Reformasi Birokrasi Wujud Tanggung Jawab Negara Atas Hak Asasi Manusia

Reformasi Birokrasi Wujud Tanggung Jawab Negara Atas Hak Asasi Manusia Hesti Armiwulan Dosen tetap Fakultas Hukum Universitas Surabaya Wakil Ketua/Anggota Komnas HAM 2007-2012 Email: [email protected] Abstract Accordance stipulated in Article 28 I Paragraf (4) of The Constitution of Republic of Indonesia Year 1945, that “Protection, promotion, law enforcement and fulfillment of Human Rights is the State responsibility as well as the Government. This Article should be interpreted as a constitutional obligation that must be actualized in the governance. To create the democratic governance and uphold human rights should be conducted the Bureaucratic reformation in human rights perspective. Key Word: Democracy, human right, reformation, Bureaucratic, government. Abstrak Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”. Ketentuan ini harus dimaknai sebagai kewajiban Konstitusional yang harus teraktualisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan guna terwujudnya pemerintahan yang demokratis dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). Untuk memastikan seluruh aparatur pemerintah memahami hal tersebut maka harus dilakukan Reformasi birokrasi yang berperspektif HAM. Kata Kunci : Demokrasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi, Birokrasi, Pemerintahan. Pendahuluan

nya di era Pemerintahan Orde Baru (1966-1998) sampai dengan Era

Pembahasan mengenai reformasi

Reformasi yang telah berlangsung 1

birokrasi dalam perspektif hak asasi

(satu) dekade. Potret pemerintahan

manusia di Indonesia tidak mungkin

di Era Orde Baru merupakan gamba-

dapat dilepaskan dari babakan masa

ran yang dapat menjelaskan alasan

pemerintahan di Indonesia setidak-

digulirkannya tuntutan reformasi. 95

96

Rechtldee Jurnal Hukum, Vol. 8. No. 1, Juni 2013

Reformasi birokrasi harus dilihat

tis dan menghormati hak asasi manu-

sebagai salah satu bagian dari tujuan

sia. Bermula dari tuntutan tersebut

reformasi yang diharapkan. Refor-

maka reformasi tidak hanya dimak-

masi birokrasi merupakan salah satu

nai sebagai tuntutan perubahan saja,

dari agenda reformasi yang harus

namun istilah reformasi juga digu-

dilakukan untuk mewujudkan peme-

nakan sebagai nama untuk menun-

rintahan yang demokratis dan men-

jukkan suatu masa/era pemerintahan

junjung tinggi hak asasi manusia

di Indonesia menggantikan era sebe-

(HAM).

lumya yang dikenal dengan Orde

Istilah reformasi mulai menjadi wacana

dan

perbincangan

Baru. Babakan baru sistem Pemerin-

pada

tahan Indonesia yang disebut dengan

Tahun 1997 yaitu sejak digulirkan-

Era-Reformasi mulai berlangsung

nya tuntutan dari berbagai komponen

pada Tahun 1998.

bangsa Indonesia ketika terjadi krisis

Harus diakui bahwa keterpurukan

ekonomi bahkan krisis multi dimensi

Indonesia sehingga mengalami krisis

yang menyebabkan Indonesia me-

multi dimensi disebabkan karena

ngalami keterpurukan di semua

terlalu kuat dan dominannya peme-

sektor

rintahan

kehidupan

baik

politik,

Orde

Baru

(Executive

hukum, ekonomi, sosial, budaya

heavy). Sistem ketatanegaraan yang

maupun pertahanan dan keamanan.

berdasar pada Undang-Undang Da-

Reformasi

Besar

sar 1945 (UUD 1945) sebagai hu-

Bahasa Indonesia diartikan sebagai

kum yang tertinggi (Nugroho N,

perubahan

untuk

1985), dalam Konsensus Nasional

perbaikan (bidang sosial, politik atau

1966-1969 ditegaskan bahwa Peme-

agama) dalam suatu masyarakat atau

rintahan Orde Baru bertekad untuk

negara. Sesuai dengan definisi refor-

melaksanakan

masi, maka Gerakan yang dilakukan

Undang-Undang Dasar 1945 secara

oleh rakyat Indonesia pada Tahun

murni dan konsekuen, ternyata digu-

1997 menuntut pergantian dan peru-

nakan sebagai alat untuk memperta-

bahan pemerintahan Orde Baru yang

hankan dan melanggengkan kekua-

otoriter menuju terbentuknya tata

saan. Sistem chek and balances tidak

perintahan baru yang lebih demokra-

berfungsi sebagaimana yang di-

dalam secara

Kamus drastis

Pancasila

dan

97

Hesti Armiwulan : Reformasi Birokrasi Wujud Tanggung Jawab Negara.....

amanatkan dalam UUD 1945 karena

yang telah dijamin dan diatur dalam

Majelis permusyawaratan Rakyat

UUD 1945. Pembangunan yang

(MPR) maupun Dewan Perwakilan

tidak merata dan diskriminatif di

Rakyat (DPR) didominasi oleh partai

daerah terjadi karena kebijakan yang

politik dan figur-figur yang mono

sentralistik sebagaimana diatur da-

loyalistik. Misalnya Golongan Karya

lam Undang-Undang Nomor 5 tahun

sebagai organisasi politik pemenang

1974. Kondisi birokrasi yang tidak

Pemilihan Umum memiliki keang-

kondusif juga bisa dicermati dari

gotaan dari tiga jalur yaitu TNI,

jajaran Eksekutif mulai dari Men-

Beringin (Pegawai Negeri Sipil) dan

teri-Menteri sebagai pembantu Presi-

golkar (masyarakat). Keberadaan

den sampai dengan aparatur pemer-

Golongan Karya mendapat legitimisi

intah di daerah juga dikondisikan

dalam Undang-Undang tentang Par-

monoloyalitas pada golongan ter-

tai Politik dan Golongan Karya.

tentu. Undang-Undang Nomor 8

Adapun Presiden Soeharto adalah

Tahun 1974 tentang Kepegawaian

Pembina dari Golongan Karya terse-

menentukan bahwa seluruh Pegawai

but.

negari Sipil (PNS) berkewajiban

Kekuasaan

sebagai

untuk loyal pada Pemerintah melalui

kehakiman

sebuah wadah tunggal yaitu Korpri

yang mandiri dan bebas dari inter-

sebagai mekanisme pembinaan yang

vensi siapapun, ternyata juga tidak

muaranya

dapat

Umum, semua PNS diarahkan untuk

pemegang

Yudisiel

kekuasaan

melaksanakan

fungsinya

pada

dengan baik karena semua urusan

memilih

administratif,

mempertahankan

keuangan,

maupun

saat

Golongan

Pemilihan Karya.untuk

kekuasaan.

Hal

pengangkatan dan pemberhentian

tersebut ditandai dengan dibentuk-

hakim tidak dilakukan oleh Mahka-

nya organisasi Korpri sebagai wadah

mah Agung, melainkan ditentukan

tunggal bagi PNS, PGRi sebagai

oleh Presiden melalui Departemen

wadah bagi guru-guru. Lambang dari

Kehakiman. Begitu juga penegakan

organisasi-organisasi tersebut adalah

hukum yang cenderung represif

beringin yang tidak lain merupakan

mengakibatkan tidak terlindunginya

lambang dari Golongan Karya (Gol-

hak-hak warga negara sebagaimana

kar). Akibatnya potret birokrasi yang

98


buruk, tidak profesional dan praktek

maka di Era Reformasi penyelengga-

korupsi,

nepotisme

ra Pemilu adalah Komisi Pemilihan

(KKN) terjadi di semua bidang dan

Umum( KPU) yang untuk pertama

sektor.

kalinya anggota KPU berasal dari

kolusi

dan

Sejak Tahun 1998 yaitu di Era

Partai Politik. Di bidang hukum

Reformasi harus diakui adanya ber-

terjadi

bagai upaya perubahan yang cukup

signifikan terhadap sistem ketatane-

signifikan, seperti reformasi bidang

garaan Indonesia sebagai konsekuen-

politik, hukum, ekonomi, pertahanan

si dari Perubahan Undang-Undang

dan keamanan. Perubahan yang

Dasar 1945. Reformasi mengenai

cukup mendasar di awal Era-Refor-

Susunan dan Kedudukan Lemba-

masi adalah di bidang politik, terjadi

ga-lembaga negara seperti MPR,

perubahan sistem kepartaian yang

DPR, Presiden, BPK, MA serta pem-

semula hanya mengenal dua Partai

bentukan lembaga negara yang baru

Politik dan satu Golongan Karya,

seperti DPD, Mahkamah Konstitusi,

menjadi sistem multi partai yang

dan Komisi Yudisiil, termasuk juga

pada prinsipnya memberikan pelu-

pembentukan

ang seluas-luasnya kepada warga

untuk mengawal perbaikan institu-

negara Indonesia untuk membentuk

sional seperti Komisi Nasional Hak

Partai Politik sesuai dengan syarat-

Asasi Manusia, Komisi Pemberan-

syarat yang diatur dalam Undang-

tasan Korupsi, Komisi Perlindungan

Undang. Dengan adanya sistem

Anak, Ombudsman, Lembaga Per-

multi partai tersebut maka konse-

lindungan saksi dan Korban, Komisi

kuensinya yang menjadi peserta

Kejaksaan, Komisi Kepolisian, Ko-

pemilihan umum (Pemilu) yaitu

misi Penghapusan Kekerasan terha-

seluruh Partai Politik yang meme-

dap Perempuan dan lain-lain. Seba-

nuhi persyaratan sebagai peserta

gaimana diketahui bahwa Komisi

Pemilihan Umum. Perubahan lain

Nasional Hak Asasi Manusia (Kom-

yang cukup drastis di bidang politik

nas HAM) dibentuk pada Tahun

adalah berkaitan dengan penyeleng-

1993 yaitu masa pemerintahan Orde

gara Pemilu yang semula adalah

Baru berdasarkan Keputusan Presi-

Presiden sebagai mandataris MPR

den (KepPres) Nomor 51 Tahun

perubahan

yang

lembaga

cukup

auxiliare

99


1993. Dasar pembentukan Komnas

manusia. Hal ini dibuktikan dengan

HAM dengan KepPres tersebut

menjadikan Hak Asasi Manusia

menuai kritik dari berbagai pihak

sebagai

karena hal itu sangat berpengaruh

diatur dalam UUD Negara RI tahun

pada independensi Komnas HAM.

1945. Bahkan kalau memperhatikan

Solusi

eksistensi

perubahan yang dilakukan di bidang

Komnas HAM terselesaikan melalui

politik dan hukum tersebut di atas di

momentum gerakan Reformasi Ta-

satu sisi merupakan perwujudan dari

hun 1998. Berdasarkan Ketetapan

penegasan Indonesia sebagai negara

MPR Nomor XVII/MPR/1998 di-

demokrasi dan negara hukum. Di sisi

amanatkan pembentukan Komnas

yang lain apabila dilihat dari pers-

HAM

pektif hak asasi manusia, sesung-

dari

masalah

melalui

Undang-Undang.

hak

konstitusonal

yang

Adapun Undang-Undang dimaksud

guhnya

adalah Undang-Undang Nomor 39

koreksi terhadap praktek pemerin-

Tahun 1999 tentang Hak Asasi

tahan yang otoriter pada masa

Manusia yang didalamnya mengatur

Pemerintahan

juga mengenai Komnas HAM.

menyebabkan hak-hak rakyat se-

merupakan

wujud

Orde

Baru

dari

yang

Selain itu pembangunan di bidang

bagai pemegang kedaulatan tertinggi

hukum juga dapat dicermati dari

tidak terpenuhi sehingga pelangga-

reformasi lembaga penegak hukum

ran hak asasi manusia terjadi di ranah

berkaitan dengan kedudukan Mahka-

hak sipil dan politik maupun di ranah

mah Agung sebagai lembaga Yudisi-

hak ekonomi, sosial dan budaya.

el pemegang kekuasaan kehakiman

Melalui reformasi bidang politik dan

yang bebas dari intervensi siapapun

hukum diharapkan semua hak warga

dengan menyerahkan seluruh kewe-

negara yang telah dijamin oleh UUD

nangan yang semula dilakukan oleh

Negara RI Tahun 1945 dan peraturan

Depertemen

perundang-undangan benar-benar di-

Kehakiman

kepada

Mahkamah Agung. Hal lain yang juga perlu diapresi-

jamin pemenuhannya tanpa ada diskriminasi

atas

dasar

apapun.

asi di Era Reformasi adalah komit-

Melalui reformasi bidang politik dan

men Indonesia untuk menghormati

hukum diharapkan setiap orang

dan menjunjung tinggi hak asasi

dapat

menikmati kebebasan dan

100 keadilan


sekaligus

memperoleh

Indonesia, maka pemerintahan di era

perlindungan dari tindakan kese-

Reformasi harus dapat menjamin

wenang-wenangan penguasa. Di-

terwujudnya Tujuan Nasional seba-

harapkan pembangunan bidang poli-

gaimana yang ditegaskan dalam

tik dan hukum benar-benar sesuai

Pembukaan UUD Negara RI Tahun

dengan tujuan reformasi yaitu untuk

1945 yaitu melindungi segenap

mewujudkan

yang

rakyat Indonesia, memajukan kese-

demokratis dan menjunjung tinggi

jahteraan umum, mencerdaskan ke-

hak asasi manusia.

hidupan bangsa dan ikut melak-

pemerintahan

Ditinjau dari perspektif Hak asasi manusia

maka

reformasi

sanakan ketertiban dunia.

harus

Berdasarkan pada uraian-uraian

dilihat dalam kerangka penyelengga-

di atas maka reformasi dalam pers-

raan Negara secara umum yang tidak

pektif hak asasi manusia harus

hanya mampu menjamin penghor-

dimaknai sebagai perubahan men-

matan, perlindungan dan pemenuhan

dasar dalam kerangka penyelengga-

hak sipil dan politik saja melainkan

raan negara yang menjunjung tinggi

juga menjamin terpenuhinya hak

nilai-nilai hak asasi manusia, men-

ekonomi, sosial dan budaya secara

cakup di dalamnya penguatan ma-

paralel dan dalam posisi yang

syarakat sipil (civil society), supre-

sama-sama penting. Pemerintahan

masi hukum, strategi pembangunan

Era Reformasi, di satu sisi harus

ekonomi dan pembangunan politik

mampu menjamin setiap orang mem-

yang saling terkait dan mempe-

punyai kedudukan yang sama dan

ngaruhi. Reformasi bidang politik,

dapat menikmati kebebasan serta

hukum, ekonomi, pertahanan dan

memperoleh perlindungan dari kese-

keamanan harus dibangun dalam

wenang-wenangan penguasa. Di sisi

sinergitas yang saling berkaitan

yang lain, Pemerintah juga harus

antara demokrasi, hak asasi manusia

mampu menjamin terwujudnya kese-

dan pembangunan.

jahteraan yang semakin baik yang dapat dinikmati oleh seluruh rakyat

Permasalahan

Indonesia. Dengan kata lain, dalam kerangka penyelenggaraan Negara

Agar seluruh rakyat Indonesia


101

sebagai pemegang kedaulatan dapat

birokrasi pemerintahan di pusat

menikmati hak sipil dan politik serta

maupun daerah harus dilakukan agar

hak ekonomi, sosial dan budaya

bisa berjalan efektif dan efisien serta

sebagaimana yang dijamin oleh

transparan. Dengan kata lain, kuali-

UUD Negara RI tahun 1945 maka

tas birokrasi sangat menentukan

penyelenggara negara terutama Pe-

kualitas penghormatan, perlindungan

merintah bertanggung jawab untuk

dan pemenuhan hak asasi manusia.

melakukan berbagai upaya untuk memastikan dan menjamin penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak tersebut. Hal ini berarti bahwa reformasi birokrasi juga menjadi hal penting yang harus dilakukan karena bagaimanapun salah satu penyebab kondisi yang carut marut di Indonesia adalah disebabkan birokrasi yang kurang profesional. Sebagaimana diketahui bahwa untuk memastikan agenda reformasi terwujud sesuai dengan kehendak seluruh komponen bangsa Indonesia, maka penguatan sangat

kapasitas

penting

untuk

Pemerintah mendapat

perhatian. Lembaga eksekutif atau Pemerintah yang dalam hal ini adalah Presiden dengan seluruh jajaran birokrasinya, baik di Pusat maupun di daerah mempunyai tanggung jawab dan kewajiban terhadap jalannya pemerintahan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia. Oleh karena itu, evaluasi dan penataan

Pembahasan Hak Asasi Manusia dan Relevansinya dengan Good Governance, Pembangunan dan Reformasi Birokrasi Secara konseptual Hak Asasi Manusia

(HAM)

dan

reformasi

birokrasi sebetulnya memiliki keterkaitan satu dengan yang lain. Di satu sisi, gerakan HAM merupakan perlawanan rakyat terhadap tindakan yang sewenang-wenang

dari

penguasa

yang dapat menyebabkan rakyat sengsara/menderita. Gerakan HAM menentang kekuasaan yang absolut dan memberi jaminan diakuinya kebebasan individu. Konsep HAM merupakan konsep normative yang melibatkan gagasan dan nilai tentang bagaimana Negara menjamin hakhak individu. Konsep tentang HAM pada hakikatnya dimaksudkan untuk menunjukkan hubungan antara manusia dengan negara yaitu konsep tentang hak manusia atau kelompok

102


manusia berhadapan dengan kewa-

kemajuan dalam penghargaan dan

jiban negara untuk menghormati,

penghormatan umum terhadap HAM

melindungi, dan memenuhi hak

dan

tersebut. Hak Asasi Manusia adalah

(Hafid Abbas , 2006 : 10). Bahkan

suatu cara untuk mencapai tujuan

dalam Piagam PBB, Pasal 1 dan

martabat manusia Di sisi yang lain,

Pasal 55 ditentukan bahwa PBB

reformasi birokrasi adalah salah satu

mewajibkan kepada seluruh negara

upaya untuk mewujudkan Good

bertanggung jawab untuk mematuhi

Governance yang dilaksanakan seba-

standar-standar

gai bagian integral dari pelaksanaan

dalam DUHAM tersebut. Deklarasi

pembangunan. Hak atas pembangu-

ini merupakan “komitmen moral”

nan adalah hak asasi manusia, begitu

pada perlindungan HAM oleh karena

pula good governance dalam konteks

itu DUHAM digunakan sebagai

Reformasi di Indonesia tidak lain

acuan oleh berbagai negara bahkan

dimaksudkan untuk mewujudkan

dalam terminologi hukum interna-

tatanan pemerintahan yang menjun-

sional

jung tinggi demokrasi dan hak asasi

DUHAM merupakan hukum kebia-

manusia.

saan Internasional sehingga bersifat

kebebasan-kebebasan

dapat

yang

dasar

terkandung

dikatakan

bahwa

Gerakan HAM mencapai titik

mengikat semua negara (Hans-Otto

yang gemilang pada saat Perserika-

Sano, Gudmundur Alfredsson (Ed),

tan Bangsa-Bangsa (PBB) mem-

2003 : 22). Secara berturut-turut

proklamasikan Universal Declara-

substansi DUHAM mengatur me-

tion of Human Rights pada tanggal

ngenai hakikat HAM, prinsip-prinsip

10 Desember 1948. Sebagaimana

HAM, Hak-hak dan Kebebasan

ditegaskan dalam bagian Mukadi-

dasar manusia yang harus dijamin

mah Deklarasi Universal HAM

perlindungan dan pemenuhannya

tersebut bahwa Deklarasi Universal

seperti hak sipil dan politik serta hak

HAM (DUHAM) dimaksud sebagai

ekonomi, sosial dan budaya, selain

pedoman sekaligus merupakan stan-

itu DUHAM juga mengatur tentang

dar umum yang bersifat universal

adanya

bagi semua bangsa dan semua negara

HAM. Dalam DUHAM setidaknya

yang telah berjanji untuk mencapai

ditegaskan bahwa pada hakekatnya

pembatasan-pembatasan

103


setiap orang mempunyai harkat dan

(CEDAW) dan lainnya. Dalam ber-

martabat yang sama, dikaruniai akal

bagai teori maupun dalam konsep

dan hati nurani yang secara kodrati

HAM menjelaskan bahwa Negara

melekat pada hakekat dan kebe-

terutama Pemerintah adalah pihak

radaannya sebagai manusia. Mencer-

yang mempunyai kewajiban menja-

mati hakikat HAM tersebut mene-

min penghormatan, perlindungan,

gaskan mengenai prinsip kesetaraan

maupun pemenuhan hak-hak dan

dan anti diskriminasi sebagai ciri

kebebasan dasar manusia.

khas dominan HAM. Pada prin-

Dalam dinamika HAM yaitu pada

sipnya setiap orang harus mendapat-

Tahun 1978 hak atas pembangunan

kan

yang

ditegaskan sebagai salah satu hak

setara, memiliki kedudukan yang

asasi yang fundamental yang pada

sama di hadapan hukum, mempunyai

hakikatnya telah dijamin dalam

kesetaraan

memperoleh

Piagam PBB dan juga instrumen

pelayanan umum serta kesetaraan

HAM internasional seperti Deklarasi

dalam

kesempatan

Umum Hak Asasi Manusia, Kovenan

maupun akses atas pendidikan, kese-

Internasional tentang Hak-Hak Sipil

hatan, dan lain-lain. Begitu pula

dan Politik, dan Kovenan Internasi-

mengenai prinsip tentang larangan

onal tentang Hak-Hak Ekonomi,

adanya diskriminasi dalam pelaksa-

Sosial, dan Budaya. Bahkan hak atas

naan hak selalu tercantum dalam

pembangunan tersebut secara khusus

semua instrumen HAM termasuk

mendapat perhatian dari PBB dengan

larangan diskriminasi berdasarkan

diproklamasikannya Deklarasi Hak

jenis kelamin, ras, etnis, bahasa,

Atas Pembangunan. Deklarasi ini

keyakinan atau agama. Hal tersebut

diterima oleh Majelis Umum PBB

juga diatur dalam The International

berdasarkan

Covenan Civil and Political Rights

41/128, 4 Desember 1986. Deklarasi

(ICCPR), The International on Eco-

ini menyatakan dengan tegas bahwa

nomic, Social and Culture Rights

hak atas pembangunan adalah hak

(ICESCR), The International Con-

yang tidak dapat dicabut (an inalien-

vention on The Elimination all form

able right) dengan dasar bahwa

Discrimination

setiap individu dan seluruh umat

perlindungan

dalam

memperoleh

hukum

Against

Women

pada

Resolusi

No.

104


manusia memiliki hak untuk berpar-

pembangunan yang berkelanjutan,

tisipasi, berkontribusi, dan menik-

berjanji untuk memerangi kemis-

mati pembangunan ekonomi, sosial,

kinan, meningkatkan pekerjaan se-

budaya, dan politik. Perhatian ba-

cara penuh dan produktif, serta mem-

nyak negara terhadap hak atas pem-

bantu mencapai perkembangan inte-

bangunan

dicermati

grasi sosial yang stabil, aman, dan

dalam Deklarasi Bangkok yang

berkeadilan sosial untuk semua.

diterima oleh Negara-Negara Asia

Sebagai konsekuensi dari hak yang

pada bulan April 1993 yang antara

tak bisa dicabut (an inalienable

lain mempertegas bahwa hak atas

right), pembangunan harus bisa ter-

pembangunan adalah hak asasi.

penuhi dan dinikmati oleh seluruh

Begitu pula dengan Deklarasi Wina

masyarakat. Pembangunan seharus-

dan Program Aksi (Vienna Declara-

nya menjamin pemenuhan terhadap

tion and Programme of Action) tahun

unsur-unsur

1993 yang selain menegaskan kem-

secara nyata, seperti hak atas pangan,

bali bahwa HAM bersifat universal,

kesehatan, partisipasi politik dan lain

tidak terpisah (indivisible), saling

sebagainya. Hak atas pembangunan

tergantung (interdependen), saling

sudah seharusnya memberikan ruang

berhubungan (interrelated), tidak

yang luas bagi rakyat untuk berparti-

berpihak (non-selectivity) dan mem-

sipasi, berkontribusi dan menikmati

pertahankan obyektivitas (objectivi-

hasil pembangunan dalam segala

ty), Deklarasi ini juga menegaskan

aspek yang mendukung terhadap

kembali tentang keberadaan hak atas

pemenuhan nilai-nilai penghormatan

pembangunan. Hak atas pembangu-

dan pemajuan hak asasi manusia,

nan ini pun dinyatakan kembali pada

baik hak sipil dan politik maupun

tahun 1995 dalam Deklarasi Copen-

hak ekonomi, sosial, dan budaya.

dapat

juga

hak

asasi

manusia

hagen, yang menegaskan hubungan

Sedangkan konsep Good Gover-

antara hak asasi manusia dan pemba-

nance adalah mengacu kepada tugas

ngunan. Melalui konsensus barunya,

dalam menjalankan roda pemerintah-

Deklarasi Copenhagen menyatakan

an atau organisasi. Good governance

bahwa masyarakat harus ditempat-

dapat dipandang sebagai standar

kan sebagai pusat perhatian untuk

umum bagi tata pemerintahan demo-

105


kratis dan penyelenggaraan kekua-

dua aspek, yaitu pertama, aspek poli-

saan. Konsep good governance ini

tik yang berkaitan dengan isu legiti-

muncul sebagai reaksi keprihatinan

masi, kebertanggapan dan akuntabi-

kepada negara yang melakukan

litas dan kedua, aspek teknis yang

penyalahgunaan,

dan

berkaitan dengan manajemen sektor

patrimonial.

publik, peningkatan kapasitas Nega-

Konsep ini muncul sebagai agenda

ra, efisiensi dan efektivitas. Jika

pembangunan yang mulai digagas

dilihat dari kedua aspek tersebut,

pada awal tahun 1980 (R. Herlam-

maka

bang, 2007 : 14).

Hal ini berarti

penyelenggaraan pemerintahan ha-

bahwa konsep good governance

rus semakin berpusat pada ma-

berkaitan dengan kompetensi Negara

syarakat

dan sekaligus peranan dan tanggung

proses. Akuntabilitas

jawab Negara dalam pembangunan

hanya berhubungan dengan sumber

(Hans-Otto

daya dan manajemen sektor publik

menguatnya

inefisiensi

negara

Sano,

Gudmundur

Alfredsson (Ed), 2003 : 2-6).

good

dan

governance

dalam

berorientasi tidak

pada lagi

melainkan juga harus mencerminkan

Tata pemerintahan disini berarti

gagasan pluralisme, isu-isu desen-

cara menggunakan kekuasaan dalam

tralisasi, perwakilan dan legitimasi,

mengelola sumber daya ekonomi dan

serta tujuan dan partisipasi. Good

sosial suatu Negara untuk pemba-

governance sebagaimana yang telah

ngunan. Pengalaman dari lembaga

digambarkan di atas, prinsipnya me-

keuangan internasional seperti World

rupakan

Bank atau negara donor menilai

yang dapat diperkirakan, member-

bahwa untuk keberhasilan pertumbu-

dayakan

han ekonomi yang berkelanjutan

dengan etos professional, pemerintah

isunya

dan

yang akuntabel atas tindakan yang

akuntabilitas. Dalam hal ini diperlu-

dilakukan, masyarakat sipil yang

kan penguatan kapasitas badan-

kuat dengan kesadaran partisipatif

badan penting pemerintah, efisiensi

yang tinggi serta tunduk pada kori-

dan efektivitas serta manajemen

dor rule of law (Hans-Otto Sano,

sektor publik. Menurut World Bank,

Gudmundur Alfredsson (Ed), 2003:

konsep good governance memiliki

77). Hal tersebut berarti bahwa untuk

adalah

transparansi

proses-proses dan

terbuka,

kebijakan birokrasi

106


mewujudkan good governance salah

transparan dan akuntabel berarti erat

satu syarat yang harus dilakukan

kaitannya

adalah melakukan reformasi birokra-

HAM yaitu kebebasan dan kese-

si. Reformasi birokrasi dilakukan

taraan. Agar

melalui reformasi layanan umum dan

terlaksana dengan baik maka semua

peningkatan kapasitas yang mene-

warga Negara harus dijamin kebe-

kankan pada perubahan birokrasi

basannya untuk berpendapat, berse-

yang berkaitan dengan sikap dan

rikat dan berkumpul maupun kebe-

struktural dengan tujuan terwujud-

basan memperoleh informasi. Begitu

nya suatu birokrasi yang penekanan-

pula dalam upaya melaksanakan

nya pada penyampaian layanan

akuntabilitas maka standar-standar

sesuai dengan apa yang dibutuhkan,

yang mensyaratkan kesetaraan untuk

sehingga penghargaan dan sanksi

mengakses semua layanan publik,

mencerminkan kinerja dan prestasi.

peradilan yang mandiri dan tidak

dengan

prinsip-prinsip

transparansi

dapat

Mencermati konsep good gover-

memihak, pengadilan yang fair,

nance termasuk di dalamnya refor-

penegakan hukum yang tidak tebang

masi birokrasi dalam berbagai doku-

pilih menjadi suatu keharusan. Un-

men sebagaimana dikemukan oleh

tuk dapat mewujudkan akuntabilitas,

Bank Dunia maupun UNDP secara

masyarakat sipil dan mereka yang

eksplisit memang belum menunjuk-

berkaitan harus memiliki informasi

kan adanya korelasi yang tegas

lengkap dan terbuka tentang kegia-

antara good governance dengan

tan-kegiatan yang dilakukan oleh

HAM. Good Governance merupakan

negara dan sumber daya yang dialo-

konsep manajerial yang bertujuan

kasikan untuk kegiatan-kegiatan itu.

untuk

pembangunan

Transparansi diperlukan pertama dan

yang berkelanjutan. Dalam praktik

terutama untuk kepentingan pendu-

pembangunan, memang HAM tidak

duknya sendiri. Transparansi diper-

dianggap sebagai bagian integral dari

lukan untuk meningkatkan dan men-

good governance. Namun dari uraian

jamin terciptanya transparansi inter-

di atas yang menjelaskan mengenai

nal, dan diperlukan juga masyarakat

konsep good governance sebagai tata

internasional dalam hubungannya

pemerintahan

dengan badan-badan hak asasi manu-

memajukan

yang

demokratis,

107


sia internasional yang memantau

ber daya yang tersedia secara tepat

kepatuhan negara terhadap pelaksa-

dibutuhkan transparansi keuangan.

naan kewajiban menurut perjanjian

Korupsi contoh kongkrit perbuatan

internasional hak asasi manusia.

yang akan mengurangi sumber daya

Dalam perspektif hak asasi manusia,

yang tersedia, oleh karena itu, korup-

Good governance harus diuji teruta-

si yang dilakukan oleh penyelengga-

ma berkenaan dengan kemampuan-

ra negara, pemerintah atau para

nya menjamin bahwa seluruh hak

birokrat disebut sebagai pelanggaran

asasi manusia dapat dinikmati oleh

langsung terhadap HAM. Dalam

semua orang yang berada dalam

Kovenan tersebut juga ditentukan

yuridiksi negara. Negara memiliki

bahwa Komisi menyerukan negara

kewajiban untuk melaksanakan hak

untuk mengambil tindakan-tindakan

asasi manusia. Artinya tata pemerin-

hukum, administratif dan politis

tahan harus dikonstruksikan untuk

terhadap tindak korupsi, menyingkap

mencapai perwujudan hak asasi

dan menghukum semua orang yang

manusia yang optimal bagi semua

terlibat dalam tindak korupsi yang

orang.

dilakukan oleh pejabat Negara.

Ditinjau

dari

HAM,

Seperti disebutkan di atas, dalam

akuntabilitas dan transparansi keua-

konteks pembangunan, Good Gover-

ngan juga menjadi syarat dalam

nance merupakan konsep manajerial

pembentukan kelembagaan. Ditentu-

yang bertujuan untuk memajukan

kan dalam Pasal 2 Kovenan Interna-

pembangunan yang berkelanjutan.

sional tentang Hak Ekonomi Sosial

Oleh karena itu, tidak berlebihan

dan

apabila pembangunan yang ideal

Budaya

Negara

standar

(ICESCR),

wajib

lang-

seharusnya

dapat

yang sungguh-sungguh didedikasi-

menggunakan

kan sebagai proses menuju perbaikan

sumber daya yang tersedia untuk

masyarakat secara kultural maupun

melaksanakan hak ekonomi, sosial

struktural. Pembangunan haruslah

dan budaya yang diatur dalam Kove-

dilaksanakan

nan tersebut (progressif realization).

HAM. Dalam perspektif hak asasi

Untuk mengetahui penggunaan sum-

manusia

kah-langkah dilakukan

mengambil

bahwa

sejauh dengan

yang

adalah

pembangunan

dengan

pembangunan

pendekatan dimaknai

108


sebagai “berpusat pada manusia, partisipatif,

memperhatikan

Pembangunan berwawasan hak

lingkungan”.(http://www.unhchr.ch/

asasi manusia memunculkan suatu

development/approaches-02.html).

koreksi atas hubungan antara hak

Meskipun pertumbuhan ekonomi

asasi manusia dengan pembangunan.

tetap dibutuhkan, akan tetapi proses

Di sini, pembangunan dan hak asasi

pembangunan juga harus menjamin

manusia saling berkait dan tidak

distribusi yang merata, peningkatan

berada dalam posisi yang berlawa-

kemampuan manusia dan ditujukan

nan. Tidak pula ada dikotomi antara

untuk memperbanyak pilihan-pilihan

hak ekonomi, sosial, budaya dengan

bagi mereka (http://www.unhchr.ch/

hak sipil politik. Program Aksi dan

development/approaches-02.html.

Deklarasi Wina menyatakan keter-

Pembangunan dilihat sebagai suatu

kaitan antara hak asasi manusia dan

proses ekonomi, sosial, budaya dan

pembangunan yang dalam hal ini

politik yang komprehensif. Obyek

juga dikaitkan dengan demokrasi:

pembangunan adalah kemajuan yang

“Demokrasi,

terus menerus pada kesejahteraan

penghormatan terhadap hak asasi

dari segenap penduduk dan individu

manusia dan kebebasan asasi saling

yang didasarkan pada partisipasi

bergantung dan saling memperkuat

bebas, aktif dan berarti dari mereka

….”. (Deklarasi dan Program Aksi

dalam proses pembangunan. Pende-

Wina, 1993 : paragraf 8). Penegasan

katan hak asasi manusia dalam pem-

keterkaitan antara hak asasi manusia

bangunan dengan demikian integra-

dan pembangunan itu menegaskan

ted dan multidisiplin. Pendekatan

bahwa dalam proses pembangunan

pembangunan berbasis hak asasi

tidak boleh ada trade-off dimana hak

manusia (rights-base approach to

asasi manusia dikorbankan untuk

development): proses pembangunan

pembangunan.

pada

dan

development/approaches-02.html).

dasarnya

harus

pembangunan

serta

menginte-

Pembangunan manusia juga me-

grasikan norma, standar dan instru-

mandang hak ekonomi, sosial dan

men hak asasi manusia ke dalam

budaya dan hak sipil dan politik

rencana, kebijakan dan proses pem-

sama penting. Kutipan dari Human

bangunan.”.(http://www.unhchr.ch/

Development Report 2000 menya-

109


takan bahwa “Konsepsi pembangu-

lopment/docs/al ston.doc

nan manusia yang memadai tidak

Pembangunan berbasis hak asasi

dapat menyangkal pentingnya kebe-

manusia mengandung elemen-ele-

basan politik dan kebebasan demo-

men dasar yang harus menjadi

kratis. Oleh karena memang kebe-

landasan :

basan demokratis dan kebebasan

a. menyatakan secara jelas kaitan

sipil adalah hal yang sangat penting

antara hak asasi manusia dan

untuk peningkatan kemampuan rak-

pembangunan;

yat miskin….”. (Human Development Report, 2000:.20. dan Alston, http://www.ohchr.org/english/issues/millenium-development/docs/

b. menjamin

pertanggungjawaban

(accountability); c. merupakan proses yang memberdayakan,

alston.doc.). Analisis yang diambil

d. menjamin adanya partisipasi,

dari Human Development Report

e. dan memberi perhatian pada

2000 juga menyatakan bahwa dua

kelompok khusus serta tidak

jenis hak itu saling berkaitan dan

diskriminatif

saling menguatkan yang dapat men-

hchr.ch/development/approa-

ciptakan sinergi bagi mereka yang

ches-04.html)

miskin untuk mendapatkan hak-hak

Elemen-elemen itu menjadikan

mereka

sekaligus

(http://www.un-

meningkatkan

pembangunan berwawasan hak asasi

kemampuan mereka serta menjauh-

manusia lebih effektif, lebih berke-

kan mereka dari kemiskinan. Kedua,

lanjutan, lebih rasional dan menjan-

standar hidup yang baik, kecukupan

jikan sebuah proses pembangunan

gizi, kesehatan dan capaian ekono-

yang lebih sejati (http://www.un-

mis dan sosial lainnya bukanlah

hchr.ch/development/approches-

hanya tujuan pembangunan namun

07.html,) Berbagai elemen-elemen

pada hakikatnya adalah hak asasi

di atas juga memberi pembedaan

manusia yang menjadi bagian dari

yang sangat mendasar pada proses

kebebasan dan martabat manusia

pembangunan yang kemudian men-

(Human Development Report, 2000 :

jadi sejalan dengan pembangunan

20. Dan Alston, http://www.ohchr.

manusia. Elemen akuntabilitas teru-

org/english/issues/milleniumdeve-

tama harus digarisbawahi membuat

110


cara pandang dan analisa yang berbeda pada proses pembangunan manusia karena mengaitkannya dengan konsep pemegang hak dan pemangku kewajiban dan telah mengubah analisa pembangunan manusia. Dalam hal ini kemudian memperkaya strategi, tindakan dan upaya yang harus dilakukan oleh pemangku kewajiban untuk memenuhi hak asasi manusia yang pada akhirnya adalah untuk mencapai pembangunan manusia (Human Development Report, 2000:21). Fakta-fakta yuridis tersebut menunjukkan

bahwa

Pembangunan,

Good Governance dan HAM mempunyai relasi yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Dalam konteks ini sangat tepat apabila Pembangunan, Good governance dan hak asasi manusia diposisikan sebagai hal yang memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya. Walaupun di sisi lain harus diakui

juga

bahwa

bagaimana

pemerintahan mengkaitkan antara pembangunan dengan HAM sangat bergantung kepada bagaimana cara mendefinisikan good governance dalam konteks pembangunan dengan HAM.

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penghormatan, Perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia melalui Reformasi Birokrasi. Komitmen

Negara

Republik

Indonesia untuk menghormati dan menjunjung

tinggi

HAM

telah

ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara RI Tahun 1945). Selain diatur mengenai HAM sebagai hak konstitusional bagi setiap orang, penduduk dan Warga Negara Indonesia, UUD Negara RI Tahun 1945, ditentukan dalam Pasal 28 I Ayat (4) juga menegaskan mengenai kewajiban/tanggung jawab konstitusional

yang

diamanatkan

kepada penyelenggara Negara terutama Pemerintah untuk menghormati, melindungi, memajukan, menegakkan dan memenuhi HAM. Kewajiban Pemerintah dalam pemajuan, perlindungan dan pemenuhan HAM juga bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, sebagai berikut : a. Pasal 8 : Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan HAM terutama menjadi tanggung jawab Pemerintah.


111

b. Pasal 71 :

against Women (CEDAW), Conven-

Pemerintah wajib dan bertanggu-

tion on the Rights of The Child

ng jawab menghormati, melindungi,

(CRC), Convention on The Elemina-

menegakkan, dan memajukan HAM

tion of All Forms of Racial Discrimi-

yang diatur dalam undang-undang

nation (CERD) dan lain-lain yang

ini, peraturan perundang-undangan

membawa konsekuensi Indonesia

lain, dan hukum internasional ten-

menjadi Negara pihak yang mempu-

tang HAM yang diterima oleh RI

nyai kewajiban-kewajiban sebagai-

c. Pasal 72 :

mana ditentukan dalam instrumen

Kewajiban Pemerintah meliputi

HAM internasional tersebut. Ber-

langkah-langkah implementasi yang

dasarkan praktik badan-badan inter-

efektif dalam bidang hukum, politik,

nasional memperlihatkan bahwa da-

ekonomi, sosial, budaya, pertahanan

lam ranah HAM ada tiga jenis atau

keamanan Negara dan bidang lain.

tingkat kewajiban dari Negara yaitu

Bahkan komitmen Indonesia untuk

kewajiban untuk menghormati (to

mengormati dan menjunjung tinggi

respect), melindungi (to protect) dan

HAM tidak hanya dalam konteks

memenuhi (to fulfill) (Committee on

nasional

Economic,

melainkan

juga

dalam

Social

and

Cultural

konteks internasional yang ditunjuk-

Rights, General Comment No. 12

kan dengan peranan aktif Indonesia

(May 1999), Paragraf 15.).

di PBB termasuk di Dewan HAM

Namun komitmen Indonesia yang

dan juga keikutsertaan Indonesia

secara

meratifikasi instrumen HAM inter-

kelembagaan menunjukkan kema-

nasional seperti International Cove-

juan dan prestasi yang patut untuk

nant on Civil and Political rights

dibanggakan, ternyata belum seiring

(ICCPR), International Covenant on

dengan fakta dan realitasnya yang

Economic, Social and Culture Rights

pada kenyataannya masih ditemu-

(ICESCR), Convention Againts Tor-

kan adanya inkonsistensi dalam

ture and Other Cruel, Inhuman or

implementasinya. Potret Indonesia

Degrading Treatment or Punishment

sampai saat ini secara umum menun-

(CAT), Convention on The Elimina-

jukkan masih tingginya pelanggaran

tion of all forms of Discrimination

HAM, baik hak sipil dan politik

normatif

maupun

secara


112

maupun hak ekonomi, sosial dan

lam kontrak-kontrak bisnisnya de-

budaya. Berbagai pelanggaran HAM

ngan perusahaan-perusahaan asing

serta banyaknya tuntutan berbagai

dalam pengelolaan sumber daya

komponen masyarakat mengeluhkan

alam

bahwa Pemerintah Pusat maupun

isu-isu kesejahteraan dan hak-hak

Pemerintahan daerah dalam melak-

ekonomi dan sosial masyarakat men-

sanakan Pembangunan tidak bero-

jadi tidak diperhatikan. Demikian

rientasi pada Pembangunan Manu-

pula perhatian besar pemerintah

sia.

dan

untuk mengamankan kondisi makro

pemenuhan hak politik, ketidak-

ekonomi dan sektor moneter dan

adilan dalam penegakan hukum,

finansial, membuat isu-isu pemba-

pengunaan berbagai bentuk keke-

ngunan lebih dilihat sebagai proyek

rasan oleh aparat, angka kemiskinan

belaka yang tidak punya akar dalam

masih tinggi, krisis pangan masih

kebutuhan

ditemukan

daerah.

tentang hak ekonomi, sosial dan

Maraknya bencana alam di tanah air,

budaya kurang mendapat perhatian

meningkatnya harga-harga kebutu-

dibanding dengan isu tentang hak

han pokok, makin sempitnya lapa-

sipil dan politik. Apabila dicermati

ngan pekerjaan dan terbatasnya

fenomena yang terjadi di Indonesia

akses ke sumber-sumber ekonomi

pada sepuluh tahun terakhir ini

seperti tanah, pasar tradisional dan

perhatian lebih difokuskan pada

usaha- usaha informal, makin mem-

advokasi terhadap hak sipil dan poli-

perburuk kondisi kesejahteraan ma-

tik daripada melakukan advokasi

syarakat.

kurangnya

terhadap hak ekonomi, sosial dan

perhatian publik terhadap isu kese-

budaya. Dalam Piagam Hak Asasi

jahteraan, dan lebih ke isu-isu seksi

Manusia yang dikeluarkan oleh PBB

dalam politik, korupsi dan pilkada,

yaitu Universal Declaration of Hu-

membuat

dalam

man Rights, dikemukakan bahwa

isu-isu kesejahteraan dan pembangu-

hak-hak ekonomi, sosial dan budaya

nan menjadi lemah. Begitu pula

sebagai sesuatu yang asasi, oleh

kurangnya kontrol publik terhadap

karena itu penegakannya harus di-

kebijakan-kebijakan pemerintah da-

jamin demi kebahagiaan dan kese-

Masalah

perlindungan

di

beberapa

Selain

kontrol

itu,

publik

Indonesia,

juga

masyarakat.

membuat

Isu-isu


113

jahteraan manusia tanpa ada diskri-

dalam kebijakan pembangunan. Pe-

minasi apapun juga. Materi hak

menuhan hak ekonomi, sosial dan

ekonomi, sosial dan budaya antara

budaya masih digambarkan sebagai

lain meliputi: hak atas jaminan

statement politik, bersifat programa-

sosial, hak untuk memperoleh peker-

tik yang harus direalisasikan ber-

jaan maupun kebebasan memilih

tahap (bersifat progresif yaitu sangat

lapangan kerja, hak memperoleh

bergantung pada kemampuan Ne-

upah yang sama atas pekerjaan yang

gara). Padahal dalam Kovenan Hak

sama, hak membentuk serikat buruh

Ekonomi, Sosial dan Budaya dite-

termasuk hak mogok, hak memper-

gaskan mengenai hak-hak positip

oleh pendidikan, hak untuk memper-

dimana negara dituntut untuk berper-

oleh standar hidup yang layak agar

an aktif dalam hal menjamin peme-

dapat hidup sehat dengan memper-

nuhan hak ekonomi, sosial dan

oleh sandang, pangan dan tempat

budaya.

tinggal yang sesuai dengan martabatnya sebagai manusia, dan lain-lain.

Gambaran tentang kondisi HAM di Indonesia khususnya pemenuhan

Ketidakadilan dalam pemenuhan

hak ekonomi sosial dan budaya yang


masih memprihatinkan sebenarnya

belum dianggap sebagai persoalan

secara tidak langsung menjelaskan

bersama sehingga kesadaran untuk

bagaimana orientasi pembangunan

mempersoalkan ketidakadilan terse-

yang dilakukan oleh Pemerintah.

but kurang menjadi perhatian publik.

Kondisi tersebut juga menjelaskan

Kurangnya perhatian untuk menga-

apakah good governance berkaitan

kui, melindungi dan memenuhi hak

dengan pelaksanaan kewajiban pe-

ekonomi, sosial dan budaya, adanya

merintah dalam perlindungan dan

perlakuan yang diskriminatif dan

pemenuhann HAM di Indonesia. Era

tidak adil menjadi kendala untuk

Reformasi yang secara tegas menya-

mewujudkan kebahagiaan dan kese-

takan komitmennya untuk menjamin

jahteraan manusia. Kondisi seperti

pemajuan, perlindungan, pemenuhan

ini terjadi karena HAM khususnya

dan penegakan hak asasi manusia


seharusnya terwujud dalam program

belum digunakan sebagai paradigma

pembangunan. Begitu pula dengan

114


kebijakan otonomi daerah yang

dap pengaruh global dan pemuli-

menyerahkan sebagian besar urusan

han aktivitas usaha nasional,

pemerintahan kepada Pemerintahan Daerah,

maka

program-program

2. Mewujudkan kedaulatan rakyat dalam seluruh sendi kehidupan

pembangunan di daerah haruslah

bermasyarakat

berkorelasi dengan peningkatan ke-

bernegara melalui perluasan dan

sejahteraan rakyat sekaligus menja-

peningkatan partisipasi politik

min pemajuan, perlindungan dan

rakyat secara tertib untuk mencip-

pemenuhan hak asasi manusia setiap

takan stabilitas nasional,

berbangsa

dan

orang tanpa ada diskriminasi apapun.

3. Menegakkan hukum berdasarkan

Yang menjadi pertanyaan, apakah

nilai-nilai kebenaran dan ke-

pembangunan yang dilakukan pada

adilan, hak asasi manusia menuju

masa reformasi telah mengalami

terciptanya ketertiban umum dan

perubahan

perbaikan sikap mental,

paradigmatik.

Sejauh

mana pembangunan yang dilakukan

4. Meletakkan dasar-dasar kerangka

pada masa reformasi telah dilakukan

dan agenda reformasi pembangu-

sebagai upaya untuk pemenuhan hak

nan agama dan social budaya

asasi manusia.

dalam usaha mewujudkan ma-

Secara konseptual

kalau mencermati tujuan reformasi

syarakat madani.

pembangunan sebagaimana diatur

Ternyata tidak satupun menyebut-

dalam Ketetapan MPR Nomor X/M-

kan adanya tujuan yang berkaitan

PR/1998 tentang Pokok-Pokok Re-

dengan peningkatan kualitas hidup

formasi Pembangunan Dalam Rang-

dan kesejahteraan rakyat, tidak ada

ka Penyelamatan Dan Normalisasi

pilar yang mengakomodasi adanya

Kehidupan Nasional Sebagai Haluan

penghormatan,

Negara. Sementara itu tujuan Refor-

pemenuhan

masi Pembangunan adalah sebagai

sebagai tujuan reformasi pembangu-

berikut:

nan. Hal ini memberikan suatu gam-

1. Mengatasi krisis ekonomi dalam

baran yang cukup komprehensif

waktu sesingkat-singkatnya teru-

bahwa hak asasi manusia secara

tama untuk menghasilkan stabili-

tegas tidak menjadi sebuah main-

tas moneter yang tanggap terha-

streaming dalam pelaksanaan pem-

perlindungan

hak

asasi

dan

manusia

115


bangunan di Indonesia. Oleh kare-

tas dalam pembuatan kebijakan men-

nanya, mudah untuk dipahami apabi-

jadi tidak jelas, kompetensi aparatur

la dalam praktik ternyata orientasi

yang memperihatinkan, penyalahgu-

pembangunan masih tetap lebih

naan

difokuskan pada masalah ekonomi

marak, agenda kebijakan yang tidak

daripada menyoal mengenai hak

efektif dalam menghadapi permas-

asasi manusia yang cenderung fokus

alahan dan tantangan pembangunan

pada masalah kemanusiaan (human-

bangsa . Carut marut kondisi birokra-

isme).

si di Indonesia jelas sangat berpe-

wewenang

yang

semakin

Dalam perspektif HAM, Upaya

ngaruh pada kualitas kehidupan

Pemerintah berkaitan dengan pelak-

bangsa Indonesia secara keseluru-

sanaan kewajibannya untuk mewu-

han. Oleh karena itu, agar kondisi

judkan kondisi yang kondusif bagi

Indonesia tidak semakin terpuruk

penghormatan,

maka

perlindungan

dan

birokrasi

Indonesia

perlu

pemenuhan HAM dapat dicermati

melakukan reformasi secara menye-

dari komitmen dan kondisi birokrasi

luruh. Reformasi birokrasi dalam hal

Pemerintah Pusat dan juga Pemerin-

ini dimaksudkan untuk terwujudnya

tahan Daerah. Harus diakui bahwa

good governance dalam memperkuat

gambaran kondisi HAM yang masih

kapasitas Pemerintah melaksanakan

memprihatinkan tidak dapat dilepas-

kewajibannya dalam perlindungan

kan dari isu aktual mengenai kondisi

dan pemenuhan HAM. Reformasi

birokrasi Pemerintah yang belum

birokrasi artinya upaya perubahan

menunjukkan performanya kearah

dalam sebuah institusi publik yang

good

governance.

diarahkan pada upaya peningkatan

Pelanggaran HAM masih marak

performansi layanan kepada umum

terjadi bisa jadi disebabkan karena

atau masyarakat luas. Melalui refor-

masalah-masalah rendahnya kualitas

masi birokrasi diharapkan pemerin-

birokrasi, susunan tatanan organisasi

tahan di pusat maupun daerah bisa

dan manajemen birokrasi dinilai

berjalan efektif dan efisien serta

selama ini masih belum mantap dan

transparan, segala bentuk urusan

tumpang tindih di pemerintahan

birokrasi lebih disederhanakan se-

pusat maupun daerah sehingga otori-

hingga tidak menyusahkan ma-

terwujudnya

116


syarakat. Reformasi birokrasi me-

pendidikan dan mutu kesehatan bagi

nuntut dikembangkannya model dan

seluruh bangsa Indonesia. Mena-

kreasi penerapan etos kerja dan

namkan

budaya kerja bagi jajaran aparatur

nilai-nilai keadilan maupun nilai-

negara, sehingga bisa mengubah

nilai kesetaraan menjadi satu wujud

pola pikir (mind set) mereka, dan

kepribadian yang menghormati dan

pada gilirannya mampu memberikan

menjunjung tinggi hak asasi manusia

pelayanan terbaik kepada masyara-

harus dilakukan melalui pendidikan,

kat. Harus diakui bahwa saat ini

sehingga arah kebijakan pendidikan

kualitas pelayanan belum memuas-

selain memberikan wawasan ke-

kan, kedisiplinan dan etos kerja

ilmuan harus pula mampu menanam-

pegawai yang masih rendah, dan

kan nilai-nilai kepribadian yang

tingkat transparansi serta akuntabili-

menjunjung tinggi hak asasi manu-

tas yang juga rendah.

sia. Kualitas sumber daya manusia

nilai-nilai

kemanusiaan,

Reformasi birokrasi harus berko-

harus disadari sebagai modal utama

relasi dengan hakikat pembangunan

dalam mewujudkan cita-cita bangsa

manusia yang memberi perhatian

dan Negara Indonesia. Oleh karena

terhadap pemenuhan hak ekonomi,

itu sejalan dengan tujuan nasional

sosial dan budaya tersebut sebaiknya

yaitu mencerdaskan kehidupan bang-

sudah mulai dilakukan mengingat

sa, maka berarti bahwa pendidikan

proses globalisasi harus final pada

harus menjadi prioritas untuk me-

tahun 2020. Manusia Indonesia

ningkatkan kualitas sumber daya

harus mulai dilatih dan dididik

manusia. Pemerintah harus mengu-

menuju suatu kehidupan yang senan-

payakan adanya kebijakan yang

tiasa menjunjung tinggi hak asasi

memungkinkan seluruh anak bangsa

manusia sehingga terwujudlah suatu

untuk memperoleh pendidikan yang

budaya yang menghormati hak asasi

baik dan murah, bahkan dalam kebi-

manusia (human rights culture).

jakan pemerintah harus menjamin

Untuk mewujudkan idealisme terse-

bahwa setiap orang memperoleh

but, upaya yang harus dilakukan

pendidikan dasar tanpa dipungut

adalah adanya kemauan dari peme-

biaya apapun juga. Pemenuhan hak

rintah untuk meningkatkan mutu

akan pendidikan tersebut adalah hak

117


asasi yang mutlak harus dijamin dan

kemanusiaan daripada pendekatan

dipenuhi oleh Negara, sehingga tidak

kekuasaan harus menjadi pijakan

ada alasan bahwa Negara tidak

pemerintah

memiliki kemampuan untuk meme-

program-program pembangunan.

dalam

melaksanakan

nuhi hak untuk memperoleh pendidikan tersebut. Begitu pula hak untuk

Kesimpulan

memperoleh standar hidup yang layak agar setiap manusia dapat

Dari uraian di atas, arah reformasi

hidup sehat merupakan hak dasar

birokrasi untuk mewujudkan good

yang harus dijamin dan dipenuhi

governance di Indonesia tidak boleh

oleh Negara. Kebijakan pemerintah

dilepaskan dari paradigma pemba-

harus diarahkan pada upaya untuk

ngunan manusia serta tanggung

meningkatkan kesejahteraan rakyat

jawab Pemerintah untuk melindungi,

tanpa ada diskriminasi apapun. Pem-

me-

berdayaan rakyat untuk memahami

memenuhi HAM yang dijamin

hakikat sehat merupakan tanggung

dalam UUD Negara RI Tahun 1945

jawab pemerintah. Oleh karena itu,

dan Peraturan Perundang-undangan

penanaman pola hidup bersih, jami-

RI. Akar masalah dari rendahnya

nan pada lingkungan yang bersih dan

kualitas birokrasi pemerintah di

sehat harus terus menerus dilakukan

Indonesia sebenarnya disebabkan

baik oleh pemerintah maupun oleh

karena rendahnya pemahaman dan

seluruh rakyat. Kebijakan pemerin-

kesadaran para birokrat terhadap

tah dalam rangka mewujudkan ke-

HAM. Rendahnya komitmen para

adilan sosial harus berlandaskan

birokrat terhadap HAM tersebut

pada prinsip mendahulukan rakyat

disebabkan karena selama ini tidak

yang tidak beruntung dalam proses

ada

pengambilan

Mereka

HAM dalam penetapan program

yang secara ekonomi, sosial dan

pembangunan yang berkelanjutan.

budaya, termarjinalkan harus men-

Semua upaya reformasi birokrasi

dapat jaminan perlindungan yang

seperti penataan organisasi/lembaga

memadai dari pemerintah. Kebijakan

birokrasi, tata laksana, manajemen

yang

SDM aparatur, termasuk pembentu-

keputusan.

menggunakan

pendekatan

majukan,

kebijakan

menegakkan

dan

pengarusutamaan

118


kan Komite Pengarah Reformasi

tiasa mengakui dan menghormati

Birokrasi

dan

Reformasi

bahwa semua orang mempunyai hak

Birokrasi

Nasional

berdasarkan

dan kebebasan yang melekat pada

Keputusan Presiden Nomor 14 tahun

hakekat keberadaannya yang wajib

2010, dipastikan tidak akan memba-

untuk dilindungi dan dipenuhi sesuai

wa perubahan yang signifikan apabi-

dengan harkat dan martabatnya

la reformasi birokrasi tersebut tidak

sebagai manusia. Melalui pemaha-

diletakkan dalam kerangka mewu-

man yang tepat mengenai HAM,

judkan

yang

meningkatnya kesadaran aparatur

menghormati dan menjunjung tinggi

terhadap komitmen Negara untuk

HAM. Apabila dicermati kebija-

menghormati, melindungi dan me-

kan-kebijakan pembangunan yang

menuhi HAM serta perubahan para-

belum memberikan titik berat arah-

digma terhadap pembangunan yang

nya pada HAM dimungkinkan akan

berdimensi HAM secara langsung

banyak menyimpang dari tatanan

atau tidak langsung akan berkorelasi

pemeritahan yang demokratis. Isu-

dengan terwujudnya birokrasi yang

isu aktual berkaitan dengan problem

bebas dari KKN, profesional serta

birokrasi pemerintahan yang korup,

birokrasi yang mampu memberikan

tidak profesional, tidak transparan,

layanan publik secara prima.

tata

Tim

pemerintahan

tidak kompeten, tidak akuntabel, dan

Akhirnya dalam kerangka mewu-

lain lain, berakibat pada tidak ter-

judkan good governance yang meng-

lindunginya dan tidak terpenuhinya

hormati

dan

menjunjung

tinggi

hak-hak warga Negara, dalam pers-

HAM,

maka

Pemerintah

harus

pektif HAM dikualifikasikan sebagai

memiliki kesadaran bahwa program

pelanggaran HAM. Oleh karena itu

pembangunan yang baik adalah

Reformasi birokrasi tidak bisa hanya

program yang mampu meningkatkan

sekedar difokuskan pada upaya pem-

kesejahteraan bagi seluruh rakyat

berantasan korupsi dan pelayanan

tanpa

publik saja, melainkan ada hal yang

Dalam kehidupan sosial maupun

lebih penting yaitu membangun

kehidupan individual, setiap orang

kesadaran,

dapat menggunakan seluruh potensi

mengubah

paradigma

(main set) para birokrat agar senan-

ada

diskriminasi

manusiawinya

termasuk

apapun.

jaminan


perlindungan dan pemenuhan hak sipil dan politik maupun hak ekonomi, sosial dan budaya secara bertanggung jawab demi penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia dengan mengedepankan prinsip-prinsip hak asasi manusia, yaitu kesetaraan (equality), universalitas (universality),

martabat

manusia

(human dignity), non-diskriminasi (non-discrimination),

tak

terbagi

(indivisibility), tidak dapat dicabut (inalienability), saling terkait (interdependency), tanggung jawab Negara (state responsibility). Daftar Rujukan Anonymous, What Is a Rights-Based Approach to Development, Rights-Based Approach, Human Rights in Development, http://www.unhchr.ch/development/approaches 04 html, 16 Desember 2005 Committee on Economic, Social and Cultural Rights, United Nation, General Comment No. 12 (May 1999) Gudmundur Alfredsson, Hans-Otto Sano (Ed), 2003, Human Rights and Good Governance atau Hak Asasi Manusia dan Good Governance, terj. Rini Adriati, Raoul

119

Wallenberg Institute of Human Rights and Humanitarian Law dan Departemen Hukum dan HAM Indonesia. Hafid Abbas dan Ibnu Purna (Ed), 2006, Landasan Hukum Dan Rencana Aksi Nasional HAM di Indonesia 2004-2009, Direktorat Jenderal Perlindungan HAM, Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara, Raoul Wallenberg Institute, dan Pusat Studi HAM dan Demokrasi Jakarta, Universitas Indonesia. Hesti Armiwulan, 2013, Diskriminasi Rasial dalam Hukum HAM, Yogyakarta, Genta Publishing. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2010, Laporan Tahunan 2009, Jakarta. Philip Alston, 2006. ‘A Human Rights Perspective on the Millenium Development Goals: Paper Prepared as a Contribution on the Work of the Millenium Project Task Force on Poverty and Economic Development R. Herlambang Perdana Wiratratman,. 2007, Good Governance and Legal Reform in Indonesia, Mahidol University. Rigts Base Approachs, How Do Rights Base Approaches Differ and What Is the Value Added?, http://www.unhchr.ch/development/approches-07.html, 19 Desember 2005

Reformasi Birokrasi Wujud Tanggung Jawab Negara Atas Hak Asasi Manusia

Recommend Documents