RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR OHOI OHOIDERTAWUN, KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR OHOI OHOIDERTAWUN, KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA

DOKUMEN PERENCANAAN OHOI OHOIDERTAWUN Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

Dokumen Perencanaan Ohoi Ohoidertawun Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku

Daftar Isi

I. II. III. IV. V.

Cover Daftar Isi Pengantar Pendahuluan Rona Wilayah Pesisir Perencanaan Pengelolaan Matriks Rencana Aksi Penutup

Hal 1 2 3 5 13 22 28 32

2


Pengantar Proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD) yang didanai dari APBN dan IFAD merupakan salah satu program pemerintah Republik Indonesia yang

bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau

kecil yang secara aktif berusaha untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Kegiatan program CCDP-IFAD terpusat di wilayah pesisir dengan memanfaatkan sumber daya pesisir dan lautan sehingga diperlukan perencanaan pengelolaan pesisir yang baik demi menjaga keberhasilan dan keberlanjutan program.

Sebagai salah ohoi, merupakan bahasa setempat yang sepadan artinya dengan Desa atau Kampung, yang menjadi sasaran implementasi program CCDP-IFAD, Ohoi Ohoidertawun sangat bersyukur dan menyambut baik program ini.

Program ini merupakan salah bentuk nyata kepedulian Pemerintah dan Donatur yang secara serius ingin mengentaskan kemiskinan dari bumi Indonesia. Agar

program CCDP-IFAD dapat dikelola dengan baik sehingga mencapai tujuannya

maka setiap tahapan dalam pengelolaan, perlu diimplementasikan secara baik pula. Salah satu tahapan dimaksud yaitu perencanaan.

Perencanaan adalah tahapan penyusunan visi, tujuan, strategi dan kegiatankegiatan yang akan dilakukan untuk menjawab dan mengatasi isu-isu dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan pembangunan Ohoi secara terpadu.

Dokumen perencanaan ini disusun setelah isu-isu dan potensi sumberdaya Ohoi Ohoidertawun

teridentifikasi

dan

diprioritaskan.

Rencana

pengelolaan

sumberdaya wilayah pesisir berbasis masyarakat secara umum memiliki tujuan sebagai berikut:

a. Sebagai pedoman bagi pemerintah Ohoi, masyarakat dan pihak terkait atau pemangku kepentingan lainnya dalam upaya penyelesaian dan

penanganan isu/masalah yang diprioritaskan melalui rencana kegiatan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir terpadu;

3


b. Memperjelas tanggung jawab dan peran masyarakat, pemerintah dan

pihak terkait lainnya dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang ada dalam rencana pengelolaan;

c. Sebagai pedoman dalam menetapkan aturan-aturan dari masyarakat dan

pemerintah sehunbungan dengan penanganan isu dan penyelesaian masalah;

d. Status formal dari dokumen rencana pengelolaan ini akan mendorong dukungan dari masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan yang diusulkan

dalam dokumen perencanaan terutama yang menyangkut pengelolaan ekosistem dan sumberdaya terumbu karang, mangrove, lamun, hutan, sungai dan satwa yang dilindungi sebagai satu kawasan ekosistem.

Sasaran yang ingin dicapai dalam proses penyusunan rencana pembangunan dan

pengelolaan sumberdaya pesisir berbasis masyarakat adalah untuk melibatkan masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan dan pengelolaan mulai

dari persiapan, perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi serta

pelaporan. Dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengelolaan

masyarakat diajak untuk mengetahui permasalahan dan kebutuhan mereka serta siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan, sesuai dengan kondisi dan

kemampuan masyarakat. Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan

Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat Ohoi Ohoidertawun ini disusun sebagai acuan pelaksanaan pembangunan jangka menengah Ohoi.

Kepala Ohoi Ohoidertawun

4


I. Pendahuluan 1.1 Latar Belakang Wilayah pesisir merupakan aset pembangunan yang penting bagi Republik

Indonesia, karena menyediakan dua komponen utama sebagai tulang punggung pembangunan. Pertama, komponen biofisik, wilayah pesisir Indonesia yang memiliki panjang garis pantai ± 81.000 km, ± 17.508 pulau dan seluas ± 5,8 juta

km2 masuk ke dalam wilayah Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI), memiliki potensi dan keanekaragaman hayati yang melimpah. Kedua, komponen sosial

ekonomi, sebagian besar penduduk Indonesia (sekitar 60%) tinggal di wilayah

pesisir dengan pertumbuhan rata-rata 2% per tahun. Hal ini menyebabkan sumber

daya

pesisir

menjadi

rawan

terhadap

pengeksploitasian yang berlebihan atau merusak.

pemanfaatan

dan

Namun, terjadi ironi pembangunan di wilayah pesisir dimana kekayaan sumber daya pesisir justru tidak dibarengi dengan meningkatnya kesejahteraan

masyarakat pesisir. Padahal tujuan utama pembangunan adalah untuk menjamin kesejahteraan masyarakat secara adil dan merata. Pembangunan tersebut tetap

harus dibarengi dengan pelestarian lingkungan untuk menjamin keberlanjutan program pembangunan tersebut.

Proyek pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-FAD) yang didanai dari APBN dan IFAD merupakan salah satu program pemerintah Republik Indonesia yang

bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan masyarakat pesisir dan pulau-pulau

kecil yang secara aktif berusaha untuk keluar dari jeratan kemiskinan. Kegiatan program CCDP-IFAD terpusat di wilayah pesisir dengan memanfaatkan sumber daya pesisir dan lautan sehingga diperlukan perencanaan pengelolaan pesisir yang baik demi menjaga keberhasilan dan keberlanjutan program.

Pengelolaan wilayah pesisir adalah pengelolaan yang bersifat komprehensif, sehingga paling tidak menuntut 3 (tiga) pendekatan: (1) perhatian yang lebih

mendalam dan menyeluruh mengenai sumberdaya alam yang unik; (2)

5


optimalisasi pemanfaatan serbaneka dari ekosistem pesisir serta seluruh sumberdaya alam di dalamnya dengan mengintegrasikan segenap informasi

ekologi, sosial-budaya dan ekonomi; dan (3) peningkatan pendekatan interdisipliner dan koordinasi antar sektor dan antar pemangku kepentingan

(stakeholders) dirancang (1) kelengkapan data dan informasi (dokumentasi proses), (2) evaluasi relevansi program dengan kondisi suatu wilayah, (3)

evaluasi dampak program terhadap lingkungan dan masyarakat, (4) keterlibatan

stakeholder/komunitas dalam perencanaan, dan (5) strategi penyebarluasan informasi. Dengan demikian maka penyusunan perencanaan pengelolaan pesisir

ini mutlak diperlukan demi terwujudnya keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan masyarakat pesisir (CCDP-IFAD).

Tiga belas kabupaten/kota dari 10 provinsi di Indonesia telah terpilih untuk

menjadi lokasi proyek Community Coastal Development Project (CCDP) atau Proyek Pengembangan Masyarakat Pesisir (Proyek PMP). Daerah tujuan proyek

CCDP dipilih berdasarkan keberhasilan daerah dalam berpartisipasi melakukan

kegiatan-kegiatan kelautan dan perikanan sebelumnya. Hal ini termasuk

komitmen dan dukungan keuangan pemerintah kabupaten/kota tersebut untuk meningkatkan

pendapatan

masyarakat

pesisir

dan

pulau-pulau

kecil

berdasarkan potensinya dalam meningkatkan nilai tambah dari hasil produk kelautan dan perikanan lainnya, dan meningkatkan kegiatan dari proyek

tersebut untuk dideseminasi ke kabupaten/kota lainnya. Kabupaten/kota yang terpilih

menjadi

lokasi

Proyek

PMP

mewakili

berbagai

karakteristik

kabupaten/kota dari Indonesia bagian timur, dimasa yang akan datang kabupaten/kota tersebut diharapkan menjadi contoh atau tempat pembelajaran

dalam memprakarsai sejenis proyek pembangunan masyarakat pesisir lainnya. Pemanfaatan

beragam

sumber

daya

pesisir

dan

pulau-pulau

kecil

memungkinkan proyek ini untuk memperkenalkan proses yang berbeda-beda terhadap pengelolaan sumber daya, yang dikombinasikan dengan pembangunan

ekonomi yang berkesinambungan untuk budidaya ikan, penangkapan ikan, pengolahan, pemasaran dan kegiatan kelautan dan perikanan lainnya.

6


Kabupaten Maluku Tenggara masuk dalam 13 Kabupaten/Kota sasaran proyek

CCDP-IFAD. Pada tahun 2015 ini tercatat sembilan ohoi yang menjadi sasaran proyek CCDP-IFAD yang tersebar di tiga kecamatan. Ohoi sasaran tersebut adalah Ohoi Letvuan, Ohoi Namar dan Ohoi Ohoidertawun (Ohoidertawun Atas

dan Dunwahan) dari Kecamatan Kei Kecil; Ohoi Ur Pulau, Ohoi Ohoidertutu dan Ohoi Ohoira dari Kecamatan Kei Kecil Barat; Ohoi Weer, Ohoi Elat dan Ohoi Lerohoilim dari Kecamatan Kei Besar.

Gambar 1. Peta Lokasi CCDP-IFAD di Indonesia, Tahun 2015 Semua program pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk

Program CCDP-IFAD tentunya harus bertolak dari visi dan misi Bupati dan Wakil

Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2013-2018. Visi Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2013-2018 mempunyai keterkaitan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Maluku Tenggara 2005-2025 yaitu “Terwujudnya Maluku Tenggara yang Maju, Adil dan Demokratis dalam Masyarakat yang Religius Kultural”.

Visi

pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 yang merupakan tahap

ketiga

RPJP

dirumuskan

dengan

mempertimbangkan

tahapan

7


pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan pembangunan yang dihadapi serta isu strategis. Visi pembangunan jangka menengah

Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 adalah: “Terwujudnya Maluku Tenggara Sejahtera“.

Terwujudnya masyarakat Maluku Tenggara sejahtera merupakan kondisi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 tahun ke depan melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada keunggulan daya saing, pengelolaan sumber

daya alam, peningkatan sumber daya manusia, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta pelaksanaan nilai-nilai budaya lokal. Dengan demikian diharapkan seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Maluku Tenggara

secara bahu membahu mengoptimalkan seluruh kapasitas yang dimilikinya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Maluku Tenggara. Visi terwujudnya Maluku Tenggara sejahtera mengandung arti: 1. Masyarakat

pembangunan

Maluku

berkurangnya

Tenggara

ekonomi

secara

kemiskinan

dan

dapat

menikmati

berkelanjutan

pengangguran,

yang

pencapaian ditandai

meningkatnya

hasil

dengan

upah,

pendapatan per kapita dan daya beli masyarakat, serta meningkatnya pendapatan daerah dan berkembangnya investasi;

2. Masyarakat Maluku Tenggara dapat menikmati tatanan kehidupan yang aman,

damai,

dan

harmonis

sehingga

tenaga

kerja

meningkat

produktivitasnya yang ditandai dengan terpenuhinya kebutuhan pangan dan gizi, meningkatnya kapasitas infrastruktur, serta meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan, sehingga semakin terpenuhinya standar hidup masyarakat yang layak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan.

1.2 Ruang Lingkup 8


Sebagaimana telah disebutkan di atas, Kabupaten Maluku Tenggara masuk dalam 13 Kabupaten/Kota sasaran proyek CCDP-IFAD. Pada tahun 2015 ini tercatat sembilan ohoi yang menjadi sasaran proyek CCDP-IFAD yang tersebar di tiga kecamatan. Ohoi, merupakan sebutan lain Desa di Kabupaten Maluku

Tenggara, adalah kesatuan masyarakat hukum (baik adat maupun hukum

positif), yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dokumen Perencanaan Ohoi Ohoidertawun merupakan sebuah dokumen akademik yang dilahirkan agar dapat menjadi pedoman penyelenggaraan pembangunan Ohoi Ohoidertawun secara aktual dan teknis di lapangan. Karena merupakan

sebuah

dokumen

perencanaan

pembangunan

Ohoi

maka

penyusunan dokumen ini melibatkan peran serta aktif dari lapisan masyarakat Ohoi Ohoidertawun. Mengingat adanya dokumen perencanaan Ohoi lainnya

maka dalam perjalanan penyusunan dokumen ini juga disinkronkan dengan

dokumen perencanaan Ohoi Ohoidertawun lainnya sehingga meminimalisir terjadinya tumpang tindih perencanaan.

Selain itu, karena merupakan dokumen ilmiah maka penyusunan Dokumen

Perencanaan Ohoi Ohoidertawun juga memperhatikan kaidah-kaidah ilmiah dan disusun dengan menggunakan data empiris dengan teknik pengembilan dan

analisis data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun

Sistematika Dokumen Perencanaan Ohoi Ohoidertawun terdiri dari lima bab yaitu:

1. Bab I. Pendahuluan;

2. Bab II. Rona Wilayah Pesisir;

3. Bab III. Perencanaan Pengelolaan; 4. Bab IV. Matriks Rencana Aksi; 5. Bab V. Penutup.

1.3 Tujuan

9


CCDP-IFAD di Kabupaten Maluku Tenggara bertolak dari tujuan utama yang telah dicanangkan yaitu untuk pengurangan kemiskinan dan peningkatan

pertumbuhan ekonomi masyarakat miskin pesisir dan pulau-pulau kecil. Tujuan proyek akan dicapai melalui peningkatan pendapatan rumah tangga bagi keluarga yang terlibat dalam kegiatan perikanan dan kelautan di masyarakat

miskin pesisir dan pulau-pulau kecil, yang merupakan tujuan pembangunan.

Untuk mendukung tujuan pembangunan, proyek ini akan memiliki tiga outcome, masing-masing terkait dengan salah satu dari komponen investasi proyek: a.

b. c.

rumah tangga sasaran dapat menerapkan kegiatan ekonomi berbasis

kelautan yang menguntungkan tanpa menimbulkan efek merugikan pada sumber daya laut;

perluasan peluang ekonomi di kabupaten proyek untuk keberkelanjutan, berbasis pasar, usaha perikanan/kelautan skala kecil; dan

proyek dikelola secara efisien dan transparan untuk kepentingan rumah tangga sasaran proyek dan masyarakat.

Tujuan penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Ohoi Ohoidertawun yaitu: a.

b. c.

Mengidentifikasi realitas rona wilayah pesisir Ohoi Ohoidertawun;

Menganalisis isu prioritas dan strategi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Ohoi Ohoidertawun;

Menyusun Rencana Aksi dan Rencana Monitoring dan Evaluasi pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir Ohoi Ohoidertawun.

Dokumen Rencana Pembangunan dan Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Ohoi Ohoidertawun, Kecamatan Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara

mempublikasikan perencanaan detail ohoi untuk selanjutnya dapat dipakai

sebagai dokumen untuk pengembangan dan pembangunan ohoi secara berkelanjutan dan tepat guna berdasarkan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

1.4 Proses Penyusunan 10


Penyusunan rencana yang dimaksudkan adalah proses yang dimulai dengan

analisis masalah-masalah yang terjadi di wilayah pesisir sampai dengan pengelompokan isu dan perumusan strategi, aspek kelembagaan serta pembuatan matriks perencanaan dan mekanisme monitoring dan evaluasi.

1.4.1 Analisis Masalah, Analisis Tujuan dan Pelingkupan Isu-Isu Strategis Pendekatan ini dilakukan untuk menentukan masalah yang terjadi atau dihadapi

di wilayah pesisir, menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan

dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa, dan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan konteks masalah dan tujuan. Tiga tahapan analisis yang dilakukan meliputi:

a. Analisis masalah untuk menentukan akar permasalahan dari setiap masalah yang teridentifikasi;

b. Analisis tujuan untuk menentukan tujuan yang penting dicapai dalam mereduksi masalah-masalah yang ada;

c. Analisis pelingkungan isu-isu strategis yang didasarkan pada penting pentingnya masalah yang harus direduksi untuk mencapai tujuan yang diharapkan.

1.4.2 Rujukan Visi Rujukan visi yang dimaksudkan adalah Visi Pembangunan Kabupaten Maluku

Tenggara. Semua program pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara,

termasuk Program CCDP-IFAD tentunya harus bertolak dari visi dan misi Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Maluku Tenggara periode 2013-2018. Visi Bupati/Wakil Bupati

Kabupaten

Maluku Tenggara

periode

2013-2018

mempunyai keterkaitan dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD) Kabupaten Maluku Tenggara 2005-2025. Visi pembangunan Kabupaten Maluku Tenggara tahun 2013-2018 yang merupakan tahap ketiga RPJP dirumuskan dengan mempertimbangkan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan pembangunan serta isu strategis. 1.4.3 Perumusan Tujuan Pengelolaan, Strategi dan Kegiatan 11


Pendekatan ini dilakukan untuk menentukan masalah yang terjadi atau dihadapi

di wilayah pesisir, menentukan tujuan yang hendak dicapai dalam pembangunan

dan pengelolaan wilayah pesisir berbasis desa, dan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan konteks masalah dan tujuan. 1.4.4

Penyusunan Matriks Rencana Aksi Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir

Matriks Rencana Aksi Pembangunan dan Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir disusun berdasarkan rumusan tujuan dan strategi yang dilakukan

sebelumnya. Komponen-komponen penting dalam matriks rencana aksi meliputi: isu strategis, sasaran, strategi, rencana aksi atau kegiatan, lembaga pelaksana, waktu pelaksanaan, dan sumber pendanaan. 1.4.5

Penyusunan Lembaga Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir

Prosesnya dilakukan melalui pendekatan identifikasi potensi kelembagaan dan penyusunan strutur pengelola di tingkat Ohoi. Di samping itu, dalam struktur

tersebut diberikan garis integrasi dengan kelembagaan lain di luar.

Penentuannya disepakati oleh setiap personal yang mewakili berbagai unsur dalam masyarakat.

12


II. Rona Wilayah Pesisir 2.1 Geo-Administrasi Secara geografi Ohoi Ohoidertawun terletak di bagian Utara Pulau Kei Kecil. Luas ohoi ini menurut BPS (2015) yaitu 2.162 hektar dengan ketinggian wilayah dari permukaan

laut

berkisar

dari

0-2

meter.

Secara

administratif

Ohoi

Ohoidertawun termasuk dalam wilayah Kecamatan Kei Kecil. Berdasarkan dokumen inisiatif pengusulan kawasan konservasi perairan Kabupaten Maluku

Tenggara, maka Ohoi Ohoidertawun juga merupakan ohoi yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi Kei Kecil Barat. Aktivitas utama

masyarakat pada Ohoi Ohoidertawun adalah kegiatan pertanian palawija dan

Perikanan. Kegiatan pertanian yang dilakoni masyarakat Ohoi Ohoidertawun

yaitu ketela pohon dan sejenisnya yang diolah untuk menjadi makanan yang

dikenal dengan nama embal. Sementara kegiatan perikanan yang dimanfaatkan

sebagai mata pencaharian masyarakat ini yaitu budidaya rumput laut dan juga kegiatan perikanan tangkap yakni penangkapan dengan menggunakan pancing maupun jaring, dan pesisir pantainya digunakan aktivitas bameti. Selain itu aktivitas peternakan di darat juga dilakoni oleh masyarakat Ohoi Ohoidertawun.

Jarak ohoi ini dari pusat Kecamatan Kei Kecil yaitu 15 km. Sementara jarak Ohoi Ohoidertawun dari pusat Kabupaten Maluku Tenggara yaitu juga sekitar 15 km

dan dapat ditempuh sekitar 60-90 menit dengan menggunakan kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat.

Secara teritorial, ohoi ini berbatasan dengan Laut Banda di sebelah Utara; Ohoi

Kelanit di sebelah Timur; Ohoi Nuhutawun di sebelah Selatan dan Ohoi Ohoililir di sebelah Barat. Secara administratif, Ohoi Ohoidertawun termasuk ke dalam wilayah pemerintahan Kecamatan Kei Kecil. 2.2 Kondisi Sosial-Budaya

13


Status Ohoi. Status Ohoi Ohoidertawun dan Dunwahan menurut tingkat perkembangan desa di Kabupaten Maluku Tenggara adalah sudah termasuk ke

dalam Klasifikasi Desa Swadaya. Di Kecamatan Kei Kecil sendiri tercatat hanya satu ohoi yang masih masuk kedalam klasifikasi Desa Swakarya sementara selebihnya yaitu sebanyak 14 ohoi masuk kategori Desa Swadaya.

Kependudukan. Jumlah penduduk Kecamatan Kei Kecil Tahun 2014 adalah

sebanyak 28.664 jiwa. Jumlah ini terdiri dari 14.111jiwa laki-laki dan 14.553 jiwa perempuan. Sedangkan Sex Ratio-nya mencapai 97 pada tahun yang sama. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa setiap 100 orang perempuan di

Kecamatan Kei Kecil pada tahun 2014, terdapat 97 orang laki-laki. Kepadatan penduduk rata-rata di Kecamatan Kei Kecil pada tahun 2014 adalah sebanyak 139 jiwa/km2.

Sementara untuk Ohoi Ohoidertawun, pada tahun yang sama jumlah

penduduknya mencapai 453 jiwa yang terdiri dari 223 orang laki-laki dan 230 orang perempuan. Sedangkan untuk Ohoi Dunwahan, pada tahun 2014 jumlah penduduknya mencapai 1.120 orang yang terdistribusi pada sebanyak 559 orang

laki-laki dan 561 orang perempuan. Sex Ratio penduduk Ohoi Ohoidertawun

mencapai 95 pada tahun 2014 sedangkan untuk Ohoi Dunwahan nilainya mencapai 100.

Agama. Penduduk Ohoi Ohoidertawun memeluk Agama Kristen Protestan dan

Katolik sementara penduduk Ohoi Dunwahan memeluk Agama Islam. Masyarakat Ohoi Ohoidertawun terdiri dari penduduk yang berasal etnis Kei.

Pendidikan. Sekolah TK tidak terdapat di Ohoi Ohoidertawun. Kondisi ini

berimplikasi kepada anak-anak usia sekolah TK harus bersekolah di luar ohoi tersebut. Gedung SD terdapat sebanyak satu buah di Ohoi Ohoidertawun dan

satu buah di Ohoi Dunwahan. Untuk gedung SMP, di Ohoi Ohoidertawun tidak ada hanya di Ohoi Dunwahan terdapat satu buah gedung SMP. Sementara di

kedua ohoi ini tidak terdapat gedung sekolah SMU yang jika berarti bahwa anak-

14


anak usia sekolah SMU harus bersekolah di luar kedua ohoi ini. Kondisi ini tentu cukup memprihatinkan mengingat jarak kedua ohoi ini tidak terlalu jauh dengan

pusat kabupaten namun kondisi pendidikannya cukup memprihatinkan. Kondisi

ini juga akan mendorong tingginya angka putus sekolah apabila tidak diperhatikan dengan serius karena angka putus sekolah memiliki hubungan positif linier dengan keberadaan infrastruktur pendidikan di suatu daerah.

Kesehatan. Masalah kesehatan sudah menjadi salah satu isu utama pengembangan desa. Dari hasil observasi maupun wawancara yang dilakukan, terungkap bahwa dalam sejarah desa, belum pernah terjadi suatu aktivitas

penyakit yang luar biasa dan mewabah menjangkiti seluruh atau setidaknya

mayoritas penduduk desa. Jenis penyakit dengan frekuensi kejadian paling

sering terjadi di desa ini yaitu penyakit malaria. Tercatat dalam satu tahun terakhir kejadian ini sudah sampai menjadi wabah. Fasilitas kesehatan yang terdapat

di

desa

ini

antara

lain

Pusat

Kesehatan

Masyarakat

(Puskesmas)/Puskesmas Pembantu (PUSTU), Posyandu, namun tidak ada dokter

di ohoi ini. Tenaga kesehatan lain yang juga ada di desa ini yaitu dua orang bidan dan lima dukun bayi terlatih.

Budaya. Secara umum masyarakat adat Kei memandang laut sebagai satu

kesatuan dengan daratan (nuhu-met), dan merupakan wilayah yang menjadi milik bersama (communal property resources), sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatannya senantiasa berdasarkan pada tata aturan, tata nilai yang

mengatur tentang posisi, fungsi dan peran setiap anggota masyarakat sesuai

kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat oleh masyarakat adat Kei yang mendiami

wilayah-wilayah

tersebut.

Misalnya

dalam

hal

pemanfaatan

sumberdaya laut pada suatu wilayah tertentu, maka tidak hanya dimanfaatkan

oleh kelompok masyarakat yang mendiami wilayah tersebut (kelompok pemilik

yang memegang hak kuas), tetapi juga melibatkan kelompok masyarakat tertentu di luar wilayah teritorial tersebut dalam mengambil atau memanen

hasil. Keterlibatan masyarakat lain dalam hak memanen (hak makan) ini berdasarkan adanya hubungan kekerabatan (hubungan darah), atau alasan

15


sejarah tertentu, misalnya karena kelompok masyarakat dari wilayah tersebut

pernah dibantu ketika mereka mengalami musibah, atau ikatan tea bel.. Jadi, bila hak kuas menjadi hak pemilik, hak makan dapat di-share kepada kelompokkelompok lain menjadi hak makan bersama. Di samping kedua hak ini, terdapat

pula hak jaga yang diberikan kepada marga-marga tertentu di dalam ohoi untuk menjalankan peran sebagai penjaga batas atau penjaga petuanan, termasuk ketika sasi untuk sumberdaya tertentu diberlakukan. Peran penjaga dan pengawas petuanan ini disebut wak-wak.

Masyarakat juga mengakui kepemilikan suatu ohoi atas satu wilayah di laut

berdasarkan sejarah, walaupun wilayah itu berada di luar lokasi petuanan ohoi yang bersangkutan. Misalnya, tiv Ohoiluk yang lokasinya berada di antara ohoi Debut dan Lairngangas (ohoi soa dari Namar) diperuntukkan bagi warga Ohoiluk yang merupakan salah satu pemukiman awal di wilayah sekitar yang tidak berlokasi di pesisir pantai.

Selain hak kuas dan hak makan di atas, maka akses hak untuk mengambil hasil laut di petuanan suatu ohoi, ditentukan juga berdasarkan karakteristik

sumberdaya yang diambil. Umumnya ohoi-ohoi dalam satu ratschap atau satu kelompok adat, termasuk ohoi-ohoi bertetangga yang berbeda ratschap, dapat saling mencari ikan di dalam petuanan laut satu sama lain tanpa harus meminta

ijin. Mereka saling mengenal, sehingga mengetahui dari mana asal masingmasing. Hal ini didasarkan pemahaman bahwa ikan merupakan sumberdaya

yang bersifat mobile (mobile resources) yang bebas bergerak dan berpindah dari satu wilayah ke wilayah tetangga, sehingga tidak bisa diklaim kepemilikannya

oleh ohoi tertentu (lihat Soselisa 2004). Namun tidak demikian dengan

sumberdaya yang dikategorikan sebagai sumberdaya yang tidak bergerak (immobile resources), termasuk sumberdaya yang bergerak lambat, seperti

teripang, lola, batulaga, abalone, dan jenis-jenis siput lainnya. Untuk jenis sumberdaya ini harus seijin Pemerintah ohoi. Hal ini ditunjang juga dengan

status beberapa jenis immobile resources sebagai komoditi pasar yang memiliki harga yang cukup tinggi.

16


2.3 Aktivitas Ekonomi Masyarakat Mayoritas penduduk Ohoi Ohoidertawun dan Ohoi Dunwahan melakukan aktivitas yang berhubungan atau memanfaatkan kekayaan alam darat dan

lautnya sebagai aktivitas utama mata pencaharian mereka. Namun ada juga beberapa aktivitas lainnya yang dimanfaatkan oleh sejumlah masyarakat untuk mencari nafkah yaitu pertanian, Perikanan dan sisanya perdagangan dan PNS.

Dalam mengerjakan mata pencaharian utamanya, ada sejumlah sumberdaya alam terbaharukan yang dieksploitasi. Sumberdaya alam yang dieksploitasi umumnya berasal dari komoditi darat dan komoditi perikanan. Untuk komoditi

darat antara lain umbi-umbian dan lain-lain. Sementara untuk komoditi perikanan, sumberdaya yang dieksploitasi antara lain ikan pelagis kecil, ikan demersal, bivalvia, dan lain-lain.

Sebagian besar pendapatan masyarakat di Ohoi Ohoidertawun dan Ohoi

Dunwahan diperoleh dari resource-based activities, dalam hal ini aktivitas pertanian dan perikanan yang bersifat subsisten. Hidup di wilayah pesisir dengan akses ke darat maupun laut membuat satu rumahtangga tidak mutlak

hanya melakukan satu aktivitas mata pencaharian, tetapi dapat terlibat dalam

lebih dari satu aktivitas. Rata-rata mata pencaharian utama masyarakat Kei Kecil yang mendiami wilayah barat Pulau Kei Kecil adalah sebagai petani dan nelayan,

sebagian besar melakukan kedua profesi ini bersama-sama sesuai musim.

Pekerjaan lain yang dapat ditemui di pedesaan wilayah ini adalah PNS, pensiunan (PNS, TNI, POLRI), dan tukang bangunan, serta tukang ojek. Selain itu ada juga anggota masyarakat yang bermata pencaharian sebagai peternak. Ternak yang dipelihara seperti babi, anjing, ayam kampung dan itik.

2.4 Potensi Sumberdaya Alam dan Jasa Lingkungan Vegetasi Pantai. Ohoi Ohoidertawun sebagian besar daratannya dihiasi dengan

17


vegetasi hutan lahan kering, kebun campuran, dan tanaman umur panjang seperti kelapa, cengkeh maupun mangga, sedangkan pada zona pantai ditemukan hutan mangrove yang cukup baik perkembangannya. Di samping itu

sebagian pantai terdapat hamparan pasir putih yang halus dan putih, sehingga

pulau ini dapat dikembangkan bagi kegiatan pariwisata pantai. Jenis-jenis vegetasi pantai yang terdapat di Ohoi Ohoidertawun antara lain warylau

(Thespesia populnea) kangkung laut (Ipomea pescapre), Kasuari (Casuarina sp), Ketapang (Terminalia catapa) dan Bintanggor (Canophyllum inophyllum). Substrat dasar lahan Ohoi Ohoidertawun terdiri dari tanah berpasir dan patahan karang. Namun sebagian besar didomonasi oleh tutupan pasir. Berkaitan dengan

sebaran vegetasi menurut tanah lahan, maka bagian lahan pesisir didominasi

oleh jenis-jenis vegetasi kasuari, ketapang dan pandan, sedangkan bagian tengah didominasi oleh jenis-jenis Semarah dan Madawal (nama lokal).

Lamun. Lamun (secara lokal dikenal dengan nama ubun) di pesisir Ohoi Ohoidertawun tumbuh berkembang dengan baik. Komunitas ini tumbuh dan

berkembang secara massif di sepanjang perairan pantai Ohoi Ohoidertawun.

Berdasarkan hasil identifikasi dan interpretasi data citra serta hasil groundcheck di lapangan menunjukkan luasan lamun Ohoi Ohoidertawun mencapai 15,75

hektar. Luasan lamun ini menyediakan habitat bagi berbagai biota perairan asosiatif

serta

Ohoidertawun.

turut

berkontribusi

terhadap

kestabilan

pantai

Ohoi

Komunitas lamun di perairan Ohoi Ohoidertawun dijumpai sebanyak 6 jenis

yakni, Thalassia hemprichii, Syringodium isoetifolium, Enhalus acoroides, Halophyla ovalis, Halodule uninervis dan Thalassodendrom ciliatum yang mana jenis Halodule uninervis adalah jenis yang dominan dengan tingkat kerapatan jenis yang sangat tinggi dibandingkan dengan kelima jenis lainnya.

Terumbu karang. Terumbu karang di pesisir Ohoi Ohoidertawun tumbuh berkembang dengan baik. Komunitas ini tumbuh dan berkembang secara masif

18


di sepanjang perairan pantai Ohoi Ohoidertawun. Berdasarkan hasil identifikasi

dan interpretasi data citra serta hasil groundcheck di lapangan menunjukkan luasan terumbu karang Ohoi Ohoidertawun mencapai 786,33 hektar. Luasan terumbu ini menyediakan habitat bagi berbagai biota perairan asosiatif serta turut berkontribusi terhadap kestabilan pantai Ohoi Ohoidertawun.

Sumberdaya Pesisir dan Laut Lainnya. Berdasarkan hasil FGD dan wawancara dengan informan kunci ditemukan bahwa semua sumberdaya laut dianggap penting. Spesies laut dimaksud adalah berbagai jenis ikan pelagis, Ikan demersal,

lobster, teripang, kepiting, moluska (Tellina sp., Abalon sp.), penyu belimbing yang merupakan biota yang dilindungi serta sumberdaya laut lainnya yang bisa dikonsumsi maupun dijual.

Secara keseluruhan terlihat bahwa sebaran sumberdaya laut dan pesisir Ohoi

Ohoidertawun berada pada ekosistem utama pesisir yang ada di kawasan ini. Hal ini berarti bahwa peranan ekosistem lamun dan terumbu karang pada perairan

Ohoi Ohoidertawun (sebagaimana pada perairan pesisir lainnya juga) memang posisi yang sangat penting dan strategis. Hal berarti bahwa kelestarian ekosistem khas tropis ini perlu dijaga dan dilestarikan sehingga keberlanjutan pemanfaatan sumberdaya pesisir dan laut juga dapat terjamin ke depannya.

Wisata. Aktivitas wisata adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang

maupun sekelompok orang dari tempat dimana ia tinggal menetap atau biasa bekerja dengan tujuan untuk menikmati dan mengagumi keindahan dan daya tarik yang dimiliki oleh obyek wisata di tempat tujuan atau selama perjalanan

wisata itu dilakukan. Ohoi-ohoi di Kabupaten Maluku Tenggara, termasuk di dalam Ohoi Ohoidertawun dan Ohoi Dunwahan memiliki sejumlah potensi bagi pengembangan kegiatan wisata. Potensi yang dimaksud yaitu potensi

sumberdaya alam pesisir seperti keindahan alam bawah air, keindahan

pantainya serta potensi keunikan budaya dan adat istiadat ohoi yang dapat dikembangkan menjadi kegiatan ekowisata.

19


Aktivitas Bameti (Shell Collecting). Sumberdaya laut yang dicari atau dikumpulkan di daerah met terdiri dari berbagai jenis kutya (bia/siput), seperti

ngen (bia berjari), hanoat (kima), sav (bia mancadu), ikan-ikan karang seperti fo

(Lethrinus sp.), hatmor (Lutjanus sp.), nyis (ikan bibi) dan samandar (Siganus sp.). Selain itu juga mereka mengambil karit (gurita), yaran (belut), tir

(Tripneustes gratilla) dan ravravut (Diadema setosum), serta berbagai jenis sik (kepiting). Komoditi yang dicari di daerah met untuk tujuan pasar luar adalah eb (teripang), khususnya teripang gosok, yang banyak ditemukan di daerah ubun (lamun).

Perikanan Budidaya. Hampir semua ohoi di wilayah Kei Kecil saat ini melakukan budidaya rumput laut, yang dimulai sekitar tahun 2009. Budidaya

rumput laut dirasakan sangat membantu masyarakat dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Selain masa tanam dengan usia panen yang relatif singkat

antara 35 – 40 hari, juga proses pemeliharaannya tidak terlalu rumit. Rumput laut juga memiliki nilai jual yang cukup baik dengan harga sekitar Rp. 6.000/kg,

bahkan pada tahun 2010 harganya mencapai Rp. 16.000/kg, sehingga usaha ini

merupakan jalan untuk mendapatkan uang tunai dalam waktu yang relatif pendek. Panen dari satu jalur tali sepanjang 50 meter dapat menghasilkan 15-20 kg kering rumput laut (satu keluarga rata-rata memiliki beberapa tali). Pasar

untuk komoditi ini juga tersedia dan jelas, sehingga masyarakat tidak khawatir untuk mengusahakannya. Produsen dapat langsung menjualnya di pembeli yang ada di atau datang ke desa, ataupun dapat menjualnya ke Kota Langgur dan Tual.

Karena keuntungan yang ditawarkan oleh komoditi ini, maka banyak nelayan

yang berkonsentrasi pada usaha budidaya rumput laut sebagai pilihan utama sumber pendapatan. Konsekuensinya adalah perhatian terhadap sumberdaya

laut lainnya menurun, dan ini memberikan peluang kepada nelayan luar

mengeksploitasi laut di sekitar, khususnya untuk komoditi pasar, baik secara legal maupun illegal, termasuk memakai alat tangkap yang detruktif seperti bom.

Aktivitas budidaya rumput laut dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Biasanya unit produksi untuk usaha ini adalah keluarga. Hasil dari

20


budidaya rumput laut selain untuk pemenuhan ekonomi keluarga, juga untuk biaya pendidikan anak dan membangun rumah.

III. Perencanaan Pengelolaan

21


3.1 Isu Pengelolaan: Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Kelestarian Sumberdaya Pesisir a)

Gambaran Isu

Kurangnya informasi dan pengetahuan masyarakat tentang kepentingan

dan ancaman akan kelestarian alam menyebabkan kurangnya kesadaran

masyarakat untuk menjaga dan melestarikan sumberdaya wilayah pesisir.

Pendidikan lingkungan hidup masih perlu digalakan baik di sekolahsekolah dan kegiatan masyarakat umumnya.

b) Tujuan pengelolaan

Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup

c)

dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Strategi dan Kegiatan

Strategi 1. Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup secara formal di sekolah.

Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan guru yang bertugas di SD di Ohoi Ohoidertawun. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan: 1. 2. 3.

Musyawarah dengan kepala sekolah dan guru-guru;

Memasukkan materi pendidikan lingkungan hidup ke dalam materi

pelajaran muatan lokal, sesuai dengan kurikulum yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekolah/guru-guru dibantu oleh dinas terkait;

Pelatihan bagi guru-guru SD maupun tenaga pendidik sukarela yang ada di Ohoi Ohoidertawun.

Strategi 2. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup secara informal.

Tujuan strategi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masayarakat mengenai

kepentingan

dan

ancaman

akan

kelestarian

berbagai

sumberdaya alam di daerah pesisir, antara lain ekosistem terumbu

karang, ekosistem hutan bakau, ekosistem lamun, erosi pantai dan kebersihan lingkungan pemukiman dan pesisir.

22


Kegiatan-kegiatan yang dilakukan: 1.

Peningkatan peran Pondok Informasi sebagai pusat informasi

2.

Penyuluhan

3.

pendidikan lingkungan hidup; lingkungan

hidup

melalui

pertemuan-pertemuan

informal masyarakat seperti pada kegiatan pertemuan kelompok PKK, Pokmas CCDP-IFAD, pemuda dan sembahyang;

Pengadaan papan informasi pada tempat-tempat strategis, bahanbahan bacaan dan poster-poster di pondok informasi.

Strategi 3. Upaya penyadaran masyarakat tentang satwa yang dilindungi

Kegiatan ini berkaitan dengan kegiatan perlindungan satwa-satwa yang telah dilindungi yang masih sering dijumpai di perairan sekitar Ohoi Ohoidertawun.


Konsultasi untuk kampanye satwa yang dilindungi;

3.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang jenis-jenis satwa yang

2. 4. 5. d)

Pendidikan lingkungan hidup secara informal maupun formal; dilindungi dan UU Konservasi;

Pemutaran film tentang kehidupan satwa-satwa laut;

Pengadaan poster, kalender dan brosur tentang satwa yang dilindungi.

Hasil yang Diharapkan

1.

Anak-anak mendapat kesempatan belajar sekolah ke tingkat yang

2.

Masyarakat Ohoi Ohoidertawun semakin memahami akan pentingnya

lebih tinggi;

kelestarian sumberdaya alam pesisir dan pengelolaan berkelanjutan sehingga aktivitas pembuangan sampah, buang air besar dan aktivitas

lainnya yang menyumbang limbah ke pantai dan laut akan semakin diminimalisir;

23


3. 4. 5.

Kesadaran masyarakat makin tinggi akan bahaya dan ancaman kerusakan alam dan lingkungan penunjang kehidupan pesisir, antara lain terumbu karang, bakau, lamun dan pesisir pantai;

Masyarakat berpartisipasi aktif melaksanakan penyuluhan dan

pendidikan lingkungan hidup dalam kegiatan kelompok-kelompok informal;

Berkurangnya perburuan satwa yang dilindungi.

3.2 Isu Pengelolaan: Pengelolaan Penangkapan Ikan yang Merusak a)

Gambaran Isu

Keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan merupakan hal positif yang harus dihargai. Saat ini masalah yang dihadapi masyarakat dalam kegiatan usaha penangkapan adalah kegiatan

penangkapan yang merusak antara lain adalah konflik penggunaan lahan dan kerusakan terumbu karang akibat penggunaan Bom, Potasium, Akar Tuba.

Selain

itu

sejumlah

aktivitas

penangkapan

ikan

dalam

pengoperasian alat tangkapnya juga damapk berdampak negatif bagi

kelestarian ekosistema pesisir dan laut. Untuk menghindari dampak negatif dari usaha penangkapan maka perlu dilakukan pengaturan khususnya untuk mengatur areal penangkapan ikan. b)

Tujuan Pengelolaan 1.

Penyelesaian konflik antara penguna areal laut, serta mencegah

2.

Meningkatkan kerjasama antara penguna areal laut.

3.

kerusakan terumbu karang dan lamun.

Agar ketersedian sumberdaya terutama ikan tetap tersedia, terjaga dan lestari.

c) Strategi dan Kegiatan Strategi 1. Mencegah

konflik

antar

masyarakat

dan

kerusakan terumbu karang dan ekosistem lamun

menurunkan

Tujuan dari strategi ini adalah untuk menghindari terjadinya konflik antara pengguna areal laut antar nelayan. Juga untuk menghindari

24


kerusakan terumbu karang yang disebabkan oleh bom, potassium dan

akar tuba maupun penggunaan alat tangkap yang merusak lamun. Pengaturan areal penangkapan sebaiknya diatur dan ditentukan oleh masyarakat

sendiri

pemerintah Ohoi.

dalam

peraturan


Mengadakan

musyawarah

antar

Ohoi

bekerjasama

pengguna

areal

dengan

laut

untuk

membicarakan areal pemanfaatan, dan juga mensosialisasikan penggunaan alat-alat tangkap yang tidak merusak terumbu karang

2. 3.

dan lamun;

Membuat aturan-aturan yang disusun dan disepakati bersama;

Membuat peta pemanfaatan lokasi areal laut sesuai kesepakatan bersama.

d) Hasil yang diharapkan 1. 2. 3. 4.

Menurunnya intensitas konflik antar masyarakat;

Menurunnya aktivitas penangkapan ikan yang merusak terumbu karang;

Adanya peraturan yang mengatur tata guna areal laut; Terjalinnya kerjasama dengan antar nelayan.

3.3 Isu Pengelolaan: Pengelolaan Areal Pengembangan Ekowisata a) Gambaran Isu

Wilayah pantai Ohoi Ohoidertawun

dapat dikembangkan untuk

pengembangan wisata terutama wisata bahari, dimana kondisi topografi

pantai yang landai, pasir yang putih dan halus serta pemandangan yang

khas. Saat ini masalah yang dihadapi adalah belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah, Pemerintah Ohoi dan masyarakat. b) Tujuan Pengelolaan 1.

Mendorong usaha pelestarian dan pembangunan berkelanjutan; 25


2.

Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di daerah Ohoi Ohoidertawun, baik bagi diri wisatawan,

masyarakat setempat maupun para penentu kebijakan di bidang 3. 4. 5.

kebudayaan dan kepariwisataan setempat;

Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata;

Memberikan keuntungan ekonomi secara langsung bagi konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan; Mengembangkan

ekonomi

masyarakat

dan

pemberdayaan

masyarakat setempat dengan menciptakan produk wisata alternatif yang mengedepankan nilai-nilai dan keunikan lokal.

c) Strategi dan Kegiatan Strategi 1. Membangun pendekatan perencanaan kawasan ekowisata

Tujuan dari strategi ini dimaksudkan untuk menjawab beberapa pertanyaan terhadap unsur-unsur perencanaan

yang menjadi daya

dukung pengembangan dan pembinaan kawasan ekowisata, meliputi: Apakah tersedia potensi ekowisata dan memadai untuk dikembangkan; Apakah

potensi

pembangunan

ekowisata

kepariwisataan

pasar untuk ekowisata;

dimaksud

dapat

berkelanjutan;

Apakah

menurut

mendukung

Apakah

bagi

ada segmen

perhitungan besaran

investasi lebih tinggi daripada kerugian yang diperoleh dan Apakah

masyarakat setempat dapat turut berpartisipasi dalam penyusunan perencanaan. Beberapa pertanyaan tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan perencanaan.


Pengembangan lokasi wisata alam dan pembekalan ketrampilan

2.

Membuat Zonasi antara lain Zona Inti, Zona Antara, Zona Pelayanan

masyarakat;

dan Zona Pengembangan;

26


3.

Membuat peta pemanfaatan zona lokasi sesuai kesepakatan bersama.

d) Hasil yang Diharapkan 1.

Mendidik masyarakat dan wisatawan tentang fungsi dan manfaat

2.

Meningkatkan kesadaran dan penghargaan akan lingkungan dan

3. 4. 5.

lingkungan, alam dan budaya;

budaya sambil memperkecil dampak kegiatan manusia terhadap lingkungan tersebut;

Bermanfaat secara ekologi, sosial, ekonomi bagi masyarakat setempat;

Menyumbang

langsung

pada

pelestarian

dan

manajemen lingkungan alam dan budaya yang terkait;

berkelanjutan

Memberikan berbagai alternatif pemikiran bagi penentu kebijakan

dalam menyusun kebijakan, program pengembangan ekowisata di Kabupaten Maluku Tenggara.

27

IV. Matriks Rencana Aksi Isu Pengelolaan: Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Kelestarian Sumberdaya Pesisir Tujuan Pengelolaan - Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pelestarian lingkungan hidup dan pengelolaan sumberdaya alam secara berkelanjutan. Strategi 1. Pengembangan pendidikan lingkungan hidup secara formal di sekolah.

2. Pengembangan

Kegiatan  Musyawarah dengan kepala sekolah dan guru-guru;  Memasukkan materi pendidikan lingkungan hidup ke dalam materi pelajaran muatan lokal, sesuai dengan kurikulum yang ada. Kegiatan ini dilaksanakan oleh sekolah/guru-guru dibantu oleh dinas terkait;  Pelatihan bagi guru-guru SD maupun tenaga pendidik sukarela yang ada di Ohoi Ohoidertawun.  Peningkatan peran Pondok

Lembaga Pelaksana

- Pemerintah Desa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, LSM, Perguruan Tinggi

- Pemerintah

Sumber Anggaran

Tahun Pelaksanaan

2016

2017

2018

2019

2020

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

APBN, APBD, Donatur

✔

APBN, APBD,

pendidikan lingkungan hidup secara informal

Informasi sebagai pusat Desa, DKP, informasi pendidikan Perguruan lingkungan hidup; Tinggi  Penyuluhan lingkungan hidup melalui pertemuanpertemuan informal masyarakat seperti pada kegiatan pertemuan kelompok PKK, Pokmas CCDP-IFAD, pemuda dan sembahyang;  Pengadaan papan informasi pada tempat-tempat strategis, bahan-bahan bacaan dan poster-poster di pondok informasi. 3. Upaya penyadaran  Konsultasi untuk kampanye - Pemerintah masyarakat Desa, BKSDA, satwa yang dilindungi; tentang satwa yang  Pendidikan LH secara Perguruan dilindungi Tinggi, LIPI, informal/formal; DKP  Sosialisasi kepada masyarakat tentang jenisjenis satwa yang dilindungi;  Pemutaran film tentang kehidupan satwa-satwa laut;  Pengadaan poster, kalender dan brosur tentang satwa yang dilindungi. Isu Pengelolaan: Pengelolaan Penangkapan Ikan yang Merusak

✔

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

Donatur, Swadaya Masyarakat

✔

✔

✔

✔

✔ ✔

✔

✔

✔

✔

APBN, APBD, Donatur, Swadaya Masyarakat

Tujuan Pengelolaan - Penyelesaian konflik antara penguna areal laut, serta mencegah kerusakan terumbu karang dan lamun; - Meningkatkan kerjasama antara penguna areal laut; - Agar ketersedian sumberdaya terutama ikan tetap tersedia, terjaga dan lestari. Strategi 1. Mencegah konflik antar masyarakat dan menurunkan kerusakan terumbu karang dan ekosistem lamun

Kegiatan  Mengadakan musyawarah antar pengguna areal laut untuk membicarakan areal pemanfaatan, dan juga mensosialisasikan penggunaan alat-alat tangkap yang tidak merusak terumbu karang dan lamun;  Membuat aturan-aturan yang disusun dan disepakati bersama;  Membuat peta pemanfaatan lokasi areal laut sesuai kesepakatan bersama.

Lembaga Pelaksana

- Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, DKP, Perguruan Tinggi

Isu Pengelolaan: Pengelolaan Areal Pengembangan Ekowisata

Sumber Anggaran

Tahun Pelaksanaan

2016 ✔

2017

2018 ✔

2019

2020 ✔

✔

✔

✔

✔

APBN, APBD, Donatur

Tujuan Pengelolaan - Mendorong usaha pelestarian dan pembangunan berkelanjutan; - Membangun kesadaran dan penghargaan atas lingkungan dan budaya di daerah Ohoi Ohoidertawun, baik bagi diri wisatawan, masyarakat setempat maupun para penentu kebijakan di bidang kebudayaan dan kepariwisataan setempat; - Mengurangi dampak negatif berupa kerusakan atau pencemaran lingkungan dan budaya lokal akibat kegiatan wisata; - Memberikan keuntungan ekonomi secara langsung bagi konservasi melalui kontribusi atau pengeluaran ekstra wisatawan; - Mengembangkan ekonomi masyarakat dan pemberdayaan masyarakat setempat dengan menciptakan produk wisata alternatif yang mengedepankan nilai-nilai dan keunikan lokal. Strategi 1. Mencegah konflik antar masyarakat dan menurunkan kerusakan terumbu karang

Kegiatan  Pengembangan lokasi wisata alam dan pembekalan ketrampilan masyarakat;  Membuat zonasi antara lain Zona Inti, Zona Antara, Zona Pelayanan dan Zona Pengembangan;  Membuat peta pemanfaatan zona lokasi sesuai kesepakatan bersama.

Lembaga Pelaksana

- Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, DKP, Perguruan Tinggi

Sumber Anggaran

Tahun Pelaksanaan

2016 ✔

2017

2018 ✔

✔

✔

2019

2020 ✔

APBN, APBD, Donatur


V. Penutup Perencanaan pengelolaan dan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir di

Ohoi Ohoidertawun adalah merupakan salah satu instrumen penting dalam mencapai tujuan pengelolaan yaitu keberlanjutan dan kelestarian sumberdaya

pesisir serta kesejahteraan masyarakat pesisir. Namun sebagai bagian dari

instrumen pengelolaan, perencanaan tentunya tidak berdiri sendiri. Masih ada instrumen lanjutan sehingga perencanaan ini tidak terkesan hanya menjadi

dokumen administratif dan teoritis tetapi dapat menjadi aksi nyata sehingga

pengelolaan pesisir dan laut menjadi dinamis dan menjawab permasalahan yang

dihadapi oleh Ohoi Ohoidertawun. Instrumen lanjutan yang dimaksudkan yaitu pengorganisasian aparatur dan kelembagaan pengelola, implementasi setiap tahapan dan butir perencanaan yang telah disepakati dan bergeraknya roda monitoring

dan

evaluasi

sebagaimana mestinya.

sehingga

siklus

pengelolaan

dapat

berjalan

Dokumen Perencanaan Ohoi Ohoidertawun menjadi penting dari aspek perencanaan pengelolaan dan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir di Ohoi

Ohoidertawun. Hal ini dikarenakan di dalamnya berisikan data, fakta dan informasi yang akan menjadi acuan, pedoman dan referensi pengambil kebijakan dalam mendaratkan program dan kegiatan.

32

RENCANA PEMBANGUNAN DAN PENGELOLAAN SUMBERDAYA WILAYAH PESISIR OHOI OHOIDERTAWUN, KECAMATAN KEI KECIL, KABUPATEN MALUKU TENGGARA

Recommend Documents