REAKTUALISASI PERAN WAKAF DALAM MEMBANGKITKAN EKONOMI RAKYAT Oleh: Syarifuddin
ABSTRAK Wakaf sebagai suatu instrumen lembaga ekonomi dan sosial, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ekonomi islam yang integral dan merupakan inovasi tunggal milik konsep islam. Kehidupan masyarakat yang cendrung memiliki gaya hidup yang sekuler yang melahirkan para borjuis, sudah barang tentu kita tidak akan menemukan sebuah konsep ekonomi yang murni sosial dalam tatanam ideologi manapun selain islam. Namun realita wakaf di indonesia kurang mendapat perhatian dan pengelolaan yang serius, akibat konsep pemahaman yang terbelenggu oleh hanya satu mazhab. Hal ini, mengakibatkan wakaf
kurang memberikan konstribusi
kesejahteraan ekonomi. Kata kunci : Wakaf, Manajemen, Ekonomi, Rakyat
A. Pendahuluan Pengkajian dari berbagai aspek, teologi, pendidikan, filosofis, politik, ekonomi dan ilmu lainnya akan menamba khasanah keilmuan islam itu sendiri. Maka al-quran sebagai sumber pertama dalam ajaran islam menentang umat manusia yang ingin mengkaji berbagai disiplin ilmu yang dikandungnya, bahwa seandainya lautan habis kering sebelum ilmu allah SWT, habis dikaji. Semakin maraknya pengkajian ilmu terhadap ajaran islam, maka kita ditantang untuk mengkaji salah satu instrumen lembaga ekonomi yang dianjurkan. Kendatipun dalam al-quran tidak disebut soal wakaf seperti halnya dengan zakat. Sebagai institusi keagamaan yang erat hubungannya dengan masalah sosial ekonomi. Wakaf mempunyai peran penting dalam pembangunan masyarakat bahkan pembangunan peradaban manusia. Wakaf adalah instrument ekonomi yang unik mendasarkan fungsinya pada insur kebijakan (birr), kebaikan (ihsan), dan persaudaraan (ukhuwa) melalui wakaf diharapkan akan terjadi proses distribusi manfaat bagi masyarakat secara lebih luas, dari manfaat pribadi (private benefit) menuju manfaat masyarakat (social benefit).
Pemanfaatan wakaf secara social benefit dapat ditelusuri dalam sejarah proide awal di masa Rasulullah saw. Adapun pelaksanaan wakaf yang pertama dalam Islam dilaksanakan oleh sahabat Umar ibn Khattab terhadap tanah Kahibar. Menurut Imam Syafi’I setelah pelaksanaan wakaf Umar ibn Khattab diikuti sekitar 80 orang sahabat mewakafkan hartanya.1 Perkembangan social benefit wakaf dapat pula kita jumpai semasa kekhalifaan Ottoman dengan membangun lembaga, organisasi dan bahkan fasilitas infrastruktur dari property wakaf.2 Lain halnya, di Indonesia wakaf sudah lama dikenal namun dalam perkembangan selanjutnya wakaf kurang dikenal dan kurang mendapat perhatian yang serius dari sebagian besar kalangan, baik pemerintah,masyarakat,ulama, dan lembaga-lembaga non pemerintah (LSM). Jika dibandingkan dengan perkembangan institusi zakat. Kondisi demikian, mungkin bisa diakui. Sebab dari posisi hukum zakat adalah kewajiban setiap muslim sedangkan wakaf merupakan institusi voluntary (sukarela) dalam Islam. Sehingga secara kaidah, memperhatikan atau memfokuskan zakat memang lebih urgen dibandingkan wakaf. Realita menunjukkan bahwa wakaf sangat terabaikan kedudukannya dalam peta sistem keuangan di Indonesia. Pemikiran pertama yang muncul ketika kita mendengar istilah wakaf adalah wakaf selalu identik dengan identik amal islami yang tak terurus, tidak terkelola berjalan sendiri-sendiri dan kurang bonafid. Padahal dalam perkembangan sejarah dan di negara-negara lain pengelolaan wakaf sudah sedemikian maju dan profesional.
1
Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, (Bairut; Dar al Fikr, 1983)., h.380 Heri Suadarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ed, II,. Cet, II, Ekonosia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004., h.261 2
B. Pembahasan 1) Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif a. Pengertian Wakaf Perspektif Hukum Islam Perkataan wakaf, yang menjadi wakaf dalam bahasa Indonesia berasal dari kata bahasa arab wakaf berasal dari kata wakafa-yakifu-wakfan (menahan, berhenti, diam di tempat, tetap berdiri). Pengertian menghentikan ini kalau dihubungkan dengan ilmu bacaan alqur’an (ilmu tajwid) adalah tata cara menyebut hurufnya dari mana dimulai den di mana berhenti. Wakaf dalam pengertian ilmu tajwid mengandung makna menghentikan bacaan, baik seterusnya maupun untuk mengambil nafas. Pengertian makna berdiam ditempat dikaitkan dengan wukuf yakni berdiam di arafa. Pengertian menahan (sesuatu) dihubungkan dengan harta kekayaan itulah yang dimaksud wakaf dalam uraian ini. Wakaf adalah menahan sesuatu benda untuk diambil manfaatnya sesuai dengan ajaran Islam. Sinonim wakaf ini sama artinya
dengan
habasa-yahbasu-habsan
keduanya
mengandung
arti
menghentikan, manahan. Sedang kata habasa atau habs biasanya dipergunakan di Afrika Utara di kalangan pengikut mazhab maliki.3 Adapun menurut syara’ wakaf adalah menahan dzat (asal) benda dan mempergunakan hasilnya, artinya menahan benda dengan mempergunakan menfaatnya di jalan Allah SWT.4 Menurut Abu Bakar Jabir al Jazairy wakaf adalah menahan benda (asal) sehingga tidak bisa diwariskan, dijual dan dihibahkan serta memanfaatkan hasilnya bagi yang berhak menerimanya.5 Pada kesempatan lain wahbah al Zuhaily mengungkapkan menurut beberapa ulama sebagai berikut : Pertama, menurut Malikiyah wakaf adalalah perbuatan wakif yang menjadikan manfaat hartanya untuk digunakan oleh mustahiq (penerima wakaf). Dengan kata lain, pemilik harta menahan benda itu dari penggunaan secara pemilikan, tetapi membolehkan pemanfaatan hasilnya untuk tujuan kebaikan, 3
Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cet.I. Jakarta: Ui-Press 1988,. H.80 Sayid Sabiq., Op. Cit., h.378 5 Abu Bakar al Jazairy, Minhaj al Muslim, (Bairut: DAR AL Fikr,1995), h.349 4
yaitu pemberian manfaat pada benda yang diwakafkan, sedangkan benda yang di wakafkan teteap menjadi hak milik wakif. Masa berlaku benda wakif tidak secara tetap namun hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif ketika melakukan transaksi akad dengan lafaz sighat wakafnya dan karenanya tidak disyaratkan sebagai wakaf kekal. Kedua, Abu Hanifah beragrumentasi wakaf adalah menahan suatu benda yagn menurut hukum tetap milik wakif dalam rangka mempergunakan manfaatnya untuk kemaslahatan (kebaikan). Dari argumrntasi ini, pemilikan harta wakaf tidak lepas dari penguasaan wakif bahkan ia dibenarkan menarik kembali dan menjualnya. Ketiga, menurut Jumhur Ulama wakaf adalah menahan suatu benda yang mungkin diambil manfaatnya (hasilnya) sedang bendanya tidak mengalami kerusakan, argumentasi ini memiliki makna bahwa hak kepemilikan atas harta wakaf sudah lepas dari orang yang berwakaf dean telah menjadi milik allah s.w.t. sehingga wakaf bersifat kekal, selama harta tersebut tetap utu. Suatu wakaf tidak boleh bersifat sementara dan ditarik kembali.6 Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa wakaf adalah menahan harta yang dapat di ambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk pemanfaatn yang mubah, serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridaan dari pencipta alam semesta. Dengan demikian wakaf menurut hukum islam suatu perbuatan hukum dari seseorang yang dengan sengaja memisahkan/mengeluarkan harta bendanya untuk dipergunakan manfaatnya bagi keperluan dijalan allah. Adapun dalam terminologi hukum islam kata wakaf di definisikan sebagai suatu tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan asset dimana seseorang dapat
memanfaatkan atau
menggunakan untuk tujuan
amal
sepanjangbarang tersebut masih ada. a. Pengertian Wakaf Perspektif Hukum Positif Di zaman kemerdekaan beberapa ketentuan dan petunjukwakaf dikeluarkan oleh Departemen Agama. Pada tahun 1953 petunjuk mengenai wakaf, tiga tahun
6
Wahbah al Zuhaily, al Fiqh al Islamiy Wa Adillattuhu, Juz VIII, (Damsiq: Dar al Fikr,1989), h.153-156
kemudian tahun 1956 petunjuk mengenai wakaf yang bukan milik kemesjidan dan prosedur perwakafan tanah. Hukum positif yang menyangkut peraturan wakaf adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 dan Instruksi presiden Nomor 1 Ttahun 1991 atau dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut PP No.28 tahun1977 pasal 1 ayat (1): wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melambangkannya selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran islam. Menurut KHI pasal 251 ayat (1) : Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melambangkannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadat atau kepentingan umum lainnya sesuai ajaran islam. Jika pada pasal 1 ayat (1) PP No.28 Tahun 1977 dengan tegas menyatakan bahwa benda wakaf adalah tanah milik. Maka pada KHI pasal 215 ayat (1) lebih umum. Pasal ini menyatakan bahwa benda wakaf adalah benda milik. Hal ini berdampak pada cakupan jenis benda yang dapat di wakafkan, tidak terbatas pada tanah milik saja, namun mencakup juga benda milik lainnya, baik itu benda tetap maupun benda bergerak. Perlu dipahami bahwa perumusan pengertian wakaf yang terdapat dalm PP No.28 tahun 1977 merupakan campuran pendapat para mujtahid mazhab Hambali dan Mazhab Syafi’i yang umumnya di anut di Indonesia. Kalau kita perhatikan secara seksaman rumusan tersebut, kita akan melihat bahwa kata “memisahkan” dalam rumusan tersebut menunjukan pada pengertian wakaf, sedangkan kata “untuk selama-lamanya”mencerminkan pendapat Hambali yang kebetulan sejalan dengan mazhab Syafi’i kata “untuk kepentingan peribadatan atau keperluan umum” dalam rumusan itu menunjukan pada wakaf umum dalam pengertian Mazhab Syafi’i. Namun dari aliran Hanafiah memandang wakaf, mengambil sebagian dari property milik allahdan mendermakannya kepada orang lain, dalam bahasa
hukum kontemporer, wakaf berarti pemberian, dilakukan atas kehendak ahli waris dengan satu niat untuk memenuhi panggilan ketakwaan. Dengan melihat definisi diatas, dapat dipahami bahwa wakaf yang pada mulanya merupakan perbuatan ibadah yang disyariatkan allah, dalam KHI di lembagakan sebagai perbuatan hukum sehingga memerlukan perangkap aturan yang dapat menertibkan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan,pemeliharaan dan pengelolaanya.dan harta yang dapat di wakafkan haruslah: 1. Benda yang kekal zatnya (tahan lama wujudnya), tidak lekas musnah setelah di manfaatkan. 2. Lepas dari kekuasaan orang-orang yang berwakaf 3. Tidak dapat diasingkan kepada orang lain, baik dengan jalan jual beli, hibah maupun dengan warisan 4. Untuk keperluan amal kebajikan sesuai ajaran islam.7 Serta lahirnya undangundang No.41 tahun 2004 tentang wakaf. 2) Dasar hukum wakaf Para mujtahid dan ulama sepakat bahwa wakaf merupakan salah satu bentuk kebajikan dalam ajaran dinul islam. Wakaf bagi umat islam merupakan penjabaran ibadah kepada sang pencipta alam semesta. Melalui harta benda miliknya yaitu dengan menderkana harta harta guna masalah umat. Merupakan ibadah yang disyariatkan, masalah ini tentu mempunyai dasar hukum baik dari al-quran hadis maupun peraturan perundanf-undangan di indonesia. Berikut adalah uraian tentang dasar hukum wakaf: 1. Dasar hukum dari al-quran meskipun tidak jelas dan tegas wakaf disebutkan dalam al-quran namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia melakukan kebaikan untuk kemaslahatan ummat dipandang oleh para ahli sebagai landasan wakaf. Adapun ayat yang dijadikan dasar hukum perwakafan adalah surah al Hajj ayat 77 yang artinya : “ Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan” surah Ali Imran ayat 92 yang artinya “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian (yang sempurna sebelum kamu nafkahkan harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka 7
Muhammad Daud Ali, Op. Cit, h.84
sesungguhnya allah mengetahui”. Surah al-baqarah ayat 261 yang artinya “perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan) orang-orang yang menafkahkan hartanya dijalan allah adalah serupa dengan sebutir benih yang yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir seratus biji. Allah melipatgandakan kanjarang bagi orang-orang yang dia dikehendaki dan allah maha kuasa (karunianya) lagi maha mengetahui” Meskipun dari tiga ayat di atas, tidak ada satupun yang menyebutkan kata wakaf secara jelas dan tegas, namun dalam kandungan ayat tersebut terdapat prinsip-prinsip serta jiwa wakaf sudah dapat terwakili. Hal ini dapat dikonotasiakan kepada beberapa lafaz al-khair, tunfiquu, yunfiquuna amwalahum,
yang
mnganduk
makna
mengerjakan
kebaikan
untuk
kemaslahatan umat demi mendekatkan diri kepada sang pencipta. Dalam hal ini, allah memberikan jaminan keuntungan dari kebaikan yang dikerjakan dengan kelipatan yang berganda dan tidak terputus. Sehingga dapat dipahami, bahwa perintah wakaf secara luas memang terdapat di dalam al-quran namun perintah secara implicit menggambarkan hakekat dan ruh wakaf. 8 1. Dasar hukum dari hadis Selain beberapa ayat diatas, masalah wakaf oleh para ulama juga didasarkan pada berbagai sumber dari hadis nabi. Diantara hadis nabi yang menjadi rujukan sebagai dalil normatif wakaf adalah : “dari Ibn Umar r.a memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian mengahadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata “Ya rasulullah saya mendapatkan sebidang tanah di khaibar saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah engkau perintah kepadaku? “Rasulullah bersabda” bila kau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu. Dan engkau sudahhkan (hasilnya)” kemudian umar melakukan sedekah, tidak dijual, tidak diwarisi, juga tidak dihibahkan, berkata Ibn Umar r.a menyedekahkannya kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibn sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa/tidak
8
Muhammad Ali Al Sabun, safwah al tafaasiir, juz 1,(Baerut: Dar al Fikr, 1976) h.168, dapat juga dilihat Suparman Usman, Hukum Perwakafan di Indonesia, (Serang Dar al Ulum Press, 1994), h.28
dilarang bagi ysng menguasai tanah wakaf itu (pegurusnya) makan dari hasil dengan cara baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta. Dari hadis diatas, memberikan gamabaran kepada kita bagaimana prinsipprinsip
operasionalisasi
wakaf,
dengan
tidak
menjualbelikan,
menghibahkan atau diwariskan, terkait dengan perselisihan pendapat oleh para imam mazhab hal ini merupakan dasar yang dijadikan landasan oleh syafi’I dan hanabilah, bahwa tanah khaibar sebagai harta yang diwakafkan tidak lagi dapat diwariskan, diperjualbelikan, dan dihibahkan. Hal ini mengandung makna bahwa hilangnya status kepemilikan benda wakaf dari wakif. Sehingga dapat dikatakan bahwa esensi wakaf adalah milik allah. Hadis Imam Muslim yang artinya “dari Abu Hurairah r.a sesungguhnya Nabi Muhammad s.a.w telah bersabda “ Apabila manusia meninggal, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara: sadakah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang saleh, yang mendoakan orang tuanya” 9 Imam muslim menempatkan hadis ini dalam bab wakaf karena kebanyakan ulama menafsirkan istilah sasakah jariyah dari hadis diatas di pahami sebagai pemberian sedekah jariyah dengan wakaf. Sedekah jariyah dari hadis di atas dipahami sebagai pemberian sedekah yang tahan lama untuk maksud kemaslahatan umat sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati meskipun orang yang telah bersedekah meninggal. Hadis dari imam bukhari yang artinya “ Barang siapa yang mewakafkan seekor kuda dijalan allah karena iman kepada allah dan mempercayai janjinya, maka sesungguhnya jasad, berak dan kencingnya akan ditimbang (sebagai kebaikan) pada hari kiamat. Hadis diatas memberikan keterangan bahwa mewakafkan harta yang bergerak dapat dilakukan, karena pada masa nabi terdapat peristiwa wakaf benda yang bergerak, yang pada saat itu merupakan salah satu alat transportasi yang mobilitas cepat kala itu. Sehingga jika dianalogikan
9
Ibid, h.
ternyata sama sekarang kita boleh mewakafkan kendaraan intuk umum, jika dikaitkan tujuan wakaf. 1. Dasar hukum dari perundang-undangan di indonesia dalam tataran peraturan. Perwakafan di indonesia terdapat empat yaitu peraturan pemerintah, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri agama, dan peraturan jenderal bimbingan masyarakat islam yang dikeluarkan. Adapun sistematika masingmasing peraturan mengenai perwakafan tanah sebagai berikut: 1. Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik. 2. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 6 tahun 1977 tentang tata pendaftaran tanah mengenai tanah milik 3. Peraturan menteri agama nomor 1 tahun 1978 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah mengenai perwakafan tanah milik 4. Peraturan bimbingan mayarakat Islam nomor 75 tahun 1978 tentang formulir dan pedoman pelaksanaan peraturan tentang wakaf tanah milik. 5. Huku
fiqih islam tradisional dan peraturan pemerintah nomor 28
tahun 1977 6. Kompilasi Hukum Islam 7.
Periodesasi pengelolaan wakaf di Indonesia a. Periode Tradisional Sebelum islam datang ke tanah air kita, telah ada suatu lembaga social yang kedudukannya hamper sama dengan wakaf. Sebagai contoh adalah tanah preman dilombok dan tanah pusaka di minangkabau. Sehingga pemahaman kaum muslimin Indonesia tentang wakaf selain didasarkan pada al-quran, hadis dan kitabkitab fiqih terutama kitab fiqih imam syafi’i, juga oleh adat. Sebaliknya lembaga keagamaan yang berasal dari islam telah diwarnai adat Indonesia terutama prinsip adat kerukunan,
kepatutan dan keselarasan dalam menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Sehingga pada peride ini wakaf masih ditempatkan pada ajaran mumi yang dimaksudkandalam kategori ibadah mahdah. Sehingga keberadaan wakaf belum memberikan konstribusi social yang lebih luas karena hanya untuk untuk kepentingan yang bersifat konsuntif. Kondisi tersebut disebbkan oleh beberapa aspek diantaranya: 1. Kebekuan paham terhadap wakaf mayoritas paham umat islam Menganut bahwa syafi’I yang lebih banyak memposisikan paham wakaf pada konteks ajaran yang bersifat statis seingga wakaf pada masa cendrung tidak berkembang. Bahkan lebih banyak menjadi beban umat islam lainnya. Paham yang paling menonjol pada masa itu, pertama; ikrar wakaf. Masyarakat sudah terbiasa menggunakan pernyataan lisan pada mengadakan transaksi wakaf, tanpa mengadakan pencatatan, hal ini menyebabkan banyak harta wakaf yang hilang karena tidak adanya bukti setelah adanaya regenerasi pengelolaan. kedua; harta yang diwakafkan lebih banyak pada benda-benda yang tidak bergerak, sehingga alokasi penggunaanya tidak maksimal untuk kepentingan kebijakan. Hal ini akibat pemahaman tentang wakaf lebih memposisikan sebagai benda yang tidak boleh diubah. Ketiga; masyarakat muslim lebih dominan memahami harta wakaf tidak bisa ditukar dengan alasan apapun. 2. Nazhir wakaf yang masih tradisional. Sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mewakafkan hartanya dengan menyerahkan kepercayaan kepada seorang tokoh dalam masyarakat walaupun seorang muwakif tidak mengetahui persis kemmpuaan menejerial yang dimiliki nazhir tersebut. Pada penerapan realita,kebanyakan dari nazkir sudah menjadi adat kebiasaan bagi masyarakat Indonesia yang ingin mewakafkan hartanya dengan menyerahakan kepercayaan. Kepada seorang tokohdalam masyarakat walaupun seorang muwaif tidak mengetahui
persis kemampuan menajerial dalam pengelolaan tanah wakaf sehingga tanah wakaf tidak banyak memberikan manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Dan irononya pengelolaan tanah wakaf didasarkan kredibilitas ketokohan yang tidak didasarkan pada visi pemberdayaan yang memadai. 1. Peraturan perundangan yang belum memadai Sebagai bangsa yang memiliki umat islam yang terbanyak, menghadapi kendala yang sangat urgen berkenan dengan peraturan perundang-undang tentang wakaf. Kondisi semacam ini dibentuk oleh kultur pemikiran dimana wakaf diposisikan pada persoalan yang terkait dengan tanah.sehingga wakaf belum memberikan kesejahteraan secara lebih luas bagi kepentingan masyarakat luas. a. Periode Semi Profesional Periode semi profesional merupakan pola pengelolaan wakaf yang kondisi pengwlolaannya relative sama dengan periode tradisional, namun pada masa ini wakaf sudah mulai dikembangkan pola pemberdayaan wakaf secara produktif, meskipun belum maksimal, pada lahan-lahan wakaf yang lain, seperti tanah, seorang nazhir mulai mengelola pemberdayssn tanah wakaf untuk bidang pertanian, pendiri usaha-usaha kecil, yang hasilnya untuk kepentingan pengembangan ekonomi dan kesejahteraan serta menjadikan harta wakaf mampu membiayai dirinya sendiri. Seperti, masjid Ni,matul indah, masjid al-markaz Islami Makassar. Namun karena banyaknya kendala dalam pemberdayaan wakaf secara lebih agresif, pada periode ini, dimana pemberdayaan lahanlahan wakaf belum terlihat dinamis. b. Periode professional Pasal 29 ayat (2) undang-undang dasar 1945 dengan jelas menyebutkan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribat menurut kepercayaan. Menurut ajaran islam salah satu
bentuk ibadat adalah ibadah maliyah yaitu ibadah berupa penyerahan harta (mal) yang dipnyai seorang menurut cara-cara yang ditentukan. Salah satu antaranya adalah ibadah wakaf. Ibadah ini menyagkut hak dan kepentingan orang lain, tertib administrasi dan aspek-aspek lain dalam kehidupan msayarakat. Agar hak dan kepentingan masyarakat itu dapat berjalan, pemerintah
perlu
mengaturnya
dengan
dengan
peraturan
perundang-undangan , jika dilihat dari wujud wakaf di Indonesia dan kepentingan masyarakat ditanah air kita, masalah perwakafan mendapat perhatian ulama. Oleh karena itu, dalam undang-undang Pokok Agraria (UU No.5 Tahun : 1960) diletakkan dasar-dasar umum pengaturan tanah wakaf di Indonesia. Sehingga daya tarik wakaf sudah mulai diberdayakan secara professional produktif. Keprofesionalan yang dilakukan meliputi aspek manajemen, sumber daya manusia nazhir, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang tidak hanya berupa harta tidak bergerak seperti uang saham dan surat berharga lainnya, dukungan political will pemerintah secara penuh, seperti lahirnya undangundang 41 tahun 2004 tentang wakaf. Pemberdayaan wakaf secara professional terinspirasai dari sosialisasi yang dilakukan oleh Prof.M.A.Mannan, tokoh ekonomi asal Bangladesh, dengan gagasan wakaf tunai. Sehingga muncul pula gagasan wakaf investasi, yang di Indonesia dimulai oleh dompet dhuafah Republika bekerja sama dengan batasa. Semangat pemberdayaan potensi wakaf secara professional produktif semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia, khususnya umat muslim di Indonesia yang sampai saat ini masih dalam keterpurukan ekonomi yang sangat menyedihkan. Pada kondisi sekaran, pemberdayaan wakaf secara total penuh dengan melibatkan seluruh potensi umat dengan dukungan, seperti lahirnya nundang-undang wakaf baru, Peran UU Otonomi Daerah,
Peran
perda,
kebijakan
moneter
nasional,
Undang-undang
perpajakan dan lain sebagainya.10 Pengelolaan secara professional dilakukan dengan penertiban administrasi dan menajemen, serta peningkatan kualitas nazhir dalam mengelola harta wakaf. Wakaf dikelola
dengan
mengembangkan
jaringan
permodalan,
investasi
dan
pengembangan. Dimana dalam bidang permodalan, investasi dan pengembangan wakaf harus dibentuk jaringan yang kuat antar satu lembaga dengan lembaga yang lain saling mendukung. Dimana pada tingkat internasional, upaya pengembangan permodalan, investasi dan pengembangan wakaf sudah dilakukan dengan mengadakan kerja sma dengan Negara-negara OKI yang diparkarsai oleh IDB yang berpusat di Jeddah. 3) Manajemen pemberdayaan Wakaf Dalam dunia bisinis penggunaan manajemen masih relative baru. Literatur ekonomi abad 18 dan 19 masih sedikit mengenalnya. Para pemikir pada masa itu menggunakan istilah pemilik, pengusaha atau kapitalis untuk menyatakan orang yang menjalankan usaha komersial, perdagangan atau pengusaha pabrik. John G.Glover, mendefinisikan menajemen sebagai kepandaian manusia menganalisa, merencanakan, memotivasi, menilai dan mengawasi penggunaan secara efektif sumber-sumber manusia dan bahan yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. 11 Oliver Sheldon, memandang menajemen sebagai fungsi dalam industry mengenai pelaksanaan policy di dalam batas yang ditetapkan administrasi dan lapangan kerja serta organisasi untuk mencapai tujuan. Louis Allen, menajemen ialah suatu bentuk pengetahuan yang sistematis yang didasarkan pada prinsip umum yang digunakan dalam praktik bisnis.12 Dari beberapa definisi diatas dapat dipahami bahwa Sheldon dan George menyatakan menajemen sebagai suatu fungsi, glover memandang sebagai suatu intektual atau kepandaian, dan Allen melihatnya sebagai suatu pengetahuan didasarkan atas prinsip umum. Yang menjadi pokok perhatian dari definisi ini adalah
10
Direktorat Pemberdayaan Wakaf Dapertemen Agama, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia, Edisi Revisi ke IV, 2007, h.6 11 John G. Glover, Fundamentals Of Professional management, Prentice hall, Inc, 1932, h.32 12 Louis Allen, Management and Organization, McGraw Hill Book, Co Inc.1958, h.7
mereka menyatakan bahwa menajemen sebagai suatu kegiatan yang di desain untuk mencapai tujuan tertentu. Berkaitan dengan wakaf, seorang wakif hendaknya memberikan harta wakafnya kepada nazhir yang memiliki kemampuan menajemen mengelola harta wakaf. Sehingga harta wakaf mampu membiayai dirinya sendiri, dan tidak lagi menjadi lahan yang mati dan tidak berguna. Hal ini perlu diselaraskan antara menajemen dan ekonomi dimana ekonomi terdiri dari kata Oiku dan nomor diman oiku berarti rumah tangga dan nomor berarti aturan. Jadi ketika ekonomi dan menajemen disandingkan dalam mreaktualisasikan wakaf guna membangkitkan kesejahteraan umat akan memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu contoh pendampingan antara menajemen dan ekonomi dalam mereaktualisasikan harta wakaf adalah jika masjid sekarang yang tidak mampu menpan pembangunannya maka, perlu mngadakan analisa pasar. Dimana posisi masjid sebagai tempat ibadah tidak diganggu, namun bangunan masjid direnopasi dengan konstruksi menajemen pasar. Yang mana masjid tadi hanya satu tingkat dirubah mungkin menjadi tujuh tingkat dengan analisa sebagai berikut. 1. Tingkat pertama adalah ruang masjid 2. Tingkat kedua adalah tempat resepsi atau gedung pertemuan 3. Tingkat ke tiga, empat dan lima adalah pertokoan. 4. Tingkat enam dan tujuh adalah penginapan Sehingga harta wakaf yang ada sekarang akan menjadi lebih bermanfaat bagi kelangsungan ekonomi rakyat. Untuk mengatasi masalah social, wakaf merupakan sumber dana yang cukum potensial. Dengan demikian harta wakaf yang tidak dikelola dengan baik diadakan pendataan. Dari pendataan ini harta wakaf produktif. Harta wakaf produktif biasa dikerjakan secara kolektif, namun biasa pula dikerjasamakan dengan pihak swasta professional baik dalam negeri maupun luar negeri. Proyek-proyek yang dikerjakan bisa berupa pertanian padi sawah atau palawija sehingga bisa menghasilkan cadangan pangan dan lumbung bibit, peternakan, perikanan, dan perkebunan. Model ini merupakan analogi dari wakaf
ahli, dimana wakif memberikan wasiat agar hasil pengelolaan wakaf dapat dipakai untuk menyantuni anggota keluarga yang membutuhkan. Untuk menjalankan semua rencana praktis diatas, sebagai lembaga pembinaan dan pengawan nazhir secara nasional, lembaga BWI diperlukan sumber daya manusia yang benar mempunyai kemampuan dalam pemberdayaan wakaf.
C. Kesimpulan Pemberdayaan harta wakaf sebagai payung bagi si kaya terhadap si miskin, dilakukan dengan mengadakan reaktulisasi peran dari konsintif menjadi produktif. Hendaknya dilakukan rencana desain usaha yang bisa dilakukan dalam pemberdayaan tanah strategi dengan mempelajari seluruh aspek wilayah tanah wkaf benda. 1. Masjid di desain menjadi perdagangan, ada masjid didalamnya terdapat pertokoan bank, restoran, swalayan, potho copy, wartel, parker, dan sarana lain. 2. Tanah di pedesaan di desain, ada perikanan, tempat wisata ada masjid, ada hotel dan sarana lain. 3. Mengadakan pelatihan bagi nazir sebagai sumber daya manusia yang handal.
DAFTAR PUSTAKA Abu bakar al-Jazairy, Minhaj al Muslim, Bairut: Dar AL Fikr, 1995
Direktorat Pemberdayaan wakaf Dapartemen Agama, Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di indonesia, Edisi Revisi ke IV, 2007 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi, Ed, II., Cet., II, ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004 John G, Glover, Fundamentals of Professional Management, Republic Book Co Inc, 1954 Louis Allen, Management and Organization, McGraw Hill Book, Co Inc. 1958 Muhammad Ali Al Sabuni, safwah al Tafaasiir, Juz 1, Baerut: Dar al Fikr, 1976 Muhammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, Cet.I. Jakarta: Ui-Press 1988 Oliver Sheldon, The Philosophy of Management, Prentice Hall, Inc, 1932 Suparman Usman, Hukum Perwakafan di indonesia, Serang Dar al Ulum Press, 1994 Sayid Sabiq, Fiqh Sunnah, Birut; Dar al Fikr, 1983 Wahbah al Zuhaili, al Fiqh al Islamiy Wa Adillattuhu, Juz VIII, Damsiq: Dar al Fikr, 1989
