REGULASI PEMUKIMAN PASCA BENCANA MERAPI DI BANTARAN KALI CODE

DPPM & MTS UII

REGULASI PEMUKIMAN PASCA BENCANA MERAPI DI BANTARAN KALI CODE Dradjat Suhardjo Jurusan Teknik Sipil, FTSP, Universitas Islam Indonesia Email: [email protected]

ABSTRAK Letusan Gunung Merapi periode Oktober-Nopember 2010 merupakan letusan yang tercatat terbesar dalam muntahan material vulkanik se besar 140 juta m3. Bencana yang ditimbulkan, selain awan panas, material cair pasir dan bebatuan yang panas juga bencana sekunder berupa lahar dingin yang mengalir dahsyat ketika hujan deras turun di sungai yang hulunya di lereng Merapi. Pada bencana sekunder korban adalah pemukim di kawasan lindung bantaran sungai yang terkena luapan sungai berupa air, pasir dan bebatuan. Pada penelitian ini fokus adalah pada zone rawan bencana karena bermukim di Kawasan Lindung Bantaran Sungai Code di Ledok Tukangan, Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan. Metode yang digunakan adalah evaluasi secara fisik pada rumah-rumah yang tergenang saat banjir dalam lingkup kawasan lindung. Evaluasi termasuk model pengaman yang digunakan untuk merespon ketika banjir datang. Hasil evaluasi memberikan gambaran bahwa rumah yang tergenang saat banjir termasuk dalam lingkup kawasan lindung bantaran sungai. Temuan ini dijadikan dasar bahwa secara riil bahwa tempat tersebut tidak semestinya digunakan untuk hunian, semestinya dikosongkan karena sangat membahayakan. Dengan dasar ini solusi yang paling baik adalah mengembalikan fungsinya sebagai kawasan lindung. Atas dasar temuan tersebut diadakan Focus Group Discussion (FGD) atau kelompok diskusi terarah untuk mencari solusi yang optimal. Dalam FGD tim peneliti memberikan stimulan segi positif jika berpindah, dan segi negatifnya kalau tidak mau berpindah karena lokasi pemukiman dinyatakan membahayakan. Evakuasi permanen adalah bagian yang paling penting bagi penduduk yang terancam bahaya maupun bagi kepentingan Negara dalam jangka panjang.Hasil penelitian dengan jajag pendapat menggambarkan beragam syarat yang diminta penghuni kalau harus transmigrasi. Semula diperkirakan pemukim tidak akan mau pindah dari tempat tinggalnya. Hasil jajag pendapat menunjukkan dari 30 responden yang paling terancam bencana, tujuh kepala keluarga berminat untuk transmigrasi. Tempat yang dipilih Kalimantan, Sulawesi, Lampung dan Bali. Syarat yang diminta lokasi tidak jauh dari kota dengan talangan biaya hidup sebelum mendapatkan penghasilan yang cukup. Sedangkan biaya belajar anak-anak sampai dengan tingkat SLTA mendapat subsidi dari pemerintah. Kata kunci: kawasan lindung, berbahaya, evakuasi.

PENDAHULUAN Letusan Gunung Merapi yang tak kunjung selesai sejak bulan Oktober-Nopember 2010 telah membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap tatanan sosial ekonomi maupun kehidupan seputar puncak Gunung Merapi. Zona berbahaya yang semula dalam radius 7 km dari puncak Merapi telah berkembang menjadi 10, 15 dan terakhir dipicu letusan pengungsi untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah telah mencapai ratusan ribu jiwa. Jumlah ini belum termasuk peduduk yang terancam bencana sekunder yang pemukimannya terancam bencana bahaya banjir lahar dingin karena berlokasi di sepanjang sungai yang berhulu di lereng Gunung Merapi. Pada posisi dalam bahaya tiga, alternatif yang paling aman adalah relokasi pemukiman.

Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Merapi : Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat Pasca Bencana - 59

DPPM & MTS UII

Letusan Gunung Merapi yang tak kunjung selesai sejak bulan Oktober-Nopember 2010 telah membawa dampak yang sangat luar biasa terhadap tatanan sosial ekonomi maupun kehidupan seputar puncak Gunung Merapi. Zona aman yang semula dalam radius 7 km dari puncak dinihari 5 Nopember 2010 yang dahsyat menjadi radius 20 km. Jumlah pengungsi untuk Yogyakarta dan Jawa Tengah telah mencapai ratusan ribu jiwa. Jumlah ini belum termasuk peduduk yang terancam bencana sekunder yang pemukimannya terancam bencana bahaya banjir lahar dingin karena berlokasi di sepanjang sungai yang berhulu di lereng Gunung Merapi. Pada posisi dalam bahaya tiga, alternatif yang paling aman adalah relokasi pemukiman. Korban meninggal sampai dengan 16 Desember 2010 sebanyak 261 jiwa, dan kerugian secara finansial 5,3 triliun rupiah (Sutikno, 2010). Persoalan rumit yang dihadapi adalah dimana korban akan ditempatkan, apakah mereka mau dipindah, apakah pihak penerima dapat menerima perpindahan tersebut. Bila tidak dipindah berarti membiarkan malapetaka terjadi cepat ataupun lambat. Secara nasional bila kebijakan pemerataan atau perpindahan penduduk (migrasi) tidak dilakukan dengan 60% penduduk tinggal di Pulau Jawa sementara luasnya hanya 6% wilayah NKRI, akan sangat merugikan bagi kesejahteraan, kesatuan, ketahanan karena terjadi kesenjangan yang melebar antara Jawa dengan luar Jawa. Secara kultural dan manusiawi tempat lahir dan dibesarkan memang mempunyai daya ikat yang kuat secara emosional dan kultural. Persoalan yang sangat mendasar dan pelik adalah ketika harus melaksanakan evakuasi permanen. Peliknya masalah karena terkait berbagai aspek, fisik, biota dan kultural terkait dengan penduduk yang harus dipindah ke tempat lain yang layak aman nyaman dan berkelanjutan. Untuk dapat mengevakuasi secara permanen dan dapat difahami, dapat diterima secara sadar dan optimis akan ada peningkatan kesejahteraan, perlu adanya proses perubahan persepsi bahwa rumah tempat tinggalnya yang baru adalah yang dapat mensejahterakan hidup bersama keluarganya. Secara realitas sekarang tempat tinggalnya berada lingkup bahaya III yang sangat terancam bencana. Persoalan bencana sekunder yang melanda kawasan bantaran sungai Kali Code sebenarnya merupakan persoalan kronis yang timbul sejak puluhan tahun yang telah lalu. Penggunaan lahan disepanjang bantaran sungai telah digunakan untuk pemukiman tanpa ijin apalagi sungai yang melintasi kota. Persoalan makin diperparah adanya kepentingan ekonomi, sosial, politik yang tidak sefaham dalam memaknai cara mengelola bantaran sungai. Bahkan terlalu sering terjadinya perbedaan kepentingan yang menyebabkan makin jauhnya penyimpangan dari penggunaan bantaran sungai yang semestinya menjadi kawasan lindung. Untuk menumbuhkan kesadaran bertempat tinggal yang aman, nyaman dan berkelanjutan karena terlindungi secara konsep maupun perundang-perundangan yang berlaku memerlukan proses pembelajaran dan stimulan untuk faham dan bersedia melaksanakan. Peran pendidikan dan pembelajaran sangat penting secara formal maupun informal dalam rangka mengurangi risiko bencana. Secara formal dalam program Sistem Pendidikan Nasional (DIKNAS) dengan disain kurikulum dari Badan Standarisasi Nasional Pendidikan (BSNP). Secara informal melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) bekerja sama dengan instansi terkait seperti Kementerian Dalam Negri, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan.


DPPM & MTS UII

Dengan mendesaknya kebutuhan, untuk jalur informal yang sudah dapat dilakukan. Sebagai contoh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul telah melakukan secara intensif untuk anak-anak, remaja maupun dewasa. Bencana gempa bumi 27 Mei 2006 yang menelan korban korban meninggal lebih dari 6.000 jiwa karena tertimpa reruntuhan 180.000 unit rumah yang runtuh telah menstimulir melaksanakan pendidikan informal Mengurangi Risiko Bencana. Hasilnya sikap siaga bencana telah mulai menjadi bagian dari budaya untuk mengurangi risiko bencana. Pada saat menjelang peringatan kejadian gempa bumi 27 Mei 2006, dengan mengadakan kegiatan atraksi budaya yang dikemas dalam pesta kesenian dengan program siaga bencana. Kejadian letusan Merapi telah berdampak sangat luas secara fisik dan persepsi dalam menanggapi bencana yang menimpa. Tempat tinggal yang semula dianggap aman, nyaman ternyata mempunyai risiko tinggi. Pemukiman di Kawasan Lindung Bantaran Sungai (KLBS) Kali Code yang telah dihuni puluhan tahun semestinya tidak pada tempatnya, karena dalam lingkup sempadan sungai atau KLBS. Perubahan KLBS menjadi pemukiman yang padat merupakan gejala yang selalu ada apalagi bila sungai melintasi perkotaan. Hal ini terjadi karena desakan kebutuhan perumahan di perkotaan, sementara regulasi penataan ruang selalu terlambat. Keterlambatan dapat terjadi karena ketidak tahuan maupun desakan yang semakin sulit diatasi. Segenap peraturan perundang-undangan belum mampu menahan dan mengatasi desakan menggunakan KLBS untuk pemukiman. Dampak letusan Gunung Merapi selama periode Oktober-Nopember 2010 telah memperingatkan dan memberikan pembelajaran pada pemukim di KLBS Kali Code maupun Pemerintah Kota bahwa keberadaannya tidak luput dari ancaman bahaya letusan sekunder ialah aliran lahar dingin yang menggenangi pemukiman. Bila keadaan terus berlanjut ancaman tidak akan surut. Solusi secara fisik dengan membangun tanggul tidak menyelesaikan masalah yang akhirnya merupakan pembangunan dan pembiayaan pemeliharaan yang tinggi (high cost maintenance). Acuan penataan ruang KLBS semestinya untuk melestarikan fungsi lindungnya, wajib mempertimbangkan fungsi masing-masing bagian. Fungsi untuk aliran air atau hidrologis, fungsi pengaman longsoran dan fungsi pelestarian fungsi lingkungan. Secara fisual pembagian fungsi setiap bentang lahan sebagaimana terlihat pada Gambar 1. Realitas yang terjadi pertumbuhan pemukiman di sepanjang sungai menggunakan tempat yang semestinya tidak diperbolehkan. Bahkan pemerintah juga melakukan hal yang sama dengan membangun Rusunawa di KLBS. Secara visual dapat dilihat pada Gambar 2. Bila kecenderungan tersebut masih terus berjalan, akan makin meningkatkan risiko bencana dengan biaya tinggi. Bencana erupsi Gunung Merapi berdampak tergenangnya ribuan rumah di KLBS Kali Code. Realitas tersebut wajib ditindak lanjuti dengan evaluasi dan mencari solusi yang mengurangi tingkat risiko bagi pemukim di KLBS, agar kerugian bagi Pemerintah Kota secara lokal, dan pemerintah NKRI secara nasional tidak terulang kembali. Pasca letusan Merapi kurun waktu Oktober-Nopember 2010, merupakan momentum yang sangat baik untuk menata ulang fungsi lindung KLBS. Telah terjadi stimulan


DPPM & MTS UII

secara alami bahwa bermukim di KLBS adalah tidak aman. Stimulan ini wajib ditindak lanjuti agar pembangunan yang berwawasan lingkungan dapat diwujudkan walaupun masih jauh dari kenyataan. Secara konsep tindakan yang paling tepat ialah bila dapat mengembalikan fungsi lindung KLBS. Konsekuensi yang ditanggung adalah evakuasi permanen pemukim di KLBS

Gambar 1 Tipical acuan profil KLBS Sumber: Sumaryono, 2010

A

B

Gambar 2. A. RUSUNAWA yang dibangun PEMKOT di bantaran banjir merupakan contoh buruk terhadap pelanggaran aturan sempadan KLBS. B. kangan, KelurahanTegal Panggung, Kecamatan Danurejan, untuk meninggikan talud. Sumber: Data primer, 2010 TINJAUAN PUSTAKA Sebelum usaha mitigasi bencana dilakukan, diperlukan pemahaman kesamaan persepsi dalam tindakan merespon bencana yang akan datang. Cara yang ditempuh dengan berbagai metode agar program mitigasi bencana dapat difahami dan dilaksanakan karena merupakan kebutuhan dalam rangka mengurangi risiko bencana ketika datang. Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Merapi : Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat Pasca Bencana - 62

DPPM & MTS UII

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 47 mendefinisikan: (1) Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana pada kawasan rawan bencana (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: a. pelaksanaan penataan ruang b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, tata bangunan; dan c. penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Pasal 23, ayat (5). Pada pasal tersebut dinyatakan bilamana terjadi bencana dan suatu kawasan yang terjadi bencana merupakan zone berbahaya , peruntukan lahan dapat berubah fungsi. Konsekuensi dari perubahan adalah bahwa zone yang membahayakan beralih fungsi dari fungsi budidaya menjadi fungsi lindung yang berarti tidak boleh untuk pemukiman. Konsekuensi yang lain adalah wajib disediakan ruang evakuasi bencana darurat maupun permanen dalam lingkup lokal, regional maupun nasional. Dengan kondisi yang demikian RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Propinsi dapat ditinjau kembali. Kartini Kartono (2003) mendefinisikan, persepsi adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indra-indra yang dimilikinya. Sugiharto, 2007. mendefinisikan persepesi merupakan proses untuk menterjemahkan atau menginterpretasi stimulus yang masuk kealat indera. Perilaku manusia diawali dengan adanya penginderaan. Penginderaan adalah proses masuknya stimulus ke dalam alat indra manusia. Setelah stimulus masuk ke alat indra manusia, maka otak akan menterjemahkan stimulus tersebut. Kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus disebut dengan persepsi. Seribulan, 2005 menterjemahkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah: 1. Faktor dalam situasi ialah waktu, keadaan atau tempat kerja dan keadaan sosial 2. Faktor pada individual pemersepsi berupa: sikap, motivasi, kepentingan, pengalaman dan pengharapan 3. Faktor pada target berupa: hal baru, gerakan, bunyi, ukuran, latar belakang dan kedekatan Acuan yang dirujuk dari Kartono (2003), Sugiharto (2007) dan Seribulan (2005) cukup jelas. Dalam ruang dan waktu terjadinya bencana akan mempengaruhi persepsi. Langkah lanjutan adalah faktor pemersepsi yang mampu menstimulir pemukim yang terancam bencana untuk mau pindah ke tempat yang lebih aman, nyaman dan berkelanjutan. Sedangkan faktor target ialah lokasi yang dapat diterima dan meyakinkan bahwa di lokasi tersebut dapat hidup yang lebih sejahtera. Dengan demikian stimulator dituntut untuk mampu meyakinkan korban hingga mau pindah ke tempat yang telah ditentukan. Ravenstein dan Lee, 1992 menggambarkan terjadinya migrasi karena adanya stimulan pendorong untuk pindah dari tempat asalnya karena tidak kondusif (push factor) dan ada faktor daya tarik (pull factor) tempat tujuan migrasi. Dalam program evakuasi


DPPM & MTS UII

permanen pasca bencana Merapi di KLBS Kali Code, stimulan pendorong migrasi adalah adanya ancaman bencana banjir lahar dingin, sedangkan faktor daya tariknya ialah tempat tujuan yang menjanjikan untuk dapat hidup lebih aman, nyaman dan berkelanjutan. Gerakan migrasi yang secara sistematik pernah dilakukan adalah di Amerika Serikat (USA). Program dilakukan untuk meningkatkann kekuatan ekonomi, politik dan pertahanan dimulai tahun 1790. Semula penduduk terkonsentrasi di pantai timur seputar New York yang menghadap Samudra Atlantik sementara pantai Barat yang menghadap Samudra Pasifik dan potensial belum dikelola secara optimal. Perubahan distribusi dan tingkat kepadatan secara proporsional menghasilkan USA Negara yang kuat (Hagget, P. 1975, p: 376). Peta perubahan tingkat kepadatan sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3. Pada gambar menunjukkan setelah berjalan selama 170 tahun pada tahun 1960 tingkat kepadatan telah terdistribusikan secara proporsional. Dengan terdistribusinya penduduk secara proposional, ke setiap Negara bagian maka pengelolaan sumberdaya alam yang dimiliki dapat secara efektif dan optimal. Dengan luas wilayah 9,2 juta km2, dan penduduk 320 juta Amerika merupakan Negara paling kuat di dunia secara politik, ekonomi maupun militer. Terdistribusinya penduduk secara proporsional di pantai timur dan barat secara otomatis Amerika dapat mengontrol secara efektif dua samudra terbesar di bumi ialah Samudra Atlantik dan Samudra Pasifik.

Proses distribusi penduduk di USA

Gambar 3 Proses pemerataan penduduk USA dari tahun 1790-1960 Bagi Indonesia yang terletak antara Samudra Pasifik dengan Samudra Hindia dengan lebih dari 17.000 pulau dan panjang garis pantai lebih dari 80.000 km, pendistribusian penduduk secara merata dan proporsional mutlak untuk dilakukan. Kasus lepasnya Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Merapi : Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat Pasca Bencana - 64

DPPM & MTS UII

pulau Sipadan dan Ligitan ke Malaysia merupakan salah satu dampak tidak terurusnya pulau yang tidak dihuni dan tidak difasilitasi mercu suar sebagai kuajiban menurut hukum internasional.

KEPADATAN POTENSI DAN DISTRIBUSI PENDUDUK PER KM 2 INDONESIA TAHUN 2000

1

2

4

20

17

3

5 7

18 19

6

21 22 23 24

26

8

10 22

11

12

13

Distribusi kepadatan penduduk di Indonesia

Gambar 4 Peta distribusi dan kepadatan penduduk Indonesia Dengan kesenjangan kepadatan yang tinggi mengandung konsekuensi kerentanan secara sosial, ekonomi, politik maupun system pertahanan dan keamanan Nasional. Pulau Jawa yang luasnya 6% wilayah NKRI penduduknya 58 % atau 138 juta dengan kepadatan 980 jiwa/km2. Kalimantan yang luasnya 23% jumlah penduduknya 20 juta (5,8%) dengan kepadatan 20 jiwa/km2. METODE PENDIDIKAN MITIGASI BENCANA NON FORMAL Dalam kondisi yang serba darurat yang segera perlu ada tindakan nyata, tim peneliti berusaha sebagai instruktor sekaligus stimulator untuk para korban bencana. Peneliti berpendapat langkah yang dilakukan merupakan bagian dari pendidikan mitigasi bencana walaupun sifatnya nonformal. Target yang diharapkan adalah memahami kehendak korban seandainya harus evakuasi permanen. Tindakan tersebut merupakan usaha untuk mengurangi risiko bencana. Langkah-langkah yang dilakukan diuraikan sebagai berikut: 1. Pendataan Korban Bencana Pendataan korban bencana di lokasi penelitian di Ledok Tukangan, Kelurahan Tegalpanggung, Kecamatan Danurejan. Hasilnya sebagai berikut:


DPPM & MTS UII

Tabel 1 Data rumah yang terkena banjir lahar dingin letusan Gunung Merapi Kelurahan Tegal Panggung, Kecamatan Danurejan No

Wilayah

Jumlah Korban

Genangan

(RW)

Rmh

KK

Jiwa

<50cm

1

1

16

15

47

11

5

2 3 4

82 3 13

50 16 14

68 49 19

252 175 65

28 9 14

22 5

Jumlah

96

151

539

62

32

Kerawanan

50-100cm >100cm

Rawan I

Pengungsi

Rawan II Rawan III

KK

Jiwa

5

9

2

15

47

2

19 2

15 3

16 9 14

68 49 19

250 175 65

2

26

27

41

151

537

Sumber: Kelurahan Tegal Panggung, 2010 Langkah berikutnya adalah melakukan sosialisasi maksud dan tujuan penelitian dalam forum FGD (Focus Group Discussion) atau diskusi kelompok terarah yang dihadiri camat Danurejan, Lurah Tegalpanggung dan para Ketua RT dan RW dalam lingkup Kelurahan Tegalpanggung. Materi ceramah tim adalah arti penting dari evakuasi permanen mengingat bencana yang terus mengancam. Sebagai stimulan dengan pendekatan kultural dengan mencontohkan tokoh-tokoh besar dalam sejarah maupun wayang dengan melakukan migrasi atau pindah tempat untuk mendapatkan suasana yang lebih aman dan nyaman. Tokoh-tokoh yang dirujuk: Nabi Muhammad, Raden Wijaya, Panembahan Senopati, dan Pendawa dengan Babat Wanamerta. Dengan semangat migrasi akhirnya akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Dalam lingkup NKRI tempat tersebut di luar Pulau Jawa yang masih sangat luas. Suasana FGD-I sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Suasana FGD-I di Balai Kelurahan Tegalpanggung Pada forum FGD-I materi yang disampaikan adalah konsep solusi dengan mempertimbangkan kondisi lokasi bencana. Dengan memberikan penjelasan arti penting fungsi KLBS dan stimulan arti penting evakuasi permanen diharapkan menimbulkan kesadaran risiko bertempat tinggal di KLBS. Target optimal yang diharapkan adalah evakuasi permanen dan mengembalikan fungsi KLBS 2. Penentuan Sampel Responden Penentuan dilakukan dengan memilih berdasarkan strata tingkat ancaman atau purposive stratified sampling. Sampel responden dipilih bagi yang rumahnya paling


DPPM & MTS UII

dekat dengan talud dan tergenang lebih dari 1,0 meter saat terjadi banjir, dan kondisi sanitasi rumah. Hasilnya dapat disimpulkan: Dari data primer berdasarkan pengamatan langsung rumah yang tergolong paling berisiko atau Rawan-III setelah dilakukan peninjauan dan evaluasi menyimpulkan: a. Kondisi sanitasi buruk dengan tidak adanya fasilitas yang layak dalam penyediaan air bersih, pembuangan limbah cair dan peturasan b. Jarak dari rumah sampai talud bagi yang terendam saat banjir 50-100 cm dan > 100 cm dalam koridor 1-20 m sebanyak 30 rumah. Rincian: Jarak 1-5 m sebanyak 15 rumah. Jarak 6-10 m sebanyak 4 rumah. Jarak 11-15 m sebanyak 8 rumah, sedangkan 16-20 m sebanyak 3 rumah. Jumlah yang dijadikan responden adalah 30 KK. Posisi rumah semua ada didalam koridor bantaran sungai (KLBS). Dengan demikian secara substantif KLBS semestinya terbebas dari pemukiman. Tahap berikutnya adalah melakukan FGD-II dengan peserta Camat, Lurah, Ketua RT, RW, KK yang termasuk dalam ring paling berbahaya, tokoh masyarakat, PKK dan remaja . FGD dilakukan di tenda POSKO BENCANA. Situasi FGD dapat dilihat pada Gambar 4. Pada FGD-II materi lanjutan dari FGD-I ialah maksud dan tujuan dari mitigasi bencana demi penyelamatan warga yang berisiko karena terjadinya bencana. Peserta kecuali peserta FGD-I ditambah tokoh masyarakat dari unsur ibu rumah tangga (PKK) dan tokoh pemuda di Ledok Tukangan. Pada tahap ini warga menyampaikan bahwa sudah merasakan repot, susah dan cemas menghadapi banjir yang sewaktu waktu datang bila intensitas hujan meningkat. Bagi yang piket di POSKO warga menyediakan minuman dan makanan. Keadaan ini berlanjut ketika keadaan dalam status waspada. Panduan tentang peringatan yang telah dibakukan dengan sandi pentahapan normal, waspada tahap-I , siaga tahap-II dan awas tahap-III. Penyampaian peringatan dengan menggunakan handy talky (HT), telpon selulair (HP), kentongan dan teriakan. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan stimulan tentang problem kependudukan NKRI yang ditribusinya masih sangat tidak berimbang antara Pulau Jawa dengan luar Jawa yang masih sangat membutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengelola Sumber Daya Alam (SDA) yang ada. Gambaran distribusi penduduk di NKRI sebagaimana tercantum pada Tabel 3.

Gambar 4 Suasana FGD-II di POSKO lembah Code Tukangan Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Merapi : Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat Pasca Bencana - 67

DPPM & MTS UII

Dalam Tabel 3 menunjukkan bahwa Pulau Jawa yang luasnya 6% luas NKRI telah menampung 57,49% dari penduduk NKRI. Pulau Kalimantan yang luasnya 4,5 kali Pulau Jawa baru menampung 5,8% penduduk NKRI. Kepincangan ini kalau masih berlanjut akan menimbulkan kerentanan bagi keberadaan NKRI. Pada kesempatan ini juga disampaikan negara yang paling kuat di dunia Amerika Serikat, memerlukan waktu 170 tahun untuk mendistribusikan penduduknya secara proporsional ke seluruh wilayahnya Dari data sensus penduduk dalam dasawarsa 1971-2000 pemerintah telah berhasil menurunkan prosentasi penduduk Pulau Jawa 5% dari penduduk Indonesia, atau sekitar 1,6% per 10 tahun, sedangkan pada dekade 2000-2010 pemerintah menurunkan prosentase 1,44%. Dari data transmigrasi dalam decade 1971-2000 tercatat 7,2 juta transmigran, sedangkan dalam decade 2000-2010 sebanyak 0,6 juta. Bila program pendistribusian penduduk secara proposional tidak mampu dilakukan akan berpotensi meningkatkan kerentanan eksistensi NKRI. Tabel 3 Persentase distribusi penduduk menurut Pulau 1971-2010 SUMATERA JAWA DKI JAKARTA JAWA BARAT JAWA TENGAH D I YOGYA JAWA TIMUR BANTEN NUSA TENGGARA KALIMANTAN SULAWESI MALUKU dan PAPUA INDONESIA

1971 17,62 63,89 3,85 18,16 18,37 2,09 21,43 5,56 4,33 7,16 1,44 100

1980 19,07 62,12 4,43 18,68 17,27 1,87 19,87

1990 2000 2010 20,44 21,02 21,31 60,23 58,93 57,49 4,62 4,06 4,04 19,81 17,36 18,11 15,97 15,17 13,63 1,63 1,52 1,45 18,20 16,89 15,78 3,93 4,48 5,40 5,27 5,34 5,50 4,58 5,09 5,49 5,80 7,08 7,01 7,23 7,31 1,76 1,96 2,00 2,60 100 100 100 100 Sumber: Sensus Penduduk, 2010

3. Penyuluhan Fungsi KLBS Kesimpulan setelah dilakukan FGD-I dan FGD-II bahwa secara teknis semestinya bantaran banjir tidak boleh ditalud banyak, mengundang pertanyaan. Pemukim beranggapan talud adalah untuk melindungi pemukim di KLBS dari banjir. Penjelasan secara sederhana adalah bila ruang untuk mengalir air dipersempit maka aliran air sungai menjadi makin banter atau makin cepat dan kuat daya tumbuknya. Apalagi bila aliran air disertai dengan pasir dan bebatuan atau lahar dingin akan berakibat talud, pengaman tebing, cekdam maupun jembatan dapat runtuh diterjang lahar dingin. Realitas telah menunjukkan betapa kuatnya daya gempur lahar dingin yang menghancurkan bangunan walaupun bangunan sudah dirancang aman dalam keadaan normal. Sepanjang Gunung Merapi masih hidup dan meletus keadaan tidak normal akan muncul kembali yang tetap mengancam pemukim yang berada di KLBS. Bila kondisi seperti ini masih dipertahankan, kecuali tidak aman juga terjadi pemborosan untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi disamping kerugian merosotnya kualitas lingkungan. Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Merapi : Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat Pasca Bencana - 68

DPPM & MTS UII

Pemberian penjelasan ini dilakukan pada FGD-III yang diselenggarakan di Gedung Serbaguna Ledok Tukangan, yang diharapkan dapat menjadi stimulan untuk bermukim di tempat yang aman dan nyaman. Suasana FGD-III sebagaimana dapat dilihat pada Gambar 5. Setelah FGD-III jajag pendapat dilaksanakan untuk para pemukim di KLBS yang posisinya paling terancam karena kedekatannya dengan alur sungai, dan ketinggian genangan air saat terjadi banjir. Hasil FGD diharapkan dapat sebagai stimulan dalam menyikapi bahaya bila tinggal di KLBS.

Gambar 5 Suasana FGD- III di Gedung Serbaguna Tukangan Hasil jajag pendapat terhadap para pemukim di KLBS dapat diuraikan sebagai berikut: Data primer kuesioner diambil untuk mengetahui tentang sikap responden terhadap relokasi permanen pada Kepala Keluarga yang lokasi rumahnya masuk dalam katagori bahaya tiga atau sangat berbahaya. Data tersebut sebagai bahan untuk pertimbangan langkah-langkah yang diperlukan untuk solusi masalah pemukiman di KLBS Code sesuai program Pemerintah Kota Yogyakarta. Pertanyaan kuesioner terdiri atas 30 pertanyaan dengan 30 responden pemukim yang paling berisiko. Hasilnya secara umum sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

No 1 2 3 4

Tabel 4 Respon pemukim KLBS terhadap tawaran relokasi permanen Jarak ke Jumlah Anggota Respon Respon Respon Talud/tanggul Responden Keluarga Sanitasi A B C (m) (KK) (jiwa) 1-5 6-10 11-15 16-20

15 4 8 3 30

2-5 2-5 2-6 4-6

Buruk Buruk Buruk Buruk

8 2 5 1 3 3 5 1 2 13 2 15 Sumber: Data primer, 2010

Jawaban tawaran untuk relokasi permanen: A. Tawaran untuk hidup yang lebih aman, nyaman dan berkelanjutan dijawab 13 responden


DPPM & MTS UII

B. Tantangan untuk memulai hidup dengan suasana yang menjanjikan dijawab 2 responden C. Tantangan untuk memulai hidup dengan suasana yang belum menentu dijawab 15 responden Jawaban ini berbeda dengan hasil jawaban pada, ketika tawaran itu untuk transmigrasi seandainya tempat tinggalnya dalam posisi Rawan-III atau sangat membahayakan, yang merespon positif transmigrasi 7 orang. Secara jelas bahkan menentukan lokasi pilihan ke Kalimantan 4 orang, Lampung, Sulawesi dan Bali masing-masing 1 orang. Adanya tanggapan responden yang memilih Kalimantan cukup menarik. Sejak awal diperkirakan tidak akan ada yang bersedia untuk evakuasi permanen dengan transmigrasi. Sebagai data untuk pertimbangan tindak lanjut program pilot proyek evakuasi permanen data detil yang bersedia transmigrasi ke Kalimantan sebagaimana tersebut dalam Tabel 5. Peminat transmigrasi yang lain ialah menuju ke Lampung, Bali dan Sulawesi. Faktor daya tariknya karena ada family dan atau kawan akrab. Walaupun demikian patut dipertimbangkan sebagai motivator, bahwa untuk hidup sejahtera dengan mengurangi risiko bencana banyak jalan dan tujuan yang masih tersedia di seantero NKRI. Daftar peminat yang menghendaki transimigrasi selain ke Kalimantan sebagaimana tercantum dalam Tabel 6. Dari 7(tujuh) peminat transmigrasi 4 menyatakan bahwa semangat hijrah dapat membangkitkan motivasi, 2 tidak faham dan 1 karena ada famili di Bali. Tabel 5 Daftar peminat transmigrasi ke Kalimantan No.

Nama umur suami/istri dan alamat

Pendidikan Suami/istri

Profesi yang diinginkan

Kebutuhan usaha

Pilihan kompensasi evakuasi

1.

Kabul/Rini (55/40). LT; SMP/SMA DN-2, RT-09 RW-02 No. 122

Berdagang

Modal

Beasiswa anak

2.

Tri Agus/Mulyani (45/29). LT; DN-2, 129 RT-07; RW-02

SD/SMA

Berdagang

Modal

Beasiswa anak

3.

Suprihatin (29). LT; DN 2/10

SMP

Berdagang

Modal

Alat produksi

4.

Nurdin Rianto/Sri Rejeki (25/21). LT., DN-2 RT-14., RW-3

SLTA/SLTA

Berdagang

Modal

Biaya hidup

Sumber: Data Primer, 2010 Keterangan: LT Ledok Tukangan, Kelurahan Tegalpanggung DN Danukusuman (Kecamatan)


DPPM & MTS UII

Tabel 6 Daftar peminat transmigrasi selain ke Kalimantan No

Nama umur suami/istri dan alamat

Pendidikan

Tujuan

Suami/istri

Profesi yang

Kebutuhan usaha

diinginkan

Pilihan kompensasi evakuasi

1.

Rusbandi/Sutirah SMA/SMP Lampung Bengkel (47/44). LT; RW03 RT-14

Modal

Beasiswa anak

2.

Kendio/St. SD/ SD Aminah (45/45). LT; DN-2 No.3 RW-3 RT-15

Bali

Pengrajin hiasan

Modal

Beasiswa anak

3.

Budi/Aprilia SMA/S-1 (40/32). LT; RW03; RT-09 No. 12

Sulawesi

Dagang

Rumah

Beasiswa anak

Sumber: Data Primer, 2010 Tanggapan responden tentang perasaan ketika terjadi banjir, dari 30 orang yang menyatakan khawatir sebagaimana diduga sebelumnya 28 responden. Responden yang menyatakan tidak khawatir, hanya 2 responden. Secara umum responden tidak faham fungsi KLBS sehingga menganggap bermukim ditempat tersebut diperbolehkan . Kenyataan sampai sekarang belum ada larangan dari pemerintah untuk tinggal di KLBS. Sebagian besar (20 responden) belum pernah menerima penjelasan tentang status dan fungsi KLBS. Peringatan dini ketika ada ancaman bahaya sudah disosialisasikan dengan tahapan waspada, siaga dan awas. Tetapi penyampaian informasi sangat beraneka ragam seperti dengan: HT, HP, kentongan, peluit bahkan dengan teriakan. Penyampaian secara seragam dan serempak masih diperlukan untuk dapat secara efektif sampai pemukim dengan sandi tingkat bahaya yang mengancam. Dengan demikian respon pemukim dapat sesuai dengan keadaan ancaman yang ada. Respon terhadap tanggap darurat banjir lahar dingin oleh pemerintah baik (20), cukup (5) dan kurang (5). Respon terhadap kebutuhan logistik merasa dibantu (15), usaha sendiri (14) tak menjawab (1). Secara realitas pemerintah memang telah berusaha keras untuk mengatasi masalah pemukim di KLBS. Walaupun secara konsep tidak tepat, dengan pembiaran pemukim di KLBS berarti membiarkan persoalan makin rumit dan sulit mengatasi bila risiko bencana banjir lahar dingin datang lagi. KESIMPULAN DAN SARAN Kesimpulan Beberapa kesimpulan penting dari hasil penelitian dan temuan di FGD ialah: 1. Warga semula kurang faham arti penting KLBS, dan bahaya yang dapat timbul karena tidak berfungsinya KLBS apalagi bila letusan Gunung Merapi dengan


DPPM & MTS UII

muntahan material vulkanik besar. Muntahan akan menjadi aliran debris atau lahar dingin yang sangat membahayakan pemukim yang dilewati aliran tersebut 2. Bencana meletusnya Gunung Merapi tampak memberikan andil dalam proses pembelajaran mensikapi fenomena bermukim pada lokasi yang berisiko untuk ditanggapi secara rasional, intelektual tanpa harus meninggalkan kearifan lokal yang sarat makna dalam meningkatkan kearifan dalam kehidupan 3. Warga yang bermukim pada tempat berbahaya perlu mendapat pencerahan agar faham bahwa bertahan ditempat akan menjadi beban bagi masyarakat yang lain secara lokal, regional maupun nasional. Sistem komunikasi untuk peringatan bahaya waspada, siaga dan awas sudah mulai digunakan dengan HP dan HT (Handy Talky). 4. Adanya temuan bahwa diantara korban bencana sanggup atau mau transmigrasi perlu ada tidak lanjut sebagai rintisan solusi yang paling mendasar secara nasional. Ketimpangan distribusi penduduk antara Jawa dan luar Jawa mengandung kerawanan yang potensial dalam jangka pendek maupun jangka panjang dalam lingkup NKRI. Saran 1. Pemerintah wajib untuk melakukan proses pendampingan pada pemukim yang terancam bahaya dalam proses evakuasi permanen ke tempat tinggalnya yang baru secara aman, nyaman dan berkelanjutan 2. Pemerintah juga wajib menggalang semangat persatuan dan keperluan dana dalam jangka pendek, menengah maupun jangka panjang dalam proses Pengurangan Risiko Bencana (PRB) yang akan selalu dihadapi 3. Pemerintah Kota diharapkan untuk menindak lanjuti temuan bahwa ada yang bersedia relokasi permanen transmigrasi walaupun hanya 7 (tujuh) KK sebagai usaha mengurangi risiko bencana (MRB) dengan evakuasi permanen. Bila dilaksanakan merupakan pilot proyek evakuasi permanen yang konseptual. Bila berhasil akan menjadi rujukan yang layak diikuti. Pemerintah Kota juga diharapkan mampu mengendalikan penggunaan KLBS untuk berfungsi sebagai kawasan lindung. 4. Secara bertahap Pemerintah Kota menertibkan bangunan pemukiman di KLBS termasuk membongkar RUSUNAWA yang dibangun tidak sesuai lokasinya dengan ketentuan perundang-undangan. Pemberian motifasi akan pentingnya menghindari bencana dengan transmigrasi disertai penegakan hukum dengan prinsip penghargaan (reward) bagi yang taat dan sangsi (punishment) bagi yang melanggar. 5. Bila penertiban dapat berhasil perlu mencari peruntukan alternatif KLBS. Peruntukan tetap mempertahankan fungsi tetapi produktif dengan tidak meninggalkan konsep dasar pelestarian fungsi lingkungan KLBS. Sebagai usulan misalnya menjadi kawasan wisata terbatas. DAFTAR PUSTAKA Anonim (2007). UURI Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723. Anonim (2007). UURI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Anonim (2006). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 Tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana Anonim (2006). Mikro Zona Gempa Patahan Opak. Jurnal Riset Daerah. Vol. V, No.3, Desember 2006. Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul. Hal. 656-669 Seminar Nasional: Pengembangan Kawasan Merapi : Aspek Kebencanaan dan Pengembangan Masyarakat Pasca Bencana - 72

DPPM & MTS UII

Anonim (2007). Bakornas PB, 2007, Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia, Penerbit Direktorat mitigasi Lakhar BAKORNAS PB, Jakarta Pusat. Anonim (2009). Safer Communities through Disaster Risk Reduction in Development/SC-DRR Programme. Term of Reference CFP-DRRUNDP/CPRU/8/2009 Arikunto S. (2006). Prosedur Penelitian, Edisi Revisi VI, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta. Coburn A.W. (1994). Spence R. J. S. , Pomonis A. , 1994, Mitigasi Gempa, Cambridge Architectural Reseach Limited, The Oast House, Malting Lane, Cambridge, United Kingdom Gilbert, A and G. Josef. (1983). Cities, Poverty and Development. Oxford University Press Gilbert dan Gugler. (1996). Urbanisasi dan Kemiskinan di Dunia Ketiga (Terjemahan), Yogyakarta : Tiara Wacana Gunawan (2008). Pemberdayaan sosial keluarga pasca bencana alam (studi tentang kondisi sosial masyarakat dalam managemen bencana. http://www.depsos.go.id/unduh/penelitian Hagget, P. (1975). Geography A Modern Synthesis. Harper International Edition. Harper & Row Publishers, New York, Evanston, San Francisco, London Kartono K, Dali G. (2003). Kamus Psikologi, Penerbit Pionir Jaya, Bandung Lee,E.S. (1992). Teori Migrasi. Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada Liaw, K.L. (1990). Netral migration process and its application to analysis of Canadian migration data. Journal Environment and Planning. Vol. 23.4. No.7., 5. p.969-986 Soetomo (2006). Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat. Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta Subandriyo., Yulianingsih (2010). Merapi Catat Sejarah Baru. Surat Kabar Harian Republika 10 November hal: 6. Shadily H. (1983). Sosiologi untuk Masyarakat Indonesia. Penerbit PT. Bina Aksara, Jakarta. Sugihartono dkk. (2007). Psikologi Pendidikan, Penerbit UNY Press, Yogyakarta. Suhardjo, D. (1999). Hubungan Daerah Burit Dengan Perkembangan Kota Wates. Disertasi. Program Pasca Sarjana S-3, Ilmu Lingkungan Universitas Gadjah Mada -------- (2003). Mengaji Ilmu Lingkungan Kraton. Penerbit Safiria Insania Press -------- (2007). Melacak Akar Budaya Untuk Bangsa Yang Berdaya. Diskusi Panel Penambangan Pasir Besi di Kulon Progo, Konflik dan Solusinya. Prosiding ISBN 978-979-18558-0-8. -------- (2007). Mereduksi Korban Gempa Dengan Rekayasa Lingkungan Fisik Dan Kultural. Makalah Seminar Nasional : Antisipasi, Respon dan Pemulihan Pasca Bencana Gempa Bumi. Prosiding ISBN: 978-979-96122-8-1. -------- (2009). The role of traditional early warning system to respond hazardous condition. International Seminar. The Reflection of Three Years of Yogyakarta Earth-quake May 2006 May 2009 Yogyakarta. Proceeding ISBN: 978-60295013-0-8. Suhardjo, D., Nugraheni, F., 2010. Sustainable Livelihood Community Development as The Respond of the Earthquake Disaster. Enhancing Disaster Prevention and Mitigation. 1st International Conference on Sustainable Built Environment. ISBN 978-979-96122-9-8


REGULASI PEMUKIMAN PASCA BENCANA MERAPI DI BANTARAN KALI CODE

Recommend Documents