RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR… TAHUN … TENTANG PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang
:
a.
bahwa Pemerintah Negara Indonesia berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial;
b.
bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya dalam keanekaragaman hayati dan keanekaragaman budaya di dunia;
c.
bahwa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional juga merupakan bagian dari kekayaan bangsa dan negara;
d.
bahwa Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional merupakan bagian dari identitas bangsa dan aset nasional yang harus dikembangkan, dilindungi, dipromosikan, dilestarikan, dan dimanfaatkan, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional untuk kesejahteraan rakyat Indonesia sebagaimana dimandatkan di dalam pembukaan UUD 1945;
e.
bahwa Indonesia belum memiliki UndangUndang yang khusus mengatur tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
f.
bahwa berdasarka huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e, perlu membentuk Undang-Undang tentang Pengetahuan
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional Mengingat
:
1. Pasal 20, Pasal 22D ayat (1), Pasal 28C Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 28H Ayat (1), Pasal 28I Ayat (3), Pasal 32 Ayat (2), dan Pasal 33 Ayat (3) Pasal 33 (5) Undang-Undang Dasar 1945; 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengesahan Nagoya Protocol On Access to Genetic Resources And The Fair And Equitable Sharing of Benefits Arising From Their Utilization To The Convention On biological Diversity (Protokol Nagoya Tentang Akses Pada Sumber Daya Genetik Dan Pembagian Keuntungan Yang Adil dan Seimbang Yang Timbul dari Pemanfaatannya Atas Konvensi Keanekaragaman Hayati (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5412);
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menetapkan
:
MEMUTUSKAN : UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL.
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 1.
Pengetahuan Tradisional adalah pengetahuan masyarakat yang didapat sebagai hasil pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan lingkungan.
2.
Ekspresi Budaya Tradisional adalah segala bentuk ekspresi, baik material (benda) maupun immaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan suatu budaya dan Pengetahuan Tradisional, yang bersifat turun-temurun.
3.
Masyarakat
Pengemban
adalah
pemegang
hak
dan
manfaat dari pengelolaan Pengetahuan Tradisional Budaya Tradisional
penerima
dan Ekspresi
yang meliputi masyarakat lokal, masyarakat
hukum adat, dan masyarakat tradisional. 4.
Pengelolaan
Pengetahuan
Tradisional
dan
Ekspresi
Budaya
Tradisional adalah semua tindakan yang meliputi pengembangan, Pemanfaatan, Pelestarian, Promosi, dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 5.
Insan
Budaya
memelihara,
adalah
orang
atau
sekelompok
orang
yang
mengembangkan, memanfaatkan, atau melestarikan
Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 6.
Pengembangan Pengetahuan
adalah
kegiatan
Tradisional
dan
untuk
meningkatkan
Ekspresi
Budaya
kualitas
Tradisional
berdasarkan sifat dinamis dari Pengetahuan Tradisional Ekspresi Budaya Tradisional
dan
dengan tetap mempertahankan
karakter utama tersebut, tanpa mengurangi potensi inovasi yang mungkin dilakukan. 7.
Pemanfaatan
adalah
semua
kegiatan
untuk
mengoptimalkan
kegunaan atau potensi kegunaan Pengetahuan Tradisional
dan
Ekspresi Budaya Tradisional baik untuk tujuan komersial maupun nonkomersial. 8.
Pelestarian adalah kegiatan untuk memelihara keberadaan dan keberlanjutan Pengetahuan Tradisional
dan Ekspresi Budaya
Tradisional agar karakter dan fungsinya tetap terjaga sebagai bagian dari identitas Masyarakat Pengembannya. 9.
Promosi
adalah
Tradisional
kegiatan
mengkomunikasikan
Pengetahuan
dan Ekspresi Budaya Tradisional agar lebih dikenal,
diakui keberadaannya, dan ditingkatkan reputasinya, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. 10. Perlindungan adalah upaya untuk menjaga hak-hak Masyarakat Pengemban
Pengetahuan
Tradisional
dan
Ekspresi
Budaya
Tradisional dan menjaga martabat Pengetahuan Tradisional
dan
Ekspresi Budaya tradisional dari penyesatan publik, pengambilan
secara
tidak
sah,
dan/atau
penyalahgunaan
Pengetahuan
Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 11. Pengguna adalah orang yang menggunakan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai sumber kreativitas yang dapat terdiri atas Insan Budaya atau pelaku ekonomi. 12. Pelaku Ekonomi adalah orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha yang bersumber dari Penggunaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. 13. Persetujuan
Atas
Dasar
Informasi
Awal
Tradisional atau Ekspresi Budaya Tradisional
untuk
Pengetahuan
adalah persetujuan
yang diberikan oleh masyarakat Pengemban kepada Pengguna yang selanjutnya disebut disingkat dengan PADIA. 14. PADIA untuk Pengetahuan Tradisional adalah persetujuan tertulis yang diberikan oleh masyarakat pengemban terhadap Pengetahuan Tradisional kepada Pengguna sebelum dilaksanakannya akses, pengembangan, Pemanfaatan, dan/atau Promosi. 15. PADIA untuk Ekspresi Budaya Tradisional tertulis, lisan dan/atau diam-diam
adalah persetujuan
terhadap Ekspresi Budaya
Tradisional yang diberikan oleh masyarakat pengemban kepada Pengguna sebelum dilaksanakannya pengembangan, Pemanfaatan, dan/atau Promosi. 16. Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 17. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat
daerah
sebagai
unsur
penyelenggara
pemerintahan
daerah.
Pasal 2 Undang-Undang ini mempunyai tujuan sebagai berikut: a. mengembangkan, memanfaatkan, mempromosikan, melestarikan, dan sekaligus melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya
Tradisional sebagai bagian dari Perlindungan kekayaan negara dan modal
pembangunan,
khususnya
bagi
masyarakat
berdasarkan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk berperan serta dalam pengelolaan
Pengetahuan
Tradisional
dan
Ekspresi
Budaya
Tradisional; c. memberikan kerangka kebijakan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dapat digunakan untuk pengembangan kebijakan publik, baik pada tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Pasal 3 Negara memegang kedaulatan untuk mengatur pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan
Ekspresi Budaya Tradisional untuk sebesar-besarnya
kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pasal 4 (1) Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional meliputi pengetahuan teknis dalam konteks tradisional, keterampilan tradisional, inovasi dalam konteks
tradisional,
praktik-praktik
tradisional,
pembelajaran
tradisional, dan pengetahuan yang mendasari gaya hidup yang diwariskan
dari
generasi
Tradisional
terkait
ke
dengan
generasi,
sumber
termasuk
daya
genetik,
Pengetahuan obat-obatan
tradisional, dan karya intelektual lain. (2) Ruang lingkup Ekspresi Budaya Tradisional meliputi : mencakup ekspresi fonetik atau verbal, ekspresi suara atau musik, ekspresi gerak atau tindakan, dan ekspresi material (kebendaan) maupun karya intelektual lainnya. BAB II PENGEMBANGAN Pasal 5 Setiap Insan Budaya memiliki hak berkreasi untuk mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
Pasal 6 Pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan melalui kegiatan: a. b. c. d. e.
pendidikan; penelitian; pelatihan; pemberdayaan; dan/atau kerja sama budaya Pasal 7
(1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong dan
memfasilitasi
Insan
Budaya
dan
masyarakat
untuk
mengembangkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. (2) Kegiatan mendorong dan memfasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setidaknya dengan menyediakan sarana dan prasarana serta membuka peluang pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional oleh Insan Budaya dan masyarakat. Pasal 8 Dalam hal pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, Pemerintah berwenang: a. menetapkan kebijakan nasional tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; b. mengoordinasikan dan melaksanakan pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; dan c. memfasilitasi dan memperkuat para Insan Budaya dan masyarakat dalam pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 9 Pemerintah Daerah melaksanakan kebijakan nasional tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sesuai dengan kekhususan dan keunikan daerah masing-masing sesuai dengan semangat otonomi daerah.
Pasal 10 Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dengan Peraturan Pemerintah.
BAB III PEMANFAATAN Pasal 11 Setiap warga negara, baik perseorangan, komunitas, maupun badan usaha berhak memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk digunakan dan dijadikan bahan baku ekonomi kreatif. Pasal 12 Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat dilakukan dengan tujuan komersial dan nonkomersial. Pasal 13 (1) Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk tujuan komersial dapat diukur berdasarkan skala ekonomi tertentu. (2) Skala ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan a. komponen minimal tingkat keuntungan; b. tingkat inflasi; c. tingkat daya beli masyarakat; dan d. keberadaan Hak Kekayaan intelektual (3) Skala ekonomi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah
Pasal 14 Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dengan tujuan nonkomersial terdiri atas:
a. penelitian dalam rangka Perlindungan dan Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; b. penelitian dalam rangka tujuan pendidikan; atau c. Pemanfaatan secara tradisional oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
Pasal 15 (1) Pemanfaatan yang dilakukan oleh orang di luar anggota masyarakat atau Pemanfaatan oleh badan usaha menyebutkan sumber Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan Masyarakat Pengembannya. (2) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melibatkan anggota masyarakat yang bersangkutan. (3) Apabila pelibatan anggota masyarakat sebagimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimungkinkan, Pemanfaatan tersebut wajib melibatkan Pemerintah Daerah dan/atau Insan Budaya terkait. (4) Pemanfaatan dalam skala ekonomi tertentu wajib disertai dengan pembagian manfaat bagi Masyarakat Pengemban, baik dalam bentuk moneter, fiskal, dan/atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut. Pasal 16 (1) Masyarakat Pengemban menerima manfaat atas penggunaan Pengetahuan Tradisiona dan Ekspresi Budaya Tradisional. (2) Dalam hal Pemanfaatan atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang tidak diketahui Masyarakat Pengembannya, pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah bertindak sebagai pengemban untuk kepentingan bangsa Indonesia.
Pasal 17 (1) Pembagian manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara Pengguna dan penerima manfaat. (2) Kesepakatan pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tertulis, kecuali ditentukan lain berdasarkan hukum adat. Pasal 18
Pembagian manfaat ekonomi dari Penggunaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan untuk: a. mengembangkan Tradisional; atau
Pengetahuan
Tradisional
dan
Ekspresi
Budaya
b. membuka peluang bagi masyarakat dalam memperoleh manfaat ekonomi dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 19 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab mendorong Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagai sumber ekonomi kreatif dengan tujuan utama untuk kesejahteraan anggota Masyarakat Pengembannya (custodian).
Pasal 20 (1) Setiap orang yang memanfaatkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional wajib menghormati aspek religius, spiritualitas, kepercayaan, dan sifat rahasia dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. (2) Dalam hal Masyarakat Pengemban memiliki mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan hukum adat atas pelanggaran sebagaimana dimaksud ayat (1), masyarakat dapat mempergunakan mekanisme dalam hukum adat tersebut. (3) Dalam hal tidak ada mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setiap orang yang berkepentingan atas terjaganya aspek religius, spiritualitas, kepercayaan, dan sifat rahasia dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri, (4) Putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa pengembalian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional kepada keadaan semula dan/atau kewajiban untuk membayar ganti rugi budaya (cultural damage).
Pasal 21 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB IV PROMOSI Pasal 22 Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggungjawab mendorong atau menyediakan fasilitas untuk mempromosikan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional agar dikenal sebagai identitas kebudayaan bangsa dalam skala lokal, nasional, dan internasional. Pasal 23 Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan kesempatan bagi setiap warga negara untuk mempromosikan dan mendorong penelitian dalam pengembangan dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 24 Insan Budaya atau Pelaku Ekonomi berhak mempromosikan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dengan tetap mempertimbangkan aspek religius, spiritualitas, kepercayaan, dan sifat rahasia dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang bersangkutan. Pasal 25 Masyarakat menyusun atau merumuskan aturan untuk mencegah terjadinya pelanggaran terhadap aspek religius, spiritualitas, kepercayaan, dan sifat rahasia dari Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau memberlakukan hukum adat sebagai sarana mengatur batasan-batasan. Pasal 26 Ketentuan lebih lanjut mengenai Promosi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB V PELESTARIAN Bagian Kesatu Umum
Pasal 27 Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Pengguna wajib melakukan upaya Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional
dengan menggunakan berbagai sumber daya, sarana, dan prasarana secara aktif.
Pasal 28 Pelestarian mencakup kegiatan inventarisasi, identifikasi, dokumentasi, penelitian, revitalisasi, dan Promosi, baik dengan menggunakan perangkat modern maupun dengan cara tradisional, termasuk melalui pendidikan formal dan nonformal.
Bagian Kedua Inventarisasi dan Identifikasi Pasal 29 (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukan inventarisasi mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab membuat dokumentasi dan memiliki pangkalan data mengenai Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. Pasal 30 (1) Perguruan tinggi, lembaga penelitian publik, swasta, atau organisasi nonprofit dapat membuat dokumentasi atau pangkalan data (database). (2) Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan dokumentasi atau pangkalan data (database) sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 31 (1) Masyarakat dapat melakukan identifikasi sendiri atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (2) Identifikasi sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan pengakuan dari kelompok masyarakat lain.
Pasal 32 Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelestarian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VI PERLINDUNGAN Pasal 33 (1) Pemerintah menetapkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang bersifat strategis sebagai aset bangsa. (2) Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang bersifat strategis yang dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di bidang pertahanan keamanan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan situasi darurat kesehatan masyarakat. (3) Dalam hal menetapkan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang bersifat strategis sebagai aset bangsa, Pemerintah melakukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah. Pasal 34 (1) Pemerintah melakukan langkah-langkah untuk melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dari Penggunaan pihak-pihak luar, baik orang asing maupun pelaku ekonomi
(2) Langkah-langkah melindungi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pengawasan, pengendalian, pembinaan, gugatan perdata, pencabutan izin, atau penuntutan pidana. (3) Pejabat Pemerintah yang lalai melakukan pengawasan, pengendalian, dan/atau pembinaan yang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif.
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi : a. teguran tertulis; dan/atau b. pemberhentian untuk jangka waktu tertentu. Pasal 35 Setiap orang dilarang menggunakan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk tujuan komersial, kecuali telah mendapatkan PADIA, mendapatkan kesepakatan bersama, dan memberikan pembagian keuntungan. Pasal 36 (1)
Untuk tujuan komersil setiap orang dilarang:
(2)
a. melakukan penyalahgunaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; b. memberikan informasi yang salah; dan/atau c. mengambil secara tidak sah. Pelarangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikecualikan apabila mendapat persetujuan PADIA, mendapatkan kesepakatan bersama, dan memberikan pembagian keuntungan. Pasal 37
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memastikan pelaksanaan pemenuhan hak masyarakat atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional oleh orang asing dan/atau pelaku ekonomi Pasal 38 (1)
Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berwenang mengatur akses terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan/atau Insan Budaya.
(2)
Akses terhadap Pengetahuan Tradisional hanya dapat dilakukan setelah pelaku ekonomi mendapatkan PADIA.
(3)
Akses terhadap Ekspresi Budaya Tradisional dilakukan setelah pelaku ekonomi mendapatkan PADIA atau persetujuan/tidak adanya penolakan dari Masyarakat Pengemban.
(4)
Apabila akses dan Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan tanpa PADIA, kesepakatan bersama dan pembagian manfaat yang adil dan seimbang, akses dan Pemanfaatan tersebut dapat dikategorikan: a. pemberian informasi yang salah dan menyesatkan tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional untuk tujuan komersial (misrepresentation); b. pengambilan secara tidak sah (misappropriation); atau c. penyalahgunaan (misuse). Pasal 39
Pemberian informasi dinyatakan salah dan menyesatkan tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (4) huruf a apabila ditemukan unsurunsur: a. kesengajaan; b. kerugian; dan/atau
c. perusakan reputasi Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional atau Masyarakat Pengembannya.
Pasal 40 Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi masyarakat dalam Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional secara komersial dan/atau nonkomersial agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari Pemanfaatan yang bersangkutan.
Pasal 41 Ketentuan lebih lanjut mengenai Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional diatur dalam Peraturan Pemerintah.
BAB VII KELEMBAGAAN Pasal 42 Pemerintah bertanggung jawab untuk : a. memberikan perizinan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; b. menetapkan kebijakan dan pengaturan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; dan c. melakukan pengawasan dan pemantauan atas Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sesuai dengan kewenangannya. Pasal 43 Presiden menunjuk dan menugasi kementerian terkait untuk: a.
Menteri Koordinator Politik Hukum dan Kemanan melakukan koordinasi dengan lembaga Pemerintah, pelaku budaya, dan masyarakat dalam mengawasi kegiatan akses dan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
b.
Menteri Keuangan membentuk Lembaga Wali Amanah pengelolaan hasil pembagian keuntungan Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
c.
Menteri Riset dan Teknologi membuat dan mengelola basis data Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional;
d.
Menteri Lingkungan hidup menetapkan kebijakan dan pengaturan pengetahuan tradisonal terkait Sumber Daya Genetik; dan
e.
Menteri Kesehatan menetapkan kebijakan dan pengetahuan tradisonal dibidang pengobatan tradisonal.
pengaturan
Pasal 44 Pemerintah Daerah berwenang: a. mengoordinasikan implementasi kebijakan pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di daerah; b. mengawasi pelaksanaan kesepakatan bersama dan akses terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di daerah; c. mengatur perizinan; dan d. memfasilitasi peran para pemangku kepentingan dalam pengembangan, Pemanfaatan, Promosi, Pelestarian, dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di daerah. BAB VIII PENYELESAIAN SENGKETA Pasal 45 (1) Penyelesaian sengketa kepemilikan atau Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dapat ditempuh: a. di luar pengadilan atau; b. melalui pengadilan. (2) Pilihan penyelesaian sengketa kepemilikan atau Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa. (3) Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau oleh para pihak yang bersengketa. Pasal 46 (1) Penyelesaian sengketa pengelolaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai: a. bentuk dan besarnya ganti rugi; b. tindakan pemulihan akibat perusakan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulanginya (ketakterulangan) perusakan;
d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana yang mencakup pengambilan Ekspresi Budaya Tradisional secara tidak sah, penyalahgunaan, pemberian informasi yang salah dan menyesatkan tentang Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional dan/atau tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. (3) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan dengan negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase, atau pilihan lain sesuai dengan hukum adat masyarakat penerima manfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. (4) Hasil kesepakatan penyelesaian sengketa di luar pengadilan harus dinyatakan secara tertulis serta bersifat final dan mengikat para pihak, kecuali ditentukan lain berdasarkan hukum adat yang bersangkutan dan bersifat mengikat para pihak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. BAB IX PENDANAAN Pasal 47 (1) Pemerintah dan pemerintahan daerah wajib menyediakan pendanaan pengembangan, Pemanfaatan, Promosi, Pelestarian, dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. (3) Selain sumber pendanaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dapat pula diperoleh dari sumber lain sesuai dengan peraturan perundangan meliputi: a. bantuan/hibah negara lain; b. hibah dari lembaga nasional dan internasional; c. komitmen internasional yang berasal dari penghapusan utang luar negeri; d. hasil Pemanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; dan e. pendanaan dari swasta. (4) Pemerintah dapat membentuk Lembaga Wali Amanat Pendanaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. BAB X GANTI KERUGIAN
Pasal 48 (1)
Setiap pelaku ekonomi atau badan usaha yang melakukan penyalahgunaan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional yang menimbulkan kerugian pada masyarakat pemangku Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan kesepakatan.
(2)
Besarnya ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan pengadilan. BAB XI HAK GUGAT MASYARAKAT PENERIMA MANFAAT Pasal 49
(1) Masyarakat Pengemban hak dan penerima manfaat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok (class action) untuk kepentingan diri sendiri dan/atau untuk kepentingan Pelestarian dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional apabila mengalami kerugian akibat pengambilan tidak sah, penyalahgunaan, atau penyesatan publik. (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya. (3) Ketentuan mengenai hak gugat Masyarakat Pengemban dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BAB XII HAK GUGAT ORGANISASI PEDULI PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN EKSPRESI BUDAYA TRADISIONAL Pasal 50 (1) Dalam pelaksanaan tanggung jawab Pelestarian dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional, organisasi yang peduli terhadap Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional berhak mengajukan gugatan untuk kepentingan Pelestarian dan Perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. (2) Hak mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi, kecuali biaya atau pengeluaran riil (3) Organisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat mengajukan gugatan apabila memenuhi persyaratan:
(1)
dapat
a. berbentuk badan hukum; b. menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional; dan c. telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya paling singkat 2 (dua) tahun. BAB XIV KETENTUAN PIDANA Pasal 51
Setiap orang yang melanggar Pasal 35, Pasal 36, dan Pasal 37 diancam pidana sebesar-besarnya Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah). Pasal 52
Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 hanya dapat dilaksanakan setelah upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa dan upaya perdata telah dilakukan. BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 53 (1) Paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini berlaku, pelaku ekonomi atau badan usaha yang memanfaatan Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional sebagaimana diatur dalam Bab Pemanfaatan dari Undang Undang ini wajib mendapatkan PADIA, membuat kesepakatan bersama, dan memberikan pembagian keuntungan atas semua Pemanfaatan yang telah dilakukan hingga saat berlakunya UU ini. (2) Penyelesaian konflik masa lalu dilakukan melalui pengakuan hak masyarakat hukum adat atas Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional. BAB XV KETENTUAN PENUTUP Pasal 54 (1) Paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini berlaku, pemerintah melakukan inventarisasi dan pendokumentasian Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional.
(2) Paling lambat satu tahun sejak undang-undang ini berlaku, pemerintah berkewajiban untuk membentuk Peraturan Pemerintah yang diamanatkan Undang Undang ini. Pasal 55 Undang Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara.
Disahkan di Jakarta pada tanggal……………… PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Diundangkan di Jakarta pada tanggal……………….. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA, (Nama Jelas)
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN……….NOMOR……..
