RENCANA KERJA TINDAK LANJUT POKJA SANITASI KAB. KOLAKA PROVINSI SULAWESI TENGGARA PENYUSUNAN MEMORANDUM PROGRAM SANITASI
NO
KEGIATAN
SCHEDULE PROVINSI I
I
Rapat Progres I MPS Konsolidasi Penyusunan MPS POKJA Prov. SULTRA Bersama POKJA Kab/Kota ( Kendari, Kolaka, Bau-Bau )
1 mei - 31 mei 2013
Penjaminan Kualitas : BAB I MPS
6 - 10 mei 2013
Penjaminan Kualitas : BAB II MPS
10 - 14 juni 2013
Pra Lokakarya
20 - 24 Mei 2013
Lokakarya MPS
17 - 21 Juni 2013
28 Maret 2013
MILESTONE I Lokalatih MPS
II
Review Program & Kegiatan Konsolidasi
25 Maret - 26 April 2013
Resume Permasalahan Sub Sektor
25 Maret - 12 April 2013
Resume Penetapan Sub Sektor dan Program Prioritas
15 April - 3 Mei 2013
Review Kebutuhan Anggaran dan Indikasi Potensi Pembiayaan
6 - 24 Mei 2013
Penyiapan Deskripsi Program utama
15 April - 10 Mei 2013
MILESTONE II A. Internalisasi Kesepakatan dengan Forum SKPD / Eksekutif & Legislatif Draft Komitmen Program dan penganggaran
29 April - 10 Mei 2013 13 Mei - 17 Mei 2013
B. Eksternalisasi Konsolidasi dan Presentase Tk. Provinsi
20 - 31 Mei 2013
Draft Komitmen Program dan Penganggaran Tk. Provinsi
3 Juni - 7 Juni 2013
Konsolidasi & Presentase Tk. Pusat K/L
20 - 31 Mei 2013
Draft Komitmen Program & Penganggaran Tk. Pusat / K/L
3 - 7 Juni 2013
C. Lokakarya MPS Penandatanganan Komitmen Program Jangka Menengah III
17 - 21 Juni 2013
MILESTONE III : Rencana Implementasi & Pengelolaan Program Manajemen & Organisasi Pelaksana
24 Juni - 5 Juli 2013
Rencana Pengadaan barang dan Jasa
8 Juli - 31 Juli 2013
Rencana Monitoring & Evaluasi Tahunan
12 - 23 Agustus 2013
MARET
APRIL
MEI
JUNI
JULI
AGUSTUS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DESEMBER
MINGGU KE
MINGGU KE
MINGGU KE
MINGGU KE
MINGGU KE
MINGGU KE
MINGGU KE
MINGGU KE
MINGGU KE
MINGGU KE
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
Tindak lanjut Rencana Implementasi IV
V
26 - 30 Agustus 2013
MILESTONE IV : Penyiapan Deskripsi Program & Proposal Pendanaan Pemilahan Lembar Tabel Program Yang belum ada Komitmennya
24 - 28 Juni 2013
Lobby dan Presentase dengan Unsur Non Pemerintah
1 - 12 Juli 2013
Draft Komitmen
15 - 17 Juli 2013
MILESTONE V Pengawalan Penganggaran Fasilitasi Terkait Rencana Tindak Tahunan N+1
Maret - Desember 2013 Maret - Desember 2013
INFORMASI MENGENAI STRUKTUR KELEMBAGAAN POKJA Saat ini Pemerintah Kabupaten Kolaka Sedang Melakukan Revisi Pada Struktur Kelembagaan POKJA dengan mengacu pada SE MENDAGRI NO 660/4919/SJ/2012 dan saat ini proses penyusunan DRAFT Kelembagaan POKJA SANITASI untuk kemudian di tindak lanjuti dengan legalitas oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka dalam hal ini Bupati Kabupaten Kolaka. Adapun Struktur Keanggotaan POKJA SANITASI KABUPATEN KOLAKA yang sedang di susun adalah :
7
.:',
I
,-i
-
BUPATI KOLAKA KEPUTUSAN BUPATI KOLAKA NOMOR IAUUN 2013
fu
TENTANG
PEMBENTUKAN TIil KELOTTPOK KERJA SANITASI KABUPATEN KOI..AKA BUPATI KOLAKA
a.
Menimbang
v
bahwa dalam RPJMN Tahun 2AIA - 2aM yang dijabarkan dalam RKP Tahun 2013 mencantumkan pengelolaan sanitasi permukiman di daerah merupakan prioritas nasional yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2413, bahwa untuk meningkatkan kuafrlas kavyasan perkotaan, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan percepatan pembangunan sanitasi permukiman.
b. bahwa untuk menindaklanjuti Surat
Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 660/4919/SJ tentang Pedoman Pengelolaan Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman di daerah perlu membentuk dan menetapkan Kelompok Kerja Sanitasi Kabupaten Kolaka.
c. bahura berdasarkan pertimbargan sebagaimana
dimaksud
dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Bupati Kolaka tentang Pembqrtukan Tim Kelompok Keria Sanitasi Kabupaten Kolaka
Mengingat
1.
'"j,
Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembntukan Daerahdaerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik lMonesia No. 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara No. 1822):
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Rl Tahun 1960 Nomor 104, TLNRI Nomor 20a4: Undang-undang Nomor 32 Tahun 20O4 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 20M Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4y';37) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undangundang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2OO1 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang ( Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 1O8,Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor4548); 4.
Undang-undang Nornor 26 Tahun 2007 tentang Penataan ruang (Lembaran Negara Rl TahUn 2(87 Nomor 68, TLNRI Nomor 4725t:
5.
Undang undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Rl Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomora851);
6.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negafa Rl Tahun 2009 Nomor 112 TLNRI Nomor
-
5038);
7.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140, TLNRI Nomor 5038);
8.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (LNRI Tahun 2009 Nomor 140, TLNRI Nomor5188):
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (LNRI Tahun 2007 Nomor 82, TLNRI Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Pekeriaan Umum Nomor 211PFff12007 tentang Kebijakan dan Strategi Nasionaf Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan (KSNP€PP)
ll.Peraturan Menteri Dalam Negefi Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Perencanaan Kamsan Perkotaan; 12.
Peraturan Menteri Pekeriaan Urnum Nomor 16IPRT/MI200B tentang Kebijakan dan Sbategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SpALP);
13-
Perduran llenteri Dalam r.legeri Nomor s7 Tahun 2010 tentang Pedoman Standar Pelayanan Perkotaan;
14. Peraturan
Daerah Nornor Daerah Kabupaten Kolaka;
v,
4 Tahun Zfi)O tentang Keuenangan
15. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang perubahan kedua atas perda Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembentukan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah; 16. Permen PU Nomor 4*4PRTfiir2@s tentang Kebijakan Nasionat Strategi Pengembangan (KNSP) Perumahan dan pemukiman,
bahwa pembangunan perkotaan perlu ditingkatkan dan
diselenggarakan secara berencana dan terpadu; 17.
Permen PU Nomor 22lPKfiMl2O06 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan (tfiSp€pp) System Pengelolaan Persampahan.
TETUTUSKATTI
llenetapkan :
KEPUTUSAN BUPAN KOLAKA TENTANG PETBENTUKAN KELOTPOK KERJA SAIIITASI KABT'PATETI KOLAKA Membentuk Kelompk Sanitai di Kabupaten Kolaka dengan susunan sebagaiberikut: : Sekrefiaris Daerah lGbupaten Kolaka a. b. Sekretaris : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Kolaka c. Bidang - bidang : 1. Bidang Perencanaan : Kepala Bappeda & Pf$ Kabupaten Kolaka Wakil Ketua : Kabid Prasarana Wlayah Bappeda & PM Kolaka
Ketua
ll
Ketua
Ansgota'
: fx:xffi HE?,HxlBilli*"'"hatan
- Kasubag. Perencanaan Dinas PU - Kasubag. Percncanaan BPMD & Pemdes
: ltxxifr: 2. Bidang Pendanaan
Ketua
mf**
: Kepala Badan Pmgdrcia Keuangan & Aset Daerah
Wakil Ketua : Kabid Anggaran
Anggota : -KasubidPerencanaan - KabidAset - Sekretaris masing-masing SKPD terkait - Kasubq Kepegawaian & Keuangan
3. Bidang teknis
Ketua
: Kepala Dinc PU Cipta Karya Kabupaten Kolaka Wakil Ketua : Kabid Cipta l(arya
Anssota'
--l:iltFHffi.,.ff?i tt')
- KasuHd. Kebersihan Jalan & Lingkungan (BLHK)
4. Bidang Kesehatan. Konrunkmi dan Pem,berdayaan Masyarakat
Ketua
: Kepala Dinre Kesehatan Kabupaten Kolaka Wakil Ketua: Kabid Pergendailian Masalah Kesehatan Anssota' (Dinkes)
:[#iffiffiffi - Kabag. Humas
5. Bldang Monitoring & Evaluasi
Ketua
6
: Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kolaka Wakil Ketua : Kabid Tata trgdarr{gran JdUrrp BIHK Anggota : - Kabid Pengendalian & Konseruasi - Kasi Pemaotauan Lirgkungan BLHK - Kasi l(asr.rbirt Perqalasan Pencemaran, kerusakan & Pemeliharaan kualitas Lingkurqan
sekreta""'',ffiIffii:imfl?, - Nur Hikma ( BLHK) - Chelfi Chelfira (BLHK)
- SuliasarsE (BPKAD) - Samrina, ST (Bappeda)
'[1ff?mfs]",sffit
.ffimr#ffii, - Riska Yrdita Songga, ST (Bappeda)
-Mrffir
7. Tim Nmsis : - Khaerullah Ahmad, ST - Hastuty, ST
Pokja Sanitasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu berfungsi sebagai berikut: 1. Koordinasi, yaitu mengkoordinasikan pelaksanaan program PPSP diwilayah Kahrpaten Ko[aka 2. Advokasi, yaitu meningkafl
/
Pokja SANITASI Kabupaten / Kota mempunyaitugas : Ketua Mengendalikan dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan peran, fungsidan tugas pokja sanitasi kabupaten / kota Mengendalikan pengelolaan kerja pokja sanitasiKabupaten / Kota agartetap sesuaidengan misi kabupaten / kota Memberikan arahan keb{akan terkait pelaksanaan fungsi pokja sanitasi kabupaten / kota Memastikan optimalisasi dukungan seluruh sumhr daya bagi pokja sanitasi kabupaten / kota $ekretaris 1) Mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan teknis program kerja pokja sanfrasi kabupaten I kota 2) Merumuskan kebiiakan penguatan kelembagaan pokja sanitiasikabupten I kffidalam pelaksanaan program PPSP dan seienisnya 3) [iemberikan mmukan ffiegis terkait aspek kelembagaan dalam penyusunan SSK dan penyempumaan terkait aspek kebmhgaan dalam BFS dan SSK dari hasil review pokia sanitasi - sanitiasi prodrrsi 4) Memfasilitasi koordinasi &n sinkronisasi kerja antar bidang 5) Menghimpun laponan bfdang kerja pokja sanitasi kabupaten / kota 6) Fasilitasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi ppSp oleh pokja sanitasi kabupaten , hde *rta konsultasi ke provinsi dan pusat 7) ttrlenyiapkan pembentukan kelompok keda sanitasi kabupaten / kota 8) Menyiapkan bahan masnrkan kepada pokja sanitiasi provinsi dalam penyusunan roadmap sanitasi provinsi 9) Fasilitasi tim pokia sarttasi karhupahn / kota menghadiri pertemuan tahunan kabupaten / kota peserta program PPSP dan penguatan kapsitas kelembagaan PPSP 10)Fasilitasi tim pokja sandasi kabupaten kota dalam melakukan penyusunan BPS dan SSK 11) Melaksanakan tr{as lain terkait dengan pelaksanaan program PPSP yang d.itugaekzn oleh ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 12) Bertanggung iawab atas pelaksanaan tugas terhadap ketua pokja sanitiasi lr*upaten I kota
a.
1)
2) 3) 4)
b.
ffing -
/
Bidang Perencanaan 1) Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan BPS, SSK dan draft MPS 2') Memastikan bahwa BPS dan SSK menjadi bahan masukan dalam penpsunan ren@na pembangunan jangka menengah program PPSP yang dirumuskan kedalam dokumen RPJMD 3) Memastikan kesesuaian prioritas PPSP bersama - sama dengan bidang lain untuk bahan masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam dalam APBD rangka penganggaran program dan kegiatan prioritas PPSP 4) Menyusun brdang fain untuk bahan dengan bersama- sama masukan penyusunan RKPD sebagai bahan penyusunan RKA-SKPD dalam rangka penganggaran dalam APBD 5) Menyiapkan draft MPS yang herisikan program, kegiatan prioritas sanitasi yang berskala komunal, kawasan dan kota untuk disamgaikan kepada pokia sanitasi provinsi 6) Membuat laporan kery'a terkatl bidang tugas secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 7) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang perencanaan yang drtugaskan oteh ketua pokja sanitasi kabuPaten/kota 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasa kepada ketua pokja sanitasi Kabupaten / kota d. Bidang Pendanaan 1) Mempersiapkan bahan masukan dalam rangka penyusunan BPS, SSKGnt tPS 2) Memberikan masukan terhadap kebijakan dan peraturan daerah dalam upaya optimalisasi pengelolaan sanitas, tenrtama terkait dengan pendanaan sanitasi di Kabupaten / kota 3) Memberikan masukan strategis terkait aspek pendanaan dalam penyusunan SSK da?t peTryernpumaan terkait spek pendanaan dalam BPS dan SSK dari hasil review pokia sanitasi Provinsi. 4) Menyiapkan bahan masukan brdang pendanaan kepada pokja sanilasi dalam pelaksanaan implementasi program PPSP SKPD kahupaten kota untuk 5) Meneliti memastikan pendanaan pada setiap tahapan program PPSP dialokasikan dalam APBD 6) Membuat laporan ke4a *erkart bidang pendanaan secara berkala kepada ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 7) Melaksanakan tugas lain terkait dengan bidang pendanaan yarrg dltugaskan ohh ketua pokja sanitasi kabupaten / kota 8) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada ketua pokja sanitasi kabupaten I kota Bidang Tekhnis 1) Menyampaikan bahan masukan aspek teknis dalam rangka penyusunan BPS, SSKdan draft MPS 2) Memberikan masukan strategis terkait aspek teknis penyusunan SSK dan penyempurnaan terkait aspek teknis BPS dan SSK dari hasil review pokia sanitasi provinsi. 3) Menyiapkan bahan masukan bidang teknis kepada pokja sanitas dalam pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik progran PPSP agar sesuai dengan rencana yang
-
/
RKA
ditetapkdt
I
KELIMA
.' :
Bagan struktur Pokja SANITASI Kabupaten Kolaka terlampir
Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini
dibebankan fada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2013 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD)
KEENAM
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan banwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinYa.
Ditetapkan di Pada tanggal
Kolaka
,.f APH'{-
2013
Ko!AKA,yl
{P'* 2J
H. AMIR SAHAKA
Tembusan: 1. Menteri Dalam Negeri Ri di Jakarta; Z. Menteri Negara Pdrencanaan Pembangunan NasionalRllkepala Bappenas Rl diJakarta 3. Menteri Pekerjaan Umum Rl diJakarta 4. Menteri Kesehatan RldiJakarta 5. Menteri Negara Lingkungan Hidup Rl diJakarta 6. lnspektur Kabr.rPaten Kolaka 7. Kepata Badan Pengelola Kanangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka 8. Arsip.
€c
G'
2
EE
4 'Jl a
-it
oz
7= rsE
lLGCL(E:-
t
L
(o.Y o-o o(o :z
6
R
e{
,-G a
=P jco(o-of Bs (E
*in
2,a
a! a* Eg EE'abeE.q
ao= 3 -r
EE o
3*
2a
Eg vL
6 -=
--9 Eg
r!
I Eg
HE
EsEE}g .i
:z
c.i
(E-'
3(o (r,c
1E lrJ u1
a
(o (n
r*[E 1! q o E
;=
E--.FoiE P(U=c-?
=
tn0rEyy= .g (E-Croro== t! IY0(,rl. l-z 4 vt Y OFIN(n
E (g
:
E
C
.s
t
= d
o c o
Y
3 o
{J
(!
d
Hg
,5.
zD
;,
-o
6 E '6 (u
zur
F F(/) (a*:
}H dr,a
o = Y
v
g:E I= b= (/)=
L
L-6
ts
z vt
z:z
.i^i di+d6t-
c.i
(,
3
t!
z
o
ro
p o o-
sc
-$ =E s* E i5
E-
ue
LL
J
OeC
V!--
(Eag ro,Y(u O--Q6 oJ(o(u \l \l \z
6=
Y-C rul/r9(o
Ei iE! FE .Y(Uo oo6o- ._ r (g
-_ -_ .o,u)t,ro (i,(o(q(o
v:zv\z *i^ird$
o
,
-Fs.cc
tro
z,;. -E ts
E
ilr6=Y
6.o(J
o-o O.l(o \z
OE
C
CCC(D (!(!(o@
9
|!
g?--
E Eff frE ,.
E
i'J
>(!
(EL
C
rEY PbO
(o
ar!7-s :OC7;a=
Zx- :=() L-
bo
ra
E: (Ir(o
-
tl
c(g
LLI
h-,o---
o 3 Co th
!rrlr
g5
c c 4 3 b! c(u c(o o
kx =3 LE =6a f;2
E
o L
z
ta
8f;;EEE tr o {J.! E< EOA:6-e.-)
Ea&^b;E
=.s :z
^O€:EE 'G bo_o (Ec(!(!= 6; :l=Y\z.Il
-i
..i
rr;
fE. arl
z
(, a E(!
(o
(u
6 }z
(o
(I,
o c 6 (u L (It
P
(E
o. o L
)
z z o zlrt o-
19
z o
!a
!(I, tn \l (u
3€ :ZC
Evt.g
lE
EE ?" o(Ec1d
J
r!(l,
=!z o= Yr.
th
3 =e ocotr-
bo
Gr o-o (ufi \Z
.Y Y.
E
$H E -9; "EaI p&h-sF H
€o6'o€E d5-Et'",?, ggSggE .i..ic6
+
tu,
z z () z tg CE
lrr
o.
(9
z
o ro
o
(l
uF
t96 6
(o
o .c _OtO6 rE J vPe
fio
l!-0r= 5S Y J aDo-=9p Y6
t.:
+(lJ:= 3"0 qG (!(E cOL _o-9 o-o qr(o
:z
dod
EHiF> ^v-6O !r=J.=L S.f; co
ao
L-UU(J
OJ(ug,)(u L L L L
0
c o)o(u(u c(o Ju0 uo oo uo uo L
6-ddd
C'(I,(o(o .o-OO.o 0tn06 =r5= G'(o(!ro \z :l
:z
ctE uo '= c
:z :l
-ioicri<
E
)
-o -o ,6 6 (o
ra
Y
