regency eligible children

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK DALAM RANGKA MEWUJUDKAN KABUPATEN LAYAK ANAK (Studi pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Jombang) Rangga Reisdian, M. Saleh Soeaidy, Sukanto Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang E-mail: [email protected]

Abstract: Implementation of Mainstreaming Children’s Rights Policy in Jombang in Order to Achieve Regency of Eligible Children. This is an implementation of the policy in the interest of ensuring and protecting children and also will be used as a strategy for actualizing regency/city policy eligible children (KLA). However, researcher still notice the approach taken is tend to be partial so that attainment still felt slow and failed. The implementation of the policy of mainstreaming children's rights in Jombang, has a standard implementation refers to the attainment of its indicators. There are any strategies to do, resource requirements on policy, organization which implements policy is Women Empowerment and Family Planning (BPPKB), assisted with related organizations. However, still involve lack of support from holders of political obligation, the lack of sustainable funding, and lack of family or community awareness on the course of implementation. More active to be needed in promoting in public society that should be informed about a policy or activity fulfillment of child rights, and helping the course of accessing capital for implementation of the policy of mainstreaming children's rights. Keywords: policy implementation, mainstreaming of children's rights, and city/regency eligible children Abstrak: Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Rangka Mewujudkan Kabupaten Layak Anak. Ini merupakan sebuah implementasi kebijakan dalam menjamin dan melindungi anak dan juga digunakan sebagai strategi dalam mewujudkan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA). Namun, peneliti masih melihat pendekatan yang dilakukan masih cenderung bersifat parsial sehingga pencapaiannya masih dirasakan lambat dan masih ada kegagalan. Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak Kabupaten Jombang, mempunyai standar implementasi yang mengacu atas indikator implementasinya. Adanya strategi yang dapat dilakukan, sumber daya kebijakan, organisasi pelaksana dalam implementasi kebijakan adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), dibantu dengan organisasiorganisasi terkait. Namun, masih kurangnya dukungan dan sikap pemangku kewajiban politis, kurangnya pendanaan berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi. Diperlukannya peran aktif dalam mensosialisasikan masyarakat selayaknya memperoleh informasi tentang sebuah kebijakan atau kegiatan pemenuhan hak anak, dan pengaksesan permodalan bagi jalannya implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak. Kata kunci: implementasi kebijakan, pengarusutamaan hak anak, dan kota/kabupaten layak anak

Pendahuluan Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) dan mengacu pada tujuan pembangunan MDGs, bahkan memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak, belum menjamin bahwa hak-hak anak sudah dipenuhi dengan baik. Adanya arahan deputi Kementerian Negara Pemberdayaan Perem-puan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia pada rapat Peng-

arusutamaan Hak Anak (PUHA) di Hotel Horison Bekasi tanggal 16 Desember 2009 yang lalu dikutip dari www.menegpp.go.id menjelaskan adanya kebijakan pengarusutamaan hak anak dalam pembangunan kedalam definisi operasional sehingga dapat diaplikasikan dan mendapat legitimasi secara akademis. Di samping itu, Pengarusutamaan Hak Anak juga akan digunakan sebagai strategi dalam mengem-

Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 1, No. 6, Hal. 1247-1256 | 1247

bangkan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA). Upaya pengarusutamaan hak anak di sejumlah daerah, meskipun ini merupakan hal yang penting, tetapi bagaimana pun juga masih banyak persoalan yang tengah dihadapi pemerintah kota/kabupaten dan Provinsi Jawa Timur. Sebagai isu pembangunan, sejauh mana arti penting pengarusutamaan hak anak mampu mencuri perhatian dan bersaing dengan isu-isu pembangunan yang lain, seperti kemiskinan, pengangguran, investasi, partumbuhan ekonomi, bencana alam, dan lainlain. Dalam hal ini, Kabupaten Jombang telah berkomitmen dan siap untuk menuju dan mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) dengan mengimplementasikan kebijakan pengarusutamaan hak anak yang berda-sarkan Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Kabupaten Jombang. Dengan adanya peran Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang selaku badan yang ditunjuk dalam pengelolaan, peman-tauan hingga evaluasi dalam Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak telah dite-rapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, dan kegiatankegiatan. Penge-lolaan pengarusutamaan hak anak, dan telah menerima bantuan, dukungan dan kepe-dulian dari seluruh satuan kerja karena perlindungan hak-hak anak memang mutlak dibutuhkan. Adanya pengintegrasian sumberdaya pembangunan dan pengintegrasian pelaksanan kebijakan pengarusutamaan hak anak yang sudah ada dalam suatu wadah dan semangat menciptakan Jombang menjadi kabupaten/kota layak anak, adanya pemahaman dan kesadaran yang sama tentang Undang-Undang Perlindungan Anak, Konvensi Hak Anak dan kebijakan kota layak anak. Pemahaman dan kesadaran tersebut dibangun secara sinergis antar- dan sesama pemangku kepentingan pembangunan kabupaten/kota di bidang anak antara lain aparat pemerintah termasuk hakim, jaksa dan polisi, lembaga swadaya masyarakat, khususnya yang bekerja di bidang perlindungan anak, sektor swasta dan dunia

usaha, tokoh masyarakat pemerhati anak, organisasi kepemudaan, pramuka, guru, orang tua, dan anak-anak di Kabupaten Jombang.

Kajian Pustaka Kebijakan Publik Sebelum menjelaskan tentang implementasi kebijakan publik, terlebih dahulu harus dimengerti apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dan bagaimana langkah-langkah untuk mengimplementasikannya. Definisi kebijakan publik pun ditawarkan oleh Carl Friedrich dalam Agustino (2008) yang mengatakan bahwa kebijakan adalah serangkaian kegiatan tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitankesulitan) dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud.

Aktor Kebijakan Publik Menurut Howlett dan Ramesh (1995), aktor-aktor dalam kebijakan terdiri atas lima kategori, yaitu sebagai berikut: 1) Aparatur yang dipilih (elected official); 2) Aparatur yang ditunjuk (appointed official); 3) Kelompok-kelompok kepentingan (interest group); 4) Organisasi-organisasi penelitian (research organization); 5) Media massa (mass media).

Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn Menurut Van Meter dan Van Horn (1975) dalam Wahab (2008, h.65) merumuskan proses Implementasi sebagai “those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individuindividu/pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan


pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Abdul Wahab (2008, h.65) juga mengkaji enam variabel yang memengaruhi kinerja implementasi kebijakan model Van Meter dan Van Horn, yakni: 1) Standar dan sasaran kebijakan; 2) Sumber daya; 3) Hubungan antarorganisasi; 4) Karakteristik agen pelaksana; 5) Kondisi sosial, politik, dan ekonomi. 6) Disposisi implementor. Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008, h.71), yaitu: 1) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius; 2) Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai; 3) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia; 4) Kebijaksanaan yang akan dimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal; 5) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya; 6) Hubungan saling ketergantungan kecil; 7) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan; 8) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat; 9) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna; 10) Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Pengarusutamaan Hak Anak Di Indonesia pengarusutamaan hak anak tergolong konsep yang relatif baru. Menurut Suyanto (2008, h.185), Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) adalah suatu strategi yang sengaja dikembangkan untuk mempercepat efektivitas pelaksanaan

perlindungan anak dengan mengintegrasikan hak-hak anak dalam peraturan perundangan, kebijakan, program, kegiatan dan anggaran, mulai dari tahap perencanaan, pemantauan, dan evaluasi dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Dalam konteks pembangunan, paradigma pengarusutamaan hak anak adalah upaya yang dilakukan untuk menempatkan isu anak ke dalam isu pembangunan dan mengaitkan semua analisis pembangunan berdasarkan prinsip kepentingan terbaik anak. Secara umum, prinsip pengarusutamaan hak anak menghendaki perwujudan hak-hak anak pada semua ranah kehidupan anak dan menjamin pelaksanaan hak-hak anak, baik di tingkat nasional, propinsi, kabu-paten/kota. Dalam “Konsep dan Pengertian PUHA” (KNPP, 2009, h.13) Strategi yang dapat dilakukan untuk melihat apakah PUHA telah diterapkan, baik dalam setiap kebijakan maupun program, adalah melalui: 1) Identifikasi dan koordinasi antara lembaga dan aparatur pada semua tingkat pemerintahan. 2) Analisis kebijakan, program, kegiatan, alokasi anggaran, dan kebutuhan sumber daya. 3) Pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi. 4) Mengkaji ulang secara komprehensif semua kebijakan publik, meliputi peraturan perundang-undangan, kebijakan, dan tata laksana pemerintahan agar sesuai dengan ketentuan KHA, dengan memperhatikan:  Dimensi isi hukum (content of law), yakni uraian atau penjabaran tertulis dari suatu kebijakan yang tertuang dalam bentuk peraturan perundang-undangan.  Dimensi tata laksana hukum (structure of law), yakni semua perangkat kelembagaan dan pelaksana dari isi hukum yang berlaku.  Dimensi kultur hukum (culture of law), meliputi persepsi, pemahaman, dan sikap penerimaan, praktek-praktek pelak-


sanaan, penafsiran terhadap dua aspek sistem hukum di atas. PUHA selain akan dijadikan strategi pembangunan kesejahteraan dan perlindungan anak, juga digunakan sebagai strategi dalam mengembangkan kebijakan kabupaten/kota layak anak (KLA).

Kota/Kabupaten Layak Anak Pembangunan KLA diawali dengan penelitian mengenai “Children’s Perception of the Environment” oleh Kevin Lynch (arsitek dari Massachusetts Institute of Technology) di 4 kota – Melbourne, Warsawa, Salta, dan Mexico City – tahun 1971-1975. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan kota yang terbaik untuk anak adalah yang mempunyai masyarakat yang kuat secara fisik dan sosial; masyarakat yang mempunyai aturan yang jelas dan tegas; yang memberi kesempatan pada anak; dan fasilitas pendidikan yang memberi kesempatan anak untuk mempelajari dan menyelidiki lingkungan dan dunia mereka. (Gemari, 2010, h.41) Mengutip dari “Buku Pedoman Pelaksanaan KLA, KNPP:2008.”, Konsep Kabupaten/Kota Layak Anak dideskripsikan sebagai pembangunan kabupaten/kota yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka memenuhi hak anak yang terencana secara menyeluruh (holistik) dan berkelanjutan (sustainable) melalui Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Di samping itu, tujuan KLA adalah untuk mempercepat pemenuhan hak anak di wilayah kabupaten/kota. KLA perlu terus dikembangkan, karena: (a) jumlah anak sepertiga dari total penduduk; dan (b) selama ini pembangunan anak masih dilakukan secara parsial, segmentatif dan sektoral, dan belum mendapatkan prioritas. Untuk itu, KLA dimaksudkan untuk mengintegrasikan komitmen dan sumber daya yang ada di kabupaten/kota untuk pembangunan anak secara holistik, integratif dan berkelanjutan (sustainable) serta untuk lebih memperkuat peran dan kapasitas pemerintah daerah dalam pembangunan tumbuh kembang dan perlindungan anak. (Gemari, 2010, h.41)

Metode Penelitian Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskripsi dengan metode kualitatif. Moleong (2006) mengkaji tentang definisi penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll., secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Sedangkan penelitian yang bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Berdasarkan uraian tersebut peneliti kemudian mengambil fokus penelitian sebagai berikut: 1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB), yang di dalamnya menyangkut tentang gambaran : a. Standar dan sasaran b. Strategi c. Sumber daya d. Organisasi pelaksana, komunikasi antarorganisasi terkait, dan kegiatan-kegiatan pelaksana. 2. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Jombang, meliputi: a. Faktor Pendukung, yang meliputi: 1) Tersedia sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. 2) Ketersediaan dan pemilahan data.


3) Keterlibatan forum dan organisasi kemasyarakatan dalam Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak. b. Faktor Penghambat, yang meliputi: 1) Kurangnya dukungan politis dan sikap pemangku kewajiban atau aktor-aktor implementasi 2) Kurangnya pendanaan berkelanjutan. 3) Kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi.

Pembahasan 1. Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak Kabupaten Jombang a. Standar dan sasaran Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang telah diterapkan atas dasar Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Di Kabupaten Jombang yang mengacu pada instrumen KHA, dapat dikatakan pemerintah Jombang telah membuat instrumen hukum untuk memastikan bahwa jaminan-jaminan pemenuhan hak anak itu terlaksana dan penegakan hukum dapat dilakukan. Standar implementasi dengan indikator tercapainya upaya perlindungan anak dan kesehatan, pemenuhan hak pendidikan, dan monografi kependudukan dan pencatatan sipil. Sasaran implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang adalah meliputi pemerintah kabupaten, lembaga non-pemerintah, kelompok masyarakat dan keluarga, dan anak. Dalam hal ini, implementasi pengarusutamaan hak anak di Jombang dapat dikategorikan kebijakan yang dibuat karena adanya untuk pe-ngentasan permasalahan tentang isu anak yang buruk yang menimpa di Jombang dan juga adanya tujuan dari upaya perwujudan Kabupaten Jombang dika-

tegorikan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) di Propvinsi Jawa Timur. Sebelumnya, Nugroho (2004) juga mengungkapkan bahwa isu kebijakan terdiri atas dua jenis, yaitu problem dan goal. Artinya, kebijakan publik dapat berorientasi pada permasalahan yang muncul pada kehidupan publik, dan dapat pula berorientasi pada goal atau tujuan yang hendak dicapai pada kehidupan publik. Sehingga capaian dari implementasi Pengarusutamaan Hak Anak di Kabupaten Jombang adalah kinerja implementasi dapat dirasakan standar dan sasaran pada sektor terkait pelaksanaan.

b. Strategi Strategi pengarusutamaan hak anak dalam rangka mewujudkan KLA Kabupaten Jombang adalah melalui Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Jombang dengan diterbitkan Keputusan Bupati Jombang Nomor : 188.4.45/116/415.10.10/2011 tanggal 9 Juni 2011 tentang Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak (KLA) di Kabupaten Jombang dan telah dirubah dengan Keputusan Bupati Jombang Nomor: 188.4.45/264/415.10.10/ 2012 tanggal 17 September 2012. Stretegi tersebut merupakan strategi pemerintah untuk bisa mengangkat dan mendapat perhatian pada isu kebijakan pengarusutamaan hak anak yang sejajar atau bisa dapat melebihi isu kebijakan lainnya. Dapat diartikan juga, strategistrategi tersebut dapat menguatkan persiapan dan sosialisasi pada aktor kebijakan atau pihak-pihak yang terkait kebijakan yang telah ditunjuk oleh Pemkab Jombang yaitu BPPKB Jombang dengan mengkoordinasi lembaga-lembaga terkait atau SKPD terkait dalam implementasi pengarusutamaan hak anak dalam mewujudkan KLA di Kabupaten Jombang.


c. Sumber Daya Kebutuhan sumber daya pada implementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang dengan adanya kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait dan organisasi/badan non-pemerintah lainnya. Dalam implementasi kebijakan Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip oleh Abdul Wahab (2008, h. 71), mengungkapkan untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai dan perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Hal ini menunjukkan dari adanya peran dari SKPD dan lembaga terkait dapat dianggap untuk menghindari tumpang tindih kegiatan antar sector. Pada tingkat kegiatan dilapangan dan alokasi sumber daya/anggaran seyogianya dikembangkan dan disepakati secara bersama-sama (antarsektor). Jadi dapat diartikan bahwa implementasi pengarusutamaan hak anak di kabupaten Jombang dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) ini pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Melalui formulasi kebijakan KLA, pengarusutamaan hak anak ini merupakan turunan dari kebijakan publik tersebut, yaitu kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Perda yang merupakan jenis kebijakan publik yang memerlukan kebijakan publik penjelas. Sehingga pengarusutamaan hak anak di Jombang ini merupakan kebijakan yang langsung dapat dilaksanakan. Sehingga menurut Islamy (2007, h. 20-21), bahwa kebijakan publik itu tidak cukup hanya dinyatakan akan tetapi dilaksanakan dalam bentuk nyata.

d. Organisasi Pelaksana, komunikasi antar organisasi terkait, dan kegiatan-kegiatan pelaksana Dalam hal organisai pelaksana pada implementasi pengarusutamaan hak anak di Jombang adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sebagai koordinator bagi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berkenaan dengan pengarusutamaan hak anak. Dalam menjalankan tugasnya BPPKB dibantu dengan organisasi-organisasi terkait. Ini seperti yang diungkapkan oleh Abdul Wahab (2008, h. 65) bahwa dalam banyak program atau kebijakan, implementasi sebuah program atau kebijakan perlu dukungan dan koordinasi dengan intansi lain. Di samping itu, dalam menjalankan komunikasi antar organisasi pelaksana yang terkait, adanya pengembangan jaringan dan komunikasi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses kebijakan pengarusutamaan hak anak. Pengembangan jaringan di antara para pemangku kewajiban/aktor-aktor ini bisa dilakukan secara terbatas maupun secara lebih luas tergantung kebutuhan dan pertimbangan yang dimilikinya. Diartikan pula bahwa tujuan adanya komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kepada para pelaksana kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang, meliputi tentang apa menjadi standar dan tujuan harus konsisten dan seragam dari berbagai sumber informasi.


2. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak dalam Mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA) Kabupaten Jombang a. Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak 1) Tersedia sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak. Adanya sosialisasi sumber daya manusia yaitu para akto-aktor kebijakan dari SKPD dan sektor terkait dan juga adanya SDM terlatih atas KHA dan mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan yang mencakup seluruh tenaga/petugas pemberi layanan, terutama: pendidikan, kesehatan, dan pene-gak hukum dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang Dalam implementasi pengarusutamaan hak anak ini, penilaian dan pelatihan terhadap setiap stakeholder hak anak dilaksanakan agar dapat ditentukan langkahlangkah yang tepat untuk mengatasi kelemahan atau kesenjangan yang ada dalam upaya perwujudan hak anak. Hal ini sebagaiman yang dikemukakan Agustino (2008, h.142) bahwa setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. 2) Ketersediaan dan pemilahan data. Adanya data yang terutama data yang digunakan dari lembaga-lembaga terkait, ini tentunya membantu BPPKB Jombang dalam proses perencanaan, analisis peng-anggaran, pelaksanaan, pemantau-an dan

evaluasi pemenuhan hak anak dalam implementasi pengarusutamaan hak anak. Begitu pentingnya data, maka data dapat dipergunakan untuk mengidentifikasikan dan me-nentukan masalah yang dihadapi, menentukan sasaran dan bentuk kegiatan yang akan diintervensi, mementukan alokasi sumbersumber yang tersedia, serta keperluan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi program maupun kegiatan terkait pemenuhan hak anak. Di samping itu, guna data agar implementasi dalam bidang data pemenuhan hak anak dapat lebih diimplementasikan secara opti-mal, dan mutu sumber daya manusia pengelola data dapat lebih ditingkatkan, serta partisipasi masyarakat dapat lebih tinggi secara berkelanjutan, sehingga efektivitas pengelolaan data pemenuhan anak lebih terfokus. 3) Keterlibatan forum dan organisasi kemasyarakatan dalam Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak. Adanya jumlah kelompok anak termasuk Forum Anak, yang ada di kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan berperan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak dalam implementasi kebijakan peng-arusutamaan hak anak di Jombang. Pemerintah dan lembaganya Kabupaten Jombang tidak bekerja sendirian, karena adanya pemangku kewajiban yang lainnya juga memiliki peranan dan kewajiban yang bersesuaian untuk mewujudkan implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak ini. Seperti yang dijelaskan oleh Howlett dan Ramesh (1995) bahwa adanya organisasi-organisasi penelitian, berupa aka-


demisi dari universitas, kelompok para ahli atau konsultan kebijakan yang juga dianggap aktor kebijakan. Oleh karena itu, peranan berbagai elemen masyarakat, kelompok-kelompok, termasuk lembaga pendamping menjadi penting untuk disinergikan dalam keseluruhan upaya untuk mendorong tercapainya kerangka imple-mentasi kebijkan pengarus-utamaan hak anak di Kabupaten Jombang ini.

b. Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan Pengarusutamaan Hak Anak 1) Kurangnya dukungan politis dan sikap pemangku kewajiban atau aktor-aktor implementasi Dukungan politis dan sikap pemangku kewajiban yang kurang menyebabkan terhambatnya implementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang. Hal ini seperti yang diungkapkan Abdul Wahab (2008, h. 65), bahwa harus adanya respon implementor terhadap kebijakan, yang akan memengaruhi kemaunnya untuk melaksanakan kebijakan. dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor. Sehingga dalam hal ini, adanya isu-isu sosial-politik dan isu ekonomi lain yang acapkali dipandang lebih strategis dan juga hiruk pikuk penyelenggaraan Pilkada yang tengah marak akan dimulai di Kabupaten Jombang, membuat para politis dan pemangku kewajiban kurang tertarik dalam menanggapi implementasi pengarusutamaan hak anak ini. Dalam perspektif hak asasi manusia, negara sebagai pemangku kewajiban wajib menjamin hak asasi warga negaranya dengan menjunjung prinsip pemenuhan hak asasi

manusia yaitu kewajiban untuk menghormati, kewajiban untuk melindungi, kewajiban untuk memenuhi khususnya di mana negara harus melakukan sesuatu untuk memenuhi hak anak, yaitu dengan mengambil tindakantindakan legislatif, administratif, anggaran, hukum, dan tindakan lainnya guna menjamin pelaksanaan pemenuhan hak anak.

2) Kurangnya pendanaan berkelanjutan Faktor penghambat berikutnya yaitu walaupun adanya persentase anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan anggaran untuk pemenuhan hak anak, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan di setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait akan tetapi aspek mekanisme pengintegrasiannya yang belum terbangun dengan baik, serta adanya dukungan dunia usaha dalam keterlibatan implementasi pengarusutamaan hak anak di Jombang, tetapi dukungan tersebut bersifat insidentil atau sewaktu-waktu. Dalam hal ini, sumber daya finansial berkelanjutan menjamin keberlangsungan program/kebijakan. Tanpa dukungan finansial yang berkelanjutan dan memadai program tidak akan berjalan efektif dan cepat dalam mencapai tujuan dan sasaran. Implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak mungkin dapat diteruskan dengan cermat, jelas dan konsisten, namun jika para pelaksana kekurangan sumbersumber yang diperlukkan untuk melakukan kebijakan maka implementasi cendrung tidak berjalan. Inilah yang bisa menyebabkan implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak


di Jombang masih belum nampak dan optimal. 3) Kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi. Hal terakhir dalam penghambat jalannya imple-mentasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di jombang adalah kondisi eksternal, yaitu kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadapa jalannya implementasi. Padahal yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut men-dorong keberhasilan kebijakan publik. Seperti yang dikemukakan Agustino (2008, h. 142), upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif. Pelaksanaan kebijakan pengarusutamaan hak anak di Jombang tidak akan memiliki kualitas jika dilaksanakan tanpa diawali dengan kegiatan peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat atau sosialisasi tentang permasalahan anak dan hak anak, khususnya tentang partisipasi anak.

3.

4.

5.

Kesimpulan Implementasi pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang meliputi beberapa hal sebagai berikut: 1. Standar implementasi dari kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang mengacu atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA). Dengan indikator tercapainya upaya perlindungan anak dan kesehatan, pemenuhan hak pendidikan, dan monografi kependudukan dan pencatatan sipil. 2. Sasaran implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di

6.

Kabupaten Jombang adalah meliputi pemerintah kabupaten, lembaga non-pemerintah, kelompok masyarakat dan keluarga, dan anak. Strategi yang dapat dilakukan untuk melihat apakah kebijkan pengarusutamaan hak anak telah diterapkan adalah melalui Pembentukan Gugus Tugas KLA di Kabupaten Jombang. Stretegistrategi tersebut merupakan strategi pemerintah untuk bisa mengangkat dan mendapat perhatian pada isu kebijakan pengarusutamaan hak anak yang sejajar atau bisa dapat melebihi isu kebijakan lainnya. Kebutuhan sumber daya pada implementasi kebijkan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang berasal dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan lembaga terkait dan organisasi/badan non-pemerintah lainnya. dunia usaha dan organisasi-organisasi atau lembaga-lembaga kemasyarakatan lainnya Organisai pelaksana dalam implementasi kebijkan pengarusutamaan hak anak di Jombang adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) sebagai koordinator bagi pemantauan pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang dibuat berkenaan dengan pengaru-sutamaan hak anak. Dalam menjalankan tugasnya BPPKB dibantu dengan organisasi-organisasi terkait. Dalam menjalankan komunikasi antar organisasi pelaksana yang terkait, adanya pengembangan jaringan dan komunikasi yang sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas proses kebijkan pengarusutamaan hak anak. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang meliputi tersedia


sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan lembaga dalam menangani upaya perlindungan dan pemenuhan hak anak, ketersediaan dan pemilahan data, dan keterlibatan forum dan organisasi kemasyarakatan dalam Implementasi Pengarusutamaan Hak Anak.

7. Faktor penghambat dalam implementasi kebijakan pengarusutamaan hak anak di Kabupaten Jombang meliputi Kurangnya dukungan dan sikap pemangku kewajiban politis, kurangnya pendanaan berkelanjutan, dan kurangnya kesadaran keluarga atau masyarakat terhadap jalannya implementasi.

DAFTAR PUSTAKA Agustino, Leo. (2008) Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung, Alfabeta. Buku Pedoman Pelaksanaan KLA. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. (2008). Jakarta. [internet] Available from Accessed: 22 August 2013 Gemari (2010) Kesejahteraan dan Kesehatan Keluarga: Permasalahan Anak Masih Tinggi. Jakarta, Cahaya Priangan Utama Howlett, M dan M. Ramesh. (1995) Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems. Toronto, Oxford University Press. Islamy, Irfan M. (2002) Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Jakarta, Bumi Aksara. Konsep dan Pengertian PUHA. Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. (2009). Jakarta. [internet] Available from Acessed: 22 August 2013 Moleong, Lexy. (2006) Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung, Remaja Rosdakarya. Nugroho, Riant D. (2004) Analisis Kebijakan. Jakarta, PT Elex Media Komputindo. Peraturan Bupati Jombang Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) Di Kabupaten Jombang. [internet] Available from <ebookbrowsee.net/pe/perdajombang#.UhZ1cn9eR44> Accessed: 22 August 2013 Peraturan Menteri Nomor 11 Tahun 2011Tentang Kabupaten/Kota Layak Anak. [internet] Available from. <www.ykai.net/index.php?view=article&id=910:permen-tentang-kabupatenkota-layakanak> Accessed: 22 August 2013 Suyanto, Bagong. (2008). Pengarusutamaan Hak Anak di Daerah. Surabaya, Unesa Wahab, Solichin Abdul. (2008) Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta, Bumi Aksara. Winarno, Budi. (2008) Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta, Media Pressindo.


regency eligible children

Recommend Documents