RAPAT EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN TAHUN 2015
DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR
1
PETA KEWENANGAN PENYELENGGARAAN JALAN
3
PANJANG JALAN PROVINSI = 1.760,912 Km
2
STRUKTUR ORGANISASI
3
VISI Tersedianya infrastruktur jalan provinsi yang aman, nyaman dan lancar dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur
MISI
Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur. Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur.
4
STRATEGI : 1.
2. 3.
4.
5. 6.
7.
Menempatkan Sumber Daya Manusia aparatur pemerintah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Propinsi Jawa Timur sesuai dengan kompetensi yang diperlukan. Memanfaatkan teknologi jalan dan jembatan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan dan pemeliharaan jalan. Meningkatkan sarana dan prasarana peralatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan pemeliharaan jalan dan tanggap darurat. Meningkatkan mutu penyelenggaraan jalan dan jembatan dengan dukungan unit pengendali mutu dan pengukuran evaluasi kinerja. Untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik dan transparan. Meningkatkan koordinasi inter dan antar institusi dengan mengembangkan tekonolgi informasi dilingkungan pemerintahan untuk menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik. Meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam mendukung penyelenggaraan prasarana jalan dan jembatan.
ARAH KEBIJAKAN : 1. 2. 3. 4. 5. 6.
7. 8.
9. 10.
Mengutamakan pemeliharaan rutin dan berkala prasarana jalan dan jembatan. Penanganan cepat terhadap perbaikan prasarana jalan dan jembatan yang rusak akibat bencana alam. Meningkatkan daya dukung dan kapasitas jalan dan jembatan untuk mengantisipasi pertumbuhan lalu lintas. Fasilitasi percepatan pembangunan jalan tol di Jawa Timur. Percepatan pembangunan jalan lintas selatan Jawa Timur. Mengharmonisasi-kan keterpaduan sistem jaringan jalan dengan kebijakan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, dan meningkatkan keterpaduannya dengan sistem jaringan prasarana lainnya. Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi di antara pemerintah pusat Meningkatkan dan mengembangkan koordinasi di antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, serta kabupaten/kota untuk memperjelas hak dan kewajiban dalam penanganan prasarana jalan. Menumbuhkan sikap profesionalisme dan kemandirian institusi dan SDM bidang penyelenggaraan prasarana jalan. Mendorong peran serta aktif masyarakat dan swasta dalam penyelenggaraan dan penyediaan
5
RENSTRA DPU BINA MARGA PROVINSI JAWATIMUR TAHUN 2014 - 2019 Visi Misi Tujuan
: Tersedianya infrastruktur jalan provinsi yang aman, nyaman dan lancar dalam mendukung tercapainya kesejahteraan masyarakat Jawa Timur : - Meningkatkan kondisi pelayanan jalan provinsi di Jawa Timur. - Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur. : - Meningkatkan daya dukung, kapasitas dan kualitas jalan provinsi. - Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur
MISI
TUJUAN
1 2 Meningkatkan kondisi Meningkatkan pelayanan jalan provinsi di daya dukung, Jawa Timur kapasitas dan kualitas jalan provinsi.
Meningkatkan Keseimbangan Pembangunan Infrastruktur Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur
Meningkatkan Aksesibilitas Menuju Kawasan Potensial dan Wilayah Selatan Jawa Timur
SASARAN
INDIKATOR SASARAN
3 4 Meningkatkan jalan Persentase jalan provinsi provinsi yang dapat dilalui dalam kondisi (mantap) kendaraan dengan cepat, (%) aman, dan nyaman
TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN 2015 2016 2017 2018 2019 5 6 7 8 9 86.90 88.43 90.70 93.73 97.54
Meningkatkan jalan provinsi yang menjamin pengguna berkendara dengan selamat
Persentase jalan provinsi yang memenuhi persyaratan teknis jalan dalam sistem jaringan jalan primer (%)
56.87
59.01
61.26
63.61
66.07
Meningkatnya Penyelesaian Pembangunan Jalan Menuju Kawasan Potensial dan Jalan Lintas Selatan
Persentase penyelesaian pembangunan jalan menuju kawasan potensial dan jalan lintas selatan
44.55
48.65
52.95
57.45
62.17
Persentase penyelesaian pembangunan jembatan menuju kawasan potensial dan jembatan lintas selatan
45.98
51.47
57.21
63.46
70.00
6
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
7
PERJANJIAN KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA PROVINSI JAWA TIMUR T.A. 2015
8
9
10
PERJANJIAN KERJA BIDANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN T.A. 2015
PENGUKURAN KINERJA BIDANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN T.A. 2015 NO
KINERJA UTAMA
INDIKATOR KINERJA UTAMA
TARGET
REALISASI
KET. Direncanakan penyalurannya di Triwulan I tahun 2016
1.
Meningkatnya kualitas penyusunan pengembangan sistem manajemen jalan
Indeks kepuasan pengelola sistem manajemen jalan
100%
-
2.
Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan umum penyelenggaraan jalan
Persentase perencanaan umum yang ditindaklanjuti
25%
43%
Persentase studi kelayakan yang ditindaklanjuti
100%
57%
3.
Meningkatnya kualitas penyusunan studi kelayakan (Feasibility Study/ FS) dan analisa dampak lingkungan (amdal) serta studi lainnya.
Persentase analisa mengenai dampak lingkungan yang ditindaklanjuti
100%
80%
4.
Meningkatnya kinerja evaluasi penyelenggaraan jalan
Penilaian SAKIP Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga
5.
Meningkatnya kuantitas pengelolaan data leger dan pemetaan jalan
Persentase panjang jalan provinsi yang dileger.
6.
Penyusunan rancangan penetapan status dan fungsi jalan
Jangka waktu penyusunan SK gubernur tentang fungsi dan status jalan provinsi
7.
Meningkatnya kuantitas kajian laik fungsi jalan dan jembatan
Persentase jalan provinsi yang sudah dilakukan uji laik fungsi
A
NO KINE 1. Meningkatnya ku pengembangan si
2.
Meningkatnya ku perencanaan umu
3.
Meningkatnya ku kelayakan (Feasib analisa dampak li studi lainnya.
4.
Meningkatnya kin penyelenggaraan
5.
Meningkatnya ku leger dan pemeta
6.
Penyusunan ranc dan fungsi jalan
7.
Meningkatnya ku jalan dan jembata
A
100%
90%
1 Tahun
1 Tahun
8%
8%
Pada tahun 2015 ada perubahan panjang & komposisi jalan Provinsi, sehinggamasih ada jalan kabupaten yang masuk jalan provinsi yang belum dileger
Masih harus koordinasikan kembali dengan pihak yang terkait (Polda, Dishub, LLAJR)
11
PERJANJIAN KERJA BIDANG PENGATURAN DAN PENGENDALIAN T.A. 2016
12
13
14
15
16
17
18
19
