dan balik ke pintu air 2 di Sungai Cisadane, kota Tangerang. Sudah selama 26 tahun Mang Usen—panggilan akrabnya—menjaga pintu air 2 ini, mengabdikan dirinya pada Dinas PU Balai Pengelolaan Sumber Daya Air. “Saya sudah menjaga pintu air ini dari 1984, tapi 2006 baru jadi PNSnya. Dulu istilahnya TKK (tenaga

P

kerja kontrak) waktu masih gabung sama Jawa Barat,” ujarnya. Setiap hari Mang Usen khusus menjaga pintu air 2 di wilayah Sungai Cisadane. Ia juga harus berkubang dengan timbunan sampah di Sungai Cisadane. Mang Usen sempat dua tahun bertugas di kantor. Namun, karena tidak betah berdiam diri lama di kantor, ia mengajukan diri lagi untuk menjaga pintu air. “Dulu saya pernah di kantor, tapi risih, tidak ada aktivitas, cuma duduk saja.” Tugas sehari-hari Mang Usen adalah memastikan kebersihan pintu air 2 dan menyalakan lampu untuk penerangan pintu air. “Saya

sekarang harus turun ke Kali Cisadane pakai rakit untuk membersihkan sampah. Karena, mesin pintu air rusak dan pintu air sudah lama tertutup lumpur, kini tidak bisa dioperasikan lagi. Dengar-dengar, 2012 ini baru mau diperbaiki lagi,” ujarnya. Ia mengeluhkan kurangnya tenaga pengawas pintu air. “Pengawas pintu air Kali Cisadane banyak yang sudah pensiun. Karena itu, yang menjaga pintu air 1 dan saluran air Tanah Tinggi saya juga.” Sebenarnya, ujarnya, yang membantunya ada tiga orang, tapi tugas mereka hanya membersihkan taman di sekitar pintu air. Di sini,

ada namanya Pak Kemis (54) dan Pak Pakih (55). Mereka tugasnya membereskan dedaunan dan rumput di sekitar taman pintu air. “Setahun lagi mereka pensiun.” Setelah kembali dari apel pagi, Mang Usen pun mengganti seragam PNS-nya dengan kaus biasa karena harus membersihkan pintu air dengan rakit bambunya. Ia mendorong sampah-sampah di pintu air ke tengah sungai. “Saya dorong ke tengah sungai biar sampahnya ke arah pintu air 10. Dari pintu air induk yang dibuka, sampah bisa mengalir ke laut. Kalau harus diambil, saya tidak kuat. Sampahnya saja segitu,”

ujarnya sambil menunjuk tumpukan sampah di pintu air. Kendalanya, lanjutnya, jika air surut jadi tidak bisa didorong karena air dangkal. “Sampah ini datang terus-menerus. Baru dibersihkan dua jam, sudah numpuk lagi.” “Kalau numpuk, sampah ini lebarnya bisa 25 meter dari pintu air. Masyarakat jangan buang sampah sembarangan,” ujarnya. Bapak dua orang anak ini juga punya harapan yang besar kepada buah hatinya. “Keinginan saya, kalau bisa anak kuliah dan langsung kerja, biar jangan kayak bapaknya,” ujarnya. I c03 ed: maghfiroh yenny

G Husen Endang

AMRI AMRULLAH

Kalianyar Terpadat se-Jakarta Esthi Maharani

Jumlah penduduk di sana lebih banyak.

ADITYA PRADANA PUTRA

PERAJIN LISPLANG

Perajin membuat lisplang (hiasan pada rumah khas Betawi) di Ciganjur, Jakarta Selatan, Rabu (12/1). Saat ini konsumen barang ini mengalami penurunan. Pada 1990-a,n perajin setempat masih bisa menjual sepuluh kali lipat dari jumlah penjualan sekarang yang rata-rata hanya bisa terjual 20 meter setiap lima bulan.

635 Guru Bantu Segera Jadi PNS dengan ketentuan yang berlaku. “Saat ini proses pemberkasan penentuan NIP sedang dilakukan BKN dan diharapkan pada Februari NIP 635 guru bantu sudah keluar.” Sementara itu, ada sebanyak 142 guru bantu yang tidak lolos. Mereka tidak memenuhi kualifikasi yang ditentukan. Salah satunya, kompetensi dalam mata pelajaran utama yang menjadi bidang mereka, jauh dari standar kompetensi Provinsi DKI Jakarta. Contohnya, guru bahasa Inggris. Ternyata setelah diseleksi, kemampuan kompetensi dalam bahasa Inggrisnya kurang atau tidak sesuai dengan rencana pembelajaran yang sudah ditetapkan. “Jadi, saya minta instansi terkait membantu peningkatan kemampuan kompetensi gu-

Esthi Maharani BALAI KOTA — Sebanyak 635 guru dari 777 guru bantu di DKI Jakarta akan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) DKI Jakarta. Mereka adalah guru bantu yang lolos seleksi Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) DKI Jakarta. Saat ini, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DKI Jakarta telah menyerahkan berkas ratusan guru bantu tersebut ke Badan Kepegawaian Negara (BKN). Diharapkan pada Februari 2011, 635 guru bantu tersebut telah mendapatkan nomor induk pegawai (NIP) sebagai PNS Pemprov DKI Jakarta. Kepala BKD DKI Jakarta, Budhiastuti, mengatakan, proses pemberkasan guru bantu oleh LPMP DKI Jakarta telah sesuai

›

:: cuaca :: Lokasi Kepulauan Seribu Jakarta Utara Jakarta Pusat Jakarta Selatan Jakarta Timur Jakarta Barat Depok Tangerang Bekasi Bogor

Pagi Berawan/Gerimis Berawan/Gerimis Berawan/Gerimis Gerimis/Hujan Berawan/Gerimis Berawan/Gerimis Gerimis/Hujan Berawan/Gerimis Berawan/Gerimis Berawan/Gerimis

Siang Gerimis/Hujan Berawan/Gerimis Berawan/Gerimis Gerimis/Hujan Berawan/Gerimis Gerimis/Hujan Berawan/Gerimis Berawan/Gerimis Berawan/Gerimis Berawan/Gerimis Sumber: BMKG

:: hotline :: NOMOR TELEPON DARURAT Darurat = 1122 Ambulan = 1183 Polisi = 1104 Pemadam Kebakaran = 113 / 344 / 109 / 75075 SAR / Search and Rescue = 1156 Gangguan telepon = 1177 Gangguan listrik = 1238 PMI = 021-4207051 Sentra Informasi Keracunan 021-4250767 NOMOR TELEPON PENTING Komnas HAM = 392–5230 YLKI = 797–1378, 798–1858 LBH Jakarta = 314–5518 Informasi tol = 841–3630, 841–3526 ext 351 Dinas Kebersihan DKI = 809–2744, 809–1056 PDAM DKI = 5798–6555, 577–2010 Penerangan narkoba = 566–5660 Penerangan HIV/AIDS = 163 Stasiun Gambir = 121 Stasiun Jatinegara = 819–2318 Stasiun Pasar Senen = 421–0164

ru bantu ini,” ujarnya. Berdasarkan surat Gubernur DKI Jakarta tertanggal 1 April 2009 Nomor 535/-082.87 dalam hal penyelesaian guru bantu, Pemprov DKI akan menyelesaikan masalah guru bantu melalui sejumlah tahap. Pemprov DKI akan mengangkat guru bantu sesuai dengan formasi untuk sekolah-sekolah negeri. Formasi yang sesuai dengan kebutuhan sekolah negeri di DKI Jakarta meliputi bidang studi seni budaya, pendidikan jasmani, bahasa Inggris, komputer, perpustakaan, keterampilan, pendidikan luar biasa, dan bimbingan penyuluhan. Setelah dilakukan penelitian, guru bantu yang sesuai dengan formasi kebutuhan guru di sekolah negeri DKI Jakarta sesuai dengan bidang studi tersebut ada 777 guru

bantu. Tahap berikutnya, saat ini 777 guru bantu tersebut sedang diproses pemberkasannya melalui LPMP DKI Jakarta. Ternyata yang lolos seleksi pemberkasan hanya 635 guru bantu. Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Taufik Yudi Mulyanto, menerangkan, pihaknya terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kemampuan kompetensi guru. Seperti, memberikan beasiswa bagi guru bantu untuk menempuh pendidikan ke jenjang sarjana atau pascasarjana. “Kita akan upayakan berbagai kegiatan pendidikan untuk meningkatkan kemampuan kompetensi. Karena kalau kompetensi guru semakin baik, kualitas pendidikan di Jakarta pun semakin baik,” kata Taufik. I ed: maghfiroh yenny

Koridor

Jalur yang Dilewati I

Koridor II Koridor III Koridor IV Koridor V Koridor VI Koridor VII Koridor VIII Koridor IX

Koridor X

Blok M-Sudirman-ThamrinGajah Mada-Glodok-Kota Harmoni-Senen-Cempaka MasPulomas-Pulogadung Kalideres-Rawabuaya-IndosiarHarmoni-Pasarbaru Pulogadung-IKIP RawamangunUtankayu-Pasar PramukaManggarai-Halimun-Dukuh Atas Kampung Melayu-JatinegaraMatraman-UI Salemba-SenenKemenkeu-Ancol Ragunan-PejatenMampangprapatan-KuninganLatuharhari-Dukuh Atas Kampung Melayu-UKI-PGC-Pasar Induk Kramat Jati-Kampung Rambutan Lebak Bulus-Pondok IndahArteri PI-Jalan Panjang-KedoyaIndosiar-Ciputra Mall Penjaringan-Jembatan tigaAngke-Jembatan Besi-Stasiun Grogol-Grogol 2-Tomang-Kota Bambu-Slimpi-Petamburan-Senayan Barat-Komdak SemanggiSenayan Timur-KuninganMampang- Pancoran- Cawang UKI- Kramat Jati-Taman MiniLebak Bulus Tanjung Priok-Enggano-KojaPlumpang-Sunter-KodamarCempaka Mas-PulomasRawasari-Rawamangun-St Jatinegara-Kalimalang-CawangCawang UKI-BKN-PGC

kan Kelurahan Manggarai Selatan adalah kelurahan terpadat dengan penduduk 27.356 jiwa. Kepadatannya mencapai 53.639,22 jiwa per km persegi. Di Jakarta Pusat, Kecamatan Johar Baru total penduduk mencapai 108.255 jiwa dan kepadatannya mencapai 45.677,22 jiwa per km persegi. Di kecamatan itu, Kelurahan Johar Baru tercatat yang terpadat dengan 37.965 jiwa dan kepadatannya mencapai 64.442,31 jiwa per km persegi. Di Jakarta Timur, Kecamatan Matraman, penduduk mencapai 192.017 jiwa dan kepadatannya 38.713,10 jiwa per km persegi. Sedangkan Kelurahan Pisangan Baru tercatat sebagai kelurahan terpadat dengan total penduduk mencapai 43.1101 jiwa dengan kepadatan mencapai 63.383,82 jiwa per km persegi. Di Kepulauan Seribu, kecamatan terpadat di Kecamatan Kepulauan Seribu Utara dengan 13.501 jiwa. Kepadatannya mencapai 993,43 jiwa per km persegi. Sedangkan kabupaten terpadatnya yaitu Pulau Kelapa dengan 5.789 jiwa. Kepadatannya mencapai 1.422,36 jiwa per km persegi. Untuk jumlah penduduk DKI Jakarta yang teregistrasi di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada Oktober 2010, warga negara Indonesia sebanyak 8.525.926 jiwa. Yaitu, laki-laki 4.651.386 jiwa dan perempuan sebanyak 3.874.540 jiwa. WNA sebanyak 2.375 jiwa. Rinciannya, laki-laki sebanyak 1.328 jiwa dan perempuan 1.047 jiwa. I ed: maghfiroh yenny

Pemkot Bekasi Sulit Penuhi RTH

:: busway :: Koridor

BALAI KOTA — Kelurahan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, tercatat sebagai kelurahan terpadat seDKI Jakarta. Berdasarkan data registrasi pada Oktober 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta, total penduduk Kelurahan Kalianyar adalah 24.651 jiwa. Sedangkan kepadatannya mencapai 77.034,38 jiwa per km persegi. Sementara, Kecamatan Tambora merupakan kecamatan terpadat dengan total penduduk mencapai 213.677 jiwa. Kepadatan penduduknya mencapai 39.496,67 jiwa per km2. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Franky Mangatas Panjaitan mempredikasi jumlah tersebut masih belum bisa menggambarkan kondisi nyata di lapangan. “Kemungkinan jumlah penduduk di sana lebih banyak dari itu,” katanya, Rabu (12/1). Sebab, data yang diambil oleh Dinas Dukcapil hanya orang-orang yang sudah memiliki kartu tanda penduduk (KTP) ataupun kartu keluarga (KK). Ia mengatakan, banyak faktor yang menyebabkan kelurahan Kalianyar lebih padat dibandingkan 266 kelurahan lainnya di Jakarta. Contohnya, wilayah tersebut dikenal sebagai tempat industri kecil dan me-

nengah. Selain itu, banyak permukiman warga yang digunakan sebagai rumah kontrakan atau kos-kosan. Artinya, ada kemungkinan warga yang berada di rumah tersebut tak terdata. Ia mengatakan, beberapa tahun lalu, kelurahan terpadat justru bukan dipegang oleh Kelurahan Kalianyar, melainkan Kelurahan Duren Sawit, Jakarta Timur. Namun, sejak proyek Banjir Kanal Timur (KBT), banyak warga di sekitar bantaran kali direlokasi. Akibatnya, jumlah penduduk di sana berkurang drastis karena harus dipindah. Selain Kecamatan Kalianyar, Tambora, Jakarta Barat, wilayah lain di Jakarta pun tercatat memiliki tingkat kepadatan yang bervariasi. Hanya saja, jumlahnya tetap tak melampaui kecamatan tersebut. Di Jakarta Utara, Kecamatan Koja memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Total penduduk mencapai 276.729 jiwa. Sedangkan Kelurahan Koja tercatat sebagai kelurahan padat dengan jumlah penduduk 38.206 jiwa dan kepadatannya 22.590,12 jiwa per km persegi. Selain itu, di Kecamatan Cilincing, total penduduknya mencapai 154.379 jiwa. Sedangkan kelurahan terpadat di kecamatan itu adalah Kelurahan Semper Barat dengan 33.794 jiwa dengan kepadatan 45.958,23 jiwa per km persegi. Di Jakarta Selatan, Kecamatan Tebet merupakan yang terpadat dengan total penduduk 221.441 jiwa dan kepadatannya 23.233,05 jiwa per km persegi. Sedang-

uang terbuka hijau (RTH) sangat diperlukan dalam tata ruang di kota metropolitan. Namun, mewujudkan RTH ini tak selalu gampang. Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, misalnya, kesulitan menambah RTH lantaran banyaknya pembangunan sebagai konsekuensi kota metropolitan. RTH yang ada di Kota Bekasi masih kurang dari 10 persen. Sementara sesuai ketentuan UU No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, setiap daerah harus menyediakan RTH minimal 30 persen. Kepala Bidang (Kabid) Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Hani Siswadi, mengatakan, pihaknya sudah sulit menambah RTH dengan sisa lahan yang tersedia. Pasalnya, Kota Bekasi hanya memiliki lahan seluas 21 hektare dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 2,5 juta jiwa. “Konsekuensi sebagai kota metropolitan, pembangunan tidak bisa dihentikan. Dengan lahan yang tersisa sekarang, sulit untuk membuat RTH baru, meskipun RTH kita masih kurang dari 10 persen,” ujarnya, Rabu (12/1). Sejumlah RTH yang merupakan aset daerah di Kota Bekasi antara lain hutan kota di Jalan Ahmad Yani, dengan luas sekitar satu hektare; lapang-

R

an multiguna; dan kawasan GOR Patriot. Selain itu, ujarnya, kebanyakan RTH merupakan lahan pribadi. “Untuk membuat pertamanan baru, ya harus beli lahan,”ujarnya. Penambahan RTH, lanjutnya, selama ini hanya bisa diusahakan dari penyediaan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos) oleh pengembang. Dalam Peraturan Daerah (Perda) No 10 Tahun 2009, pengembang diwajibkan menyediakan ruang terbuka untuk fasum/fasos. Ketentuan tersebut mengatur koefisien dasar bangunan dengan perbandingan lahan terpakai, yaitu 60:40. “Gedung yang terbangun harus menggunakan 60 persen lahan. Sisanya untuk fasos dan fasum,” terangnya. Diungkapkannya, pemenuhan RTH untuk kota metropolitan seharusnya dibedakan dengan kota/kabupaten. Pasalnya, karakteristik pembangunan di setiap kawasan tersebut berbedabeda. ‘’Seharusnya ada strata. Untuk kota metropolitan, RTH-nya berapa, kabupaten berapa, jangan disamakan. Kalau sama, sampai kapan pun kota metropolitan akan sulit memenuhi RTH,’’ ujarnya. Anggaran untuk penambahan RTH, diakuinya, tidak ada untuk 2011 ini. Pihaknya hanya mengusulkan alokasi

"

RTH yang ada di Kota Bekasi masih kurang dari 10 persen.

"

anggaran dalam APBD senilai Rp 900 juta untuk monitoring. “Anggaran itu hanya untuk pengawasan peruntukan kawasan, tidak ada yang untuk menambah RTH,” ujarnya. Sementara itu, Kabid Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dicky Irawan, mengungkapkan, RTH yang merupakan aset kota hanya empat persen. Dari RTH tersebut, 3,4 persen merupakan lahan yang bisa digunakan publik. “Sudah sulit kalau mau menambah RTH. Kita hanya bisa beli lahan, dan itu harganya tinggi,” ujarnya. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 2000-2010, ujarnya, data RTH mencapai 14 persen. Namun, perhitungan itu juga menyertakan lahan-lahan kosong milik pribadi sebagai RTH. “Kalaupun ada penambahan dengan pembelian lahan, yang paling memungkinkan pun hanya 10 persen,” ujarnya. I C01 ed: maghfiroh yenny

kabar jabodetabek

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

›

22

:: metropol :: Rekening Nasabah Bobol Rp 7 Miliar SEMANGGI — Omar Hallaks, warga negara Australia terkejut. Ia mendapati sisa rekeningnya di salah satu bank swasta di Indonesia tersisa Rp 3 juta. Padahal, sejak 2002 menjadi nasabah, ia sudah menyimpan uang mencapai miliaran rupiah. Keterkejutannya semakin bertambah setelah ditelusuri banyak transaksi janggal dalam rekeningnya antara tahun 2004-2006. Omar pun meminta kuasa hukumnya melaporkan

kasus ini ke Polda Metro Jaya, Selasa (11/1). “Lenyap sebesar Rp 7 miliar,” kata Dwi Heri Sulistiawan, kuasa hukum Omar. Dwi mengatakan, Omar telah meminta penjelasan dari pihak bank mengenai uangnya yang hilang. Pertemuan dengan pihak bank dilakukan empat kali. Namun, mereka mengatakan transaksi sesuai dengan prosedur. Dwi membantahnya. Menurut dia, setidaknya terdapat 15 transaksi janggal karena tanggal transaksi dalam jumlah besar justru terjadi ketika Omar tidak berada di Indonesia. Omar, kata Dwi, memiliki bukti catatan imigrasi pada paspornya. I c42, ed: burhanuddin bella

Jakarta ‘Kebanjiran’ 1.000 Motor Baru Tiap Hari SETIABUDI — Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo mengatakan, Ibu Kota “kebanjiran” sekitar 1.000 sepeda motor baru setiap hari. Ini dinilainya berkontribusi terhadap tingginya pertumbuhan ekonomi Ibu Kota. “Di Jakarta, ada tambahan 1.000 sepeda motor per hari,” katanya saat membuka Musyawarah Daerah XIV Hipmi Jaya di Jakarta, seperti dikutip Antara, Rabu (12/1). Menurut Fauzi, tingkat pertumbuhan ekonomi DKI

Jakarta mencapai 6,5 persen, antara lain, disebabkan oleh tingginya daya beli masyarakat Ibu Kota. Pertumbuhan itu terkait dengan alat transportasi seperti sepeda motor dan mobil. Itu tidak terjadi bila masyarakat tidak memiliki tingkat daya beli yang kuat. Dia mengakui, pertumbuhan itu juga memiliki dampak negatif, seperti berkontribusi terhadap makin padat dan macetnya arus lalu lintas di sejumlah jalan raya. Namun, katanya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak bisa begitu saja mengeluarkan kebijakan menghalangi pertumbuhan kendaraan bermotor. Pertumbuhan itu juga berkontribusi terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Jakarta. I ed: burhanuddin bella

Pengalihan Harus Dibarengi Pelayanan

Armada KTP Keliling Ditambah

Esthi Maharani

Esthi Maharani KEBON SIRIH — Jumlah armada untuk pelayanan kartu tanda penduduk (KTP) mobile atau KTP keliling ditambah empat buah. Selama ini, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) hanya memiliki enam kendaraan operasional KTP mobile. Masing-masing wilayah diberi satu kendaraan operasional. Sedangkan di Dinas Dukcapil ada satu kendaraan cadangan untuk mem-back up jika ada wilayah yang kewalahan karena banyaknya permintaan. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Franky Mangatas Panjaitan mengatakan, pada Desember 2010, empat armada baru resmi diserahkan. “Sekarang, setiap wilayah DKI Jakarta memiliki dua armada KTP mobile,” katanya saat ditemui pada Rabu (12/1). Ia menilai, sejak diluncurkan pada Desember 2009, pelayanan KTP mobile cukup efektif dan mendapat respons positif dari masyarakat. Menurut dia, sejak layanan tersebut diluncurkan, pembuatan KTP mengalami peningkatan sebanyak 15 persen. Peningkatan itu terjadi karena penerapan KTP mobile dilaksanakan pada Sabtu yang selama ini tidak ada aktivitas di kantor. “Dulu pembuatan KTP hanya dilayani di kantor selama lima hari kerja. Setelah ada KTP mobile, ada penambahan waktu pelayanan. Ini secara otomatis meningkatkan jumlah pembuatan KTP,” ujarnya. Hanya saja, jumlah armada yang ada masih kurang dari kata ideal. “Untuk mencapai jumlah yang ideal, akan dilakukan secara bertahap,” ujarnya. Pasalnya, jumlah ideal KTP mobile untuk tiap wilayah kota adalah tiga unit. Sedangkan yang beroperasi tiap pelayanan ini dilakukan hanya satu unit. Pada awalnya, program KTP mobile diperuntukkan bagi warga Jakarta yang memiliki mobilitas tinggi dan terlalu sibuk untuk mengurus perpanjangan KTP di kelurahan. Tak sedikit warga yang mengaku senang dan terbantu dengan adanya KTP mobile ini, termasuk para manula dan penyandang cacat. “Tujuan program KTP mobile, yakni memudahkan masyarakat Jakarta dan sejauh ini cukup berhasil,” terangnya. Untuk memperpanjang KTP, warga hanya perlu melengkapi persyaratan seperti pengantar RT/RW, kartu keluarga (KK) asli dan fotokopi, serta KTP asli yang sudah habis masa berlakunya. Jika terlambat memperpanjang KTP, warga dikenakan biaya sebesar Rp 10 ribu sesuai Peraturan Daerah (Perda) No 1 Tahun 2006 tentang Kependudukan. Dalam pelayanan ini pula, warga yang melakukan perpanjangan KTP akan diberikan nomor induk kependudukan (NIK) nasional. Franky menargetkan, pada 2011, NIK nasional ini telah dimiliki seluruh warga Jakarta. “NIK nasional ini program pemerintah pusat, tetapi Jakarta sebagai kota percontohan,” katanya. NIK ini juga direncanakan wajib dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan serta dokumen lainnya seperti nomor pokok wajib pajak (NPWP), paspor, serta kartu anjungan tunai mandiri. Setelah NIK berlaku, pemerintah pusat bisa langsung merealisasikan KTP elektronik yang dilengkapi dengan sidik jari dan chip. I ed: maghfiroh yenny

WIHDAN HIDAYAT

HARGA SAYUR Seorang penjual sayuran melayani pembeli di Pasar Gaplok, Kecamatan Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, Rabu (12/1). Memasuki pekan kedua 2011, harga sayur-mayur masih fluktuatif, terutama untuk komoditas cabai yang mengalami lonjakan harga cukup drastis.

Sampah Bandara Ganggu Penduduk Sampah bandara keluar dari area bandara. CENGKARENG — Pembuangan sampah Bandara Soekarno-Hatta dikeluhkan oleh Wali Kota Tangerang, Wahidin Halim. Pasalnya, pembuangan sampah hasil dari operasional bandara tersebut tidak dibuang ke tempat pengelolahan sampah terpadu (TPST), tapi dibuang ke wilayah penduduk di Sela Panjang, Neglasari. “Pembuangan sampah itu akan segera kita hentikan karena harus dibuang ke TPA resmi yang tidak menimbulkan dampak,” ujarnya. Dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (11/1), di Modernland, Kota Tangerang, Wahidin menga-

takan, kalau membuang di TPA yang sudah dikelola dengan sistem open dumping, sampah diuruk dan dikasih tanah merah. Namun, kalau sampah luar masih menanggung risiko kesehatan dan bisa melanggar undangundang lingkungan. “Pelakunya nanti akan kita proses secara hukum karena bandara juga melanggar Perda K3 (Ketertiban, Keindahan, dan Kebersihan). Itu dimanfaatkan beberapa oknum untuk mencari keuntungan,” ujarnya. Menurutnya, sampah liar ini bisa mengganggu udara dan air yang dibutuhkan masyarakat. “Karena dikelola secara tidak langsung dari bandara, operatornya yang bawa ke situ yang akan kita cari,’’ paparnya. Selain itu, pihak bandara seharusnya dapat mengontrol para petugasnya untuk tidak membuang sampah di luar fasilitas yang telah disediakan

pihak bandara. Ketika dikonfirmasi ke pihak Bandara SoekarnoHatta, Kabag Operasional PT Angkasa Pura II SoekarnoHata, Jaya Tahoma, mengatakan, memang ketentuannya sampah bandara itu tidak boleh dibawa keluar area bandara. “Kita sudah punya fasilitas pemusnah sampah tersendiri dan ada perusahaan yang sudah diamanahkan untuk menangani sampah tersebut,’’ ungkapnya, Rabu (12/1). Terkait adanya sampah bandara yang sampai keluar area bandara, menurutnya, kemungkinan itu adalah ulah beberapa oknum petugas bandara. “Dan juga orang di luar bandara yang berusaha mengambil keuntungan dari sampah tersebut,” ujarnya. Selanjutnya, Jaya mengatakan, yang mereka khawatirkan adalah keluarnya sampah tersebut bukan dari

pintu-pintu yang telah mereka kendalikan, seperti pintu hanggar yang lain yang selama ini digunakan untuk lalu lintas katering bandara. “Selama ini kita memang menyadari bahwa pengawasan pintu-pintu di luar pintu resmi bandara itu memang sulit, tapi kita akan semakin memperketat kembali pintupintu keluar masuk bandara,” ujarnya. Ketika ditanya tentang pelanggaran K3 yang dilakukan bandara dan proses hukum yang akan diberikan kepada oknum pegawai bandara, Jaya Tahoma mengatakan, akan memperbaiki operasional, khususnya pada pengelolaan sampah. “Kami setuju saja bila oknum petugas bandara yang terlibat diberi sanksi. Karena, itu bertujuan untuk memperbaiki kinerja Bandara Soekarno-Hatta juga,’’ ungkapnya. I c03 ed: maghfiroh yenny

Pengembangan Jalan Pasar Bengkok Terhenti PINANG — Pembebasan lahan oleh Pemprov Banten untuk pengembangan jalan provinsi di sekitar Pasar Bengkok, Kecamatan Pinang, Kota Tangerang terhambat. Pasalnya, belum ada kesepakatan harga dari Pemprov Banten dengan masyarakat pemilik lahan di sekitar Pasar Bengkok. Kepala Bappeda Provinsi Banten, Widodo Hadi, mengatakan, untuk pembebasan lahan di sekitar Pasar Bengkok memang mengalami kendala. Di antaranya, sebagian warga yang belum mau melepas tanah mereka dengan harga yang ditetapkan pemerintah. “Pemprov tidak bisa memaksa masyarakat untuk melepas tanahnya. Namun, nanti dengan adanya UU Pengelo-

laan Lahan, pemerintah punya kuasa untuk membeli tanah tersebut demi kepentingan rakyat juga. Prinsipnya adalah untuk kepentingan masyarakat banyak dan dalam pembebasan tersebut tidak merugikan rakyat,” ujar widodo, Rabu (12/1). Dalam keterangan yang didapat Republika, Pemprov menginginkan harga tanah yang dibeli harus di bawah atau sama dengan harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak). Sedangkan, masyarakat menginginkan harga ditetapkan di atas harga NJOP dengan alasan tanah di sekitar Pasar Bengkok tersebut merupakan tanah tempat usaha. Masyarakat sebenarnya tidak terlalu keberatan dengan keinginan pemerintah

tersebut. Namun, yang harus tetap diperhatikan adalah kehidupan mereka sebagai pedagang kecil. H Yakub, seorang pedagang beras yang tanah dan toko berasnya akan dibeli Pemprov, mengatakan, intinya pihaknya siap menjual tanah ini, tapi tetap dilihat penggunaan tanahnya. “Ini kan tanah niaga. Jadi, kalau kita menjual tanah ini, setelah itu kita mau bagaimana. Sedangkan, ganti rugi lahan belum tentu bisa untuk membangun dan menyewa lokasi dagang baru,” ujarnya. Lurah Pinang, Kota Tangerang, Umar Dani, mengatakan, masyarakat memang keberatan dengan tawaran pemerintah tersebut. Alasannya, semua lahan yang akan dibebaskan adalah lahan usa-

ha. Masyarakat berpikir bila dibeli oleh Pemprov mereka tidak memiliki lahan lagi untuk usaha. Sedangkan, target lahan untuk pengembangan jalan adalah tujuh meter kanan-kiri. Artinya, ganti rugi tidak terpatok pada lahan saja, tapi juga gedung. “Padahal sebenarnya, mereka yang lahannya dibeli itu belum dihitung dengan bangunan, untuk bangunan beda lagi. Kalau tanah hasil negosiasi terakhir, masyarakat mintanya Rp 3,250 juta per meter. Sedangkan, Pemprov maunya hanya Rp 3,1 juta dengan alasan itu sudah jauh di atas harga NJOP yang Rp 1,7 juta,” ujarnya. Sampai berita ini diturunkan, negosiasi masyarakat dengan Pemprov belum me-

"

Belum ada kesepakatan harga dari Pemprov Banten dengan masyarakat pemilik lahan.

"

Widodo Hadi, Kepala Bappeda Provinsi Banten

nemukan titik temu. Sedangkan dalam rencana Pemprov, jalan provinsi yang mengembangkan jalan di sekitar Pasar Bengkok itu seharusnya sudah dimulai pada awal 2011 ini. I c03 ed: maghfiroh yenny

KEBON SIRIH –– Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta diminta tidak segera mencabut dan mengalihkan rute bus regular pada Februari mendatang. Pencabutan harus dibarengi dengan penerapan standar pelayanan minimal (SPM). Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) DKI Jakarta Tri Tjahjono mengatakan, SPM ini hanya bisa diukur oleh masyarakat. Ia mengharapkan dengan SPM, sopir bus reguler juga bisa menerapkan sistem yang sama dengan sopir TransJakarta, yaitu sistem gaji. Artinya, kata dia, bukan lagi sistem setoran serta pembayaran rupiah per km. “Kalau namanya integrasi antara bus regular dengan busway, ya sistemnya harus sama,” katanya, Rabu (12/1). Menurut dia, bus reguler yang dialihkan akan bisa berguna jika dialihkan dengan benar dan menjadi feeder (bus pengumpan). Warga bisa memanfaatkan bus ini untuk sampai ke jalur yang tidak dilalui TransJakarta. Dia mengatakan, jarang ada penumpang yang benar-benar sampai Pinang Ranti atau Pluit. “Biasanya mereka turun di tengah jalan,” katanya mencontohkan rute busway Koridor IX rute Pinang Ranti- Pluit. Di situlah, kata dia, bus regular bisa berperan lebih maksimal. Dengan demikian, bus tersebut bisa menutup kekurangan atau mengakomodasi masyarakat untuk bisa dengan mudah mengakses busway, tetapi tetap memiliki alternatif moda trasportasi hingga tujuan. Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Udar Pristono menyatakan, akan mencabut trayek bus regular, terutama bus yang bersinggungan dengan busway Koridor IX dan Koridor X (Cililitan-Tanjung Priok). Ia mengatakan, bus regular yang bersinggungan 50 persen dengan busway izinnya akan dicabut. Tahap awal, bus regular yang akan dicabut trayeknya adalah jalur Grogol-Cililitan. Menurut dia, dengan pengangkatan beberapa rute di sebelah busway akan memperlancar pengoperasian dua koridor baru tersebut. Dengan demikian, masyarakat lebih memilih menggunakan bus TransJakarta sebagai transportasi massal. Menurut Pristono, kebijakan pencabutan trayek ini memang sudah menjadi bagian dari proyek busway. “Kita akan cabut izin trayek bus regular, baik PPD atau Mayasari Bakti,” katanya. Pristono mengatakan, pencabutan ini tidak akan bermasalah di kemudian hari. Dia mengaku sudah bekerja sama dengan perusahaan trayek yang bersangkutan. Perusahaan tersebut, kata dia, sudah menjadi operator dari bus TransJakarta. Dia juga menyatakan, pencabutan trayek ini tidak akan mematikan perusahaan tersebut, sebab bus untuk rute Grogol-Cililitan hanya akan dipindah ke rute lainnya yang masih membutuhkan. “Rute itu tidak bersinggungan dengan busway,” katanya. I ed: burhanuddin bella

sepak bola Fernan Rahadi

T

ak selamanya seorang pangeran bisa menjadi raja. Bahkan, tak jarang seorang pangeran dipinggirkan, diasingkan, atau dibuang. Suratan nasib ini pun bisa saja menimpa sosok pemain bak pangeran seperti Francesco Totti. Dalam 15 tahun terakhir, tak ada pemain AS Roma setenar Totti. Ia adalah maskot klub berlambang serigala tersebut, seperti Paolo Maldini di AC Milan serta Alessandro Del Piero di Juventus. Kesetiaannya di klub tersebut membuatnya dijuluki Pangeran Roma. Maka, banyak yang heran ketika mencuat berita yang menyebutkan pemain berusia 34 tahun itu ingin hengkang dari klub ibu kota Italia. Pemicunya adalah perseteruannya dengan pelatih Roma, Claudio Ranieri. Totti sendiri tak menyangkal mengenai hal tersebut. “Saya kecewa di Roma. Latihan demi latihan akhir-akhir ini bagaikan membuang-buang waktu saya. Masa depan saya di Roma? Mari kita berbicara masa kini saja,” ujar Totti kepada Sky Sport Italia, Rabu (12/1). Ketidaksepahaman Totti dengan Ranieri memang sudah muncul sejak musim lalu. Gelandang serang bernomor punggung 10 itu sering tidak dilibatkan dalam partai-partai penting. Namun, musim ini, perseteruan Totti dengan mantan arsitek Chelsea dan Valencia itu membuncah. Terakhir, pada laga menghadapi Sampdoria, saat Roma kalah 1-2, Totti hanya dimainkan saat waktu menunjukkan masa injury time. Ini dipandang sebagai sebuah penghinaan oleh pemain yang telah menghabiskan 18 musim bersama I Lupi itu. “Hai, pertandingan sudah dimulai ya?” sindir Totti kepada pemain-pemain cadangan saat Ranieri menyuruhnya menggantikan Leandro Greco. Bertambahnya usia memang membuat peran Totti di Roma tak sevital musim-musim sebelumnya. Jika dulu perannya sebagai second striker Roma tak tergantikan oleh siapa pun, kini banyak yang bisa menggantikannya, seperti Mirko Vucinic maupun Jeremy Menez. Apalagi, di depan, Roma memiliki amunisi baru, semacam Marco Borriello dan Adriano.

Bukan lagi anak emas Sejak awal karier, Totti memang sering dianakemaskan oleh pelatihpelatih Roma sebelumnya, dari era Zdenek Zeman, Fabio Capello, sampai masa Luciano Spaletti. Namun, akibat sering cedera, musimmusim terakhir ini Totti sering dicadangkan. Ranieri, yang juga terkenal keras kepala, tak mau mengandalkan pemain yang sering absen. Totti pun berang. Apalagi, selama ini, ia selalu menjadi pilihan pertama

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

skuat Giallorossi jika berada dalam kondisi fit. Kekecewaannya terhadap Ranieri itu pun diungkapkannya kepada direktur klub, di antaranya adalah Gian Paolo Montali, Bruno Conti, dan Daniele Prade. “Kami telah membicarakan semua yang terjadi. Sangat penting bagi saya untuk mendapatkan dukungan menghadapi situasi seperti ini,” cetus Totti. Jika musim-musim sebelumnya, barangkali sang presiden klub langsung memecat siapa pun pelatih yang berselisih dengan Totti. Namun, kini hal tersebut tidak berlaku. Presiden Roma, Rosella Sensi, yang merupakan anak kandung dari presiden sebelumnya, Franco Sensi, tak mau memihak sang kapten. Saat ini, kata Sensi, di Roma terdapat dua pemain yang siap mengisi satu posisi, tetapi efek mengenai hal tersebut tidak selalu dipandang positif oleh pemain. Mengenai kasus Totti, dia sangat berharap sang pemain bersikap lebih baik dari yang selama ini direpresentasikan media. “Saya sangat yakin ia masih bisa menjadi figur kunci pada paruh kedua musim ini,” tutur Sensi. Sensi agaknya kecewa dengan sikap Totti yang dipandangnya kurang profesional. Selain menyindir Ranieri pada partai melawan Sampdoria, Totti juga dikabarkan kecewa karena Roma tidak mengizinkan Adriano pulang kembali ke Brasil. Bomber yang awal musim ini dibeli dari Flamengo tersebut memang sering menjadi

20

PANGERAN YANG TERBUANG? TOTTI KERAP TAK DILIBATKAN DALAM LAGA-LAGA PENTING.

FRANCESCO TOTTI Tempat/Tanggal Lahir Roma (Italia), 27 September 1976 Klub : AS Roma (1992sekarang) Posisi : Attacking Midfielder Nomor Punggung : 10 Penampilan/Gol : 457/194 gol Timnas : Italia (1998-2006) 58 caps/9 gol

pesaing Totti sebagai alternatif di lini depan setelah Ranieri lebih memilih Vucinic dan Borriello sebagai pilihan utama. Ranieri pun terlihat santai saat ditanya soal keretakan hubungannya dengan Totti. Menurutnya, keputusan memasukkan Totti di menit-menit terakhir sudah ia pertimbangkan secara matang. “Saya berkata kepadanya, sedikit sentuhan magis saja akan bisa mengubah hasil pertandingan. Itu adalah pujian, bukan merendahkannya. Saya tahu ia kecewa, tetapi saya selalu percaya pada seorang juara sepertinya,” kilah dia. ■ ed: endro yuwanto

GELAR KLUB ●

Seri A Liga Italia (2001) Piala Super Copa Italia (2001, 2007) ● Piala Italia (2007, 2008) ●

GELAR INTERNASIONAL Piala Eropa U-21 (1996) Piala Dunia (2006)

GELAR INDIVIDU ● ● ● ●

MEREKA YANG TERBUANG

● ● ●

RAUL GONZALEZ BLANCO Klub : Real Madrid (1994-2010) Penampilan/Gol : 550/228 gol Alasan dibuang : Kalah bersaing dengan bomber-bomber anyar, seperti Gonzalo Higuain, Cristiano Ronaldo, dan Karim Benzema.

Pemain Terbaik Seri A (2000, 2003) Pemain Terbaik Italia (2000, 2001, 2003, 2004, dan 2007) Gol Terbaik Seri A (2005, 2006) Tim All-Star Piala Dunia 2006 Sepatu Emas Eropa (2006/2007) Pencetak Gol Terbanyak Roma Penampilan Terbanyak Roma

AP

AP

DAVID BECKHAM Klub : Manchester United (1993-2003) Penampilan/Gol : 265/62 gol Alasan dibuang : Berselisih dengan manajer MU, Sir Alex Ferguson. AP

FERNANDO TORRES

TIM CAHILL

Kembalikan ‘Sihir’ El Nino alam tiga musim terakhir, bomber Liverpool, Fernando Torres, minimal mencetak dua digit gol per musim. Dari 24 gol pada musim perdananya, El Nino berurut-turut melesakkan 14 dan 18 gol. Kini, sudah setengah musim berjalan, Torres baru mencetak enam gol. Torehan enam gol ini tentu menjadi tanda tanya besar untuk bomber sekelas Torres. Oleh karena itu, arsitek baru Liverpool, Kenny Dalglish, menyatakan siap membangkitkan lagi ketajaman Torres. “Memang sangat aneh untuk pemain bintang sekelas Fernando ketika Anda berbicara soal kurangnya kepercayaan diri,” ujar Dalglish seperti dilansir ESPN

D

Star, Rabu (12/1). Menurut Dalglish, Torres adalah pencetak gol kelas satu dan setiap pemain belakang menakuti keberadaannya di lapangan. “Saya harap bisa memban-

magisnya. Yang bisa ia lakukan saat ini adalah membangkitkan kembali daya magis tersebut. “Seseorang bertanya kepada saya, apakah saya punya sihir untuk Fernando? Saya bilang, saya tak butuh itu. Fernando sudah punya sendiri,” kilahnya. Tapi, Dalglish harus segera memagari Torres.

Pasalnya, Juventus dikabarkan serius ingin merekrut Torres. Apalagi, Juve sudah gagal mendatangkan Edin Dzeko yang bergabung ke Manchester City.

tunya. Dan, saya siap melakukannya apa pun caranya,” jelasnya. Dalglish juga berpendapat Torres belum kehilangan daya

■ ed: endro yuwanto AP

Bantu Korban Banjir Queensland encana banjir yang sedang melanda Queensland, Australia, menggerakkan hati Tim Cahill untuk membantu para korban di kampung halamannya. Bintang Everton yang menjadi salah satu andalan timnas Australia ini mengadakan lelang unik berhadiah nonton langsung Everton berlaga di Goodison Park. Lewat Telethon, lembaga amal yang tersebar di penjuru dunia, Cahill akan menyumbangkan dana hasil lelang yang diadakan di situs Ebay. Barang yang dilelang adalah dua tiket eksklusif menonton langsung pertandingan Everton dari bangku Cahill biasa menonton serta fasilitas mewah lainnya. Cahill memastikan akan mendonasikan hadiah pada Telethon dan link tersedia di Ebay. Di sana dua orang dari mana pun di penjuru dunia, berkesempatan memenangkan tiket ke

B

Everton. “Mereka bisa menonton pertandingan dari tempat duduk saya, makan malam, menonton sesi latihan, dan mendapat sepasang sepatu serta jersey bertanda tangan,” tutur Cahill kepada Reuters. Awal bulan ini, Kota Queensland tertimpa bencana banjir bandang yang menewaskan sembilan orang dan sampai saat ini 66 orang

diberitakan masih hilang. Hampir sebagian besar daerah Queensland kini tertutup air. ■ setyanavidita livikacansera ed: endro yuwanto AP

NASIONAL 2011

REPUBLIKA KAMIS , 13 JANUARI 2011

23

ASA PARTAI KECIL

Jangan sampai dominasi partai besar hanya untuk mempertahankan status quo.

IKUT PEMILU Oleh M Ikhsan Shiddieqy

U

ILUSTRASI: DA'AN YAHYA

TAHUN REVISI ATURAN MAIN BERPOLITIK Oleh M Ikhsan Shiddieqy

A

politician thinks of the next election. A statesman thinks of the next generation. Begitulah bunyi kata bijak penulis esai religius asal AS, James Freeman Clarke. Politikus dituding selalu berpikir soal pemilu, bahkan jauh sebelum pemilu itu dimulai. Saat ini, para politikus di Senayan sedang menyusun paket revisi undang-undang (UU) paket politik yang di dalamnya terdapat aturan soal Pemilu 2014. Seluruh fraksi di DPR sedang memperjuangkan kepentingannya dalam penyusunan paket UU Politik yang terdiri atas UU Partai Politik (Parpol); UU Penyelenggara Pemilu; UU MPR, DPR, DPD, DPRD (MD3); UU Pemilu; UU Pemda; UU Pemilukada; dan UU Desa. Satu UU, yakni UU Parpol, sudah disahkan. Sisanya tarik-menarik kepentingan mewarnai penyusunan dan pembahasan draf. Di antara tujuh UU paket politik, UU Pemilu menjadi fokus perhatian publik. Di sinilah tertuang aturan yang menuntun sebuah parpol menuju parlemen. Salah satu perdebatan yang kerap muncul adalah besaran ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT), yakni ketentuan batas minimal suara yang harus dipenuhi parpol untuk bisa menempatkan calon legislatifnya di parlemen.

paya penyederhanaan jumlah partai politik di parlemen yang diusung partai besar di DPR mengakibatkan partai-partai kecil wajib putar otak. Jika masih ingin eksis di Pemilu 2014, partai-partai kecil harus kreatif mencari cara agar mampu menembus ambang batas parlemen, parliamentary threshold (PT), yang tampaknya akan dipatok di atas lima persen. Belum lagi, syarat verifikasi di Kementerian Hukum dan HAM yang diatur dalam UU Partai Politik. Angka PT sebesar lima persen yang akan dipatok di revisi Undang-Undang (UU) Pemilu, pastinya akan memberatkan partai kecil dengan perolehan rata-rata suara nol koma atau satu persen dalam pemilu. Berbagai usaha, seperti merapat ke partai besar atau menimbang wacana konfederasi, menjadi pilihan partai-partai tersebut. Sekretaris Jenderal Dewan Presidium Forum Persatuan Nasional (FPN) Didi Supriyanto mengatakan, partai-partai nonparlemen dalam waktu dekat akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) penggabungan atau peleburan partai. Didi mengakui penggabungan itu merupakan bagian strategi menghadapi Pemilu 2014. “Peleburan atau penggabungan partai sudah ada kepastian. Februari ini akan ditandatangani MoU sebagai kesepakatan penggabungan,” kata Didi. FPN sendiri adalah wadah 17 parpol nonparlemen yang saat ini terus memperjuangkan hak politiknya. Didi memberikan gambaran, MoU itu akan menuangkan kesepakatan penggabungan parpol. “Namun, masing-masing parpol tetap akan menjalani verifikasi parpol terlebih dulu pada 2011,” kata dia. Meski akan melebur dalam satu wadah, partai yang nantinya bergabung tetap berstatus badan hukum dan tidak dinyatakan membubarkan diri. Didi menegaskan, pada 2011 ini partai-partai kecil itu baru menandatangani MoU, sementara penggabungan dengan nama partai baru akan diresmikan pada 2012. ■

Dalam UU sebelumnya, yakni Pasal 202 ayat (1) UU No 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif, besaran PT adalah 2,5 persen dari total suara dalam pemilu. Artinya, parpol yang tak memenuhi suara minimal 2,5 persen tak bisa menempatkan wakil di DPR. Besaran PT menjadi angka hidup dan mati bagi parpol. PT selalu menjadi dinamika di setiap pemilu di Indonesia. Pada Pemilu 1955 silam, lebih dari 170 parpol dan calon independen nonpartisan berjuang di 15 distrik pemilihan. Namun, ibarat memasuki lubang jarum, hanya 28 parpol dan perseorangan yang mendapat kursi di DPR yang jumlahnya 257 kursi. Partai Nasional Indonesia (PNI) meraih suara terbanyak. Jika angka PT dinaikkan untuk Pemilu 2014, jelas parpol-parpol besar makin mendominasi dan parpol lainnya harus mengubur harapan untuk menempatkan wakil di DPR. Itu merupakan kesan yang ditangkap masyarakat awam. Berbeda dengan anggota Badan Legislatif DPR, Arif Wibowo, yang tidak ingin PT dipahami sempit sebagai jalan menuju DPR. “Semangatnya adalah penyederhanaan parpol untuk membuat pemilu semakin berkualitas,” kata Arif, Jumat (7/1). Dia mengakui, besaran PT menjadi perdebatan alot di DPR. Namun, ada tujuan besar di balik itu. Bukan hanya menentukan partai mana yang masuk DPR, melainkan penyempurnaan sistem pemilu. Arif membenarkan saat ini terdapat diskusi atas besaran PT sebesar 2,5 persen atau lima persen. Menurut Arif, sampai saat ini belum ada pembahasan formal tentang itu. “Baru informal saja, masih lobi-lobi,” katanya. Dia menambahkan, masih banyak hal yang perlu dibahas dalam menemukan kesepahaman soal PT. PDIP sendiri, kata Arif, memang mematok PT sebesar lima persen. Namun, hal itu masih harus melalui serangkaian diskusi dan lobi. Arif mengatakan, pembahasan soal UU Pemilu menjadi prioritas dalam sidang pertama pada 2011. Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Lutfi Hasan Ishaaq me-

ngatakan, paket revisi UU Politik jangan sampai memperkecil partisipasi politik masyarakat. Lutfi tidak menyebut spesifik soal PT, namun dia meminta agar semua masyarakat bisa terlibat dalam proses politik yang terjadi di Indonesia. “Kalau tidak dilibatkan, berarti kita membuat idle masyarakat di sekitar,” ujar Lutfi, akhir pekan lalu. Menurut dia, dalam paket UU Politik harus dipastikan semua warga negara terlibat dalam politik. Dia mengatakan, semua rakyat mendapat hak yang sama dalam politik. Sekjen PKS Anis Matta menjelaskan lebih spesifik bahwa PT memang sebaiknya ditingkatkan, tetapi tak menyebut berapa besaran yang dikehendaki. “Saya dari awal mengusulkan supaya adil, PT-nya diangkat. Tapi pada waktu yang sama, semua yang lolos PT punya kesempatan untuk mencalonkan presiden,” ujar Anis. Direktur Eksekutif Center for Electoral Reform (Cetro) Hadar Nafis Gumay menuturkan, berapa pun PT diberlakukan, pasti akan ada suara rakyat yang hangus. “Akhirnya kita harus menjadi curiga dengan gagasan yang dimunculkan, semakin tinggi kita menempatkan angka PT itu bisa membahayakan. Karena semakin tinggi PT, semakin banyak pemilih yang tidak terwakili,” kata Hadar. Hadar menjelaskan sistem proporsional yang dianut Indonesia karena sifat bangsa yang inklusif dan memperhatikan keberagaman kelompok agar keterwakilan mereka bisa diperhatikan. Menurut Hadar, jangan sampai dominasi partai besar dalam menerapkan kebijakan PT dalam UU Pemilu hanya untuk mempertahankan status quo. Dia mencontohkan, pada Pemilu 2009 lalu diberlakukan PT sebesar 2,5 persen. Dari angka itu, suara rakyat yang tidak terwakili di DPR sebesar 18,3 persen, atau 19 juta suara lebih. “Jika pemilu lalu diberlakukan PT lima persen, suara yang tak terwakili 31 persen, atau

32 juta lebih,” bebernya. Di lain pihak, Arif menambahkan, sebenarnya banyak hal yang lebih krusial dibanding mendebatkan besaran PT. “Perlu ada kepastian soal siapa yang berwenang mengeluarkan data pemilih, bagaimana pengaturan dana kampanye, bagaimana cara menghitung kursi, apakah dapil perlu ditambah, dan sebagainya,” kata dia. Senada dengan Arif, Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti meyakini isu krusial lain dalam RUU Pemilu akan terbengkalai. Kalaupun RUU ini selesai, katanya, tidak akan menyentuh isu-isu utama, seperti tata cara membagi daerah pemilihan (dapil), kursi per dapil, cara konversi suara ke kursi, dan memperlakukan sisa suara. Berakibatnya, hasil revisi UU Pemilu potensial akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh parpol-parpol kecil. “Pembahasannya akan mentok. Persoalannya klasik, cara pembahasan RUU di DPR yang terkadang saling menyandera pasal untuk mendapatkan RUU yang sesuai dengan kepentingan masing-masing,” kata Ray.

Wajib verifikasi Selain ancaman tingginya angka PT, partai kecil juga dipusingkan aturan kewajiban verifikasi partai dalam UU Parpol yang telah disahkan DPR. Pemerintah tengah bersiap melaksanakan UU yang akan efektif satu bulan setelah disahkan pada 17 Desember 2010. Artinya, pada 17 Januari 2011 pemerintah sudah bisa memulai verifikasi parpol. Dilihat dari tenggat waktu, Juli 2011, pemerintah sudah harus merampungkan proses verifikasi. “Jadi, ada waktu bagi parpol semuanya sekitar enam sampai tujuh bulan ke depan sudah harus selesai verifikasi,” kata Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar. Dia mengingatkan semua parpol tanpa terkecuali wajib hukumnya melakukan verifikasi. Aturan dalam UU Parpol, di antaranya kepengurusan yang harus ada di seluruh Indonesia, yakni 33 provinsi yang didirikan oleh 30 orang minimal di tiap provinsi. Kemudian, harus ada kepengurusan 75 persen di kabupaten/kota seluruh Indonesia dan 50 persen di semua kecamatan yang ada di kabupaten/kota. ■ ed: andri saubani

Poin-poin Krusial Paket Revisi UU Politik

P

aket revisi Undang-Undang (UU) Politik terdiri atas RUU tentang perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan RUU tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, dan DPRD. Selain itu, RUU tentang perubahan UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu; RUU tentang perubahan UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3); RUU tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada); dan RUU tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, baru kemudian UU Parpol yang revisinya selesai dibahas DPR. Adapun revisi UU Penyelenggara Pemilu dan UU Pemilu baru dalam tahap penyusunan draf.

●

Poin Krusial Paket Revisi UU Politik UU No 22/2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Tentang keterlibatan anggota parpol untuk mengisi keanggotaan KPU, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), maupun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, telah diputuskan dalam rapat internal Komisi II pada 24 November 2010. Fraksi PAN dan Fraksi Partai Demokrat menginginkan anggota KPU bukan berasal dari partai politik. Sedangkan tujuh faksi, antara lain Fraksi Partai Golkar, Fraksi PDIP, Fraksi Gerindra, Fraksi PKS, Fraksi PPP, Fraksi Partai Hanura, dan Fraksi PKB menginginkan agar anggota partai politik dapat menjadi anggota KPU asalkan mengundurkan diri jika terpilih.

●

UU No 2/2008 tentang Partai Politik Perdebatan paling krusial terkait pemberlakuan ambang batas parlemen. Untuk hal ini, DPR terbagi menjadi tiga kubu. Kubu pertama terdiri atas PDIP dan Partai Golkar, yang menginginkan kenaikan PT hingga lima persen. PKS, PAN, PKB, PPP, Gerindra, dan Hanura menjadi kubu yang berupaya mempertahankan PT pada angka 2,5 persen. Ketiga, Demokrat sebagai fraksi terbesar di DPR memilih jalan tengah dengan patokan PT sebesar empat persen. Polemik juga terjadi terkait pendirian parpol, yakni dalam draf revisi disebutkan parpol didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 30 orang dari setiap provinsi, sehingga parpol baru sedikitnya harus memiliki 990 orang, dengan perhitungan 30 orang per provinsi dikali 33 provinsi Indonesia. Selain itu, syarat kepengurusan parpol baru juga diperberat. Jika sebelumnya parpol harus memiliki kepengurusan di 60 persen provinsi, kini menjadi 100 persen provinsi. Begitu pula syarat kepengurusan di kabupaten/kota, naik dari 50 persen menjadi 75 persen, dan di tingkat kecamatan dinaikkan dari 25 persen menjadi 50 persen. Ada juga usulan untuk memecah daerah administratif, yaitu rumusan daerah pemilihan anggota DPR yang diperluas adalah provinsi atau bagian provinsi. Dengan dapil diperbesar dan jumlah kursi diperkecil, akan mendekatkan konstituen dengan wakil rakyat. Namun, hal yang harus diantisipasi, daerah administratif yang proporsi kursinya amat timpang dengan daerah administratif lainnya, bahkan bisa jadi lebih dari batasan maksimal enam kursi.

●

UU No 10/2008 tentang Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD Poin krusialnya terkait wacana pemberian hak memilih bagi anggota TNI/Polri dalam pemilu. ■ agung budiono

NASIONAL 2011

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

Perbaikan Berjalan Pelan di MA

25

Oleh Yogie Respati, Rosyid Nurul Hakim

ahkamah Agung menjadi wadah peradilan tertinggi di negara ini. Lembaga inilah yang pertama kali menjadi percontohan program reformasi birokrasi pada 2003. Meski begitu, upaya pembenahannya berjalan pelan. Program utama yang menjadi langkah perbaikan MA adalah pada sumber daya manusianya untuk meningkatkan kinerja dan pelayanannya. “Untuk kinerja, kita sudah penuhi quick count yang ditentukan Menpan. Kita sudah melaksanakan semua yang dilakukan, tapi kelihatannya remunerasinya belum 100 persen,” kata Ketua MA, Harifin A Tumpa, beberapa hari yang lalu. Mengenai masih banyaknya pelanggaran, diakui Harifin, sebagai proses. “Iya, memang meningkat, tapi kita terus melakukan perbaikan sehingga sedikit demi sedikit terus menurun.” Pelanggaran hakim pada 2006, ada 15 perkara. Pada 2009, naik menjadi 78. “Itu artinya, naik lima kali lipat atau setiap tahun naik 100 persen. Tapi, tahun ini, walau angkanya cukup tinggi dari 78 jadi 105 pelanggaran, persentasenya menurun menjadi 30 persen. Untuk menurunkan tingkat pelanggaran, diakuinya, diperlukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan secara melekatnya harus jalan. Ketua Muda Bidang Pengawasan (Tuada Was), Hatta Ali, menyampaikan, dari sisi penyelesaian perkara, saat ini MA mengalami peningkatan. Penyelesaian perkara sudah lebih cepat dan adanya transparansi untuk publik. Dia menegaskan, soal ukuran perbaikan kinerja, bukan dari indikatornya makin meningkat kasus pelanggaran, lalu disebut makin bobrok. “Banyaknya yang dikenakan hukuman disiplin itu karena makin ketatnya pengawasan. Dulu mungkin lebih banyak, tapi tidak ketahuan karena pengawasannya kurang.” Untuk itu, Hatta Ali menyampaikan, perlu ada optimisme dalam menjangkau peradilan yang baik dengan menjunjung tinggi hukum. Itu perlu waktu yang lama. “Tidak mungkin simsalabim, balik tangan, selesai. Yang penting prosesnya dijalani tahap demi tahap.” ■ ed: dewi mardiani

M

KOORDINASI DAN SUPERVISI

DOKREP

Penegak Hukum Sinerginya lembaga penegakan hukum jadi kunci keadilan bagi masyarakat.

Oleh Muhammad Hafil, Yasmina Hasni

iang itu, sepekan yang lalu, Jaksa Agung Basrief Arief mendatangi Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta. Selain melaporkan harta kekayaannya, Basrief memberikan kabar baik bagi KPK, yaitu mengabulkan permintaan tambahan 30 orang jaksa untuk diperbantukan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menanggapi dikabulkannya permintaan KPK tersebut, Ketua KPK Busryo Muqoddas, mengatakan bahwa penambahan jaksa itu adalah untuk memperkuat koordinasi dan sinergitas di antara sesama penegak hukum. “Kami

S

akan terus memperkuat koordinasi yang pada tujuan akhirnya adalah untuk mencegah dan memberantas korupsi di Indonesia,” kata Busryo, pekan lalu. Dua hari kemudian, Jumat (7/1), Gedung KPK kembali didatangi pejabat tinggi lembaga penegak hukum lainnya. Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ito Sumardi bersama sejumlah stafnya disambut oleh sejumlah pimpinan KPK. Yaitu, Wakil Ketua Bidang Pencegahan M Jasin, Deputi Penindakan Ade Rahardja, dan Direktur Penuntutan Fery Wibisono. “Pertemuan antara Pak Ito dan pimpinan KPK juga membahas koordinasi masalah penegakan hukum,” kata Juru Bicara KPK, Johan Budi. Berdasarkan UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, komisi

ini bertugas melakukan koordinasi dan supervisi (pengawasan) dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan. Koordinasi itu bisa dilakukan dengan penambahan sumber daya manusia (SDM) di KPK. Bentuk koordinasi lainnya adalah dengan membantu beberapa kasus yang ditangani oleh kejaksaan ataupun kepolisian. KPK baru melakukan supervisi kasus setelah mendapatkan Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) dari kepolisian ataupun kejaksaan. KPK akan mendatangi kepala kejaksaan tinggi (kajati) ataupun kepala kepolisian daerah (kapolda) menanyakan, apakah penanganan kasus yang ditangani mereka ada kendala atau tidak. Setelah berkoordinasi, kepolisian atau kejaksaan bisa saja menyerahkan kasusnya ke KPK.

Mengail ‘Duri Dalam Daging’ Korps Adhyaksa Oleh A Syalaby Ichsan, Bilal Ramadhan

oreng-moreng citra kejaksaan terus mendapat sorotan publik. Jaksa Cirus Sinaga yang diduga terlibat dalam kasus mafia peradilan Gayus HP Tambunan menjadikan institusi ini kian mendapat kecaman dari publik. Belum lagi kasus joki napi di LP Bojonegoro yang melibatkan jajarannya di sana. Berdasarkan data dari Jaksa Agung Muda Pengawasan (JAM Was), jumlah aparat kejaksaan yang dihukum disiplin pada 2010 meningkat 59 persen ketimbang 2009 lalu dengan angka mencapai 181 jaksa. Setidaknya, terdapat 288 orang jaksa yang dijatuhi sanksi pada tahun ini. Terdiri atas hukuman ringan 60 orang, sedang 96 orang, dan berat 132 orang. Hukuman berat ini sudah termasuk dengan pemberhen-

C

tian dari jabatan fungsional, struktural, dan penurunan dari jabatan dan pangkat. Jaksa Agung Basrief Arief berupaya membenahi internalnya. Dia fokus pada pembenahan. “Penuntasan kasus berkualitas membutuhkan jaksa yang berkualitas pula,” ungkapnya. Lebih lanjut, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Babul Khoir Harahap, mengatakan, kenaikan angka pemberian sanksi kepada jaksa nakal malah menjadi bukti bahwa reformasi birokrasi sedang berjalan. Menurutnya, saat ini tidak ada lagi toleransi terhadap jaksa nakal yang melakukan pelanggaran. “Kalau nakal kita buang,” jelasnya. Untuk lebih menekan jumlah pelanggaran yang dilakukan aparatnya, Marwan Effendy dari pengawasan, mengoptimalisasi fungsi pengawasan melekat (waskat) dari tiap pejabat kejaksaan. “Was (pengawas) ini yang paling banyak tahu, karena dia

yang langsung memeriksa.” Marwan menegaskan bahwa kewenangan JAM Was akan diperluas. Dari sebatas menyidik pelanggaran disiplin ke menyidik pelanggaran pidana yang dilakukan oleh jaksa. Sementara itu, di kepolisian juga dilanda stigmatisasi buruk soal sandi ‘86’ yang berarti ‘proses damai’ dalam menyelesaikan kasus. “Tidak akan ada lagi sandi ‘86’ dalam tubuh Polri. Tentunya masyarakat juga tidak melakukan bargaining saat telah melakukan pelanggaran hukum,” kata Sekretaris Tim Reformasi Birokrasi Polri Komjen Imam Sudjarwo, Ahad (9/1) siang. Untuk mengatasi ‘86’ itu, sambungnya, dibutuhkan kerja sama dari masyarakat untuk mengawasi dan melaporkan jika ditemukan personel kepolisian yang ‘nakal’. “Kami sangat tegas dan tidak pandang bulu untuk memberi sanksi terhadap personel kepolisian yang melanggar di-

siplin, kode etik, dan hukum. Bahkan, jenderal pun dapat diperkarakan seperti Pak Susno (Duadji) yang sebelumnya menjabat sebagai kabareskrim Polri dan kini tengah menjalani persidangan,” tegas Imam. Berdasarkan data dari situs Polri pada 2010, pelanggaran dalam bidang tata tertib sebanyak 19.083 perkara. Dalam bidang disiplin, pelanggaran personel kepolisian terjadi sebanyak 5.437 perkara. Pelanggaran pidana sebanyak 682 perkara, dan bidang etik profesi sebanyak 215 perkara pidana. Pemberhentian terjadi sebanyak 294 personel. Reformasi birokrasi sudah didengungkan. Apalagi, pada 2011 ini, ada Peraturan Presiden (Perpres) tentang Strategi Nasional Pemberantasan Korupsi dan Rencana Pemberantasan Korupsi. Tentunya, Perpres itu diperlukan kerja sama semua lembaga penegak hukum. ■ ed: dewi mardiani

DATA-DATA KPK Rekapitulasi Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Tahun

Penyelidikan

Penyidikan

Penuntutan

Inkraacht

eksekusi

2004

23

2

2

0

0

2005

29

19

17

5

4

2006

36

19

23

16

14

2007

70

24

19

23

23

2008

70

47

35

23

23

2009

67

37

32

37

40

2010

29

46

39

20

24 Sumber : KPK

Contohnya, Polda Jawa Timur menyerahkan kasus dugaan korupsi kas daerah Kabupaten Situbondo. Berdasarkan data KPK, selama tahun 2010, KPK melakukan koordinasi dan supervisi ratusan kasus. Untuk permintaan perkembangan penyelidikan, sebanyak 185 kasus, pelimpahan penanganan perkara 29 kasus, dan gelar perkara 10 kasus. Haryono Umar, wakil ketua KPK Bidang Pencegahan, menambahkan, KPK memberikan solusi atas penanganan kasus tersebut. “Ya, pokoknya saling mendukunglah antarlembaga penegakan hukum.” Dalam kasus mafia pajak dan hukum Gayus Tambunan, KPK juga menggelar koordinasi dan supervisi terkait penanganannya. Menurut dia, laporan-laporan itu masih dalam tahap pemeriksaan dan kajian. Emerson Yuntho, wakil koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), mendesak KPK untuk mengambil alih kasus Gayus ini. Meski begitu, muara kasus ini kembali pada niat pemerintah untuk menuntaskannya. Dia menduga, presiden terkungkung oleh kepentingan politik pada kasus ini.

Perpres dan Satgas Perbaikan penegakan hukum diupayakan dengan adanya Peraturan Presiden tentang Strategi Pemberantasan Korupsi dan Rencana Pemberantasan Korupsi oleh Presiden SBY. Meski belum jelas kapan terealisasi, perpres ini diharapkan mampu memperbaiki penegakan hukum. “Ini membuktikan bahwa pemerintah itu serius dalam pemberantasan korupsi,” kata Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Patrialis. Dikatakannya, dengan perpres ini, upaya sinergi dibentuk

dalam penanganan kasus korupsi, baik KPK, kejaksaan, maupun kepolisian. Cara lain yang ditempuh pemerintah untuk penegakan hukum adalah melalui kinerja Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum (Satgas PMH). Denny Indrayana menjelaskan, ada ribuan laporan yang sampai kepada satgas. Laporan terakhir yang diterimanya dan datang melalui surat serta daring ke Satgas mencapai 3.936. Dari jumlah itu, menurut Denny, yang telah dipelajari ada 3.237 surat dan daring, yakni 82 persen. Sementara, yang belum dipelajari adalah 699 surat dan daring, yakni 18 persen. Satgas melakukan langkah penanganan yang tujuannya adalah membangkitkan militansi publik dalam artian positif. “Agar kita bersama-sama melawan dan memberantas praktik mafia hukum.” Langkah kedua, yakni menangani kasus terpilih dan dianggap strategis untuk diadvokasi, seperti kasus Gayus Tambunan, mafia tambang batu bara, ataupun pembalakan liar. Ketiga, satgas pun berupaya melakukan pembenahan sistem. Dengan melakukan pencegahan pemberantasan mafia hukum di empat lembaga, yaitu kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan kemenkumham, utamanya di Ditjen Lapas. Kemudian, pembenahan sistem perlindungan saksi dan pelapor, yang bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan kemenkumham. Dengan tindakan-tindakan yang dilakukan satgas tersebut, Denny berharap bahwa pada akhir 2011 nantinya, saat tugas satgas selesai. “Kita khusnul khotimah. Berakhir dengan baik.” ■ ed: dewi mardiani

NASIONAL 2011

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

26

PINCANGNYA Penegakan Hukum di Indonesia Para penegak hukum justru paling banyak melakukan pelanggaran.

Oleh Dewi Mardiani

ukum di suatu negara merupakan pengaturan kehidupan bernegara dan bertata negara, baik masyarakat maupun pemerintah. Pengaturan itu diwujudkan dalam perincian konstitusi, perundang-undangan, dan peraturan di bawahnya yang membentuk sistem.

H

Nilai yang dijunjung dalam hukum adalah kebenaran dan keadilan. Inilah yang menjadi payung dalam kehidupan bernegara. Peradilan menjadi puncak dari penerapan hukum bagi keadilan. Hanya saja situasi di Indonesia, penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, malah berjalan amburadul. Akibatnya, kepincangan penegakan hukum yang terjadi. Kondisi ini bisa dilihat dari berbagai sisi, termasuk lembaga-lembaga penegak hukum di negara ini, di mana pelanggaran-pelanggaran hukum terjadi. Bukan saja menimpa masyarakat umum, tetapi juga para penegak hukum itu sendiri sebagai pelaku pelanggaran.

Lihat saja kasus mantan pegawai Direktorat Pajak (Ditjen) Golongan IIIA, Gayus Halomoan Partahanan Tambunan. Dalam kasus mafia pajak dan hukum ini, Gayus merambah ke semua lini jajaran untuk pelanggaran hukum. Disinyalir ada indikasi penyuapan, pemerasan, gratifikasi, pencucian uang, dan lain-lain ke bentuk korupsi yang sistematik. Pelanggaran-pelanggaran hukum itu melibatkan hakim di Pengadilan Negeri Tangerang, beberapa jaksa, kuasa hukum Gayus sendiri, juga kepolisian. Dugaan korupsi dengan sistematis dalam perpajakan jadi modus tindakannya. Makanya, tak heran bila yang terjadi dalam kasus Gayus ini merupakan salah satu bentuk mafia di dunia perpajakan dan peradilan. Contohnya saja, Gayus yang statusnya sebagai tahanan sejak pertengahan 2010, masih bisa jalan-jalan ke Singapura, Malaysia, Makau, dan Thailand. Tak hanya itu, terdakwa ini pun bisa menonton pertandingan tenis di Bali. Bermodalkan rambut palsu, paspor palsu, dan identitas palsu, Gayus bisa melenggang dengan tenang. Kemanakah sistem penahanan dan hukum diberlakukan atas Gayus? Jelas sekali terjadinya pelanggaran di beberapa pihak, termasuk di jajaran penegak hukum. Penipuan iden-

titas juga terjadi di lembaga pemasyarakatan (lapas). Dengan gagasan dari petugas lapas, seorang terpidana bertukar peran dengan warga lain untuk mendapatkan kebebasan. Imbalannya, uang Rp 10 juta dengan modus joki narapidana. Dengan adanya gagasan dari aparat sendiri, tentu mengundang kecurigaan bahwa peristiwa itu bukanlah yang pertama kalinya terjadi di Bojonegoro, Jawa Timur. Kasus lainnya mencuat pada Selasa (10/1), yaitu pemberian remisi bagi Arthalyta Suryani alias Ayin. Terpidana suap aparat Jaksa Urip Tri Gunawan itu diberikan remisi dua bulan 20 hari dari LP Wanita Tangerang, Banten. Padahal, Dirjen Lapas menetapkan tak akan memberikan keringanan hukuman dalam satu tahun akibat mewahnya ruang tahanan Ayin di Rumah Tahanan (Rutan) Pondok Bambu. Dalam kasus ini, Kepala Lapas Ety Nurbaiti menyatakan, bukan kewenangannya untuk memberikan persetujuan remisi. Dia hanya sekadar mengusulkan. Entah apa yang terjadi, dalam satu

ILUSTRASI: DA'AN YAHYA

jajaran yang menangani lapas di bawah Kementrian Hukum dan HAM, ternyata belum satu kata dan satu langkah. Mahkamah Agung (MA) sebagai puncaknya peradilan juga disisipi pelanggaran-pelanggaran hukum. Malahan, Ketua MA Harifin A Tumpa sendiri mengakui dalam kilas 2010 bahwa terjadi peningkatan pelanggaran hakim sebesar 30-40 persen. Selain itu, terjadi pula peningkatan tindakan indisipliner dari jajaran pegawai di lingkungan MA. Beberapa dari mereka pun sudah dikenakan sanksi berat, sedang, dan ringan. Kejaksaan dan kepolisian tak lepas dari pelanggaran dari para aparatnya. Kasus Gayus membuktikan hal itu. Contoh lain pelanggaran di kepolisian adalah dengan pemotongan dana pengamanan Pilkada Jawa Barat tahun 2008. Kapolda saat itu, Susno Duadji, diduga melakukan tindak pidana korupsi dengan memanfaatkan dana Rp 8 miliar dari Rp 27 miliar dana pengamanan tersebut. Uangnya diduga digunakan untuk memperkaya diri sendiri dan jajarannya. Malahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pun diembusi masalah pelanggaran hukum. Pernah ada kasus penyidik KPK memeras orang yang berperkara pada 2005-2006. Selain itu, masalah Bibit-Chandra juga membuat orang terkejut. Komisi antikorupsi rupanya dicederai dengan dugaan pemberian uang dari orang yang berperkara: Anggodo-Anggoro Widjojo melalui Ari Muladi. Walaupun tak ada penerimaan uang tersebut, namun isu itu berembus ke pucuk pimpinan KPK. Ini bisa saja merupakan serangan balik korupsinya para koruptor. Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga penguji undang-undang terhadap UUD 1945, juga diembus dugaan pemerasan atau penyuapan atas hakim dan panitera pengganti. Kini, kasus itu tengah bergulir dalam pemeriksaan. Komisi Yudisial (KY) sebagai pengawas para hakim, pernah pula diterpa pelanggaran hukum. Periode sebelumnya, KY pernah disusupi tindak pidana korupsi soal pengadaan lahan untuk bangunan KY. Terpidananya adalah mantan komisioner KY Irawady Yunus (mantan Jaksa). Jadi dalam hal ini, adanya peluang yang lebar maupun sempit, digunakan segelintir orang untuk menyuap, disuap, memeras, diperas, atau memperkaya diri sendiri atau orang lain dalam praktik peradilan. Itulah yang terjadi. Intinya, pelanggaran hukum justru dilakukan oleh para penegak hukum. Praktik-praktik itu terus berlangsung sampai sekarang, walaupun tidak ditemukan contoh kasus yang signifikan. KPK ditugaskan untuk membuat program pencegahan tindak pidana korupsi (tipikor) di lingkungan birokrasi. Makanya, dibuatlah program cetak biru (blue print) reformasi birokrasi untuk diterapkan di berbagai instansi. Tahap pertama, KPK menerapkannya di MA sekitar 5-6 tahun yang lalu. Namun, bagaimana pelaksanaannya hingga sekarang? Contoh konkretnya adalah tetap saja terjadi pelanggaran. Terbukti, adanya peningkatan kasus pelanggaran hakim di 2010. Di sini memperlihatkan kelemahan penegakan hukum di Indonesia, baik secara sistem maupun kelembagaan. Dengan adanya pelanggaran, itu mengindikasikan pengawasannya lemah. Selain itu, faktor lain terjadinya pelanggaran adalah individu dalam jajaran penegak hukum itu sendiri. ■

Tahun 2010 Terburuk dalam Sejarah Hukum Nasional Oleh Muhammad Hafil, M Ikhsan Shiddieqy ebagai seorang pakar hukum tata negara Jimly Asshiddiqie tentunya mengamati perjalanan penegakan hukum nasional. Malahan, dia juga pernah menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sejak lembaga itu berdiri di Tanah Air, yaitu pada 2003. Tak tanggung-tanggung, dua periode kepengurusan dilakoninya hingga 2009. Dari pengamatannya, dia menilai tahun 2010 merupakan tahun terburuk bagi sejarah hukum Indonesia. Menurutnya, perlu tindakan revolusioner untuk memperbaiki dan mengubah penataan hukum di Indonesia. Jimly mengatakan, salah satu indikator catatan buruk dunia hukum Indonesia tahun 2010 adalah kasus mafia hukum, dengan contoh kasus Gayus HP Tambunan. “Apa yang kurang pada kasus Gayus, hampir semua cacat hukum ada di situ,” kata Jimly di Jakarta, beberapa waktu yang lalu di hadapan Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI). Menurut Jimly, untuk memperbaiki hukum di Indonesia ke depan, harus dilakukan pada 2011. Kalau tidak tahun ini, maka perbaikan hukum ke depan tidak akan berjalan lancar.

S

Alasannya, ia memperkirakan pada 2012 dan seterusnya, penataan perbaikan hukum tidak bakal diperhatikan. Karena, semua pihak lebih sibuk mengurus persiapan pemilihan presiden pada 2014. “Makanya, kalau tidak tahun 2011 ini, kapan lagi?” kata Jimly. Jimly mengatakan, penataan dan perbaikan hukum pada 2011 ini harus dilakukan secara revolusioner atau radikal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan mengganti aparat penegak hukum yang memiliki rekam jejak (track record) buruk pada bidang hukum. Jika tidak dilakukan perbaikan secara revolusioner, lanjut Jimly, maka keberlangsungan hukum di Indonesia akan jalan di tempat, bahkan mundur ke belakang. Orang-orang yang memiliki cacat hukum seperti Gayus atau para penegak hukum yang menjadi mafia hukum bisa dengan mudah menghancurkan hukum di Indonesia. Kebobrokan hukum, seperti dalam kasus Gayus, tidak dilakukan sendiri. Ada pihak yang lebih besar di balik Gayus dalam upaya pembobrokan hukum ini. “Bukan Gayus yang menghancurkan hukum, tapi aparat hukum itu sendiri,” kata Ahmad Rivai, pengamat hukum, beberapa waktu yang lalu. Ahmad mengatakan, supaya hal-hal aneh seperti itu tidak terulang

kembali, maka pihak yang menjadi sandaran adalah KPK untuk mengatasi dan mencegah terjadinya korupsi. Korupsi memang menjadi penyakit dan merugikan bangsa dan negara. Bahkan, dengan kasus Gayus ini memperlihatkan rendahnya kedaulatan negara. Itulah pendapat Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Kasus Gayus mempertontonkan bahwa uanglah yang berjaya dan menjadikannya bencana mental nasional. “Dalam kasus Gayus, dan masih banyak kasus sejenis lainnya, tampaknya hukum tidak bisa ditegakkan, negara masih jauh dari berdaulat,” katanya. Mega juga mengkritik cara penguasa memaknai reformasi birokrasi. “Reformasi birokrasi dikecilkan maknanya sebatas sebagai remunerasi. Sebuah bentuk pemujaan pada materi yang semakin meyakinkan rakyat bahwa materi adalah segalagalanya,” katanya. Padahal, ujar Mega, remunerasi adalah bagian kecil dan konsekuensi perubahan. Mega menyebut masalah hukum sebagai bencana yang menyangkut karakter dan kepribadian bangsa. “Lihat saja proses hukum kasus Bank Century. Tampak jelas, bagaimana keputusan Dewan Perwakilan Rakyat melalui penggunaan hak angket

DPR dimandulkan oleh mekanisme hukum dan campur tangan kekuasaan,” katanya.

Kepemimpinan dan pengawasan Jimly berpendapat, ada faktor penting dalam perbaikan hukum ini. Faktor kepemimpinan menentukan keberhasilan reformasi hukum. Pemimpin harus mengambil langkah tegas untuk memberantas mafia hukum. Pemimpin yang dimaksud adalah pemimpin dari pusat hingga daerah. “Masalah leadership ini faktor yang paling menentukan,” kata Jimly seusai menghadiri HUT ke-38 di kantor DPP PDIP, Senin (11/1). Pemberantasan mafia hukum, kata Jimly, harus dilakukan sambil melaksanakan pembenahan sistem dan aturan-aturan yang ada. Menurutnya, “Di seluruh jajaran penegakan hukum itu ada mafianya, seperti mafia pajak, mafia perbankan, mafia imigrasi.” Untuk pemberantasannya, lanjut Jimly, bisa dilakukan dengan menggerakkan fungsi-fungsi pengawasan. Hal itu merupakan bagian dari langkah perbaikan. “Tangkap siapa saja yang bertanggung jawab, adili, berhentikan dari tugasnya, dan diproses hukum,” ujar Jimly. Dia memberikan titik perhatian pada polisi dan petugas Lembaga Pemasyarakatan. ■ ed: dewi mardiani

kabar jabar

bandung > cirebon >sukabumi tasikmalaya > karawang > cianjur > indramayu

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

Mendidik dan Memberdayakan Masyarakat Apa yang menjadi anda tertarik menjadi ketua Yayasan Insani Tazkya? Sebagai muslim kita semua mempunyai kewajiban untuk berdakwah, jenis dakwahnya tentu saja bervariatif sesuai dengan fungsi, tugas dan jabatan yang diembannya, Di Insani Tazkya kita semua mengadakan kegiatan dawah yang menyentuh langsung kepada masyarakat.

Sosok dibalik Yayasan Insani Tazkya Gemilang cukup menarik pemikiran dan pemahaman tentang kolaborasi konkret dari kegiatan dakwah dan sosial ini. Disamping menjabat sebagai ketua yayasan di Tazkya, Dia juga tercatat sebagai pengurus pimpinan pusat di salah satu ormas Islam besar di Indonesia, dan sebagai komisioner di komisi penyiaran Jawa Barat hampir dua periode ini. Dan aktifitas lainnya di kampus serta mengelola bisnis Production House dan Event Organizer. Berikut kutipan wawancara santai dengan Drs Deni Nurdyana H. M.Si yang juga dikenal dengan nama Abu Tazkya, yang ditemui saat acara Muhasabah di Masjid Raya Jawa Barat pada malam pergantian tahun.

Bentuk konkret apa yang sudah dilakukan ? Kita mempunyai group komunitas peduli sesama, peduli dakwah dan makmurkan masjid di facebook. Kegiatan yang sudah dilakukan dari mulai penghimpunan dan pemberian bantuan korban gempa di Kabupaten Bandung, Tasikmalaya, Banjir, Gunung Merapi dan Wasior. Kitapun melakukan program dawah di beberpa TV Lokal dan nasional, di radio dan internet dan

FB serta surat kabar, Pemberian bea siswa, santunan, sunatan missal, ceramah, tabligh akbar dan pelatihan kewirausahaan serta pendampingan dan pemberian modal usaha kecil serta kegiatan yang lainnya. Apa rencana kegiatan untuk 2011? Disamping program rutin yang sudah dijalankan, khusus 2011 kita akan lebih konsentrasi pada dawah nyata berupa pembangunan beberapa masjid dan madrasah, yang berdiri diatas tanah wakaf di beberapa lokasi yang selanjutnya akan kita serahkan kepada masyarakt muslim disekitar dengan tetap dilakukan pembinaan dan pemberdayaan serta pengadaan ambulance gratis. Selama ini apa yang menjadi kendala ? Cukup banyak, tetapi kita senantiasa istiqamah saja, kewajiban

kita adalah ikhtiar semaksimal mungkin hasilnya kita serahkan kepada Allah SWT, kita selalu meyakinkan bagi siapa pun yang menafkahkan hartanya di jalan Allah tidak akan pernah berkurang dan merugi bahkan sebaliknya selain mendapat pahala Allah juga menjanjikan sesuatu yang berlipat sebagai balasannya, insya Allah.

27

Bagaimana anda mengatur waktu di tengah aktifitas kesibukan anda? Kita senantiasa melalukan per temuan rutin dan membiasakan diri pengelolaan waktu, sehingga waktu yang kita gunakan bisa efisien dan berdaya guna. Jika kita bicara sibuk semua orang akan punya banyak alasan dengan kesibukannya masing-masing.

muslimin untuk ikut berpar tisipasi secara transparan dalam program yayasan melalui pengelolaan zakat, infaq, shadaqah maupun wakaf Tunai. Jika ada muslimin yang ingin terlibat dalam partisipasi pembangunan masjid atau madrasah dan pengadaan ambulance gratis, bagaimana caranya ? Bisa langsung datang ke sekretariat kami , atau pengurus kami yang akan mengunjugi para agniya sebagai bagian dari pelayanan kami, Insya Allah kami akan tetap amanah dan professional. Ziswaf bisa ditransfer ke Bank Muamalat ac. 102.000.2415 atau BCA 81.0506.7999 atas nama Yayasan Insani Tazkya, telp (022) 5880651, Hp 0818.625252.

Bentuk partispasi apa yang dilakukan Insani Tazkya dengan masyarakat ? Kita lakukan pemberdayaan masyarakat dan kegiatan mendidik, dengan terlibat langsung dalam program yang ada termasuk memberikan kesempatan bagi kaum

Apa yang ingin anda sampaikan kepada masyarakat? Mari kita tingkatkan kepedulian kita, dengan selalu berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, dan jadikan kehidupan selama di dunia ini dengan sesuatu yang bermanfaat buat bekal kita kelak. ■

Bimbingan belajar gratis.

:: Jadwal Khatib Jumat (14/1) ::

YAYASAN INSANI TAZKYA GEMILANG

‘ Umat Haus Ilmu dan FOTO-FOTO: DOK YAYASAN INSANI TAZKYA GEMILANG

Agus Yulianto

Tidak sedikit umat Islam yang memahami agama Islam secara parsial. Dampaknya?

S

etelah melalui beberapa orde pemerintahan, tampaknya nasib dan penghidupan umat Islam relatif belum beranjak lebih baik. Apalagi, meraih sebuah predikat sebagai umat terbaik (khoeru umat) seperti yang dijanjikan dalam firman Allah yang berbunyi “Kuntum khoero ummatin ukhrijat linnas ta’muruna bil ma’ruf watanhauna ‘anil munkar watujahiduna fisabilillah”. (Kalian adalah umat terbaik yang diturunkan oleh Allah ke muka bumi ini, karena kalian menyuruh kepada kebajikan dan mencegah kemunkaran serta berjuang di jalan Allah). Pergantian kepemimpinan ternyata tidak diikuti dengan perbaikan kesejahteraan. Kondisi bangsa Indonesia yang mayoritasnya umat Islam ini, masih hidup dalam ketertinggalan, kebodohan dan kemiskinan. Dan yang lebih memprihatinkan terdapat indikasi dimana upaya pemiskinan itu dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui tangan-tangan birokrasi yang korup. Realita itulah yang kini dipotret oleh para aktivis dakwah yang berhimpun dalam Yayasan Insani Tazkya Gemilang. Yayasan yang dimotori oleh Drs H Deni Nurdyana Hadimin MSi ini, didirikan sejak awal 2009 dengan mengambil latar kehidupan ummat Islam di kawasan perdesaan Soreang. Kawasan ini, ungkap Deni, meskipun telah menjadi ibu kota Kabupaten Bandung, namun masih banyak masyarakat yang hidup dalam keterbelakangan, baik dari aspek kesejahteraan, pendidikan maupun pemahaman keagamaan. Oleh sebab itu, kata dia, yayasan ini memfokuskan gerakan dalam bidang keagamaan, sosial, pendidikan dan kewirausahaan. Dari aspek keagamaan, Insani Tazkya berupaya memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat yang sesuai dengan tuntunan Alquran dan As sunnah. Menurut Deni, tidak sedikit umat Islam yang memahami agama Islam secara par-

Jl Sriwenda

Masjid At Taqwa

Jl Soekarno-Hatta Drs KH Mukhtar Kholid

Masjid Al Murosalah

Jl Gerlong Hilir

Drs H Hilmy Rivai MPd

Masjid Al Ihsan PT Lawe

Jl RS Uber

Drs H Endang Syarifudin

Masjid Arrahman

Jl Stasiun Selatan H Aan Iskandar SAg

mencari solusi penanganan banjir di kawasan Bandung selatan telah dilayangkan baik kepada pemkab maupun provinsi. Selain gerakan peduli sasama, yayasan juga berupaya mengoptimalkan pengelolaan zakat, infak, shadaqah, wakaf dan hibah guna memaksimalkan bantuan kemanusiaan. “Dari Ziswaf itulah berbagai program santunan kaum dhuafa, pengobatan gratis maupun sunatan massal dapat dilaksanakan secara periodik,” katanya. Ke depan, tentu saja persoalan dan tantangan yang dihadapi akan semakin kompleks, sehingga seluruh aktivis yayasan dituntut memiliki komitmen yang lebih kuat untuk berkhidmat kepada ummat dan masyarakat. Selain itu, mereka juga harus memiliki skil managerial serta kemampuan untuk mentransformasikan ilmu yang bersifat teori menjelma menjadi program yang dapat secara langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. “Oleh karena itu, rencananya di awal 2011 yayasan ini akan diperkuat oleh beberapa pakar dan ilmuwan yang memiliki komitmen keummatan dan kemanusiaan,” ujarnya. ■

MUTIARA HARI INI Sekali-kali tidak demikian, sesungguhnya Alquran itu adalah peringatan (QS. Al Muddatstsir : 55)

KH Aan Zuhana

Masjid Al Muhajirin

Jl Sawah Kurung

Drs KH Iin Sholihin

Masjid Al Hikmah

Jl Asia-Afrika

Havids Muchlis

Masjid Al Muhajirin

Jl Suryalaya Baru Drs KH Ayat Dimyati MAg

Masjid Nurul Ikhlas PLN

Jl Soekarno-Hatta Drs H Bachrul Hayat

Masjid An-Nabati Dinas Kehutanan Provinsi

Pencerahan Agama’ sial bahkan terjebak ke dalam dunia mistik yang sarat dengan khurofat dan tahayul, sehingga umat Islam menjadi tertinggal dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek) dan terasing dalam kemodernan. Karena itu, kata Deni, guna memberikan pencerahan dalam pemikiran keagamaan, maka Insani Tazkya secara rutin menggelar pengajian dan mendirikan majelis taklim di Komplek Perumahan warga dan di beberapa masjid dan madrasah binaan yang tersebar di Kabupaten Bandung. Dengan menghadirkan para kiyai yang berpengalaman dalam dakwah serta memiliki kredibilitas ilmu agama, ucapnya, majelis taklim Insani Tazkya selalu dihadiri ribuan umat yang sangat kehausan terhadap ilmu dan pencerahan. Selain menggelar majelis taklim, yayasan ini juga secara intens membangun beberapa masjid dan madrasah sebagai pusat pembinaan aqidah dan keyakinan ummat. Beberapa masjid yang sudah dibangun di antaranya, madrasah di Desa Sampora dan masjid di Jelekong dan Cingcin yang kini tengah memasuki pemasangan pondasi, serta beberapa masjid lainnya. Selain konsen menangani persoalan keagamaan, dikatakan Deni, Insani Tazkya juga komitmen turut memajukan pendidikan masyarakat, terlebih bagi mereka kalangan menengah yang tidak mampu menyekolahkan anak-anak mereka karena alasan ekonomi. Yayasan juga menggelar berbagai bimbingan belajar secara gratis seperti bimbel, kursus baca tulis Alquran, kursus pengurusan jenazah, dan lainnya. “Meskipun hanya melalui kursus singkat, masyarakat dapat merasakan manfaatnya,” ucap dia. Sementara untuk memersiapkan SDM yang tangguh, Insani Tazkya juga bekerja sama dengan YPKP dan Universitas Sangga Buana untuk memberikan beasiswa dan kuliah gratis di Universitas tersebut. Dari aspek sosial dan kemanusiaan, kawasan Kabupaten Bandung secara kebetulan termasuk daerah rawan bencana, dimana bencana longsor, banjir dan gempa senantiasa mengancam kehidupan warga Bandung ini. Menyadari akan hal itu, kata Deni, maka Insani Tazkya mencoba mendekatkan diri kepada masyarakat dengan menggelar berbagai gerakan peduli bencana guna meringankan beban dan penderitaan masyarakat yang sedang ditimpa musibah secara beruntun. Musibah rutin berupa banjir di daerah Cieunteung dan Baleendah menjadi perhatian pengurus yayasan ini. Beberapa gagasan dan pemikiran untuk

Masjid Nurul Iman

Ir Komar MSc

Masjid Al Hikmah Jiwanaya Cibeunying

Toni Anshori SAg

Masjid PSDA

Jl Braga

Drs Markum

Masjid Al Aman Mapolda

Jl Soekarno-Hatta Kompol Drs H Yondra SR

Masjid Al Ahkam

Jl Gagak

Akhmad Solihin SAg

Masjid Al Ikhlas Kodim

Jl Bangka

Drs H Nur Kholif

Masjid Baitul Makmur Bulog Jl Soekarno-Hatta Aang Ridwan MAg Masjid Al Islam

Jl Sekelimus

H Khoerudin SAg

Masjid Al Jariah

Jl Lumbung

Mumad SAg

Masjid Al Jannah

Jl Denki Selatan V Hedi Rosaedi

Masjid Al Mamur

Cisaranten

Ust Zaenudin

Masjid Balai Besar Tekstil

Jl Jend A Yani

H Ihsan Setiadoi Latief MSi

Masjid Al Muamalah

Jl Sekejati II

Eman Munandar

Masjid Al Hikmah

Jl Asia-Afrika

H Asep Totoh Ghozali

Masjid At Taqwa

Jl Gatsu

Masjid Al Munajat Perum Batununggal Masjid Fathurrohman

Jl Cisaranten Kulon H Acep Gaos

Masjid Al Amin Kogartap II Jl Nias Masjid Nurul Khoirot

Kapten Inf Akhmad Saikhi SAg KH Anwar Sanusi

Mayor Caj Drs H Asep Sodikin

Jl Cijawura Girang Moch Jajang

Masjid Al Muhajirin

Jl Soekarno-Hatta Drs H Amar Sapulloh

Masjid Asy Syuhada

Muarasari

Masjid As Syakur

Jl Sekelimus

Drs KH Iyep Saepuddin

Masjid AL IKHLAS

Jl Sukaresmi III

Hasan Ahmad SAg

Masjid Saladin

Jl Gatsu

Abdussomad RH SPAI

BAPEKIS Kerohanian Islam Jl Asia-Afrika

H Uka Sukawinata

DR KH Miftah Farid

Masjid AL ARDH

Jl Soekarno-Hatta Drs HA Anwar Sanusi MAg

Masjid Al Muslihin

Kopo Sayati

Masjid Sabili Huda

Jl Soekarno-Hatta Drs H Diding MAg

H Atang Wahyudin SAg

Masjid Assalam Posindo

Jl Cilaki

Drs H Mualip

Masjid Nurul Iman

Antapani

Arie Iskandar SAg

Masjid Al Wahid

Sadang Serang

Dadang Komarudin SPd

Masjid A Barokah

Sumur Bandung

Drs Syafrudin

Masjid Al Hidayah

Dehatex

Drs Sutris

Masjid LP Kebon Waru

Jl Jakarta

Drs Tatang Sopian

Masjid Al Ikhlas

Jl Sudirman

H Ahmad Syalabi MAg

Masjid Jamiatul Muminin

Jl Kembar

Asep Sirod Nimar

kabar jabar

bandung > cirebon >sukabumi tasikmalaya > karawang > cianjur > indramayu

REPUBLIKA KAMIS, 13 JANUARI 2011

28

Penangkaran

Sejoli Baron dan Jack yang Memikat Pengunjung Ita Nina Winarsih

K Jalan menuju tempat wisata. FOTO-FOTO: ITA NINA WINARSIH/REPUBLIKA

Buaya asal Kalimantan Barat ini tak mengalami kesulitan beradaptasi dengan habitat barunya.

abupaten Subang, memiliki sejumlah obyek wisata yang menarik perhatian masyarakat. Salah satu obyek wisata itu, ada di pesisir utara laut Jawa, tepatnya di Kampung Pelelangan, Desa/Kecamatan Blanakan. Obyek wisata yang satu ini, yaitu membuat jantung sedikit berdebar-debar. Pasalnya, ‘pemeran’ utamanya yaitu hewan buas yakni buaya. Buaya yang ada di penangkaran milik Perum Perhutani ini, jumlahnya mencapai 303 ekor. Pada 1988 yang lalu, Perum Perhutani wilayah Subang, mendapat kiriman paket buaya asal Pontianak, Kalimantan Barat. Buaya rawa itu, jumlahnya sebanyak 72 ekor. Hewan buas itu, kemudian menempati lahan seluas 2,72 hektare. Awalnya, pihak Perhutani hanya akan melestarikan hewan yang hampir punah itu. Namun, seiring dengan perkembangan, buaya-buaya itu menjadi aset paling berharga. Bahkan kemudian, hewan tersebut dijadikan obyek wisata. Apalagi, di daerah yang terkenal dengan sebutan Nanas, ma-

sih minim kawasan wisata terutama wisata edukasi mengenai binatang. Santoso (44 tahun), pengelola wisata penangkaran buaya Blanakan mengatakan, dirinya sudah bergaul dengan hewan berkulit kasar ini, sejak kedatangannya dari Pontianak. Dengan kata lain, Santoso sudah mengenal hewan buas ini selama 22 tahun yang lalu. Sejak kedatangannya di kampung ini, hewan tersebut tak mengalami perubahan yang drastis. Pasalnya, habitat hewan saat di rawa-rawa Pontianak, kondisinya hampir sama dengan rawa di Kampung Pelelangan ini. Karenanya, hewan ini, tak kaget saat dipindahkan dari habitat aslinya. Dari ratusan buaya, ucap Santoso, ada lima buaya dengan ukuran besar yang menempati kolam khusus untuk pertunjukan. Buaya yang paling dikenal oleh pengunjung, bernama Baron dan Jack. Dua buaya dengan jenis kelamin jantan ini, panjangnya masing-masing enam meter dengan lebar 60 sentimeter. Setiap hari libur, ratusan pengunjung ingin melihat atraksi Baron dan Jack. Biasanya, para pengunjung sengaja membeli bebek ataupun ayam yang masih hidup. Kemudian, mereka melempar bebek dan ayam itu ke tengah kolam. Tak menunggu lama, hewan jenis unggas itu langsung diburu ‘duo sejoli’ Baron dan Jack.

Pengunjung sedang memerhatikan penangkaran buaya. Perburuan tersebut, menjadi pertunjukan yang menghibur pengunjung. Selain itu, pengunjung juga bisa berfoto dengan Baron. Pasalnya, Baron lebih jinak dibanding Jack. Meskipun, sudah jinak, tetap saja banyak pengunjung yang ketakutan untuk memegang langsung moncong Baron. “Saat ada pengunjung yang hendak difoto dengan Baron, kita akan terus awasi. Bahkan, untuk menjaga keselamatan, kami menyuruh Baron yang naik ke daratan,” ujar Santoso. Santoso mengatakan,meskipun buas, buaya merupakan hewan yang mudah dikendalikan. Syaratnya, gerakan kita jangan sampai meng-

Sulitnya Menetaskan Telur Buaya Ita Nina Winarsih

enangkaran buaya, Kampung Pelelangan, Desa/Kecamatan Blanakan, Kabupaten Subang, menjadi salah satu tempat di Jabar yang mengembangbiakan buaya. Buaya yang ada di ujung muara Blanakan ini, setiap harinya di pelihara. Tujuannya, untuk menambah populasi hewan reptil. Jika tak dilestarikan, hewan berkulit kasar ini akan terancam punah. Pasalnya, saat ini buaya mulai diburu untuk kepentingan manusia. Apalagi, manfaat buaya sangat banyak. Di antaranya, kulitnya bisa dijadikan berbagai kerajinan, seperti tas, jaket, dompet, dan kerajinan lainnya. Tak hanya itu, sebagian masyarakat percaya bahwa tangkur buaya, bisa untuk obat. Karena mengandung nilai ekonomis ini, buaya banyak diburu. Sarmin (42 tahun) pawang buaya Blanakan mengata-

P

kan, salah satu tujuan buaya asal Kalimantan ini dibawa ke Blanakan, yaitu untuk dikembangbiakan. Namun pada kenyataannya, sulit sekali menangkarkan buaya itu. Permasalahannya, buaya baru bisa bertelur saat berunur tiga sampai 20 tahun. Masalah lainnya, tak setiap bulan buaya ini bisa bertelur. Dalam setahun, buaya bertelur satu kali. Masa kawin mereka, antara November hingga Desember. Sedangkan, masa bertelur pada bulan Januari.  Usia telur yang paling baik untuk ditetaskan adalah telur buaya yang ke luar dari indukan, yang umurnya antara 10 hingga 15 tahun. Setiap kali musim kawin, seekor buaya betina akan bertelur sekitar 40 butir. Penetasan telur buaya, dapat dilakukan dengan cara buatan dan alami.  "Tapi biasanya, telur buaya itu ditetaskan secara alami. Karena, kita sudah menyediakan lokasi khusus untuk penetasan telur buaya," ujar Sarmin, yang

sudah lima tahun ini mengurus buaya. Keberhasilan penetasan telur buaya, tergantung dari kelembaban dan suhu udara. Di ruangan inkubator, kelembaban udara dijaga pada tingkatan di atas 95 persen. Sementara suhu udara pada posisi antara 32 hingga 33 derajat celcius. Di tempat ini, telur buaya akan menetas dalam waktu 82 hari. Dengan cara ini, tingkat keberhasilan penetasan telur dapat mencapai 90 persen.  Penetasan telur buaya juga berlangsung secara alami. Namun, tingkat keberhasilannya hanya berkisar 40 sampai 50 persen. Telur buaya yang ditetaskan secara alami, dibiarkan tetap berada di sarangnya. Biasanya, sarang buaya berupa lubang di tepi kolam yang ditutupi daun, ranting dan pasir. Dengan cara ini, telur buaya akan menetas selama 92 hari. "Dari 303 ekor buaya, yang aktif bertelur hanya 95 ekor," katanya.  Penjaga senior penangkaran buaya, Santoso mengatakan, anakan buaya

yang ditangkarkan bisa dijual ke masyarakat luas. Namun, tak sembarangan anak buaya yang bisa dijual. Biasanya, anak buaya yang dijual itu merupakan keturunan ketiga dari indukan pertama.  Jika ada pihak yang membeli anak buaya itu, biasanya dilengkapi dengan sertifikat dari Perhutani dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA). hal itu, untuk membuktikan bahwa jual belinya legal. Selama ini, kata Santoso, anakan buaya yang dijual pihaknya kebanyakan ke daerah Banten. Pemohonnya, selain pengelola kebun binatang, juga ada yang perseorangan. "Kita juga membatasi pembelian anak buaya," kata dia.  Selain menjual anakan yang masih hidup, pihaknya juga bisa menjual kulit buaya. Tentunya, kulit tersebut diperoleh dari anakan buaya yang mati. Penjualan kulit buaya juga, harus melalui prosedur yang berlaku. Dengan begitu, pihak penjual maupun pembeli akan aman, karena transaksinya dibenarkan. ■ ed: agus

ganggunya. Buaya, sebenarnya bermata buta. Karena itu, posisi yang paling aman bagi pengunjung adalah di depan moncongnya. Dengan posisi seperti itu, maka pengunjung sulit dijangkau oleh buaya. Sebaliknya, posisi yang paling membahayakan adalah berada di samping kiri ata kanan dari badan buaya. Dengan posisi itu, ekor buaya bisa langsung menghantam tubuh kita. Karena sabetan ekornya itu, maka mangsanya akan terjatuh. Kondisi inilah, yang kemudian dimanfaatkan buaya untuk menyantap mangsanya. Salah seorang pengunjung penangkaran buaya Blanakan, Acep Akbar (47) yang membawa anaknya Fadhil Maulana (5), warga Kecamatan Jalan Cagak, Subang mengatakan, wisata ke penangkaran ini, selain untuk mengajak liburan keluarga juga sebagai sarana edukasi bagi anak-anak. “Ini sangat mendidik. Karena sejak kecil, mereka sudah melihat hewan reptil yang buas tersebut,” katanya. Dengan melihat, kata Acep, maka rasa ingin tau anak akan timbul. Biasanya, mereka akan bertanya mengenai perkembangbiakan hewan itu. Bahkan, sebagai orang tua dirinya bisa menjelaskan bahwa hewan buas tersebut harus dilestarikan. Jika buaya banyak diburu, maka hewan itu terancam punah. Dengan demikian, maka anak-anak yang lain tak akan bisa melihatnya lagi. "Saya sering membawa ke sini (penangkaran,Red). Saya juga tanamkan kepada anak, kelak mereka harus melestarikan hewan berekor panjang itu," ujarnya. Diakui Acep, tempat wisata ini masih ada kekurangannya. Kekurangan itu antara lain, me-ngenai akses jalan yang masih rusak. Selain itu, tempat penangkarannya masih perlu diperbaiki. ■ ed: agus