REFORMASI ORGANISASI

BULETIN SKK MIGAS

No.23 I DESEMBER 2014

KINERJA INDUSTRI HULU MIGAS 2014 / TANTANGAN MEMENUHI TARGET 2015 / MENJAGA KEAMANAN OPERASI HULU MIGAS / REFORMASI ORGANISASI

DAFTAR ISI SALAM REDAKSI 3 Bekerja Lebih Baik

6

FOKUS 4 Kinerja Industri Hulu Migas 2014 6 Tantangan Memenuhi Target 2015 8

PERSPEKTIF

Menjaga Keamanan Operasi Hulu Migas

10 SEREMONIAL

8

16

BIANGLALA 16 Sektor Hulu Migas Maksimalkan Pemanfaatan TIK

17 Izin Penggunaan Hutan Dipermudah 17 Skk Migas Gandeng UGM FIGUR 18 Amien Sunaryadi

18

Kepala SKK Migas Reformasi Organisasi

SPEKTRUM 20 Akuntabilitas: Sebuah Perjuangan

Tanpa Henti

21 Mengoptimalkan Pengawasan Internal 21 SKK Migas Sambut Pekerja Baru OPINI 22 Transformasi Proses Perizinan di Perwakilan (2)

20 Redaksi : Pelindung J. Widjonarko, Gde Pradnyana

/ Penanggungjawab Rudianto Rimbono / Pemimpin Redaksi Zudaldi Rafdi / Editor Heru Setyadi, Ryan B. Wurjantoro / Tim Redaksi Adhitya C, Utama, Alfian, Galuh Andini, Heri Slamet, Ruby Savira, Suhendra Atmaja

Redaksi menerima masukan artikel melalui : [email protected] [email protected] Redaksi : Bagian Komunikasi dan Protokol SKK Migas Alamat : Gedung Wisma Mulia Lt.30, Jl. Jend. Gatot Subroto No. 42, Jakarta 12710 Facebook : Humas SKK Migas | Twitter @HumasSKKMigas

www.skkmigas.go.id

2 BUMI Desember 2014

Ralat: Terjadi kesalahan penulisan pada caption Koordinasi Surabaya di Seremonial Jabamanusa halaman 13, edisi November 2014. Di situ tertulis “mantan Deputi Pengendalian Operasi, Muliawan Haji”, yang benar “mantan Deputi Pengendalian Komersial, Widhyawan Prawiraatmaja”. Redaksi mohon maaf atas terjadinya kesalahan penulisan. Terima kasih.

SALAM REDAKSI

BEKERJA LEBIH BAIK Perjalanan di 2014 telah memasuki pengujung tahun. Berbagai tantangan dan kendala telah dihadapi industri hulu minyak dan gas bumi (migas) di tahun ini. Namun tantangan dan kendala yang muncul tidak menghambat langkah sektor ini dalam berupaya mencapai target dan memberikan kontribusi sebesarbesarnya bagi penerimaan negara. Tahun ini, industri hulu migas nasional bisa dikatakan telah berhasil mencapai target yang dibebankan. Memang, dari segi hitungan angka, pencapaian lifting minyak dan gas bumi tahun ini masih di bawah angka yang diinginkan pemerintah. Namun apabila dilihat dari persentase, lifting minyak dan gas bumi hingga 30 November 2014 sudah melebihi 95 persen dari target pemerintah. Meski demikian, industri hulu migas tidak boleh berpuas diri dengan keberhasilan yang diraih selama 2014. Sederet pekerjaan rumah telah menanti untuk diselesaikan selama 2015. Tanggung jawab yang harus dipikul industri hulu migas sangat besar mengingat pemerintah telah menetapkan target lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 6.989 juta kaki kubik per hari. Target tersebut memang tidak mudah. Perlu upaya dan kerja keras semua pihak untuk mencapai hasil maksimal dan bermanfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat Indonesia. Sebagai institusi yang ditunjuk pemerintah untuk mengelola kegiatan usaha hulu migas, SKK Migas perlu bekerja lebih cepat dan lebih efisien. Koordinasi antar bidang, divisi, dan dinas perlu lebih ditingkatkan agar semua bisa berjalan berbarengan dalam satu visi yang sama.

Dalam upaya mencapai target, SKK Migas tidak bisa bekerja sendiri. SKK Migas perlu bekerja sama dengan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) dan seluruh pemangku kepentingan. Komunikasi yang baik dengan kontraktor KKS perlu dibangun agar permasalahan yang terjadi di lapangan dan berpotensi menghambat produksi bisa segera terselesaikan. Komunikasi dengan para pemangku kepentingan juga perlu terus dibuka agar pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung bersentuhan dengan sektor hulu migas bisa benar-benar memahami seluk-beluk industri ini. Perjalanan industri hulu migas di 2015 tidak akan lepas dari tantangan dan kendala yang harus diselesaikan. Namun tantangan dan kendala yang ada seharusnya tidak membuat sektor strategis ini patah arang hingga menghambat langkah dalam mencapai tujuan. Sebaliknya, permasalahan yang dihadapi hendaknya menjadi pelecut untuk bekerja lebih baik dan meraih hasil yang lebih besar. Mari bersama-sama melangkah ke depan untuk dapat memberikan kontribusi kepada negara secara maksimal. SKK Migas dan kontraktor KKS harus memiliki langkah yang sama dalam mencapai target yang dibebankan oleh negara.

RUDIANTO RIMBONO Kepala Bagian Hubungan Masyarakat

Desember 2014 BUMI

3

FOKUS

KINERJA INDUSTRI HULU MIGAS 2014 Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Kinerja industri hulu minyak dan gas bumi (migas) cukup memuaskan sepanjang tahun 2014. Berbagai pencapaian di tahun ini memang belum sepenuhnya memenuhi target yang ditetapkan pemerintah melalui APBN Perubahan 2014 serta rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2014. Namun angka yang dicapai hingga menjelang akhir tahun sudah mendekati target yang ditetapkan. Sebagai informasi, hingga 30 November 2014, realisasi lifting minyak mencapai 788 ribu barel per hari atau 97 persen dari target APBN-P 2014 sebesar 818 ribu barel per hari. Lifting gas mencapai 6.746 juta kaki kubik per hari atau 98 persen dari target APBN-P 2014 sebesar 6.853 juta kaki kubik per hari. Secara keseluruhan, lifting migas mencapai 1.993 ribu barel setara minyak per hari atau 97,5 persen dari target APBN-P 2014 sebesar 2.042 ribu barel setara minyak per hari. Dari sisi penerimaan negara, sektor hulu migas mampu memberikan kontribusi sebesar USR$25,52 miliar. Sumbangan untuk penerimaan negara tersebut masih di bawah target pemerintah, yakni sebesar US$29,67 miliar. Dalam hal pengendalian cost recovery, realisasi hingga akhir November 2014 mencapai US$14,28 miliar atau 107 persen dari target APBN-P 2014 sebesar US$15,042 persen. Dalam hal penahanan laju penurunan produksi, rata-rata decline rate produksi minyak bumi nasional selama tahun 2014 mencapai 2,84 persen. Sedangkan pencapaian rasio penggantian cadangan (reserve replacement ratio) dalam upaya meningkatkan cadangan migas mencapai 49,75 persen dari target yang ditetapkan sebesar 65 persen. “Pencapaian tahun ini tidak terlalu jelek namun


masih belum memenuhi target yang dibebankan kepada SKK Migas,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi, dalam Rapat Kerja SKK Migas 2014 yang berlangsung di Jakarta pada 8-9 Desember 2014. Berbagai faktor mempengaruhi belum optimalnya pencapaian target yang dibebankan ke sektor hulu migas. Sejak awal tahun hingga November 2014, ada beberapa kendala yang terjadi sehingga lifting minyak belum mencapai target yang ditetapkan pemerintah. Pada awal tahun, terjadi gangguan operasional di sejumlah terminal, salah satunya shutdown Floating Storage and Offloading (FSO) Cinta Natomas. Selain itu, terjadi gangguan di beberapa terminal akibat cuaca buruk. Kondisi ini menyebabkan stok minyak di sejumlah kargo yang seharusnya sudah bisa di-lifting baru dilakukan pada bulan berikutnya. Permasalahan lain yang mengganggu lifting minyak antara lain terjadinya penangguhan izin ekspor, adanya keterlambatan kapal untuk domestik maupun kegiatan ekspor, serta kendala terkait keselamatan kapal. Lifting gas juga tidak lepas dari kendala. Beberapa permasalahan yang terjadi antara lain adanya penurunan pasokan gas dari kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) karena terjadi kerusakan fasilitas di pihak pembeli. Lifting gas juga terkendala rendahnya kebutuhan pembeli, terutama pada periode tertentu, yaitu awal tahun dan libur Idul Fitri. Terjadinya tingginya jumlah persediaan gas di PT Badan LNG turut mempengaruhi tidak optimalnya lifting gas. Faktor cuaca ekstrem dan tingginya jumlah persediaan gas di PT Badak LNG turut mempengaruhi pencapaian target penahanan laju penurunan produksi. Kondisi cuaca yang kurang bersahabat sepanjang awal tahun

FOKUS

telah menghambat kegiatan kontraktor KKS. “Unplanned shutdown yang sering terjadi selama 2014 menyebabkan berkurangnya produksi,” kata Pengawas Internal SKK Migas, Budi Ibrahim, dalam laporannya tentang pencapaian indikator kinerja kunci (key performance indicator/KPI) SKK Migas pada tahun 2014. Budi menambahkan, volume cadangan minyak dan gas bumi yang ditemukan untuk mengganti volume minyak dan gas bumi yang diproduksikan masih belum memenuhi target pencapaian rasio penggantian cadangan. Berdasarkan data SKK Migas, hingga November 2014, SKK Migas telah menyetujui 31 dari 42 rencana pengembangan lapangan (plan of development/PoD), put on production (PoP), dan plan of further development (PoFD) yang diusulkan. Sesuai persetujuan PoD, PoP, dan PoFD, volume gas bumi yang ditemukan untuk menggantikan volume gas bumi yang diproduksikan juga masih belum memenuhi target. Sejauh ini, SKK Migas telah menyetujui 22 dari 28 PoD, PoP dan PoFD yang diusulkan. Belum tercapainya target penerimaan hingga November 2014 dari sektor hulu migas juga dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh asumsi lifting minyak dalam APBN-P 2014 sebesar 818 ribu barel per hari tidak sama dengan target WP&B. Selain itu, realisasi lifting hingga November 2014 masih di bawah

target WP&B 2014. Turunnya harga minyak mentah Indonesia (Indonesian crude price/ICP) dalam beberapa bulan terakhir seiring turunnya harga minyak dunia turut mempengaruhi belum tercapainya target penerimaan negara. Terkait cost recovery yang masih belum memenuhi target, pencapaian per November 2014 merupakan realisasi pelaksanaan program kerja yang telah disetujui dalam WP&B 2014. Realisasi berdasarkan program kerja tidak dibandingkan dengan APBN-P 2014 mengingat asumsi cost recovery yang digunakan dalam APBN-P 2014 tidak mempertimbangkan pendekatan program kerja yang dilaksanakan di tahun 2014. “Pengendalian cost recovery dilakukan SKK Migas berdasarkan kontrak kerja yang ada dengan memperhatikan efisiensi dan efektivitas kerja serta kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan dan ketentuan yang berlaku,” kata Budi. Berkaca dari pencapaian target hingga akhir November 2014, SKK Migas terus berupaya agar target yang sudah disepakati dalam WP&B 2014 maupun yang ditetapkan pemerintah melalui APBN-P 2014 bisa terealisasi pada akhir Desember 2014. Kerja sama semua pihak, baik dari internal SKK Migas maupun kontraktor KKS, sangat diperlukan dalam upaya merealisasikan target yang dibebankan.

Desember 2014 BUMI

5

FOKUS

TANTANGAN MEMENUHI TARGET 2015 Oleh: Adhitya Cahya Utama/[email protected] Suhendra Atmaja/[email protected]

Tantangan besar telah menanti industri hulu minyak dan gas bumi pada 2015. Pemerintah telah menetapkan target yang harus dicapai sub sektor hulu migas tahun depan. Tak pelak lagi, sektor yang memiliki peranan strategis dalam menjaga kelangsungan penerimaan negara dan pertumbuhan ekonomi nasional ini harus berupaya lebih keras untuk bisa memenuhi target pemerintah. Mengacu pada target yang telah ditetapkan dalam APBN 2015, lifting minyak ditargetkan sebesar 900 ribu barel per hari. Target tersebut berselisih cukup besar dari usulan yang diajukan SKK Migas bersama kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) melalui rencana kerja dan anggaran (work program and budget/WP&B) 2015. Dalam WP&B 2015, target lifting minyak dipatok sebesar 849,7 ribu barel per hari. Untuk lifting gas, APBN 2015 menetapkan target 6.989 juta kaki kubik per hari. Target berbeda tertuang dalam WP&B 2015 yang menetapkan pencapaian lifting gas sebesar 6.592 juta kaki kubik per hari. Secara keseluruhan, target lifting migas


pada APBN 2015 ditetapkan sebesar 2,148 juta kaki kubik per hari, sementara target WP&B 2015 sebesar 2,027 juta kaki kubik per hari. Melalui APBN 2015, pemerintah mematok penerimaan negara dari sektor hulu migas sebesar US$31,02 miliar, sementara WP&B 2015 menargetkan penerimaan negara sebesar US$ 28 miliar. Untuk cost recovery, APBN 2015 menetapkan sebesar US$16,1 miliar, sedangkan dalam WP&B 2015 ditetapkan sebesar US$20,02 miliar. “Target yang ditetapkan dalam WP&B 2015 memang masih di bawah target APBN 2015. Namun angkaangka tersebut diformulasikan berdasarkan data-data engineering yang dimiliki SKK Migas,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi. Amien mengatakan, apabila melihat perbedaan target antara APBN 2015 dan WP&B 2015, pekerjaan yang harus ditanggung SKK Migas tahun depan cukup berat. Melalui kerja sama dengan kontraktor KKS, Amien berharap target-target yang

FOKUS negara ini dari ancaman krisis energi. Dalam jangka pendek, industri hulu migas harus terus meningkatkan volume lifting migas. Dalam jangka menengah, sektor hulu migas, khususnya SKK Migas, perlu menjaga kelangsungan proyekproyek yang sekarang sedang berjalan. “Proyek IDD (Indonesia Deepwater Development) harus diupayakan agar jangan terlambat,” kata Aussie. Menurut Aussie, proyek-proyek IDD yang sudah ada sekarang perlu diupayakan untuk segera berproduksi. Upaya tersebut memerlukan dukungan dari para pengambil keputusan. Pihakpihak yang memiliki kewenangan diharapkan tidak lagi menunda waktu dalam mengambil keputusan. Pasalnya, penundaan pengambilan keputusan bisa menyebabkan hilangnya kesempatan. Penerimaan negara sebesar miliaran dolar juga bisa terancam hilang.

sudah ditetapkan, baik dalam APBN 2015 maupun WP&B 2015, bisa tercapai. Amien juga berharap, pemerintah bisa menerima angka-angka yang lebih realistis seperti yang diusulkan SKK Migas dalam pembahasan APBN Perubahan 2015 nanti. “Kalaupun tidak sama persis, target yang ditetapkan pemerintah sebisa mungkin hanya berbeda tipis dari angka-angka realistis yang ada di lapangan,” kata Amien. Lebih tingginya target yang ditetapkan pemerintah dibanding target WP&B 2015 yang merupakan hasil kesepakatan bersama antara SKK Migas dan kontraktor KKS memang bisa dimaklumi. Pasalnya, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia terus mengalami kenaikan tiap tahun. Sebagai informasi, kebutuhan BBM di Indonesia saat ini mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari. Sementara kemampuan produksi minyak nasional sekitar 800 ribu barel per hari. “Jadi masih ada kekurangan sebesar 800 ribu barel per hari,” kata Deputi Pengendalian Perencanaan SKK Migas, Aussie B. Gautama. Melihat besarnya ketimpangan tersebut, Indonesia sudah berada di ambang krisis energi. Agar kondisi tidak semakin parah, perlu diambil langkah-langkah konkret untuk menjaga ketahanan energi nasional. Berbagai pihak perlu dilibatkan, termasuk sektor hulu migas. Bahkan peran sektor hulu migas tidak bisa dilepaskan dalam menjaga ketahanan energi nasional. Berbagai upaya harus dilakukan industri hulu migas, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, untuk menghindarkan

“SKK Migas perlu proaktif dalam untuk segera merealisasikan proyek-proyek jangka menengah sebelum terlambat. Kalau kita mau, kita pasti bisa,” kata Aussie. Sementara dalam jangka panjang, lanjut Aussie, SKK Migas perlu terus mendorong kegiatan eksplorasi, baik untuk migas konvensional maupun non konvensional. Percepatan pengembangan migas non konvensional. Indonesia sangat berpeluang mengembangkan migas non konvensional, seperti gas metana batubara dan shale gas. Bahkan upaya pengembangan gas metana batubara di Indonesia sudah dimulai pada 2008. Hanya saja, hingga saat ini pengembangan gas metana batubara di Indonesia belum menunjukkan hasil yang menggembirakan. Sejak 2008, SKK Migas telah menetapkan 55 wilayah kerja (WK) migas non konvensional. Dari 55 WK tersebut, terdapat 23 WK dengan masa kontrak telah berjalan lebih dari tiga tahun dan 32 WK yang kontraknya baru berjalan kurang dari tiga tahun. Dari 23 WK yang kontraknya telah berjalan lebih dari tiga tahun, sebanyak 15 WK telah melakukan kegiatan pengeboran. Namun dari seluruh WK migas non konvensional, baru 4 WK yang sudah memenuhi komitmen pasti. “SKK Migas terus berupaya agar kegiatan eksplorasi untuk migas non konvensional bisa berkembang,” kata Kepala Divisi Eksplorasi SKK Migas, Indro Purwaman Hardi, dalam Forum Eksplorasi Gas Metana Batubara yang diselenggarakan di Bandung pada 27-28 November 2014. Indro menambahkan, melalui Forum Eksplorasi Gas Metana Batubara, SKK Migas berupaya mengoptimalkan metode dan teknik eksplorasi untuk gas metana batubara. Desember 2014 BUMI

7

PERSPEKTIF

MENJAGA KEAMANAN OPERASI HULU MIGAS Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) memegang peranan strategis dalam menjaga pasokan energi nasional dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Tiap tahun, sektor hulu migas ditargetkan untuk terus meningkatkan produksi agar kebutuhan energi nasional bisa terpenuhi secara optimal dan penerimaan negara tetap stabil. Menjawab tantangan ini, sektor hulu migas terus berupaya melakukan pengembangan agar produksi migas bisa ditingkatkan, salah satunya dengan mencari dan mengeksploitasi sumber cadangan di area-area baru. Hanya saja, upaya ini menghadirkan tantangan tersendiri. Di satu sisi, wilayah kerja di kawasan terpencil maupun daerah perbatasan menjanjikan cadangan migas yang cukup besar. Di sisi lain, ancaman keamanan di wilayah tersebut juga tinggi dan sangat berpotensi mengganggu kegiatan operasional.

8 BUMI November Desember 2014 2014

Melihat kondisi tersebut, pengamanan khusus oleh aparat keamanan di sekitar wilayah kerja mutlak dilakukan. Pasalnya, kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) menggunakan teknologi tinggi yang padat modal dan padat risiko dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Kasus pencurian minyak mentah di jalur-jalur pipa dan hilangnya alat-alat produksi semakin tinggi. Munculnya ancaman keamanan yang mengganggu kegiatan operasional bisa menyebabkan kerugian finansial, bahkan menurunkan jumlah produksi. Guna menekan tingkat ancaman keamanan, SKK Migas dan kontraktor KKS terus bersinergi dengan TNI dan Polri untuk mencari strategi pengamanan yang komprehensif. Selama ini, kerja sama pengamanan yang dijalin SKK Migas dan kontraktor KKS bersama TNI AL dan Polri untuk kegiatan hulu migas di lepas pantai terbukti cukup efektif dalam

PERSPEKTIF

menekan ancaman dan gangguan keamanan. Berdasarkan data SKK Migas, hingga September 2014 tercatat terjadi 103 kasus gangguan keamanan yang meliputi pencurian peralatan, pencurian minyak, penutupan jalan, unjuk rasa, dan lain-lain. Jumlah ini mengalami penurunan signifikan dibanding tahun 2013, di mana jumlah gangguan keamanan mencapai 863 kasus. Meski mengalami penurunan, SKK Migas terus berupaya menjaga dan meningkatkan keamanan di daerah operasi migas. Luasan area operasi hulu migas yang menyebar hingga ke wilayah konflik bersenjata dan daerah perbatasan dengan negara lain, SKK Migas membutuhkan dukungan TNI AD. Dukungan itu diperlukan untuk menggalang lingkungan sosial yang strategis dalam bentuk penguatan pembinaan teritorial di wilayah kerja hulu migas. “Dukungan pengamanan kegiatan usaha hulu migas sebagai objek vital nasional sangat penting demi menjaga ketahanan energi dan kesinambungan penerimaan negara,” kata Wakil Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, dalam Security Summit 2014 yang berlangsung di Bali pada 19-20 November 2014. Widjonarko menambahkan, pengamanan yang terintegrasi antara tim sekuriti kontraktor KKS, SKK

Migas, TNI, dan Polri akan memberikan dampak positif dalam menciptakan rasa aman dan nyaman bagi pekerja dan kegiatan hulu migas. Lingkungan kerja yang aman dan nyaman memungkinkan tercapainya target penerimaan negara secara maksimal. Mantan Menteri Pertahanan, Purnomo Yusgiantoro, mengatakan letak cadangan migas di Indonesia tidak mengenal wilayah. Tidak jarang lokasi cadangan migas berada di wilayah perbatasan dengan negara lain. Kawasan tersebut rawan diklaim sebagai oleh negara tetangga sebagai wilayahnya begitu ditemukan cadangan migas yang cukup besar dan layak untuk dikomersialkan. “Di sinilah aparat keamanan seperti TNI dan Polri memegang peranan penting dalam menjaga kegiatan usaha hulu migas, sekaligus mengamankan kedaulatan negara,” kata Purnomo. Dalam kesempatan ini, SKK Migas melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) dengan TNI AD tentang Penguatan Pembinaan Teritorial di Wilayah Kerja Kegiatan Usaha Hulu Migas. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Wakil Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, dan Kepala Staf TNI AD, Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. Ruang lingkup kerja sama meliputi kemampuan teritorial, pembinaan ketahanan wilayah, komunikasi sosial, dan bakti TNI secara terpadu. TNI AD juga dapat memberikan dukungan dalam keadaan tertentu yang berlaku khusus di daerah operasi migas. SKK Migas juga memperpanjang kerja sama dengan TNI AL yang telah berlangsung sejak 2005 untuk penyelenggaraan pengamanan dan pengawasan terhadap fasilitas dan kegiatan usaha hulu migas di lepas pantai perairan yurisdiksi nasional. Nota kesepahaman kerja sama pengamanan ini ditandatangani oleh Wakil Kepala SKK Migas dan Kepala Staf TNI AL, Laksamana TNI Marsetio.

November Desember 2014 BUMI

9

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS PUSAT

1

2

3

4

5

6

7 1. Pelantikan Kepala SKK Migas – Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (kiri), dan Wakil Kepala SKK Migas, J. Widjonarko (tengah), menandatangani kontrak kerja usai dilantik Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said (kanan), di kantor SKK Migas, Jakarta pada 21 November 2104. 2. Sosialisasi GRATIs KPK – Guna meningkatkan pemahaman yang seragam mengenai tindakan yang berpotensi melanggar undangundang korupsi di industri hulu migas, SKK Migas menggelar Sosialisasi Aplikasi Gratifikasi Informasi dan Sosialisasi (GRATIs) bagi para pekerja SKK Migas di Jakarta pada 25 November 2014 dengan menghadirkan Direktur Gratifikasi KPK, Giri Suprapdiono. 3. Town Hall Meeting – Pasca pelantikan, Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (keempat dari kiri), memberikan arahan kepada seluruh pekerja SKK Migas dalam Town Hall Meeting di kantor SKK Migas pada 21 November 2014. Amien didampingi Wakil Kepala SKK Migas, J. Widjonarko (keempat dari kanan), beserta seluruh deputi, sekretaris, dan pengawas internal SKK Migas. 4. Komitmen Kinerja 2015 – Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi (tengah), menandatangani komitmen kinerja SKK Migas 2015 dalam


Rapat Kerja Tahunan SKK Migas 2014 yang digelar di Jakarta pada 8-9 Desember 2014. Pada kesempatan tersebut, Amien menegaskan perlunya keseriusan para pekerja SKK Migas dalam mencapai target yang ditetapkan pemerintah melalui APBN 2015. 5. Rapat Kerja Tahunan 2014 – Pimpinan dan pejabat kepala divisi dan kepala dinas setingkat mengikuti Rapat Kerja Tahunan SKK Migas 2014 yang digelar di Jakarta pada 8-9 Desember 2014. Pertemuan rutin tiap akhir tahun ini membahas pencapaian indikator kinerja kunci (IKK) para pekerja SKK Migas pada tahun 2014 dan target IKK pada 2015. 6. Sustainability Reporting Award 2014 - Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana (kiri), mewakili SKK Migas menerima tiga penghargaan Sustainability Reporting Award 2014 dari National Center for Sustainability Reporting (NCSR) pada 10 Desember 2014. Penghargaan diberikan untuk laporan keberlanjutan atau Sustainability Report 2013 yang dibuat SKK Migas. 7. Forum Eksplorasi Gas Metana Batubara - Guna mempercepat pengembangan migas non konvensional di Indonesia, terutama untuk gas metana batubara, SKK Migas menggelar Forum Eksplorasi Gas Metana Batubara 2014 di Bandung pada 27-28 November 2014.

SEREMONIAL

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN UTARA

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Bantuan Banjir – Pada 16 November 2014, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara bersama kontraktor KKS PT SPR Langgak memberikan bantuan kepada korban banjir di Kecamatan Tandun, Kabupaten Rokan Hulu.

Wakapolda Riau, Komisaris Besar Polisi Abdul Gofur, saat bersilaturahmi ke Mabes Polda Riau pada 13 November 2014 dengan didampingi Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi (pertama dari kanan).

2. Peduli Banjir – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara bersama kontraktor KKS PT SPR Langgak menyerahkan bantuan kepada Sekretaris Desa Petapahan pada 16 November 2014. Bantuan tersebut selanjutnya didistribusikan ke 40 kepala keluarga korban banjir di Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar.

6. Unjuk Rasa Blok Kampar – Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Adi Nugroho, menemui mahasiswa perguruan tinggi di Kota Pekanbaru yang melakukan aksi unjuk rasa menantang lelang terbuka Blok Kampar di depan Gedung Surya Dumai, Pekanbaru pada 11 November 2014.

3. Sosialisasi Media – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara menggelar sosialisasi kegiatan usaha hulu migas ke kalangan media cetak dan elektronik di wilayah Riau pada 6 November 2014.

7. Kunjungan Kerja – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara, Hanif Rusjdi, bersama manajemen kontraktor KKS di wilayah Riau melakukan silaturahmi dan kunjungan kerja ke kantor Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Riau pada 10 November 2014.

4. Sosialisasi Camat – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara bersama kontraktor KKS di wilayah Aceh dan Sumatera Utara mengadakan sosialisasi kepada para camat di wilayah Aceh dan Sumatera Utara pada 25-26 November 2014. 5. Silaturahmi dan Koordinasi – Kepala Bagian Internal SKK Migas, Sapta Nugraha (ketiga dari kanan), menyerahkan memento kepada

8. Seminar Nasional – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara menghadiri seminar nasional bertema “Optimalisasi Pengelolaan Sektor Hulu Migas Menuju Ketahanan Energi Nasional” yang diselenggarakan mahasiswa Jurusan Teknik Perminyakan Universitas Islam Riau pada 27 November 2014. Seminar menghadirkan narasumber dari Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas SKK Migas, Hadariat Kuncara Zakty.

Desember 2014 BUMI

11

KEGIATAN SKK MIGAS SUMATERA BAGIAN SELATAN

1

2

3

4

5

6

7 1. Koordinasi Tanjung Barat – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Tirat Sambu Ichtijar (kanan), menyampaikan pemaparan dalam rapat koordinasi bersama Pemerintah Kabupaten Tanjung Barat di Jambi pada 6 November. Rapat koordinasi membahas kegiatan usaha hulu migas dan masalah perizinan di Kabupaten Tanjung Barat. 2. Sosialisasi Survei Seismik 3D – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan dan Kontraktor KKS Pertamina EP menggelar rapat koordinasi dan sosialisasi status pelaksanaan survei seismik 3D Karbella Pertamina EP Eksplorasi bersama Pemerintah Kabupaten Muara Enim pada 11 November 2014. 3. Inspeksi Musi Banyuasin – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama Wakil Bupati Musi Banyuasin, Beni Hernedi, berdialog dengan warga Desa Tanah Abang, Kecamatan Batang Hari Lepok pada 12 November 2014 untuk menindaklanjuti laporan adanya rumah warga yang retak akibat kegiatan seismik yang dilakukan Kontraktor KKS Pertamina EP. 4. Rapat Koordinasi Perizinan – Kepala Urusan Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Rinaldy Norman (tengah), menyampaikan pemaparan dalam rapat koordinasi perizinan dan


silaturahmi ke Pemerintah Kabupaten Lahat pada 13 November 2014. Rapat koordinasi turut dihadiri Wakil Bupati Lahat, Marwan Mansyur. 5. Sosialisasi Hulu Migas – Vice President Management Representative (VPMR) SKK Migas, Elan Biantoro, memberikan pemaparan tentang kegiatan usaha hulu migas dalam sosialisasi yang dilaksanakan Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama Forum Jurnalis Migas Sumsel pada 18 November 2014. Dalam kesempatan ini, Forum Jurnalis Sumsel mengadakan lomba penulisan berita untuk semua awak media di wilayah Sumatera Selatan. 6. Klarifikasi Tuntutan Warga – Pada 24-25 November 2014, Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan bersama perwakilan dari PT PDPDE dan PLN Jambi mengklarifikasi tuntutan warga terkait belum terealisasinya aliran listrik PLN bagi warga pasca pembangunan PLTMG Purwodadi. 7. Kunjungan Lapangan Media – Perwakilan SKK Migas Wilayah Sumatera Bagian Selatan dan kontraktor KKS di wilayah Sumatera Selatan bersama Forum Jurnalis Migas Sumsel melakukan kunjungan lapangan ke wilayah operasi Pertamina EP Asset 2 pada 19 November 2014. Dalam kunjungan ini, para awak media mendapat kesempatan melihat langsung kegiatan usaha hulu migas di Pertamina EP Asset 2.

KEGIATAN SKK MIGAS JAWA, BALI, MADURA & NUSA TENGGARA

1

2

3

4

5

6

7

8

1. Lokakarya Media – Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara menggelar lokakarya media di Pulau Merah, Banyuwangi pada 6-8 November 2014 dengan mengundang 20 pemimpin redaksi media di wilayah Jawa Timur. 2. Forum Komunikasi Kehumasan – Pada 24 November 2014, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara menyelenggarakan pertemuan Forum Komunikasi Kehumasan (FKKIHM) triwulan keempat di Surabaya dengan narasumber Staf Ahli Sekretaris SKK Migas, Ari Junaedi dan Ngatawi Al Zastrouw.

5. Sosialisasi FSO Gagak Rimang – Staf Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara membuka sosialisasi ke Pemerintah Kabupaten Tuban pada 18 November 2014 terkait kegiatan operasi Floating Storage and Offloading (FSO) Gagak Rimang dan menara tambat kontraktor KKS Exxon Mobil Cepu Limited. 6. Rapat Koordinasi Gabungan – Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara bersama Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar rapat koordinasi gabungan di Bali pada 21-22 November 2014.

3. Pelatihan Kemasyarakatan – Staf Humas Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara, Ami Hermawati (keempat dari kiri), mendampingi Kontraktor KKS Husky CNOOC Madura Ltd dalam program pelatihan kemasyarakatan untuk warga yang tinggal di Pulau Sapudi, Madura.

7. Kuliah Umum Universitas Mataram – Kepala Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara, Ag. Djoko Widhihananto (tengah), berfoto bersama usai memberikan kuliah umum tentang kegiatan usaha hulu migas di hadapan 200 mahasiswa Universitas Mataram pada 4-6 November 2014.

4. Rapat Koordinasi Sumenep – Pada 29 November 2014, Perwakilan SKK Migas Wilayah Jawa, Bali, Madura, dan Nusa Tenggara mengikuti rapat koordinasi dalam rangka pemanfaatan Bandara Trunojoyo, Sumenep sebagai bandara komersial di Pulau Madura.

8. Sosialisasi Survei Seismik – Staf Humas SKK Migas, Yustian Hakiki, mendampingi Kontraktor KKS Techwin North Madura Ltd dalam sosialisasi survei seismik 2D ke Pemerintah Kabupaten Sumenep.

Desember 2014 BUMI

13

KEGIATAN SKK MIGAS KALIMANTAN DAN SULAWESI

1

2

3

4

5

6

7 1. Kerja Sama Publikasi Migas – Guna memberi pemahaman yang tepat kepada masyarakat dan pemangku kepentingan tentang kegiatan usaha hulu migas, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menjalin kerja sama publikasi dengan berbagai media di Kalimantan Tengah. Penandatanganan perjanjian kerja sama dilakukan di Palangkaraya pada 19 November 2014. 2. Kunjungan Kerja Pulang Pisau – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Pulang Pisau pada 20 November 2014. Kunjungan dilakukan untuk mensosialisasikan rencana kegiatan eksplorasi Kontraktor KKS Petcon Borneo Limited (PBL). 3. Migas Corner – Pada 27 November 2014, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama Kontraktor KKS Chevron Indonesia memberikan bantuan kepada Perpustakaan Kota Balikpapan berupa Migas Corner, berisi informasi tentang migas dan energi. 4. Sosialisasi Eksplorasi – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama Kontraktor KKS Petcon Borneo Limited (PBL) melakukan sosialisasi kegiatan pengeboran eksplorasi ke


para pemangku kepentingan dan masyarakat Desa Humbang Raya, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada 19 November 2014. Desa Humbang Raya merupakan lokasi pengeboran Sumur Raya-1. 5. Sarasehan Nelayan – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi bersama kontraktor KKS di wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar sarasehan nelayan bertema “Membangun Kesepahaman dan Merajut Kebersamaan dalam Kegiatan Pemanfaatan Sumber Daya Laut Indonesia” di Balikpapan pada 13 November 2014. 6. Kunjungan Pangdam Mulawarman – Pangdam VI Mulawarman, Mayor Jenderal TNI Benny Indra Pujihastono, mengunjungi Lapangan Senipah Peciko dan South Mahakam yang dioperasikan Kontraktor KKS Total E&P Indonesie pada 24 November 2014. 7. Rakor Bahan Peledak – Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi menggelar rapat koordinasi bahan peledak untuk kontraktor KKS produksi dan eksplorasi di Balikpapan pada 26 November 2014. Selain mengupas berbagai permasalahan di lapangan, kegiatan ini menjadi ajang berbagi pengalaman para kontraktor KKS dalam pengelolaan bahan peledak di operasional kerja.

KEGIATAN SKK MIGAS PAPUA DAN MALUKU

1

2

3

4

5 1. Pertemuan Bupati Sorong Selatan – Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku menggelar pertemuan dengan Bupati Sorong Selatan, Otto Ihalauw (ketiga dari kiri), di Jakarta pada 26 November 2014 terkait rencana persiapan survei seismik 2D oleh Kontraktor KKS Pertamina EP di Blok Kupalanda dan laporan kegiatan Kontraktor KKS Total E&P Indonesie terkait pemulihan lokasi eksplorasi di Kabupaten Sorong Selatan. 2. Active Learning – Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku bersama Kontraktor KKS Statoil Indonesia melaksanakan pelatihan Active Learning bagi guru SD dan SMP di Kabupaten Halmahera Tengah pada 15 November 2014. Pelatihan tersebut merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial SKK Migas bersama Kontraktor KKS Statoil Indonesia. 3. Pengobatan dan Khitan Massal – Sebagai bentuk pelaksanaan tanggung jawab sosial kepada masyarakat, Perwakilan SKK Migas Wilayah Kalimantan dan Sulawesi dan Kontraktor KKS JOB Pertamina-PetroChina Salawati bekerja sama dengan Kodim

1704 Sorong melaksanakan pengobatan dan khitan massal serta pemberian makanan sehat bagi ibu dan balita di Distrik Salawati Selatan, Kabupaten Sorong pada 15 November 2014. 4. Kunjungan Lapangan – Kepala Bagian Bin Ops Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi Sirad Judin Idrus (keempat dari kanan) bersama Staf Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Otniel L. Wafom (ketiga dari kanan), dan Manager Sekuriti Genting Oil Kasuri Pte Ltd, Prihantoro (pertama dari kanan), melakukan kunjungan lapangan ke Nagote, Bintuni pada 12 November 2014. 5. Koordinasi Pengamanan – Guna mengkoordinasikan pengamanan di wilayah operasi hulu migas yang menjadi objek vital nasional, Staf Operasi Perwakilan SKK Migas Wilayah Papua dan Maluku, Otniel L. Wafom (pertama dari kanan) bersama Kepala Bagian Bin Ops Direktorat Pengamanan Objek Vital Polda Papua, Ajun Komisaris Besar Polisi Sirad Judin Idrus (kedua dari kanan), mengunjungi LNG Tangguh pada 13 November 2014.

Desember 2014 BUMI

15

BIANGLALA

SEKTOR HULU MIGAS MAKSIMALKAN PEMANFAATAN TIK Oleh: Suhendra Atmaja/[email protected]

Perkembangan bisnis hulu minyak dan gas bumi (migas) menuntut peran aktif SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). Sinergi yang terjalin antara kedua belah pihak sangat vital dalam mengatasi segala tantangan, salah satunya adalah keterbatasan data dan informasi bisnis. Kemampuan mengelola data dan informasi pun memegang peranan strategis dalam kegiatan usaha hulu migas. Agar data dan informasi seputar sektor hulu migas bisa memberikan dukungan maksimal bagi bisnis, pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) harus dilakukan secara optimal. Pengelolaan yang optimal membutuhkan keselarasan perencanaan dan implementasi kerangka tata kelola TIK di kontraktor KKS yang terintegrasi di bawah SKK Migas. Guna membangun keselarasan pengelolaan TIK, SKK Migas bersama kontraktor KKS menggelar Rapat Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi yang dilaksanakan di Bali pada 13-15 November 2014. Mengusung tema “Peningkatan Kapasitas Sumber Daya TIK Nasional dan Optimalisasi ICT Excellence Center untuk Mencapai Business Alignment”, rapat kerja ini diharapkan menghasilkan rumusan strategi guna meningkatkan kapasitas sumber daya TIK nasional. “Seiring tuntutan globalisasi serta pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,


TIK bukanlah aset yang murah. Itulah mengapa dibutuhkan sumber daya manusia yang mumpuni dalam mengelola TIK,” kata Wakil Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, saat membuka rapat kerja. Widjonarko menambahkan, selain sumber daya manusia yang mumpuni, kegiatan usaha hulu migas membutuhkan sistem TIK yang aman dan andal. Sistem TIK yang andal akan menumbuhkan e-Leadership yang efektif dan akuntabel. Hal ini juga sejalan dengan tuntutan diterapkannya birokrasi paperless di seluruh kementerian dan lembaga pemerintah. Birokrasi paperless bisa membudaya apabila TIK dimanfaatkan dan digunakan secara optimal. Di sela-sela rapat kerja, SKK Migas dan Kontraktor KKS Pertamina Hulu Energi (PHE) West Madura Offshore (WMO) menyerahkan bantuan sosial bagi warga Kabupaten Bangkalan berupa tempat penampungan air bersih. Penyerahan bantuan dilakukan Widjonarko melalui telewicara dengan Bupati Bangkalan, Makmun Ibnu Fuad, dan seluruh kepala desa di Kabupaten Bangkalan. Menurut Widjonarko, bantuan yang diberikan memang tidak besar namun sangat berarti bagi desa-desa di Bangkalan. Widjonarko juga mengatakan, SKK Migas bersama kontraktor KKS lainnya menargetkan akan terus memberikan bantuan serupa tiap tahun. “Semoga bantuan ini dapat membantu warga Bangkalan,” katanya.

BIANGLALA

IZIN PENGGUNAAN HUTAN DIPERMUDAH Oleh: Jaya Prawira Negara/[email protected]

SKK Migas terus berkoordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna mengatasi kendala perizinan penggunaan lahan hutan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Koordinasi ini dilakukan agar permasalahan perizinan yang kerap menghambat kegiatan eksplorasi dan produksi bisa segera diselesaikan. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Bambang Soepijanto, mengatakan kegiatan usaha hulu migas berkaitan erat dengan kehutanan dan lingkungan di sekitar masyarakat. Pihaknya pun terus berupaya untuk menyempurnakan sistem perizinan, terutama Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH). “Mengacu pada Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan perbaikan tata kelola IPPKH untuk kegiatan hulu migas yang meliputi penyederhanaan mekanisme penyelesaian permohonan dan penyederhanaan persyaratan,”

SKK MIGAS GANDENG UGM Oleh: Rangga Dinasti/[email protected]

Sarjana hukum memegang peranan penting dalam kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas). Peran sarjana hukum dibutuhkan agar segala aktivitas di sektor hulu migas bisa berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai bentuk dukungan dalam pembentukan sarjana hukum yang berkualitas, SKK Migas menjalin kerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta yang dituangkan dalam nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) tentang pemberian beasiswa bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis, M.I. Zikrullah, dan Dekan Fakultas Hukum UGM, Paripurna, di Gedung Fakultas Hukum UGM pada 5 Desember 2014.

kata Bambang Soepijanto saat menghadiri Forum dan Rapat Kerja Kehutanan 2014 yang digelar SKK Migas di Yogyakarta pada 24-25 November 2014. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, hingga awal November 2014 telah diterbitkan 143 IPPKH untuk tahap eksplorasi dengan luas lahan 922.708 hektare dan 65 IPPKH untuk tahap operasi produksi dengan luas 3.083 hektare. Sedangkan pada tahap persetujuan prinsip untuk operasi produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menerbitkan 102 IPPKH dengan luas lahan 5.996 hektare. Ketua Forum Hukum SKK Migas-Kontraktor KKS, Didik Setyadi, berharap koordinasi dan komunikasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait penggunaan lahan di kawasan hutan bisa terus berjalan. Komunikasi dan koordinasi ini diperlukan agar sektor hulu migas tidak terkendala masalah perizinan ketika akan melakukan eksplorasi maupun produksi. dijalankan Fakultas Hukum UGM bersama kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) ini akan berguna bagi semua pihak. “Terima kasih kepada kontraktor KKS yang sudah mendukung pelaksanaan nota kesepahaman ini,” kata Zikrullah. Zikrullah berharap, kerja sama semacam ini bisa terus berlanjut, bukan hanya di UGM, tetapi juga perguruan tinggi lainnya, terutama yang berada di daerah operasi kontraktor KKS. Meningkatnya kerja sama kontraktor KKS akan menambah pula jumlah mahasiswa penerima beasiswa. Paripurna mengatakan, kerja sama dengan SKK Migas dan kontraktor KKS menghidupkan kembali harapan para dosen UGM untuk bisa mengenyam pendidikan S3. Kerja sama ini juga menghidupkan kembali semangat UGM untuk menjadi salah satu perguruan tinggi terbaik di Asia.

Zikrullah mengatakan, penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan implementasi penandatanganan nota kesepahaman antara SKK Migas dan Fakultas Hukum UGM yang telah dilaksanakan sekitar satu tahun lalu. Meski tidak menjadi pihak yang terlibat dalam nota kesepahaman ini, SKK Migas akan memastikan program yang Desember 2014 BUMI

17

FIGUR

Amien Sunaryadi Kepala SKK Migas

REFORMASI ORGANISASI

Oleh: Alfian/[email protected]

Industri hulu minyak dan gas bumi (migas) banyak mendapat sorotan dalam beberapa tahun terakhir. SKK Migas pun tak lepas dari sorotan, terlebih pasca mencuatnya kasus korupsi di beberapa instansi terkait. Kepercayaan publik terhadap kinerja lembaga ini juga berangsur luntur. Padahal, SKK Migas memegang peranan strategis dalam melakukan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Kondisi ini memberikan tantangan tersendiri bagi Amien Sunaryadi yang resmi dilantik sebagai Kepala SKK Migas pada 21 November 2014. Dalam pandangan pria kelahiran Malang, 23 Januari 1960 yang juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 ini, banyak hal harus dilakukan SKK Migas untuk membangun kembali kepercayaan publik. Pembenahan tata kelola menjadi salah satu hal yang perlu dilakukan di dalam tubuh SKK Migas. Dengan dukungan fasilitas dan sumber daya manusia yang bagus, Amien yakin SKK Migas mampu menjadi institusi yang bagus. Bagaimana pendapat Bapak mengenai kinerja para pekerja di SKK Migas? Sebelum dipercaya untuk menjabat sebagai Kepala SKK Migas, saya bekerja Ernst & Young, Bank Dunia, dan Price Waters Coopers. Ketiga lembaga


ini merupakan perusahaan global yang kegiatan operasionalnya seperti perusahaan internasional. Tata kelola di tiga lembaga tersebut sangat efisien dengan jumlah penggunaan kertas yang minimal dan penggunaan teknologi informasi (information technology/IT) yang sangat tinggi. Tingginya penggunaan IT memudahkan untuk mendeteksi siapa tukang tidur dan siapa yang benar-benar bekerja. Tanpa penggunaan IT, hal itu susah dilakukan. Ibaratnya kita satu perahu tetapi kita tidak tahu siapa yang mendayung dan siapa yang tidur. Saya melihat kondisi seperti itu di SKK Migas. Sistem IT sudah tersedia di SKK Migas, tetapi penggunaannya belum maksimal. Penggunaan kertas masih terlalu banyak. Penggunaan kertas memang perlu, tetapi hanya untuk bagian-bagian yang memang perlu. Begitu pula saat berinteraksi dengan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS). Selama interaksi bisa dilakukan melalui sistem jaringan, kita melakukannya by system, bukan dengan menggunakan kertas. Interaksi yang tidak by system berpeluang memperlambat proses dan susah untuk mengendalikannya. Apabila semua dikerjakan by system, handover dari satu pihak ke pihak lain bisa tercatat secara detail, mulai dari jam, menit hingga detik. Apabila menggunakan kertas, rekam jejaknya tidak akan sedetail itu. Ke depan, saya ingin SKK

FIGUR

Migas lebih memanfaatkan sistem IT. Setelah melihat secara sepintas, saya punya feeling, apabila dibenahi, SKK Migas akan menjadi organisasi yang sangat hebat karena fasilitas yang dibutuhkan sudah tersedia. Tugas saya adalah membenahi sistem di internal SKK Migas. Apa saja yang perlu dilakukan untuk membenahi organisasi SKK Migas? Perbaikan organisasi bukan hanya ditentukan oleh pemimpin, tetapi seluruh personel yang ada di dalam organisasi tersebut. Mengapa? Karena kalau ada personel yang lelet, leletnya akan merembet ke orang lain. Apalagi kalau tidak diketahui bagian mana yang lelet. Dengan dukungan IT, reformasi akan menjadikan kerja lebih enak dan transparan. Transparan dalam hal ini tidak diartikan semua hal terbuka untuk semua pihak, namun kemudahan mendapatkan akses data sesuai porsi masing-masing. Apabila tata kelola di internal SKK Migas dibenahi, cara kerja kita semua pasti enak karena teknologi memungkinkan segalanya. Saya melihat fasilitas yang tersedia di SKK Migas sangat banyak dan sumber daya manusia yang ada memiliki latar belakang yang bagus. Apabila seluruh personel di SKK Migas solid dan melangkah dengan langkah yang sama, kinerja yang dihasilkan akan bagus sekali. Apabila kinerjanya bagus, SKK Migas akan dihormati. Dalam pandangan saya, SKK Migas berpeluang menjadi organisasi yang hebat dan dihormati.

Selain internal SKK Migas, apa saja hal-hal yang masih perlu dibenahi di industri hulu migas? Saat berbincang dengan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), saya ditanya apa kira-kira perlu dibangun di industri hulu migas. Saya jawab, kepastian. Agar kepastian bisa dibangun, perlu kecepatan proses maupun pengambilan keputusan, tetapi tetap prudent. Untuk mengarah ke sana, perlu sistem dan prosedur yang sederhana dan jelas bagi kita maupun pihak lain. Dalam kesempatan berdiskusi dengan kontraktor KKS beberapa waktu lalu, saya tanya apa saja proses yang mereka lalui dalam melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai PTK 007. Saya tanya juga apa yang menjadi masalah selama proses pengadaan barang dan jasa berjalan. Dari hasil diskusi terungkap bahwa persepsi SKK Migas seringkali tidak sama dengan kontraktor KKS. Bagi SKK Migas mungkin sudah jelas, namun bagi kontraktor KKS tidak jelas. Bagi SKK Migas mudah dan cepat, namun bagi kontraktor KKS tidak masuk akal. Kendala semacam ini perlu kita pahami juga. Jika tidak, public perception di luar sana tidak akan sama. Sebagai contoh, SKK Migas minta kontraktor KKS menyerahkan fotokopi dokumen padahal fotokopi tersebut sudah pernah diserahkan. Hal kecil semacam ini menumbuhkan persepsi negatif di industri hulu migas terhadap SKK Migas. Apabila sistem IT dipakai, dokumen yang sudah pernah diserahkan akan tercatat. Tidak ada lagi cerita SKK Migas minta dokumen yang sama berulang kali. Tidak ada lagi cerita prosesnya molor dan tidak jelas. Langkah apa saja yang akan Bapak ambil untuk membangun citra SKK Migas? Ke depan, saya akan melihat hal-hal apa saja yang menjadi kekurangan dan kelemahan SKK Migas di mata pihak luar yang masih harus diperbaiki. Kita identifikasi seluruh masalah, lalu kita perbaiki bersama. Saya yakin dengan modal sumber daya manusia dan fasilitas yang bagus serta anggaran yang relatif jauh lebih bagus dibanding instansi pemerintah lainnya, saya yakin SKK Migas akan menjadi organisasi yang bagus, bahkan jauh lebih bagus dibanding instansi pemerintah pada umumnya. Kita harus menjadikan SKK Migas sebagai organisasi yang bagus dan menjalankan fungsi yang mandatnya diberikan oleh pemerintah. Untuk sementara ini, SKK Migas bekerja sesuai mandat yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013. Sambil berjalan, kita membenahi organisasi. Kita juga coba mencari ide untuk memberi sumbangan bahan kepada Kementerian ESDM dalam membuat rancangan undang-undang (RUU) tentang migas.

*disarikan dari Town Hall Meeting Kepala SKK Migas dengan pekerja SKK Migas pada 21 November 2014.

Desember 2014 BUMI

19

SPEKTRUM

AKUNTABILITAS: SEBUAH PERJUANGAN TANPA HENTI Oleh: Alfian/[email protected]

Nono mengatakan pembangunan sistem FQR online harus dilaksanakan seluruh Kontraktor KKS. Sistem ini diimplementasikan secara bertahap dimulai dari awal 2013, dimana sebagai piloting adalah di PT Chevron Pacific Indonesia dan Medco E&P Indonesia. Pada 2014, penerapan sistem ini ditlanjutkan di Vico Indonesia dan Pertamina Hulu Energi Offshore Northwest Java (PHE ONWJ).

Pengendalian keuangan adalah aspek sangat penting dalam industri hulu migas, mengingat besarnya kontribusi sektor ini terhadap penerimaan negara. Karenanya, penyempurnaan sistem pengendalian keuangan perlu terus dilakukan untuk menjamin tegaknya akuntabilitas dan transparansi. Upaya SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (Kontraktor KKS) sudah mendapatkan pengakuan. Awal Desember lalu, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyerahkan apresiasi kepada SKK Migas dan 71 Kontraktor KKS tahap produksi atas dukungannya sehingga Indonesia menjadi negara taat azas transparansi atau Extractive Industries Transparency Initiative (EITI) Compliant Country. Kementerian tersebut menilai bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kerja sama intensif berbagai lembaga negara, antara lain SKK Migas dan Kontraktor KKS untuk membuka angka produksi dan pembayaran kepada negara demi mencapai transparansi dan akuntabilitas yang lebih baik di sektor industri ekstraktif, termasuk industri hulu migas. Meskipun pengakuan telah diterima, tetapi ruang penyempurnaan masih terbuka lebar. Kepala Divisi Akuntansi SKK Migas Nono Gunarso mengatakan saat ini ada dua pekerjaan besar yang sedang dilakukan oleh SKK Migas, yaitu penerapan sistem frequently quarterly report (FQR) secara online dan penyusunan manual akuntansi penyempurnaan manual prosedur untuk penganggaran dan pelaporan keuangan (financial budget and reporting manual procedure) dan perumusan standarisasi Chart of Account.


“Diharapkan dengan selesainya dua agenda ini dapat meningkatkan proses pengawasan dan pengendalian atas pelaporan keuangan yang akuntabel, reliabel serta transparan,” ujar Nono dalam acara Forum Ekonomi dan Keuangan Tahun 2014 (FOREK 2014) yang berlangsung awal Desember lalu. FOREK merupakan forum dua tahunan antara SKK Migas dan Kontraktor KKS. Tahun ini, FOREK mengambil tema “Bersama Kita Tingkatkan Akuntabilitas Melalui Penyempurnaan Tata Kelola Industri Hulu Migas”. FOREK 2014 dilaksanakan dalam bentuk Round Table Discussion (yang diikuti oleh pimpinan KKKS dan SKK Migas) dan Group Discussion dengan membagi peserta ke dalam empat kelompok diskusi yang masing-masing membahas isu-isu utama aspek ekonomi dan keuangan pada industri hulu migas, yaitu kebijakan akuntansi dan FQR online; revisi manual work program and budget (WP&B), FQR dan Authorization for Expenditure (AFE), evaluasi atas implementasi Pedoman Tata Kerja (PTK) 051 tentang Penangguhan Pembebanan Biaya Operasi (PPBO) dan isu audit; serta kebijakan akuntansi aset. Diskusi yang berlangsung dalam forum tersebut memperkuat rangkaian diskusi sebelumnya yang sudah dilakukan oleh kelompok kerja SKK Migas dan Kontraktor KKS selama beberapa bulan lalu. Nantinya, hasil diskusi ini akan menjadi sebuah manual dan prosedur yang diharapkan akan final pada awal tahun 2015. Wakil Kepala SKK Migas J. Widjonarko mengatakan industri hulu migas tidak dapat menghindar dari harapan publik yang tinggi akan transparansi. Untuk itu, semua pelaku industri diharapkan dapat bersinergi dengan SKK Migas untuk memperkuat fungsi internal audit, analisis risiko, dan kepatuhan.

SPEKTRUM

MENGOPTIMALKAN PENGAWASAN INTERNAL Oleh: Suhendra Atmaja/[email protected]

Guna mewujudkan tata kelola industri hulu minyak dan gas bumi (migas) yang transparan dan akuntabel, perlu sinergi antara SKK Migas dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS), khususnya pada fungsi audit internal, kontrol internal, manajemen risiko, dan kepatutan. Sinergi ini bisa berjalan lebih optimal apabila terjalin kerja sama dengan para pemangku kepentingan, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Keuangan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Keinginan membangun sinergi tersebut diwujudkan dalam bentuk Forum Auditor Migas Indonesia (FAMI) yang mewadahi para auditor di sektor hulu migas.

Pada 27 November 2014, FAMI menggelar diskusi bertajuk “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Internal dalam Rangka Perbaikan Tata Kelola Industri Hulu Migas Nasional”. Diskusi yang dilaksanakan di Bandung ini menghadirkan pembicara utama Ketua Komisi VII DPR RI, Kardaya Warnika, Wakil Ketua BPK, Achsanul Qosasi, serta Staf Ahli Menteri ESDM, Agus Budi Wahyono. Wakil Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, dalam dua tahun terakhir SKK Migas melakukan pembenahan untuk memperbaiki tata kelola industri migas, salah satunya dengan melaksanakan pengukuran risiko, khususnya risiko korupsi. Hasil pengukuran risiko tersebut dijadikan dasar untuk menyusun program mitigasi yang berfungsi meminimalkan dampak risiko. “Hasil pengukuran risiko juga dijadikan dasar untuk melakukan audit internal dengan menggunakan pendekatan risiko,” kata Widjonarko.

SKK MIGAS SAMBUT PEKERJA BARU Oleh: Adhitya C. Utama/[email protected]

Sebanyak 30 pekerja baru telah bergabung di SKK Migas dan mengikuti Program On Boarding Pekerja Baru Angkatan Ke-20 yang berlangsung mulai 1 November 2014 hingga 28 Februari 2015. Program On Boarding Pekerja Baru merupakan program wajib bagi pekerja baru SKK Migas dan merupakan tahap akhir dari rangkaian proses seleksi penerimaan pekerja baru. “Melalui pelatihan ini, para pekerja baru diharapkan dapat menjadi darah segar bagi kelangsungan pertumbuhan organisasi,” kata Wakil Kepala SKK Migas, J. Widjonarko, pada pembukaan Program On Boarding Pekerja Baru SKK Migas Angkatan Ke-20 di Jakarta pada 31 Oktober 2014. Program On Boarding Pekerja Baru diawali dengan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Karakter di Detasemen Kavaleri Berkuda TNI Angkatan Darat di Lembang, Jawa Barat selama delapan hari. Selama sebelas hari berikutnya, peserta mengikuti kegiatan pengenalan jajaran pemimpin, kegiatan usaha hulu minyak dan gas

bumi (migas), organisasi, serta tugas pokok dan fungsi SKK Migas di Bogor, Jawa Barat. Usai mengikuti kegiatan pengenalan, peserta mulai bekerja di SKK Migas hingga masa percobaan selama 60 hari selesai dan diangkat sebagai pekerja tetap. Program On Boarding dilanjutkan dengan pengenalan kegiatan operasional hulu migas di kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS) selama 30 hari pada 2-28 Februari 2015. Kegiatan ini bertujuan memperdalam pengetahuan dan penguasaan pekerja baru mengenai kegiatan operasional hulu migas serta mempelajari proses bisnis di kontraktor KKS. “Selama menjalani Program On Boarding, pekerja baru dilatih untuk menumbuhkan etika dan disiplin kerja,” kata Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas, M.I. Zikrullah. Desember 2014 BUMI

21

OPINI

TRANSFORMASI PROSES PERIZINAN DI PERWAKILAN (2) Oleh: Muhammad Rochaddy Lubis*/[email protected]

Penerbitan SK 0076 tentang Mekanisme Pengadaan Tanah Skala Kecil untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi merupakan implementasi dari UU Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 juncto Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014. Dalam SK ini mengatur proses pengadaan tanah skala kecil (di bawah 5 hektare) yang di dalamnya mengatur tugas Perwakilan SKK Migas, SKK Migas Jakarta, dan kontraktor kontrak kerja sama (kontraktor KKS), serta permohonan izin. Jadi dalam SK ini proses perizinan yang tadinya seakan-akan terpisah dari proses pengadaan tanah, sekarang merupakan satu kesatuan/salah satu rangkaian dalam proses pengadaan tanah. Tahapan-tahapan kegiatan yang diatur dalam SK ini: Tahap Perencanaan 1. Pra Survei Kegiatan pra survei merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dalam proses pengadaan tanah. Proses ini dilakukan Perwakilan SKK Migas bersama kontraktor KKS untuk melihat kondisi lahan tersebut, seperti tanam tumbuh, bangunan dan lain-lain, dan juga untuk mendapatkan informasi seputar harga tanah, seperti NJOP, harga tanah dari camat/lurah/kepala desa.

menggunakan rig yang sama, jadi bisa terjadi efektivitas dan efisiensi biaya. Dengan koordinasi dan sinerginya Perwakilan Sumbagut bersama PT Pertamina EP dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga proses pengadaan tanah sudah selesai pada Juli 2014. Jadi tapak lokasi sumur sudah siap sebelum jadwal yang direncanakan. 2. Anggaran Pengadaan Tanah (APT) Setelah dilaksanakannya pra survei, kontraktor KKS mengajukan APT kepada Divisi Pertimbangan Hukum dan Formalitas. APT ini merupakan estimasi atau perkiraan mengenai harga tanah yang akan dibebaskan, tentunya berdasarkan informasi yang diperoleh pada saat pra survei seperti NJOP, harga tanah dari camat/lurah/kepala desa. 3. Survei Apabila APT telah disetujui, Perwakilan SKK Migas bersama kontraktor KKS akan melaksanakan survei

Sejak diterbitkannya SK ini, Perwakilan SKK Migas, khususnya Perwakilan Sumatera Bagian Utara (Sumbagut), langsung berkoordinasi dengan kontraktor KKS dan melakukan sosialisasi, baik itu kepada kontraktor KKS di wilayah Sumbagut maupun kepada kontraktor KKS yang memiliki rencana atau membutuhkan lahan untuk kegiatan pengeboran, pembangunan fasilitas dan lain-lain. Perwakilan juga melakukan percepatanpercepatan agar kegiatan proses pengadaan tanah di lapangan bisa selesai tepat waktu, seperti pengeboran Sumur Benggala-3 PT Pertamina EP. Dalam diskusi dengan Perwakilan Sumbagut, PT Pertamina EP berharap pengeboran Sumur Benggala-3 dilaksanakan setelah selesainya Sumur Benggala-2 yaitu September 2014, sehingga bisa


Gambar 3. Pelaksanaan Pra Survei KKKS PT CPI

OPINI

Pengadaan Tanah

Perencanaan

Pra Survei Survei Sosialisasi Izin

Perwakilan SKK Migas

Persiapan

APT RPPT Surat Kuasa

SKK Migas Jakarta

Pelaksanaan

Musyawarah Pengalihan Hak Kompensasi

KKKS

Gambar.5

kembali dengan melibatkan instansi pemerintah seperti camat, lurah dan kepala desa beserta pemilik tanah. Jadi, perbedaannya dengan pra survei hanya para pihak yang melaksanakannya saja. 4. Sosialisasi Sosialisasi dilaksanakan Perwakilan SKK Migas bersama kontraktor KKS kepada pihak yang berhak dengan melibatkan instansi pemerintah. 5. Permohonan Izin Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa tadinya proses perizinan dan pengadaan tanah merupakan kegiatan yang terpisah walaupun untuk kebutuhan yang sama. Dengan adanya SK ini, permohonan izin merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam proses untuk pengadaan tanah. 6. Tahap Persiapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan Tanah Setelah APT disetujui, pemimpin tertinggi kontraktor

KKS mengajukan Rencana Pengadaan Tanah (RPPT) kepada deputi yang membidangi urusan pertanahan. Surat Kuasa SKK Migas menerbitkan surat kuasa kepada kontraktor KKS, sehingga kontraktor KKS bertindak untuk dan atas nama SKK Migas dalam melaksanakan penyelesaian pengadaan tanah. Tahap Pelaksanaan Penyelesaian Pengadaan Tanah Setelah kontraktor KKS mendapatkan surat kuasa di mana kontraktor KKS bertindak untuk dan atas nama SKK Migas dalam penyelesaian pengadaan tanah, kontraktor KKS dapat melaksanakan musyawarah, pengalihan hak, dan pemberian kompensasi kepada pemilik/pihak yang berhak berkoordinasi dengan Perwakilan SKK Migas. Ulasan-ulasan di atas menggambarkan bahwa semakin ke depan, peran Perwakilan SKK Migas semakin besar dalam mendukung dan mengamankan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi kontraktor KKS sesuai jadwal sehingga targettarget seperti produksi dapat tercapai. Perwakilan SKK Migas juga dengan semangat tinggi menjalankan amanah yang diberikan SKK Migas Jakarta seperti yang dijelaskan di atas bahwa sejak SK 0076 diterbitkan pada April 2014, Perwakilan Sumbagut sampai saat ini sudah melaksanakan pra survei sebanyak 40 lokasi untuk proses pengadaan tanah kontraktor KKS guna keperluan pengeboran dan pembangunan fasilitas.

*staf urusan Hubungan Masyarakat Perwakilan SKK Gambar.4. Sosialisasi Mekanisme Pengadaan Tanah Skala Kecil

Migas Wilayah Sumatera Bagian Utara.

Desember 2014 BUMI

23

Bekerja Lebih Cepat, Berkomunikasi Secara Efisien

REFORMASI ORGANISASI

Recommend Documents