ReforMiner Quarterly Energy Notes April 2017

ReforMiner Quarterly Energy Notes

ReforMiner Quarterly Energy Notes April 2017 Catatan atas Implementasi dan Regulasi Kontrak Bagi Hasil

Gross Split Pemerintah sejak 13 Januari 2017 lalu telah menerapkan kebijakan kontrak bagi hasil gross

split pada kegiatan usaha hulu migas. Penerapan kebijakan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 08/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Pada akhir Maret 2017 lalu, pemerintah juga telah menerbitkan Permen ESDM No.26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Berikut adalah catatan ReforMiner dari pelaksanaan kebijakan Kontrak Bagi Hasil Gross Split yang telah berjalan hingga kuartal I tahun 2017 dan atas regulasi tersebut, khususnya Permen ESDM No. 8/2017 : 1. Dalam mengimplementasikan kontrak bagi hasil gross split pemerintah tergolong bergerak cepat, namun, dengan kondisi peraturan yang menjadi dasarnya belum sepenuhnya siap. 2. Implementasi kontrak gross split dapat dikatakan telah berjalan, namun dengan menyisakan pertanyaan dan permasalahan, baik menyangkut konseptual filosofinya maupun operasionalisasinya. 3. Persoalan yang langsung muncul adalah menyangkut bagaimana pengembalian investasi yang telah ditanamkan kontraktor sebelum kontrak lama (PSC) berakhir dan kemudian kontrak berubah menjadi gross split. 4. Oleh pemerintah, persoalan nomor (3) diatasi dengan menerbitkan Permen ESDM No.26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. 5. Ada perbaikan (kejelasan) dari hasil nomor (4), tetapi tetap masih menyisakan persoalan. Jika terdapat ketentuan di dalam kedua peraturan tersebut yang saling tidak bersesuaian, -contoh dalam hal penambahan atau pengurangan angka split sebagai konsekuensi dari pengembalian investasi- tidakkah hal tersebut akan semakin menambah ketidakpastian?

ReforMiner Institute

Page 1


6. Permasalahan lain yang berpotensi muncul adalah dalam beberapa aspek berikut: a. Kepemilikan aset, Pasal 21 Permen ESDM 8/2017 menyebutkan bahwa seluruh barang dan peralatan yang dibeli Kontraktor untuk kegiatan usaha hulu migas secara langsung menjadi milik/kekayaan Negara yang pembinaannya dilakukan oleh Pemerintah dan dikelola oleh SKK Migas. Ada kontradiksi logika di dalam hal pengadaan barang secara mandiri oleh kontraktor tetapi barang tersebut menjadi milik Negara. b. Pemberlakuan kontrak, dalam pasal 24 Permen ESDM 8/2017 ditetapkan bahwa

gross split diberlakukan terhadap Wilayah Kerja yang akan berakhir jangka waktu kontraknya dan tidak diperpanjang. Sementara Wilayah Kerja yang kontraknya diperpanjang dapat memilih untuk menggunakan model kontrak semula atau kontrak bagi hasil gross split. Ada ambiguitas, jika pemerintah telah berketapan untuk menerapkan gross split, maka apakah berarti kontrak dan kontraktor eksistingnya tidak akan diperpanjang? c. Penyederhaan birokrasi dan administrasi, dalam pasal 15 Permen ESDM 8/2017 diatur tentang peran SKK Migas di dalam pemberian persetujuan atau penolakan terhadap rencana kerja dan anggaran yang diajukan kontraktor. Di dalam pasal 16 juga diatur tentang persetujuan atau penolakan terhadap rencana pengembangan lapangan (POD) yang pertama kali maupun yang selanjutnya. Sedangkan pasal 23 mengatur tentang peran SKK Migas di dalam pengendalian dan pengawasan terhadap kegiatan operasional hulu migas. Ketentuan-ketentuan tersebut menimbulkan

pertanyaan

tentang

sampai

seberapa

jauh

pengendalian

manajemen kegiatan di dalam sistem gross split yang diterapkan akan berbeda dengan pengendalian pada sistem Production Sharing Contract (PSC) sebelumnya. d. Porsi bagi hasil, dalam pasal 5 ditetapkan bahwa Base split untuk minyak bumi ditetapkan sebesar 57 % bagian Negara dan 43 % bagian Kontraktor. Sedangkan

Base split untuk gas bumi ditetapkan sebesar 52 % bagian Negara dan 48 % bagian Kontraktor. Di dalam Lampiran disebutkan komponen variabel split meliputi: status Wilayah Kerja, lokasi lapangan, kedalaman reservoir, ketersediaan infrastruktur pendukung, jenis reservoir, kandungan CO2, kandungan H2S, berat jenis minyak bumi, TKDN pada masa pengembangan lapangan, dan tahapan produksi. Kemungkian persoalan muncul; (1) bagaimana menerapkan dan memonitor komponen-komponen variabel tersebut yang berbeda-beda dan dapat


Page 2


sangat beragam pada setiap Wilayah Kerja yang ada?, (2) bagaimana memasukkan porsi pengembalian investasi (Permen ESDM No. 26/2017) ke dalam angka bagi hasil yang telah ditetapkan secara rigid di dalam Permen ESDM No. 8/2017 tersebut? 7. Dari regulasi dan implementasi yang ada sejauh ini, terlihat bahwa model gross split yang diterapkan esensinya masih sebatas mengubah dasar dan besaran angka split yang digunakan, sementara di dalam aspek pengendalian manajemen dan kegiatan operasional, utamanya masih mendasarkan pada model PSC lama. Dengan demikian, klaim dan argumentasi atas efisiensi yang salah satunya akan dihasilkan dari penyederhanaan administrasi dan birokrasi yang selama ini dikemukakan menjadi dipertanyakan validitasnya. 8. Kembali kepada pertanyaan mendasar, sebenarnya apa yang ingin dicapai dari penerapan sistem bagi hasil gross split ini? Benar-benar untuk efisiensi dan penyederhanaan administrasi dan manajemen atau sebatas short cut untuk memperbesar porsi bagian pemerintah, atau untuk hal lain? 9. Pemerintan perlu melakukan beberapa perbaikan, baik di dalam aspek regulasi maupun di dalam tahapan implementasi model kontrak bagi hasil gross split ini. Salah satu yang direkomendasikan ReforMiner adalah agar di dalam peraturan yang ada disebutkan secara tegas bahwa kontrak bagi hasil gross split adalah hanya merupakan sebuah pilihan saja, dan bukan sebuah keharusan mutlak ataupun sebuah keharusan yang dikondisikan.


Page 3


Catatan atas Permen ESDM No. 26/2017 tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Permen ESDM No.26/2017 adalah tentang Mekanisme Pengembalian Biaya Investasi pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. ReforMiner menilai, meskipun tidak dinyatakan sebagai aturan pelaksana untuk penerapan sistem gross split, aturan ini terbit sebagai solusi atas satu permasalahan yang muncul dari penerapan sistem gross split; yaitu di dalam hal perlakuan atas investasi yang telah dikeluarkan kontraktor yang semula menggunakan sistem PSC tetapi kemudian (harus) beralih menggunakan sistem gross split, dan bagaimana mekanisme pengembaliannya. Catatan ReforMiner atas hal itu adalah sebagai berikut: 1. Klaim pemerintah, bahwa pengaturan ini diperlukan untuk menjaga kewajaran atau stabilitas tingkat produksi dan optimalisasi penerimaan negara dari kegiatan usaha hulu migas, cukup beralasan. Namun, ReforMiner menilai pertimbangan utama yang sebenarnya adalah lebih untuk mengatasi celah kekurangan Peraturan No. 08/2017 tentang Gross Split yang belum mengatur tentang mekanisme pengembalian investasi yang sudah terlanjur dikeluarkan oleh kontraktor ketika sebelumnya masih menggunakan sistem Production Sharing Contract (PSC) biasa. 2. Dalam peraturan ini, disebutkan jika jika perpanjangan kontrak menggunakan model

gross split, maka biaya investasi yang belum dikembalikan dapat ditagihkan melalui perhitungan dalam bagian kontraktor. 3. Ketentuan ini di satu sisi secara perhitungan ekonomi logis dan dapat dipahami, namun di sisi lain dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena berpotensi bertentangan dengan angka porsi bagi hasil gross split yang telah ditetapkan secara baku di dalam Permen No. 08/2017. 4. Dalam hal kontrak tidak diperpanjang, mekanisme pengembalian biaya investasi berpotensi menimbulkan permasalahan teknis di dalam implementasinya, yang dapat mempengaruhi minat KKS baru untuk mengambil alih pengelolaan blok migas habis masa kontrak. Hal ini karena KKKS baru wajib mengembalikan biaya investasi yang belum dikembalikan kepada KKKS lama. Nilai pengembalian yang harus dibayarkan oleh KKKS baru itu meliputi sisa biaya investasi pada kontrak sebelumnya yang belum dikembalikan.


Page 4


5. Dengan adanya poin (4) di atas, biaya untuk memperoleh hak pengelolaan blok migas habis masa kontrak menjadi lebih mahal. Bahkan dalam kondisi tertentu KKKS baru dapat dikatakan harus ikut membayar resiko bisnis, termasuk dalam hal ini ketidakefisienan yang misalnya telah dilakukan oleh KKKS existing. 6. Dengan kata lain, ReforMiner menilai, meskipun dalam hal penjelasan lebih detil dan pengaturan tentang mekanisme pengembalian investasi untuk KKKS yang telah memasuki periode kontrak gross split memang diperlukan, regulasi ini pada dasarnya: a) Semakin menegaskan arah ke depan pemerintah untuk secara tidak langsung mengkondisikan KKKS, terutama yang masih mengelola suatu blok (eksisting), untuk ke depannya tidak memiliki pilihan lain selain menggunakan sistem gross split, atau tidak mendapatkan perpanjangan, dan b) Memberi sinyal kepada KKKS baru yang akan mengambil alih kontrak bahwa konsekuensi yang akan mereka hadapi adalah sistem gross split

itu sendiri, dengan tambahan “biaya” berupa pengembalian

investasi kepada KKKS lama. – suatu sinyal yang memberi jaminan pengembalian investasi kepada KKKS eksisting, tetapi tidak mendorong KKKS baru untuk masuk mengelola suatu blok yang telah ada –.


Page 5


Catatan atas Pengaturan Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik (Permen ESDM No.11/2017) Pada akhir Januari 2017 lalu pemerintah menerbitkan Permen ESDM No.11/2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi Untuk Pembangkit Listrik. Pemerintah mengklaim terbitnya Permen ini dimaksudkan untuk menjamin ketersediaan pasokan gas bumi untuk sektor ketenagalistrikan dengan harga yang wajar dan kompetitif. Catatan ReforMiner atas kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: 1.

ReforMiner menilai terbitnya Permen ini merupakan bagian dari pelaksanaan proyek kelistrikan 35.000 MW. Hal itu mengingat pelaksanaan proyek 35.000 MW akan meningkatkan konsumsi gas untuk kelistrikan hingga sekitar 85,68 % dari konsumsi saat ini. Saat ini konsumsi gas untuk kelistrikan adalah sebesar 1.169,39 BBTUD. Sementara tambahan konsumsi gas yang dibutuhkan dari pelaksanaan proyek 35.000 MW adalah sebesar 1.002 BBTUD.

2.

ReforMiner memproyeksikan, terbitnya Permen ESDM No.11/2017 akan memberikan dua konsekuensi utama terhadap pengelolaan gas di dalam negeri, yaitu terjadinya perubahan kebijakan alokasi dan penetapan harga gas. a. Alokasi gas Peningkatan kebutuhan gas oleh sektor kelistrikan, kemungkinan akan merubah kebijakan alokasi dari produksi gas Indonesia. Untuk produksi lapangan gas eksisting, alokasi yang selama ini untuk kepentingan ekspor kemungkinan secara bertahap akan direalokasi untuk memenuhi kebutuhan pembangkit listrik di dalam negeri. Alokasi gas untuk kebutuhan dalam negeri –gas pipa dan LNG– selama kurun 2003-2015 rata-rata tercatat mengalami peningkatan sebesar 9 % setiap tahunnya. Serapan LNG untuk dalam negeri juga meningkat dari 30 cargo pada 2003 menjadi 58 cargo pada 2016. Sementara, untuk kontrak pengusahaan gas yang baru kemungkinan besar akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit-pembangkit listrik di dalam negeri. Sektor industri dan pupuk kemungkinan akan menjadi prioritas alokasi selanjutnya setelah alokasi gas untuk kelistrikan terpenuhi. b. Harga gas Dengan terbitnya Permen ini, kebijakan penetapan harga gas akan mengalami beberapa penyesuaian. Selain akan ditetapkan oleh Menteri ESDM, penetapan harga gas juga akan


Page 6


menggunakan acuan harga minyak/ICP. Harga gas akan menggunakan acuan persentase tertentu terhadap ICP untuk setiap MMBTU. Kemungkinan masih akan terdapat regulasi lanjutan untuk menentukan periode dan mekanisme penyesuaian harga gas secara teknis yang mengacu pada harga minyak/ICP tersebut. Harga gas impor akan berpengaruh atau menjadi referensi dalam menetapkan harga gas di dalam negeri. Harga gas dalam negeri secara tidak langsung akan diarahkan untuk tidak lebih tinggi dari 11,5 % ICP/MMBTU. Hal ini karena konsumen di dalam negeri diperbolehkan untuk mengimpor gas jika harga melampaui formula tersebut. Impor gas (LNG) dapat dilakukan jika harga LNG di dalam negeri lebih besar dari 11,5 % ICP/MMBTU free on board dan sepanjang harga LNG yang diimpor paling tinggi 11,5 % ICP/MMBTU pada terminal regasifikasi pembeli (landed price). Jika harga LNG yang akan diimpor lebih dari 11,5 % ICP/MMBTU landed price, PLN dan BUPTL dapat membeli gas pipa dengan harga lebih besar dari 11,5 % ICP/MMBTU atau membeli LNG dalam negeri dengan harga lebih besar dari 11,5 % ICP/MMBTU free on

board.


Page 7


Catatan atas Revisi PP No.79/2010 (Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Migas) Peraturan Pemerintah (PP) No. 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas telah lama dinilai kalangan industri hulu migas sebagai salah satu regulasi utama yang menghambat investasi di bidang hulu migas. Pangkal persoalannya, di mata industri hulu migas, keberadaan PP 79/2010 ini membuat prinsip perpajakan assume and discharge yang mestinya berlaku di dalam kontrak PSC menjadi tidak dapat diberlakukan. Merespon hal itu, pemerintah pada akhir Maret lalu telah selesai melakukan revisi terhadap PP 79/2010 tersebut. Catatan ReforMiner atas revisi yang dilakukan pemerintah terhadap PP 79/2010 tersebut adalah sebagai berikut: 1. Pemberlakuan prinsip perpajakan assume and discharge yang menjadi tuntutan industri hulu migas pada dasarnya telah diakomodir di dalam revisi ini, tetapi hal itu tidak dilakukan secara langsung dan eksplisit. Hal ini tidak dapat dilakukan karena otoritas perpajakan tidak mungkin memberlakukan ketentuan perpajakan pada suatu sektor (melalui PP) yang bertentangan dengan ketentuan perpajakan lainnya yang lebih tinggi (Undang-Undang). Dalam hal ini, otoritas perpajakan menerapkan prinsip

equal treatment di dalam memberlakukan ketentuan perpajakan kepada semua sektor. 2. Beberapa ketentuan dalam revisi PP tersebut yang secara prinsip sebenarnya identik dengan assume and discharge diantaranya adalah: a. Ketentuan mengenai kebijakan PBB pada masa eksplorasi. Dalam revisi ini tidak menggunakan frasa “pembebasan atau dikecualikan” tetapi menggunakan frasa “pengurangan sebesar 100 % dari yang tercantum dalam SPPT”. Pasal 26A ayat (4) draft Revisi PP 79/2010: a. tahap eksplorasi Kontraktor diberikan fasilitas: pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Pada sebesar 100% (seratus persen) dari Pajak Bumi dan Bangunan Migas terutang yang tercantum dalam SPPT selama masa eksplorasi.

b. Pemberian insentif perpajakan pada masa eksploitasi. Menteri Keuangan akan memberikan fasilitas perpajakan kepada KKKS setelah memperoleh pertimbangan keekonomian proyek dari Menteri ESDM. Fasilitas perpajakan yang akan diberikan


Page 8


pada tahap eksploitasi diantaranya adalah: (1) pembebasan pungutan Bea Masuk atas impor barang yang digunakan dalam kegiatan hulu migas; (2) pembebasan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang terutang; (3) pembebasan pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas impor barang yang telah memperoleh fasilitas pembebasan dari pungutan Bea Masuk; dan (4) pengurangan PBB atas Tubuh Bumi paling tinggi sebesar 100% dari PBB Migas terutang yang tercantum dalam SPPT.

Pertimbangan keekonomian proyek Hulu Migas dari Menteri ESDM (Pasal 26B ayat (2) Revisi PP 79/2010)

Menteri Keuangan memberikan insentif: 1. Pembebasan pungutan Bea Masuk. 2. Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai & Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. 3. Pembebasan PPh 22 atas impor yang telah dibebaskan dari pungutan bea masuk. 4. Pengurangan PBB atas Tubuh Bumi paling tinggi sebesar 100 % dari yang tercantum dalam SPPT.

3. Selain secara implisit menerapkan prinsip assume and discharge, revisi PP 79/2010 ini juga menegaskan pemberian insentif lain untuk kegiatan usaha hulu migas. Beberapa insentif tersebut adalah: a). Investment credit, yaitu tambahan investasi biaya modal dalam jumlah tertentu, yang berkaitan langsung dengan fasilitas produksi, yang diberikan sebagai insentif untuk pengembangan lapangan minyak dan/atau gas bumi tertentu. b). Pembebanan Cost Sharing oleh Kontraktor dalam rangka pemanfaatan Barang Milik Negara di bidang hulu minyak dan gas bumi dikecualikan dari pemotongan Pajak Penghasilan dan tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. c). Adanya ketentuan yang mengatur bahwa Menteri ESDM dapat menetapkan bagi hasil yang dinamis kepada KKS hulu migas.


Page 9


Pasal 10A draft Revisi PP 79/2010: Menteri dapat menetapkan besaran bagi hasil yang dinamis (sliding scale split) pada Kontrak Kerja Sama.

4. Secara keseluruhan ReforMiner menilai, meskipun belum dapat menyelesaikan seluruh persoalan perpajakan yang terkait kegiatan usaha hulu migas, revisi PP 79/2010 yang dilakukan pemerintah sudah merupakan langkah yang positif. Pemerintah telah mengakomodir beberapa isu yang selama ini menjadi tuntutan dan perhatian dari industri hulu migas di dalam koridor peraturan peraturan perundangan yang berlaku saat ini. Langkah selanjutnya yang perlu dilakukan pemerintah adalah segera mengoperasionalkan revisi PP 79/2010 ini melalui penerbitan peraturan pelaksananya (Peraturan Menteri Keuangan).


Page 10


Catatan atas Peraturan Menteri (Permen) ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik Pemerintah kembali menerbitkan peraturan tentang harga listrik EBT melalui Permen ESDM No. 12 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik. Permasalahan tentang harga jual listrik EBT sebelumnya telah diatur melalui sejumlah regulasi seperti Permen ESDM No.19 Tahun 2015, Permen ESDM No.44 Tahun 2016, Permen ESDM No.19 Tahun 2016 dan Permen ESDM No. 21 Tahun 2016. Catatan ReforMiner atas peraturan terbaru di dalam permasalahan harga listrik EBT tersebut adalah sebagai berikut: 1. Bagi pemerintah, terbitnya permen ini tampaknya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi listrik EBT, sehingga diharapkan dapat menghasilkan harga listrik yang kompetitif dan lebih murah diserah PLN. 2. Dari sisi substansi, perubahan cukup signifikan yang terjadi pada Permen No.12 Tahun 2017 dibandingkan peraturan sebelumnya diantaranya adalah: a. Pada ketentuan pembelian tenaga listrik dengan menggunakan harga patokan seperti yang terdapat pada Pasal 5 tentang harga pembelian listrik PLTS Fotovoltaik.

Dalam

pasal

tersebut

disebutkan

bahwa

jika

harga

BPP

Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan nasional, maka harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik paling tinggi sebesar 85% dari BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Sementara jika BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, maka harga pembelian tenaga listrik dari PLTS Fotovoltaik sama dengan BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Ketentuan tersebut juga berlaku untuk pembelian tenaga listrik dari PLT Bayu (PLTB), PLT Biomasa (PLTBm), PLT Biogas (PLTBg) dan PLTA. b. Sementara itu ketentuan berbeda diberlakukan untuk pembelian tenaga listrik dari PLT Sampah (PLTSa) dan PLT Panasbumi (PLTP), ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 dan Pasa 11 menyebutkan, Jika harga BPP Pembangkit –PLTA dan PLTP– di sistem ketenagalistrikan setempat di atas rata-rata BPP Pembangkitan


Page 11


nasional, maka harga patokan pembelian tenaga listrik dari PLTA dan PLTP tersebut paling tinggi sebesar BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat. Sementara jika BPP Pembangkitan di sistem ketenagalistrikan setempat sama atau di bawah rata-rata BPP Pembangkitan nasional, maka harga pembelian tenaga listrik dari PLTSa ditetapkan berdasarkan kesepakatan para pihak. c. Ketentuan lain yang juga relevan adalah menyangkut mekanisme pembelian tenaga listrik dari PLTA dan PLTP. Dalam hal ini ada kententuan yang menyebutkan bahwa pembelian tenaga listrik dilakukan dengan membangun jaringan evakuasi daya dari tenaga listrik ke titik sambung PT PLN dengan menggunakan pola kerjasama Build, Own, Operate, Transfer (BOOT). Dengan adanya ketentuan BOOT kepemilikan pembangkit secara langsung akan menjadi aset negara setelah kontrak kerjasama berakhir. 3. ReforMiner menilai, substansi pokok dari Permen ESDM 12/2017 di atas, meskipun tampaknya ditujukan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi bagi pengembang listrik EBT, hal itu berpotensi menjadi disinsentif bagi investasi pengembangan listrik EBT ke depan. 4. Secara makro, Permen ini juga terlihat seperti antiklimaks dari keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan EBT yang selama ini sebenarnya sudah dapat dikatakan berada di jalur yang benar. 5. Berdasarkan politik penganggaran KESDM dalam beberapa tahun terakhir, keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan EBT sebenarnya sudah dapat dilihat. Berdasarkan anggaran KESDM dan realisasinya pada 2015 dan 2016, diketahui alokasi anggaran untuk Ditjen EBTKE selalu meningkat dan tercatat merupakan yang terbesar kedua setelah Ditjen Migas. Untuk tahun anggaran 2017 ini, meski mengalami sedikit penurunan, anggaran yang dialokasikan untuk Ditjen EBTKE masih tetap yang terbesar kedua setelah Ditjen Migas. Dari total pagu anggaran Rp. 7,3 triliun, 19,3% nya dialokasikan untuk Ditjen ETBKE, sedangkan Ditjen Migas 36,8%. 6. Dari data dan informasi yang dihimpun, diketahui bahwa selama 7 (tujuh) tahun terakhir (2010-2016) produksi EBT rata-rata mengalami kenaikan sebesar 9,9 % untuk setiap tahunnya. 7. ReforMiner menilai hal yang sudah berada pada jalur positif seperti tren kemajuan penggunaan EBT di atas sebaiknya diteruskan dan tidak “dimentahkan” kembali


Page 12


melalui kebijakan atau peraturan yang sifatnya cenderung mengeneralisir seperti misalnya menetapkan patokan harga 85% dari BPP sebagaimana yang ada pada Permen ESDM 12/2017 tersebut.


Page 13


Catatan atas Rencana Pembentukan Holding BUMN Migas Pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah merencanakan pembentukan perusahan induk (holding), salah satunya di bidang migas. Untuk merealisasikan proses pembentukan holding BUMN yang dimaksudkannya, Pemerintah telah mengeluarkan payung hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. Catatan ReforMiner atas rencana pembentukan holding migas dan langkah yang telah dilakukan sejauh ini adalah sebagai berikut: 1. ReforMiner melihat “holding ” BUMN migas yang dimaksud oleh Pemerintah adalah dalam pengertian “parent company” 1. 2. Berdasarkan pengertian pada nomor (1) di atas dan pada peraturan yang menjadi acuan pemerintah dalam pembentukan holding saat ini yaitu PP No. 72/ 2016, mekanisme pembentukan holding BUMN Migas yang akan dilakukan tampaknya adalah dengan cara “akuisisi” saham PGN oleh Pertamina. Atau dengan kata lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2A ayat (2) PP No. 72/2016 adalah pengalihan saham milik negara yang ada pada pada PGN kepada Pertamina. Melalui mekanisme

holding ini, PT Pertamina (Persero) [Pertamina] direncanakan akan bertindak sebagai parent company, dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. [PGN] akan menjadi anak perusahaannya. 3. Kemungkinan langkah dan arah pembentukan holding migas yang dimaksud sebagaimana nomor (2) di atas berpotensi memunculkan beberapa masalah, diantaranya: a. Masalah payung hukum yang berpotensi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi kedudukannya, yakni UU Keuangan Negara, UU BUMN, dan UU Perbendaharaan Negara, dan UU Migas.

1 Berdasarkan pengertian hukum korporasi yang dianut banyak negara, sebagaimana dijelaskan dalam Black’s Law Dictionary, terdapat perbedaan antara holding company dan parent company. Holding company adalah perusahaan yang dibentuk untuk sebagai induk pengendali atas perusahaan lain dan perannya terbatas sebagai pemilik saham dan pengawas manajemen (tidak aktif dalam operasional kegiatan perusahaan yang dilingkupinya). Sementara parent company pada umumnya terbentuk melalui proses merger atau akuisisi atas perusahaan lain yang kemudian ditempatkan sebagai anak perusahannya. Parent company pada umumnya memiliki sendiri kegiatan operasional (bersifat aktif) yang untuk kepentingan investasi atau untuk membantu operasinya memerlukan anak perusahaan.


Page 14


b. Khusus terkait UU Migas, arah kecenderungan rencana pembentukan holding migas di atas berpotensi tidak sinkron dengan proses revisi UU Migas 22/2001 yang saat ini tengah bergulir di DPR. Berdasarkan informasi terkini yang dihimpun ReforMiner hingga catatan ini dibuat, kelembagaan hulu migas ke depan kemungkinan akan diarahkan pada pembentukan suatu badan yang disebut sebagai Badan Usaha Khusus (BUK) Migas. Secara struktur kelembagaan, BUK Migas didesain untuk berkedudukan langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden. 4. Berdasarkan hal-hal di atas, dan khususnya berkaitan dengan poin (3b) di atas, maka persepsi yang selama ini berkembang yang cenderung mengarah pada bahwa BUK Migas itu nantinya tak lain adalah (salah satu perwujudan dari) holding BUMN Migas itu sendiri, tidak tepat. 5. Sebaliknya, jika memang akhirnya harus menjadi seperti butir (4), maka jelas akan diperlukan

langkah-langkah

sinkronisasi

peraturan

perundangannya

yang

fundamental secara signifikan mulai dari tingkat UU, PP, hingga peraturan pelaksana lain di bawahnya. 6. Rencana penerapan holding BUMN Migas, mestinya tidak berjalan sendiri dan sekedar

hanya

merupakan

langkah

untuk

merealisasikan

akuisisi

atau

pengambilalihan saham PGN oleh Pertamina atau satu BUMN terhadap BUMN lainnya sebagaimana yang diarah pada PP No.72/2016 itu. Pembentukan holding BUMN migas mestinya mengantisipasi kemungkinan arah pengelolaan migas ke depan sebagaimana yang akan diatur dalam UU Migas baru nantinya. Kementerian BUMN dan Kementerian ESDM perlu duduk bersama untuk membicarakan dan mensinkronkan hal itu.


Page 15


World Trade Centre (WTC) 5 Lt. 3A (3A56) Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta, DKI Jakarta, 12920 Indonesia Telp : 021-25985112 Fax : 021-25985001 Email : [email protected] Website : http://www.reforminer.com


Page 16

ReforMiner Quarterly Energy Notes April 2017

Recommend Documents