REGULASI MENGENAI HUKUM ACARA AJUDIKASI SENGKETA PEMAIN DI KOMITE STATUS PEMAIN
Pasal 1 Ketentuan Umum
(1)
Pemain adalah pemain sepak bola yang terdaftar di PSSI.
(2)
Klub adalah Anggota PSSI yang membentuk klub sepak bola yang terdiri dari Klub professional (non-amatir) dan Klub amatir.
(3)
Sengketa Pemain adalah permohonan penyelesaian permasalahan antara pemain dengan klub kepada Komite Status Pemain.
(4)
Permohonan
adalah
pemberitahuan
disertai
permintaan
oleh
pihak
yang
berkepentingan kepada Komite Status Pemain, yang diberikan kewenangan untuk itu, untuk melaksanakan proses peradilan menurut hukum. (5)
Satu hari adalah dua puluh empat jam, dan satu bulan adalah waktu tiga puluh hari.
(6)
Ganti Kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya berupa imbalan sejumlah uang karena kerugian yang ditimbulkan oleh pihak lain diterapkan sesuai dengan cara yang diatur dalam peraturan ini.
(7)
Komite Status Pemain adalah organ PSSI dengan tugas dan kewenangan yang diatur dalam Statuta PSSI dan regulasi ini.
(8)
PSSI adalah satu-satunya organisasi sepak bola nasional yang berada di wilayah Republik Indonesia.
(9)
Sekretariat Jenderal PSSI adalah organ administratif yang mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam statuta PSSI.
(10)
Departemen Legal PSSI adalah departemen dibawah kesekretariatan jenderal PSSI dengan tugas dan kewenangan diatur dalam peraturan internal Sekretariat Jenderal PSSI.
(11)
Sekretariat Legal PSSI adalah organ dibawah departemen legal PSSI dengan tugas pokok yang akan diatur melalui peraturan ini.
(12)
AFC adalah Asian Football Confederation.
(13)
AFF adalah ASEAN Football Federation.
(14)
FIFA adalah Federation International de Football Association.
Pasal 2 Ruang Lingkup
1) Peraturan ini meletakkan aturan umum dan mengikat untuk melaksanakan proses peradilan dalam sengketa pemain, dan dengan memberikan perlindungan terhadap pemain dan klub dalam penyelesaian permasalahan sengketa pemain serta memfasilitasi para pihak yang bersengketa dalam hal penyelesaian permasalahan terkait sengketa pemain.
2) Proses ajudikasi sengketa pemain dilakukan menurut cara yang diatur dalam peraturan ini. Pasal 3 Pengajuan Permohonan
1) Pemain atau Klub atau Kuasanya dapat mengajukan permohonan, dengan membuat surat permohonan secara tertulis dengan menguraikan secara lengkap, jelas, dan cermat, disertai dengan bukti permulaan yang cukup. 2) Surat permohonan diajukan dengan mengirimkan ke alamat domisili Sekretariat PSSI, secara resmi dan ditujukan kepada PSSI. 3) Surat permohonan yang diterima oleh Sekretariat PSSI dengan diberikan tanda terima surat, yang dikirimkan melalui surat tercatat atau surat elektronik kepada alamat domisili maupun surat elektronik resmi sebagaimana dicantumkan dalam alamat surat elektronik pada saat pengajuan permohonan.
Pasal 4 Alamat Surat Elektronik
1) Alamat Surat Elektronik PSSI adalah alamat surat elektronik yang digunakan sebagai alamat pengiriman pengajuan Permohonan penyelesaian sengketa pemain, dan untuk memberikan informasi kepada para pihak, serta menjadi media pengiriman surat secara resmi kepada para pihak. 2) Alamat Surat Elektronik terdaftar adalah alamat surat elektronik yang secara resmi didaftarkan kepada PSSI, dan/atau yang tercatat sebagai alamat surat elektronik resmi dari klub maupun pemain, dan/atau yang tertulis dalam website klub maupun pemain,
dan/atau hal lainnya yang dianggap sebagai alamat surat elektronik resmi oleh Sekretariat PSSI. Pasal 5 Verifikasi
1) Departemen Legal PSSI, setelah menerima berkas surat permohonan, mempunyai tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang diajukan oleh pemohon. 2) Berkas yang dinyatakan lengkap, oleh Sekretariat Legal PSSI, dilimpahkan kepada Komite Status Pemain dengan telah mencantumkan nomor registrasi perkara, yang akan diberitahukan kepada pemohon melalui Sekretariat Legal PSSI paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak berkas diterima dari Sekretariat PSSI. 3) Berkas yang dinyatakan kurang lengkap atau tidak dapat diajukan akan dikembalikan kepada Pemain atau Klub atau Kuasanya akan dikembalikan oleh Sekretariat Legal PSSI untuk kemudian diinformasikan kepada Pemain atau Klub atau Kuasanya untuk melengkapi permohonan atau tidak dapat mengajukan permohonan.
Pasal 6 Penetapan Majelis Ajudikator
1) Komite Status Pemain menetapkan Majelis dalam waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Komite Status Pemain menerima pelimpahan berkas perkara.
2) Majelis terdiri dari 1 (satu) orang ketua, dan 2 (dua) orang anggota yang masingmasing berasal dari anggota Komite Status Pemain, dan ditetapkan secara ad-hoc.
3) Dalam hal tertentu dimana suatu perkara pembuktiannya tidak rumit dan dibutuhkan suatu keputusan yang segera, dimungkinkan dengan diperiksa melalui satu orang ajudikator.
Pasal 7 Audiensi
1) Majelis yang telah ditetapkan menentukan tempat, hari, dan jam audiensi pertama antara Pemohon dengan Termohon untuk memperoleh keterangan dari para pihak. 2) Majelis akan memerintahkan Sekretariat PSSI untuk mengirimkan panggilan secara tertulis beserta Surat Permohonan dari Pemohon kepada Para Pihak melalui surat elektronik sebagaimana dicantumkan dalam alamat surat elektronik pada saat pengajuan permohonan, dan/atau alamat surat elektronik terdaftar apabila Termohon adalah Klub. 3) Apabila setelah Para Pihak dipanggil secara resmi namun salah satu pihak atau para pihak tidak memenuhi panggilan pertama, maka Sekretariat PSSI didasarkan kepada perintah dari Majelis akan melakukan panggilan kedua secara resmi kepada alamat domisili dan/atau alamat surat elektronik sebagaimana dicantumkan dalam alamat surat elektronik pada saat pengajuan permohonan, dan/atau alamat surat elektronik terdaftar apabila Termohon adalah Klub. 4) Jika Pemohon dan/atau kuasanya tidak memenuhi panggilan pertama pada hari yang telah ditentukan, maka surat permohonannya dianggap gugur. Sedangkan apabila termohon dan/atau kuasanya tidak hadir dua kali secara berturut-turut, maka proses ajudikasi dilanjutkan tanpa hadirnya termohon.
Pasal 8 Jarak Waktu Pemanggilan
Ketika menentukan hari persidangan, Majelis menimbang jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah pihak dari tempat pertemuan dalam audiensi pertama, kecuali dalam hal pemeriksaan perkara harus segera dilakukan, dalam hal ini disebutkan dalam surat pemanggilan, maka tempo antara hari pemanggilan kedua belah pihak dari hari persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.
Pasal 9 Kuasa
1) Apabila dikehendaki, Para Pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasa, yang dikuasakannya untuk melakukan itu dengan surat kuasa khusus, kecuali jika yang memberikan kuasa itu sendiri hadir. 2) Majelis dapat memberikan perintah, supaya para pihak, yang diwakili oleh kuasanya pada audiensi, datang menghadap sendiri.
Pasal 10 Putusan
1) Majelis mempelajari berkas, serta keterangan dari Para Pihak, untuk kemudian diambil keputusan dari hasil musyawarah Majelis. 2) Jika termohon atau kuasanya sebanyak dua kali berturut-turut tidak datang walaupun telah dipanggil dengan patut, maka permohonan tersebut akan diperiksa dalam keadaan termohon tidak hadir (verstek), kecuali Majelis memandang bahwa permohonan tersebut melawan hak atau tidak beralasan. 3) Majelis mengeluarkan keputusan penyelesaian sengketa, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah jadwal audiensi klub dengan pemain yang telah ditetapkan pada hari sidang pertama. 4) Apabila Majelis memandang perlu untuk memeriksa berkas perkara lebih lanjut dalam pembuatan putusan, perkara dapat diperpanjang paling lama 14 (empat belas) hari dengan mempertimbangkan tingkat kerumitan dari perkara. 5) Putusan yang dikeluarkan oleh Majelis bersifat final, dan terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. 6) Salinan putusan yang telah dikeluarkan akan dikirimkan oleh Sekretariat PSSI kepada Para Pihak melalui alamat domisili maupun surat elektronik sebagaimana dicantumkan dalam alamat surat elektronik pada saat pengajuan permohonan, dan/atau alamat surat elektronik terdaftar apabila Termohon adalah Klub.
Pasal 11 Hal-hal yang tidak diatur
Hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan ini dan force majeur akan diputuskan oleh Komisi Eksekutif PSSI yang mana putusannya bersifat final.
Pasal 12 Bahasa resmi
Dalam hal terdapat perbedaan interpretasi terhadap teks berbahasa Inggris atau teks berbahasa Indonesia dari peraturan ini, maka interpretasi yang berlaku adalah interpretasi terhadap teks yang berbahasa Indonesia.
