REKAP BERITA PUBLISITAS SENSUS EKONOMI 2016

REKAP BERITA PUBLISITAS SENSUS EKONOMI 2016 via ISTANA NEGARA No

Judul Berita

1

Sensus Ekonomi 2016

2

Sensus Ekonomi

3

Nama Media

Hal

Topik

Neraca

1

SE2016

Warta Ekonomi

2

SE2016

Presiden Minta Pengusaha Jujur

Investor Daily

11

SE2016

4

Perbedaan Data Segera Diakhiri

Kompas

19

Data BPS

5

Hasil Sensus BPS Jadi Dasar Kebijakan

Kontan

20

SE2016

6

Data Akurat, Kebijakan Pemerintah Efektif

Media Indonesia

1

Data BPS

7

Data Pangan & Kemiskinan Antar Instansi Amburadul

Rakyat Merdeka

13

Data BPS

8

Presiden Setop Proyek Data Kementerian

Republika

1

Data BPS

9

Pemerintah Hanya Gunakan Data BPS

Suara Karya

1

Data BPS

Suara Karya

1

SE2016

10 Sensus Ekonomi 2016 11 Sensus Ekonomi Digelar Mulai 1 Hingga 31 Mei 12 Data BPS Patokan Utama 13 Bappenas Koordinasikan Pusat Data Kementerian 14 Satukan Data Warga Miskin 15 Penerapan Satu Data dari BPS Mulai 2017 16 Kebiajkan Single Data Bisa Hemat Anggaran

Pos Kota

10

SE2016

Koran Sindo

6

SE2016

Republika

15

Data BPS

IndoPos

3

Data BPS

Media Indonesia

18

Data BPS

Kontan

19

Data BPS

17 Presiden: Urusan Data Pegangannya Hanya Satu, Data BPS

Presidenri.go.id

‐

Data BPS

18 Presiden Minta Pengusaha Jujur Beri Informasi

Antaranews.com

‐

Data BPS

Beritasatu.com

‐

SE2016

Detik.com

‐

SE2016

21 Jokowi akui perbedaan data hambat kebijakan ekonomi

Merdeka.com

‐

Data BPS

22 BPS Perkirakan Ada 26 Juta Pelaku Usaha di Luar Sektor Pertanian

Okezone.com

‐

SE2016

23 BPS Minta Wejangan Jokowi soal Sensus Ekonomi 2016

Okezone.com

‐

SE2016

Antaranews.com

‐

Data BPS

Okezone.com

‐

Data BPS

Detik.com

‐

Data BPS

19 Jokowi Canangkan Sensus Ekonomi 2016 Hari Ini 20 Jelang Sensus Ekonomi, Jokowi Kumpulkan Pegawai BPS Hingga Pengusaha di Istana

24 Presiden pusatkan data di BPS agar seragam 25 Jokowi Pilih BPS Jadi Sumber Data Pemerintah 26 Jokowi Kecewa: Sejak Masuk Istana Sampai Sekarang, Data Selalu Berbeda‐beda 27 Jokowi: Saya Titip ke Pengusaha, Jangan Takut Didatangi Petugas Sensus Ekonomi 28 Kementerian Sering Berbeda Data, Jokowi Sentil BPS 29 Presiden hentikan proyek pengumpulan data kementerian/ lembaga 30 Sensus Ekonomi 2016, Jokowi Minta Pelaku Usaha Jujur soal Data 31 Canangkan Sensus Ekonomi 2016, Jokowi: Data Penting Untuk Ambil Keputusan

Detik.com

‐

SE2016

Liputan6.com

‐

Data BPS

Antaranews.com

‐

Data BPS

Okezone.com

‐

SE2016

Detik.com

‐

SE2016

32 Data BPS Juga Pengaruhi Kebijakan Subsidi Pemerintah

Okezone.com

‐

Data BPS

33 Gelar Sensus Ekonomi, BPS Kerahkan 340 Ribu Petugas

Metrotvnews.com

‐

SE2016 Data BPS

Detik.com

‐

35 In Picture: Jokowi Resmikan Pencanangan Sensus Ekonomi 2016

rol.co.id

‐

SE2016

36 Kementerian tak akan Biayai Survei Data Kecuali BPS

rol.co.id

‐

Data BPS

37 Jokowi Minta Kementerian Setop Proyek Data, Ini Kata Menkeu

Detik.com

‐

Data BPS

38 Menkeu: Data Kemiskinan Ada di BPS, Kemensos Tak Perlu Survei Lagi

Detik.com

‐

Data BPS

39 Kementerian Setop Proyek Survei, Anggaran Negara Bisa Dihemat

Detik.com

‐

Data BPS

40 Kemenkes: Kalau Soal Kemiskinan, Kita Pakai Data BPS

Detik.com

‐

Data BPS

Okezone.com

‐

Data BPS

Detik.com

‐

Data BPS

Okezone.com

‐

Data BPS

34 Jokowi Kecewa Data Ekonomi Berbeda‐beda, Ini Kata Darmin

41 Mendag: Data Beda, Solusi Akhir di BPS 42 Kementan Punya Data Pangan Sendiri Selain dari BPS, Ini Alasannya 43 Data BPS Diragukan oleh Kementerian? Menko Darmin: Itu Salah!

Detik.com

‐

Data BPS

45 BPS Perlu Tingkatkan Sumber Daya

rol.co.id

‐

Data BPS

46 Seragamkan Data, Kemendikbud Klaim Sudah Pakai Data BPS

rol.co.id

‐

Data BPS

47 Ini Penjelasan Mensos Soal Perbedaan Data Kemiskinan

Detik.com

‐

Data BPS

48 Jokowi Sebut Kemenperin Bikin Data Berbeda Soal Tenaga Kerja, Ini kata Menperin

Detik.com

‐

Data BPS

44 Kementan: Tak Ada Beda Data Pangan dengan Kemendag

REKAP BERITA PUBLISITAS SENSUS EKONOMI 2016 via ISTANA NEGARA No

Judul Berita

49 Bappenas hanya akan biayai program survei BPS

Nama Media

Hal

Topik

Antaranews.com

‐

Data BPS

50 Kementan Minta Data BPS Lebih Akurat

rol.co.id

‐

Data BPS

51 BPS Dinilai Bisa Gandeng Kementerian untuk Pemutakhiran Data

rol.co.id

‐

Data BPS

52 Kemenhub akan Gunakan Data Tunggal Survei BPS

rol.co.id

‐

Data BPS

Headline MediaTitle Date Section Page No Language Journalist Frequency

sensus ekonomi Warta Kota 27 Apr 2016 Nasional-Internasional 2 Indonesian N/A Daily

Color Circulation Readership ArticleSize AdValue PR Value

Black/white 120,000 480,000 279 cm² IDR 12,922,105 IDR 38,766,316

Warta Kotartieniy lopulalan

SENSUS EKONOMI — Presiden Joko Widodo memberi sambutan ketika mencanangkan Sensus Ekonomi (SE) 2016 dan pembukaan rapat koordinasi teknis

SE 2016 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Selasa (26/4). Jokowi memerintahkan agar Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi satusatunya sumber data pemerintah untuk memudahkan pengambilan kebijakan yang sesuai. '


Presiden Minta Pengusaha Jujur Investor Daily Indonesia 27 Apr 2016 Kosmopolitan 11 Indonesian Oleh Novy Lumanauw Daily



SENSUS EKONOMI 2016

Presiden Minta Pengusaha Jujur Oleh Novy Lumanauw

► JAKARTA Presiden Joko Widodo (Jokowi)

berharap pengusaha di Indonesia memberikan informasi yang jujur dalam Sensus Ekonomi 2016 yang akan dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). saja 2.000. Jangan didiskon, sebet kita dapat, yakni potret yang akurat ulnya 2.000 ngomong 1.000," tandas dari kondisi serta potensi ekonomi. dia. Kita harus memotret wilayah yang Data yang valid, kata Presiden, paling kecil di perdesaan, kecamatan, diperlukan untuk melihat daya sa kota, dan kabupaten. Dari usaha ing dan produktivitas dunia usaha di mikro, kecil, menengah, sampai yang Tanah Air. "Kondisi industri kecil kita, besar," papardia. Ekonomi 2016 (SE2016) di Istana pengusaha mikro seperti apa, kami Tenaga pendukung survei Sensus perlu tahu secara lengkap. Dengan Ekonomi 2016 berjumlah 340 ribu Negara Jakarta, Selasa (26/4). Kepala Negara meminta pengusaha begitu, kebijakan kita tepat. Jangan orang. Mereka akan bertugas di tidak perlu takut menginformasikan sampai muncul sebuah potret yang 81.789 desa dan kelurahan selama se datadata tentang bisnis yang digelu salah, yang keliru, sehingga kita salah bulan (131 Mei). Dengan demikian, BPS akan memiliki data yang detail tinya. "Tak perlu takut karena hal mengambil kebijakan," tutur dia. ini tidak ada urusannya dengan pajak. Presiden juga menyadari tugas Sen dan akurat yang bisa digunakan Informasikan saja apa yang ditanyakan sus Ekonomi 2016 bukan merupakan pemerintah untuk memformulasi petugas sensus, misalnya soal omzet. tugas yang ringan. Apalagi sekarang kan kebijakan, baik jangka pendek, Kalau omzetnya 1.000, ya ngomong banyak menjamur bisnis berbasis on jangka menengah, maupun jangka aja 1.000. Kalau 2.000, ya ngomong line. "Fokuslah pada hasil yang ingin panjang.

"Saya titip kepada seluruh pengu saha, pengusaha besar, di sini hadir Ibu Mooryati Sudibyo dan pengusaha pengusaha lain yang gede, yang me nengah, yang kecil, yang mikro, agar memberikan datadata benar," kata Jokowi dalam Pencanangan Sensus


Perbedaan Data Segera Diakhiri Kompas 27 Apr 2016 Ekonomi 19 Indonesian AHA Daily


Black/white 650,000 2,600,000 547 cm² IDR 124,481,571 IDR 373,444,714

Perbedaan Data Segera Diakhiri Survei Berorientasi Proyek agar Dihentikan JAKARTA, KOMPAS ' • I ? j . j

Presiden Joko Widodo 1 •*" "If I " £'■ memutuskan mengakhiri . BmBmBT | g

perbedaan data dan 11.'■ | j *1 t h M informasi yang terlalu i «H$HES ?4 mEBSI g®J V | j, jAf ' . & ^ :■ banyak versi.'Ia * m It W JlPrtP JKjBiL iAAi"'.^ ^ jffm

meminta kementerian JKKKUM atau lembaga agar menghentikan surveisurvei mencari

informasi yang berorientasi pada proyek. Mulai saat ini, untuk urusan

data, pemerintah hanya akan

menggunakan satu data dalam ; '. setiap pengambilan kebijakan atau keputusan, yakni dari Badan __^, ., KOMPAS/WISNU WID1ANT0R0

Karena peran BPS sangat kru

sial dan strategis, Presiden me Kepala Badan Pusat Statistik Suryamin memberikan laporan saat pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 oleh wantiwanti agar data yang diha Presiden Joko widodo di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4). Dalam sambutannya, Presiden meminta agar sensus yang dilakukan silkan lembaga statistik nasional menghasilkan data akurat sehingga membantu pemerintah dalam mengamhil keputusan. Sensus Ekonomi 2016 akan dilakukan 131 Mei. tersebut harus betulbetul riil, akurat, dan detail serta men '

cerminkan keadilan dan keadaan Perekonomian Darmin Nasution, maupun kondisi di lapangan. agar petugas BPS serius bekerja omzetnya misalnya L000 ya ngo nyata di lapangan. Menteri Perencanaan Pemba "Bedabeda semua. Bagaimana dengan melakukan cek silang mong saja 1.000. Kalau 2.000, ya "Dari sejak masuk istana hing ngunan Nasional/Kepala Badan saya akan memutuskan tidak im atas data yang diperoleh di la ngomong saja 2000. Enggakusali ga sekarang, kalau saya ingin mi Perencanaan Pembangunan Na por beras, (kalau) datanya me pangan. didiskon 2.000," tutur Presiden. salnya data kemiskinan, di Ke sional Sofyan Djalil, Wakil Men ragukan," kata Presiden. Bukan hanya soal produksi be Pemberian data yang benar, menterian Kesehatan ada, Ke teri Keuangan Mardiasmo, Se Oleh karena itu, Presiden me ras, angka produksi beras dan lanjut Presiden, akan membantu menterian Sosial ada, BPS juga kretaris Kabinet Pramono minta kondisi seperti itu harus jagung juga banyak versi. Angka pemerintah agar tidak, salah ada. (TapO datanya berbedabe Anung, serta Menteri Sekretaris diakhiri, dengan menyampaikan tenaga kerja di BPS, Kementerian mengambil kebijakan. Presiden da. Ini yang mulai sekarang saya Negara Pratikno. data apa adanya. Jika memang Perindustrian, dan Kementerian pun memahami, tidak mudah enggak mau lagi. Urusan data, Pada awal sambutannya, Pre .harus impor b6ras, ya harus im Ketenagakeijaan juga berbe menjalankan tugas Sensus Eko pegangannya hanya satu seka siden mengingatkan bahwa un por. Sebaliknya kalau tidak im dabed a. Begitu juga dengan po nomi 2016 di tengah menjamur rang di BPS. Namun, BPS sendiri tuk memenangi kompetisi antar por, ya harus diputuskan secara tensi usaha. Perbedaan angka nya bisnis dalam jaringan (da kalau mengurus data juga. yang negara, Indonesia harus mem tegas tidak impor. Ke depan ja tersebut membuat pemerintah ring). benar," kata Presiden Jokowi da punyai data dan informasi yang hgan lagi Presiden disodori data tidak tegas dan raguragu dalam "Fokuslah pada hasil yang lam sambutannya pada Penca strategis, akurat, dan berkualitas berbedabeda. memutuskan kebijakan. ingin kita dapat, yakni potret nangan Sensus Ekonomi 2016 sesuai dengan kondisi riil di la 'Ini harus diakhiri. Cukup yang akurat dari kondisi dan po

dan Peresmian Pembukaan Ra pangan. Dengan demikian, setiap halhal yang seperti itu. Orienta BCflKan Qdta yang Denar tensi ekonomi dari wilayah yang pat Koordinasi Teknis Sensus kali pemerintah memformulasi sinya tidak lagi orientasi proyek; Pada kesempatan tersebut, paling kecil," kata Presiden. Ekonomi 2016, Selasa (26/4), di dan mengambil kebijakan, ada kementerian ini ada proyek sur Presiden juga meminta kepada Kepala BPS Suryamin menya Istana Negara, Jakarta data dan informasi yang be vei, kementerian ini ada proyek semua pengusaha, mulai dari takan, kemarin menjadi momen Selain Ketua DPR Ade Koma tulbetul bisa dipegang. cari data, kementerian ini ada pengusaha besarhinggapengusa penting bagi BPS karena Sensus rudin, hadir juga sejumlah men Presiden mencontohkan data proyek cari informasi. Enggak. ha menengah, kecil, dan mikro, 2016 dicanangkan Presiden Jo teri dalam Kabinet Keija, antara soal produksi beras di Tanah Air Stop, stop, stop. Satu data se untuk memberikan data yang be kowi. Kehadiran Presiden men

lain Menteri Koordinator Pem yang selama ini tidak seragam, karang yang kita pakai BPS. Tapi, nar kepada BPS. "Ini tidak ada jadi pendorong semangat dan bangunan Manusia dan Kebuda baik di Kementerian Pertanlan, kalau enggak benar juga. hatiha urusannya dengan pajak, enggak motivasi bagi jajaran BPS. yaan Puan Maharani, Menko Kementerian Perdagangan, BPS, ti," ujar Presiden seraya berpesan usah takut. Jadi, kalau usahanya (SON/AIIA)


Hasil Sensus BPS Jadi Dasar Kebijakan Koran Kontan 27 Apr 2016 Color Nasional Circulation 20 Readership Indonesian ArticleSize N/A AdValue Daily PR Value


■ SENSUS EKONOMI 2016

Hasil Sensus BPS

Jadi Dasar Kebijakan JAKARTA. Mulai 1 Mei ini, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menggelar sensus eko nomi 2016. Lewat sensus ini

pemerintah akan menghim pun berbagai data terkait akti vitas ekonomi di Indonesia.

Nantinya, data ini akan men jadi sumber dalam pengambil an kebijakan pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasu

tion mengungkapkan selama ini data yang dimiliki peme rintah berbedabeda antar ke

mencapai 340.000 orang. Nan tinya, petugas ini akan men data pelaku usaha dari berba gai skala di Indonesia. Presiden Joko Widodo me

nekankan agar data sensus yang dihasilkan BPS memiliki akurasi yang tinggi. Sebab, "Satu data sekarang yang akan kami pakai, dari BPS. Tapi, kalau datanya tidak bener juga hatihati, hatihati," ujar nya, dalam peresmian pembu kaan rapat koordinasi teknis Sensus Ekonomi 2016. Nah,

menterian. Makanya, peme rintah ingin menyatukan data ekonomi dengan mengguna kan satu data dari BPS.

Darmin optimistis, dengan satu sumber data, pengambil an kebijakan pemerintah se perti impor pangan, subsidi dan pengembangan industri akan lebih akurat. "Harusnya hanya data BPS saja, supaya jangan terpengaruh dari ke pentingan kementerian," ujar nya Selasa (26/4). Kepala BPS Suryamin me nambahkan, mulai 1 Mei 31 Mei 2016 BPS akan menggelar sensus ekonomi 2016. Sensus

ini akan memberikan gambar an mengenai pangsa pasar dan pengembangan usaha. Untuk Sensus Ekonomi

2016, Suryamin bilang BPS berupaya menjamin keakurat an data dengan mempersiap kan para petugas sensus. BPS juga telah membekali petugas dengan pelatihan seperti tek nik wawancara agar data yang didapatkan optimal.

Untuk program sensus ini, BPS mengalokasikan anggar an Rp 2,39 triliun dan dengan jumlah petugas yang direkrut

Ke depan, pemerintah hanya akan memakai satu data dari BPS.

untuk memastikan data yang dihasilkan BPS akurat, Presi den siap untuk melakukan verifikasi misalnya dengan memeriksa beberapa sampel. "Entah ketika pencarian data lapangannya tidak serius, tapi akan ada keputusan yang lain nanti," kata Jokowi. Selain itu, Jokowi juga me minta responden baik peng usaha besar, mikro, kecil dan menengah untuk memberikan data yang benar kepada petu gas sensus. Sehingga, nanti nya hasil pengolahan data Sensus Ekonomi 2016 akan

lebih akurat dan pemerintah

bisa tepat dalam pengambilan kebijakan. Muhammad Yazid


Data Akurat, Kebijakan Pemerintah Efektif Media Indonesia 27 Apr 2016 Color Main Page Circulation 1 Readership Indonesian ArticleSize N/A AdValue Daily PR Value

Full Color 250,000 1,000,000 301 cm² IDR 54,180,000 IDR 162,540,000

Data Akurat, Kebijakan Pemerintah Efektif KESIMPANGSIURAN dan ke Presiden menerima laporan tidakakuratan data menjadi yang berbeda mengenai pro salah satu penyebab mengapa duksi beras. "Bagaimana saya program pemerintah tidak memutuskan tidak impor beras berjalan maksimal. Hal kalaudisodoridatabedabeda? disebabkan data yang dike Ini harus diakhiri."

Polemik Data

luarkan Badan Pusat Statistik Presiden juga menekankan I "ata I Kementan | BPS | Kementan (BPS) kerap berbeda dengan kementerian untuk tidak lagi ■ Padi 75,36 73,44 ■ Sapi potong 14,72 14,70

kementerian terkait. berorientasi pada proyek pen ■ Jagung 19,61 20,31 ■ Sapi perah 0,50 0,48 "Sejak saya masuk Istana carian data. "Kementerian ini ., . . . " " "" " , " ""

. , .... , , . . ■ Kedelai 0,96 1,20 ■ Kerbau 1,33 1,32 sampai sekarang kalau ingin ada proyek survei, kemen

data kemiskinan, Kemenkes terianitu ada proyek cari data, ■ Kacang tanah 0,60 0,74 ■ Kambing 18,63 19,21 ada, Kemensos ada, BPS ada, kementerian ini ada proyek ■ Kacang hijau 0,27 0,29 "Domba 16,09 15,71

datanya berbedabeda. Saya cari informasi. Enggak, setop! . ubi k 21 79 26 53 Ayamburas 275,11 286,53 enggak mau lagi. Urusan data Setop! Setop! Sekarang kita

pegangannya hanya BPS. Dari pakai satu data." ■ Ubi jalar 2,26 2,65 ■ Ayam ras petelur 146,66 154,65 data yang akurat akan lahir Menko Perekonomian Dar > ■ Ayam pedaging 1.443,34 1.481,87

kebijakan efektif, tidak mele minNasutionmengakuiperbe ' ^ A

set karena memang datanya daandatasetiapinstansidilan ; mi if

betulbetul akurat dan de dasi kepentingan berbeda. . V' \jL T|jjjr\y /1 tail," kata Presiden Jokowi "Harusnya data di kementeri /\V'/ \ / \f~ \\ I /f[| dalam pencanangan Sensus an disatukan dengan data BPS ' W f 7 A fj"\ V'\i Ekonomi 2016 dan pembuka baik itu pertanian. perindus ¥ | / W"v' ) If ) / \

an rapat koordinasi teknis trian, perdagangan, maupun f V* * ■ 0s ^ ^ Sensus Ekonomi 2016 di Istana kemiskinan sehingga keputus *Da,a Statistik Ditjsn PKH 2013, *= angka sementara sumto: Reran. stiaegia Ksmenteran pertannn 20162019/BPS/L1 Negara, kemarin. an menjadi akurat." Presiden mencontohkan saat BPS melaksanakan Sensus kekuatan industri mikro atau Presiden mengingatkan BPS Sensus ekonomi itu melibat pemerintah harus menentu Ekonomi 2016 pada 131 Mei pun makro sehingga peme agar akurat dalam mengumpul kan 340 ribu petugas di 81.789 kan kebijakan impor beras untuk memetakan potensi, rintah dapat mengeluarkan kan data. Semuaharus ditinjau desa dan kelurahan di seluruh beberapa waktu lalu. Saat itu daya saing, produktivitas, dan kebijakan yang tepat. ulang dari berbagai hal. Tanah Air. (Pol/X4)


Data Pangan & Kemiskinan Antar Instansi Amburadul Rakyat Merdeka 27 Apr 2016 Color Black/white Hot Economics Circulation 327,000 13 Readership 1,308,000 Indonesian ArticleSize 405 cm² KPJ AdValue IDR 27,771,429 Daily PR Value IDR 83,314,287

Data Pangan & Kemiskinan Antap Instansi Amburadul Jokowi Tegaskan Cuma BPS Yang Lakukan Sensus Presiden Jokowi mengungkapkan buruknya data base milik pemerintah. Betapa tidak, data yang disodorkan antar

instansi berbedabeda. Kondisi ini menyulitkan proses pengambilan keputusan. Ke depan, Presiden menegaskan

hanya mau percaya data Badan Pusat Statistik (BPS). BPS akan melakukan sensus

ekonomi dalam rentang 1 sampai 31 Mei mendatang. Sensus dilaku kan guna mendapatkan angka aku rat tentang dunia usaha dan jumlah pelaku usaha di luar sektor perta nian. Untuk menyukseskan sensus, • BPStfefefecana mettgeftthkari 3 4(1 petugas guna menjaring data di 80 ribu desa seluruh Indonesia.

Kemarin, Presiden Jokowi dan

dan sejumiah menteri menggelar rapat koordinasi khusus memba has teknis sensus ekqnomi tersebut di Istana.

pemerintah dalam pengambilan keputusan. "Sejak masuk Istana sampai sekarang, data banyak versinya. Misalnya soal data kemiskinan

berbedabeda. Oleh sebab itu,

untuk serius di dalam melakukan

ke depan harus ada acuan data

pendataan. Sebab, dirinya akan memantau di lapangan.

bersama.

"Kalau tidak benar, hatihati.

Say a cross check. Entah cara

ambil sampelnya, atau can data di lapangannya, nanti ada keputusan yang lain," tegas Jokowi. Jokowi juga mengajak para pengusaha yang menjadi objek

di Kementerian Kesehatan ada,

sensus untuk bisa'bekerja sama

Kementerian Sosial ada, BPS juga Ma. Sefarrn ittf, tfngfes protfciksi beras dan jagung banyak versi nya, angka ketenagakeijaan, dunia

dengan baik dengan memberikan data yafig jujur.

usaha juga. Ini yang sering mem buat kami tidakfirm dalam merau tuskan," kata Jokowi.

Jokowi menegaskan, ke depan hanya ingin berpegang masalah

Jokowi meminta, BPS melaku

data ke BPS. Kementerian harus

kan sensus dengan benar dan akurat. Presiden tidak mau lagi ada ketidakpastian masalah data. Karena, menurutnya, selama ini masalah tersebut menyulitkan

segera menghilangkan proyek menghimpun data selama ini. Serahkan saja semua ke BPS. Hal ini penting agar tidak menimbul kan konsekuensi kebijakan yang

mengakui, data antar kementerian

diambil kurang akurat. Dia mewantiwanti kepada BPS

"Ini tidak ada urusan sama pa jak. Kalau omset seribu, ya bilang seribu, jangan didiskon. Ini penting sekali melihat competitiveness, melihat kondisi pengusaha mikro, sehingga kebijakan apa yang akan dijalankan jadi nanti makin jelas. Jangan sampai muncul potret salah,sehingga salah ambil formu lasi kebijakan," kata Jokowi. Menteri Koordinator Pereko

nomian Darmin Nasution menga mini keterangan Presiden. Dia

yang disepakati menjadi acuan "Saya setuju dengan "Presiden, kita gunakan data BPS. Ini agar kita tidak terpengaruh kepentingan kementerian," katanya. . Darmin memproyeksi, penya tuan sumber data yang menjadi pegangan pemerintah akan mulai diimplementasikan pada 2017 mendatang setelah dihasilkannya aualisa dati data Sensus Ekonomi

2016 yang ditargetkan rampung pada Desember 2016. Kepala BPS Suryamin optimis tis data sensus ekonomi kali ini

akan memberikan gambaran data lebih akurat dibanding yang seka rang. "BPS akan kembali mendata seluruh peiaku usaha dan skala usaha yang ada di Indonesia," be ber Suryamin. Suryamin menerangkan, sen

BPS mencatat pelaku usaha di luar sektor pertanian terdapat 9. juta usaha, 1996 terdapat 16^ juta usaha, pada 2006 terdapat 22,7 juta usaha. Dia memprediksi, dalam sensus ekonomi akan mendapati tidak kurang 25 juta usaha yang didapat dalam sensus ekonomi 2016.

Untuk mempersiapkan sensus, BPS menggelar rapat koordi nasi nasional (rakornas) sensus

ekonomi 2016 yang dilakukan tiga hari dari 25 April sampai hari ini di Kantor BPS. Acara ini juga akan diikuti oleh 192 peserta yang terdiri dari 30 pejabat eselon I dan eselon II BPS pusat, serta 162 pe jabat eselon II dan II BPS provinsi seluruh Indonesia.

sus ekonomi telah dilakukan se

Menurut Suryamin, substansi rakornas membahas aspek ad ministrasi pengolahan data hasil sensus ekonomi 2016 serta strategi BPS dalam mengoptimalkan sum ber day a yang tersedia saat ini. Ra kornas juga membahas mengenai

banyak empat kali. Tahun 1986

reformasi birokrasi. ■ KPJ


Presiden Setop Proyek Data Kementerian Republika 27 Apr 2016 Color Main Page Circulation 1,9 Readership Indonesian ArticleSize N/A AdValue Daily PR Value


Presiden Setop Proyek Data Kementerian • HALIMATUSSA'DIYAH, SATRIA KARTIKA YUDHA

Ekonomi 2016 di Istana Ne /

(5) Indepth

gara, Jakarta, Selasa (26/4). NO Presiden mencontohkan

JAKARTA — Presiden Joko Wi

dodo meminta semua data yang men jadi rujukan penetapan kebijakan harus keluar dari satu pintu, Badan Pusat Statistik (BPS). Ini akan mem buat seluruh data yang digunakan

pemerintati seragam. Tak adalagi pro yek menghimpun data di kementerian. "Sejak masuk Istana hingga seka rang kalau saya ingin, misalnya, data kemiskinan, Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Sosial ada, BPS ada,

datanya berbedabeda," kata Presiden saat membuka rakor teknis Sensus

ProKontra perbedaan data mengenai produksi beras nasional. Ia Jokowi Minta

mendapatkan data berbeda pe Pengusaha Jujur

dari sejumlah instansi. Aki batnya, ia kesulitan untuk memutuskan kebijakan im por beras guna melengkapi kebutu an dalam negeri: "Sampaikan saja data apa adanya kalau memang kita harus impor ya impor, tegas. Kalau tidakya tidak, tegas," ujar Presiden. Demildan pula dengan angka produksi jagung dan angkatan tenaga kerja yang selu

hnya berbeda versi. ja menj|ajj saa| jnj

gara adalah kepemilikan data dan informasi yang strategis, akurat, dan

donesia memang terlalu

berkualitas.

anyak versi data dan infor

masi di berbagai kemente ian/lembaga."Enggak ada ang sama. Peta potensi usa a versinya banyak, inilah ang mungkin sering kita

memutuskan itu tidak firm. Ragu ragu. Ini harus kita akhiri," ujar Jokowi meminta.

Presiden tak man lagi ada perbe daan data seperti itu. Saat ini, urusan data pegangannya hanya satu, yaitu BPS. Menurut dia, salah satu kunci memenangkan kompetisi antarne

Data yang riil, akurat, dan men cerminkan keadaan di lapangan, akan memudahkan pengambilan kebijakan yang tepat. Hal ini bisa dilakukan de ngan mengoptimalkan fungsi BPS sebagai pusat data dan informasi. Namun, ia pun meminta BPS bekerja dengan cermat. "BPS sendiri kalau nyurus data juga yang benar," kata Presiden. Ia meminta BPS selalu melakukan cross

check, entah mengenai sampel atau Bersambung ke him 9 kol 46


Presiden Setop Proyek Data Kementerian Republika 27 Apr 2016 Color Main Page Circulation 1,9 Readership Indonesian ArticleSize N/A AdValue Daily PR Value


Presiden Setop Proyek Data Kementeriandari him 1 penentuan sampel di lapangan. Bila BPS tak serius, ia akan membuat keputusan yang lain. BPS pernah merilis prediksi

mikian, kebijakan pemerintah

Umum Gabungan Koperasi Pro

dalam mengatasi kemiskinan

dusen Tahu dan Tempe Indone

tepat sasaran.

produksi gabah kering giling (GKG) 2015 sebanyak 75 juta ton atau setara dengan 43,940 juta

Perekonomian Darmin Nasution

sia (Gakopindo) Aip Syarifiiddin mengatakan, data BPS yang menjadi bahan rujukan peme

ton beras. Namun, data tersebut

lui BPS dilakukan agar pemerin

kemudian direvisi oleh BPS

tah tidak salah langkah dalam membuat program dan kebijak

menjadi 74,99 juta ton GKG dengan alasan kekeringan atau ElNino.

Menteri Koordinator Bidang mengatakan, keputusan penye ragaman penggunaan data mela

an. •

Selama ini, setiap kemen

Di sisi lain, dengan diserah

terian memiliki data berbeda

kannyai pengurusan data kepada

beda sehingga menyulitkan pe merintah dalam mengambil ke putusan. "Mulai sekarang disatu kan, data dari BPS. Itu agar pengambijan keputusan dan ke bijakan menjadi lebih akurat,"

BPS, secara otomatis proyek sur vei, pencarian data, dan in formasi di berbagai kemente

rian/lembaga disetop. "Cukup halhal yang seperti itu, orientasinya tidak lagi orientasi proyek. Kementerian ini ada proyek survei, kemen terian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari

informasi. Enggak. Setop! Setop! Setop!" kata Presiden dengan na da tegas. Menteri Sosial Khofifah In

dar Parawansa pernah menge

kata Darmin.

Darmin menjelaskan, nanti nya kementerian tidak boleh lagi

rintah untuk menentukan se

buah kebijakan strategis justru sering kali tak akurat. Misalnya, ada panen raya kedelai di Aceh, Berdasarkan es

timasi BPS, kemungkinan panen bisa mencapai 1.000 ton atau 2.000 ton. Lalu, kata dia, peng usaha pun datang ke sana, tapi ternyata panen kedelai hanya 20 ton.

Kondisi semacam itu, kata

Aip, hampir teijadi di beberapa tempat di Indonesia. Dia menye but Bantul, Grobogan, Sampang, Madura, Palembang, Lampung, serta daerah lainnya yang menja

melakukan survei atau memubli kasikan data sendiri. Semua data

di sentra penghasil kedelai.

yang diguiiakan harus bersum ber dari data BPS. "Seharusnya

mengapa ada selisih antara data dan fakta yang ada di lapangan. Ia hanya diberi tahu pemerintah bahwa di daerah itu akan panen sekian ribu ton sehingga mem buat pihaknya sering datang ke

data dari BPS saja supaya tidak terpengaruh dari kepentingan kementerian," kata dia.

Aip mengaku, ia tak mengerti

luhkan soal beda data kemiskin

Ketika ditanya kapan imple

an pada 4 Maret 2016. Data yang dimiliki kementeriannya ber beda dengan kementerian lain serta data pemerintah pusat de ngan daerah. Khofifah menegas kan, ingin mengakhiri rezim be da data ini. Menurut dia, sejak 2015, kementerian yang ia pim pin berkoordinasi dengan BPS untuk mendapatkan data kemis kinan yang akurat. Dengan de

mentasi penyeragaman data itu mulai beijalan efektif, Darmin menyatakan, pengumpulan data sebenarnya cepat pelaksanaan nya, tetapi memproses datanya

lokasi panen tersebut. "Tapi, fakta yang diberikan tidak benar. Soal mengapa hasil nya cuma segitu atau petahi ti

memerlukan waktu sekitar enam

Karena sebagai pembeli, kami hanya membeli barang yang

bulan. Jadi, kirakira tahun 2017

sudah bisa beijalan.

dak menikmati, kami tidak tahu.

ada," ujar Aip. Ia menambahkan, tahun lalu kebutuhan kedelai

Sering tak akurat Sehari sebelumnya, Ketua

nasional 1,5 juta ton. ■ antara ed: ferry kisihandi


Pemerintah Hanya Gunakan Data BPS Suara Karya 27 Apr 2016 Color Main Page Circulation 1 Readership Indonesian ArticleSize (nun) AdValue Daily PR Value

Full Color 25,000 100,000 467 cm² IDR 44,242,105 IDR 132,726,316

SURATKEPUTUSAN Menkumham Yasonna Laoly (kiri) menyerahkan Surat Keputusan (SK) tentang Kepengurusan Partai Golkar hasil Munas Bali kepada Sekretaris Jenderal Partai Golkar idrus Marham di Jakarta, Selasa (26/4).

PENGAMBILAN KEBIJAKAN

Pemerintah Hanya Gunakan Data BPS JAKARTA (Suara Karya):

Istana Negara Jakarta, Selasa (26/4).

Tegas. Kalau tidak, ya

Presiden menegaskan,

jagung, dan angka tenaga keija berbedabeda versi. "Enggak ada yang sama.

proyek survei dan pencari

pemerintah sekarang hanya

Peta potensi usalla versinya

kebijakan yang diambil

an data atau informasi di

akan menggunakan satu

banyak. lnilali yang

pemerintah pun niscaya

berbagai kementerian/lem baga pemerintah dihen

data, yakni data yang

mungkin sering kita rnemu

dikeluarkan BPS. Untuk

tuskan itu tidak firm. Ragu

betulbetul tepat sasaran. "Jadi, urusah data,

tikan. Menurut Presiden,

itu, BPS harus berhatihati

selanjutnya kegiatan terse

dalam mengumpulkan dan menyajikan data.

ragu. Era seperti itu harus kita akhiri," kata Presiden. Dengan melarang tiap kementerian mengum pulkan atau mengelola data, maka ke depan ini peran BPS menjadi lebih strategis. Data yang dihasilkan BPS menjadi pijakan dalam pengambilan berbagai kebijakan. Tetapi, Presiden mengingatkan,

Presiden Joko Widodo

(Jokowi) rnemutuskan,

but dijalankan penuh oleh

Badan Pusat Statistik (BPS). "Orientasinya tidak lagi orientasi proyek. Kementerian irii ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data. Kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak! Stop! Stop! Stop!" kata

Presiden saat Pencanangan Sensus Ekojiomi 2016 dan Peresmian Pembukaan

Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di

" Cross check, cross

Check. Entah ambil sampel nya, entah pencarian di lapangannya. Bila tidak serius akan ada keputusan yang lain," kata Presiden ; seperti dikutip Antara. Menurut Presiden, saat' ini versi data dan informasi

tidak," kata Presiden. Dengan demikian, berbagai

pegangannya hanya satu sekarang — di BPS," kata Presiden. Dia menam

bahkan, salah satu kunci dalam memenangi kom petisi antarnegara adalah kepemilikan data dan infor

masi yang strategis, akurat, dan berkualitas.

Data informasi yang riil, akurat, dan mencerminkan keadaan di lapangan. Itu

kelewat banyak dan tidak seragam sehingga menyulit

BPS sendiri harus betul

akan memudahkan

dalam mengelola data ini.

pengambil kebijakan dalam

kan pengambilan kebijakan.

"Sampaikan saja data apa adanya. Kalau memang kita harus impor , ya impor.

memformulasikan atau

Contoh angka produksi beras, angka produksi

memutuskan kebijakan (nun yang tepat. (nun)


SENSUS EKONOMI 2016 Suara Karya 27 Apr 2016 Main Page 1 Indonesian Antara Daily


Full Color 25,000 100,000 132 cm² IDR 12,505,263 IDR 37,515,789

Antara

SENSUS EKONOMI 2016

Presiden Joko Widodo menyampaikan arahan pada acara Pencanangan

Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4). Badan Pusat Statistik akan melakukan Sensus Ekonomi 2016 selama 130 Mei 2016 kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia.


Sensus Ekonomi Digelar Mulai 1 Hingga 31 Mei Pos Kota 27 Apr 2016 Color News Circulation 10 Readership Indonesian ArticleSize N/A AdValue Daily (EM) PR Value

Black/white 60,000 240,000 79 cm² IDR 817,241 IDR 2,451,724

Sensus Ekonomi Digelar Mulai 1 Hingga 31 Mei JAKARTA (Pos Kota) Pemerintah akan menggelar sensus ekonomi, 131 Mei 2016. Presiden Jokowi mengim bau seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik skala besar, menengah, kecil, hing

harapkan dengan hasilnya nanti, pe merintah dapat mengeluarkan kebija kan yang tepat. Sensus ini akan meli batkan 340 ribu petugas di 81.789 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Melalui sensus itu, kata Kepala Nega

ga mikro untuk memberikan data yang benar kepada pemerintah dalam hal

ra, pemerintah akan mendapatkan in

ini Badan Pusat Statistik (BPS).

formasi dan data akurat merupakan salah satu kunci dalam memenangkan

Demikian disampaikan Presiden dalam

pencanangan "Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)" dan Peresmian Pembukaan Rapat KoordinasiTeknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa (26/4). Sensus ini untuk mengetahui kondisi ekonomi nasional guna memetakan ba

gaimana potensi, tingkat daya saing, produktivitas, dan juga kekuatan in

dustri mikro dan makro sehingga di

kompetisi antar negara. Dengan data

akurat dan berkualitas, pemerintah da pat membuat kebijakan dan mengam bil keputusan yang tepat. Hasi Sensus Ekonomi 2016, lanjut Jokowi, akan menjadi pegangan ka renanya selurufy kementerian untuk ti

dak lagi berorientasi pada proyek pen carian data. (Johara/si)


Data BPS Patokan Utama Koran Sindo 28 Apr 2016 Opini 6 Indonesian N/A Daily



Data BPS Patokan Utama Presiden Joko Widodo (Jokowi) takbisa menyembunyikan kekecewaan terhadap data yang disuguhkan kementerian/ lembaga (K/L) berbeda satu dengan yang lain sehingga me

nyulitkan pengambilan keputusan pemerintah. Orang pertama di negeri ini menunjukdataproduksi dan kebutuhan beras yangselalu membingungkanuntukmengambil kebijakan, apakahpemerintah melakukan impor beras atau tidak. Pasalnya, dari tiga K/L yang berwenang dalam urusan komoditas beras, yakni Kementerian Pertanian (Kementan), Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan Badan Pusat Statistik (BPS) memiliki data yang berbeda. Begitu

pula data pada sektor ketenagakerjaan, data yarig dikeluarkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) berbeda dengan data milik Kementerian Tenaga Kerj a (Kemenaker) dan BPS. Jadi, sudah jelas persoalannya, kalau kebijakan pemerintah

seringkali tidak tcpat sasaran, sumber masalahnya berasal dari data yang dipakai untuk menerbitkan kebijakan tidak akurat. Masalah krusialitu, Presiden Jokowimengakui, sudah dialamisejakpertama kali menakhodai negeri ini. "Sejak masuk Istana sampai sekarang,

kalausayaingindatamisalnyadatakemiskinan,semuanyatersedia. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada, Kementerian Sosial

(Kemensos) ada, dan BPS ada. Datanya? Berbedabeda," ucap

mantan gubemur DKI Jakarta itu ketika membuka pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, kemarin. Keluhan Presiden Jokowi itu tidak bisa dianggap enteng sebab sukses dan

tidakpengambilankebijakanpemerintahditentukanolehvalidatau tidakdatayangdigunakan.

Mengapa bisa ter jadi data K/L satu dengan yang lain berbeda? Kehadiran data yangberbeda tersebut ditengaraikarena setiap K/L melakukan proyek survei masingmasing. Akibat muncul datayang

berbeda dari setiap K/L, kebijakan jadi tumpang tindih. Contoh paling anyar adalah kebijakan antara Kemendag dan Kementan terkait impor beras. Data Kementan menyatakan produksi beras

padaawaltahun ini telahterjadi surplus, sementaradataKemendag menyajikan stokberas harus ditambah sehingga pemerintah segera membuka keran impor beras. Akibat itu, terjadi polemik antara menteri perdagangan dan menteri pertanian yang membuat harga beras di pasar gonjangganjing. Dampaknya, masyarakat harus membayar harga mahalberaskarena data pemerintah tidak akurat. Ituhanya salah satu contoh dari kebijakanyangmenggunakan data berbeda di dalam tubuhpemerintah sendiri. Untungnya, Presiden Jokowi sudah mengambilkeputusanyang

tepat dengan menghentikan kegiatan survei data dari setiap K/L dan mewajibkan penggunaan data seragam yang dikeluarkan oleh BPS sebagai pegangan pemerintah. Meniadakan survei data oleh K/L dengan sendirinya dapat menghemat anggaran belanjanegara. Hanya, pemerintah tidak bisa menyebutkanberapadana yang bisa dihemat.Tetapi.danayangselamaini dipakai untuksurvei data bisa dialihkan untuk belanja yang lebih produktif. Dengan demikian, pemerintah tak perlu ragu lagi menggunakan data dengan satu 1 1 1

sumberyangmenjadipatokan.

Kini bola ada di tangan BPS. Sekarang lembaga pengumpul dan pengeloladataitudituntutlebihprofesionalmenyediakandatayang benar, detail, akurat, danberkualitas. Selamaini datapublikasi BPS tak jarang mendapat cibiran karena seringkali ditengarai tidak akurat. Mendapat tantangan besar, Kepala BPS Suryamin me

nyatakan siap membenahi lembaganya untuk menghasilkan data

yang valid. Tak bisa dipungkiri cakupan data BPS lebih luas bila

dibandingkan data K/L yang terbatas. Sumber daya BPS yang tersebarsampaikekabupatendengansendirinyadapatmenjangkau

seluruh lapisan masyarakat, didukung oleh sistem informasi teknologi pengolahan data yang terus diperbaharui setiap saat. Meski demikian, pemerintah tetap harus punya instrumen

untuk selalu menjaga kevalidan data BPS. Setidaknya, dalam periode tertentu secara acak wajib menguji data BPS sebelum

digunakan. Sebab, ini pertaruhanbagipemerintahuritukmembuat kebijakan yang tepat sasaran, baik untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat maupun sebagai upaya meningkatkan daya saingnegeri ini. Data yang tidak akuratibaratpertanyaanyang

salah. Kalau pertanyaannya tidak benar, sudah pasti jawabannya salah.#


Bappenas Koordinasikan Pusat Data Kementerian Republika 28 Apr 2016 Color Black/white Ekonomi Circulation 200,000 15 Readership 800,000 Indonesian ArticleSize 317 cm² Debbie sutrisno AdValue IDR 24,726,000 Daily PR Value IDR 74,178,000

Bappenas Koordinasikan Pusat Data Kementerian • DEBBIE SUTRISNO

BPS membutuhkan

peningkatan dana dan sumber daya manusia. JAKARTA — Kementerian Peren

canaan Pembangunan Nasional/Bap penas memastikan penggunaan satu data dari Badan Pusat Statistik (BPS) akan mulai digunakan dalam peren canaan program tahun anggaran 2017. Menurut Menteri PPN/Kepala

Bappenas Sofyan Djalil, lembaganya sedang mengoordinasikan hal itu. "Jadi, semua data akan sama dan

kita sharing," ujarnya di Jakarta, Rabu (27/4). Menurut Sofyan, Ke menterian PPN/Bappenas sedang mengoordinasikan pusat data di selu ruh kementerian/lembaga (K/L). Tujuannya agar hanya ada satu data yang komprehensif. "Jadi nanti Anda tidak perlu lagi tawaf (keliling) mencari data," kata Sofyan. Lebih lanjut, Sofyan menyebut, Bappenas akan segera menindak lanjuti penghentian program atau proyek survei, ^encarian data, dan informasi di berbagai K/L. "Tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS saja," ujar mantan menteri koordi

nator bidang perekonomian tersebut. Berbicara di IstanaNegara, Selasa (26/4), Presiden Joko Widodo mene gaskan, mulai saat ini, patokan data hanya ada di BPS. Hal ini disebabkan berbedabedanya data yang dimiliki oleh K/L.

Padahal, salah satu kunci untuk memenangi persaingan antarnegara adalah dengan memiliki data dan informasi yang strategis, akurat, dan berkualitas. Dengan begitu, setiap

kebijakan yang diambil, betulbetul berdasarkan acuan yang sahih. Ekonom dari Universitas Padja djaran Ina Primiana mengatakan, pemberian mandat agar BPS bisa dijadikan lembaga rujukan dalam penetapan kebijakan memang sudah tepat. Sebab, untuk pengambilan kebijakan, pemerintahj angan sampai mempunyai terlalu banyak data yang hampir sama, namun diambil dari berbagai K/L. Untuk itu, BPS wajibbekerja ke ras untuk pemutakhiran data yang sudah ada sekaligus memperbanyak data yang ada agar bisa digunakan juga oleh K/L. "Yang jadi tantangan selama ini memang apakah betul data yang dikeluarkan BPS ini valid. Ka rena data ini biasanya kurang detail

sehingga tidak mendapatkan keper cayaan menyeluruh," ujar Ina.

tmgkat kemiskinan, BPS bisa berko ordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui peme rintah daerah, dalam hal ini keca

matan atau RT/RW untuk melaku

kan pendataan. Karena personel yang lebih banyak, data ini dipastikan bisa lebih akurat. "Kondisi sekarang kan jauh dari dulu. Makanya cara survei bisa menggunakan strategi baru," ujar Ina. Konsekuensi BPS

Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Sasmito Hadi Wibowo

menilai, arahan Presiden memiliki

konsekuensi yang tidak ringan bagi BPS. Beban dan tanggung jawab lembaga ini akan lebih besar.

Sebab, hampir semua data yang biasanya dikeluarkan K/L harus dimiliki BPS.

"Tentu saja butuh peningkatan

Menurut Ina, tidak validnya datai dukungan budjet (anggaran) dan SDM (sumber daya manusia) yang daya manusia (SDM). yang kurang memadai untuk dapat berfungsi sehingga data yang dihimpun tidak optimal," ujar Sasmito. Selain kesiapan anggaran dan meyakinkan. Penyebab lainnya lan taran dana untuk melakukan survei SDM, Sasmito menyebut, BPS juga minim. Sehingga, petugas di lapang akan menyediakan prasarana nonfi an pun tidak sepenuhnya melakukan sik yang dapat memastikan semua survei. kebijakan dan keputusan berbasis Untuk menanggulangi hal ini, data serta informasi yang akurat. BPS harus bekeija sama dengan K/L "Pembangunan prasarana nonfisik yang juga memiliki SDM untuk mela ini menjadi berat dan besar," katanya. kukan survei. Hal ini bisa dimanfaat Selain itu, lanjut Sasmito, berba kan oleh BPS agar pengambilan sis hasil Sensus Ekonomi 2016, sta sampel lebih banyak dan membuat tistical business register dapat diper data yang nantinya disuguhkan lebih baiki setiap saat di kemudian hari. akurat. "Misal pengambilan data oleh Syaratnya, semua K/L dan institusi kementerian/lembaga, nanti yang pemberi izin secara daring terhubung mengolahnya BPS. Data akhirnya ke sistem komputer BPS. "Dengan juga kan akan digunakan kemente sistem terintegrasi dan terkoneksi demikian, perbedaan data antarlem rian/lgmbaga tersebut," kata Ina. Ina mencontohkan, untuk survei baga akan hilang," ujarnya. ini bisa disebabkan karena sumber

■ antara ed: muhammad iqbal


Satukan Data Warga Miskin IndoPos 28 Apr 2016 Nasional 3 Indonesian N/A Daily



KEMENSOS

Satukan Data Warga Miskin JAKARTATerkait data kemiskinan, Presiden

Joko Widodo (Jokowi) menginginkan adanya satii data yang valid dan akurat. Pasalnya, sela ma ini data kemiskinan banyak dikeluarkan oleh kementerian/ lembaga yang jumlahnya berbedabeda.

Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Para wansa menegaskan, tugas Kementerian Sosial (Kemensos) terkait data kemiskinan adalah melakukan verifikasi dan validasi (Verivali) ' data. Sementara, tugas pendataan berada di Badan Pusat Statistik (BPS). Hanya saja, lanjut Khofifah, koordinasinya diserahkan kepada Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), agar tidak ada perbedaan. Apalagi, me nurutnya banyak data seperti di data dari Duk capil di Kementerian Dalam Negeri (Kemen dagri), BPS dan data dari Kemsos. "Tugas data ada di BPS dan Kemensos haiiya melakukan verifikasi data," ujar Khofifah Indar Parawansa kepada INDOPOS usai pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk ma syarakat Keluarahan Kwitang, Jakarta Pusat, Rabu (27/4).

Khofifah mengungkapkan, program Keluarga Harapan menjadi prioritas Kemsos untuk me

nyasar keluarga miskin. Untuk pencairan pada tahap pertama setidaknyasudah Rp 3,19 Triliun hingga akhir April ini. Menurutnya, pencairan ini hampir 100 per

sen. "Hari ini (kemarin, Red) adalah pencairan terakhir untuk 600 keluarga sangat miskin

(KSM) di wilayah Jakarta Pusat," ungkapnya. Ia menambahkan, pencairan PKH di Kelura

han Kuitang sebanyak 187 KSM. Benefit yang baru dari PKH adalah menyasar ibu hamil, bayi

dan balita sebesar Rp 1,2 Juta. Sementara, bila ia memiliki anak di jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA)/SMK maka ia berhak menerima benefit Rp 1 Juta. Sementara untuk anak di jen jang SMP sebesar Rp 750 ribu dan SD sebesar

Rp 450 ribu. "Bantuan tunai bersyarat ini cair tiga kali dalam setahun," ucapnya. Dikatakan Khofifah, renacananya pengem bangan PKH pada Juni mendatang akan di

kembangkan di 42 kabupaten/kota: Pasalnya, selama ini mereka belum tersasar PKH. (nas)


Penerapan Satu Data dari BPS Mulai 2017 Media Indonesia 28 Apr 2016 Color Ekonomi Circulation 18 Readership Indonesian ArticleSize N/A AdValue Daily PR Value


Penerapan Satu Datadari BPS Mulai 2017 KEINGINAN Presiden Joko penas)SofyanDjalilmenyebut ngoordinasikan pusat data di Kalaupunadaperbedaan,un Perdagangan (BP2KP) Ke Presiden untuk raenstabil

Widodo untuk meriyetop pro penggunaan satu datadari BPS seluruhkementerian/lembaga Data yanfl dihitUPIQ gkapnya, itu terjadi pada data mendag Tjahya Widayanti kan harga beras dan daging gram dan proyek survei yang akan mulai dilakukan untuk untuk diintegrasikan menjadi gpg jg|^ proyeksi. Ia mengungkapkan juga mengklaim penggunaan sapi selama bulan Ramadan, acap menyebabkan muncul perencanaan program tahun satu data komprehensif. , ... data yang dihitung BPS ialah data di kementeriannya se Tjahya mengatakan saat ini

nya perbedaan data di antara anggaran2017. "Kitagunakan Di tempat lain, Kepala Pusat SITatnya SUOail terjacil, data yang sifatnyasudahterja lalu berpatokan pada data pihaknya baru menganalisis kementerian/lembaga bakal data tunggal dari BPS. Bappe Data dan Informasi Kemen Sedangkan keiTlGnterian di,sedangkanKementanbutuh BPS. Ia pun mengaku tidak harga pangan yang akan di segera dimplementasikan. nas sedangmengoordinasikan terian Pertanian Suwandi kGTap membutllhkan data data perkiraan. "Ada sejumlah masalah bila survei dan data jadikandasarkebijakanharga

Nantinya,sepertikataPresiden, one data Indonesia sehingga mengungkapkan sebenarnya nerkiraan atail data DTOVeksi clata yanS ^ta butuhkan, tapi nantinya hanya melalui satu pangan selama periode bulan

semua data akan dipusatkandi semua data akan sama dan tidak ada perbedaan data, " MY tidak disediakan BPS sehingga pintu BPS. "Kita selalu dari puasa dan Lebaran. "Kita baru Badan Pusat Statistik (BPS). kita sharing," terangnya. misalnya antara Kementerian mesti hitung sendiri." BPS kok. Semua data," im analisis soal harga pangan. Kepala Badan Perencanaan Dalam waktu dekat, lanjut Pertanian dan Kementerian pihak mengacu pada data Kepala Badan Pengkajian buhnya. Mau dirapatkan dulu." (Jes/ Pembangunan Nasional (Bap Sofyan, pihaknya akan me Perdagangan, karena kedua yang sama, yaitu milik BPS. Pengembangan Kebijakan Di sisi lain, terkait perintah Pra/Ant/E1)


Kebijakan Single Data Bisa Hemat Anggaran Koran Kontan 29 Apr 2016 Color Makro Circulation 19 Readership Indonesian ArticleSize Asep Munazat Zatnika AdValue Daily PR Value


Kebijakan Single Data Bisa Hemat Anggaran JAKARTA. Pemerintah terus menyisir ang garananggaran yang dinilai tidak perlu. Sa lah satunya adalah kegiatan survei oleh ma singmasing Kementerian/Lembaga (K/L). Kegiatan ini dinilai cukup menghabiskan anggaran.

Misalnya saja Kementerian Sosial dan Ke menterian Kesehatan yang membuat data untuk mencari jumlah data penduduk mis kin. Namun hasilnya, datadata mereka ber beda satu sama lain, termasuk dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Oleh karenanya, Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk menghentikan kegiat

an survei oleh masingmasing K/L dan me nyerahkan pengurusan survei dan data ber sumber dari BPS.

Menteri Keuangan Bambang Brodjonego ro mengatakan, dengan sumber data dari satu pintu, selain bisa mengurangi bias infor masi karena ada tumpang tindih data, juga bisa menghemat anggaran. "Penyusunan data itu pasti membutuhkan anggaran, ini juga termasuk yang disebut

duplikasi anggaran," kata Bambang, Rabu (27/4) lalu. Asep Munazat Zatnika

Selasa, 26 April 2016

Presiden: Urusan Data Pegangannya Hanya Satu, Data BPS

Kesimpangsiuran dan ketidakakuratan sejumlah data dan informasi dari berbagai kementerian dan lembaga dinilai Presiden Joko Widodo sebagai salah satu penyebab tidak maksimalnya pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Untuk itu Presiden menginginkan mulai saat ini, hanya satu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurusi data, yaitu BPS (Badan Pusat Statistik).

"Dari sejak saya masuk Istana sampai sekarang kalau misalnya saya ingin data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada, datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang, saya nggak mau lagi. Urusan data pegangannya hanya satu sekarang di BPS". Demikian disampaikan Presiden dalam acara Pencanangan "Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)" dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa 26 April 2016.

Hal 1/3


Presiden…. Menurut Presiden, informasi dan data yang akurat merupakan salah satu kunci dalam memenangkan kompetisi antar negara. Dengan data yang akurat dan berkualitas, pemerintah dapat membuat kebijakan dan mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi di lapangan. "Dari data yang akurat akan lahir kebijakan yang efektif, kebijakan yang betul-betul bener, tidak meleset karena memang datanya betul-betul akurat dan detail," kata Presiden.

Lebih lanjut, Presiden memberikan contoh saat pemerintah harus menentukan kebijakan impor beras beberapa waktu lalu. Pada saat itu Presiden mengaku dirinya menerima laporan yang berbeda mengenai jumlah produksi beras. "Bagaimana saya akan memutuskan tidak impor beras misalnya kalau datanya meragukan. Disodori empat lembar seperti ini beda-beda, mana yang mau saya pakai? Ini harus diakhiri," ujar Presiden.

Presiden juga menegaskan kepada seluruh kementerian untuk tidak lagi berorientasi pada proyek pencarian data. "Kementerian ini ada proyek survey, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak, stop! Stop! Stop! Satu data yang sekarang kita pakai," tegas Presiden.

BPS yang memang bertugas untuk menyediakan data dan informasi untuk pemerintah dan publik juga dituntut oleh Presiden untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Presiden mengatakan akan selalu mengecek setiap data yang dikeluarkan oleh BPS. "BPS tapi kalau nggak benar juga hati-hati. Saya cross check, cross check entah ambil sampelnya entah cara pencarian data lapangannya, tidak serius ya akan ada keputusan yang lain," ucap Presiden.

Hal 2/3


Presiden…. Sebagai informasi, BPS akan melaksanakan sensus ekonomi 2016 yang akan berlangung 1-31 Mei 2016. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi ekonomi nasional untuk memetakan bagaimana potensi, tingkat daya saing, produktivitas, dan juga kekuatan industri mikro dan makro sehingga diharapkan dengan hasilnya nanti, pemerintah dapat mengeluarkan kebijakan yang tepat. Sensus ini akan melibatkan 340 ribu petugas di 81.789 desa dan kelurahan di seluruh Indonesia.

Untuk itu Presiden menghimbau seluruh kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah untuk memberikan dukungan penuh terhadap keberhasilan survey ini.

Acara ini dihadiri oleh sejumlah Menteri Kabinet Kerja, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Bappenas Sofyan Djalil. Selain itu tampak hadir Kepala BPS Suryamin, Ketua DPR Ade Komarudin, dan Ketua KPK Agus Rahardjo.

Jakarta, 26 April 2016 Tim Komunikasi Presiden

Ari Dwipayana

Hal 3/3


Presiden Minta Pengusaha Jujur Beri Informasi Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo meminta seluruh pengusaha di dalam negeri memberikan informasi dengan jujur saat dimintai keterangan dalam Sensus Ekonomi 2016 oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya titip kepada seluruh pengusaha, pengusaha besar, di sini hadir Ibu Mooryati Sudibyo dan pengusaha-pengusaha yang lain yang gede, yang menengah, yang kecil, yang mikro, agar memberikan data-data benar. Ini tidak ada urusannya dengan pajak, jadi tidak usah takut," kata kata Presiden Jokowi dalam Pencanangan "Sensus Ekonomi 2016 (SE2016)" dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa. Ia meminta agar pengusaha jujur dan tidak perlu takut menginformasikan data, misalnya soal omzet yang ditanyakan oleh petugas sensus. Hal itu, kata Presiden, penting karena data yang akurat dan detil menjadi cermin dari daya saing dan produktivitas dunia usaha Indonesia. "Tidak usah takut jadi kalau usahanya omzetnya misalnya 1.000 ya ngomong aja 1.000 kalau 2.000 ya ngomong saja 2.000 enggak usah didiskon 2.000 ngomong 1.000," katanya. Data yang valid, kata dia, penting untuk melihat daya saing dan produktivitas dunia usaha Tanah Air. "Kondisi industri kecil kita, pengusaha mikro seperti apa sehingga kondisi kebijakan kita akan menjadi semakin jelas jangan sampai muncul sebuah potret yang salah yang keliru sehingga kita salah mengambil kebijakan, memformulasikan kebijakan," katanya. Presiden juga menyadari bahwa tugas sensus ekonomi 2016 bukan merupakan tugas yang enteng. Apalagi sekarang banyak menjamur bisnis berbasis online. "Fokuslah pada hasil yang ingin kita dapat yakni potret yang akurat dari kondisi dan potensi ekonomi dari wilayah yang paling kecil di pedesaan, kecamatan, kota/kabupaten dari usaha mikro, kecil, menengah, besar, potret harus kita dapatkan," katanya. Presiden juga mengucapkan selamat bertugas kepada personel BPS dan seluruh tenaga pendukung survei sensus ekonomi 2016 yang mencapai 340.000 petugas lapangan. Para petugas itu akan bertugas di 81.789 desa dan kelurahan sehingga BPS akan memiliki data yang detil dan akurat yang bisa digunakan oleh pemerintah untuk memformulasikan kebijakan baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. "Kepada seluruh kementerian/lembaga terkait saya instruksikan untuk mendukung penuh keberhasilan survei ini juga pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota yang akan dilaksanakan nantinya 1-31 Mei yang akan datang," kata Presiden.Editor: Suryanto


Jokowi Canangkan Sensus Ekonomi 2016 Hari Ini Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin akan mencanangkan Sensus Ekonomi 2016 (SE 2016) dan meresmikan Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4). Data yang dihasilkan pada SE 2016 dapat memberikan gambaran secara aktual tentang kondisi ekonomi di seluruh lapangan usaha di luar lapangan usaha pertanian di Indonesia. Data ini sangat berguna bagi perencanaan pembangunan karena sangat dinantikan dan diharapkan semua pihak Sesuai amanat Undang-Undang (UU) Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) berkewajiban melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi (SE), pada setiap 10 tahun sekali di setiap tahun yang berakhiran angka enam. SE 2016 adalah kegiatan sensus keempat untuk mendata secara lengkap seluruh unit usaha/perusahaan yang berada dalam batas-batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Seluruh informasi yang dikumpulkan bermanfaat untuk mengetahui gambaran tentang performa dan struktur ekonomi baik menurut wilayah, lapangan usaha, maupun skala usaha. Pelaksanaan SE 2016 dilakukan dalam beberapa tahapan, mulai dari persiapan,listing/pendaftaran unit usaha/perusahaan, pencacahan lengkap unit usaha/perusahaan menengah dan besar (UMB), dan pencacahan sampel unit usaha/perusahaan mikro dan kecil (UMK), sampai dengan diseminasi hasil. Kegiatan listing/pendaftaran unit usaha/perusahaan dilakukan di seluruh lapangan usaha di luar Lapangan Usaha Pertanian, pada bulan Mei 2016. Pada tahun 2017 akan dilakukan pendataan lengkap unit usaha/perusahaan menengah dan besar, dan pencacahan sampel unit usaha/perusahaan mikro dan kecil


Jelang Sensus Ekonomi, Jokowi Kumpulkan Pegawai BPS Hingga Pengusaha di Istana Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini mengumpulkan jajaran pejabat Badan Pusat Statistik (BPS) dan kalangan dunia usaha dalam agenda pencanangan sensus ekonomi 2016 dan pembukaan rapat koordinasi teknis (Rakornis) sensus ekonomi 2016. Agenda berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Jokowi didampingi oleh beberapa menteri, di antaranya Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Kemudian Kepala BPS Suryamin dan beberapa jajaran pejabat BPS, seperti Adi Lumaksono, Sasmito Hadiwibowo, Kecuk Suhariyanto serta lainnya. Pengusahanya diwakili oleh Pendiri Mustika Ratu Mooryati Soedibyo. Diketahui pada 1 Mei 2016 akan diselenggarakan sensus ekonomi. Ini merupakan yang keempat kalinya sensus ekonomi dilakukan, sejak yang pertama kali pada 1986. "Pada 1-31 Mei 2016, dan kami akan mendata seluruh pelaku usaha, seluruh skala usaha di Indonesia," ungkap Suryamin saat memberikan laporan kepada Presiden Jokowi di Istana Negara, Selasa (26/4/2016). Pada periode awal sensus ekonomis tahun 1986, BPS berhasil memperoleh data 9 juta usaha di luar sektor pertanian. Sektor pertanian memiliki survei sendiri. Kemudian pada 1996 berjumlah 19,6 juta usaha dan 2008 berjumlah 22,7 juta usaha. Tahun ini diharapkan bisa mendapatkan 25 juta usaha. "Kalau kita memperkirakan dengan pertumbuhan yang sama tidak akan kurang 25 juta usaha yang didapat dalam sensus ekonomi 2016 di luar sektor pertanian yang sudah kami sensus pada 2013 ada 26 juta petani," paparnya. Suryamin menyampaikan agenda Rakornis selama tiga hari ke depan bakal diikuti oleh 192 peserta, yang meliputi 30 pejabat eselon I dan II BPS Pusat serta 162 pejabat eselon II dan III BPS Provinsi. "Substansi yang dibahas terkait aspek administrasi pengolahan hasil sensus ekonomi 2016 serta strategi BPS dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia agar dapat bekerja lebih efisien lebih efektif dan tentu untuk mendapatkan data yang terus berkualitas, dan terkait reformasi birokrasi yang saat ini masih gencar dilaksanakan di BPS juga menjadi salah satu agenda pertemuan ini," terang Suryamin


Jokowi akui perbedaan data hambat kebijakan ekonomi Merdeka.com - Presiden Joko Widodo mengaku perbedaan data menghambat dirinya mengambil kebijakan ekonomi. Maka itu, dia memutuskan untuk mengandalkan data ekonomi milik Badan Pusat statistik. Hal tersebut diungkapkannya saat membuka Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4). "Sejak masuk istana sampai sekarang, kalau saya ingin misalnya data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada, datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang saya tidak mau. Urusan data pegangannya hanya BPS," katanya. "Data beras juga beda-beda. Bagaimana saya mau mutuskan impor atau tidak? menteri pertanian begini, menteri perdagangan begini, BPS begini. Di lapangan berbeda lagi. Inilah kondisinya. Kalau kita harus impor ya impor, tegas." Menurut Jokowi, data yang akurat memudahkan pemerintah membuat kebijakan tepat sasaran. Pada gilirannya, ini juga akan memudahkan Indonesia berkompetisi dengan negara lain. "Kalau tidak benar, hati-hati. Saya cross check, entah dengan cara apa ambil sampel atau cari data di lapangannya, nanti ada keputusan yang lain," ujarnya. Kepala negara juga meminta pengusaha membantu menyukseskan sensus ekonomi. "Beri data yang benar. Ini tidak ada urusan sama pajak. Kalau omset seribu ya bilang seribu, jangan di diskon. Ini penting sekali untuk melihat competitiveness, melihat kondisi pengusaha mikro, sehingga kebijakan apa yang akan dijalankan jadi makin jelas."


BPS Perkirakan Ada 26 Juta Pelaku Usaha di Luar Sektor Pertanian JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) memprediksi pada kegiatan sensus ekonomi 2016 akan mendapati sekitar 26 juta pelaku usaha di luar sektor pertanian. Kepada BPS Suryamin mengatakan, pada kegiatan sensus ekonomi 2016 ini, BPS akan kembali mendata seluruh pelaku usaha, dan seluruh skala usaha yang ada di Indonesia. "Pelaksanaan sensus akan di mulai mulai 1 Mei hingga 31 Mei 2016," kata Suryamin di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Suryamin melanjutkan, sensus ekonomi telah dilakukan sebanyak empat kali, di mana pada 1986 BPS mencatat pelaku usaha di luar sektor pertanian terdapat 9 juta usaha, sedangkan pada 1996 terdapat 16,9 juta usaha, pada 2006 terdapat 22,7 juta usaha. "Jadi kalau kita memperkirakan dengan pertumbuhan yang sama tidak akan kurang 25 juta usaha yang didapat dalam sensus ekonomi 2016 di luar sektor pertanian yang sudah kami sensus pada 2013 ada 26 juta petani," tambahnya. Diketahui, pada rakornas sensus ekonomi 2016 ini akan dilaksanakan selama tiga hari mulai dari 25 April hingga 27 April 2016 di Kantor BPS. Acara ini juga akan diikuti oleh 192 peserta yang terdiri dari 30 pejabat eselon 1 dan eselon 2 BPS pusat, serta 162 pejabat eselon 2 dan 3 BPS provinsi seluruh Indonesia. Mengenai substansi yang akan dibahas, kata Suryamin, mengenai aspek administrasi pengolahan data hasil sensus ekonomi 2016 serta strategi BPS dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia saat ini. Sedangkan yang terakhir, pada rakornis sensus ekonomi 2016 juga akan membahas mengenai reformasi birokrasi yang saat ini masih gencar dilaksanakan oleh BPS


BPS Minta Wejangan Jokowi soal Sensus Ekonomi 2016 JAKARTA - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin meminta dukungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam melaksanakan program sensus ekonomi 2016. Suryamin menilai, arahan-arahan Presiden Jokowi akan memacu semangat dan motivasi para jajaran BPS untuk menghasilkan dan menyajikan data-data yang benar-benar akurat dan berkualitas. "Kami yakin kehadiran presiden menjadi suatu kehormatan dan pendorong semangat dan motivasi bagi jajaran BPS yang saat ini ada pada tahapan krusial dalam pelaksanaan pendataan sensus ekonomi 2016 pada 1-31 Mei 2016," kata Suryamin di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Suryamin melanjutkan, Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 juga menjadi istimewa saat Presiden Jokowi berkenan untuk membuka dan sekaligus memberikan arahan penting untuk para jajaran BPS. "Hari ini juga menjadi momen penting bagi BPS karena akan dilakukan pencanangan sensus ekonomi 2016 oleh Presiden JKW, oleh karena itu pada kesempatan itu izinkan saya berterima kasih pada presiden atas waktu dan dukungan bapak untuk BPS," jelasnya. Suryamin menjelaskan, pada rakornas sensus ekonomi 2016 ini akan dilaksanakan selama tiga hari mulai dari 25 April hingga 27 April 2016 di Kantor BPS. Acara ini juga akan diikuti oleh 192 peserta yang terdiri dari 30 pejabat eselon 1 dan eselon 2 BPS pusat, serta 162 pejabat eselon 2 dan 3 BPS provinsi seluruh Indonesia. Mengenai substansi yang akan dibahas, kata Suryamin, mengenai aspek administrasi pengolahan data hasil sensus ekonomi 2016 serta strategi BPS dalam mengoptimalkan sumber daya yang tersedia saat ini. "Lalu yang keempat, terkait reformasi birokrasi yang saat ini masih gencar dilaksanakan di BPS juga menjadi salah satu agenda pertemuan ini," tandasnya.


Presiden pusatkan data di BPS agar seragam “Saya enggak mau lagi, urusan data pegangannya hanya satu sekarang di BPS” Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memusatkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk memformulasikan kebijakan seragam dan tidak berbeda-beda. "Saya enggak mau lagi, urusan data pegangannya hanya satu sekarang di BPS," kata Presiden Jokowi dalam Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa. Ia mengatakan salah satu kunci dalam memenangkan kompetisi atau persaingan antar negara adalah kepemilikan terhadap data dan informasi yang strategis, akurat, dan berkualitas. Selain itu, kata Presiden, data informasi yang riil, akurat, dan mencerminkan keadaan di lapangan akan memudahkan pengambil kebijakan untuk memformulasikan atau memutuskan kebijakan yang tepat. "Ada data dan informasi yang betul-betul kita pegang. Apa kejadiannya dari sejak masuk Istana hingga sekarang kalau saya ingin misalnya data kemiskinan, Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Sosial ada, BPS ada, datanya berbeda-beda," katanya. Oleh karena itu, Presiden meminta agar hal itu diakhiri dengan mengoptimalkan fungsi BPS sebagai pusat data dan informasi. "BPS sendiri kalau ngurus data juga yang benar," katanya. Ia mencontohkan data mengenai produksi beras yang berbeda-beda dari sejumlah instansi sehingga ia kesulitan untuk memutuskan kebijakan impor beras. Kondisi data dan informasi yang tidak seragam itu kata Presiden harus segera diakhiri. "Sampaikan saja data apa adanya kalau memang kita harus impor ya impor, tegas. Kalau tidak ya tidak, tegas," katanya.


Jokowi Pilih BPS Jadi Sumber Data Pemerintah JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, pusat penyajian data-data strategis negara Indonesia pada saat ini jatuh kepada Badan Pusat Statistik (BPS). Penunjukan tersebut hasil dari masih banyaknya pihak di luar BPS yang memiliki data-data dengan hasil yang berbeda-beda. Pada saat meminta data kemiskinan, Jokowi menuturkan, setidaknya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki data, Kementerian Sosial memiliki data dan BPS juga memiliki. Akan tetapi, dari seluruh data tersebut tidak ada yang sama. "Ini yang mulai sekarang saya tidak mau lagi, urusan data, pegangannya hanya satu sekarang di BPS. BPS sendiri kalau ngurus data, yang bener," kata Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Jokowi menyampaikan, BPS harus tetap bekerja dengan menyajikan data yang detil, faktual, akurat sesuai dengan realitas di lapangan. Penunjukan BPS dilakukan Jokowi, lantaran data setiap kementerian berbeda-beda sehingga akan kesulitan dalam mengambil keputusan strategis. Misalnya, pada data pertanian atau penduduk


Jokowi Kecewa: Sejak Masuk Istana Sampai Sekarang, Data Selalu Berbeda-beda

Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan kekecewaannya soal data yang disuguhkan oleh berbagai Kementerian/Lembaga (K/L), yang cenderung berbeda-beda. Padahal data sangat penting dalam pengambilan keputusan. "Dari sejak masuk istana sampai sekarang kalau saya ingin misalnya data kemiskinan. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ada, Kementerian Sosial (Kemensos) ada, BPS (Badan Pusat Statistik) ada. Datanya? Berbeda-beda," ujar Jokowi, saat pencanangan sensus ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Contoh lainnya adalah data produksi dan kebutuhan beras. Tiga data yang dipergunakan, pertama data Kementerian Pertanian (Kementan), kedua data Kementerian Perdagangan (Kemendag), dan ketiga data Badan Pusat Statistik (BPS). Ketiga data instansi tersebut juga tidak ada yang sama. Sehingga menyulitkan pengambilan keputusan terkait dengan impor beras. Sementara masyarakat menunggu keputusan, agar harga bisa kembali stabil. "Data mengenai misalnya produksi beras kita, beda-beda semua. bagaimana saya memutuskan untuk tidak impor, kalau datanya meragukan, Kementan seperti ini, Kemendag seperti itu, BPS seperti ini, lapangannya saya lihat berbeda lagi," paparnya. Hal yang serupa juga terjadi pada data ketenagakerjaan. Data antara Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker), dengan BPS juga berbeda jauh. Begitu juga dengan data potensi usaha dan data lainnya. "Ini yang sering kita memutuskan tidak tepat," tukasnya.


Jokowi: Saya Titip ke Pengusaha, Jangan Takut Didatangi Petugas Sensus Ekonomi Jakarta -Pada periode 1-31 Mei 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) akan menyisir seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sensus ekonomi 2016. Sensus bertujuan menghasilkan potret perekonomian Indonesia secara komperhensif. Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat tidak takut saat didatangi oleh petugas sensus. Kejujuran data yang disampaikan sangat besar peranannya nanti, saat pemerintah mengambil keputusan. "Saya titip kepada seluruh pengusaha yang besar, menengah, kecil, mikro, saya mengajak untuk memberikan data yang benar, ini tidak ada urusannya sama pajak, tidak usah takut," ujar Jokowi, saat pencanangan sensus ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26 /4/2016). "Jadi kalau omzetnya seribu bilang seribu. Omzet dua ribu jangan bilang seribu. Jangan didiskon. Karena ini penting untuk melihat daya saing, produktivitas kita, sehingga kebijakan apa yang harus kita jalankan, itu akan semakin jelas," tegasnya. Pengambilan keputusan memang harus berlandaskan data. Pemerintah sangat butuh data yang detail, akurat, dan berkualitas. Sehingga kebijakan menjadi tepat sasaran. "Jangan sampai muncul potret yang salah atau keliru, sehingga kita salah mengambil kebijakan," imbuhnya. Jokowi mengakui, tugas yang akan dijalankan petugas sensus tidaklah mudah. Namun diharapkan hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang ditetapkan sebelumnya. "Apalagi sekarang banyaknya menjamur bisnis berbasis online, dan fokuslah pada hasil yang kita dapat, dengan potret yang akurat dari wilayah yang kecil, dari kota sampai kabupaten. semuanya potret harus kita dapatkan," pungkas Jokowi.


Kementerian Sering Berbeda Data, Jokowi Sentil BPS Liputan6.com, Jakarta - Presiden Jokowi mengeluhkan adanya perbedaan data yang ada di beberapa kementerian dan lembaga. Alhasil, kebijakan yang mau diambil pun seringkali tidak pas dan tepat sasaran. Agar tak terjadi lagi, Jokowi memberi kewenangan mengurus berbagai hal terkait dengan data kepada Badan Pusat Statistik (BPS). "Sejak masuk Istana sampai sekarang, kalau saya ingin misalnya data kemiskinan, Kemenkes ada, Kemensos ada, BPS ada, datanya berbeda-beda. Ini yang mulai sekarang saya tidak mau. Urusan data pegangannya hanya 1, di BPS. Tapi BPS sendiri kalau urus data yang benar," ujar Jokowi. Hal ini disampaikan dia dalam Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Dengan memiliki data yang akurat, lanjut Jokowi, Indonesia dapat lebih mudah berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain. Selain itu, data akurat juga memudahkan pemerintah menentukan kebijakan menjadi lebih tepat sasaran. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini juga memberi penegasan agar BPS melakukan penjaringan data dengan tepat. "Kalau tidak benar, hati-hati. Saya cross check. Entah cara ambil sampelnya, atau cari data di lapangannya, nanti ada keputusan yang lain," tegas Jokowi. BPS akan melakukan sensus ekonomi dalam rentang 1-31 Mei 2016. Sensus ini nantinya untuk mengetahui jumlah pelaku usaha, di luar sektor pertanian, di Indonesia. Total petugas lapangan yang akan menjaring data sebanyak 340 ribu dan disebar di 80 ribu desa seluruh Indonesia. Agar menghasilkan data yang akurat, BPS juga tidak bisa sendirian. Oleh karena itu, Jokowi mengajak para pengusaha juga melaporkan data-data yang benar. "Beri data yang benar. Ini tidak ada urusan sama pajak. Kalau omset seribu ya bilang seribu, jangan didiskon. Ini penting sekali melihat competitiveness, melihat kondisi pengusaha mikro, sehingga kebijakan apa yang akan dijalankan jadi makin jelas," papar dia. "Jangan sampai muncul potret salah, sehingga salah ambil formulasi kebijakan. Saya tahu ini sebuah tugas Sensus Ekonomi 2016, apalagi banyak menjamur bisnis berbasis online dan fokuslah pada hasil yang ingin kita dapat yaitu potret akurat," tandas Jokowi.

Acara ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Kepala BPS Suryamin, Kepala Bappenas Sofyan Djalil, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mensesneg Pratikno, dan para peserta Rakornis BPS.


Presiden hentikan proyek pengumpulan data kementerian/lembaga Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta program atau proyek survei dan pencarian data/informasi di berbagai kementerian/lembaga dihentikan karena fungsi tersebut akan sepenuhnya dijalankan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). "Cukup hal-hal yang seperti itu, orientasinya tidak lagi orientasi proyek, kementerian ini ada proyek survei, kementerian ini ada proyek cari data, kementerian ini ada proyek cari informasi. Enggak. Stop! Stop! Stop!" kata Presiden saat Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa. Ia menegaskan pemerintah sekarang hanya akan menggunakan satu data, yakni yang dikeluarkan oleh BPS, dan mengingatkan BPS agar berhati-hati dalam mengumpulkan dan menyajikannya. "Cross check, cross check, entah ambil sampelnya, entah pencarian di lapangannya, bila tidak serius akan ada keputusan yang lain," katanya. Ia mengatakan saat ini Indonesia memiliki terlalu banyak versi data dan informasi yang tidak seragam sehingga menyulitkan pengambilan kebijakan. Presiden mencontohkan angka produksi beras, angka produksi jagung, dan angka tenaga kerja yang berbeda-beda versi. "Enggak ada yang sama. Peta potensi usaha versinya banyak, inilah yang mungkin sering kita memutuskan itu tidak firm. Ragu-ragu. Era seperti itu harus kita akhiri," katanya. Ia menegaskan bahwa BPS punya strategis, karena dari data badan tersebut akan lahir kebijakan yang betul-betul tepat dan tidak meleset. "Karena memang datanya betul-betul akurat, detil," katanya


Sensus Ekonomi 2016, Jokowi Minta Pelaku Usaha Jujur soal Data JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau seluruh pelaku usaha di Indonesia, baik skala besar, menengah, kecil, hingga mikro untuk memberikan data yang benar kepada pemerintah dalam hal ini Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut Jokowi, data dari seluruh para pelaku usaha di Indonesia tidak ada kaitannya dengan pajak, melainkan agar terdata dengan baik. "Jadi kalau omzetnya seribu bilang seribu. Jangan di diskon. Karena ini penting untuk melihat daya saing, produktivitas kita, sehingga kebijakan apa yang harus kita jalankan, itu akan semakin jelas," kata Jokowi di Istana Presiden, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Jokowi melanjutkan, pada saat sensus ekonomi 2016 yang dilakukan BPS, diharapkan tidak muncul suatu hasil yang tidak sesuai dengan fakta yang di lapangan sehingga mempengaruhi kebijakan yang akan diterbitkan pemerintah. Dan saya tahu ini tugas sensus yang tidak mudah, apalagi sekarang banyaknya menjamur bisnis berbasis online, dan fokuslah pada hasil yang kita dapat, dengan potret yang akuta dari wilayah yang kecil, dari kota sampai kabupaten. semuanya potret harus kita dapatkan," tambahnya. Kendati demikian, Jokowi menyemangati para seluruh pegawai BPS dan juga tenaga lapangan yang sekira 340 ribu petugas sensus ekonomi 2016 agar tetap menyajikan data yang detil, akurat. "Sebanyak 340 ribu petugas lapangan tersebar di desa dan kelurahan, dan seluruh kementerian dan lembaga untuk mendukung penuh keberhasilan survei ini yang akan dilaksanakan 1Mei sampai 31 Mei," tukasnya.


Canangkan Sensus Ekonomi 2016, Jokowi: Data Penting Untuk Ambil Keputusan Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menilai pentingnya data bagi sebuah pemerintahan. Data yang akurat dan berkualitas akan menentukan keputusan pemerintah, dan membawa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Demikian diungkapkan Jokowi, saat pencanangan sensus ekonomi 2016 dan pembukaan rapat koordinasi teknis (Rakornis) sensus ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26 /4/2016). "Salah satu kemenangan kita dalam memenangkan persaingan antar negara adalah memiliki, mempunyai data yang strategis, akurat dan berkualitas, data dan informasinya real, bermanfaat, dan nyata di lapangan," kata Jokowi. "Sehingga setiap kita mengambil kebijakan, mengambil keputusan, baik di sini maupun di lapangan itu ada data dan informasi yang betul-betul bisa disampaikan, apa kejadiannya," tegasnya. Pada 1-31 Mei 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) akan melakukan sensus ekonomi. Dari sensus ini dapat dipotret kondisi usaha masyarakat. Mulai pedagang dengan unit usaha kecil, namun juga perusahaan raksasa di Indonesia. Sektor e-commerce juga akan disasar. Sektor ekonomi untuk saat ini terbagi atas pertambangan dan penggalian, konstruksi, aktivitas keuangan dan asuransi, industri pengolahan, perdagangan, real estate, listrik, pengangkutan, informasi dan komunikasi serta sewa guna usaha. "Jangan sampai muncul potret yang salah atau keliru, sehingga kita salah mengambil kebijakan," ujar Jokowi.


Data BPS Juga Pengaruhi Kebijakan Subsidi Pemerintah JAKARTA - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Mardiasmo menuturkan, keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Badan Pusat Statistik (BPS) menjadi pusat data strategis pemerintah mampu memberikan pengaruh terhadap beberapa kebijakan pemerintah. Mardiasmo menjelaskan, salah satunya pada keputusan pemerintah dalam mengambil kebijakan subsidi. "Harapan presiden kan agar data yang ada bisa lebih akurat, kalau dari kaca mata impor beras dan sebagainya, kalau dari Kemenkeu bisa memanfaatkannya untuk program subsidi, misalnya subsidi pupuk, subsidi pangan, subsidi energi, kan datanya akan lengkap semua," kata Mardiasmo di Kompleks Istana, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Mardiasmo menyebutkan, Presiden Jokowi juga tidak ingin lagi mengulangi hal-hal yang selama ini telah menghambat kinerja pemerintah. Seperti penyajian data yang sumbernya lebih dari satu, bukan hanya dari BPS. Untuk soal kemiskinan saja, pemerintah bisa mendapatkan data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Sosial (Kemensos), dan juga BPS. Sayangnya, jika dilihat secara bersamaan, data tersebut hasilnya berbeda-beda. "Karena ini kan berkaitan dengan usaha ekonomi nasional, sehingga harus pakai data yang akurat. Jadi, kami tidak pakai data-data yang lain yang berbeda, kami akan pakai data yang satu yaitu dari BPS," tambahnya. Oleh karena itu, Mardiasmo berharap, ditunjuknya BPS sebagai lembaga yang menyajikan data strategis pemerintah bisa memberikan hasil yang akurat, dan sesuai dengan data di lapangan. "Kami berharap besar ini, supaya data yang dihasilkan itu akurat, sehingga kebijakan akan lebih relevan, baik makro maupun mikro," tukasnya


Gelar Sensus Ekonomi, BPS Kerahkan 340 Ribu Petugas Metrotvnews.com, Jakarta: Sebanyak 340 ribu petugas Badan Pusat Statistik (BPS) dikerahkan untuk melakukan sensus ekonomi dalam rentang 1 sampai 31 Mei 2016. Ratusan petugas disebar di lebih dari 80 ribu desa seluruh Indonesia. "Saya ucapkan selamat kepada BPS sebanyak 340 ribu petugas lapangan yang tersebar di 81.789 kelurahan untuk menggelar sensus ekonomi," kata Presiden Jokowi dalam peresmian pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jalan Veteran, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin menjelaskan, sensus ekonomi dilakukan guna mengetahui jumlah pelaku usaha di luar sector pertanian di Indonesia. "Jadi kalau kita memperkirakan dengan pertumbuhan yang sama tidak akan kurang 25 juta usaha yang didapat dalam sensus ekonomi 2016 di luar sector pertanian," ujar dia. Sensus ekonomi, lanjutnya, pertama kali digelar pada 1996 dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali. "Jadi kalau kami memberi gambaran sedikit Ini sensus ekonomi ke-4, pada 1986 kita sudah mendapatkan di luar sector pertanian sudah mendapatkan Sembilan jutausaha, 1996 ada 16,9 jutausaha, 2006 ada 22,7 juta usaha," ucap Suryamin.


Jokowi Kecewa Data Ekonomi Berbeda-beda, Ini Kata Darmin Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) kecewa karena data ekonomi yang selama ini disuguhkan oleh Kementerian/Lembaga (K/L) berbeda-beda. Padahal data tersebut penting untuk pengambilan keputusan. Menko Perekonomian, Darmin Nasution, mengakui adanya data berbeda dari instansi lain menimbulkan keraguan. Apalagi masing-masing instansi memiliki kepentingan yang terkadang berbeda-beda. "Harusnya hanya data BPS saja, supaya jangan terpengaruh dari kepentingan kementerian," tegas Darmin di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4/2016). Maka dari itu, landasan data yang dipergunakan hanyalah berasal dari BadanPusatStatistik (BPS). Masing-masing K/L tidak perlu lagi melakukan survei. Data yang selama ini sudah ada, diharapkan bias disatukan dengan data BPS. "Berbagai data yang selama ini masih berbeda antar kementerian, itu mulai sekarang harus disatukan, data dari BPS. Bukan dari masing-masing kementerian," paparnya. Menurut Darmin ini tentunya berlaku untuk semua data. Baik pertanian, perindustrian, perdagangan, tenaga kerja, kemiskinan, dan yang lainnya. "Sehingga, dalam pengambilan keputusan dan kebijakan itu menjadi lebih akurat," tegasDarmin


In Picture: Jokowi Resmikan Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo membuka acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa (26/4). Selain itu, juga dilakukan pembukaan Rakernis BPS yang akan melakukan SensusEkonomi 2016 mulai 1 Mei hingga 30 Mei 2016 kepada seluruh pelaku usaha di Indonesia.

(dari kiri) Menko Perekonomian Darmin Nasution, Presiden Joko Widodo, dan Kepala BPS Suryamin menghadiri acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4).

Presiden Joko Widodo bersiap memberi arahan pada acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4).

(dari kiri) Menko Perekonomian Darmin Nasution berbincang bersama Presiden Joko Widodo sebelum acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4).

Presiden Joko Widodo memberikan arahan saat acara Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (26/4).

Rabu, 27 April 2016

Kementerian tak akan Biayai Survei Data Kecuali BPS REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas menyatakan akan menindaklanjuti penghentian program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi di berbagai kementerian/lembaga oleh Presiden Joko Widodo.

"Nanti akan kita tindaklanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS saja," kata Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Sofyan Djalil usai menjadi pembicara kunci dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu (27/4).

Presiden mengatakan, untuk program atau proyek survei, pencarian data, dan informasi di berbagai kementerian/lembaga fungsi tersebut akan sepenuhnya dijalankan oleh Badan Pusat Statistik. Presiden menilai di Indonesia saat ini memang terlalu banyak versi data dan informasi di berbagai kementerian/ lembaga yang tidak seragam, sehingga justru menyulitkan pengambil kebijakan.

Presiden mencontohkan angka produksi beras, angka produksi jagung, angka tenaga kerja yang seluruhnya berbeda versi. Sofyan menuturkan, penggunaan satu data dari BPS akan coba mulai dilakukan untuk perencanaan program tahun anggaran 2017. "Jadi kita gunakan single data dari BPS. Dan Bappenas sedang mengkoordinasi "one data Indonesia", jadi semua data akan sama dan kita sharing," ujar Sofyan.

Saat ini, Kementerian tengah mengkoordinasikan pusat data di seluruh kementerian/lembaga untuk diintegrasikan menjadi satu data komprehensif. "Jadi nanti anda tidak perlu lagi thawaf (keliling) mencari data," kata Sofyan.

Rabu, 27 April 2016

Jokowi Minta Kementerian Setop Proyek Data, Ini Kata Menkeu Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Lembaga (KL) menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai pegangan dalam pengambilan keputusan. Sehingga tidak perlu lagi masingmasing KL melakukan survei sendiri.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menyatakan memang seharusnya data dasar yang dipergunakan adalah milik BPS. Sebab, hanya instansi tersebut yang mampu mengumpulkan dan mengelola data dalam jumlah besar.

"Memang seharusnya data BPS, kita juga," ungkap Bambang di kantornya, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Menurut Bambang keberadaan dua data dengan ruang lingkup yang sama sangat berpengaruh terhadap pengambilan keputusan oleh pemerintah. Sehingga harus dihindari duplikasi data.

"Yang harus dihindari adalah duplikasi . Itu saja," tegasnya.

Akan tetapi, diakui bahwa ada beberapa KL yang memiliki data tersendiri. Sifatnya khusus untuk kebutuhan KL tersebut dan tidak bisa bila dijadikan data pembanding terhadap BPS, melainkan hanya pelengkap.

"Ada memang kecuali, data yang spesifik sektoral yang memang BPS tidak survei, kan memang ada yang di survei BPS dan ada yang tidak," paparnya.

Rabu, 27 April 2016

Menkeu: Data Kemiskinan Ada di BPS, Kemensos Tak Perlu Survei Lagi Jakarta -Data kemiskinan menjadi salah satu data yang seringkali muncul berbeda dalam rapat kabinet terbatas. Padahal data tersebut sangat penting dalam pengambilan keputusan, seperti penyaluran subsidi maupun bantuan sosial lainnya.

Hal itu diakui oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro. Data kemiskinan sudah disurvei oleh Badan Pusat Statistik (BPS), seharusnya Kementerian Sosial (Kemensos) tidak perlu melakukan hal yang sama.

"Misalnya soal data kemiskinan. Itu pakai BPS saja. Kemensos tinggal pakai, nggak usah Kemensos bikin survei lagi," tegas Bambang di kantornya, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Kemensos memang memiliki andil dalam program pengentasan kemiskinan. Terutama dalam penyaluran bantuan sosial seperti Kartu Indonesia Sejahtera (KIS) dan lainnya.

Menurut Bambang, kemunculan data dari Kemensos justru menjadi pembanding dari data BPS. Sehingga menimbulkan keraguan pengambilan keputusan dalam rapat kabinet.

"Jadi intinya menghindari duplikasi dan mengurangi anggaran," paparnya

Rabu, 27 April 2016

Kementerian Setop Proyek Survei, Anggaran Negara Bisa Dihemat Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Lembaga (KL) menghentikan berbagai proyek survei data yang sebenarnya sudah tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, pegangan pemerintah adalah data yang disediakan BPS.

Hal tersebut tidak hanya membuat pemerintah lebih tepat dalam pengambilan keputusan dan menjalankan program, melainkan juga menghemat anggaran belanja.

"Pastilah itu menghemat," ungkap Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro di kantornya, Jakarta, Rabu (27/4/2016).

Bambang tidak ingat berapa nominal anggaran bagi setiap KL untuk melakukan survei. Namun menurutnya akan lebih baik bila bisa dioptimalkan untuk belanja yang lebih produktif.

"Saya nggak ingat nominalnya," imbuhnya.

Menurut Bambang, penghematan tersebut tidak hanya terkait dengan perjalanan dinas. Akan tetapi juga belanja yang sifatnya berulang pada instansi berbeda.

"Itulah yang namanya penghematan itu nggak hanya mengurangi perjalanan dinas, tapi juga mengurangi belanja yang duplikasi, belanja berulang," tegas Bambang.

Rabu, 27 April 2016

Kemenkes: Kalau Soal Kemiskinan, Kita Pakai Data BPS Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung soal beda data kemiskinan yang dikeluarkan Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Namun, pihak Kemenkes menyatakan tak pernah mengeluarkan atau menyurvei data kemiskinan.

Jika butuh data kemiskinan, maka yang dipakai adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Juru bicara Kemenkes, Oscar Primadi, menjelaskan selama ini Kemenkes hanya menyurvei data yang spesifik untuk menyusun kebijakan kesehatan.

"Misalnya riset kesehatan dasar yang terkait soal indikator kesehatan umum tentang rumah tangga sehat, berkaitan dengan penyebaran penyakit, jumlah puskesmas. Jadi, tidak an sich (selalu sama) dengan data kemiskinan. Kalau berkenaan dengan kemiskinan, kita manfaatkan data BPS," ujar Oscar kepadadetikFinance, Rabu (26/4/2016)

Sebelumnya, dalam acara pencanangan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Jokowi sempat menyinggung soal perbedaan data yang dikeluarkan Kementerian. Salah satu yang disebut Jokowi adalah perbedaan data kemiskinan yang dikeluarkan Kemensos dan Kemenkes.

Jokowi meminta agar kementerian tak lagi menyurvei data-data yang sebenarnya sudah disediakan oleh BPS. Menanggapi perintah Jokowi ini, pihak Kemenkes memastikan memakai data-data yang telah disediakan BPS.

"Perintah Presiden itu positif untuk pemanfaatan data yang satu. Kita harus jadikan acuan dalam penyusunan kebijakan pemanfaatan dan penggunaan data. Bagi data-data yang tersedia di BPS, kita mengacu ke sana," tutup Oscar.

Rabu, 27 April 2016

Mendag: Data Beda, Solusi Akhir di BPS TANGERANG - Presiden Joko Widodo menyatakan kekecewaannya terkait data-data yang diberikan Kementerian dan Lembaga (K/L) berbeda-beda. Pasalnya perbedaan data tersebut justru akan mempersulit pemerintah dalam mengambil kebijakan. Salah satu perbedaan data yang paling disinggung Jokowi adalah data pangan yang tidak singkron dari Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian. Alhasil pemerintah sulit untuk menentukan kebijakan impor pangan. Menanggapi hal itu, Menteri Perdagangan Thomas Lembong mengatakan, bahwa sejatinya data yang harusnya paling dipercaya adalah data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Pasalnya lembaga tersebut memang berkerja untuk mengumpulkan data-data statistik. "Kalau ada perselisihan dan pendataan, otoritas akhir tetap pada BPS, tidak ada pilihan juga. Kan sistem yang tertata dengan baik seperti di semua negara mengacu pada otoritas statistik pusat," ucapnya si ICE BSD City, Tangerang, Rabu (27/4/2016). Namun, agar lebih data yang didapat BPS lebih akurat, pria yang akrab disapa Tom ini menyarankan BPS melakukan inovasi teknologi. Salah satunya melakukan pengumpulan data dengan menggunakan aplikasi crowd sourcing. Sehingga para petani dan peternak hingga perdagang bisa memberikan informasi stok yang dimiliki melalui aplikasi tersebut. "Aplikasi digital itu memberikan kita peluang untuk meloncat dengan menggunakan aplikasi digital yang sifatnya crowdsourcing. Saat ini data yang dihasilkan BPS dan kementerian-kementerian itu kan sifatnya survei," imbuhnya. Dengan menggunakan teknologi tersebut, Tom yakin pengumpulan data akan lebih cepat dan akurat. Sehingga pemerintah juga akan lebih tepat dalam mengambil kebijakan. "Ini memberikan dimensi baru pada pendataan untuk perekonomian kita termasuk tentang pangan dan perdagangan kita," tandasnya..

Rabu, 27 April 2016

Kementan Punya Data Pangan Sendiri Selain dari BPS, Ini Alasannya Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Kementerian Lembaga (KL) menghentikan berbagai proyek survei data yang sebenarnya sudah tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS). Sebab, pegangan pemerintah adalah data yang disediakan BPS. Kementerian Pertanian (Kementan) salah satu yang disebut Jokowi menyajikan data sendiri, khususnya data terkait produksi pangan. Kepala Pusat Data dan Informasi Kementan, Suwandi mengungkapkan, data yang jadi acuan pihaknya hampir selalu mengacu pada data yang dirilis BPS. Namun demikian, pihaknya juga menghitung data yang diolah sendiri. "Pada dasarnya kita selalu mengacu pada data dari BPS. Tapi ada beberapa data yang kita butuhkan yang tidak disediakan BPS, sehingga kita harus hitung sendiri," katanya kepada detikFinance, Rabu (26/4/2016). Menurut Suwandi, data-data penting untuk pengambilan keputusan di kementeriannya yang tidak dimiliki BPS antara lain data serangan OPT (organisme pengganggu tanaman), data lahan yang terkena banjir, data kekeringan, dan sebagainya. "Itu kenapa kita hitung sendiri. Tapi kalau sudah sudah ada kita pasti pakai punya BPS. Kita kan butuh, sementara BPS tak punya, jadi harus punya data sendiri," jelas Suwandi. Selain itu, sambungnya, data lain yang tak dimiliki BPS sehingga Kementan harus menghitung sendiri yakni data proyeksi produksi pangan. "Yang dihitung BPS kan sifatnya sudah terjadi. Sementara kita butuh sekali data perkiraan. Jadi dari data BPS kita buat asumsi-asumsi. Misal menetapkan produksi gabah, kita ambil dari luasan tanam dari data BPS. Karena yang proyeksi mereka tidak keluarkan," tutupnya Dia menuturkan, menanggapi arahan Presiden Jokowi, pihaknya mengaku siap menyatukan seluruh data dan hanya dikelola oleh BPS. "Dalam pengumpulan data kita juga dikumpulkan di KSK (Kantor Statistik Kecamatan) yang kemudian disampaikan ke BPS kabupaten. Lebih bagus kalau disatukan, karena BPS punya banyak keahlian," ujarnya.

Rabu, 27 April 2016

Data BPS Diragukan oleh Kementerian? Menko Darmin: Itu Salah! JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Perekonomian menanggapi positif keputusan Presiden Joko Widodo terkait penggunaan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data tunggal bagi kementerian atau lembaga. Menurut Darmin, saat ini pemerintah tak lagi dapat menggunakan data sektoral. Pasalnya, datadata tersebut telah dimiliki oleh BPS. "Itu sebenarnya, data-data sektoral yang selama ini ada dari kementerian ada dari BPS. Sekarang itu data sektoral itu ya harus menggunakan BPS supaya seragam," kata Darmin saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (27/4/2016). Namun, terkait keraguan kementerian terhadap data BPS yang menyebabkan kementerian bergerak sendiri dalam mencari data, Darmin menampik hal tersebut. Pasalnya, hal ini murni persoalan efisiensi survei antar kementerian atau lembaga. "Jangan kacaukan dengan survei. Data rutin yang dibuat ini juga dibuat oleh BPS. (Terkait keraguan kementerian terhadap data BPS), itu salah!," tukas Darmin. Sebelumnya, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengungkapkan bahwa kebijakan penggunaan data BPS ini dapat menghemat anggaran. Sebab, kementerian tak lagi perlu untuk melakukan berbagai survei yang selama ini turut menghabiskan anggaran.

Rabu, 27 April 2016

Kementan: Tak Ada Beda Data Pangan dengan Kemendag Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) sempat menyinggung soal beda data pangan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Kementerian Pertanian (Kementan)

Kepala Pusat Data dan Informasi Kementan, Suwandi, menjelaskan sebenarnya tidak ada perbedaan antara kementeriannya dengan Kemendag. Hal ini karena kedua kementerian mengacu pada sumber data yang sama, yakni Badan Pusat Statistik.

"Tidak ada beda data aktual. Kalau pun ada perbedaan, itu data yang sifatnya proyeksi, karena kita harus ada proyeksi. Karena perhitungan proyeksi kan bisa beda-beda. Kalau produksi beras misalkan kan sudah dihitung BPS, itu juga dipakai Kemendag. Hanya kita perlu proyeksi, jadi harus menghitung sendiri," kata Suwandi kepada detikFinance, Rabu (26/4/2016).

Dia mengungkapkan, dari data aktual pangan, tak ada perbedaan dengan Kemendag. Pasalnya, semua data pangan berasal dari sumber yang sama, BPS. Pihaknya juga menggunakan data Kemendag untuk harga pangan.

"Sama. Yang beda proyeksi masing-masing. Yang kita punya, Kemendag juga punya itu data harga pangan. Itu juga kita ambil dari mereka, selain itu sama, produksi dan sebagainya," ujar Suwandi.

Rabu, 27 April 2016

BPS Perlu Tingkatkan Sumber Daya -- Presiden Joko Widodo mengintruksikan agar semua dayang jadi menjadi rujukan penetapan kebijakan harus dikeluarkan dari satu pintu, Badan Pusat Statistik (BPS). Hal ini dilakukan agar data yang digunakan nantinya seragam.

Sasmito

oleh BPS.

"Tentu saja butuh peningkatan dukungan anggaran dan SDM (sumber daya manusia) yang memadai untuk dapat berfungsi optimal," ujar Sasmito, Rabu (27/4).

SDM dan anggaran yang memadai, BPS juga akan menyediakan prasarana non fisik yang dapat memastikan semua kebijakan dan kep ," lanjut Sasmito.

Data ini pun akan terus berubah karena dalam hal penambahan, setiap penduduk miskin bisa melaporkan kepada petugas di kecamatan setempat. Sehingga Kabupaten, Provinsi, dan pemerintah pusat bisa mengakses data tersebut.

berbasis hasil sensus ekonomi 2016, statistical busines register dapat diperbaiki setiap saat di kemudian hari, jika semua kementerian, lembaga, dan institusi pemberi izin secara onlineterhubung ke sistem komputer BPS.

"Dengan sistem terintegrasi dan terkoneksi demikian, perbedaan data antar lembaga akan hilang," ujarnya

Rabu, 27 April 2016

Seragamkan Data, Kemendikbud Klaim Sudah Pakai Data BPS REPUBLIKA.CO.ID JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengklaim sudah memakai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sedari lama. Untuk itu, pihaknya tidak mempermasalahkan permintaan Presiden Joko Widodo untuk menyeragamkan sumber data dari BPS. “Kita sudah lama gunakan data BPS, yang data dari kementerian sendiri itu cuma Data Pokok Pendidikan (Dapodik),” ungkap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendikbud, Didik Suhardi saat dihubungi Republika, Rabu (27/4). Dapodik merupakan sistem pendataan pendidikan yang dimiliki oleh Kemendikbud dengan konsep dalam jaringan (daring). Data yang termasuk ke dalam sistem ini seperti ihwal Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). Kemudian Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) juga masuk ke dalam sistem ini. Menurut Didik, selama ini Kemendikbud selalu berpacu pada data BPS yang bersifat pokoknya saja. Dia menyebutkan seperti jumlah anak usia sekolah yang dihasilkan BPS berdasarkan sensus nasional. “Jadi yang data pokok seperti demografi itu kita patokannya dari BPS,” jelas dia. Sementara yang bersifat individual yang bertujuan untuk pembinaan sekolah terdapat pada Dapodik Kemendikbud. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta untuk memusatkan data di Badan Pusat Statistik (BPS). Harapannya, agar seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk memformulasikan kebijakan seragam dan tidak berbeda-beda. "Saya enggak mau lagi (berbeda-beda). Urusan data, pegangannya hanya satu sekarang, di BPS," kata Presiden Jokowi dalam Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/4). Ia mengatakan, salah satu kunci dalam memenangi kompetisi atau persaingan antarnegara adalah kepemilikan terhadap data dan informasi yang strategis, akurat, dan berkualitas. Selain itu, kata Presiden, data informasi yang riil, akurat, dan mencerminkan keadaan di lapangan akan memudahkan pengambil kebijakan untuk memformulasikan atau memutuskan kebijakan yang tepat..

Rabu, 27 April 2016

Ini Penjelasan Mensos Soal Perbedaan Data Kemiskinan Jakarta -Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyebut Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memiliki data berbeda soal kemiskinan. Pernyataan ini disampaikan Jokowi di Istana Negara, Selasa (24/4/2016), saat mencanangkan Sensus Ekonomi 2016 oleh Badan Pusat Statistik (BPS)

Seharusnya, kementerian maupun lembaga tak perlu membuat data-data yang sebenarnya sudah disediakan BPS. Sebab, pegangan pemerintah selama ini adalah data BPS.

Lalu, apa tanggapan Menteri Sosial (Mensos) Khofifah Indar Parawansa atas perbedaan data tersebut? "Datanya bersumber dari BPS. Karena BPS tidak boleh mengeluarkan data by name, by address, sementara data kemiskinan akan digunakan oleh berbagai kementerian/lembaga serta daerah, maka menurut UU nomor 13/2011 harus ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan bidang kesejahteraan sosial. Jadi, Mensos menetapkan datanya," ujar Khofifah kepadadetikFinance, Rabu (25/4/2016).

Khofifah kembali menegaskan, semua data kemiskinan yang dikeluarkan Kemensos tetap bersumber dari BPS. "Tetap sumbernya dari BPS. Semua pengguna data harus melalui berita acara. Begitu mekanismenya," tutup Khofifah. Seperti diberitakan sebelumnya, ada beberapa kementerian yang disebutkan langsung oleh Jokowi, memiliki data yang berbeda. Di antaranya adalah Kemenkes dengan Kemensos untuk data kemiskinan. Kemudian data pangan yang tersedia di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementeran Perdagangan (Kemendag). Kemudian, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) untuk data tenaga kerja.

Rabu, 27 April 2016

Jokowi Sebut Kemenperin Bikin Data Berbeda Soal Tenaga Kerja, Ini kata Menperin Jakarta -Presiden Jokowi sempat menyinggung sejumlah kementerian yang memiliki data berbeda, saat meluncurkan Sensus Ekonomi 2016 di Istana Negara, Selasa (24/4/2016). Salah satunya adalah Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker).

Menurut Jokowi, kedua kementerian ini memiliki data yang berbeda soal tenaga kerja. Menanggapi hal ini, Menteri Perindustrian (Menperin), Saleh Husin menjelaskan, Kemenperin memang mencantumkan data tenaga kerja dalam Ripin atau Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional.

Namun, data tersebut bukan mencakup tenaga kerja di seluruh sektor, melainkan hanya yang menjadi urusan Kemenperin. "Perlu kami jelaskan bahwa data tenaga kerja yang kita hitung dan dicantumkan di Ripin hanya sektor industri manufaktur," ujar Saleh Husin kepada detikFinance, Rabu (25/4/2016).

Sedangkan data tenaga kerja yang dari Kemenaker mencakup seluruh sektor, seperti perdagangan, pariwisata, dan sebagainya. Dia menambahkan, Kemenperin tetap mengacu kepada Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai basis data. "Data kita selalu berbasis BPS," tutur Saleh.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada beberapa kementerian yang disebutkan langsung oleh Jokowi, memiliki data yang berbeda. Di antaranya adalah Kemenkes dengan Kemensos untuk data kemiskinan.

Kemudian data pangan yang tersedia di Kementerian Pertanian (Kementan) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Kemudian, Kementerian Kemenperin dan Kemenaker untuk data tenaga kerja.

Rabu, 27 April 2016

Bappenas hanya akan biayai program survei BPS Jakarta (ANTARA News) - Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyatakan akan menindaklanjuti keputusan penghentian program atau proyek survei di kementerian/lembaga dengan tidak lagi menganggarkan dana untuk kegiatan itu kecuali bagi Badan Pusat Statistik (BPS). "Nanti akan kita tindaklanjuti, tidak diberikan biaya lagi kecuali ke BPS saja," kata Kepala Bappenas Sofyan Djalil usai menjadi pembicara kunci dalam sebuah seminar di Jakarta, Rabu. Pada Selasa (26/4), Presiden Joko Widodo meminta program survei dan pencarian data/informasi di kementerian/lembaga dihentikan karena fungsi tersebut akan sepenuhnya dijalankan oleh BPS. Sofyan menuturkan penggunaan satu data dari BPS akan coba mulai dilakukan untuk perencanaan program tahun anggaran 2017. "Jadi kita gunakan single data dari BPS. Dan Bappenas sedang mengkoordinasi One Data Indonesia, jadi semua data akan sama dan kita sharing," ujar Sofyan. Bappenas sedang mengoordinasikan pusat data di seluruh kementerian/lembaga dan selanjutnya akan memadukannya. "Jadi nanti anda tidak perlu lagi thawaf (keliling) mencari data," kata Sofyan.

Editor: Maryati

Kamis, 28 April 2016

Kementan Minta Data BPS Lebih Akurat REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian Kementerian Pertanian (Kementan) Suwandi menegaskan, Kementan selalu mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam setiap pengambilan keputusan terkait pangan. Data tersebut juga selalu menjadi acuan utama Kementan dalam menetapkan sejumlah strategi peningkatan produksi.

"Dari dulu kita sepakati data dari situ (BPS), adapun data yang tidak disajikan terkait masalah teknis lainnya, kita membuat data berdasarkan koordinasi dan arahan BPS," kata dia, di Jakarta, Rabu (27/4). Kementan juga mendukung langkah BPS yang akan menetapkan penyusunan satu data pada 2017 untuk mendukung segala kebijakan pemerintah.

Data teknis yang disusun mandiri oleh Kementan, kata dia, di antaranya data teknis luasan serangan hama pengganggu tanaman, data detail puso, dan sejumlah prediksi pertanaman. Data tersebut sampai saat ini tidak disajikan oleh BPS sehingga Kementan berinisiatif membuatnya secara obyektif berdasarkan arahan BPS.

Data-data teknis tersebut, kata dia, akan mendukung kebijakan pangan Kementan, misalnya ketika ingin memproyeksikan ketersediaan pangan dalam jangka waktu tertentu. "Apalagi fluktuasi kondisi pangan saat ini lebih cepat, makanya kita juga perlu data perencanaan yang selalu terbaru dan teknis," ujarnya.

Ia berharap di 2017, BPS dapat mendukung kebijakan yang digulirkan Kementan secara lebih akurat. Penambahan sajian data teknis pertanian juga diharapkan muncul sehingga kerja Kementan dalam mengurus pangan dapat lebih terarah. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo meminta data hanya berasal dari BPS agar seragam.


BPS Dinilai Bisa Gandeng Kementerian untuk Pemutakhiran Data REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Instruksi Presiden Joko Widodo untuk menjadikan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai data tunggal untuk kebijakan pemerintah dinilai merupakan langkah baik. Pengamat Perekonomian Ina Primiana mengatakan, untuk pengambilan kebijakan, pemerintah jangan sampai mempunyai terlalu banyak data yang hampir sama namun diambil dari berbagai kementerian/lembaga. Untuk itu, BPS wajib bekerja keras untuk pemuktahiran data yang sudah ada dan memperbanyak data yang ada agar bisa digunakan juga oleh kementerian dan lembaga. "Yang jadi tantangan selama ini memang apakah betul data yang dikeluarkan BPS ini valid. Karena data ini biasanya kurang detail sehingga tidak mendapatkan kepercayaan menyeluruh," ujar Ina, di Jakarta, Selasa (27/4). ketidakvalidan data ini bisa disebabkan karena sumber daya manusia (SDM) yang kurang banyak sehingga data yang dihimpun tidak meyakinkan. Hal itu juga bisa disebabkan dana untuk melakukan survei BPS minim, sehingga petugas di lapangan pun tidak sepenuhnya melakukan survei. Menanggulangi hal in

SDM untuk melakukan

survei. Hal ini bisa dimanfaatkan oleh BPS agar pengambilan sampel lebih banyak dan membuat data yang nantinya disuguhkan lebih akurat. "Jadi ini bisa lebih terlihat datanya. Kalau ada survei yang memang tidak mampu dikerjakan maksimal bisa dikerjasamakan. Misal pengambilan data oleh Kementerian dan Lembaga, nanti yang mengolahnya BPS. Data akhirnya juga kan akan digunakan kementerian/lembaga tersebut," ujar Ina. Ina mencontohkan, untuk pengambilan survei mengenai angka kemiskinan, BPS bisa berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui pemerintah daerah dalam hal ini Kecamatan atau RT/RW untuk melakukan pendataan. Karena personil yang lebih banyak. Data ini dipastikan bisa lebih akurat. "Kondisi sekarang kan jauh dari dulu. Makanya cara survei bisa menggunakan strategi baru," ujarnya..


Kemenhub akan Gunakan Data Tunggal Survei BPS REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) siap menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memusatkan data di Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga seluruh data dan informasi yang diperlukan untuk memformulasikan kebijakan seragam dan tidak berbeda-beda.

"Untuk survei, kita tentunya akan mengacu pada arahan Bapak Presiden," ujar Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kementerian Perhubungan Hemi Pramuraharjo, di Jakarta, Rabu (27/4). Hemi menjelaskan, pengelolaan data di Kemenhub berdasarkan alur di mana masing-masing direktorat memiliki wali data, kemudian data yang dihimpun oleh wali data dikirim ke Sesditjen sebagai Simpul Wali Data (SWD), "Kemudian dikirim ke Pusat Teknologi Komunikasi (Pustikom) dan Biro Perencanaan selaku Penyimpan data Kementerian Perhubungan," ujarnya. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pencanangan Sensus Ekonomi 2016 (SE2016) dan Peresmian Pembukaan Rapat Koordinasi Teknis Sensus Ekonomi 2016, di Istana Negara Jakarta, Selasa (26/4), menginginkan agar adanya keseragaman data dengan memusatkan data di Badan Pusat Statistik (BPS). "Saya enggak mau lagi (berbeda-beda). Urusan data, pegangannya hanya satu sekarang, di BPS," kata Presiden Jokowi Ia mengatakan, salah satu kunci dalam memenangi kompetisi atau persaingan antarnegara adalah kepemilikan terhadap data dan informasi yang strategis, akurat, dan berkualitas. Selain itu, kata Presiden, data informasi yang riil, akurat, dan mencerminkan keadaan di lapangan akan memudahkan pengambil kebijakan untuk memformulasikan atau memutuskan kebijakan yang tepat. "Ada data dan informasi yang betul-betul kita pegang. Apa kejadiannya, dari sejak masuk istana hingga sekarang, kalau saya ingin, misalnya, data kemiskinan, Kementerian Kesehatan ada, Kementerian Sosial ada, BPS ada, datanya berbeda-beda," ucapnya.

REKAP BERITA PUBLISITAS SENSUS EKONOMI 2016

Recommend Documents