RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2010-2015 BADAN KELUARGA BERENCANA
PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
RENJA 2015 Created by Tim Penyusun
BAB I PENDAHULUAN 1.1
LATAR BELAKANG Keluarga Berencana (KB) merupakan program sosial dasar yang sangat penting artinya bagi kemajuan suatu bangsa, selain pendidikan dan kesehatan. Hasil program KB tidak seketika dapat dinikmati, tetapi sangat menentukan
dalam
upaya
mencerdaskan
masyarakat
bangsa
dan
membangun sumber daya manusia (SDM) yang tangguh di masa depan. Terwujudnya SDM yang berkualitas akan membangun generasi baru Bangsa Indonesia yang mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama dalam era globalisasi dan persaingan bebas. Dengan
lahirnya
UU
No.
52/2009
tentang
Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, yang merupakan amandemen UU No 10/92 telah mengubah Badan Koordinasi Keluarga Berencana menjadi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). dengan pertanggungjawaban langsung kepada Presiden. Dalam UU No 52 tahun 2009 disebutkan, Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota harus membentuk Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Daerah (BKKBD) sebagaimana SKPD yang mengurusi masalah kependudukan dan KB. Dalam hal pembiayaan berbagai program, UU No 52/2009 menyatakan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menganggarkan dari APBN dan APBD (pasal 15 dan 16). Pemerintah pusat dan daerah juga harus menyiapkan data dan informasi kependudukan sebagai dasar penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan pembangunan (pasal 49 dan 50).
berbagai pemenuhan kebutuhan dasar yang mampu
meningkatkan kualitas manusia seperti akses pada pendidikan, kesehatan, sandang, pangan, papan, pekerjaan yang layak serta rasa aman, harus menjadi prioritas.
1
Bagi program KB, Undang-Undang yang baru ini menjadi payung hukum yang kuat. Pemerintah pusat dan daerah secara tegas diwajibkan meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan kontrasepsi (pasal 23) kepada masyarakat. Adapun pada tingkat Kabupaten Musi Rawas, Lembaga/Instansi Keluarga Berencana telah mendapat perhatian penuh dari Pemerintah Daerah.
Nomenklatur
Lembaga/Instansi
KB
dibuat
tersendiri
tanpa
bergabung dengan instansi lainnya yaitu dengan nama Badan Keluarga Berencana (BKB) Kabupaten Musi Rawas berdasarkan PERDA no.3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008) dan diperkuat dengan PERBUP nomor 45 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas. Seiring dengan itu pulalah Lembaga/Instansi KB dituntut untuk terus meningkatkan
kinerja
khususnya
dalam
rangka
pembangunan
kependudukan dan KB di Kabupaten Musi Rawas. Pembangunan kependudukan dan KB di Kabupaten Musi Rawas tidak terlepas dari peran aktif pemimpin daerah untuk menggerakan SKPD Lembaga/Instansi Badan Keluarga Berencana melalui VISI dan MISI yang telah digariskan/ditetapkan. Dengan VISI Kabupaten Musi Rawas, yaitu Terwujudnya Bumi Agropolitan dan Kawasan Pertambangan Menuju Musi Rawas Darussalam. Sedangkan untuk menjalankan Visi tersebut dilakukan 6 (Enam) MISI yaitu : 1.
Pembangunan Kultur Darussalam
2.
Peningkatan Kesejahteraan dan Perlindungan Sosial
3.
Pengembangan Agropolitian
4.
Pengembangan Pertambangan dan lingkungan
5.
Penguatan Investasi dan DayaSaing
6.
Penataan Kepemerintahan dan SDM (Good Governance).
2
Pelaksanaan Visi dan Misi tersebut dibangun dengan kerangka “Rumah Untuk Kembali” dengan menggunakan 3 (tiga) Pilar Utama yaitu; MURA CERDAS, MURA SEHAT dan MURA MAPAN, sedangkan Atap dari “Rumah Untuk Kembali” tersebut dibangun dengan AKHLAKUL KARIMAH yang berpondasikan Khatam AL QUR’AN untuk menuju masyarakat Musi Rawas Darussalam. Dalam kerangka ini, maka Lembaga/Instansi SKPD Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas juga telah menyusun rencana kerja pembangunan di bidang Kependudukan dan Keluarga Berencana yang tertuang dalam RENSTRA (Rencana Strategis) Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas untuk lima tahun kedepan 2011-2015. Renstra disusun untuk menyediakan sebuah dokumen perencanaan komprehensif lima tahunan, yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) SKPD sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara, UndangUndang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara
Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut, Renstra Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015 disusun dengan mengaju pada RPJM dan RPJMD yang meliputi perencanaan program dan kegiatan strategis berbasis kinerja (PBK). Badan
Keluarga
Berencana
Kabupaten
Musi
Rawas
dalam
melaksanakan tugasnya didasari pada perencanaan kerja tahunan yang merupakan penjabaran dari rencana kerja lima tahunan dalam mencapai Visi dan Misi Organisasi Badan Keluarga Berencana. Penyusunan rencana kerja tahunan merupakan komitmen bersama dari seluruh stakeholder dan pelaksana Program Keluarga Berencana Nasional mulai dari tingkat pusat Rakernas, Rakerda tingkat Propinsi, Rakerda
tingkat
Kabupaten
sampai
Rakor
Tingkat
Kecamatan
dan
disosialisaikan pada rapat koordinasi tingkat kelurahan dan desa, kegiatan dilaksanakan pada awal tahun pelaksanaan program guna evaluasi kegiatan tahun yang telah lalu dan program yang akan dilaksanakan.
3
1.2
LANDASAN HUKUM 1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821); 2. Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
Perbendaharaan
Keuangan Negara; 3. Undang–Undang
Nomor
15
Tahun
2004
tentang
Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400); 4. Undang-Undang
No.
25/2004
tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional ; 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara
Republik
Indonesia
Tahun
2004,
Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437),sebagaimana telah diubah beberapa kali dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844) ; 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438) ; 7. Undang-Undang No. 52/2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4124) ; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah ;
4
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga ; 12. Peraturan
Presiden
Nomor
5
Tahun
2010
tentang
Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010-2014 ; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2008) ; 14. Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas Nomor : 012/KPTS/BKB/2011 tentang Penunjukan Tim Penyusunan RENSTRA Badan KB Tahun 2011-2015. 1.3
MAKSUD DAN TUJUAN Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011 – 2015 disusun dengan maksud menyediakan acuan resmi (Pedoman) SKPD dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD dan selanjutnya sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) SKPD yang serasi dengan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Kemudian (RENJA) SKPD juga merupakan sebagai acuan RKA (Rencana Kerja Anggaran) SKPD yang serasi dengan RAPBD. Berdasarkan
uraian
diatas,
maka
RENSTRA
Badan
Keluarga
Berencana disusun dengan tujuan sebagai berikut :
1. Menyediakan acuan resmi bagi seluruh jajaran Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas dalam menentukan prioritas program dan kegiatan tahunan yang akan dibiayai oleh APBD dan APBN
2. Menyediakan satu pedoman dalam menentukan arah pelaksanaan program KB pada kondisi yang nyata dan proyeksi kegiatan kedepan Sebagai pedoman untuk menilai dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja tahunan program KB
5
1.4
SISTEMATIKA PENULISAN
BAB I.
PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan dan Sistematika Penulisan
BAB II.
GAMBARAN PELAYANAN SKPD (BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS), berisi tentang Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, Sumber Daya , Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas.
BAB III.
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI, berisi tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Keluarga Berencana Kabupaten Musi Rawas, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih, Telaahan Renstra K/L dan Renstra Propinsi/Kabupaten/Kota, Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Penentuan Isu-Isu Strategis.
BAB IV.
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN, berisi tentang Visi dan Misi Badan KB Kabupaten Musi Rawas, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah, Strategi dan Kebijakan dalam Mencapai Visi dan Misi.
BAB V.
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF berisi tentang Rencana Program dan Kegiatan Lokalitas Kewenangan Badan KB Kabupaten Musi Rawas beserta Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif.
BAB VI.
INDIKATOR KINERJA SKPD (BADAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN MUSI RAWAS) YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
BAB VII.
PENUTUP LAMPIRAN (Tabel Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif Badan Kelaurga Berencana Kabupaten Musi Rawas)
6
BAB VII PENUTUP
Rencana Strategis ini merupakan pengembangan dari program-program RPJMN tahun 2011-2014, terutama yang berkaitan dengan Program KB Nasional sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi,
kesehatan
reproduksi
remaja,
peningkatan
ketahanan
dan
pemberdayaan keluarga, serta penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas. Rencana Strategis Program Kependudukan dan Keluarga Berencana Badan KB Kabupaten Musi Rawas Tahun 2011-2015 ini disusun sebagai dokumen perencanaan dan sebagai bahan masukan dalam penyusunan PERDA Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu, Renstra ini juga digunakan sebagai rujukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sehingga dari tahun ke tahun dapat disusun suatu rencana yang berkesinambungan, menyeluruh dan konsisten. Selain itu, Renstra ini dapat juga digunakan untuk meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan Program KB Kabupaten Musi Rawas dan peningkatan kualitas perencanaan dalam kontribusinya untuk mewujudkan visi ”Penduduk Tumbuh Seimbang Tahun 2015 Menuju Musi Rawas Darussalam”.
62
